Pemerintah bersama KPID NTB akan terus mensosialisasikan migrasi televisi (TV) analog ke TV digital agar masyarakat dapat mempersiapkan diri
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya membangun komitmen bersama seluruh stakeholder terkait dalam mensukseskan migrasi siaran TV analog ke TV digital atau Analog Switch Off ASO yang tertuang dalam amanah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Hal ini akan mendorong tersedianya saluran siaran yang lebih banyak, sehingga membuka peluang lebih luas bagi para pelaku penyiaran dalam menjalankan fungsinya dan dapat memberikan peluang lebih banyak bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam industri penyiaran ini.
Kabid IKP Dinas Kominfotik NTB, Athar
“Kami dari Pemerintah Provinsi NTB terus mengupayakan kebutuhan-kebutuhan yang akan disesuaikan dengan kemampuan daerah dan yang lebih penting bagaimana kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait yang memiliki kewenangan. Sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat terjawab dan teratasi,” kata Kepala Bidang Informasi Komunikasi dan Publik (IKP) Dinas Kominfotik NTB, Athar saat menjadi narasumber dalam talkshow Berugak TVRI NTB bertemakan “Ancang-ancang Migrasi TV Digital Indonesia”, Senin (14/06/2021).
Athar juga menegaskan bahwa Pemerintah NTB bersama KPID NTB akan terus mensosialiasaikan migrasi televisi analog ke televisi digital atau ASO, agar masyarakat mempersiapkan diri dalam menghadapi perpindahan sistem siaran tersebut.
“Insya Allah nanti menjelang periode, 31 Maret 2022 kami akan lebih intens mensosialisasikan hal yang terkait dengan pengalihan analog ke digital sehingga masyarakat kita mendapat informasi yang cukup memadai dan mempersiapkan dalam memperoleh kebutuhan dasar untuk mendapatkan hak informasi terpenuhi,” ujarnya.
diskominfotikntb
Humas KLU Merajut ‘Hubungan Baik’ dengan Pewarta
Kegiatan Forum Pewarta KLU, malam diskusi menyampaikan aspirasi, pagi harinya bersih-bersih pantai
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyadari peran penting media sebagai kanal informasi, yang menghubungkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
“Disamping itu, media berperan sebagai pilar demokrasi,” kata Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH saat membuka Pertemuan Forum Pewarta bertajuk “Merajut Relationship Pewarta-Kehumasan”, di Hotel Pesona Bulan Baru Desa Malaka Pemenang, Jum’at (11/06/21).
Para pewarta gotong-royong bersih-bersih pantai
Hadir dalam kegiatan itu, dua orang pewarta senior, HM Amin dan Kongso Sukoco.
Bupati johan mengatakan, masyarakat sekarang cepat mendapatkan berbagai macam informasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Informasi program pelaksanaan pembangunan, pemerintah maupun pelayanan yang diberikan pemerintah dapat diakses masyarakat, baik melalui media online, elektronik maupun cetak,” tutur bupati.
Menurutnya, wartawan harus betul-betul mengedepankan profesionalisme, dan harus bersandar dengan peraturan yang ada, terutama UU Pers.
Media massa sebagai salah satu pilar pembangunan memberikan informasi tepat yang konstruktif dan tidak menyebarkan fitnah dengan tujuan tertentu.
“Pemda KLU memandang penting peran pers yang bisa berkonstribusi positif dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Pentingnya meningkatkan relasi dengan media massa sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tepat, akurat dan tepercaya,” urainya.
Dikatakannya, dampak positif yang didapatkan dari peran media selama ini, sebagai pengontrol jalannya pemerintahan yang bersifat independen.
Kegiatan Forum Pewarta itu, tandasnya, menjadi penting. Bagaimana relationship mesti elegan dan egaliter, dengan merajut relasi yang terbuka, saling mendukung, saling menginspirasi, saling memotivasi, dan memberdayakan satu dengan lainnya.
Bupati mengajak para pewarta bermitra membangun daerah, melalui karya-karya jurnalis yang menyejukkan.
