Dipertanyakan, mana Itu bentuk kesepakatan terulis  dengan Negara tujuan ke Luar Negeri? izin Mendagri yang menjadi klaim jika kepergiannya legal, adalah lebih pada penerbitan administrasi keberangkatannya. Yakni, berupa visa dan permit

lombokjournal.com —

MATARAM – Kepergian sejumlah anggota DPRD NTB ke luar negeri untuk melakukan penandatanganan kerjasama bilataral antara Pemprov NTB ke sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Prancis dan Belgia, serta ada yang ke Australia, terus menuai polemik.

Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat menyatakan, jika kepergian para wakil rakyat di masa akhir jabatan mereka itu murni untuk jalan-jalan saja.

Pasalnya, jika ada pertemuan di berbagai KBRI, hal itu lebih pada pertanggung jawaban perjalanan berupa tanda tangan dan cap SPPD semata.

“Mana itu bukti kesepakatan tertulis antara NTB dengan negara tujuan. Tunjukkan dong, kok hanya foto selfi di negara tujuan yang banyak mereka tonjolkan di media sosial. Rakyat butuh bukti MoU tertulis bukan foto lagi happy-happy dan jalan-jalan diatas penderitaan rakyat saat ini,” ujarnya menjawab wartawan, Minggu (18/08) kemarin.

Seperti banyak diberitakan, kepergian para anggota DPRD NTB ke luar negeri. dimulai keberangkatan  rombongan pertama yang berangkat pada 3 Agustus, dan baru pulang pada 9 Agustus. Rombongan kedua akan berangkat pada 13 Agustus dan pulang pada 19 Agustus 2019,

Rachmat mengaku, izin Mendagri yang menjadi klaim jika kepergiannya legal, adalah lebih pada penerbitan administrasi keberangkatannya. Yakni, berupa visa dan permit.

“Jadi, itu bukan untuk izin mereka pergi kesana,” kata Rachmat.

Menurutnya, ada pertemuan resmi di KBRI yang dilakukan para anggota DPRD NTB selama mereka berada di negara tujuan, tak ubahnya hanyalah pertemuan penghormatan tamu yang berkunjung yang menjadi tradisi pihak KBRI.

“Kalau pertemuan itu dibilang kesepakatan jelas bukan,” ucap Rachmat.

Terkait klaim promosi pariwisata NTB ke negara Eropa. yakni, Belanda, Italia, Turki dan Belgia, dikatakan Rachmat, sejumlah negera tersebut bukanlah masuk daftar potensial pasar serta daerah tujuan pariwisata NTB selama ini.

Sehingga, dalam pertemuan mereka tidak terlihat OPD terkait yang melakukan pendampingannya. Padahal, faktanya, Dinas Pariwisata selaku leading sektor terkait justru anggaran mereka dan beberapa OPD lainnya dirasionalisasi anggarannya hanya sekadar meloloskan kegiatan kunker ke luar negeri tersebut.

“Bagaimana OPD pemprov NTB mau bangun daerah jika anggarannya oleh DPRD dirasionalisasi hanya sekadar memuluskan rencana kunker ke luar negeri,” tegas Rachmat.

Ia menambahkan, jika DPR RI ke luar negeri jelas tupoksinya. Lantaran, ada satu badan khusus yang menjadi alat kelengkapan dewan, yakni, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) yang bertugas melakukan kerjasama dan penjajakan hubungan diplomatik antar negara.

“Itupun paspor DPR RI adalah hitam. Beda kayak anggota DPRD NTB yang berpergian sekarang, yakni paspornya adalah paspor berpergian alias wisata,” tandas Rachmat Hidayat.

Me

Gubernur berharap semoga momentum hari kemerdekaan ini menyadarkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sulit dari merebut kemerdekaan

MATARAM.lombokjournal.com — Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia Tingkat Provinsi NTB berlangsung lancar dan penuh khidmat.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc, bertindak sebagai inspektur Upacara dan Cadangannya adalah Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djaillah.

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB itu dimulai sekitar pukul 10.00 Wita, Sabtu (17/08) 2019, dengan Komandan Upacara adalah Letkol Infrantri, Gede Putu Wardana dari Danyonif 742/SWY. Kemudian, Perwira Upacara adalah Mayor Infantri, Heri Mujiyono dari Dandenbekang Mataram

Pembaca Teks Proklamasi Kemerdekaan RI, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, SH. M. H.

Upacara yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus itu, diawali dengan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan oleh Gubernur NTB, dengan menekan tombol sirine, sekitar 10 detik. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Ketua DPRD Provinsi NTB.

