Sejumlah OPD ini sudah berkomitmen akan segera melakukan penyelesaian dengan membuat perjanjian penyelesaian pengembalian

MATARAM.lombokjourna.com – Sejumlah temuan pun telah ikut disampaikan untuk segera dituntaskan penyelesaiannya oleh Pemprov NTB melalui Inspektorat yang akan menuntaskan penyelesaian sejumlah rekomendasi temuan LHP BPK selama masa 60 hari.

Kepala Inspektorat Provinsi NTB, Inspektur Ibnu Salim, menegaskan pihaknya saat sekarang tengah menggenjot proses penyelesaian sejumlah rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK dengan terus melakukan proses update, menyangkut pengembalian sejumlah uang yang menjadi temuan BPK.

“Terus kita lakukan update proses penyelesaian rekomendasi terhadap sejumlah OPD yang menjadi temuan BPK tersebut dan kita terus mendorong penuntasannya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan untuk proses penyelesaiannya,” ujar Ibnu, Kamis (20/06) 2019.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB beberapa waktu lalu merilis Laporan Hasil   Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran (TA) 2018.

Sejumlah OPD yang harus segera menuntaskan sejumlah rekomendasi BPK tersebut yakni;

• BPBD masih tersisa sekitar Rp339.535.127
• Dinas Perdagangan masih sekitar Rp118.800.000
• Dinas PUPR sekitar Rp911.802.066
• RSJ tersisa Rp152.269.667
• Dinas Dikbud tersisa Rp1.255.365.149.

Sehingga total tunggakan yang masih tersisa adalah sebesar Rp2.777.778.010.

Menurutnya, untuk penuntasan penyelesaian tunggakan sebagaimana tertuang dalam rekomendasi BPK tersebut, sejumlah OPD ini sudah berkomitmen akan segera melakukan penyelesaian dengan membuat perjanjian penyelesaian pengembalian.

“Dan nanti surat perjanjian penyelesaian ini akan disertai dengan penyerahan jaminan berupa sertifikat asset yang dimilikinya. Dan ketika dilakukan proses pelunasan, maka sertifikat itu akan dikembalikan lagi,” pungkasnya.

AYA

Iswandi yang baru dilantik mengingatkan, seluruh yang hadir mengikuti pelantikan, termasuk  mantan untuk tetap tersenyum meski tidak mendapatkan jabatan

MATARAM.lombokjournal.com  — H Iswandi  akhirnya dilantk Gubernur Provinsi NTB, H ZuLkieflimansyah sebagai Sekda NTB, menggantikan pejabat sebelumnya H Rosiady Sayuti.

Pelantikan Sekda NTB yang baru tersebut berlangsung di Ruang  Rapat Umum Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/06).

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul dalam sambutannya yang tampak satai itu mengingatkan, Agar Sekda NTB yang baru,, Iswandi, untuk menjalankan amanah sebagai Sekda dengan sebaik baiknya. Dan ditambahkan, agar Iswandi harus lebih banyak tersenyum.

“Saya berharap setelah jadi sekda pak Is lebih banyak tersenyum, hal yang lain tidak boleh berubah kecuali tersenyum,” Ujar Gubernur.

Sedang Sekda NTB, Iswandi yang baru dilantik juga mengingatkan, seluruh pejabat yang hadir mengikuti pelantikan, termasuk  mantan Sekda Rosyady sayuti untuk tetap tersenyum meski tidak mendapatkan jabatan.

“Ada jabatan atau tidak ada jabatan, tetaplah tersenyum, belum tentu yang tinggi jabatannya tinggi di dunia, tinggi juga di hadapan Allah SWT,” kata Iswandi.

AYA

Selain mengajak bersyukur, Gubernur Zul mengapresiasi masyarakat Sumbawa yang telah melaksanakan Pemilu dengan aman

MATARAM.lombokjournal.com —  Saat Safari Ramadhan DI  Desa Semamung, Moyo Hulu dan di Masjid An-Nur Labuhan Badas, Minggu (26/05) 2019, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan kepada masyarakat dan pemerintahan “Sabalong Samalewa”  lebih dari 30 miliar.