“Para pewarta menjadi salah satu penentu terciptanya persatuan dan kesatuan di KLU. Adanya kontrol dan kritik yang membangun sebagai penyeimbang untuk perbaikan dan indikator kemajuan sebuah daerah,” imbuhnya.
Selain itu, kegiatan Forum Pewarta dan Kehumasan tersebut diisi pula dengan diskusi menarik, dengan narasumber Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB, Boy Mashudi.
Dalam paparannya, Boy memantik spirit para wartawan seraya mengajak semua pemilik media, khususnya media online agar betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan para pewarta.
“Untuk menciptakan hasil yang baik maka jangan sampai ada kata putus asa untuk menjalin komunikasi dengan pihak mana pun. Selama ini saya harus bertemu dengan berbagai unsur, baik pemerintahan maupun swasta sampai 17 kali. Hal ini bertujuan memberikan keyakinan agar dapat menjalin kerja sama dengan pihak kita,” urainya.
Keberadaan JMSI sebagai kumpulan pimpinan perusahaan pers yang mengarahkan para anggota medianya lebih berpikir kesejahteraan dan kolaborasi.
“Sebagai Ketua, jangan memikirkan keuntungan sendiri tetapi sejahterakanlah anggotanya, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk melaksanakan berbagai program yang diinginkan pada masa yang akan datang,” jelasnya.
Kabag Humas dan Protokol KLU, Mujaddid Muhas mengatakan, kegiatan Forum Pewarta menjadi agenda rutin yang diantaranya bertujuan merekatkan relasi silaturahmi antara para pewarta dengan kehumasan.
Banyak hal yang dapat didiskusikan ketika semua pewarta berkumpul baik konten jurnalistik maupun dari sisi pemberdayaannya.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi perekat dan menumbuhkan empati lingkungan melalui kegiatan sosial seperti bersih-bersih area pantai maupun gotong royong yang mengajak masyarakat untuk peduli dengan alam,” tuturnya.
Keesokan harinya, Sabtu (12/06/21), kegiatan diisi dengan gotong-royong membersihkan sampah di sepanjang pantai Live is Good (LG) di Dusun Lendang Luar, Malaka.
Tampak puluhan awak media yang tergabung yang dalam Forum Pewarta liputan KLU bersama kru Humaspro Setda KLU membersihkan area pantai tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan futsalan pada area yang telah dibersihkan.
Bersih-bersih pantai itu, merupakan salah satu progam kerja Humas dan Protokol Setda KLU dengan segenap wartawan yang bertugas di Lombok Utara.
Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, diharapkan adanya kesadaran bersama terhadap bahaya sampah plastik, apalagi kalau membuang sampahnya sembarangan.
“Kita sering melihat banyak sampah plastik dan lainnya yang tercecer di sepanjang pesisir. Padahal pantai ini punya potensi debur gelombang ombak yang bagus untuk para peselancar (surfing). Kami berterima kasih atas kerja sama dengan para awak media yang respek dan peduli dengan alam. Saat bersih-bersih pantai juga dibantu oleh orang yang sering di pantai ini,” kata Mujaddid Muhas.
Usai aksi bersih-bersih area Pantai LG, perwakilan pewarta dan kehumasan menyerahkan kelengkapan kebersihan seperti sapu lidi, kantong sampah serta sekop kepada penjaga pantai Harsono dan keluarganya, dengan harapan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
djn
Hj. Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin Tinjau Mata Air di Mumbul Sari
BAYAN.lombokjournal.com~ DR. Hj. Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin, S.H., M.H melakukan peninjauan sumber mata air di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Minggu (13/06/21).
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Dany Karter Ridawan, S.T., M. Eng. dan Kades Mumbul Sari, Mujtahidin.
Kunjungan Hj. Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin itu merupakan langkah lanjutan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa setempat, dalam meningkatkan kesiapan daerah Lombok Utara dalam menghadapi datangnya musim kemarau.
Terdapat dua mata air yang menjadi lokasi kunjungan, yaitu Dusun Mekar Sari dan Dusun Munder.
