Nelayan ingin agar pimpinan dan para pemangku kepentingan datang serta mendengar keluhan mereka. Lalu, menghadirkan solusi-solusi sederhana untuk mereka

SELONG.lombokjournal.com —  Berdialog dengan para nelayan, membuat  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bisa menyaksikan sendiri budidaya lobster dengan keramba-keramba yang berada di tengah laut.

Selain itu, menyapa dan berinteraksi dengan nelayan di Telong Elong, Lombok Timur, Selasa (30/7), Gubernur Zul  bisa langsung mendengar keluhan mereka.

Dan dari dialog itu, Pemprov NTB bisa memberi solusi kebijakan yang tepat sasaran.

Dari pertemuan dengan nelayan di Telong Elong, Lombok Timur, gubernur langsung melihat potensi lautnya, dan mendapatkan gambaran yang lebih jernih mengenai sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan.

“Nelayan kita punya harapan yang sederhana dan tidak muluk-muluk,” kata Gubernur Zul.

Nelayan ingin agar pimpinan dan para pemangku kepentingan datang serta mendengar keluhan mereka. Lalu, menghadirkan solusi-solusi sederhana untuk mereka.

Doktor Zul menambahkan, dengan melihat langsung aktivitas nelayan di lapangan, ada banyak perspektif lain yang ditemukan.

“Memang banyak bedanya dengan cerita-cerita yang sering disampaikan di kantor-kantor kami,” ujarnya.

Tahun ini, Pemprov menyiapkan anggaran sekitar Rp236,76 miliar untuk 13 program pengentasan kemiskinan. Dari anggaran tersebut, nelayan juga mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan.

Untuk nelayan, Pemprov NTB menyiapkan program budidaya udang/motorisasi nelayan yang akan mendapat alokasi Rp3,2 miliar.

Pemprov NTB akan memberikan dukungan kebijakan untuk budidaya udang bagi nelayan miskin di halaman rumah mereka.

Selain Pemprov NTB, pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota di NTB juga telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Baru-baru ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui UPTnya, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) juga telah menggelar kegiatan pelatihan bagi istri nelayan.

Pelatihan ini bekerjasama dengan Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP). Puluhan istri nelayan di Pantai Tanjung Karang Mataram, dilatih mengolah hasil tangkapan agar bisa memiliki nilai tambah.

Kebijakan peningkatan nilai tambah melalui terbangunnya industri rumahan, merupakan salah satu agenda kebijakan NTB Gemilang yang terus.

AYA/HmsNTB  (*)

Hinca berterimakasih pada TGB yang membesarkan partai saat masih di Demokrat

 MATARAM.lombokjournal.com — Dari hasil pemilu legislatif 2019 di NTB, perolehan kursi Partai Demokrat tetap bertahan meski sudah ditinggalkan TGH M Zainul Majdi atan Tuan Guru Bajang (TGB).

Karena itu, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam rangka konsolidasi kader Demokrat NTB, Sabtu ( 27/07) 2019, tetap mengungkapan optimismenya.

Dalam pertemuan dengan kader seluruh NTB, Hinca mengkondisikan kesiapan kader menghadapi Pilkada NTB 2020. Tekadnya, Hinca Panjaitan meyakinkan, Partai berlambang bintang mercy tersebut akan sukses, meskipun tanpa sosok TGB.

“Bagaimana Demokrat, dengan atau tanpa beliau (TGB), Anda sudah lihat sendiri. Sekalipun di provinsi turun satu dari delapan (kursi) menjadi tujuh, tapi di kabupaten/kota dari 39 menjadi 40. Apakah partai ini mati, tidak, karena itu kekuatan di Demokrat bukan pada perorangan, tapi pada soliditas kader,” ujarnya Hinca di Senggigi, Lombok Barat.

Namun ia berterimakasih pada TGB yang t membesarkan partai saat masih di Demokrat.

“Kami sudah selalu katakan terimakasih kepada TGB yang sudah bersama dengan kami, sekarang sudah tidak bersama dengan kami. Kami doakan supaya dia sukses di tempat dan jalan politik yang dipilihnya,” tuturnya.

AYA

Yang harus diperhatikan, yaitu kebersihan jalur yang akan dilewati  para peserta, mulai dari bandara sampai ke hotel atau lokasi acara

MATARAM.lombokjournal.com —  Persiapan pelaksanaan agenda Asia Pacific Geoparks Network (APGN) Symposium 2019 di Lombok terus dimatangkan.

