Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida harus dilakukan sepanjang tahun, karena itu bukan menggunakan hari kerja tapi hari kalender

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan Rapat Kordinasi yang diikuti pengurus dan anggota komisi, untuk memaksimalkan kinerja komisi, berlangsung hari Kamis (17/06/21).

Rapat yang dipimpin Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara, Evy Winarni, SP,M.SI diikuti 36 orang peserta. Selain unsur pengurus juga anggota komisi, masin-masing 2 orang mewakili produsen pupuk Sriwijaya dan Petrokimia Gersik. 4 orang distributor yaitu CV. Surya tani, CV. Sasak agro tani, PT. Petrosida Gersik dan perwakilan PUSKUD.

Selain itu, juga menghadiri rapat tersebut yakni 5 orang pengecer mewakili masing masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Dan 4 orang dari Staf Bidang PSP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU.

Bupati Lombok Utara yang tidak hadir saat itu diwakili Asisten II, Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU, H. Rusdi,ST.

“Kontribusi pupuk dan pestisida cukup besar di dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Utara,” kata Evi Winarni saat menyampaikan sambutan.

Dikatakan, Asisten 2 yang mewakili Bupati Lombok Utara diharapkan memberi arahan yang dapat memberi masukan dan nuansa bagi teman-teman yang ada di Komisi Pupuk dan Pestisida.

BACA JUGA: Jamaah Calon Haji KLU Ikuti Sosialisasi KMA 660

“Sehingga memaksimalkan kinerja masing-masing di komisi. Termasuk bagi kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara,” kata Evi Winarni.

Mengawali sambutannya Asisten II, H. Rusdi menjelaskan terkait Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani pupuk bersubsidi, merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun.

Penentuan RDKK berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Dan merupakan instrumen pemesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian. RDKK ditetapkan secara manual atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).

Komisi mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi/unit kerja terkait pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida.

Pengawasan dan pemantauan ini meliputi peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Asisten II, Rusdi,ST dalam penyampaiannya mengingatkan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida agar keberadaan komisi menggunakan kalender kerja.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Bukti Aparat Desa Melayani Kesehatan 

“Jangan ada waktu kosong untuk (melakukan) pengawasan. Artinya keberadaan Komisi sepanjang tahun harus ada dan bukan menggunakan hari kerja tapi hari kalender,” kata Rusdi di depan peserta musyawarah RDKK, hari Kamis (17/06/21).

Terkait penguatan tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Rusdi berkepentingan mengintervensi,  untuk menjaga hal-hal yang menyangkut kerugian negara yang ditimbulkan, apalagi sampai merugikan pihak petani.

Keberadaan Komisi tidak hanya sekedar rapat hari ini lalu melepas dari tanggung jawab, namun terus mengawalnya hingga kepada pertanggungjawaban.

“Harus dipikirkan, pemberlakuan kepengurusan dan keanggotaan Komisi itu seperti dewan pengupahan komisi irigasi, dan tidak harus menunggu SK setiap tahun,” tegasnya.

@ng

Dalam sosialisasi Keputusan Menteri Agama (KMA) RI no 660 ini disampaikan, para Jamaah Calon Haji yang tertunda keberangkatannya dapat mengambil uang pelunasan

BAYAN.lombokjournal.com ~ Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara melalui seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) melaksanakan sosialisasi Keputusan Menteri Agama RI no 660 tahun 2021, tentang pembatalan keberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) tahun 2021 H/2021.

Sosialisasi KMA RI no 660 yang melibatkan KBIHU Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kesra KLU, Dikes KLU pembatalan keberangkatan JCH di lingkungan Kementerian Agama KLU itu berlangsung di Auditorium Darussalam Ponpes Nurul Bayan, Desa Telaga Bagek Anyar, Kecamatan Bayan, Rabu (16/06/21).

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Bukti Aparat Desa Melakukan Pelayanan

Hadir Kepala seksi PHU H. Suparlan, M.Si, ketua KBIHU KLU TGH. Abdul Karim Abdul Gafur, Kabag Kesra H. Karmin, S. Pd Dikes KLU, Camat Bayan dan Jama’ah Calon Haji Se–KLU.