Usai Do’a oleh pejabat Kementerian Agama Wilayah Provinsi NTB, acara dilanjutkan dengang pengibaran bendera merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Merah Putih oleh 28 siswa-siswi terbaik dari sepuluh kabupaten/kota di NTB.

Mereka telah diseleksi dan dikukuhkan oleh Gubernur NTB. Pasukan tersebut dikomandoi oleh Letnan Satu, CKM, Bambang Tri Laksono.

Dengan langkah tegap, rapi dan sembgat, para Paskibraka itu berjalan mulai dari Pintu Barat Kantor Gubernur NTB. Disaksikan ratusan pasang mata, para pasukan ini berlajan ke arah timur dan berhenti tepat di depan tiang putih yang akan dipergunakan untuk pengibaran bendera merah putih tersebut.

Pembawa Baki pada upacara kali ini dipercayakan kepada Masayu Farah Rachmadani, siswi SMA Negeri 4 Kota Mataram.

Sebelum dikibarkan, siswa yang hobi olah raga Voly ini berjalan ke arah Mimbar Upacara untuk menerima bendara merah putih dari Gubernur NTB.

Setelah itu, bendara dikibarkan pada tiang setinggi dua puluh meter diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pengibaran bendera merah putih pun berhasil dilakukan tanpa ada kendala.

Gubernur Doktor Zul, usai upacara berharap semoga momentum hari kemerdekaan ini menyadarkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sulit dari merebut kemerdekaan.

“Jangan sampai pengorbanan para pahlawan kita, para pendahulu kita, para founding fathers kita, dengan darah dan air mata, harta dan lain sebagainya, tidak dimaknai secara mendalam,” ungkap Doktor Zul.

Dikatakan, Mudah-mudahan dengan HUT Kemerdekaan RI ini masyarakat NTB terus bangkit dan Negara Indonesia lebih maju lagi.

Upacara tersebut juga melibatkan anggota TNI, Polri, ASN, Veteran, Ormas sebagai pasukan. Di deretan kursi tamu, terlihat Para Mantan Gubernur dan WakiL Gubernur NTB beserta istri. Tidak ketinggalan para pejabat lingkup pemerintah Provinsi NTB.

AYA/HmSNTB

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, memberikan peran sangat penting dalam peningkatan daya saing indonesia

lombokjournal.com —

MATARAM   ;  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meraih penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Anugerah tersebut diberikan kepada Kepala Daerah atas prestasi dan komitmen dalam memajukan Desa dan Kelurahan di wilayahnya.

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Dr. Hadi Prabowo, M.M, menyerahkan penghargaan tersebut pada Kadis Pemdes Dr. H. Ashari, SH., M.H mewakili Gubernur NTB.

Penyerahan itu berlangsung saat pembukaan Temu Karya Nasional Dan Pekan inovasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (PinDesKel) tahun 2019, Kegiatan itu merupakan puncak pelaksanaan rangkaian kegiatan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, di Ballroom Hotel Discovery Ancol, Kamis (15/08) 2019.

Penganugerahan Upakarya Wanua Nugraha itu, merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri  No 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Indonesia.

Atas dasar tersebut Kemendagri menyelenggarakan lomba Desa dan Kelurahan tingkat regional, Temu Karya Nasional serta PinDesKel kategori penilaian lomba bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Regional.

Sekjen Kemendagri memberikan apresiasi kepada semua Kepala Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang telah berinovasi sehingga Desa dan Kelurahan di wilayahnya dapat menjadi juara di tingkat provinsi maupun regional.

Sehingga mempunyai nilai plus dibandingkan Desa dan Kelurahan lainnya. Ia berharap, pemenang lomba Desa/Kelurahan bisa menjadi contoh bagi Desa/Kelurahan lainnya.

Hadi Prabowo mengingatkan, agar Desa/Kelurahan yang telah menjadi juara, tidak terlena, berdiam diri atau cepat merasa puas, tetapi harus terus berinovasi untuk kemajuan masyarakat di daerahnya.

Pemerintah pusat juga mengapresiasi PemDesKel tingkat nasional tersebut, karena merupakan pertemuan yang dinilai sangat penting antara Pempus dan Pemda, baik tingkat Desa maupun Kelurahan.

Pemerintah akan terus memberikan penghargaan atas kerja keras seluruh perangkat Desa/Kelurahan, yang telah mampu mengantarkan desa maupun kelurahan mereka menjadi terbaik.