Mata air yang berlokasi di Dusun Mekar Sari merupakan sumber air minum bagi masyarakat Desa Mumbul Sari. Sedangkan mata air yang berlokasi di Dusun Munder merupakan mata air yang digunakan untuk pengairan lahan pertanian.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Lombok Utara menyampaikan kepada lombokjournal.com, bahwa penting dilakukan banyak kajian mengenai potensi sumber mata air ,yang perlu dilakukan peningkatan dalam pemeliharaannya.
Selaku Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Wabup Danny sangat berharap adanya kajian-kajian khususnya dari dinas-dinas atau instansi terkait, untuk meninjau kembali potensi sumber mata air yang ada.
“Selebihnya harapan kami nanti bisa tewujud beberapa rekayasa infrastruktur semacam sumur bor, dan lain sebagainya, karena setiap tahun kita harus memiliki sumber air yang cukup untuk menanggulangi kekeringan yang terjadi di KLU.” kata Wabup Lombok Utara.
Ia juga berharap adanya support dari Pemerintah Pusat untuk menanggulangi banyaknya permintaan kebutuhan air bersih yang ada di Lombok Utara, khususnya saat musim kemarau.
“Kembali lagi kami sampaikan, dalam mengatasi masalah ini kami dari pemerintah pemerintah kabupaten Lombok Utara tentu tidak bisa berjalan sendiri, kami tetap membutuhkan suport dari pemerintah pusat.” jelas Wabup.
Pada kesempatan yang sama, Kades Mumbul Sari menyampaikan, kunjungan semacam ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah setempat, untuk makin memperhatikan tiap sumber mata air yang ada di Lombo Utara secara umum.
Kades Mumbul Sari menjelaskan padalombokjournal.com terkait beberapa hal yang akan dilakukan pada dua sumber mata air di desa Mumbul Sari.
Mata air yang berlokasi di dusun Mekar Sari sebagai sumber air minum di desa Mumbul Sari direncanakan akan dilakukan pemasangan pembangkit bertenaga surya.
Sedangkan sumber mata air di dusun Munder akan dibangung bendungan guna meningkatkan fungsinya sebagai pengairan lahan pertanian bagi masyarakat Desa Mumbul Sari.
“Harapan kami dari Pemerintah Desa, dengan kunjungan ini semoga nanti bisa dibangun pembangkit tenaga surya agar mata air yang menjadi sumber air minum ini bisa disalurkan ke semua dusun yang ada di desa Mumbul Sari,” ungkap Mujtahidin.
Han
Bupati Lombok Utara: Jangan Beri Informasi Bersifat Fitnah
MALAKA-KLU.lombokjournal.com~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH mengatakan, media merupakan bagian penting yang mempublikasikan program pembangunan yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Lombok Barat.
Dikatakan, pentingnya sinergitas antara pemerintah dan pihak media baik itu media online, cetak, maupun media elektronik.
Sinergitas yang baik antara pihak media dan pemerintah diharapkan berperan dan ikut mendorong kemajuan daerah KLU untuk segera bangkit menjadi daerah yang lebih baik.
“Pewarta wajib memberitakan pembangunan semua bidang di KLU, baik telah, sedang sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan,” kata bupati saat siaturahmi dalam acara Forum Pewarta yang diselenggarakan Bagian Humas dan Protokol Setda KLU bertajuk ‘Merajut Relationship Pewarta – Kehumasan,’ di Hotel Pesona Bulan Baru, Malaka, Pemenang KLU, Jum’at (11/06/21) malam.
Namun Bupati Djohan mengingatkan, liputan media seyogyanya informatif, inspiratif, motivatif dan konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat.
Dan pesannya, yang ditujukan tiap jurnalis yang hadir pada malam itu, untuk lebih profesional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat KLU secara umum.
“Dan jangan memberi informasi yang bersifat fitnah,” kata bupati.
Agenda Forum Pewarta merupakan kegiatan reguler Bagian Humas dan Protokol Setda KLU yang sudah memasuki tahun ke empat.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB, Boi Marsudi, yang menajdi narasumbe dalam dialog Forum Pewarta malam itu, media cetak, online, dan elektronik sangat berperan penting membangkitkan kondisi daerah di saat terpuruk akibat pandemi saat ini.