Asdep Menko Maritim, Kadis Pariwisata NTB, Kepala Bappeda NTB, dan seluruh perwakilan OPD dan pihak terkait, hadir dalam  rapat persiapan APGN, Rabu (24/07) 2019 di ruang rapat Bappeda NTB.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, rapat ini merupakan tindaklanjut dari berbagai persiapan yang telah dilaksanakan oleh panitia APGN 2019.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi selaku Wakil Ketua Panitia APGN 2019.

Asdep Kemenko Maritim mengatakan, semua pihak diharapkan agar bersungguh-sungguh dalam penyiapan kegiatan. Dikataannya, agar dibuat matrik detil progress untuk setiap tahapan kegiatan, dari persiapan sampai dengan kepulangan peserta.

“Dalam matrik tersebut paling tidak berisi progress, PIC, PJ, target waktu, pembiayaan, komitmen dan solusi. Maksimal satu bulan sebelum kegiatan dimulai yaitu tanggal 31 Agustus 2019,” katanya.

Yang tak kalah penting,kata Asdep, yaitu agar diupayakan sImposium ini bersifat paperless dan mendukung program NTB Zero Waste.

Hal lain yang harus diperhatikan, yaitu kebersihan jalur yang akan dilewati oleh para peserta, mulai dari bandara sampai ke hotel atau lokasi acara.

“Informasinya, Menko Maritim akan hadir dan membuka Simposium APGN 2019 ini,” tambah Asdep.

Kesiapan pendukung agenda

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Lalu M Faozal mengatakan, SDM pendukung agenda ini sudah siap mulai dari Poltekpar, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), ditambah dengan para relawan , LO, serta para penerjemah bahasa.

Akomodasi sudah disiapkan datanya dan dikoordinasikan ke hotel-hotel di sekitar Lombok Raya dan di wilayah Senggigi.

“Setiap hotel kami minta untuk berpartisipasi melalui branding di hotelnya masing-masing,” kata Faozal.

Terkait dengan sponsorship kegiatan APGN 2019, sudah dilakukan koordinasi dengan lima BUMN/BUMD di NTB dan akan dibantu publikasi berupa  banner dan lain lain. Branding mobil serta publikasi materi juga sudah disiapkan.

Masalah kebersihan menjadi salah satu poin penting dalam rapat persiapan tersebut.

Untuk mengatasi masalah sampah di daerah ini, terutama selama pelaksanaan acara APGN, akan dilibatkan seluruh pihak, termasuk TNI dan pemerintah kabupaten/kota  setempat serta pengelola jalan.

“Satu minggu sebelum kegiatan dimulai akan dilaksanakan pembersihan massal dengan melibatkan seluruh pihak,”katanya.

Berdasarkan koordinasi dengan Pemkot Mataram, kegiatan APGN akan dirangkaikan dengan kegiatan HUT Kota Mataram.

“Terkait dengan sarpras, sedang diselesaikan terutama terkait dengan fasilitas toilet. Kebersihannya akan dikomunikasikan dengan pengelola wilayah setempat.Minggu depan kita akan gelar TFG dan atau High Level Meeting,” tambah Faozal.

Kementerian Koordinator Maritim, akan diupayakan menghadirkan lima orang menteri serta akan diatur pembagian perannya masing- masing.

Akan diupayakan kehadiran pihak Kementerian Pariwisata atau deputi nya sebagai Observer pada UGG Council.

Najamuddin Amy mengatakan, dalam rapat tersebut hal-hal teknis lain juga ikut dibahas dengan cukup detil. Misalnya perlu diperjelas event organize (EO) pelaksana opening ceremony acara.

Begitu pula dengan agenda gala dinner untuk para peserta, geo fair dan UMKM Expo.

“Pada    H-2 minggu, agar disampaikan daftar nama peserta yang masuk. Terkait UGG Council, agar dibuatkan Surat ke Menpar terkait dengan biaya UGG Council, 1.000 suvenir dan 15 panel interpretasi,” katanya.

Direktur RSU Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di kabupaten/lota untuk mensukseskan agenda internasional ini.

“Namun mohon diperjelas terkait dengan dukungan pembiayaan untuk operasionalnya,” ujarnya.

Dari Disperindag NTB sudah dilakukan koordinasi secara intensif. Paper bag untuk para peserta APGN akan disiapkan oleh panitia.

OPD lain seperti Dinas Dikbud, Dinas LHK, Diskominfotik NTB serta mitra kerja lain seperti WWF Nusa Tenggara, dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) memiliki komitmen dan kontribusi untuk mensukseskan agenda APGN 2019 di Lombok.

Misalnya, Diskominfotik NTB sedang melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan seluler Telkomsel terkait dengan blank spot, terutama di site field trip.

