Desa Kerekeh punya banyak inovasi. Mengolah sampah plastik, daun Kelor jadi teh, hingga Posyandu Keluarga yang dipadukan dengan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif).

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Inovasi yang dilakukan oleh warga desa Kerekeh, kecamatan Unter Iwes, kabupaten Sumbawa, tersebut mendapat apresiasi secara langsung dari Ketua Tim Penggerak Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkiefliamansyah.

“Di desa Kerekeh ini, program industrialisasi semakin nyata, sampah plastik diolah menjadi tas yang cantik, daun kelor menjadi teh kelor yang memiliki cita rasa dan khasiat luar biasa. Insya Allah, desa Kerekeh menjadi desa rujukan di provinsi NTB,” ungkap Hj. Niken, Selasa, (22/6/2021).

Menurut Hj. Niken, desa Kerekeh harus tetap mempertahankan inisiatif serta kreatifitasnya dan seluruh pembangunan desa harus menekankan masyarakat sebagai pelaku utama.

“Membangun desa berarti membangun manusia desa, membangun infrastruktur di desa memang penting dan harus segera dilakukan, tetapi membangun manusia desa jauh lebih penting dan tak boleh salah melakukannya,” tutur Hj. Niken.

BACA JUGA: Isu Strategis NTB Diungkap di Hadapan Peserta Lemhanas

Mulai hari ini, Senin (21/6/2021), pembayaran atas jasa transportasi laut (Kapal Ferry) di Pelabuhan Poto Tano dan Kayangan resmi memberlakukan pembayaran menggunakan sistem non-tunai atau kartu elektronik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu. Muh. Faozal menjelaskan, pemberlakuan sistem pembayaran non-tunai (cashless) ini salah satunya bertujuan untuk mencegah kontak langsung di tengah wabah Covid-19.

Kartu elektronik sudah tersedia di sejumlah bank-bank dan sejumlah gerai atau toko modern, sehingga masyarakat bisa mendapatkannya.

“Ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan petugas pelabuhan,” jelas Faozal.

Faozal juga menjelaskan bahwa pembayaran menggunakan kartu elektronik ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman dengan adanya standar pengisian data diri yang lengkap terhadap jaminan asuransi dan kelengkapan manifest penyeberangan, serta transaksi pembayaran menjadi mudah, praktis, terhindar dari uang palsu.

Proses transaksi di tollgate menjadi lebih ringkas dan cepat serta pengguna jasa dapat lebih nyaman, teratur dan tertib, tidak perlu lagi antre di pelabuhan.

Penerapan pembayaran non tunai menggunakan kartu elektronik ini juga mengacu pada aturan Kementerian Perhubungan PM No.19 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik, yang akan diterapkan bertahap di seluruh lintasan dan pelabuhan yang dikelola oleh PT ASDP Ferry Indonesia (Persero).

BACA JUGA: Sepakat Damai, Rambitan dan Ketara Serahkan Konflik ke APH

Selain itu, penerapan cashless ini juga mendukung program “Gerakan Nasional Non Tunai” serta akselerasi transformasi digital yang dicanangkan pemerintah, di mana salah satu instruksi Presiden Joko Widodo agar mempercepat revolusi layanan publik berbasis digital.

Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, digitalisasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

diskominfotikntb

Tantangan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di era modern adalah bukan hanya mensukseskan program pemerintah, namun harus mampu beradaptasi terutama dalam bermedia sosial.

KSB.lombokjournal.com ~ Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah meminta PKK untuk lebih responsif terhadap permasalahan di masyarakat, baik itu permasalahan yang terkait bidang kesehatan, bidang sosial, termasuk ketenagakerjaan.

Bukan hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada di empat pokja, Bunda Niken menyebutkan, PKK juga harus bisa merespon ketika ada sesuatu yang belum ter-cover oleh empat pokja tersebut beserta turunan-turunannya, seperti posyandu keluarga.

“Kader PKK harus semakin responsif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, kita semua harus senasip sepenanggungan dalam mewujudkan NTB Gemilang,” ungkap Hj. Niken saat melakukan pembinaan dan silaturrahim ke TP PKK Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (21/6/2021).

Kedepan akan ada toko binaan PKK di seluruh desa yang ada di Provinsi NTB, dengan harapan perkembangan ekonomi kerakyatan di NTB menjadi semakin pesat.