Tentunya dalam inovasi, konsolidasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan Desa/Kelurahan.

Sekjen Kemendagri mengingatkan akan pentingnya arti data Desa dan Kelurahan, dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Oleh karena itu ia meminta kepada pemprov dan pemkab/pemkot untuk terus mendorong pengisian pemutakhiran data dan profil desa serta evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan sesuai amanat Permendagri nomor 33 tahun 2019, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020.

Sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa lebih optimal dan terarah.

Ia menyadari dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, memberikan peran sangat penting dalam peningkatan daya saing indonesia.

Salah satu elemen pendukungnya adalah adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyakini dengan peningkatan data dan profil desa akan mampu mengakselerasi dan memperkuat daya saing indonesia.

“Melalui Evaluasi desa dan kelurahan adalah pintu menuju rumah besar akan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” ujarnya.

AYA/HmsNTB

Kehumasan perlu responsif, cepat dan tepat dalam penyampaian informasi publik. Terlebih kini media telah berkembang dengan digitalisasi

TANJUNG.lombokjourna.com —  Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH mengatakan, informasi yang jika disampaikan tidak baik, kendati itu baik, maka hasilnya bisa tidak baik.

Bupati menyampaikan itu saat menjadi keynote speaker  dalam Diskusi Panel Forum Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) yang diselenggarakan Bagian Humas dan Protokol Setda KLU, di Aula Kantor Bupati (14/08).

Forum Bakohumas bagian dari upaya Humas Pemda KLU dalam penerapan siaran komunikasi pembangunan terintegrasi dan sinergi antarlembaga, komponen masyarakat dan stakeholder dengan prinsip humanitarian.

Dalam kesempatan itu Bupati Najmul memberi ilustrasi tentang kesan kuatnya suatu informasi.

“Saya pernah membaca sebuah artikel dengan judul Pergi ke Surga Melewati Neraka yang menceritakan tentang seorang wisatawan pergi ke Gili Trawangan tetapi di tengah laut, ia diminta tambahan ongkos oleh petugas boat. Wisatawan menjawab tidak bisa, tadi kita sudah sepakat ongkosnya di awal. Kemudian yang punya boat mengatakan, kalau begitu silakan turun. Ini hebat dan kuat kesan informasinya,” tutur bupati.

Lanjutnya, kesan terhadap peristiwa menjadi penting, sehingga bagaimana mengemas kesan yang baik menjadi informasi penting merupakan tugas dari humas.

“Lebih-lebih pada saat ini, kita melakukan percepatan rehab rekon, selalu saja kita masih terjebak pada bad news is good news. Contoh satu rumah saja kemarin dicor tidak baik, kemudian itu di generalisir seolah semuanya begitu. Itulah kondisi Lombok Utara saat ini,” tandasnya.

Bupati menekankan, kita tidak perlu membanggakan pemerintahan ini, tetapi perlu proses informasi apa yang bisa disampaikan ke masyarakat.

“Ini tugas kita,” katanya, sambil menambahkan, perlu sinergi kehumasan se-KLU untuk mengusung spirit informasi publik yang mendukung informasi percepatan rehab rekon dan pembangunan daerah.

Selain bupati, forum itu menghadirkan narasumber Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos. MM., Wakil Sekretaris PWI NTB H. Rudi Hidayat, SH dan Kadis Kominfo KLU H. Muhammad, S.Pd., dimoderatori Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KLU Mujaddid Muhas, M.A.

Forum itu dihadiri peserta dari unsur kehumasan berbagai intansi/lembaga dan BUMD se-Lombok Utara. Di antaranya Humas RSUD, Sekretariat DPRD, PDAM, Kemenag, BPS dan unsur kehumasan lainnya.

Laboratorium kehumasan

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB  Najamuddin Amy, S.Sos, MM., mengibaratkan Humas sebuah lingkaran. Humas termasuk organisasi di dalam lingkaran media.

Dalam lingkaran organisasi itu ada leadership atau kepemimpinan. Jadi titik inti dari sistem manajemen itu ada pada pemimpinnya.

“Bayangkan jika protokol tidak bisa mengatur dengan baik, maka pimpinan tidak bisa mengambil tindakan dan kebijakan. Kenapa kemudian kita dipilih, karena kita harus memiliki hubungan yang baik. Menjaga perasaan orang dan (sikap) profesional itu harus dilakukan, kita harus menjaga semua itu,” tandasnya.

