Wagub Berharap, Laskar Sasak Jaga NTB Tetap Kondusif

MATARAM.lombojournal.com — Jajaran Laskar Sasak  diharapkan dapat berkiprah bersama membangun NTB.

Dalam pelaksanaan program-program untuk mewujudkan visi NTB Gemilang, daerah ini butuh kondusifitas, rasa aman, nyaman dan tidak ada keributan. Apalagi kalau ada investasi, bisa merangkul masyarakat lokal.

Pesan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima jajaran pengurus Organisasi Laskar Sasak, di ruang kerjanya, Kamis (11/07) 2019.

Wagub Hj Rohmi juga berharap, keberadaan Laskar Sasak bisa mengedukasi masyarakat bagaimana agar investasi bisa menjadi tanggung jawab dan dijaga bersama.

“Jangan sering diprovokasi pikiran negatif tentang investasi, satu sisi kita harus jaga investasi itu sesuai aturan yang ada,” pesan Wagub.

Rr




Aplikasi BSC, Pastikan Tata Kelola Pembangunan Lebih Obyektif dan Transparan

Masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan tiap program yang dilaksanakan, tiap capaian kinerja dan hambatan dalam pelaksanaanya

MATARAM.lombokjournal.com – Pemerintah Provinsi NTB mulai tahun ini menerapkan aplikasi Balance Score Card (BSC) sebagai tools untuk melakukan evaluasi dan monitoring.

Balanced score card  merupakan sistem manajemen strategis/aplikasi yang dapat membantu menunjukkan indikator outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat.

Penerapan sistem manajemen itu guna memastikan tata kelola pembangunan agar fokus pada pencapaian indikator RPJMD untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Sistem tersebut diintegrasikan dengan sistem pengukuran kinerja para pejabat struktural beserta seluruh  ASN pengelola kegiatan dan penyelenggara pelayanan publik.

Penerapan system itu tidak hanya pada saat menyusun rencana alokasi anggaran dan menyusun manajemen kinerja. Melainkan juga saat mensosialisasi terhadap kebijakan baru, memperoleh umpan balik serta meningkatkan kapasitas dan aktivitas kinerja SDM.

Visi NTB Gemilang

Pemeritah Provinsi NTB melalui Perda No.1 tahun 2019 tentang RPJMD-NTB 2019-2023 mengusung Visi NTB Gemilang.  Visi tersebut akan dicapai melalui 6 Misi. Yakni NTB Tangguh dan Mantap; NTB Bersih dan Melayani; NTB Sehat dan Cerdas; NTB Asri dan Lestari; NTB Sejahtera dan Mandiri; serta NTB Aman dan Berkah.

Visi-misi tersebut diwujudkan dan diimplementasikan pada 6 bidang program strategis prioritas dan 60 program unggulan. Dan seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta secara bertahap dan terintegrasi, untuk segera mengeksekusi dan merealisasikannya.

Dengan BSC, maka semuanya akan menjadi lebih obyektif dan transparan.

“Pelaksanaan program-program pembangunan NTB Gemilang, dan apa pun bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah, akan dapat berjalan secara lebih transparan, akuntable, terukur dan objektif,” ungkap Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat rapat pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTB, di RRU Kantor Gubernur, Senin (08/07) 2019.

Dikatakan, masyarakat pun dapat ikut memantau setiap program yang dilaksanakan. Sekaligus setiap capaian kinerja dan hambatan dalam pelaksanaanya, dapat diketahui juga. Pada program/kegiatan apa atau bidang dan seksi mana yang belum mencapai target.

Apakah program eksekutif, legislatif atau justru karena ada persoalan kinerja pada SDM yang mengelolanya, terang Gubernur Doktor Zul sapaan akrabnya.

Diera yang serba digital ini, kata Gubernur sudah tidak ada lagi  program-program yang dapat dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat juga ikut memantau, tandasnya.

Dengan BSC ini, maka semua sumber daya  ikut bergerak dan berperan, termasuk ikut memantau.

“Saya dan Bu Wagub serta Pak Sekda setiap saat dapat mengetahui progress pelaksanaan program/kegiatan dan program-program unggulan di semua OPD,” tegas Gubernur.

