Kader HMI berperan merawat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia menjadi tugas dan tanggungjawab yang dilakukan dengan progresif dan benar

MATARAM.lombokjournal.com ~ 17 Agustus 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai umur kemerdekaan yang ke 76 sejak di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah merdeka, ungkapan Bhineka Tunggal Ika menjadi tanda khusus bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki penduduk yang beranekaragam, kemudian bersatu dengan luar biasa hingga saat ini.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga memiliki Kebhinekaan atau keanekaragaman, Tujuan HMI menjadi pemersatu dengan menjunjung tinggi asas kebangsaan dan keislaman. Hal itu dengan terang menegaskan, peran Kader HMI dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia menjadi tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan dengan progresif dan benar.

Itulah visi besar yang menjadi esensi penggerak setiap Kader HMI dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

BACA JUGA: Iman dan Imun, Penjaga Diri di Tengah Pandemi Covid-19

Secara garis besar peran Kader HMI tersebut diawali dengan kesadaran diri sebagai Mahasiswa untuk menyongsong kemajuan berdasarkan asas kebangsaan dan keislaman. Dengan kesadaran tersebut, Kader HMI memiliki nasionalisme serta sikap dan karekter yang terpadu dan berlaku kedepan.

Kualitas Mahasiswa semacam itu berdampak kepada semakin besarnya kewajiban untuk merealisasikan nasionalisme dan perlikunya dilingkungan sekitar.

Pada kondisi Indonesia saat ini, minimal Mahasiswa melakukan filterisasi informasi untuk menjaga kondusifitas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kader HMI telah terbiasa menggapai informasi dengan referensi yang tepat. Selain itu juga kebiasaan-kebiasaan intelektual menjadi tindakan yang progresif dilakukan dilingkungan sekitarnya terutama dalam lingkup organisasi.

Kader HMI dengan keilmuan akademis, inovasi dan pengabdiannya di lingkungan kampus dan masyarakat merupakan cerminan generasi bangsa yang berderajat tinggi. Bukan hanya membentuk diri sendiri, ke depan kader HMI juga bertindak secara luas membentuk generasi yang ada di kalangan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut Kader HMI harus mampu melihat dan mengkaji keadaan generasi penerus bangsa disekitarnya. Melakukan interaksi sosial secara terus-menerus untuk menumbuhkan nasionalisme dan membentuk perilaku yang baik.

Misi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kader HMI secara progresif dapat mengokohkan jiwa kebangsaan dan keislaman tidak hanya kepada Kader HMI, namun juga berdampak kepada generasi penerus bangsa dalam cakupan yang luas.

Itulah yang harus selalu digodok dengan baik secara bersama-sama untuk mencapai tujuan HMI secara menyeluruh.

Peran yang dibawa sebagai Kader HMI tidak diemban hanya sebatas konsep atau teori, namun terlaksana dalam praktek kehidupan bernegara dan berbangsa. Keindonesiaan serta keislaman melekat pada diri masing-masing kader.

Pemahaman dirinya sebagai Mahasiswa yang ditanamkan melalui perkaderan, memberikan dorongan semangat untuk terus melakukan tugasnya sebagai supporting dan preasure serta menjadi agen perubahan bagi negara dan rakyat.

BACA JUGA: Industrialisasi Bukan Identik dengan Pabrik Penyebab Polusi

Dalam perjalanannya, kader-kader HMI memiliki caranya tersendiri untuk merealisasikan cintanya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam konteks mempertinggi derajat rakyat Indonesia, Kader HMI menjalankan titah tersebut sebagai kebutuhan dalam perjuangan–perjuangannya untuk berkontribusi. Maka dari itu dalam mencapai tujuan yang pasti itu, kader HMI harus benar-benar menjadi output yang memiliki integritas dan kualitas akademis yang tinggi.

Salah satu peran Kader HMI yang telah dilaksanakan sejak pertama kali menjadi kader adalah menjaga kebhinekaan itu sendiri sebagai bentuk penyederhanaan miniatur negara indonesia yang plural.

Formulasi mencapai visi besar Kader HMI yang telah disebutkan diawal memang berjalan pada proses yang tiada henti dan berlanjut dari generasi ke generasi.