“Dengan adanya toko binaan PKK, kita optimis, kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan meningkat, dengan begitu, memperdayakan ekonomi kerakyatan tetap berkembang di daerah kita tercinta,” jelas Hj. Niken.

BACA JUGA: Puncak Mantar, Destinasi Wisata Sumbawa Barat Yang Indah

Pembangunan apa pun di KLU, termasuk pembangunan majid dan rumah tahan gempa tidak bisa di selesaikan dengan sebaik-baiknya bila mayarakat tidak bersatu

TANJUNG.lombokjournal.com  ~  Sebanyak 18 ribu Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Utara belum dibangun.

Padahal dana Pemerintah Pusat yang sudah disalurkan ke Lombok Utara untuk anggaran pembangunan RTG sampai hari ini sekitar 2,3 triliun rupiah.

“Angka yang begitu besar buat daerah kita, namun sesungguhnya belum seluruhnya pembangunan (RTG) terselesaikan,” kata Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu.

Hal itu diungkapkan bupati saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Masjid Nurul Yaqin Abdurrahman Kelongkong di Dusun Kelongkong Desa Sambik Bangkol (Samba) Kecamatan Gangga, hari Minggu (20/06/21).

Karena itu, Bupati Djohan mengajak semua lapisan masyarakat Lombok Utara bergotong royong bersatu padu membangun daerah.

BACA JUGA: Pariwisata Ramah Lingkungan di Pantai Impos

Termasuk membangun masjid, khususnya yang ada di dusun. Sebab masih banyak pembangunan yang belum terselesaikan di Lombok Utara, termasuk pembangunan puluhan unit masjid.

Bupati yakin dan percaya, salah satu cara membangun daerah adalah bersatu secara utuh dan tidak bercerai berai.

“Jika kita tidak bersatu pembangunan apa pun di KLU ini tidak bisa di selesaikan dengan sebaik-baiknya,” pesannya.

Ditambahkannya, KLU bisa dibangun apabila semua elemen daerah bersatu, pasalnya pihak yang mesti membangun daerah ini hanya masyarakatnya sendiri.

Kata orang nomor satu di Lombok Utara ini, sudah banyak yayasan amal yang telah membantu masyarakat membangun masjid. Sedangkan pemerintah membantu membangun rumah tahan gempa.

“Kita bersyukur banyak yang membantu. Untuk itu sebagai Kepala daerah, atas nama masyarakat di sini menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara saya dari Yayasan Imam Syafi’i,” ungkap bupati.

Dalam acara itu hadir unsur Yayasan Al-Imam Al-Syafi’i Mataram, unsur Pemerintah Kecamatan Gangga, unsur Perwakilan Polsek Gangga, Penjabat (Pj) Kades Samba beserta perangkat desa setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga dusun setempat.

Ketua PD Muhammadiyah KLU itu menegaskan, hal yang paling penting bagaimana masyarakat nantinya bisa memakmurkan masjid yang sudah susah payah dibangun dengan meramaikannya melalui aktivitas ibadah seperti shalat berjamaah.

BACA JUGA: Kordinasi TPKD KLU Untuk Menindaklanjuti Rekomendai BPK

Ia menjabarkan, sebelumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Utara sebesar 1,2 triliun rupiah. Tapi setelah Covid-19, APBD Lombok Utara turun 2,5 persen, sekitar 300 miliar rupiah.

“Inilah persoalan daerah. Saya harapkan masyarakat memaklumi hal ini. Jadi jika ada hal-hal yang belum bisa kita lakukan harap anda semua maklum. Apa yang saya jadikan visi-misi pada pemilukada kemarin belum bisa kita wujudkan karena kita harus berpedoman pada peraturan daerah,” imbuhnya.

Peraturan Daerah tentang visi-misi masih disusun oleh DPRD, pelaksanaannya diestimasi sekitar Agustus atau September mendatang.

Menurut bupati, ihwal yang bisa dilaksanakan sekarang sudah diatur pada peraturan daerah tahun 2020 seraya memaklumkan masyarakat Desa Samba.