Demikian juga para Kepala Perangkat Daerah, dapat memantau kinerja bawahannya dan seterusnya, sehingga ketika terjadi permasalahan, dapat segera diatasi.

Dengan alat ini, maka tugas kita menjadi lebih ringan dan ketika dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah,  dapat dilakukan secara obyektif.

“Bukan berdasarkan like and dislike, tetapi karena diukur dari kinerja secara obyektif,” tegas Doktor Zul.

Hal senada disampaikan Wagub, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Seluruh Perangkat Daerah dimintanya untuk bersama-sama dapat merampungkan proses input data program/ kegiatan kedalam BSC pada akhir bulan Juli ini.

Sehingga pada tanggal 19 September 2019 dalam satu tahun pemerintahannya, sudah semuanya mantap. Dan sudah dapat diterapkan secara menyeluruh sebagai tools dalam pengawalan dan pengelolaan seluruh program mewujudkan NTB Gemilang, ujarnya.

“Tidak boleh ada lagi OPD yang belum tuntas, apalagi belum memahami atau belum menguasai ilmunya,” pinta Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi itu.

Karenanya, Wagub mengingatkan kepada para Kepala OPD agar tidak menyerahkan semua urusan  BSC kepada Staf dan Pejabat yang menangani program saja.

Tetapi semuanya harus terlibat dan mengerti cara kerja dan pemanfaatannya untuk mewujudkan kinerja yang optimal. Bappeda jugaRevitalisasi Posyandu, Untuk NTB Sehat Cerdas.

AYA/Hms NTB

 




Percepatan implementasi Program Unggulan, Agar Masyarakat Segera Merasakan Manfaatnya

Sebagai pelaksana program, Diharapkan memiliki kemampuan menejerial dan skill sebagai implementor

MATARAM.lombokjournal.com — Melalui group WhatsUp, Gubernur NTB, DR Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah memerintahkan seluruh Kepala OPD untuk mempercepat implementasi program  unggulan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hingga ke pelosok-pelosok Desa.

Gubernur meminta Kepala DPMPD, Dr. Azhari agar merintis pemanfaatan aplikasi Balance Score Card (BSC) sebagai media evaluasi dan monitoring, sekaligus memastikan bahwa program-program yang diluncurkan pemerintah untuk rakyat di desa dapat berjalan Transparan, akuntable, terukur dan objektif.

“Pak Gde Diskominfotik, tolong tim kominfo berkoordinasi dengan Bappeda untuk bikin aplikasi ala NTB untuk desa-desa seluruh NTB ya,” kata Gubernur Kepada Plt. Kepala Diskominfotik NTB, Gde Aryadi.

“Pasti bisa!. Cari satu atau dua desa sebagai pilot project tahun ini”, tegas Gubernur.

Hal senada disampaikan Wagub, Umi Rohmi, agar dipilih desa-desa yang memang siap SDM- nya maupun kesiapan infrastruktur dan kriteria lainnya untuk jadi pilot project.

Misalnya desa miskin yang memiliki potensi posyandu, desa wisata, kampung unggas, memiliki infrastruktur IT  dan lain-lain.

“Banyak Kades yang hebat sekarang,” ujar Wagub.

Begitu juga kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H.Rusnan, SH.MH,  Gubernur dan Wakil Gubernur juga berharap BSC dapat mulai dimanfaatkan pada seluruh lembaga pendidikan SMA dan SMK di NTB.

Pada acara sosislisasi RPJMD tersebut, juga telah ditetapkan  4 faktor kunci Sumber daya yang menentukan keberhasilan tercapainya indikator dan target program unggulan menuju NTB Gemilang.

Yakni, Pertama, Kapasitas SDM sebagai pelaksana program. Diharapkan memiliki kemampuan menejerial dan skill sebagai implementor.

Peran BKD, Biro Organisasi dan BPSDM bersama kasubag-kasubag Umum kepegawaian di tiap-tiap OPD harus mampu menyiapkan SDM Profesional.

Kedua, kemanpuan Fiscal daerah, dalam bentuk penyediaan alokasi anggaran untuk biaya pelaksanaan program/kegiatan. Dalam hal ini peran BPKAD, Bappenda, Biro Ekonomi dan BUMD serta OPD yang memiliki sumber sumber pendapatan, diharapkan memiliki inovasi dan mampu menggarap potensi pendapatan dan keuangan untuk memperkuat fiscal daerah.