Tantangan pada masa pandemi sekarang ini dan kedepannya harus dihadapi dengan komitmen nasionalisme dan karakter perjuangan yang konkret, mulai dari diri pribadi untuk kemudian menjadi mahasiswa yang mampu menginspirasi. ***

Para Juru Kampanye Pemilihan Kepala Desa di Lombok Utara yang mestinya jadi pemikat empati pemilih, justru bisa menegasikan pilkades yang rasional, damai, demokratis, dan kaya gagasan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gurindam kompetisi pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak pada tiga belas desa 2021 di Lombok Utara, resmi ditabuh panitia pemilihan.

Riuh gemanya terdengar nyaring di antero zona elektoral desa bersangkutan. Musababnya, lelampahan para juru kampanye (jurkam), kerap memantik kontroversi.

Sontak, ragam cuitan pun kerap muncul dan tak jarang menuai pro kontra antar pendukung bakal calon. Kadang acap kontra produktif dengan realitas sosial keseharian masyarakat.

Tidak cukup berhenti di situ, saling sindir antar tim sukses bakal calon pun tak terelakkan terjadi dalam sirkuit memikat empati masyarakat. Misalnya sindiran dengan kalimat tanya “Bagaimana kabar rombongan sirkus?”

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Berkualitas, Ukuran Status Kesehatan Baik

Pemilihan diksi ini seolah memantik konfirmasi dengan pesan kerap digelindingkan oleh pihak lain pada kesempatan yang berbeda.

Polemik tampaknya berlangsung tanpa bertepi, isu sampiran datang silih berganti, mengisi ruang-ruang publik bukan hanya tanpa narasi melainkan miskin visi misi, mirip “tong kosong nyaring bunyinya”.

Sikap para jurkam seperti ini berarti sedang menegasikan terwujudnya pilkades yang rasional, damai, demokratis, dan kaya gagasan.

Jika model kampanye seperti ini terus terorganisir, bukan tidak mungkin program-program unggulan yang ditawarkan oleh para calon akan tertutup awan pekat atraksi. Pada akhirnya, pemilih hanya mengingat sensasi, bukan substansinya.

Penulis merasa prihatin atas keadaan yang timbul sehingga perlu mengulasnya, sebab jika tidak ada aral melintang publik desa akan menempuh paparan pesan kampanye hampir 3 bulan lamanya. Waktu yang singkat bagi para calon, tetapi sangat menjemukan bagi para pemilih jika isinya hanya hujatan dan “recehan” keblinger.

Menurut Lilleker dan Negrine, 2000 (Firmanzah, 2008: 271), kampanye merupakan periode yang diberikan oleh panitia kepada semua kontestan, baik para suksesor maupun para calon. Tujuannya memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pemilihan.

BACA JUGA: Eco Office Akan Diterapkan di Seluruh OPD Pemerintah Provinsi NTB

Jika merujuk kepada tahapan kampanye calon, setidaknya kurang dari tiga bulan waktu yang tersedia. Saat kampanye merupakan kesempatan bagi kontestan untuk menanamkan pengaruh dan simpati pemilih agar dapat meraup suara sebanyak-banyaknya.

Kesuksesan suatu calon dalam pilkades acapkali ditentukan oleh cara dan strategi yang ditempuh dalam memainkan isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kampanye adalah bagian kecil dari kampanye politik elektoral, maka kampanye Pilkades merupakan seluruh aktivitas politik yang fokus menggiring pemilih ke tempat-tempat pencoblosan. Adapun kampanye yang bersifat jangka panjang berikut dilakukan secara terus menerus untuk membangun image politik.

Bahasa Persuasif

Sebagaimana biasa, sebelum proses pemungutan suara tentu akan dilakukan kampanye-kampanye. Ketika masa kampanye tiba, para jurkam maupun calon itu sendiri akan menggunakan berbagai cara untuk menarik massa.

Salah satunya dengan kekuatan bahasa, maka saat itu pula peran bahasa penting untuk berkomunikasi.

Fungsi bahasa pada masa kampanye biasanya alat menyatakan ekspresi diri yang menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam pikiran seorang jurkam. Unsur pendorong ekspresi diri demi menarik perhatian orang lain, masyarakat yang hadir pada prinsipnya juga sedang berkampanye.

Akibat lebih jauh dari ekspresi diri, adalah munculnya komunikasi. Komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri seseorang tidak diterima atau dipahami orang ataupun massa yang hadir.