“Mari kompak bersatu membangun daerah kita. Kita tidak tahu kapan berakhirnya Covid-19 ini. Tapi, kita harus bersyukur kepada Allah, pertanian dan perkebunan kita masih bagus,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat tidak boleh tinggal diam tapi harus mampu bergerak dalam situasi ini, tentu dengan mematuhi prokes.

Di Lombok Utara, warga yang posittif Covid-19 dan masih diisolasi jumlahnya  sekitar 17 orang. Lmbok Utara ekarang dalam status zona oranye.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Yaqin, Abdurrahman Putrawadi dalam laporannya menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas dibangunnya masjid setempat setelah ditimpa gempa bumi 2018 silam.

Dibangunnya masjid setempat, tutur Anggota DPRD KLU ini, berkat bantuan donasi dari Singapura melalui Yayasan Al-Imam Al-Syafi’i di Mataram. Ia menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pengurus yayasan di berbagai tingkatan mulai kecamatan, kabupaten dan provinsi.

“Atas nama masyarakat Dusun Kelongkong dan Desa Sambik Bangkol umumnya, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pengurus Yayasan Al-Imam Al-Syafi’i yang telah membantu kami membangun kembali masjid ini,” ucapnya.

Terpisah Pj Kades Samba Sarjono menuturkan, masjid yang terletak di samping Kantor Desa setempat,  baru dapat dibangun sekarang pascagempa bumi melanda tiga tahun silam.

Pemerintah Desa mengapresiasi tinggi pihak yayasan pemberi bantuan sehingga masjid di ibu kota desa tersebut dapat terbangun.

“Alhamdulillah, pembangunan Masjid Nurul Yaqin Abdurrahman ini melegakan warga. Selama kurang lebih tiga tahun mereka melaksanakan aktivitas ibadah di masjid sementara. Harapan saya setelah terbangunannya masjid ini nanti warga kami dapat lebih nyaman beribadah,” ungkapnya.

Bupati Lombok Utara didampingi Wakil Ketua BPD dan Pj Kades Samba meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Yaqin Adurrahman.

@ng

Inovasi dari Pokdarwis Pantai Impos yang menginginkan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengelolaan Pariwisata Pantai Impos

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Akhir tahun 90 an adalah suatu kenyataan,  perkembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara mencuat sebagai primadona andalan pemasok PAD.

Mengikuti pola pariwisata konvensional yang sifatnya massal (mass tourism), sektor pariwisata ditargetkan untuk menjadi pemasok PAD.

Produk mass tourism yang semata-mata hanya mementingkan kegiatan pendapatan dan perputaran nilai ekonominya, ternyata banyak menimbulkan dampak negatif.

Seperti meminggirkan masyarakat lokal, timbul konflik, degradasi moral, proses kerusakan lingkungan, dan lain-lain adalah sebagian kecil dari daftar panjang dampak negatif praktik pariwisata massal yang (semata-mata) komersial.

Belum tuntas persoalan di atas, kini muncul persoalan baru, pandemi Covid 19 telah meluluh lantakan sektor pariwisata KLU. Karena memang mass tourism ini tidak bisa lagi berharap banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke KLU.

Inovasi muncul dari sekelompok masyarakat Dusun Karang Anyar Desa Medana, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Menyaksikan setiap hari pantai bekas pembangunan galangan kapal HIVOS yang mangkrak, kotor, semak belukar dan tidak lagi terkelola, pada hari Jumat tanggal Sembilan bulan Februari tahun 2017 lalu, mereka berembug, bermusyawarah dan mendirikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Pokdarwis untuk mengelola pantai tersebut yang kemudian lebih dikenal dengan Wisata Pantai Impos.

Cita-cita mulia para pendiri kelompok ini yang menginginkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengelolaan Wisata Pantai Impos, dituangkan dalam AD/ART kelompok.

Visinya adalah mengembangkan pariwisata rakyat yang ramah lingkungan, berbasis masyarakat lokal dan berkelanjutan.

Sedang misinya adalah :

(1) Menjaga kebersamaan dalam kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai dan laut; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kelestarian lingkungan pantai dan laut; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata rakyat; (4) Melakukan usaha-usaha kreatif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang pariwisata rakyat dan (5) Tidak bersaing, saling membantu serta wajib memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama anggota kelompok.