Ketiga, dukungan Teknologi,  baik mesin-mesin untuk pengolahan produk-produk unggulan daerah, maupun  TIK perannya sangat strategis dalam menentukan  keberhasilan RPJMD.

Dalam hal ini, Dinas Perindustrian, STIP dan Diskominfotik mempunyai peran pada seluruh perangkat daerah.

BACA JUGA ;  Program Unggulan NTB Gemilang Diminta Segera Dieksekusi Dan Direalisasikan

Keempat, Perencanaan Berkualitas, yakni penyusunan berbagai program/kegiatan yang berkontribusi langsung bagi pencapaian target RPJMD. Karena itu, untuk perencanaan yang baik di seluruh OPD, diharapkan untuk mengoptimalkan peran dan kapasitas para pejabat struktural perencanaan dan pejabat fungsional perencana  yang ada di semua OPD.—

AYA/Diskominfotik




Program Unggulan NTB Gemilang, Kepala OPD Diminta Segera Mengeksekusi

Untuk mencapai sukses itu, tahapan penting yang harus dilakukan adalah  mensosialisasikan secara masif ke seluruh masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com – Program-program unggulan NTB Gemilang yang mencakup 6 bidang program prioritas pada 6 misi Daerah dan 60 program unggulan telah ditetapkan dalam Perda No.1 tahun 2019 tentang RPJMD-NTB Tahun 2019-2023.

Program-program unggulan yang ditetapkan pada RPJMD tersebut, merupakan hasil diskusi panjang Gubernur Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah bersama seluruh pemangku amanah di NTB, jauh sebelum beliau terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Kini setelah terpilih, telah ditetapkan menjadi kebijakan daerah, ungkap Penjabat Sekda NTB, Ir. H.Iswandi, M.Si pada acara Sosialisasi RPJMD, di Kantor Bappeda NTB di Mataram, Kamis (04/07) 2019.

Karena itu, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB diminta segera mengeksekusi dan merealisasikan

Dan Perangkat daerah sebagai implementor, diminta tidak mengulur-ulur waktu. Tapi bergegas segera mewujudkannya.

“Diskusi panjang itu sudah selesai, kini kita fokus untuk melaksanakannya agar mencapai sukses,” tegas Pak Is sapaan akrab Sekda NTB.

Untuk mencapai sukses itu, maka tahapan penting yang harus dilakukan, terang Sekda adalah mensosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat.

Agar tumbuh pengertian dan kesepahaman semua pihak tentang teknis pelaksanaannya. Sehingga seluruh stakeholder dapat berperan untuk mengawal dan mensukseskannya.

Kepala OPD dimintanya fokus pada upaya pencapaian sasaran dan target-target RPJMD yang telah ditetapkan.

Dan untuk mengukurnya, telah dilengkapi pula dengan aplikasi Balance Score Card (BSC) sebagai alat evaluasi dan monitoring.

“Kepala OPD tinggal membangun kolaborasi dan kerja sama yang solid dengan stakeholder dan masyarakat, untuk merealisasikannya,” tegas Sekda.

Kata kuncinya, menurut Pak Is adalah pelibatan dan pemberdayaan atau pendayagunaan serta kerja kolektif bersama seluruh sumber daya yang ada.

Diawali secara aktif melakukan sosialisasi serta desiminasi program kepada seluruh stakeholder terkait, ujarnya.

BACA JUGA ; 

Percepatan implementasi Program Unggulan, Agar Masyarakat Segera Merasakan Manfaatnya

Sedangkan pelaksanaan sosialisasi dari program-program unggulan tersebut, Sekda mengarahkan agar OPD berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB.

AYA/Hms NTB




Perangkat Daerah Wajib Punya Sistem informasi Yang Mudah Diakses Masyarakat

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

MATARAM.lombokjournal.com — Keterbukaan informasi dan akuntabilitas tata kelola birokrasi menjadi instrumen penting terwujudnya birokrasi yang  mengutamakan integitas dan memberi layanan yang maksimal masyarakatnya.