Diskominfotik bersama Humas Protokol NTB juga siap mengisi dan mengendalikan media center dengan tujuan informasi kegiatan ini mampu terpublikasi dengan maksimal.

AYA/HmsNTB

Di sektor pelayanan publiK, Pemprov NTB  membuka akses publik untuk mengadukan berbagai persoalan yang dihadapinya

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri malam penganugerahan Indonesia’s Attractiveness Award yang dimenangkan Provinsi NTB, di Jakarta, Selasa (23/07) 2019.

Penghargaan ini diberikan kepada daerah dengan daya tarik di bidang investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM menjelaskan, Provinsi NTB telah ditetapkan sebagai pemenang Gold Katagori Provinsi Sedang Pelayanan Publik Indonesia’s Attractiveness Award 2019.

Indonesia’s Attractiveness Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Tempo Media Group yang bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. Pemenang penghargaan ditentukan setelah melalui riset dengan melibatkan investor dan publik.

Proses penentuan pemenang dilakukan serangkaian tahap. Mulai dari penyaringan dan pengolahan data, melakukan survei serta verifikasi data, hingga tahap penjurian dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2019. Dalam proses ini, NTB akhirnya terpilih dari 56 nominator kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia’s Attractiveness Award 2019, Y Tomi Aryanto menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi NTB telah melakukan serangkaian terobosan yang menggembirakan. Khususnya, di bidang investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata.

Dikonfirmasi usai menerima Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengutarakan bagaimana NTB terus berbenah di banyak lini.

Salah satunya, di sektor pelayanan publik. Perbaikan pelayanan publik dilakukan dengan membuka akses publik untuk mengadukan berbagai persoalan yang dihadapinya.

Untuk memudahkan proses ini, warga dapat menggunakan aplikasi NTB Care. Aplikasi ini memungkinkan warga mengadukan persoalannya dan langsung dapat ditanggapi ataupun ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Dengan NTB Care, kita memastikan masyarakat merasakan kehadiran pemimpin dan aparatur negara di dalam masyaraka,” ujar Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini.

Dikatakannya, masyarakat bisa menyampaikan apa yang dikeluhkan memang harus didengar dan segera direspon. Dalam berbagai kesempatan juga terus mendorong agar para pelaku usaha bisa merasakan kenyamanan berusaha di daerah ini.

Gubernur telah memberikan garansi bahwa seluruh perizinan usaha di wilayah kewenangan Pemprov NTB harus tuntas dalam sepekan. Dan ditegaskannnya kesiapannya memberikan jalan keluar jika pelaku usaha menemukan kendala di luar proses perizinan.

Ia kerap meluangkan waktu langsung mendampingi sendiri para pelaku usaha yang ingin mengunjungi NTB.

Menurutnya, upaya semacam itu ditempuhnya untuk menanamkan keyakinan kepada para pelaku usaha, NTB adalah daerah yang bersahabat bagi investasi. NTB, adalah sebuah keluarga besar yang siap hidup bersama komunitas bisnis.

“Karena dalam ekonomi modern merekalah yang membuka kesempatan pekerjaan, menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan dan lain-lain,” ujarnya.

Dengan pola pikir yang demikian, mulai gubernur, camat, bupati kepala dinas dan lain-lain harus mendudukkan kembali tugas dan fungsi mereka.

“Kesediaan menjadi pejabat publik itu adalah kerendahan hati dan kerelaan untuk berkorban lebih banyak, kemudian melayani dan lain sebagainya,” ujarnya.

Kemudahan proses perizinan

Ketua Komisi Ekonomi DPRD NTB, Dr. M. Firmansyah dalam sebuah opininya juga mengutarakan pentingnya memberikan kemudahan dalam proses izin investasi.

“Perizinan yang lama dan berbelit-belit memang salah satu penghambat daya saing ekonomi nasional dan daerah. Sehingga, mempercepat izin investasi merupakan program pemerintah dari pusat sampai daerah dan menjadi keniscayaan era industri 4.0 saat ini,” ujarnya.

Firmansyah menegaskan, jalan mempercepat izin bukan dengan memangkas prosedur penilaian calon investor. Melainkan, menambah tenaga (petugas) yang bekerja di bidang perizinan itu.

Selain kemudahan untuk investor asing dan luar daerah, Firmansyah juga mengingatkan perlunya pemerintah daerah lebih sering duduk satu meja dengan pengusaha lokal. Terutama pengusaha berskala menengah dan atas.

Pemerintah daerah bisa memaparkan pintu-pintu untuk dimasuki pengusaha lokal. Sementara, pengusaha lokal memaparkan pengalaman dan rencana kerja untuk membangun investasi daerah.