Bantuan tersebut dialokasikan bagi pengembangan sejumlah jenis komoditi, seperti hewan ternak,  pembangunan kandang ternak, sarana jaringan air bersih, pengembangan padang, dengan total 5,3 M.

Bantuan terbesar yang serahkan Gubernur Zul adalah bidang pertanian, yaitu sekitar 18 M. Selain  itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan 1,8 M bagi konservasi kehutanan,  2,7 M bagi peningkatan lingkungan hidup. Bidang kelautan dan perikanan sskitar 1,8 M, bidang kesehatan 400 juta dan bantuan langsung masyarakat sebesar 100 juta.

Gubernur Zul menegaskan, kebahagiaan tidak diukur dengan seberapa banyak materi yang dimiliki. Sebab, banyak terdapat orang yang memiliki harta banyak, namun dilarang makan apa saja kecuali obat.

Gubernur mengajak masyarakat senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat yang dikaruniakan Allah selama ini, seraya mengapresiasi, masyarakat Sumbawa yang telah melaksanakan Pemilu dengan aman.

“Berkat kerjasama semua kita bisa melaksanakan peta demokrasi itu dengan aman. Beda calon waktu pemilu lalu itu biasa. Tapi, setelah pemilu kita kembali bersatu,” ungkap Doktor Zul.

Gubernur Zul mengingatkan, pengguna media sosial di pulau sumbawa termasuk yang terbesar. Maka, masyarakat  diimbau menggunakan media sosial dengan bijak dan arif, sehingga tidak ada lagi berita hoax.

“Kalau tidak selektif, maka akan menimbulkan perpecahan. Semoga kita bisa menghindarkan diri kita dari berita hoax,” harapnya.

AYA/Hms Pemprov NTB

Semenjak Safari Rramadhan sebelumnya, bantuan di Kabupaten Bima merupakan  jumlah terbesar yang diberikan

lombokjournal.com —

BIMA  ;      Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dalam Safari Ramadhan di Masjid Al-Abrar, Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Jum’at (24/05) 2019 , menyerahkan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan total nilai lebih dari Rp 20 miliar.

Didamping istri, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi NTB, menyerahkan bantuan kepada masyarakat meliputi berbagai aspek, seperti perlengkapan dana pembangunan untuk masjid, perlengkapan ibadah, bibit-bibit pohon serta sembako untuk masyarakat Kabupaten Bima.

Di bidang sosial misalnya, bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp. 3,3 M. Sedangkan bantuan dengan nilai terbesar ada pada bidang pertanian dengan nilai total Rp 16,2 M.

Bantuan tersebut belum termasuk bidang Peternakan dan Kesehatan Hawan senilai 401 juta rupiah, bidang kelautan dan perikanan senilai 329, 5 juta rupiah dan bidang kesehatan senilai 700 juta rupiah.

Gubernur Zul menyampaikan, semenjak Safari Rramadhan sebelumnya, di Kabupaten Bima inilah bantuan dengan jumlah terbesar diberikan.

“Kami sudah melaksanakan safari ramadhan di seluruh kab/kota di Lombok, lalu kemarin di Kota Bima. Namun, belum pernah ada bantuan sebanyak dan sebesar di Kabupaten Bima,” jelas Gubernur Zul diikuti tepuk tangan masyarakat.

Selain memberikan bantuan secara simbolis, Gubernur juga berpesan agar masyarakat NTB senantiasa dekat dan bersahabat dengan Al-Quran.

“Bulan ini Al-Quran diturunkan, Allah SWT menurunkan surat cinta dengan 6000an ayat, dimana bercerita tentang kehidupan, masa depan dan ilmu pengetahuan”, ujar Gubernur.

Menurutnya,  apa artinya jadi Gubernur atau Bupati namun tidak memaknai  Al-quran dengan serius.

“Mudah-mudahan Quran tidak berdebu di rumah kita. Kadang-kadang kita tidak punya keberanian untuk berinteraksi dengan quran, namun ironinya kita berharap Allah hadirkan khusnul khatimah”, pesan Gubernur Zul.

Di akhir sambutannya Gubernur berdoa dan berharap agar NTB dan Bima khususnya, senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan dapat kembali dipertemukan dengan Ramadhan tahun depan.

