Mulai esok, ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diberikan layanan khusus untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui E-Samsat Autodebet. ASN tak perlu lagi antri, pembayaran cukup dilakukan lewat pemotongan tunjangan bulanan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi terobosan Bappenda NTB yang mempermudah dan menyediakan sistem pembayaran PKB bagi ASN Pemprov. Semua harus tersistem dengan baik sehingga tidak tergantung pada orangnya tapi sistemnya betul-betul eksis dengan baik.

“Layanan ini merupakan solusi terbaik bagi kita,” ungkap Sitti Rohmi saat me-launching E-Samsat Autodebet, layanan pembayaran PKB bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Graha Bakti Praja kantor gubernur NTB, Rabu (30/06).

Menurut Wagub, melihat parameter-parameter yang ada dari waktu ke waktu, sistem layanan di pemprov NTB semakin lengkap dan berkualitas, tetapi menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama adalah bagaimana memastikan sistem itu betul-betul diimplementasikan dengan baik.

“PR bersama kita setelah launching ini saya sangat berharap, jangan pernah namanya puas tetapi kita harus tetap kawal dengan sebaik-baiknya,” harap Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Capaian MCP NTB Meningkat, Ke depan Harus Capai 100 Persen

Kepala Bappenda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si menjelaskan, target penerimaan PKB di dalam APBD 2021 mencapai Rp 470,5 miliar, Terget menempati porsi terbesar dalam pajak daerah sebesar 31,63 persen atau sekitar 24,08 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Di NTB ada sekitar 14.000 ASN dengan asumsi 1 orang memiliki 1 kendaraan roda dua dan 20 persen dari ASN Provinsi NTB ini diasumsikan memiliki kendaraan roda empat, maka ada sekitar 16800 objek pajak di tingkat ASN provinsi, dengan nilai objek pajaknya sekitar 9,12 miliar rupiah dari total objek pajak yang ada,” jelasnya.

Untuk itu, perluasan dan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak ini harus dilakukan secara intensif yang diperkuat melalui instruksi Gubernur nomor: 973/03/KUM/Tahun 2021 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk lingkup ASN Provinsi NTB melalui transaksi tunai yang dikenal dengan E-Samsat Autodebet.

“Layanan E-Samsat Autodebet akan mulai diterapkan mulai 1 Juni 2021 besok,” katanya.

manikp@kominfo

Selama 3 tahun terakhir, capaian program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang menjadi tolok ukur KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terus meningkat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber pada Program Dialog Eksklusif, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, di Studio RRI Mataram, Selasa (29/6) .

Sitti Rohmi menjelaskan bahwa tahun 2018 yang lalu, awalnya hanya 47 persen, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 84 persen dan tahun 2020, MCP naik 86,66 persen.

Hal itu menunjukan bahwa beberapa item yang menjadi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan baik.

“Dari waktu ke waktu itu meningkat terus, tentu targetnya ke depan harus 100 persen,” tegas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Kunci Utama Pemberantasannya adalah Pendidikan Anti Korupsi

Sementara itu, Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Lili Pintauli Siregar, mengatakan capian MCP NTB menunjukan keseriusan NTB dalam menjaga komitmen bersama mewujudkan daerah yang bersih dari tindakan pidana korupsi.

“Ini harus terus dijaga bahkan ditingkatkan,” sarannya pada dialog yang bertema, Efektifitas Pencegahan Korupsi Dalam Mengawal Pembangunan Di NTB.

Lili Pintauli mendorong daerah untuk selalu merencanakan dengan baik APBD, mulai dari tahapan awal, perencanaan, realisasi hingga pelaporan, harus jelas.

edy

Salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Caranya, memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda tentang korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Demikian pesan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar saat menjadi narasumber bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Program Dialog Ekslusif, di Studio RRI Mataram, Selasa (29/6).

“Jadi, betapa pentingnya pendidikan, karena langsung menyasar ke pribadi orang secara personal, sehingga ia tahu apa itu korupsi,” ujar Lili Pintauli.

Dalam pendidikan penting memasukkan nilai-nilai integritas sebagai upaya membangun karakter dan penguatan nilai-nilai luhur masyarakat dan generasi muda, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi.