Keluarnya KMA no. 660 tentang pembatalan keberangkatan JCH tahun 2021 membuat pihak Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara turun ke masyarakat untuk segera melakukan sosialisasi.

”Sesuai amanat KMA bahwa jajaran Kementerian Agama kabupaten/kota mempunyai tugas  mensosialisasikan keluarnya KMA No. 660 kepada jamaahcalon haji, dan ahamdulillah bisa terlaksana,” kata Suparlan, Kasi PHU Kementerian Agama KLU.

Dalam amanat KMA ini pertama diinformasikan, kepada JCH yang tertunda keberangkatannya dapat mengambil uang pelunasan.

“Dan yang kedua, masalah dokumen haji dalam KMA sudah diperintahkan untuk menyampaikan kembali dokumen paspor jamaah haji,“ ungkap H. Suparlan.

Dijelaskan, Kementerian Agama sudah menyiapkan segalanya terkait keluarnya KMA 660. Dan JCH sudah diberikan pembekalan–pembekalan melalui manasik haji dan segalanya sudah siap.

“Dan tugas kami yang paling berat di pemerintah di saat pendemi sekarang ini adalah pemerintah melindungi rakyatnya, melindungi jamaah calon haji,” ungkap Suparlan

Ditempat yang sam pihak KBIHU,  TGH. Abdul Karim Abdul Gafur memberikan semangat dan motivasi kepada para jamaah.

Menurutnya, keputusan KMA No. 660 adalah keputusan yang terbaik dan para JCH diyakinkan, ketika seseorang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji maka sudah dicatat oleh Allah SWT.

BACA JUGA: Kompetisi Putri Batik Remaja, Pemprov Dukung Wakil NTB

Salah seorang JCH asal Tanjung, Samsul Bahri kepada wartawan mengungkapkan perasaannya atas pembatalan keberangkatannya ke tanah suci.

“Alhamdulillah, saya secara pribadi tetap bersyukur, apapun itu semua kehendak Allah. Lewat Kementerian Agama disampaikan penundaan keberangkatan haji ini. Kami selalu tetap bersyukur, “ ungkap Samsul Bahri.

@ng

Masyarakat Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat sangat antusias mengikuti pelayanan kesehatan Posyandu Keluarga

LOBAR.lombokjournal.com ~ Pada kegiatan roadshow Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nusa Tenggara Barat (NTB) di Posyandu Keluarga Mawar, Kamis (17/06/2021), ini, nampak yang hadir bukan hanya bayi, balita, beserta ibunya, melainkan juga para remaja, dewasa, maupun lanjut usia (lansia).

Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mengatakan bahwa dengan diresmikannya Posyandu Keluarga menjadi bukti kepeduliaan aparat desa untuk memberikan pelayanan kesehatan.

“Alhamdulillah, ini sebagai bukti para aparat yang ada di desa, ibu-ibu, masyarakat semuanya mendukung penuh terwujudnya Posyandu Keluarga sebagai titik yang ada di desa dan dusun untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh keluarga,” tutur Hj. Niken.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Hulu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dalam kegiatan tersebut, Hj. Niken juga memberi bantuan peralatan olahraga, berupa bola voli, serta bibit tanaman sayuran dan obat-obatan yang dapat ditanam dan dikembangkan, sehingga memberi manfaat untuk masyarakat sekitar.

“Kami menitipkan bibit tanaman untuk membuat taman kecil yang isinya adalah sayur sayuran dan obat-obatan yang bermanfaat untuk kita semua,” ujarnya.

Salah satu kader Posyandu Anggrek, mengatakan bahwa antusias warga sangat besar untuk dapat mengikuti pelayanan di Posyandu Keluarga ini. Data penerimaan pelayanan kesehatan menunjukkan ada sebanyak 65 bayi, 136 lansia, 69 remaja, 78 Perempuan Usia Subur (PUS) dan 134 Wanita Usia Subur (WUS).

diskominfotikntb

Dukungan anggaran Pemda Lombok Barat menjamin posyandu biasa bukan hanya berhasil menjadi Posyandu Keluarga namun bisa menjadi posyandu berkualitas

LOBAR.lombokjournal.com ~ Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mengapresiasi PKK Lombok Barat dalam percepatan pembentukan Posyandu Keluarga.