“Tapi cepat pulih karena kesadaran masyarakat akan pentingnya media informasi yang sifatnya positif dalam menginformasikan kondisi pariwisatanya. Tiap elemen masyarakat, dilatih menjalankan peran humas, yang menginformasikan hal-hal yang positif dan menarik tentang daerahnya,” kata Boy Mashudi
Malam itu Boi Mashudi juga menekankan, untuk mewujudkan perkembangan media informasi, perlu juga perhatian lebih dari pihak Humas maupun Diskominfo sebagai mitra para awak media.
Secara lugas disebut pentingnya memberi harga yang layak karya jurnalistik yang disajikan pewarta melalui medianya.
Pada bagian lain, Boi sempat menyinggung pentingnya marketing bagi perusahaan media dalam membesarkan media yang dibangun.
Pada kesempatan yang sama, Boy Mashudi memaparkan juga langkah-langkah yang telah ditempuhnya untuk mengembangkan perusahaan media.
Ditegaskannya, saat ini media online memainkan peran yang memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah. Sebab, media online pelan-pelan mulai menggeser peran media cetak yang sudah mengalami kemerosotan.
Di samping itu, media online perlu lebih kuat lagi agar bisa menggeser oknum-oknum yang menyebarkan berita-berita hoaks, yang tersebar sangat cepat di media sosial pada umumnya.
“Menyadari akan hal ini tentunya diperlukan langkah dalam wujud kolaborasi nyata antara pemerintah dan kalangan media, khususnya para pewarta di media online yang tak hanya dalam tanggung jawab untuk meluruskan kekeliruan informasi, namun juga dalam memberikan edukasi ke masyarakat tentang bagaimana memahami cara yang benar dalam memperoleh informasi,” ungkap Boy Mashudi
Han
Bupati KLU Serahkan Bantuan Rehab Masjid Darul Istiqomah
TANJUNG.lombokjournal.com~ Usai Pelaksanaan Sholat Jum’at di masjid Darul Istiqomah Lekok, Gondang, Jum,at (11/06/21) Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu,SH, menyerahkan bantuan pribadi untuk rehab Masjid Darul Istiqomah Lekok sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
Selain bupati, pihak Bazarnas KLU juga menyumbang Rp 5.000.0000, (Lima Juta Rupiah), hingga total keseluruhan bantuan berjumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), yang diterima langsung oleh Panitia Pembangunan Masjid setempat.
Pada kesempatan itu, H Djohan mengharapkan kebersamaan dan kerja keras semua elemen masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah, berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara yang masih tertinggal.
Kemudian disusul bencana Covid-19 yang hingga kini masih melanda.
Karena itu H Djohan minta kepada Wakil Bupati, Dany Karter Febrianto, R.ST.M.Eng berangkat ke Jakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Pekerjaan rumah lainnya adalah jalan lingkar utara yang menelan anggaran sekitar Rp 700 miliar rupiah juga belum bisa dilaksanakan tahun ini.
Seharusnya jalan lingkat utara sudah mulai terbangun sejak dianggarkan oleh Pemerintah Pusat 2017 yang lalu, namun hingga kini belum bisa dilaksanakan.
Sisi lain juga Kantor Bupati, Kantor DPRD dan beberapa OPD juga belum bisa dibangun dan rusak akibat Gempa Bumi 2018 yang lalu.
Dan lagi, sumber Pendapatan Daerah jauh menurun hingga mencapai kurang 50%. Semua PR itu saat ini menjadi konsentrasi Pemerintah Daerah.
“Siapa pun sebagai Kepala Daerah pasti terkendala dengan anggaran” ungkapnya.
Namun Bupati menambahkan, sebagai orang terdepan tetap berihtiar dan berjuang bersama Wakil Bupati dan segenap jajarannya. Dan terus berupaya melaksanakan progeram sebagaimana termaktub dalam Visi Msi Pemerintah Daerah, tegasnya.
“Satu hal yang ingin saya tegaskan yaitu bersatu dan bersama sama membangun daerah Kabupaten Lombok Utara,” kata bupati.