“Supaya tertanam dalam jiwa generasi muda maupun masyarakat untuk menolak praktek-praktek korupsi,” tegasnya.

Setelah pendidikan itu di laksanakan, maka peran serta semua pihak, baik di tingkat masyatakat (usia dini hingga usia lanjut), ASN, lembaga negara, maupun badan usaha swasta, turut melakukan tindakan pencegahan ini.

Ini penting, sebab ketika orang sudah tumbuh nilai integritas dan tidak melakukan korupsi, maka upaya selanjutnya adalah memperbaiki sistem.

Pendidikan tidak semudah membalik telapak tangan, butuh waktu dan beberapa generasi, untuk membangun Indonesia jangka panjang.

BACA JUGA: Layanan Pengaduan Masyarakat Dioptimalkan Pemprov NTB

Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, juga mendorong kabupaten-kota segera membuat regulasi di daerah, sehingga pendidikan anti korupsi dapat segera diimplementasikan.

“Pendidikan ini tidak hanya menyasar sekolah maupun perguruan tinggi, namun elemen masyarakat hingga di RT, dusun maupun desa, dapat belajar tentang korupsi,” terang Sitti Rohmi.

edy

Lombok Utara paling parah terdampak gempa 2018, dan hingga kini soal RTG (Rumah Tahan Gempa) dan Jadup (Jaminan Hidup) masyarakat yang terdampak belum terealisasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI bersama pihak Kementerian Sosial RI untuk evaluasi pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam di Kabupaten Lombok Utara, diterima  Bupati Lombok H Djohan Sjamsu SH, Selasa (29/06/21).

Rombongan Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial itu dipimpin H Ir. Nanang Samodra KA, MSc.

Hadir dalam penerimaan rombongan kunker itu Ketua Komisi III DPRD KLU Artadi SSos, Kadis Sosial P3A Drs Faisol MSi, Kalaksa BPBD Muhadi SH, Wakil Pemimpin BNI Cabang Mataram Kadek Yulie Mahendri dan undangan lainnya.

Saat acara penerimaan rombongan itu, Bupati Djohan mengungkapkan, akibat gempa 2018 silam di NTB, Lombok Utara merupakan daerah terdampak paling parah dibanding daerah lainnya di Provinsi NTB.

BACA JUGA: Cegah Korupi Harus Berani Jujur, Ini Kata Gubernur NTB   

Hingga kini, soal RTG dan Jadup masih beum ada penyelesaian.

“Dari 60 ribu rumah yang mengalami kerusakan, hingga kini belum terselesaikan sekitar 18 ribu rumah. Selain itu, pemerintah pusat menjanjikan jaminan hidup bagi korban bencana alam, namun baru terealisasi sekitar 50 persen. Sisanya menjadi pertanyaan masyarakat, kapan jadup cair,” tuturnya.

Bupati berharap, semoga berkat komunikasi dengan Komisi VIII dan Kementerian Sosial, hal-hal berkaitan dengan jadup dan RTG bisa terselesaikan dengan cepat.

Berkaitan dengan fasilitas perkantoran, baik kantor bupati, DPRD dan dinas akibat bencana gempa, tentu ke depan sama-sama berikhtiar mencari solusi.

BACA JUGA: Training Center dan RS Internasional, Geliat Industri NTB

Mengenai persoalan Jaminan Hidup (Jadup) dan RTG yang menjadi wewenang Kementerian, Anggota DPR RI Ir H Nanang Samodra KA MSc, menyatakan Komisi VIII DPR siap mendampingi agar persoalan daerah bisa terselesaikan dengan baik.

“Apa yang kita inginkan dan upayakan, bisa tercapai untuk kepentingan masyarakat,” kata Nanang.

rar

Buku ini bukan buah pohon politik tapi buah keilmuan untuk kepentingan bersama di masa yang akan datang.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pernyataan tersebut diutarakan oleh sang penulis buku, yakni, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, pada acara Launching Buku “Seni Berpikir dan Bekerja ala Bang Zul: Mendayung Menenangkan Badai”, di Same Hotel, Mataram, Selasa (29/6).