NTB yang informatif, dialogis, dinamis, terkoneksi dan terintegasi menjadi target kinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang harus dipenuhi sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H mengungkapkan itu pada Rapat Konsolidasi dengan para Pengelola PPID Perangkat Daerah Provinsi NTB di Ruang Sidang KI NTB di Mataram, Rabu (03/07) 2019.

Menurutnya, badan publik informatif  tercermin dari kemudahan masyarakatnya dan semua tamu yang berkunjung, untuk mendapatkan informasi mengenai NTB. Agar mereka dapat melaksanakan aktivitas dan bisnis, termasuk berpartisipasi dalam menyukseskan program-program NTB Gemilang.

Meraih predikat NTB  Informatif, semua Perangkat Daerah sebagai Badan Publik, wajib memiliki sistem informasi yang mudah diakses masyarakat sebagai media pelayanan informasi publik.

“Salah satu instrumen yang harus dipenuhi adalah mempunyai website, ” tegasnya.

Sesuai pasal 7 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Kemudian,  website tersebut harus menyajikan seluruh konten informasi publik yang menjadi tugas dan fungsi badan publik yang bersangkutan.

Konten informasi yang disajikan harus selalu diupdate, dilengkapi dengan penyediaan ruang layanan dan dokumentasinya, terang Gde Putu Aryadi.

Sedangkan NTB dialogis dan dinamis, menurutnya adalah tersedianya ruang atau akses bagi masyarakat untuk berinteraksi, berdialog  dan berdiskusi tentang ide-ide baik membangun NTB.

Sekaligus jdapat menyampaikan keluh kesah dan pengaduan terkait permasalahan yang perlu diatasi bersama.

Komitmen Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr Hj.Siti Rohmi Djalilah dalah membuka ruang dialog melalui kegiatan jumpa Bang Zul-Umi Rohmi. Serta rutin turun mengunjungi masyarakat.

Pemprov NTB juga membuka akses layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi NTB Care.

Mantan Irbansus Inspektorat NTB itu meminta, seluruh PPID Perangkat Daerah memberi atensi khusus, dan merespon tiap pengaduan masyarakat dengan penanganan konkrit.

AYA




Aplikasi NTB Care Pastikan Layanan Publik Tertunaikan Dengan Baik

Sejak dilaunching pada akhir Oktober 2018 lalu, admin NTB di Diskominfotik Provinsi NTB telah menerima lebih dari 750 pengaduan dan keluh kesah dari masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB menggencarkan  sosialisasi untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat tentang program-program unggulan sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023.

Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan NTB Gemilang, salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi NTB Care.

Aplikasi NTB Care merupakan  media untuk menampung dan menangani   pengaduan masyarakat terkait berbagai masalah layanan publik. Ini  wujud pemerintah Provinsi NTB hadir dan mendengar keluh kesah dan menampung ide- ide baik dari masyarakat, sebagai bahan menyempurnakan kebijakan dan program-programnya.

Sekda KSB, M.Aziz S.H, M.H.diwakili Kadis Kominfo, Drs.Burhanuddin mengungkapkan itu,  saat membuka  sosialisasi di Grand Royal Taliwang Hotel, Jumat (28/6-2019)

 

Di tengah masih lemahnya literasi digital masyarakat, aplikasi NTB care merupakan salah satu media mereduksi dan memperkecil berkembangnya isu-isu hoax, khususnya terkait dengan layanan publik.

Dihadapan para camat dan Kepala OPD yang hadir,  Sekda menegaskan NTB Care adalah salah satu bentuk media yang berfungsi meningkatkan  literasi digital masyarakat luas di NTB, khususnya KSB.

Pertama, karena melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan beberapa informasi yang berkembang di masyarakat, langsung kepada pihak yang berkompeten.

Mereka bisa langsung mendapatkan penjelasan dan konfirmasi tentang permasalahan tersebut. Dan sebalik pengaduan dari masyarakat  haruslah didasarkan fakta, bukan hoax, tegasnya.

Kedua,  aplikasi NTB Care ini  menurut Burhanuddin wajib digunakan ditingkat kabupaten dan kota.  Walaupun pemerintah Provinsi yang membuatnya, namun dalam tataran pelaksanaannya,

Pemda Kabupaten/Kota wajib menjalankan dan merespon setiap pengaduan masyarakat sesuai prosedur dan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.