@ng
Bupati KLU Buka Lokakarya Perspektif Gender Lembaga MKD
TANJUNG.lombokjournal. com – Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu Membuka Lokakarya Penguatan Perspektif Gender dalam Kelembagaan Majelis Krama Desa (MKD) Kabupaten Lombok Utara di Tanjung (10/06/21).
H. Djohan Sjamsu
Bupati Djohan menyampaikan, dengan adanya MKD di Lombok Utara, pemerintah memperoleh banyak bantuan inisiasi, sehingga persoalan tidak mencuat ke permukaan.
Tiap persoalan yang terjadi pada masing-masing wilayah atau desa, bisa terselesaikan melalui MKD.
Bupati mengatakan, saat ini pernikahan usia dini di Lombok Utara, masih banyak dan tertinggi di NTB.
“Hal ini menjadi tantangan kita bersama terlebih LPA KLU, agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Terlebih saat sekarang dengan perkembangan teknologi, anak-anak kita yang masih kecil sudah mulai menggunakan handphone. HP banyak manfaatnya, tetapi di sisi lain juga ada negatifnya. Maka kita perlu perhatikan,” pungkasnya.
Hadir dalam kegatan tersebut, Ketua LPA NTB H Sahan SH, Ketua Ketua LPA KLU Bagiarti SH, Ketua MKD KLU Muhammad Sai, SPdI, dan peserta lokakarya lainnya.
rar
Pemukiman di Teluk Kombal Terendam Air Laut
Bertahun-tahun pemukiman warga terendam air laut pasang, dipertanyakan perhatian Pemda Lombok Utara
Abrasi pantai mengakibatkan naiknya air laut saat pasang, selama bertahun-tahun merendam pemukiman warga di Dusun Teluk Kombal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
Air laut merendam rumah warga
Kondisi tersebut menjadi langganan bagi warga Dusun Teluk Kombal selama bertahun tahun. Air laut pasang yang merendam pemukiman warga bisa berlangsung dua kali dalam sebulan.
Keterangan itu diungkapkan salah satu warga, Wirya Agus Setiawan, yang akrab dipanggil Yayan, kondisi tersebut menjadi langganan warga Dusun Teluk Kombal selama bertahun-tahun.
“Kurang lebih 10 tahun yang lalu kondisi nya mulai agak parah, saat ini beberapa areal pantai semakin terkikis dan air laut selalu masuk setiap 2 kali sebulan bahkan bisa sampe 8 hari dalam sebulan,” tutur Yayan tentang kondisi dusunnya.
Memang, soal air laut yang merendam pemukiman warga itu sempat mendapatkan penanganan dari pemerintah setempat, tapi masih belum bisa maksimal.
Dan tembok pembatas pun tak bertahan lama, diterjang air laut saat pasang.
“Sejauh ini yang kami tau sudah beberapa kali pemda berkunjung untuk melihat kondisi di dusun kami. Dan pernah dibuat tembok pembatas pantai dengan kampung yang hanya bertahan kurang lebih 2 tahun. Kemudian, sejak saat itu ingga sekarang, belum ada tindakan langsung dari pemda mengenai kondisi yang saat ini terjadi.” ungkap Yayan
Masuknya air laut ke pemukiman warga dusun Teluk Kombal tentu sangat berdampak bagi rumah-rumah warga yang terendam.
Selain membuat kondisi bangunan rumah warga makin rapuh, air laut yang menggenang pun mengundang suasana pemukiman warga yang semakin kumuh dan rentan terhadap datangnya penyakit, terutama bagi anak-anak dan lansia.
Yayan menegaskan, kondisi tersebut sangat mengganggu warga terutama bagi anak-anak di Dusun Teluk Kombal.
“Beberapa rumah warga sudah tidak layak huni atau hampir roboh, dan ada beberapa warga yang masih bertahan di rumah masing-masing karena keadaan. Anak-anak kadang sering terganggu dalam belajar karena ada sebagian air laut yang masuk ke rumah mereka.” kata yayan
Kondisi memperihatinkan tersebut masih belum ada perhatian atau penanganan lebih lanjut untuk saat ini dari Pemda Lombok Utarat.