Ahsanul Khalik, menjelaskan, pada era media sosial seperti sekarang, ini anak muda cenderung sering menertawakan ketidakbisaan pemimpinnya. Padahal, dengan mentaati dan memuliakan pemimpin dapat menjadi salah satu jalan untuk memajukan suatu daerah.

Hal itulah yang menjadi salah satu motivasi Ahsanul Khalik menulis buku biografi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, yang akrab dipanggil Bang Zul. Selama menjabat di pemerintah provinsi, sang penulis merangkum kebijakan-kebijakan gubernur.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga di Lombok Timur sudah 100 Persen

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang hadir pada peluncuran buku biografi tentang dirinya, itu, mengatakan, pujian ketika seseorang memiliki jabatan merupakan hal yang lumrah. Yang menjadi tantangan adalah apakah pujian tersebut dapat bertahan meski orang tersebut sudah tidak menjabat lagi.

Dalam artian, orang tersebut mampu meninggalkan rekam jejak yang membanggakan selama masa kerjanya.

“Puja puji ketika orang ada jabatan itu biasa. Setelah puja-puji akan ada kritik dan keduanya harus diterima sama baiknya,” ujar Bang Zul.

diskominfotikntb

Sebanyak 1.930 posyandu di seluruh kabupaten Lombok Timur telah berhasil direvitalisasi menjadi Posyandu Keluarga. Capaian ini merupakan komitmen pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan program revitalisasi posyandu.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengungkapkan, capaian ini menjadikan Lombok Timur sebagai kabupaten pertama di NTB yang sukses merevitalisasi posyandu menjadi 100 persen Posyandu Keluarga.

Atas prestasi tersebut, Sitti Rohmi, mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten Lombok Timur terhadap pentingnya meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis dusun dan desa.

“Dengan Posyandu Keluarga, kita berharap, penanganan kesehatan ini bisa kita atasi dari hulu hingga ke hilir. Alhamdulillah, semua posyandu di Lombok Timur telah menjadi posyandu keluaraga. Terima kasih kepada pak bupati dan seluruh jajarannya,” ungkap Wagub saat meresmikan RSUD Patuh Karya (Type-D) serta 100 Persen Posyandu Keluarga dan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Lombok Timur, di Kecamatan Keruak, Selasa (29/06).

Sitti Rohmi menjelaskan, pemerintah Provinsi NTB terus berupaya untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas salah satunya dengan mendorong seluruh kabupaten-kota di NTB untuk merevitalisasi Posyandu, menjadi Posyandu Keluarga.

Posyandu Keluarga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat dusun atau lingkungan, khususnya untuk sasaran ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja usia produktif hingga lansia.

“Mudah-mudahan capaian yang mampu diwujudkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur saat ini dapat memberi motivasi bagi kabupaten lain untuk segera merevitalisasi posyandunya menjadi Posyandu Keluarga,” ujarnya.

BACA JUGA: Pelajar NTB yang Berangkat Kuliah ke Sudan dilepas Gubernur

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi mengatakan, komitmen serta sinergi pemerintah kabupaten, kecamatan hingga desa dan dusun menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat melalui program revitalisasi posyandu.

“Tentu capaian ini berkat sinergi semua pihak, Alhamdulillah kami berhasil merubah posyandu menjadi Posyandu Keluarga dan sekaligus menjadikan Lombok Timur sebagai kabupaten pertama di NTB yang telah mewujudkan program revitalisasi posyandu,” tuturnya.

Manikp@kominfo

Dengan adanya migrasi TV digital nanti, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamuddin Amy, mengajak lembaga penyiaran (LP) se-NTB memperbanyak konten positif dalam menyiarkan daerah.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Migrasi tv digital diharapkan menjadi peluang agar memperbanyak konten lokal untuk mensosialisasikan kabar baik tentang NTB,” kata Najamuddin Amy, salam acara Sosialisasi  dan Diskusi “Sharing Session”, Migrasi TV Digital, yang digelar oleh Diskominfotik dan KPID NTB, Senin (28/6).

TV (televisi) digital memiliki jangkauan yg luas sehingga lembaga penyiaran mampu menyebarluaskan konten positif dan berkualitas tentang program NTB Gemilang.