Hal itu  sejalan dengan perpres 95 tahun 2018 tentang sisitem pemerintahan berbasis elektronik, yang antara lain mengatur bahwa aplikasi umum yang terkait layanan publik, termasuk NTB Care yang dibuat pemerintah Provinsi NTB ini, wajib dilaksanakan pemerintah di bawahnya.

Jadi Pemda Kabupaten/Kota tidak perlu lagi membuat aplikasi baru yang sama, tetapi cukup melaksanakannya saja. Dan terpenting dalam manangani pengaduan masyarakat, OPD terkait responsif untuk mengatasi permasalahan tersebut, terangnya.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H. menegaskan, aplikasi NTB Care ini merupakan wujud komitmen  membuka ruang interaksi dan dialog yang seluas- luasnya kepada masyarakat.

Dan masyarakat bisa menyampaikan keluh kesah maupun pengaduan dan gagasan-gagasan kreatif, bagaimana rumah besar NTB ini dapat kita rawat dan bangun bersama menuju Gemilang.

Mantan Irbansus Inspektorat NTB itu juga menjelaskan Gubernur/Wakil Gubernur dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, menjalankan dua peran yang sangat strategis.

Yakni, pertama sebagai koordinator penyelenggaraan pembangunan di daerah. Dan kedua, menjalankan fungsi pengawasan  terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk penyelenggaraan layanan publik.

Jadi apikasi NTB Care merupakan salah satu media bagi pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan, layanan publik sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah sudah tertunaikan dengan baik.

Dengar cara mendengar keluh-kesah dan beragam masukan dari masyarakat di seluruh pelosok daerah, maka pemda akan memiliki gambaran untuk mengevaluasi progra-programnya agar menyentuh kemanfaatan kepada masyarakat.

Sejak dilaunching pada akhir Oktober 2018 lalu, admin NTB di Diskominfotik Provinsi NTB telah menerima lebih dari 750 pengaduan dan keluh kesah dari masyarakat kepada perangkat daerah yang berada di provinsi, kabupaten maupun kota di NTB.

AYA/Hms NTB




Aplikasi SLRT, Mengefektifkan Pantauan Program  Penanggulangan Kemiskinan

SLRT adalah sebuah aplikasi dalam teknologi digital yang dibuat untuk membantu menyajikan data dan informasi yang valid tentang  berbagai kebutuhan masyarakat miskin

MATARAM.lombokjournal.com  — Program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diluncurkan ke masyarakat, khususnya desa, harus dapat dipantau progress dan efektivitas pelaksanaannya .

“Program-program tersebut, harus dapat dipantau progress dan efektivitas pelaksanaannya, melalui suatu  Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), “ ujar Kepala Bappeda Provinsi NTB, Weda Magma Ardi , pada pembukaan rapat evaluasi SLRT di Mataram Senin (01/07) 2019.

Menurutnya, ada banyak program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), JKN/KIS dan BPJS. Ada juga bantuan beras untuk keluarga prasejahtera (Rastra), beras miskin (Raskin),  beasiswa pendidikan untuk siswa miskin.

Selain itu ada program Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga pada bantuan modal usaha untuk UMKN, KUR, KUBE, Alokasi Dana Desa dan dana Desa serta program jaminan sosial dan pemberdayaan lainnya.

Weda Magma Ardi menjelaskan, SLRT adalah sebuah aplikasi dalam teknologi digital yang dibuat untuk membantu menyajikan data dan informasi yang valid tentang  berbagai kebutuhan masyarakat miskin.

Juga untuk memantau  keluhan dan progres penanganannya, sehingga program-program tersebut efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kini terus mendorong Kabupaten/kota se-NTB untuk menerapkan  SLRT. Di antaranya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Sistem atau aplikasi itu, kata Ardi, mampu membantu mengintergritasikan data masyarakat miskin sebagai keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), dengan program jaminan sosial seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Serta  penerima bantuan Beras Miskin (Raskin).

Kepala Bidang Pembangunan Sosial Bappeda NTB, Lalu Hasbul Wadi menambahkan,  penerapan SLRT di NTB memang belum merata di seluruh Kabupaten/Kota.  Sebab sejumlah keterbatasan yang masih menjadi kendala.

Antara lain SDM dan keterbatasan fiskal  di masing-masing daerah, menyebabkan APBD-nya lebih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak.