Karo Humas dan Protokol Pemprov NTB itu memaparkan pula konsepnya mengenai Public Relation Command Center (PRCC). Dalam gagasannya, PRCC merupakan inovasi sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan tupoksi kehumasan dan keprotokolan yang diluncurkan Februari tahun 2018.

“Saya menawarkan konsep baru, semacam laboratorium kehumasan tempat belajar bagi semua yang membutuhkan. Karna kita tidak ingin perubahan itu hanya pada diri kita, tetapi harus pada informasi yang dikemas sesuai realita dan dipublikasi. Terintegrasi dengan baik,” tuturnya.

1. Rudy Hidayat, nara sumber dari PWI NTB SH menyoroti relasi kehumasan dan media dengan perkembangan era konvergensi media.

Menurutnya, kehumasan perlu responsif, cepat dan tepat dalam penyampaian informasi publik. Terlebih kini media telah berkembang dengan digitalisasi.

Ditambahkannya, antara humas dan media itu perlu bersama mengedepankan informasi yang akurat serta mampu menjaga social networking.

Pada tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KLU H. Muhammad, S. Pd., menyampaikan keberadaan kehumasan memang penting.

Karena pendamping pimpinan daerah dalam kegiatannya, sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Maka erat kaitannya dengan kegiatan Bakohumas.

“Fungsi kita di Kominfo dan Humas adalah menyampaikan informasi yang baik. Tapi rupanya OPD ini jual mahal sehingga kita yang  menginformasi selalu salah, tidak memberikan informasi. Padahal informasi yang kita akan sampaikan penting,” tandasnya.

Forum Bakohumas diselenggarakan tahun 2019 dengan diskusi panel menyertakan Humas instansi/lembaga, BUMD, dan stakeholders lainnya secara reguler dua kali setahun.

Forum ini merupakan sarana komunikasi dan wahana para pegiat kehumasan di Lombok Utara.

sta/humaspro

Masyarakat marah karena kunjungan ke luar negeri Wakil Rakyat  itu dimaknai semata-mata plesiran

MATARAM.lombokjournal.com  —  Perjalanan anggota DPRD NTB ke uar negeri yang menghabiskan dana sebesar Rp 3,5 miliyar rupiah, mendapat penolakan masyarakat luas.

Bahkan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkieflimansyah menanggapi perjalanan ke luar negeri beramai-ramai itu dengan sindiran.

Doktor Zul menyarankan, apa yang didapat Wakil Rakyat rmai-ramai ke luar negeri tersebut harus disampaikan kepada masyarakat luas, agar tidak dijadikan bahan olok-olok.

“Mesti peka juga (DPRD NTB kita ini). Coba menurut saya, setelah mereka kunjungan ke luar negeri bikin press conference, paparkan apa hasilnya. Nah saya kira masyarakat mengerti supaya ada akuntabilitasnya,” saran mantan anggota DPR RI tiga periode ini, Rabu (14/08) siang, usai menghadiri acara Dekranas yang dihadiri Ketua Umum, Hj. Mufida Jusuf Kalla di Mataram.

Menurutnya,  masyarakat marah karena kunjungan ke luar negeri Wakil Rkyat  itu dimaknai semata-mata plesiran.

“Kalau ternyata kunjungan ke luar negeri itu hasilnya menakjubkan saya kira masyarakat akan paham. Jadi sebenarnya bukan (masyarakat) pada menolak ke luar negerinya,  tapi selama ini kunjungan ke luar negeri itu tidak kelihatan hasilnya,” ucapnya.

Untuk diketahui,  perjalanan dinas anggota DPRD NTB ke luar negeri yang menghabiskan uang rakyat milyaran rupiah tersebut diberangkatkan dalam dua kelompok terbang (Kloter).

Kloter pertama berangkat pada, 03 Agustus 2019 dengan negara tujuan Turky, Swiss dan Italy kemudian kembali ke tanah air, 9 Agustus 2019.

Kloter kedua berangkat pada, 13 Agustus 2019 dengan negara tujuan antara lain seperti, Australia, Belanda, Prancis serta Belgia dan akan kembali pada, 19 Agustus 2019.

Pelesiran wakil rakyat ke luar negeri tersebut mendapat banyak penolakan dari mahasiswa, masyarakat dan sejumlah LSM. Bahkan mereka membuat petisi yang ditandatangani puluhan ribu masyarakat untuk membatalkan kunjungan tersebut.