Menurut Hj. Niken, Posyandu Keluarga melayani kesehatan kepada masyarakat, mulai dari memantau tumbuh kembang anak, remaja, serta kesehatan ibu hamil, nifas, dan menyusui.

Selain berperan meningkatkan status gizi balita serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Posyandu Keluarga juga meningkatkan status kesehatan remaja dan status kesehatan para lanjut usia (lansia) agar sehat, mandiri, dan produktif.

“Posyandu Keluarga adalah titik di hulu pelayanan pada masyarakat yang langsung berada di dusun masing-masing, sehingga kesehatan masyarakat dapat kita ciptakan bersama,” ujar Hj. Niken saat membuka Roadshow TP-PKK NTB yang berlangsung di Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (17/06/2021).

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Bukti Aparat Desa Melayani Kesehatan

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kab. Lobar, Hj. Chaeratun Fauzan Khalik mengatakan, jumlah posyandu di Lombok barat ditargetkan dapat 100% di tahun 2021, sehingga percepatan penyebaran Posyandu Keluarga dapat segera dirasakan dari berbagai kalangan.

“Saat ini, terdapat 800 posyandu dan 133 Posyandu Keluarga. Bulan Juli kami menargetkan 464 Posyandu Keluarga, sehingga pada Desember 2021 menjadi 100 persen Posyandu Keluarga.” ungkap Hj. Chaeratun.

Roadshow PKK Provinsi NTB dirangkai dengan kunjungan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) Babussalam serta kunjungan ke Posyandu Keluarga Mawar.

diskominfotikntb

Saat hadiri pelantikan Pengurus DPD Gemura NTB, Gubernur dorong pemuda lakukan perubahan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) Nusa Tenggara Barat, berlangsung di Same Hotel, Mataram, Rabu (16/06/21).

Dalam sambutannya, Gubernur sedikit menceritakan kisah seorang petani yang pulang dari Sawahnya kemudian menemukan telur.

Petani itu terkejut campur gembira, karena berfikir mempunyai lauk makan siang. Namun ketika melihat bentuknya ternyata bukan telur biasa melainkan telur se ekor Elang.

Petani itu langsung pulang, setiba di Rumahnya, petani itu berfikir, apakah telur itu akan dirusak lalap makan siang atau di eramkan, kebetulan petani itu juga memelihara ayam eram. Akhirnya petani itu memutuskan untuk eramkan.

Dalam perjalanan waktu, telur tersebut berproses.

BACA JUGA: Pasien Covid-19, Rabu, Bertambah 26 Orang Positif

“Ayam itu tidak pernah berfikir darimana telur itu berasal, yang penting dierami dengan penuh kasih sayang, akhirnya menetas jadilah anak elang, ketika anak elang itu berbagi makanan dengan anak ayam, malah induknya membagi rata,” ungkap Gubernur.

Seiring berjalannya waktu lanjut cerita Gubernur, bentuk tubuh elang juga beda, mulai panjang, sayapnya lebar.

Tapi elang ini berperilaku sama seperti anak ayam lainnya, akhirnya elang tidak sanggup melebarkan sayapnya, padahal kalau mencoba melepaskan sayap mungkin bukan satu gunung dan lembah bisa dilewati.

“Cerita ini memberikan pelajaran bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi cara kita memandang dan berfikir,” kata dia.

Artinya, banyak orang-orang hebat di NTB ini, sebenarnya mereka adalah elang, tapi karena dierami oleh ayam, akhirnya tidak bisa terbang.

“Cerita sederhana ini, sangat bagus maknanya bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Oleh karena itu, pemuda harus membuat perubahan, lebarkan sayap,” ujarnya.