Ketika nilai investasi-nya cukup besar, pengusaha lokal dapat membentuk konsorsium sehingga cukup modal untuk itu.

“Atau dengan pola lain misalnya perusahaan daerah menggandeng perusahaan luar daerah untuk bekerja sama dengan pola Business to Business (B to B) di antara mereka,” sarannya.

AYA/HmsNTB (*)

Dengan data tersinkronisasi dan terintegrasi, mempermudah kerja pemerintah mejalankan sebuah program

MATARAM.lombokjournal.com  —  Program-program pembangunan untuk NTB Gemilang, akan sukses jika didukung data statistik sektoral yang akurat

Hal itu dikatakan ungkap  Plt. Kepala Dinas Komonikasi Informatika dan Statistik NTB, I Gede Putu Aryadi S. Sos, MH, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik Sektoral, di Golden Palace Mataram, Selasa (23/07) 2019.

NTB Satu Data Satu Peta tak hanya mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani. Tetapi juga dapat mendukung percepatan pembangunan sebuah daerah.

Jika mau berhasil dan sukses, maka kuasailah data dan informasi.

Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik Sektoral itu diikuti para Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Kabupaten/Kota, dan para pejabat Forum Data NTB,

Gede menjelaskan, dengan data yang tersinkronisasi dan terintegrasi dengan baik di setiap jenjang pemerintahan, maka akan mempermudah kerja pemerintah dalam mejalankan sebuah program.

Sebagai contoh dalam menuntaskan kemiskinan, tanpa adanya data yang valid mengenai jumlah warga miskin, program pengentasan kemiskinan bisa jadi salah sasaran.

Di lain sisi, jika data sektoral mengenai potensi di sebuah daerah dapat tersedia dengan baik, maka akan semakin membuka peluang NTB untuk menjadi daerah ramah investor.

Diskominfotik NTB meminta kerjasama seluruh Perangkat Daerah se-Provinsi NTB yang hadir dalam rakor tersebut untuk memantapkan NTB Satu Data Satu Peta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, NTB Suntono, SE, M.Si., yang mengisi Rakor tersebut juga menjelaskan, dengan tersedianya data yang akurat bisa membantu pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dengan tepat.

Data juga dapat menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan di masa yang akan datang. Karena itu, BPS NTB terus berupaya untuk memberikan pelatihan kepada setiap perangkat daerah, agar dapat menyuguhkan data sektoral yang  tersinkronisasi dan terintegrasi dengan baik.

“Harapan kita ke depan, dengan diadakannya rakori seperti ini data yang tidak sinkron bisa kita sinkronkan, data yang belum terintegrasi bisa kita intergrasikan,” tutur Suntono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPS di Sulawesi Barat dan Kabupaten Mauke, Papua.

Hingga saat ini jumlah dataset yang tersedia pada portal satu data NTB, sebanyak 1.467, terdiri dari 886 dataset statistik sosial, 350 dataset ekonomi dan 231 dataset infrastruktur.

AYA

Sebelumnya TGB meraih penghargaan tertinggi dari Presiden Indonesia yaitu Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Keenam Indonesia H Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2012 silam

lombokjournal.com —

JAKARTA ;  HM Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) merupakan satu-satunya gubernur penerima penghargaan dari Presiden Indonesia Joko Widodo.

TGB, Gubernur NTB Periode 2008-2018, meraih tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Penyerahan tanda kehormatan diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (17/07).

“Penghargaaan ini atas upaya, inisiatif, dan pengaturan di daerah,” kata Wapres Jusuf Kalla.

Penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha lainnya adalah Bupati Bintan, Bupati Gianyar, Bupati Pohuwato, Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Cimahi, Wali Kota Denpasar, dan Wali Kota Madiun.

Wapres JK mengatakan, tanpa gubernur, bupati, dan wali kota yang baik maka program dari pemerintah pusat tak bisa berjalan maksimal. Penghargaan ini bentuk apresiasi. Usaha pemerintah daerah tentu ada bagian penting dari peran kepala daerah.

“Kemajuan itu bisa digerakkan oleh pemerintah daerah,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan, Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dirangkai dengan penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnanugraha. Delapan kepala daerah penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha memiliki kinerja terbaik.

“Berturut-turut berkinerja terbaik. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi supaya kepala daerah berinovasi lebih baik,” kata Mendagri..

Dikatakan, sesuai arahan presiden dan wakil presiden kunci efektifitas dan efisian adalah hubungan yang baik antara pusat dan daerah.

“Ini menjadi motivasi kepala daerah dan kepala daerah bisa meningkatkan kinerja dalam otonomi daerah,” tegasnya.