Sehingga subsidi dan intervensi pendanaan dari Pemerintah pusat maupun Provinsi masih sangat dibutuhkan, terang Hasbul Wadi.

Karenanya, sejak akhir tahun 2016, Pemerintah Provinsi NTB  telah meluncurkan dukungan dana hibah sebesar 2.950 Milyar. Serta telah membentuk sekretariat SLRT dan tim fasilitator di setiap desa desa guna mempermudah verifikasi data kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan misi NTB Sejahtera dan Mandiri melalui program pengentasan kemiskinan dari Desa.

Di dalam RPJMD NTB tahun 2019-2023, telah ditetapkan sejumlah program  berbasis pemberdayaan ekonomi pedesaan, melalui perangkat daerah terkait sebagai pembina atau fasilitator.

Di iantaranya adalah program unggulan pengembangan usaha ekonomi produktif desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Mandiri. Difasilitasi dan dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan desa dan catatan sipil Provinsi NTB.

Melalui Badan Usaha Desa itu, berbagai potensi ekonomi produktif desa, diharapkan dapat digarap secara maksimal. Sehingga dapat memberika nilai tambah ekonomi dalam menopang kesejahtraan masyarakat.

Misalnya Bumdes Pringgasela yang kini  menangani pemasaran dan prouksi usaha kerajinan tenun rakyat yang banyak diminati para tamu, baik domistik maupun mancanegara.

Demikian juga disektor pariwisata, NTB yang telah ditetapkan sebagai destinasi unggulan nasional, dan telah dikenal sebagai the best halal  tourism dunia.

Selain mengoptimalkan pengelolaan 10 destinasi dan obyek- obyek yang sudah cukup dikenal selama ini, seperti pantai kuta di KEK Mandalika, Suranadi -Narmada, kawasan tiga gili, senggigi, pulau moyo di Sumbawa dan obyek-obyek lainnya.

Kini dan ke depan Pemda NTB dengan melibatkan stakeholder terkait lainnya, juga terus melebarkan sayap, dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata  pada  99 Desa wisata di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB.

Dengan mengefektifkan pelaksanaan berbagai program unggulan berbasis pedesaan tersebut, diharapkan secara bertahap upaya pemerintah Provinsi NTB untuk mengikis kemiskinan dari desa akan dapat di W

AYA/Hms NTB




Kesepakatan Bersama Pemerintah Northern Territory, ASN NTB Bisa Kursus Gratis di Darwin

Melalui kesepakatan kerjasama ini, pemerintah NT bersedia memberi akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB mengikuti kursus singkat di Darwin, Australia

lombokjournal.com —

DARWIN  ;  Setelah meninjau strategi tanggap bencana dan kawasan peternakan, rangkaian lawatan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Australia belum tuntas.

Hari Rabu, (26/06) 2019, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini sukses mengantongi kesepakatan bersama pemerintah Northern Territory, Australia.

Dalam rangkaian lawatannya hari ini, Gubernur NTB bertemu dengan Gubernur Northern Territory, Hon Vicky O’ Halloran.

Pertemuan itu digelar guna mewujudkan kerjasama sister province antara NTB dan NT, Australia. Dengan terjalinnya kerjasama sister province, berbagai kemudahan dan manfaat bisa dirasakan nantinya.

“Dengan menjadikan NTB Sister Province dengan NT Australia akan banyak kerjasama dan kegiatan bersama ke depan,” ujar Doktor Zul.

Agenda berlanjut ke pertemuan dengan anggota Parlemen Australia. Pertemuan ini dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama pendidikan dengan Chairman dan CEO Australian Skill Institute, Kathryn Stenson yang mewakili Pemerintah Australia.

Melalui kesepakatan kerjasama ini, pemerintah NT bersedia memberi akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB mengikuti kursus singkat di Darwin, Australia.

Kesepakatan ini akan direalisasikan dalam waktu dekat. Rencananya, mulai tanggal 8 Juli 2019, rombongan pertama ASN peserta kursus singkat akan berangkat ke Darwin. Biayanya ditanggung oleh pihak Northern Territory, Australia.

Gubernur menegaskan, kesempatan semacam ini akan membawa banyak manfaat bagi para ASN lingkup Pemprov NTB. Tidak hanya sebatas peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan.