“Di NTB Perbedaan tidak membuat kita pecah, namun perbedaanlah yang membuat kita kuat. Mudah-mudahan Allah SWT masih mempertemukan kita dengan ramadhan berikutnya. Ya Allah, jangan jadikan ini ramadhan terakhir kami”, tutupnya

Safari Ramadhan kali ini, juga bersamaan agenda Peringatan Nuzulul Qur’an 1440 H, yang digelar Pemkab Bima yang dipimpin langsung Bupati Kabupaten Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Pilkades Serentak

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti mengapresiasi  kehadiran Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB.

“Rasa syukur yg tiada terkira dari kami dan seluruh masyarakat Bima. Tentunya kehadiran Gubernur disini sebagai seorang pemimpin adalah rahmat dan juga kebaikan bagi kami, masyarakat Bima”, ujarnya.

Hj. Indah juga melaporkan bahwa pelaksanaan Pemilu serentak di Kabupaten Bima beberapa waktu lalu berjalan baik dan lancar.

“Walaupun masyarakat kami berbeda pilihan, namun masyarakat dapat menerima dan InshaAllah seluruh kegiatan dapat terus berjalan dengan baik,” tegasnya.

Kabupaten Bima akan melaksanakan Pilkades serentak, dan  Hj Indah berpesan kepada masyarakat Bima untuk senantiasa tetap menjaga silaturahim.

“InshaAllah tahun ini kita akan melaksanakan pilkades serentak, dan pada 2020, bersama 7 kab/kota lainnya akan melaksanakan pilkada secara langsung. Perbedaan pilihan itu biasa namun jangan sampai merusak silaturahim,” pesannya.

AYA/Hms NTB

Dukungan masyarakat terhadap BPK RI, dapat mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara/Daerah yang akuntabel dan transparan

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, S. E., M. Sc menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi NTB dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018  itu diterima gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, di Ruang Sidang Utama DPRD NTB, Kamis (23/05) 2019.

Didampingi Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, ini menjadi momen pertama Doktor Zul menerima penilaian WTP dalam masa jabatannya sebagai Gubernur NTB dan merupakan raihan (8) delapan kali berturut-turut bagi Provinsi NTB.

Terkait hal ini, Gubernur mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stake holder terkait, karena selama ini telah berinteraksi secara konstruktif dan positif dengan BPK. Tak lupa Doktor Zul juga mengucapkan terimakasih atas penilaian WTP delapan kali berturut-turut bagi pemerintah Provinsi NTB.

“Dengan diraihnya WTP ini bukan berarti kita tidak ada masalah, Alhamdulillah kembali kita dapat penghargaan, mudah-mudahan ini menjadi hadiah kami di bulan ramadhan, Insyallah kami akan terus berbuat lebih baik lagi di tahun mendatang”, pungkas Gubernur.

Auditorat Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, S. E., M. M berharap, mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan para pemangku kepentingan, serta pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap BPK RI, dapat mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara/Daerah yang akuntabel dan transparan.

Dengan demikian dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD NTB mengatakan dengan telah diterimanya LHP BPK RI Tahun 2018 ini, DPRD akan menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada komisi-komisi terkait untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

“Kami atas nama pimpinan dan anggota dewan menyampaikan terimakasih kepada Auditorat Keuangan Negara VI dan BPK RI atas kerja kerasnya telah menyelesaikan LHP NTB tepat pada waktunya, juga kepada Gubernur NTB, FKPD, pejabat sipil, TNI/POLRI, atas kehadiran dan kerjasamanya,” kata  Hj. Isvie.

IWO/Hms NTB

Tim Penyelaras Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB ini dapat membantu Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal untuk terwujudnya NTB yang Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur NTB menyampaikan apresiasinya kepada Tim Penyelaras Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB karena aktif membantu pemerintah dalam membangun NTBi.

Apresiasi itu diungkapka Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc. didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.PdJ jelang  buka puasa bersama dengan Tim Penyelaras Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB di Pendopo Gubernur, Selasa (21/05). 2019.

Gubernur merasa bahagia, karena Tim Penyelaras  dapat meluangkan waktunya untuk memberi masukan dalam segala program Pemprov NTB untuk memajukan daerah.

“Saat ini kami sedang membuat beberapa program, dan kami harap bapak-bapak dapat membantu kami menyempurnakannya,” ungkap Gubernur Zul.