Dalam lokus fungsi sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai kanalisasi perumusan ide-ide atau maksud para jurkam atau calon itu sendiri. Bahasa juga akan dimanfaatkan oleh mereka (calon) sebagai alat kontrol sosial untuk mempengaruhi tingkah laku atau tindak-tanduk orang lain.

Tingkah laku itu dapat bersifat terbuka (overt) atau tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi. Pun tingkah laku yang bersifat tertutup (covert) atau tingkah laku yang tak dapat diamati. Seorang calon pemimpin akan kehilangan wibawanya, jika bahasa yang dipergunakan saat berkampanye adalah bahasa yang kacau, tidak teratur dan tidak sistematis.

Untuk itu, para jurkam atau calon yang berkampanye hendaknya memiliki kemahiran berbahasa, baik dalam penggunaan bahasa lisan maupun secara tertulis, agar mereka yang mendengar atau diajak bicara dengan mudah memahami pesan yang disampaikan.

Bahasa atau teks yang dipergunakan hendaknya bahasa yang umum dipakai, tidak menyalahi norma-norma yang umum berlaku, serta bersifat persuasif atau mempengaruhi (persuadee).

Inti kampanye adalah membujuk dan mempengaruhi supaya mau bertindak, berbuat sesuai yang diinginkan oleh para jurkam atau calon yang berkampanye. Bahasa (teks persuasif) menjadi suatu hal yang mutlak dipersiapkan oleh tim pemenangan para calon yang akan berkampanye pada waktu yang ditentukan.

Mempengaruhi pendengar, materi kampanye perlu dilengkapi dengan fakta-fakta, data-data yang bersifat kuat, bukti-bukti yang meyakinkan pendengar, menghindari konflik agar kepercayaan pendengar tidak tergerus realitas. Maka, perlu menulis bahasa (persuasi) dengan bahasa yang sangat menarik.

Pada masa kampanye, masyarakat kerap mendengar suguhan bahasa yang menggunakan kata ajakan atau memberi saran rekomendasi seperti “ayo”, “pilihlah”, “sebaiknya”, “mari” dan lain-lain, sebagai ciri bahasa persuasif.

Penggunaan bahasa persuasif saja tidak menjamin seorang calon bisa memenangkan kontestasi pilkades di desa masing-masing ?

Banyak faktor yang turut menentukan, semisal: visi-misi calon, latar belakang kehidupan calon, karisma calon, kinerja tim sukses, dan amunisi (nisbi). Namun di lain sisi, diksi dan penggunaan bahasa secara cermat dan tepat, seturut pula menentukan kemenangan calon-calon yang bertarung di pilkades serentak mendatang.

Magnit bahasa (persuasif) andil mempengaruhi psikologi massa pemilih yang menjadi sasaran kontestan. Bisa dibayangkan jika calon tidak sanggup berbicara, atau bahasa pesannya hanya bersifat naratif dan normatif, maka massa yang hadir tidak akan banyak tersentuh dan terpengaruh.

Semoga para jurkam maupun kandidat yang bertarung mampu mengemas diksi kampanye yang memikat publik (pemilih). Sejarah akan membuktikan. ***

Bupati Djohan Sjamsu mengecek jumlah kendaraan dan diadakan penyesuaian dengan jumlah kebutuhan masing-masing instansi.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH meninjau langsung pengecekan pada Apel Pemantauan Kendaraan Dinas (Randis) lingkup Pemerintah Daerah Lombok Utara, di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung (10/08/21).

Hadir mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Kepala BPKAD Sahabudin MSi serta unsur pimpinan OPD lainnya.

Kegiatan dimulai dengan pengecekan Randis baik sepeda motor maupun roda empat secara menyeluruh.

Bupati Djohan menyampaikan kepada awak media, kegiatan ini dalam rangka mengecek jumlah kendaraan dan diadakan penyesuaian dengan jumlah kebutuhan masing-masing instansi.

“Kondisi dari randis baik roda empat maupun roda dua, jika nanti Randis berlebihan, kita akan lakukan penarikan kemudian untuk proses selanjutnya dilelang. Jangan sampai kita memelihara kendaraan dalam situasi keuangan terbatas, tentu ini menjadi (beban) persoalan,” tandasnya.

BACA JUGA: Prokes di NTB Harus Tetap Kencang, Ini Kata Danrem

Saat ini, jumlah sepeda motor 723 unit, dinilai bisa pemborosan di tengah keadaan APBD yang mengalami penurunan.