Selain itu, untuk mempercepat migrasi ke TV Digital juga merupakan tugas bersama semua pihak. Lebih-lebih peran pemerintah baik pusat, daerah dan KPID serta lembaga penyiaran dalam memberikan edukasi dan literasi tentang keunggulan tv digital di banding analog.

“Ayo, kita bersama-sama memperbanyak konten positif, searah dengan pemerintah daerah,” ajak Najamuddin Amy.

BACA JUGA: TV digital Harus Segera Berlaku, Masyarakat Diminta Bersiap

Hal yang sama disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, bahwa yang paling utama dalam tv digital di era saat ini adalah kontennya.

Menurutnya, lembaga penyiaran di daerah dapat berkolaborasi dan berkomitmen dengan daerah menyiarkan konten-konten lokal yang baik tentang program dan pembangunan daerah.

Sistem penyiaran TV digital memiliki kualitas gambar dan suara yang diterima jauh lebih baik dibandingkan siaran analog, tidak ada lagi gambar yang berbayang atau segala bentuk noise atau bintik-bintik semut pada monitor TV.

Berdasarkan peraturan jelas Reza, ASO akan dilakukan secara bertahap menurut kesiapan daerahnya, di mana batas waktu seluruhnya tidak melewati tanggal 2 November 2022, pukul 24.00 Wita dengan beberapa tahapan.

“Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk pada tahap ke III yaitu tanggal 31 Maret 2022, pukul 24.00 Wita, batas migrasi tersebut,”tutupnya.

edy

Sebagai tuntutan zaman, migrasi dari televisi (TV) analog ke TV digital harus segera dilakukan, masyarakat diminta bersiap menghadapi perubahan itu.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Kita (Indonesia) memang sudah sangat terlambat. Jadi rencana analog switch off Maret 2022 itu ditetapkan saja dan masyarakat dipersiapkan dengan baik”, ujar Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat bertemu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), KPI Pusat dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, di pendopo, Senin (28/06).

Namun demikian, rencana pemerintah melakukan analog switch off (ASO) sebagai penanda migrasi dari siaran analog ke digital harus dikomunikasikan dengan benar kepada masyarakat dan lembaga penyiaran (LP) yang ada.

Caranya adalah dengan melakukan sosialisasi masif dan kolaborasi antar pihak agar tak ada gejolak di masyarakat. Hal ini penting karena menurut Wagub masih banyak yang belum memahami pentingnya migrasi digital sebagai upaya mengejar ketertinggalan teknologi siaran.

Wagub juga mengingatkan lembaga penyiaran agar segera bersiap dan menyesuaikan dengan perubahan itu. Salah satunya, Wagub berharap agar konten siaran semakin berkualitas karena didukung teknologi.

“Lebih baik hanya tiga empat lembaga penyiaran yang berkualitas daripada banyak tapi tidak menginspirasi dan tidak mendidik”, tegas Wagub Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Migrasi TV Digital Harus Masif Sosialisasinya ke Masyarakat

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamudin Amy, mengatakan, dukungan dinas bagi terselenggaranya siaran digital adalah memberikan sharing session, yaitu mengundang LP yang ada di NTB dan kepada Dinas Kominfotik kabupaten-kota untuk penyebarluasan sosialisasi terkait migrasi digital dan ASO pada Maret tahun depan.

“Terutama kepada LPP TVRI yang paling siap menyelenggarakan siaran digital. Awal bulan Juli depan ini kami juga akan menggelar rapat koordinasi dinas Kominfotik se-NTB untuk momen sosialisasi”, sebut Najamudin Amy.

Sementara itu, Ketua KPID, Yusron Saudi menjelaskan, inisiasi ASO akan dilakukan Maret 2022 di pulau Lombok dan November di Pulau Sumbawa, sebab infrastruktur digital yang belum mendukung.

“Harapannya bisa tercover 80 persen dengan kontribusi sosialisasi oleh masyarakat sendiri”, jelas Yusron.

Senada dengan hal itu, Muhammad Reza, Komisioner KPI Pusat yang juga penanggungjawab ASO, ingin memastikan NTB siap bermigrasi pada saatnya nanti.