Lebih jauh, pengalaman mengikuti program ke luar negeri dan berinteraksi dengan orang dari negara yang berbeda bisa memperluas jaringan para ASN tersebut.

Sebagai tokoh yang pernah menimba ilmu di berbagai kampus terkemuka di luar negeri, Doktor Zul merasakan betul bagaimana dampak yang dirasakan seseorang saat ia berinteraksi dengan orang-orang dari belahan dunia yang berbeda-beda.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur menegaskan, saat berada di luar negeri seseorang akan merasakan semangat nasionalisme yang lebih kuat ketimbang saat berada di negeri sendiri.

Itu adalah nilai tambah tersendiri, selain keuntungan berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, teman dan sahabat dari luar negeri.

Bagi Gubernur Zul, peningkatan kualitas ASN adalah hal mutlak untuk membentuk tatanan birokrasi yang profesional. Dengan demikian, birokrasi di NTB diharapkan  siap untuk menghadapi dinamika dunia yang setiap saat terus berubah dan melahirkan hal-hal baru.

Yang terpenting, dengan bertambahnya pengalaman, ilmu dan keterampilan, ASN juga semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat NTB.

“Mudah-mudahan ASN kita tambah semangat demi berkhidmat maksimal pada masyarakat NTB,” kata Doktor Zul.

AYA  (*)

 




Kunjungi Northern Territory, Gubernur Zulkieflimansyah Siapkan Kebijakan Menghadapi Bencana

Agenda lawatan ke Northern Territory itu dimanfaatkan pula untuk meminta dukungan agar pemerintah setempat bisa memberikan edukasi dan pelatihan menghadapi bencana

lombokjournal.com —

DARWIN  ;  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Senin (24/06) 2019, memenuhi undangan Pemerintah Northern Territory (NT), Australia. Kunjungan ini guna melihat kesiapan pemerintah setempat dalam menghadapi berbagai bencana.

Gubernur diagendakan akan berada di Australia hingga Jumat, 28 Juni 2019 mendatang.

Di hari pertama kunjungannya, Gubernur berkunjung dan menggelar pertemuan di National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin.

Doktor Zul pun menerangkan makna kunjungannya kali ini. Menurutnya Northern Territory merupakan salah satu daerah yang menjadi tetangga terdekat kita. Penerbangan Lombok-Darwin hanya memakan waktu sekitar satu setengah jam saja.

Menurut Doktor Zul, agenda kunjungan ini memiliki makna penting sebagai sebuah proses pembelajaran mengenai kebijakan mitigasi bencana.

Sebagai daerah yang rawan gempa, NTB membutuhkan kebijakan mitigasi bencana yang andal. Berkunjung ke Northern Territory, menurut Doktor Zul, telah memberikan gambaran mengenai berbagai pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana.

“Mereka sadar kawasan ASEAN sangat rawan bencana. Karenanya Australia menempatkan badan bencananya di Darwin yang sangat dekat dengan negara-negara ASEAN sebagai bentuk persiapan mereka kalau ada bencana di Australia dan negara-negara tetangganya,” ujar Gubernur.

Di National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, Gubernur mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan penanganan bencana benar-benar telah dipersiapkan.

Berbagai kebutuhan warga di saat bencana, telah dipersiapkan. Nantinya, pasokan kebutuhan ini siap didistribusikan jika sewaktu-waktu bencana datang.

Gubernur juga melihat sendiri bagaimana makanan-makanan siap konsumsi telah disiapkan untuk tim dan warga dalam kondisi darurat bencana.

Tidak hanya makanan, berbagai kebutuhan lain seperti tenda berbagai ukuran, obat-obatan, selimut dan kebutuhan lainnya sudah tersedia. Bahkan, kebutuhan seperti boneka untuk anak-anak kecil di daerah bencana juga sudah ada.

“Lengkap banget dan sudah ready dari sekarang. Jadi kalau ada bencana mereka sudah sangat siap,” tegas Gubernur.

Bagi Gubernur, kesiapan semacam ini tentu menjadi hal yang harus diadaptasi di daerah NTB yang juga merupakan daerah rawan bencana.

Karenanya, agenda lawatan ke Northern Territory itu dimanfaatkan pula untuk meminta dukungan agar pemerintah setempat bisa memberikan edukasi dan pelatihan menghadapi bencana.