Dikatakan, Tim Penyelaras Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB juga dapat membantu dalam mengelola birokrasi dengan masukan-masukan dan penilaian yang diberikan untuk birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. .

“Tim Penyelaras Kebijakan membantu kami dalam mengelola birokrasi, mana yang betul-betul pantas menjadi Kepala di OPD-OPD dengan penilaian yang objektif dari Tim ini,” kata Gubernur Zul

Diharapkan, adanya Tim Penyelaras Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB ini dapat membantu Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal untuk terwujudnya NTB yang Gemilang.

Sekretaris Daerah NTB, H Rosyadi Sayuti yang turut hadir  mengungkapkan, Tim Penyelaras Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB ini sudah terbentuk sejak tahun 2009 dan telah banyak berpartisipasi dalam program-program pemerintah seperti program Bumi Sejuta Sapi, Gerakan Pijar, infrastruktur, dan program-program unggulan lainnya.

Rr/HMS ntb

Terhadap pihak yang belum menerima keputusan atau merasa dirugikan, Gubernur Zul meminta menggunakan jalur-jalur konstitusional atau jalur hukum

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi menetapkan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin mengungguli perolehan suara atas pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di pilpres 2019.

Hasil pilpres itu ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Secara Nasional di gedung KPU Jakarta Pusat Selasa (21/05) 2019 dini hari.

Atas keputusan KPU tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras KPU menuntaskan perhitungan suara lebih kurang sebulan terakhir.

Doktor Zul, sapaan akrabnya, juga meminta seluruh pihak menerima dengan legowo, ikhlas dan lapang dada serta menghormati keputusan atas hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan secara transparan dan terbuka tersebut.

Usai pilpres, saatnya untuk membangun rekonsiliasi seluruh anak bangsa demi membangun dan memajukan Indonesia lebih baik.

Terhadap pihak yang belum menerima keputusan atau merasa dirugikan, Gubernur Zul meminta menggunakan jalur-jalur konstitusional atau jalur hukum yang diatur oleh undang-undang ataupun konstitusi.

BACA JUGA ; Gubernur NTB  Serukan Warga NTB Rawat Keberagaman Dan Persatuan

Dan terakhir, Gubernur Zulkieflimansyah mengucapkan selamat kepada pasangan Joko Widodo- Ma’ruf Amin yang telah memenangi kontestasi Pilpres 2019, untuk memegang amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

AYA/HUMAS Pemprov NTB

Mengajak seluruh peserta Pemilu untuk mengedepankan proses hukum dan tidak mengambil tindakan sendiri yang mengganggu kondusivitas wilayah

MATARAM.lombokjournsl.com – Seluruh Warga NTB diharapkan menjaga kondusivitas daerah, khususnya sebelum dan setelah diumumkannya hasil Perolehan Suara dari KPU RI, tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Seruan damai untuk seluruh warga NTB jelang pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres 2019 diterbitkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc.

Melalui surat imbauan bernomor 720/101/V/BKBPDN/2019, tertanggal 20 Mei 2019, Gubernur mengingatkan, perlunya upaya untuk terus menerus merawat keberagaman dan persatuan yang sudah terjaIin.

Terutama dengan terlaksananya pesta demokrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTB serta DPRD di 10 Kabupaten, Kota pada 17 April 2019 yang lalu.

“Demi kemajuan pembangunan Provinsi NTB ke depan, perlu adanya upaya untuk terus menerus merawat keberagaman dan persatuan yang sudah terjaIin sebagai modal sosial berharga bagi daerah dan bangsa,” ujar Gubernur NTB.

Pemprov NTB menyerukan sejumlah imbauan kepada masyarakat NTB. Pertama, Pemprov NTB mengimbau semua pihak tetap menjaga persatuan, kesatuan dan keamanan serta rasa persaudaraan di NTB. Meskipun berbeda pilihan baik dalam Pilpres maupun pemiIihan anggota legislatif.