Setelah 4 tahun, Pokdarwis Pantai Impos ini selain tetap exis di tengah pandemi Covid 19, kelompok yang memiliki 50 anggota ini juga telah mengembangkan usaha-usaha ekonomi lainnya, seperti kuliner dan wisata bahari.

Pokdarwis yang digerakkan dan diketuai Udin, figur mud yang berpengalaman dala organisasiini, akhirnya mampu menaikkan Pantai Impos.

Dan jangan heran, kalau Pokdarwis Pantai Impos ini telah mengukir prestasi sebagai juara 2 lomba Pokdarwis se NTB yang diselenggarakan Polda NTB.

@ng

Kehadiran laskar pelari Lombok Charity Fun menggugah semangat melakukan perlawanan terhadap Covid-19

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melepas empat Laskar Pelari Peserta Lombok Charity Run di Tanjung yang start dari Halaman Aula Kantor Bupati (19/06/21).

Bupati Djohan mengawali sambutannya menyampaikan, perlunya menyemarakkan olahraga lari di seluruh jalur Tanjung sampai Bayan.

“Covid-19 tidak boleh dihadapi dengan berdiam diri saja, tanpa melakukan perlawanan. Keinginan kita ke depan dengan kegiatan hari ini, tentunya dapat menggugah semangat masyarakat Lombok Utara berlari dan berolahraga untuk mencegah Covid-19,” tuturnya.

BACA JUGA: Destinasi Wisata Unggul, tapi sayang Direct Flight Minim 

Selanjutnya Bupati Djohan menyatakan, kegiatan Lombok Charity Run dapat mewarnai kegiatan Pemda Lombok Utara dalam rangka membangun daerah, mencegah Covid-19 melalui olahraga.

“Selamat berlari saudara-saudara saya laskar pelari. Insya Allah menempuh jarak 60 kilometer sampai di Masjid Kuno Barong Biraq Sambik Elen Bayan,” imbuhnya.

Dikatakan Bupati Djohan, para pelari Lombok Charity Fun hari ini merupakan orang-orang hebat di Jakarta. Kehadirannya guna menggugah semangat melakukan perlawanan terhadap Covid-19.

Kegiatan olahraga lari dimulai pada pukul 06.00 pagi hari dengan jarak tempuh sejauh 60 kilometer yang dihadiri Empat Laskar Pelari dari Jakarta yaitu Adita Irawati, Carla Felany kemudian, Nicky Hogan selanjutnya, Erry Permana.

Para pelari start dari halaman Kantor Bupati Lombok Utara dan finish di Masjid Kuno Barong Biraq Desa Sambik Elen.

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng usai menerima laskar pelari di garis finish, berterima kasih dan mengapreasiasi IOA atas sumbangsih kepada Lombok Utara terlebih kepada laskar pelari yang luar biasa telah menyelesaikan 60 kilometer.

“Jarak tempuh yang luar biasa, ini menjadi modal dan semangat untuk kita semua. Kita memiliki semangat dan tekad yang kuat. Apapun bisa kita lakukan. Kegiatan ini menjadi contoh. Jangan cepat putus asa, kuatkan tekad agar bisa sampai di garis finish,” tandasnya.

BACA JUGA: Zona Oranye Desa Santong, Dua Orang Positif Covid-19

“Mungkin nanti di HUT ke-13 yang dilaksanakan bulan depan, kita bisa mencoba kegiatan berlari. Misalnya lari 13 kilometer,” urainya.

IOA telah membantu dunia pendidikan di KLU, peningkatan kapasitas kepada tenaga pengajar. Terlebih saat pandemi Covid-19 sektor pendidikan mengalami dampak paling besar.

“Mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena pandemi belum berakhir dan saat ini mengalami peningkatan untuk itu kita tetap waspada,” tuturnya.

Sementara itu Carla Felany saat diwawancara sebagai orang yang finish pertama kalinya mengungkapkan, fenomena alam Lombok Utara bagus dan indah, finish dengan sempurna.

“Pengalaman pertama saya lari di KLU, jalanannya sepi dan udaranya enak (segar). Terlebih saat melewati pinggir pantai, pemandangan yang indah. Pada titik kilometer 40 saat siang, cuaca mulai panas dan menjadikan tantangan baru, ada tanjakan tinggi yang menguras tenaga, tetapi bisa finish dengan sempurna,” imbuhnya.