Oleh karena itu, lanjut Bupati Djohan, diharapkan kepada BPKAD untuk melakukan pengecekan secara langsung.

“Jika memang rusak dan masih bisa diperbaiki kita perbaiki. Jika tidak bisa, kita jual (pelelangan) agar tidak menjadi beban daerah, karena kita harus melakukan penghematan menghadapi kondisi keuangan daerah seperti sekarang ini,” pungkasnya.

BACA JUGA: Online Single Submission, Permudah Ijin UMKM dan Investor

Hari pertama dilakukan pemantauan Randis pada 10 instansi. Berlanjut pada hari Kamis (12/8/2021) hingga Jum’at (13/8/2021), untuk instansi lainnya.

rar

Dikenal bersikap terbuka dan tegas, H Bambang Kristiono, SE (HBK), dipercaya Prabowo Pimpin badan yang bertugas menegakkan disiplin kader di Partai Gerindra

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H Bambang Kristiono, SE (HBK), ditetapkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin Badan Pegawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra.

Ini adalah periode kedua, HBK kembali dipercaya memimpin badan independen Partai Gerindra tersebut.

HBK ditetapkan sebagai Ketua BPD Partai Gerindra dengan SK No: 08-152/Kpts/DPP-GERINDRA/2021, yang ditandatangani langsung Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra H Prabowo Subianto, tanggal 2 Agustus 2021.

“Ini adalah tugas yang tidak ringan. Tentu menjadi suatu kehormatan bagi kami, dipercaya kembali memimpin BPD Partai Gerindra untuk yang kedua kalinya,” kata HBK, Senin (09/08/21).

BACA JUGA: Online Single Submission, Permuda Ijin UMKM dan Investor

BPD Partai Gerindra sendiri adalah lembaga independen yang dibentuk Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Badan ini memiliki tugas dan fungsi monitoring, pencegahan, menerima pengaduan, investigasi, dan penindakan. Dalam mekanisme kerjanya, BPD melaporkan langsung pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Dewan Pembina.

Sementara Dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung-jawabnya, BPD Partai Gerindra akan diawasi dan diarahkan oleh Komite Pengarah yang saat ini dipimpin Hashim S. Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo.

HBK mengatakan, tugas utama badan ini adalah menegakan disiplin partai, serta memelihara soliditas dan kekompakan di internal partai.

“Mohon doa agar kami bisa amanah dan mampu menjalaninya dengan baik, tertib, dan bertanggungjawab,” kata Wakil Ketua Komis I DPR RI yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto.

BACA JUGA; Gubernur NTB Minta Agar Efisien dalam Penggunaan Oksigen 

Dalam menjalankan tupoksinya, HBK akan dibantu oleh beberapa koleganya di DPR RI. Yakni Mulyadi sebagai Sekretaris dan Mohamad Hekal Bawazir sebagai Bendahara.

Beberapa rekannya sewaktu masih berdinas di Kopassus seperti Mayjen TNI (Purn) Irwansyah, Mayjen TNI (Purn) Zulfardi Junin, dan Mayjen TNI (Purn) Wardiono, juga menjadi bagian dari keanggotaan BPD.

HBK menekankan, dengan telah diterbitkannya SK BPD Partai Gerindra ini, maka para pengurus, kader, dan simpatisan Partai Gerindra kini kian yakin, Partai Gerindra adalah partai yang akan lebih mampu mengejawantahkan dirinya menjadi partai politik yang hidup, yang modern, dan yang disiplin dengan tatakelola yang profesional. Termasuk dalam masalah roadmap dan action plan-nya.

Mulyadi, Sekretaris BPD Partai Gerindra secara terpisah menekankan, HBK adalah tokoh partai yang dikenal memiliki sikap tegas, terbuka, dan apa adanya.

Karena itu, HBK memang sangat layak memimpin badan penegak disiplin partai sekaligus sebagai perekat soliditas dan kekompakan di internal partai.

“Saya sudah mengenal Pak HBK dalam kurun waktu yang sangat lama. Konsistensinya dalam bersikap akan mampu membawa BPD Partai Gerindra sampai di tempat tujuannya dengan baik,” tandas Anggota Komisi V DPR RI ini.

Dia menegaskan, dirinya akan mendukung penuh langkah kegiatan HBK selaku Ketua BPD Partai Gerindra.