Kedua, warga NTB juga diimbau untuk menghindari gerakan inkonstitusional dalam bentuk gerakan people power yang merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ketiga, Gubernur juga mengajak semua pihak, Tim Sukses Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik serta Calon Legislatif agar menahan diri dan tidak memprovokasi pendukung, sebelum dan sesudah KPU RI menyelesaikan sidang pleno penetapan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR DPD RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keempat, Gubernur mengajak seluruh peserta Pemilu untuk mengedepankan proses hukum dan tidak mengambil tindakan sendiri yang mengganggu kondusivitas wilayah dalam menyikapi adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Kelima, Gubernur mengajak dan mengimbau seluruh masyarakat NTB untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, kondusivitas di lingkungan sekitar selama proses tahapan rekapitulasi Pemilihan Umum oleh KPU RI sampai dengan selesai.

Keenam, Gubernur mengajak para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda NTB serta Organisasi Kemasyarakatan untuk bersama-sama menjaga keamanan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menangkal berita-berita hoaks dan ujaran kebencian yang memicu perpecahan bangsa.

BACA JUGA ; Dr Zulkieflimansyah, Gubernur Pertama Yang Ucapkan Selamat Kepada Jokowi-Amin

Ketujuh, Gubernur menegaskan dukungannya atas terciptanya situasi damai di semua waktu dan tempat. Khususnya pada momen bulan suci Ramadan. “Demikian imbauan ini disampaikan dalam rangka mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan berintegritas,” pungkas Gubernur.

AYA (*)

Presiden Jokowi didampingi Gubernur Zul  singgah di salah satu gubuk di desa tersebut untuk melihat-lihat hasil karya masyarakat Desa Sade berupa kain tenun

lombokjournal

LOMBOK TENGAH  ;     Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc. mendampingi Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo untuk singgah ke salah satu desa adat di NTB yaitu Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Setibanya di Desa Sade jumat (17/05) 2019 siang,, Gubernur Doktor Zul dan Presiden Joko Widodo langsung menuju Masjid Nur Syahada yang merupakan masjid Desa Sade tersebut karena bertepatan dengan waktu solat jumat.

Usai melaksanakan solat jumat, Presiden Jokowi  langsung berkeliling di Desa Sade yang terkenal dengan pelestarian adat istiadatnya.

Terlihat akrab, kedua pemimpin ini singgah di salah satu gubuk di desa tersebut untuk melihat-lihat hasil karya masyarakat Desa Sade berupa kain tenun. Tak hanya itu, Presiden Indonesia ke-7 ini terlihat tertarik dan langsung menawar kain tenun yang dipilihnya.

“Ini saya beli bu, tapi boleh saya tawar ya,” kata Jokowi dengan logat khasnya.

Doktor Zul yang menemani Jokowi pun ikut menawar kain yang telah dipilih tersebut,

“Bu, presiden kita ini jarang-jarang ke Lombok, apalagi khusus ke Sade, kasih harga khusus buat presiden ya,” cetusnya.

BACA JUGA ;  Presiden Jokowi  Di NTB, Tinjau Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok Tengah

Usai membayar kain tenun tersebut, Presiden Jokowi beserta Gubernur Doktor Zul beranjak dari Desa Sade Tersebut dengan iringan musik khas Sasak dan Presean.

AYA

Dari Provinsi NTB, Presiden kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Bali

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH   ;     Tiba di Bandar Udara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekitar pukul 10.40 wita, Presiden Joko Widodo bersama rombongan langsung menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah.

Presiden Joko Widodo  Jumat (17/05) 2019 pagi menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 08.00 WIB, bertolak menuju NTB.

Di KEK Mandalika, presiden meninjau sejumlah fasilitas yang berada di Pantai Kuta Mandalika. Selain itu, Kepala Negara juga akan melihat langsung ruang terbuka hijau, penataan pedestrian, dan kawasan UMKM yang berada di kawasan Mandalika.

Setelah peninjauan, Presiden  Jokowi dan rombongan  melaksanakan ibadah salat Jumat di salah satu masjid yang ada di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Dari Provinsi NTB, Presiden kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Bali dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Di Bali, Kepala Negara akan meninjau pelaksanaan Program Dana Desa, di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Rencananya, Presiden dan rombongan akan bermalam di Bali, untuk melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

BACA JUGA ; Mampir Shalat Jum’at, Presiden Kepincut Kain Tenun Lombok

Dalam kunjungan kerjanya ke NTB kali ini, presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.

AYA/ Bey Machmudin