“Perkembangan media siaran di NTB ini sangat baik. KPI Pusat berharap lembaga penyiaran dan masyarakat NTB siap menjelang perpindahan siaran analog ke digital di layar televisi kita nanti”, ucap Reza.

jm

Perlu kesadaran bersama baik pemerintah maupun lembaga penyiaran (LP) untuk satukan persepsi terhadap semua persoalan terkait ASO, sebagai penanda migrasi TV analog ke digital.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamamuddin Amy, dalam acara Sosialisasi untuk Mendorong Percepatan Pelaksanaan Teknis Penghentian Analog Switch Off (ASO) atau Digitalisasi Penyiaran, yang digelar oleh Kominfotik NTB dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), di Aula Gemilang Dinas Kominfotik, Senin (28/6).

Dalam acara yang dihadiri oleh semua LP pemerintah maupun swasta (lokal dan nasional), Najamamuddin Amy, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung upaya migrasi televisi (TV) analog ke digital sejak awal.

“Apalagi Dinas Kominfotik NTB merupakan representasi Kemenkominfo RI di daerah, harus secara masif memperkenalkan perubahan teknologi dalam pertelevisian,” kata Najamuddin.

BACA JUGA: TV digital Harus Segera Berlaku, Masyarakat Diminta Bersiap

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza mengapresiasi upaya dan langkah Dinas Kominfotik dan KPID NTB dalam melakukan percepatan migrasi TV digital.

“Kami akui NTB ini merupakan provinsi yang sering melakukan sosiasialisasi dan mendorong lembaga penyiaran di daerah untuk segera migrasi ke tv digital,” ujar Reza.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala TVRI Stasiun NTB, Sanny Damanik, menjelaskan bahwa kita sebagai lembaga TV pemerintah juga mulai dari pusat hingga daerah terus mengedukasi Kabupaten-Kota agar menyiapkan diri ke transformasi teknologi.

edy

Nurhayati mengikuti saran suaminya untuk melihat sapinya yang lepas dari tambatan, kemudian ia bergegas untuk mengikatnya

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Nasib malang tak bisa ditolak, itulah musibah yang menimpa  Nurhayati.

Saat itu, di Tanjung, ibukota Lombok Utara semula hanya hujan gerimis dan sempat reda, tapi tak lama kemudian turun hujan deras.

Angin puting beliung dibarengi hujam deras dan petir beruntun menyebabkan istri Usman asal Dusun Karang Sema, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara itu disambar petir, sekitar pukul,14.40 Wita.

Nurhayati pun meninggal dunia saat di tengah perjalanan saat berusaha dibawa ke Rumah Sakit Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Senin (28/06/21).
,
Peristiwa meninggalnya Nurhayati bermula dari saat ia di suruh suaminya untuk melihat ternak sapinya yang tidak jauh sekitar 25 meter dari rumahnya.

Suaminya, Usman sedang dalam keadaan sakit, sehingga Nurhayati dengan sigap mengikuti saran suaminya, menengok hewan ternaknya di tengah hujan deras.

Namun nasib malang pun menimpa diri Nurhayati, yang tentu saja tidak menduga akan menjadi korban sambaran petir. Ia tidak menyadari di seputar tempat penambatan sapi ada dua pohon kelapa yang tinggi dan satu pohon melinjo.

BACA JUGA: Tes Antigen Gratis Bagi Turis, Bisa Bangkitkan Pariwisata

Setiba dilokasi Nurhayati melihat sapinya lepas dari tambatan dan kemudian ia bergegas untuk mengikatnya. Tak lama pada hitungan detik, tiba tiba petir datang lagi secara beruntun mengenai bagian dada Nurhayati, sepontan roboh di tempat kejadian.

Tak lama kemudian  putra keduanya, Bambang (42) bersama sepupu perempuannya, Usnawati (40) dengan maksud membantu Ibunya. Sebab setelah mendengar sura petir yang keras, didengarnya ada suara teriakan orang perempuan.

Setiba di lokasi, Bambang dan Usnawati menemukan ibunya terkapar, kemudian bergegas mengangkat korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Tanjung.C

BACA JUGA: Zona Hijau untuk Destinasi Wisata Akan Segera Ditetapkan

“Setiba di Rumah sakit petugas mengatakan, bahwa korban sudah meninggal dunia, ” cerita Bambang yang tak bisa menyembunyikan dukanya yang mendalam.

@ng