Sebelumnya TGB meraih penghargaan tertinggi dari Presiden Indonesia yaitu Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Keenam Indonesia H Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2012 silam.

Penghargaan diberikan atas prestasi menonjol dalam pembangunan daerah saat memimpin NTB.

Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden Indonesia dalam pengelolaan manajemen pemerintahan.

AYA

Didu berharap posisi Sekda NTB mendatang, bukan hanya dua nama yang mengemuka, yaitu Iswandi dan Ridwansyah

MATARAM.lombokjournal.com – Direktur Lembaga Kajian Publik M16, Bambang Mei Finarwanto, menyoroti jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB.

Saat ini posisi Sekda Provinsi NTB diisi oleh penjabat sekda yaitu H Iswandi, yang diprediksi akhirnya menjadi definitif setelah nanti mengikuti pansel dan diajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam pandangan Didu, sapaan akrab Bambang Mei, perlu diingatkan soal regenerasi birokrasi. Memaksakan kehendak untuk satu nama mengisi Sekda, bisa melukai birokrat yang telah bersungguh-sungguh mewujudkan NTB Gemilang.

ASN di Pemprov NTB butuh Sekda yang cermat, merangkul, dan penyambung komunikasi yang bagus antara Kepala Daerah dengan para ASN. Para birokrat tentu nyaman dengan Sekda yang egaliter.

“Jangan sampai senyum aja susah. Mukanya kelihatan ingin marah, ini Sekda atau monster,” sindir Didu, Minggu (13/07).sambil tertawa.

Karena itu ia berharap posisi Sekda NTB mendatang, bukan hanya dua nama yang mengemuka, yaitu Iswandi dan Ridwansyah.

Didu menyayangkan kalau hanya dua nama itu wacana yang dibangun di publik. Sebab ia melihat pejabat di Pemprov NTB yang memiliki track record bagus,  bukan hanya mereka berdua.

Wacana publik yang dilempar, diakui Didu terlalu sempit. Membatasi ruang dan harapan para pejabat yang ingin bertarung merebut kursi Sekda. Iswandi dan Ridwansyah seolah-olah dua calon kuat yang akan mengisi posisi ini.

“Tidak bagus, tidak sehat itu. Kita bedah sama-sama saja, NTB Gemilang butuh sekda seperti apa?,” tanya Didu.

Menurutnya, ada tarik-menarik yang begitu kuat untuk posisi Sekda Provinsi NTB. Tentu saja Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah akan bersikap profesional untuk mengisi posisi ini.

Idealnya dari hasil pansel nilai tertinggi dibawa ke menteri. Nah, pada momentum ini biasa ada campur tangan kepala daerah, ada yang dipasang. Sebaiknya tidak perlu diintervensi, biarkan saja sesuai hasil pansel itu dibawa ke menteri, bertarung bebas, ungkapnya.

Nama-nama potensial

Didu mendapat informasi dan catatan kalau ada nama-nama lain yang begitu potensial di Pemprov NTB.

Nama yang dimaksud di antaranya, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim.Sebelum menjadi inspektur pernah menduduki posisi Plt Bupati Lombok Tengah, serta menjadi Kasat Pol PP Prov NTB. Ia dikenal cukup cermat dalam memahami mekanisme dan penganggaran dalam birokrasi.

Selain itu ada Lalu Gita Aryadi yang sudah malang-melintang mengisi sejumlah posisi strategis di birokrasi. Berikutnya Lalu Bayu Windia, birokrat yang selama ini dikenal bekerja dalam sunyi.

Assisten I Baiq Eva Nurcahya, sempat menjadi pelaksana tugas Sekda, dikenal cermat dan bukan ASN yang bermasalah.

Termasuk juga Kepala Dikpora Hj Husnanidiaty Nurdin, salah satu kepala dinas yang sukses mengawal nama NTB melalui atlet berprestasi nasional.

“Tentu masih ada nama-nama lain. Intinya Pemprov NTB tak kekurangan orang untuk mengisi calon Sekda,” tegasnya.

Membuka pandangan dan wacana yang luas, M16 berencana menggelar diskusi publik mengenai calon Sekda Provinsi NTB. Menghadirkan berbagai elemen yang memiliki kompetensi dan pemahaman mengenai struktur birokrasi.

“Supaya jelas, siapa dan bagaimana Sekda itu. Mari kita  diskusikan Sekda NTB ke depan dengan  riang gembira dan terbuka,” tegas Didu.