Berkat dukungan masyarakat, Pemda KLU, TNI-Polri serta pihak lainnya, Lombok Charity Run diharapkan dapat memacu spirit olahraga alam di masa pandemi. Sekaligus sebagai stimulan pemulihan ekonomi dan meminimalkan dampak Covid-19, melalui olahraga peduli kemanusiaan.

Hadir pada acara tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Indonesian Overseas Alumni (IOA) Erick Sumar, Wakapolres Lotara Kompol Setia Wijatono SH, Danramil Gangga Kapten Muhadi. Dari unsur OPD, hadir diantaranya Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Plt Asisten III Setda KLU Drs Abdul Hamid, Inspektur  Inspektorat H Zulpadli SE, Kepala BPKAD Sahabudin MSi, Kadis P2KBPMD Drs H Kholidi MM, Camat Tanjung Samsul Bahri MSi, unsur pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya.

wld/rar

Tersendatnya pasokan solar ke Lombok Utara karena kuota solar subsidi di Lombok Utara yang diberikan oleh BPH Migas memang dibatasi.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Terbatasnya pasokan solar sejumlah SPBU di Kabupaten Lombok Utara, menyebabkan antrean panjang dum truk yang butuh bahan bakar.

Sekitar 90 an dam truk antre di beberapa halaman SPBU dan tepi jalan raya Kayangan menunggu pasokan solar. Namun pasokan solar itu diperkirakan tidak mencukupi.

Salah satu perwakilan sopir dum truk, Susniadi (41) asal Kayangan mengatakan limit solar sudah berlangsung sekitar satu bulan. Padahal pasokan solar itu tidak dapat dipastikan datangnya.

BACA JUGA: Zona Oranye Desa Santong, Dua Orang Positif Covid-19

“Kami sudah menunggu sejak pagi hingga malam,” ungkap Susniadi.

Akibat limitnya solar ini dum truk mereka tidak bisa mengangkut material untuk kebutuhan pembangunan (proyek). Dan akibatnya, pengerjaan pembangunan bisa tersendat penyelesaiannya.

“Saya sangat menyayangkan kondisi seperti ini berlarut-larut, padahal kami harus memenuhi kebutuhan material proyek yang punya batas waktu.” katanya.

Keluhan para sopir dum truk juga dikeluhkan para petani dan penggarap lahan pertanian.

Hal itu dibenarkan Plt.Kabid Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP KLU), Sugiarti,SP.

“Petani dan penggarap lahan pertanian juga keluhkan limitnya solar di KLU. Sarana Hendytraktor untuk membajak lahan dan mesin sumur bor tidak bisa operasi, ” kata Sugiarti pada lombokjournal.com, hari Sabtu (19/06/21).

Harapannya, limit solar di KLU segera teratasi agar petani segera dapat mengolah lahannya, kata Sugiarti.

Ripsah, salah seorang pengelola SPBU di Lombok Utara memberi penjelasan ketika dikonfirmasi lombokjournal.com.

Diungkapkan, intinya kuota solar yang ipasok ke Lombok Utara memang terbatas.

“Intinya kuota solar subsidi di Kabupaten Lombok Utara yang diberikan oleh BPH Migas memang dibatasi yaitu satu bulan cuma 13 DO, satu DO standar 18.000 liter,” kata Ripsah.

BACA JUGA: Pelari Lombok Charity Fun Diterima Bupati

Diungkapkan, dulu SPBU dapat 15 DO, kemudian 14 dan sekarang cuma 13 DO dan untuk satu minggu dapat 3 DO.

“Jadi jelas tidak tercukupi untuk kebutuhan warga KLU,” tuturnya.

@ng

Penambahan jumlah pasien positif Covid-19 di NTB meningkat karena hari ini hanya terdapat 4 orang pasien yang dinyatakan sembuh

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dari pemeriksaan laboratorium pada 489 sampel, telah dikonfirmasi ada penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 38 0rang.

Upadate Covid-19 itu disampaikan  Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si pada media melalui press release, hari Jum’at (18/06/21).

Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium PCR RS Universitas Mataram, Laboratorium PCR STP Sumbawa, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Selong, Laboratorium PCR RSUD Praya,  Laboratorium PCR RS Bhayangkara, Laboratorium PCR Labkesda Banyuwangi, Laboratorium PCR RSAD Wirabhakti Mataram dan Laboratorium Antigen.

BACA JUGA: Sarang Walet Diproyeksi Jadi Industri Baru di NTB

Hasilnya diketahui sebanyak 489 sampel dengan 451 sampel negatif, tidak ada positif ulangan, dan terdapat 38 sampel kasus baru positif Covid-19.

Penambahan jumlah pasien positif Covid-19 di NTB meningkat karena hari ini hanya terdapat 4 orang pasien yang dinyatakan sembuh.

“Hari ini terdapat 4 (empat) penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19,” kata Lalu Gita melalu press releasenya.

Dan pada hari ini dinyatakan tidak terdapat penambahan kasus kematian baru.

Adanya tambahan 38 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 4 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Jum’at (18/06/21) sebanyak 14.104 orang.

Rinciannya, 12.949 orang sudah sembuh, 618 meninggal dunia, serta 537 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita.

Itu dilakukan untuk mencegah penularan dan deteksi dini Covid-19.

Dijelaskan, hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Kasus Suspek sebanyak 20.500 orang dengan perincian 175 orang (0,9%) masih dalam isolasi, 34 orang (0,2%) masih berstatus probable, 20.291 orang (98,9%) sudah discarded.

Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 90.273 orang, terdiri dari 2.827 orang (3,1%) masih dalam
karantina dan 87.446 orang (96,9%) selesai karantina.

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 116.456 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 1.033 orang (0,9%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 115.423 orang (99,1%).

BACA JUGA: Sulis LIA 2021, Harumkan Nama NTB di Kancah Nasional

“Bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) untuk ikut serta membantu
saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19 dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” harap Lalu Gita Ariadi.

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, ajak para influencer untuk mendukung Sulis LIDA, lewat media siber, yang sedang berjuang di 12 besar Liga Dangdut Indonesia 2021.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ajakan Gubernur NTB, ini, disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informastika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Najamuddin Amy, saat audiensi bersama para Influencer NTB di ruang kerjanya, Kamis (17/6/2021).

Menurut Gubernur, putra-putri daerah yang berprestasi dan sedang mengharumkan nama NTB di kancah nasional ataupun internasional perlu dukungan kuat dari semua masyarakat, khususnya dari generasi milenial.

Lewat sarana media yang ada, para influencer diharapkan dapat meningkatkan sekaligus mempromosikan manfaat program pemerintah, seperti industrialisasi, zero Waste, NTB Care, termasuk membantu Sulis yang tengah berjuang di 12 Liga Dangdut Indonesia (LIDA) 2021.

“Sehingga masyarakat NTB yang mungkin sudah mengenal Sulis namun belum tergerak hatinya untuk mendukung, bisa ikut mendukung secara nyata,” ujar Najamudin Amy.

Sementara itu, Influencer muda, Yogi, menyatakan mendukung penuh ikhtiar Pemprov NTB dalam mengembangkan kolaborasi dengan penggiat media.

“Kedepannya banyak program yang bisa disinergikan, kami mendukung” jelas Yogi.

Begitu pula, perwakilan dari Telkomsel NTB, Syaiful Rahman, menyampaikan pihaknya tetap konsisten mendukung Sulis LIDA 2021.

“Telkomsel sudah mendukung Sulis dengan mengajak masyarakat melalui sms blast dan door prize kepada masyarakat. InsyaAllah kami dukung Pemerintah Provinsi NTB untuk mengajak masyarakat agar tergerak membantu perjuangan Sulis” tuturnya.

BACA JUGA: Indeks Inovasi NTB Rendah Sebab Laporan Tidak Maksimal

Desa baru sebelum pemekaran lambat berkembang, namun setelah mekar perkembangan pembangunan dan pelayanan publik menjadi cepat, efektif dan efisien

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tokoh dari semua dusun di Samba, dengan agenda mendengar pendapat sekaligus minta persetujuan para tokoh terkait usulan pemekaran Desa Sambik Bangkol (Samba), bertempat di Balai Desa Samba, Kamis (17/06/21).