Dia juga akan bekerja keras bersama dengan para pengurus yang lain, agar kehadiran BPD Partai Gerindra benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Gerindra. Me (*)

Mahasiswa 40 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang melaksanakan KKN di Lombok Utara diterima Bupati Djohan Sjamsu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menerima KKN Mahasiswa Muhammadiyah Aisyiyah di Kabupaten Lombok Utara, Senin (09/08/21).

Dalam kegiatan itu hadir Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr H Arsyad A Ghani MPd dan unsur perwakilan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah.

Selain itu hadir pua Kepala LPPM berbagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, unsur pimpinan OPD, juga para camat, beberapa Kades se-KLU serta tamu undangan lainnya.

Bupati Djohan menyampaikan selamat datang di Lombok Utara. Kabupaten yang baru berusia 13 tahun, namun kaya potensi pariwisata dengan aneka wisatanya. Ada wisata pantai, wisata gunung, dan wisata budaya.

Dijelaskan Bupati Djohan, Lombok Utara daerah yang kecil dengan penduduk berkisar 260 ribu, 43 desa dengan 5 kecamatan.

Pada tahun 2018 silam, daerah mengalami musibah gempa bumi hingga kini dampak yang ditimbulkan belum dapat terselesaikan. Misalnya, sekitar 18 ribu rumah. Selanjutnya, tahun 2019 pandemi Covid melanda Lombok Utara.

BACA JUGA: Generasi Muda, Aktor Utama  Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Sehingga keberadaan mahasiswa KKN diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat tentang pandemi covid.

“Sebagai orang beragama, kita harus berserah diri kepada Allah yang menentukan segala. Namun kita manusia tetap wajib berikhtiar, berusaha menghindari dan mengatasi apa yang terjadi,” imbuhnya.

Menurut Bupati Djohan, akibat Covid banyak sendi sendi ekonomi usaha kecil dan menengah gulung tikar. Intinya taraf ekonomi masyarakat kurang baik.

“Doa kita semua, mahasiswa dan masyarakat Lombok Utara. Semoga pademi Covid segera berakhir. Tugas yang akan dilaksanakan sekiranya bisa membantu sosialisasi dan penanganan Covid-19 dalam menuntaskan tugas terakhir di perguruan tinggi masing-masing,” tuturnya.

Pada akhir sambutannya, Bupati Djohan berharap agar para mahasiswa melaksanakan KKN dengan sungguh-sungguh.

“Baru kali ini, Pemda KLU menerima peserta KKN yang relatif banyak, 40 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. Terima kasih pada keluarga besar Muhammadiyah yang memilih KLU sebagai lokasi KKN pada 20 desa,” imbuhnya.

Rektor UMMAT Dr H Arsyad A Ghani MPd berterima kasih pada bupati dan jajarannya yang telah menerima mahasiswa sebagai lokasi KKNMas. Mengingat pertama kalinya universitas melaksanakan KKN gabungan antara Muhammadiyah dan Aisyiyah.

“Alhamdulillah Lombok Utara dan Lombok Barat menerima mahasiswa kami, walaupun dalam kondisi pandemi. Peserta KKN sekaligus bertindak sebagai relawan Covid-19 membantu masyarakat dalam sosialisasi, terkait masalah pandemi Covid sekaligus melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di desa,” kata Arsyad Gani.

Dituturkannya, tugas penunjang lain dilaksanakannya KKN adalah belajar memahami budaya dan tata krama yang ada di wilayah Lombok Utara. kknmas berlangsung mulai tanggal 9 Agustus hingga 12 September 2021.

“Harapan kami, mohon bupati dan semua jajarannya membina dan mengawasi keberadaan peserta selama di lokasi KKN, agar ke depan terbangun kolaborasi antara Pemda dan perguruan tinggi,” ujarnya.

BACA JUGA: Senyum Abadi dari Sang ‘Smiling Politician’

Kegiatan berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dilanjutkan dengan foto bersama.

wld

Aplikasi NTBelib cukup interaktif, punya beberapa fitur, termasuk ada fitur yang dapat menulis gagasan kemudian dapat dikirim ke berbagai platform media sosial

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB telah menyediakan aplikasi NTBelib bagi masyarakat.