Yayan menjelaskan, warga sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah terkait kondisi dusun Teluk Kombal saat ini.
Warga Dusun Teluk Kombal berharap adanya tindakan untuk menemukan solusi terbaik untuk kondisi memperihatinkan tersebut.
“Harapan dari kami sebagai warga tentu semoga ada perhatian lebih dari pemda untuk mengatasi keadaan yang semakin lama semakin buruk, yang mungkin saja bisa mengakibatkan hal-hal atau dampak yang lebih buruk lagi bagi warga.” ungkap Yayan.
Han
BPD dan Pemdes Musyawarah Pemindahan Kantor Desa Jenggala
TANJUNG.lombokjournal.com~ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) khusus bertempat di Aula Kanfor Desa Jenggala, Rabu (09/06/21).
Pembahasan musdes itu terkait rencana pemindahan Kantor Desa yang lama ke tempat yang baru.
Seiring perjalanan waktu serta perkembangan kegiatan pemerintahan di desa, lokasi Kantor Desa Jenggala terkesan makin menyempit, di pihak lain ada peningkatan pelayanan masyarakat.
Ditambah pemukiman penduduk yang makin padat, saat ini Kantor Desa kelihatan makin mepet dengan badan jalan raya utama Tanjung-Bayan.
Kepala Desa Jenggala, Fahrudin,S.Pd mengungkapkan, karyawan di Kantor Desa tidak bisa bekerja dengan baik. Sebab konsentrasi mereka terganggu dengan kebisingan kendaraan yang makin padat.
Letak Kantor Desa yang mepet dengan jalan raya utama seperti itu, juga membahayakan warga masyarakat yang hendak mengurus keperluan administrasi ke desa.
Fahrudin lebih jauh menjelaskan, untuk penambahan ruangan perangkat desa juga terbatas.
Kondisi ruang kerja kantor saat ini tidak mendukung khususnya ruang kerja lembaga desa, karena tidak ada halaman. Saat perangkat desa mengadakan kegiatan terkait program pembangunan desa, ruangan sangat terbatas dan kurang mendukung.
“Kita kesulitan tempat pakir, dan warga harus memarkir kendaraannya di badan jalan raya. Ini sudah pasti membahayakan pengguna jalan. Selain ruangan tidak memadai, genangan air di saat hujan dan banjir mengganggu aktifitas hingga bekerja tidak maksimal,” tutur Fahrudin.
Karena itu, Pemerintah Desa Jenggala dan BPD melakukan Musdes khusus dengan Kepala Dusun, lembaga-lembaga desa, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk membahas wacana pemindahan Kantor Desa Jenggala.
Dari Hasil Musyawarah semua peserta sepakat untuk pemindahan Kantor Desa Jenggala yang lokasi saat ini berada di RT 06 Panon Kebon Tanak Song Lauk, Desa Jenggala, Kecamatan Tqnjung.
Setiap orang memiliki hak untuk bebas berpendapat sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hanya saja setiap orang juga harus memperhatikan etika dalam berpendapat, termasuk etika dalam bersosial media.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamuddin Amy, ketika mengklarifikasi akun sosial media facebook yang mengatasnamakan Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, di ruang kerjanya, Senin (07/06/2021).
“Kebebasan untuk berpendapat dijamin oleh undang-undang Hak Asasi untuk menyampaikan dan memperoleh informasi, namun kita memiliki aturan terkait dengan kebebasan itu, salah satunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Undang–Undang ITE,” kata Najamuddin.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa Wakil Gubernur NTB hingga saat ini tidak pernah memiliki akun media sosial. Ia juga menegaskan bahwa segala komunikasi publik Pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat melalui media sosial, dikelola oleh biro Administrasi Pimpinan dan Dinas Kominfotik.
“Akun sosial media Wagub NTB yang dikelola sendiri yakni facebook, Instagram dan twitter saat ini berstatus tidak aktif. Sehingga, tidak benar kalaupun ada facebook, instagram dan twitter yang mengatasnamakan Wagub, itu adalah akun palsu dan harus diwaspadai,” tegas Najamuddin.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi, Suaeb Quri, mengungkapkan bahwa tindakan pencatutan nama pimpinan daerah pada akun sosial media sudah termasuk pelanggaran dari UU ITE dan UU Keterbukaan informasi, No. 14 tahun 2008, Pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan.