BACA JUGA: Pengawasan Pupuk Harus Dilakukan Sepanjang Tahun

Acara ini dihadiri Plt Camat Gangga Parihin SSos, Kasi Pemerintahan Kecamatan Gangga Denda Karni SSos, Anggota BPD setempat, Babinsa Samba Peltu Zainal Abdi Koko, Penjabat Kades Samba Sarjono, beserta Perangkatnya dan Para Tokoh dari 14 Dusun di Samba.

Plt Camat Gangga, Parihin, S.Sos  mempertegas proposal usulan pemekaran Desa Sambik Bangkol.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap proposal yang diajukan panitia, pihaknya menilai secara teknis proposal usulan pemekaran itu masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum dilengkapi.

Parihin menuturkan kedatangan Penjabat Kades dan Ketua BPD yang sudah datang menemuinya di kantor, koordinasi terkait usulan pemekaran ini.

“Ketua BPD bilang telah melakukan RDP dengan sejumlah tokoh di dusun perbatasan saja. Saya bilang itu kurang tepat, harus dengan semua tokoh se-Desa. Begitu pun Pak Kades juga berkoordinasi terkait hal ini. Kami minta RDP ulang, alhamdulillah hari ini kita bisa kita lakukan untuk mendengar pendapat dan meminta saran dan persetujuan semua tokoh dari masing-masing dusun,” tutur Parihin.

Dikatakan Parihin, inisiatif dan prakarsa masyarakat mengajukan usulan pemekaran sebagai niat baik yang diapresiasi Pemerintah Kecamatan Gangga.

Namun, tuturnya, niat baik itu jika kurang sesuai prosedur aturan tidak akan memberi manfaat sesuai harapan. Parihin juga menerangkan dampak positif dan negatif pemekaran.

Ia menceritakan pengalamannya melakukan pemekaran desa ketika menjadi camat di Lombok Timur. Desa baru sebelum pemekaran lambat berkembang, namun setelah mekar perkembangan pembangunan dan pelayanan publik menjadi cepat, efektif dan efisien.

Dipaparkan mantan Kadis Dukcapil Lotim ini, dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa sudah sangat jelas memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pemekaran desa, salah satunya jumlah penduduk.

Menurutnya, jumlah penduduk paling tidak 500 KK atau 2500 jiwa. Begitu juga soal batas harus jelas.

Termasuk mana peta desa induk dan mana peta desa yang akan dibentuk, harus tercantum dalam proposal.

BACA JUGA: Jamaah Calon Haji KLU Ikuti Sosialisasi KMA 660

“Mohon kekurangan-kekurangan yang belum ada dilengkapi dulu. Ini titik tekan kami. Barang kali itu dulu, nanti kita kembangkan dalam diskusi karena tadi pak kades juga memaparkan panjang lebar,” pesannya.

Sementara Pj Kades Samba, Sarjono mengatakan rapat dengar pendapat untuk melaksanakan prosedur berdasarkan perintah UU dan regulasi lainnya.

RDP menghadirkan perwakilan Pemerintah Desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dari 14 Dusun se-Desa Samba.

RDP harus dipahami sebagai upaya mekanisme proses pemekaran sesuai regulasi peraturan perundang-undangan.

Hasil RDP tersebut menjadi dasar legal standing yang dituangkan Berita Acara dukungan usulan pemekaran, untuk kelengkapan administrasi dan dasar tindak lanjut ke tahapan selanjutnya oleh Pemdes Samba.

Sarjono mengingatkan, dalam penyusunan proposal  pemekaran harus hati-hati, teliti, dan cermat, baik manyangkut syarat administratif, teknis maupun syarat fisik kewilayahan.

“Jangan sampai setelah disetujui dan berjalan, jadi beban bagi kita. Ini bisa saja terjadi jika hasilnya tidak sesuai harapan kita. Maka kebijakan-kebijakan pemekaran harus kita kupas tuntas dalam RDP ini,” terangnya.

Disadarinya, pemekaran desa tidak semudah yang dibayangkan, dan tidak pula semudah membalikkan telapak tangan. Tapi butuh proses panjang, perlu kerja keras dan komitmen yang kuat karena prosesnya hingga Kemendagri.

Proses itu menuntut kesabaran, harus prosedural dan tidak boleh tergesa-gesa. Pemekaran itu laksana seseorang membangun rumah baru.