Me

Dari Mataram ada 3 laporan tentang sampah, namun sudah ditangani oleh pemkot. Dan 2 laporan dari Lombok Barat terkait pipa PDAM yang bocor, juga sudah ditangani

MATARAM.lombokjournal.com – Pengaduan masyarakat yang disampaikan lewat Aplikasi NTB Care masuk dari berbagai pelosok Nusa Tenggara Barat.

Selama dua pekan terakhir dari 01 hingga-13 Juli 2019, 28 pengaduan warga itu mengeluhkan realisasi  Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) oleh pelaksana dan fasilitator.

Keluhan itu berasal dari 4 warga asal Kabupaten Lombok Utaran Lombok Barat, yang  mengeluhkan kualitas pembangunan RTG. Yakni masalah material/bahan bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sesuai anggaran yang diberikan pemerintah.

Warga minta agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat oleh instansi yang terkait.

“Masalah ini sudah menjadi atensi  jajaran BPPBD,” kata Plt Kepala Dinas Kominfotik, GP Aryadi, S.Sos, Sabtu (13/07) 2019 yang dikirimkan melalu whatsapp  (WA) yang diterima wartawan.

Juga masuk pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dan RS, Pelayanan Kependudukan hingga Kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah tempat.

Masalah jJalan rusak dan kerusakan jaringan PDAM juga dikeluhkan warga. Dan admin NTB Care di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB telah menidaklanjuti pengaduan itu.

Soal PPDB Pola Zonasi

Meski diakui pelaksanaan PPDB telah dilakukan seobyektif mungkin dan transparan, masih ada 6 keluhan mengenai penerimaan peserta didik baru.

Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah tetap mengapresiasi dan mengatensi keluhan tersebut.

“Dari 6 aduan tersebut, 2 ditolak karena tidak mencatumkan lokasi atau alamat dugaan pelanggaran PPDB itu terjadi dan pelapor juga tanpa identitas,” jelas Aryadi.

Dari Bima dan Dompu, terdapat 3 pengaduan yang mengeluhkan sejumlah jalan rusak, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tunggal.

Dari Karijawa Dompu, kata Aryadi, warga melaporkan PDAM setempat sudah setahun lebih macet, sehingga mereka memohon bantuan pada pihak terkait untuk dibuatkan sumur bor.

Juga dari Mataram ada 3 laporan tentang sampah, namun sudah ditangani oleh pemkot. Dan 2 laporan dari Lombok Barat terkait pipa PDAM yang bocor, juga sudah ditangani.

Di bidang kependudukan, masuk 2 keluhan terkait pelayanan, yakni  Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah dan Lobar.

Ada 2 pengaduan terkait kelangkaan LPG 3 Kg, namun setelah dilakukan klarifikasi dan pemantauan lapangan oleh Dinas Perdagangan NTB bersama Dinas Perdagangan Kabupaten/kota setempat, tidak ditemukan adanya kelangkaan.

Pada layanan kesehatan, ada 3 Warga mengeluhkan layanan BPJS dan Rujukan ke RS. Di antaranya seorang warga Batulayar Lombok Barat mempertanyakan rujukan BPJS yang tidak bisa langsung digunakannya ke RSU Kota Mataram yang lebih dekat, tapi harus ke RS Kabupaten Lobar di Gerung.

Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Mataram dikeluhkan 2 warga harus antre daftar di pagi hari. Namun pelayanan medis baru dilaksanakan sore dan malam hari. Itu membuat warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transpor pulang pergi.

Dari Sumbawa terdapat satu kegiatan kreatif yang dilakukan oleh Karang Taruna Wisma Nuri Brang Bara, yang cukup menginspirasi.

Mereka bergotong royong melakukan pembersihan pada areal jembatan dan memberikan cat warna warni sehingga tampak sangat indah dan asri, tutur mantan Irbansus Inspektorat NTB itu.

GP Aryadi menjelaskan, sebagian besar dari pengaduan warga tersebut, sudah direspon oleh instansi terkait.

“Hanya saja untuk permohonan bantuan sumur bor dari masyarakat Karijawa Dompu masih kami koordinasikan,” kata Aryadi.

AYA

Kalau generasi muda kita masih berorientasi hanya ingin menjadi PNS, menjadi dokter dan pegawai pemerintah saja, maka etos kerja dan semangat wira usaha sulit diwujudkan

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Dr. Zulkieflimansyah mengapresiasi beragam masukan yang disampaikan masyarakat saat berlangsung acara Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi, Jum’at (12/07) 2019.

Menanggapi beragam keluhan tersebut, Gubernur Zul kembali mengingatkan, tugas pemerintah sebenarnya lebih menfasilitasi, mendorong dan mengarahkan atau mengatur  secara regulasi.