NTBelib merupakan layanan membaca atau perpustakaan digital yang disiapkan oleh pemerintah di tengah pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di NTB sejak 05 sampai 20 Juli mendatang.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov NTB, Julmansyah, S.Hut., MAP menjelaskan, salah satu impact dari PPKM adalah terhentinya seluruh proses pendidikan terutama dibatasinya kegiatan membaca di perpustakaan.

Sehingga terhenti juga upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan sisiwa/mahasiswa di tengah pandemi. Meski begitu, bukan berarti kesempatan meminjam, menambah wawasan dan membaca buku terhenti.

BACA JUGA: Senyum Abadi dari Sang ‘Smiling Politician’

“Kami berusaha hadir secepatnya dalam menjawab kondisi saat ini. Alhamdulillah Kami telah menyediakan layanan perpustakaan Digital yang diberi nama “NTBelib,” ungkapnya di Mataram, Selasa (13/07/21).

Lebih Lanjut Julmansyah mengatakan, inovasi ini salah satu ikhtiar NTB Gemilang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di tengah Pandemi yang mengancam.

Karena mengingat era digital mengharuskan semua layanan instansi pemerintah maupun dunia bisnis untuk memanfaatkan teknologi informasi.

Dan ikhtiar ini baru terwujud di era pemerintahan Dr. Zulkiefliamansyah dan Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Layanan aplikasi ini menyediakan bahan bacaan bagi siswa SD, SMP serta SMA/SMK. Aplikasi ini bisa didownload di playstore bagi yang memiliki android dan sebentar lagi juga akan rilis di App store bagi pengguna Apple,” jelasnya.

Dijelaskannya, pada aplikasi ini terdapat koleksi bacaan pada fitur SMP BSE sekitar 227 koleksi yang dapat dipinjam, SD BSE ada 350 koleksi, SMA BSE 111 Koleksi yang terkait buku pelajaran sekolah, disediakan oleh perpustakaan digital ini.

Sementara untuk koleksi umum tersedia 395 koleksi yang masing-masing judul ada 4 copiannya.

“Ke depan kami akan terus memberi fasilitas layanan koleksi yang sesuai dengan era-nya. Kami hadir menjangkau anak SD dan SMA dan masyarakat desa terpencil sekalipun sejauh ada signal,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB menyediakan akses dan layanan bahan bacaan berbasis digital tersebut. Diharapkan terbentuk budaya gemar membaca dan indeks literasi NTB meningkat dan akhirnya dapat memacu literasi untuk kesejahteraan.

Selain itu, aplikasi ini cukup interaktif, punya beberapa fitur, termasuk ada fitur yang dapat menulis gagasan kemudian dapat disimpan bahkan di kirim ke berbagai platform media sosial.

“Tentu ini belum sempurna, sebagai langkah awal kami harus mulai melayani warga NTB dimana saja tanpa harus beranjak meninggalkan tempat,” tegasnya.

Sedangkan untuk menjadi anggota NTBelib, lanjutnya, ini sangat mudah, mereka yang ingin menjadi anggota NTBelib cukup daftar dengan nama dan alamat email ketika registrasi.

BACA JUGA: Mutasi Pejabat, yang Dilantik Harus Mampu Lakukan Percepatan

Bahkan menurutnya beberapa pengguna aplikasi telah memberikan testimoni bahwa aplikasi youtube pada handphone anak-anaknya siswa SD sudah diganti dengan aplikasi NTBelib.

Menurutnya, salah satu atensi gubernur NTB terkait aplikasi ini adalah agar aplikasi perpustakaan digital ini dapat menyediakan ebook tentang sains ilmu pengetahuan terkait anak atau siswa SD dan SMP. Sehingga semangat mereka dapat menumbuhkan kecintaan akan sains pengetahuan sejak dini.

Aplikasi ini baru rilis dua hari lalu dan Insya Allah dalam waktu dekat akan di launching oleh Gubernur, Wakil Gubernur bersama Kepala Perpustakan Nasional.

Manikp

@kominfo

Keterlibatan generasi muda diperlukan untuk dapat beradaptasi dan melakukan mitigasi kebencanaan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Isu lingkungan hidup khususnya perubahan iklim menjadi tantangan umat manusia saat ini.

Lebih dari 90% dari kejadian bencana adalah bencana hodrometeorologi yang didominasi oleh cuaca ekstrem karena perubahan iklim. Peran generasi muda sangat diperlukan untuk dapat beradaptasi dan melakukan mitigasi kebencanaan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd saat mengisi Webinar bertajuk Preparing for the Age Electromobility to Achieve a Sustainable Future yang diselenggarakan Yayasan Youth ECCO Indonesia, Sabtu (07/08/21).