“Tak ujug-ujug begitu saja agar hasilnya sesuai kehendak masyarakat kita. Segala hal ihwal terkait pemekaran ini harus matang dan lengkap,” kata Kordum Aksi Damai Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Jakarta 2008 silam.

Di tempat sama, Ketua BPD Samba Madhan SPdI menceritakan kronologis memori pemekaran desa setempat.

Menurutnya, proses pemekaran mulai diprakarsai semenjak periode pertama Jamaludin, S.Sos sebagai Kepala Desa Sambik Bangkol. Namun tidak berlanjut karena buntu di tengah jalan. Kemudian berlanjut pada masa H. Ropii menjadi kepala desa setempat.

Usulan pemekaran desa inipun sempat mengemuka dan berproses.

“Kami tidak tahu persis waktu itu penyebab kenapa pemekaran ini tidak diteruskan lagi. Tetapi setahu kami semangat panitia kala itu timbul tenggelam sehingga berhenti di pertengahan jalan,” ceritanya.

Disampaikannya, pada masa pemerintahan penjabat Kepala Desa saat ini proses pemekaran tersebut dilanjutkan kembali. Ditindaklanjuti dengan sejumlah tahapan seraya menyebut BPD telah melakukan jajak pendapat dua kali sebelumnya.

Partama, proses jajak pendapat dilaksanakan di Nyiur Setinggi dengan para tokoh terutama di empat dusun yang ingin memekarkan desa. Yang kedua, jajak pendapat dengan peserta lebih banyak dilaksanakan di Kopong Sebangun, termasuk dengan tokoh-tokoh di dusun perbatasan yaitu Pepanda dan Sambik Bangkol.

Dijelaskan lebih lanjut, pada 26 Mei lalu pihaknya menggelar musyawarah desa terkait pembahasan persyaratan yang tercantum dalam proposal.

Pihak BPD dan peserta musdes mengkonfrontir satu persatu persyaratan yang dituangkan dalam proposal pemekaran mengacu pada Permendagri No. 1 tahun 2017.

“Setelah selesai, kami cantumkan rekomendasi dalam berita acara yang Isinya ada dua. Pertama, BPD meminta Pemdes segera membuat SK penetapan panitia. Kedua, BPD meminta Pemdes menyampaikan proposal pemekaran ini kepada bupati melalui camat,” beber Madhan.

Masih di tempat yang sama, tokoh masyarakat Desa Samba, Abdul Gani menegaskan, pada prinsipnya ia setuju pemekaran dilanjutkan hingga berhasil.

Namun perlu diingat, ungkapnya, pemekaran itu tidak mudah, banyak lika liku yang mesti dilalui terutama terkait administrasi kependudukan.

Ia juga membeberkan pengalamannya dalam mengawal pembentukan 10 desa di KLU saat menjadi anggota DPRD KLU.

“Tidak jarang masalah administrasi kependudukan jadi masalah tersendiri di belakang hari. Data penduduk harus pasti. Ini pernah terjadi dulu pada 10 desa baru di KLU saat ini,” jelasnya.

Gani mengatakan., perihal kedua yang tidak kalah penting, ketus Gani, terkait batas wilayah antara desa induk dan desa baru.

Pasalnya, sering kali masalah batas memicu konflik di kemudian hari. Dirinya tidak menghendaki muncuk konflik gegara batas wilayah.

Banyak contoh batas wilayah memicu konflik di masyarakat, sehingga terkait batas itu harus benar-benar dipastikan biar proses pemekaran Desa Samba berlangsung mulus ke depan.

Kemudian Abdul Gani mengingatkan soal sejarah. Semua pihak diminta jangan sampai lupa sejarah. Menurutnya, orang yang lupa sejarah itu adalah orang yang benar-benar lupa nikmat.

“Kita ini hidup di bumi Indonesia, maka kita harus berpijak pada nilai-nilai budaya, adat-istiadat, kearifan lokal dan tradisi setempat. Nama desa harus sesuai kearifan lokal dan budaya Indonesia terutama budaya kita di KLU ini. Saya mau tahu apa makna nama Darunnajah. Mohon nanti bisa dijelaskan kepada kita semua supaya kita paham,” tutup mantan anggota DPRD KLU dua periode ini.

@ng