Ketua umum DPP Gemura, Yunda Ketum Octasari Sabil menyampaikan, Gemura ini merupakan sayap Partai Hanura. Namun tahun 2017, mengambil sikap keluar dari Partai Hanura dengan alasan tidak sesuai nurani pemuda, pada akhirnya berdiri independen.

“Acara ini pelantikan ini kami sengaja buat tema dari pulau seribu masjid untuk indonesia raya, karena tidak menutup kemungkinan presiden masa depan berasal dari NTB,” ungkapnya.

BACA JUGA: SMA Terbuka di KLU Tampung Pelajar Putus Sekolah

Octasari Sabil mengaku sangat membanggakan Dr Zul, dan Fahri Hamzah karena kedua tokoh ini, kalau mengatakan tidak maka tetap berpegang tidak dan sebaliknya.

Octasari ingin menjadikan pemuda yang bernurani dan ingin memunculkan tokoh muda yang memiliki ilmu akhlak, iman dan keyakinan.

Seusai memberikan sambutan, Yunda Ketum Octasari Sabil melantik Muhammad Syafiqurahman Aminy sebagai Ketua DPD Gemura NTB dan Suparman sebagai Sekjen DPD Gemura NTB.

Ketua DPD Gemura NTB, Muhammad Syafiqurahman Aminy berjanji, satu tahun kepemimpinan, akan membuat acara diskusi ILC NTB supaya para pemuda bisa ngobrol langsung dengan pejabat daerah setiap minggunya.

“Mari teman-teman OKP yang ada di NTB berkolaborasi bangun daerah dengan kekuatan pemuda,” tutupnya

(*)

Pabrik yang akan dibangun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengubah sampah menjadi bahan bakar solar ramah lingkungan dengan sistem Pirolisi dan Bata Ecobrik.

MATARAN.lombokjournal.com ~  Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat mengunjungi Bank Sampah Gelisah (Gerakan Lingkungan Sampah Nihil) yang berlokasi di Kampung Banjar Ampenan, Rabu (16/06).

“Untuk menjaga Kontinuitasnya sampah harus ada pabriknya “ungkap Sitti Rohmi.

Selanjutnya, Wagub menyebutkan bahwa kunci utama dalam pengelolaan sampah adalah apabila masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah dari rumah, baik sampah organik, maupun anorganik serta bahan berbahaya dan beracun, maka dapat dipastikan pemanfaatan sampah menjadi sumberdaya dapat direalisasikan.

“Kalau sampah sudah dipilah, baru kita bisa membuatnya bermanfaat. Kalau yang organik bisa dibuat menjadi pupuk organik, sisa yang lain dapat dibawa ke bank sampah untuk diolah kembali,” ujarnya.

BACA JUGA: Revitalisasi Posyandu Sebagai Target Kerja PKK NTB

Pendiri Bank Sampah Gelisah, Lailatul Ulfa, mengungkapkan bahwa masyarakat Kampung Banjar sudah mulai bergerak melakukan pemilahan sampah.

“Pemilihan sampah sudah dilakukan oleh masyarakat, masalah sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun bersama kita gotong royong dalam mengelolah sampah untuk menjadi sumber daya,” tutur Ulva.

diskominfotikntb

Sosialisasi dan Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (SIMP) yang diselenggarakan BPKAD KLU ini untuk memudahkan pekerjaan pelaporan Organisasi Perangkat Daerah OPD

TANJUNG.lombokjournal ~ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyelenggarakan Sosialisasi/bimbingan tehnis (Bimtek) cara penggunaan aplikasi SIMP (Sistem Informasi Manajemen Pelaporan), berlangsung di Hotel Mina Tanjung, Selasa (15/06/21).

Bimtek tersebut diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dan bendahara penerimaan.

Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah pekerjaan OPDnya yang selama ini masih manual, dan memeriksa seluruh berkas SPJnya.

Penyelenggaraan bimtek tersebut memenuhi permintaan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengembangkan modul tambahan dalam aplikasi SIMP (Sistem Informasi Manajemen Pelaporan) yang diintegrasikan dengan Simda Keuangan.