“Sedangkan terkait permodalan, pengembangan ekonomi  dan bisnis, merupakan porsi tugas dari dunia usaha,” katanya.

Menurutnya, kalau generasi muda kita masih berorientasi hanya ingin menjadi PNS, menjadi dokter dan pegawai pemerintah saja, maka etos kerja dan semangat wira usaha sulit diwujudkan.

“Gak bakalan mungkin mau jadi pengusaha,” ungkap Gubernur.

Padahal pedagang soto saja penghasilannya setiap hari bisa mencapai jutaan rupiah.

Menurutnya, orientasi inilah yang menjadi tugas bersama untuk dibangun. Itulah sebabnya, NTB secara bertahap mengirim anak- anak muda yang hebat-hebat ke sejumlah negara, seperti Polandia.

Sehingga ke depan akan lahir generasi yang memiliki semangat wirausaha yang hebat.

Gubernur menambahkan, dalam waktu dekat ini akan banyak event internasional di NTB, seperti perhelatan Motor GP  kelas dunia tahun 2021 yang akan menghadirkan banyak tamu.

Diharapkan, peluang tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat NTB.

“Peluang tersebut hendaknya diisi anak-anak muda dan dimanfaatkan koperasi UMKM untuk menggairahkan usaha bisnis mereka,” ujar Bang Zul yang didampingi Umi Rohmi.

Selain Motor GP tahun 2021, juga mulai tahun ini, NTB akan dikunjungi banyak tamu. Misalnya  bulan Agustus-September ini, NTB menjadi Tuan Rumah Asian Pasifik Geopark Network (APGN) yang dihadiri ratusan peserta geopark dari berbagai belahan negara di dunia.

Momen itu sangat baik dimanfaatkan masyarakat dan para pengusaha maupun koperasi dan UMKM untuk membangkitkan usaha bisnisnya.

Terkait pengembangan sektor pariwisata, Gubernur mengatakan, sektor itu menyangkut berbagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian.

“Sesungguhnya bukan hanya pantai dan obyek-obyek wisata saja, tetapi juga akses jalan, hotel dan fasilitas pendukung lainnya harus disediakan,” kata Doktor Zul.

Bank NTB dimintanya membantu menyediakan permodalan dan meng-asistensi bagi terwujudnya 1000 anak Muda menjadi pengusaha dan wira usahawan.

Juga, membangun etos kerja dan semangat wira usaha di kalangan pemuda. Demikian juga koperasi syariah agar berhubungan dengan bank NTB.

“Dan bila perlu bank NTB membuka layanan 24 jam,” ujar Bang Zul.

Pada acara yang dirangkai dengan penyerahan dana Jaminan Hidup (Jadup) untuk para korban Gempa Bumi itu, Wagub Umi Rohmi menyimak berbagai aspirasi yang telah disampaikan masyarakat, baik terkait transportasi dan  pariwisata maupun akses permodalan dan pembangunan sosial lainnya.

Menurutnya, semua telah menjadi pemikiran pemerintah dan seluruh stake holder untuk tangani bersama-sama.

Terkait semangat wirausaha yang masih rendah, kata Umi Rohmi, memang menjadi tantangan kita bersama untuk diatasi step by step.

Dikatkannya, pengiriman anak-anak muda NTB yang luar biasa, keluar negeri untuk mengikuti pendidikan ke jenjang S2 dan S3, adalah  bagian yang terpisahkan dari upaya menyeluruh Pemda NTB untuk membangun wawasan dan etos kerja SDM.

Tujuannya, agar kangan anak muda memiliki semangat wira usaha yang baik.

Disamping beasiswa luar negeri, semua aspek pembangunan di daerah, baik pendidikan menengah dan pendidikan tinggi maupun kesehatan dan penguatan karakter budaya, mendapatkan porsi perhatian yang sama.

“Semua kita perhatikan, diedukasi dan ditangani secara konferehensif dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Termasuk mengedukasi masyarakat di desa, melalui revitalisasi posyandu.

Kegiatan posyandu di setiap desa/dusun sebulan sekali, akan digunakan untuk mengedukasi masyarakat, serta meningkatkan peran semua pihak untuk mewujudkan NTB Gemilang, tegas Wagub.

BACA  JUGA ; Dari ‘Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi’, Program Unggulan Luar Biasa, Responnya Belum Luar Biasa

Wagub juga berharap apabila ada aspirasi dan keluhan warga yang belum sempat disampaikan pada forum silahturahmi seperti ini, agar disalurkan melalui aplikasi NTB Care.

“InsyaAllah akan  kita tindaklajuti dan carikan jalan penyelesainnya,” kata Umi Rohmi.