“Informasi yang dikecualikan itu termasuk didalamnya informasi privasi atau hak pribadi orang atau riwayat hidup orang, sehingga kasus pencatutan nama dari pimpinan daerah adalah privasi yang tanpa seizin pimpinan daerah tersebut, sudah jelas melanggar undang-undang,” jelas Suaeb.
Suaeb Quri juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati–hati dalam bermedia sosial, jangan sampai mengatasnamakan akun pribadi orang lain, apalagi akun dari penjabat pemerintahan.
“Tidak membuat akun orang tanpa seizin orang tersebut, apalagi ini adalah akun Wakil Gubernur NTB yang menjadi panutan dan contoh masyarakat, syukur saja jika isi dalam akunnya memberikan informasi yang positif seperti capaian daerah dan lain-lain, tetapi jika tujuannya lain dan memberikan informasi yang tidak bersumber ini sangat bahaya bagi keberlangsungan daerah,” pungkasnya.
Ser@diskominfotik
Wabup KLU: Bangunan ACT di Gondang Harus Dibongkar
Usai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan, Wakil Bupati, Dany Karter Febrianto,R.ST.M.Eng, didampingi Asisten 1, Simparudin, Camat Gangga Parihin,S.Sos dan Anggota Babinsa Gangga, meninjau lokasi bangunan sementara Aksi Cepat Tanggap (!CT) untuk korban gempa bumi 2018.
Dari lokasi Peletakan batu pertama pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan, rombongan jalan kaki sekitar 400 meter menuju lapangan Gondang melihat secara langsung sejumlah rumah sementara yang dibangun ACT.
Rumah sementara itu sebagai hunian sementara warga msyarakat Gondang, yang rumahnya hancur akibat bencana Gempa Bumi 7,0 SR di Lombok tahun 2018 yang lalu.
Wabup Danny Karter menyampaikan, bangunan rumah yang ada di lapangan umum Gondang ini harus segera di bongkar. Sebab ada tuntutan masyarakat, agar lokasi itu bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan, baik olah raga, maupun kegiatan lainnya.
Wabup Danny memerintahkan Camat Gangga, Parihin, S.sos, untuk segera melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Gondang dan pihak ACT. Sekaligus menghadirkan pihak pihak terkait lainnya seperti, Kadus, Toma,Toga dan unsur Pemuda.
Sebelum ada keputusan musyawarah diharapkan pihak pihak terkait melakukan koordinasi atau bersurat dulu dengan ACT. Selanjutnya, dimusyawarahkan dengan perwakilan tokoh tokoh yang disebutkan diatas.
Sebenarnya rencana pembongkaran ini sudah lama, namun tertunda karena ada sebagian kecil warga korban gempa yang masih menempati rumah tersebut.
Wakil Bupati KLU maklumi terutama kalangan pemuda yang mendesak agar bangunan rumah sementara yang dibangun pihak ACT segera dibongkar, dan dikembalikan pada fungsinya semula.
Danny Carter dan Simparudin pertegas kembali, agar Camat Gangga segera menyurati pihak ACT, yang kemudian dimusyawarahkan di Desa dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.
Apabila sudah disepakati kemudian baru dilakukan pembongkaran. Dan bahan bahan bekas pembongkaran yang masih cukup kuat dan bagus diperuntukan kepada warga yang masih menempati hunian sementara.
“Utamakan mereka yang belum mendaparkan RTG dan untuk kepentingan umum lainnya seperti, sekolah sekolah Marrash, Masjid, Musholla,” pesan Wabup.
Pada kesempatan yang sama, Asisten 1 dan Camat Gangga memanggil Sedes Desa Gondang dan Kadus Kr. Pendagi (Abd. Karim-Saparudin) untuk diminta penjelasan tentang berapa jumlah masyarakat yang masih menghuni rumah sementara ACT.