“Keterlibatan generasi muda menjadi keniscayaan, mengingat merekalah yang akan paling merasakan dampak perubahan iklim di masa depan,” jelas Ummi Rohmi.

BACA JUGA: Senyum Abadi dari Sang ‘Smiling Politician’

Ummi Rohmi mengapresiasi Webinar ini, sebab webinar ini mendorong semangat generasi muda untuk meningkatkan dan memperkuat perannya terhadap pengendalian perubahan iklim dan isu-isu lingkungan hidup bagi masa depan bumi.

“Anak muda merupakan insan kritis, pembuat perubahan, inovator, komunikator, dan berjiwa pemimpin,” tutur Wagub.

Di akhir sambutannya, Ummi Rohmi bergarap melalui forum ini dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk memperoleh informasi dan pengalaman sebagai referensi.

BACA JUGA: Dua Agenda untuk Layani Publik Lebih Baik di Jum’at Barokah

“Senoga nanti ilmunya dapat dimanfaatkan untuk pengendalian perubahan iklim dan isu-isu lingkungan hidup lainnya,” tandasnya.

diskominfotikntb

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Sangkareang Kota Mataram memohon pada Gubernur NTB untuk tidak memperpanjang kembali masa PPKM.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Peristiwa ini terjadi saat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H.Zulkieflimansyah, menemui para pedagang kaki lima (PKL) dan membagikan paket bantuan usai me-launching program JPS Gotong Royong PPKM NTB, Jumat (6/8).

Sutinah (63), warga Karang Taruna Mataram, mengatakan pada gubernur bahwa sejak pemerintah menerapkan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dagangannya sepi pembeli.

“Bantuan ini sangat berharga untuk kami, terimakasi pak Gubernur dan ibu Wakil Gubernur. Pak Gub sudah langsung ke sini, spontan kami kaget, kirain pembeli tadi,” ujar Sutinah.

Ia memohon pemerintah tidak memperpanjang kembali PPKM, agar pembeli ramai dan dagangannya kembali cepat laku.

Tak jauh beda dengan pedagang lainnya, yaitu; Nurhayati. Pedagang yang sudah berjualan sejak 2017 di Lapangan Sangkareang, ini menyatakan pendapatnya turun selama pandemi Covid-19. Lebih-lebih lagi saat diberlakukannya PPKM Level 4 di Kota Mataram, pembelinya semakin sepi.

“Alhamdulillah kita bisa terima bantuan dan ini sangat membantu kami,” ucap Nurhayati.

Kemudian, Faisal (36), seorang pengemudi ojek online (ojol) yang kebetulan sedang mangkal di Lapangan Sangkareang, menyampaikan pada gubernur bahwa di masa PPKM, ini sulit mendapatkan penumpang.

“Sepi penumpang ojol pak, pendapatan kami juga turun. Terimakasih, senang menerima bantuan ini bisa meringankan beban dapur,” kata Faisal.

BACA JUGA: PPKM Diperpanjang, NTB Launching JPS Gotong Royong

Paket JPS Gotong Royong yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah provinsi NTB didistribusikan oleh OPD di beberapa titik lokasi, kepada para pedagang, PKL, pekerja kontrak seperti cleaning service, dan masyarakat lainnya yang membutuhkan.

edy

Pemerintan Provinsi NTB telah menyiapkan 20 ribu paket bantuan untuk masyarakat yang kesulitan ekonomi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Paket sejumlah itu dikumpulkan secara bergotong-royong dari Organisasi Pperangkat Daerah (OPD), BUMD, BUMN, dan donasi sejumlah perusahaan swasta yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Paket bantuan yang dinamai “Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gotong Royong PPKM”, itu berupa beras 2,5 kilogram serta variasi tambahan lain seperti; kopi, abon atau ikan kering, senilai Rp. 50 ribu. Paket bantuan ini menyasar pedagang kaki lima, karyawan kontrak seperti cleaning service, nelayan dan masyarakat umum lainnya.

Data penerima paket bantuan ini merujuk data dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) sebanyak 8000 orang, ditambah dengan penerima lainnya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial dan masyarakat umum.

“Kemungkinan akan bertambah kalau mitra lainnya juga memberikan donasi untuk pengadaan paket bantuan ini” ujar Eva Dewiyani, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi, di Mataram, Kamis (5/8).