“Mereka akan dengan senang hati untuk melatih orang-orang kita di Darwin untuk sigap dan siaga bencana. Atau melatih orang-orang kita dalam jumlah lebih banyak di NTB,” pungkasnya.

Selain mengunjungi National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini juga menggelar kunjungan kehormatan ke Konsulat Jenderal RI di Darwin, Dicky D. Soerjanatamihardja.

Lalu, berlanjut dengan agenda kunjungan serta pertemuan dengan jajaran civitas academica Charles Darwin University.

“Konjen Indonesia akan membantu untuk membuka akses pendidikan dan training di NT. Juga memberikan pelatihan agar anak-anak muda NTB bisa bekerja di NT,” sebutnya. Sementara, dari kunjungannya ke Charles Darwin University, Doktor Zul juga mengabarkan bahwa perguruan tinggi terkemuka itu membuka kesempatan bekerjasama dengan NTB. “Mereka memperlihatkan apa-apa saja yang mereka bisa lakukan untuk NTB,” tandasnya.

AYA/Hms NTB




Gubernur Zul Hadiahkan Umroh Gratis Untuk Pak Dahlan, Tenaga Harian Lepas

Pak Lalu Dahlan yang telah mengabdikan dirinya sejak tahun 1981 menjadi tukang kebun, cleaning service dan pelayan, mengaku terharu bahkan meneteskan air mata

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Zulkieflimansyah, S. E., M. Sc memberikan hadiah Umroh gratis kepada salah satu Tenaga Harian Lepas yang bertugas di  lingkungan Sekretariat Derah  Provinsi NTB, saat acara Halal Bihalal di Halaman Biro Umum Setda Provinsi NTB, Jum’at (21/06) 2019.

Dalam acara yang juga dirangkaikan dengan peresmian Koperasi Serba Usaha Gumi Gora Gemilang NTB ini,  Gubernur NTB tak berbicara panjang lebar.

Beberapa pesan moral untuk saling menghargai, saling mengikat kebersamaan dan memanfaatkan hidup dengan sesuatu yang bernilai, disampaikan dengan lugas dan penuh keakraban.

“Ingat masa luang sebelum masa sempit dan manfaatkan hidup sebelum masa mati,” pesan Gubernur Zul.

Ditengah sambutannya, Doktor Zul memanggil salah satu THL yang dianggap paling senior, yakni Pak Dahlan, untuk maju dan berdiri tepat disampingnya.

Kebersamaan itulah yang dimanfaatkan Doktor Zul, untuk secara langsung memberikan hadiah umroh dan kesitimewaan untuk memilih pasangan umroh bagi pak dahlan, bagi yang akan menemaninya beribadah.

“Jangan meremehkan orang diam di sekitar kita, karena di balik diamnya, mereka punya cerita,” ujar Zul menutup sambutannya.

Sementara itu, Pak Lalu Dahlan yang telah mengabdikan dirinya sejak tahun 1981 menjadi tukang kebun, cleaning service dan pelayan, mengaku terharu bahkan meneteskan air mata. Sebab, sejak Gubernur pertama hingga Gubernur yang saat ini menjabat, ia belum pernah mendapat hadiah atau penghargaan sebesar ini.

“Tadi waktu saya dipanggil, saya kaget saya kira bukan saya yang dipanggil oleh Pak Gubernur. Mendengar dapat hadiah umroh saya langsung menangis terharu,” ungkap pria kelahiran 05 Februari 1945

Bukan hanya ia sendiri yang merasakan sedih, haru dan bahagia, bahkan anak, istri, cucu dan seluruh keluarganya juga merasa terharu ketika menceritakan Ia memperoleh hadiah umroh dari Gubernur NTB.

“Terimakasih kepada Bapak Gubernur, kami doakan pak Gubernur beserta keluarga diberikan kesehatan untuk melayani dan menebar senyum kepada masyarakat NTB,” tutupnya

Setelah acara berlangsung Doktor Zul juga memanfaatkan kesempatan untuk berdialog langsung dan bersilaturrahmi langsung dengan stafnya di Bagian Arsip dan Klinik Setda sebagai bagian dari Biro Umum.

AYA/Hms NTB