BACA JUGA: Destinasi Wisata Unggul, Sayang Direct Flight Minim

Dengan harapan, PPK OPD lebih efektif dan efisien dalam membuat laporan dan PPK OPD bisa lebih konsen untuk hal-hal lain yang segera harus diselesaikan.

BIMTEK dilaksanakan dengan protokol kesehatan dengan membagi 2 sesi untuk 29 OPD yaitu sesi pagi dan sesi siang.

Materi BIMTEK yang dibagi dalam 2 sesi, yaitu cara mapping anggaran untuk otomatisasi realisasi anggaran sesuai dengan SP2D cair pada Simda Keuangan.

BACA JUGA: Pemekaran Desa Samba, BPD Minta Persetujuan Para Tokoh

Sekaligus melihat laporan realisasinya untuk 3 modul, yakni modul laporan belanja Covid, modul laporan belanja Bansos dan modul laporan Realisasi Paket Pengadaan.

Laporan secara periodik

Sesuai PMK Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya, laporan bulan disampaikan paling telat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Lprag yang dimaksud antara lain, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Kas, Laporan Perkiraan Belanja dan Laporan DTH/RTH. Laporan ini sudah interkoneksi dengan server Kementerian Keuangan kecuali Laporan Perkiraan Belanja.

Melalui rapat video conference pada bersama Kementerian Dalam Negeri tanggal 3 Mei 2021, seluruh PEMDA agar dapat menyampaikan laporan secara periodik per tanggal 15 dan tanggal 29/30/31 pada akhir bulan.

Rr

Untuk mewujudkan program Kampung Madani yang ada di kecamatan Pekat, ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama masyarakat telah melaksanakan sejumlah proses.

DOMPU.lombokjournal.com ~ Selama tiga hari, sejak tanggal 14 hingga hari ini, Rabu (16/6/2021), telah dilaksanakan 3 tahapan penting, yaitu uji pakar, uji publik, dan finalisasi rancangan naskah kitab hukum adat “Nggahi Rawi Pahu”.

Rancangan naskah awal diserahkan langsung oleh Kepala Desa Doropeti kepada tim kerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB di Dompu.

Pemda NTB menghadirkan tim pakar dari provinsi yang disandingkan dengan tim pakar daerah yang berasal dari unsur birokrasi terkait, tokoh adat, dan akademisi.

Setelah menggelar tahap uji pakar, tim dari Bakesbangpoldagri NTB menyelenggarakan kegiatan uji publik langsung di Aula Desa Doropeti dengan melibatkan representasi masyarakat desa.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim dari Bakesbangpoldagri Dompu, hingga mencapai tahapan proses finalisasi rancangan naskah Kitab Hukum Adat Nggahi Rawi Pahu.

“Kampung Madani merupakan sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi Dompu sehingga sangat penting memastikan warga Desa Doropeti telah menjalankan seluruh tahapan dengan optimal,” jelas Kepala Bakesbangpoldagri Dompu, H. Fahrozi saat membuka kegiatan uji pakar di aula Kantor Bakesbangpoldagri Kabupaten Dompu.

Harapannya, kampung madani akan dapat direplikasi ke 71 desa lainnya di kabupaten yang dikenal dunia karena sejarah Gunung Tambora dan penyebutannya dalam naskah Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada.

BACA JUGA: Badan Publik NTB Ditargetkan 100 Persen Informatif

Tujuan akhir kegiatan ini adalah menghasilkan rancangan akhir yang akan dibahas kembali bersama warga desa untuk kemudian disepakati sebagai naskah final yang akan disahkan oleh Majelis Adat Desa bersama Pemerintah Desa Doropeti dengan sepengetahuan Pemprov NTB dan Pemda Dompu.

Seluruh rangkaian kegiatan di tahun 2021 ini diharapkan semakin mendekatkan langkah Pemprov NTB Bersama Pemkab Dompu untuk mewujudkan visi NTB Gemilang, khususnya pada butir NTB Aman dan Berkah dengan meningkatkan ketahanan sosial budaya yang partisipatif di masyarakat.