Adapun para mitra tersebut adalah PT GNE, PT AMNT, PT Bank NTB, BPR se NTB, PT Jamkrida, Hiswana Migas, Pertamina, BWS dan lainnya, dengan total donasinya senilai Rp. 1 miliar lebih.

“PPKM yang diperpanjang sampai 9 Agustus ini semoga cepat berakhir dengan angka Covid 19 yang mulai turun”, tutur Eva.

BACA JUGA: PPKM Diperpanjang, NTB Launching JPS Gotong Royong

jm

Pada Rakor PPKM, Bupati Djohan Sjamsu tekankann koordinasi antara Satgas Desa Satgas Kecamatan, dan Satgas Kabupaten agar jelas langkah yang mesti dilakukan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menghadiri Rapat Koordinasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penerapan Isolasi Terpusat di Kabupaten Lombok Utara (05/08/21).

Hadir membersamai Bupati Lombok Utara, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Penjabat Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Asisten Bidang Pemerintahan Kawit Sasmita SH, Danramil Tanjung Kapten Zaenal, unsur pimpinan OPD, serta para tamu undangan yang mengikuti secara daring.

Pada kegiatan tersebut, disupervisi pula dari unsur Polda NTB. Dihadiri para camat, para Kapolsek, para Danramil, serta para Kades se-KLU.

Bupati Djohan menyampaikan hampir dua tahun Pandemi Covid-19 melanda, berbagai upaya telah dilakukan mengendalikan dan memutus mata rantai penularannya, semakin hari peningkatan kasus fluktuatif hingga jumlah yang meninggal.

Lanjut Bupati Djohan, upaya efektif yang dilakukan dengan menggencarkan pelaksanaan 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan.

BACA JUGA: Festival Geopark 2021, Teguhkan Komitmen Lestarikan Alam

Selain tetap melakukan 3T, testing, tracing, traetment. Merujuk surat Gubernur NTB Nomor 360/600/Satgas/VII/2021 mengharuskan penerapan isolasi terpusat secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

“Pelaksanaan isolasi dapat berjalan dengan baik, perlu koordinasi yang baik antara Satgas Desa Satgas Kecamatan, dan Satgas Kabupaten agar ada kejelasan langkah apa yang mesti dilakukan. Kendati, keuangan daerah dalam kondisi terpuruk maka kepastian pembiayaan proses di masing-masing jenjang harus jelas sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada,” imbuhnya.

Dijelaskan Bupati Djohan, Kebutuhan pada tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), begitu selanjutnya secara berjenjang.

Bupati Djohan mengajak seluruh stakeholder bermitra bersama mencegah penularan Covid-19 dengan taat pada arahan pemerintah.

Selain itu, perlunya pembangunan posko masing-masing tingkatan, termasuk santunan sosial bagi para pasien isolasi mandiri.

Dalam pada itu, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati menyampaikan tanggal 5 Agustus 2021 tepat tiga tahun sudah gempa bumi melanda Lombok Utara yang menelan korban jiwa harta dan lainnya. Untuk itu pihaknya mengajak mengenang sembari berdo’a.

“Kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama merunduk sejenak, mendo’akan semua korban yang telah mendahului kita, pada peristiwa gempa tiga tahun silam,” tuturnya.

Adapun landasan pelaksanaan PPKM, merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2021. Ditindaklanjuti dengan Edaran Bupati nomor 188.64/437/BPBD/2021 tentang PPKM.

BACA JUGA: Mahasiswa Pelopor Intelektual Gerakan Vaksinasi dan Prokes

Kini Lombok Utara masuk level 3 yang menetapkan tempat terpusat isolasi pada masing masing tingkatan.

“Untuk tingkat Kabupaten Lombok Utara, merencanakan RSUD sebagai tempat pelayanan terpusat. Bila ruangan tidak mencukupi, kami akan membangun ruangan darurat, begitu pula optimalisasi Puskesmas,” ujarnya.

Lanjut Pj Sekda, banyak hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penerapan isolasi terpusat, termasuk dengan pendanaan yang cukup besar. Pada sisi lain, perencanaan JPS bagi yang melaksanakan isolasi mandiri.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kapolres Lombok Utara, Kadis Kesehatan, serta diskusi dari peserta Rakor, dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19.

wld