AYA/HmS NTB

Program yang luar biasa masih memerlukan kerja keras untuk membumikannya

MATARAM.lombokjournal.com —  Cita-cita besar Gubernur Zulkieflimansyah atau Bang Zul dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Jalillah atau Umi Rohmi membawa NTB Gemilang agar berkiprah di kancah nasional dan global, rupanya  belum mendapat dukungan nyata dari bawah.

Pasalnya, etos kerja dan semangat wira usaha masyarakat, khususnya orientasi bisnis generasi muda masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Bang Zul – Umi Rohmi.

Masalah tersebut mengemuka dalam acara Jumpa Bung Zul-Umi Rohmi di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat (12/07) 2019 pagi.

Sejumlah tokoh masyarakat dan ratusan warga hadir menyampaikan urun rembug, serta kritik dan keluh kesahnya.

Terkait isu etos kerja dan jiwa wira usaha, pelaksanaan program-program unggulan yang dinilai luar biasa itu, belum mendapat respon luar biasa seperti diharapkan.

Dalam acara dialog bersama Bang Zul-Umi Rohmi itu, mengemuka masalah sampah dari komunitas Zero Waste, rendahnya etos kerja dan semangat wira usaha, Koperasi dan UMKM, permohonan bantuan modal, bantuan operasional untuk koperasi syariah dan lain-lain.

Program seperti industrialisasi, 1000 wira usaha muda, 99 desa Wisata serta 1000 cendikia yang memiliki wawasan dan jaringan internasional, juga 60 program unggulan lainnya yang tertuang di dalam RPJMD NTB 2019-2023, masih memerlukan kerja keras untuk membumikannya.

Dan menariknya, warga yang hadir dalam Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi juga mengungkapkan keluhannya karena sulit mencari angkutan publik  di kota Mataram.

Wirausaha kaum muda rendah

Tokoh masyarakat dan mantan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Mujitahid yang hadir dalam acara Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi memuji gagasan dan program-program unggulan NTB Gemilang.

‘Program unggulan itu luar biasa,” kata Lalu Mujitahid.

Namun dalam perjalanannya, Miq Muji sapaannya menyayangkan, program-program itu belum membumi. Menurutnya, hal itu disebabkan faktor etos kerja dan jiwa wirausaha masyarakat, khususnya kaum muda masih rendah.

Contoh kecil, para pedagang kuliner dan asongan dari Cakra-hingga terminal bertais, kalau kita data, para pedagang yang sangat laris itu, sangat sedikit penduduk asli Sasak atau pribumi NTB.

“Bahkan hanya hitungan jari saja jumlahnya. Itupun hanya jualan ayam taliwang dan nasi puyung”, ungkapnya.

Selebihnya adalah nasi padang, lamongan, bakso dan lain-lain hampir semua pelaku usaha itu, bukan masyarakat lokal.

Menurutnya, hal tersebut merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Dari dulu hingga kini, hanya persoalan itu yang membuat IPM kita di NTB masih tertinggal. Hanya berada pada urutan kelima dari bawah. Bahkan NTB berada di bawah IPM Provinsi NTT, ujarnya.

Karena itu perlu ada gerakan dari bawah untuk mendukung cita-cita besar mewujudkan NTB Gemilang, sehingga bisa bersaing di kancah nasional maupun global.

Miq Muji mengusulkan kepada Gubernur Zul, agar  koperasi dan UMKM, terus diperkuat sebagai pioneer dalam melaksanakan program industrialisasi produk-produk NTB.

Dalam dialog Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi juga muncul usulan perlunya dukungan dana bagi komunitas surving untuk membentuk koperasi, serta masalah transportasi public di Mataram.

Firman anggota komunitas surving dari Lakey Dompu mengatakan, pariwisata NTB merupakan surga bagi wisatawan mancanegara, khususnya para penggemar surving. Karena keindahan pantainya serta gelombang laut yang indah dan mendukung.

Ia mengibaratkan kedatangan wisatawan pada musim-musim tertentu, seperti ummat muslim NTB yang naik haji ke tanah suci. Maka wisatawan Eropa justru berwisata pantai di NTB, ujarnya.

Firman meminta kepada agar komunitas surving ini diberi dukungan modal untuk membentuk koperasi.

BACA JUGA ; Gubernur Zul Ingatkan, Tugas Pemerintah Menfasilitasi, Mendorong Dan Mengatur Regulasi

Berbeda dengan Firman, seorang Mahasiswa Unram justru mengeluhkan sulitnya transportasi publik di Kota Mataram.

Ia berharap soal transportasi publik ini menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur.

AYA/Hms NTB