BACA JUGA: SMA Terbuka di KLU Tampung Pelajar Putus Sekolah

Kehadiran program ini disambut gembira oleh warga yang mengakui bahwa banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang belum bisa teruraikan selama ini, mengingat Desa Doropeti terdiri dari warga yang berasal dari beragam suku, yaitu Suku Dompu, Suku Mbojo, Suku Sasak, dan Suku Bali serta keberadaan sentra industri gula yang membuka akses masyarakat desa dengan dunia luar.

diskominfotikntb

SDN 04 Medas, Gunung Sari, Lombok Barat, dibangun dengan bahan bangunan yang berasal dari limbah plastik yang dijadikan plastik blok.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyambut antusias pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Medas, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang memanfaatkan limbah plastik.

SDN 04 Medas menjadi sekolah plastik blok pertama di dunia yang diinisiasi oleh Classroom of Hope (Australia) bekerja sama dengan Block Solutions (Finlandia), Pelita Foundation Lombok, dan Pemda NTB.

“Alhamdulillah, kita dapat memanfaatkan sampah dan menjadi sumberdaya untuk kita semua, penggunaan bata ecobrik ini sangat ringan, murah, aman saat gempa dan sangat cepat membuatnya. Sekolah ini saja merakit bloknya seperti lego hanya butuh waktu 5 jam, paling lama membutuhkan waktu 1 minggu 10 hari,” kata Sitti Rohmi saat meninjau SDN 4 Medas Bentaur, Selasa (15/06/2021).

Penggunaan bata ecobrik ini memiliki keunggulan, yakni lebih ringan, harganya terjangkau, aman dan meminimalisir waktu. Dengan begitu, pemanfaatan sampah plastik dapat dikelola dengan baik.

Pemprov NTB juga tengah berkolaborasi dengan Block Solutions (Finlandia) akan membangun pabrik bata ecobrik pertama di Asia.

“Insya Allah rencana kita ke depannya akan dibangun pabrik untuk menghasilkan blok plastik, untuk mengakomodir pengelolaan sampah plastik di NTB,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: TV Analog Migrasi ke Digital Pada 2 November 2022

diskominfotikntb

Perlu kita luruskan bahwa yang dimaksud dengan TV digital tersebut berbeda dengan yang ada di smartphone.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sebagian masyarakat awam menilai bahwa televisi (TV) digital sama halnya dengan streaming di smartphone, padahal keduanya sangat berbeda. Layanan streaming dibutuhkan paket data untuk koneksi internet , sedangkan TV digital tidak memerlukannya.

Masyarakat dapat menikmati layanan TV digital hanya dengan menggunakan alat tambahan yang disebut Set Top Box (STB), tanpa harus mengganti TV dan harga STB cenderung terjangkau serta mudah didapat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi NTB, Yusron Saudi dalam talkshow Berugak TVRI NTB bertemakan “Ancang-ancang Migrasi TV Digital Indonesia”, Senin (14/06).

“Perlu kita luruskan di tengah masyarakat, jadi yang dimaksud dengan TV digital tersebut. Sesungguhnya TV digital berbeda dengan yang ada di smartphone,” tutur Yusron.

BACA JUGA: TV Analog Migrasi ke Digital Pada 2 November 2022

Melalui siaran digital, masyarakat akan mendapat manfaat berupa kualitas gambar dengan resolusi tinggi dan suara yang lebih jernih. Selain itu, akan lebih banyak pilihan saluran TV yang bisa dinikmati.

Semua manfaat tersebut akan dinikmati masyarakat secara gratis karena proses digitalisasi penyiaran ini dilakukan pada penyiaran tetap tidak berbayar (free to air/FTA).

“Jaminan yang akan diperoleh masyarakat saat melakukan migrasi dari analog ke digital adalah kualitas hasil siaran dengan kualitas gambar dan warna yang jauh lebih baik dari yang dihasilkan TV analog,” ujar Yusron.

diskominfotikntb