AYA/HmsNTB

Idul Qurban mengajarkan agar di hati tetap tumbuh harapan meraih cita-cita masa depan yang lebih besar

MATARAM.lombokjournal.com – Hari Raya Idul Qurban, yang dirayakan hari ini mengandung pelajaran, pesan dan hikmah bagi umat Islam. Umat Islam harus memiliki rasa optimis untuk memandang dan manatap masa depan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatkan itu, saat sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 Hijriah bersama ribuan masyarakat NTB dari Kota Mataram dan sekitarnya di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB, Minggu (11/08) 2019.

Pada sholat yang dimulai pukul 7.00 Wita yang didampingi Penjabat Sekretaris, Ir. Iswandi, M.Si,  Gubernur Zul mengingat peristiwa tepat satu tahun lalu, masyarakat NTB merayakan Idul Qurban dengan cara yang berbeda.

Karena beberapa saat sebelum Idul Qurban jelasnya, masyarakat NTB disapa oleh musibah gempa bumi yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya.

“Alhamdulillah, satu tahun kemudian, hari ini, inflasi bisa ditekan, pertumbuhan ekonomi kita membaik, kohesi sosial kita membaik. Mudah-mudahan dengan modal sosial yang baik, cita-cita mewujudkan NTB Gemilang bukan hanya wacana. Tapi mampu kita realisasikan,” kata Gubernur Zul.

Gubernur NTB itu juga menyampaikan pesan terkait cita-cita tinggi meraih harapan masa depan.

“Masa depan adalah senantiasa berada pada genggaman mereka yang memiliki keindahan dan kepercayaan akan mimpi,” jelas Doktor Zul, sapaan akrabnya.

Umat Islam lanjutnya, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Agar memiliki rasa optimis yang tinggi memandang masa depan.

Umat Islam yang beriman, diwajibkan setidaknya sekali dalam umur hidup untuk melaksanakan ibadah haji. Agar yang selama ini terkungkung dalam kesusahan dan kekeringan memiliki harapan di masa yang akan datang.

“Punya cita-cita besar adalah salah satu elemen untuk meraih kesuksesan masa depan,” ungkap Doktor Zul.

Ia berharap, Idul Qurban ini mengajarkan agar di dalam hati tetap tumbuh harapan meraih cita-cita masa depan yang lebih besar.

Banyak Ahli yang mengatakan, anak-anak muda sudah banyak yang kehilangan optimisme.

“Banyak anak-anak muda kita mati di usia tiga puluh tahun, tapi dikubur pada usia enam puluh tahun. Karena di usia, antara 30 dan 60, tidak ada lagi cita-cita, tidak ada lagi peningkatan produktifitas,” katanya.

Tidak kalah pentingnya, kata Doktor Zul, spirit ibadah haji merupakan spirit untuk melihat masa depan. Di saat itu, manusia dihadapkan pada perenungan untuk menghadapi kematian.

“Perjalanan haji adalah perjalanan dalam diri kita untuk merenungi kebesaran Allah SWT,” katanya seraya mengingatkan, siapa saja yang telah melaksanakan ibadah haji adalah mereka yang telah melakukan perjalanan panjang untuk merenungi kematian.

Gubernur Zul menyampaikan selamat hari Raya Idul Qurban kepada seluruh masyarakat NTB.

Semoga dalam sujud, doa dengan linangan air mata, Allah memberikan keamanan, keberkahan dan ketenangan bagi masyarakat NTB.

AYA/HmsNTB

Bang Zul berharap pemuda pemudi NTB bisa meniru dan mencontoh kedisplinan serta hal-hal positif yang ditunjukkan para veteran NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi atau biasa disingkat ‘Jangzulmi’  digelar hari Jumat (09/08) 2019.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat ini merupakan rangkaian kegiatan dari Peringatan HUT RI ke 74 yang bertemakan SDM Unggul Indonesia Maju.

Jangzulmi hari ini diikuti oleh berbagai kalangan, di antaranya Legiun Veteran RI Provinsi NTB, Mahasiswa, Pelajar serta masyarakat umum.

Gubernur dan Wakil Gubernur turut pula didampingi Asisten serta Kepala OPD lingkup Provinsi NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan  apresiasinya kepada para veteran yang hadir pada acara Jangzulmi pagi ini. B

Bang Zul sapaan akrabnya, berharap pemuda pemudi NTB bisa meniru dan mencontoh kedisplinan serta hal-hal positif yang ditunjukkan para veteran NTB.

“Mudah-mudahan kehadiran para veteran ini, mengingatkan kita pada satu pesan penting bahwa kemerdekaan yang kita rasakan pada hari ini tidak diperoleh dengan begitu saja,” kata Bang Zul.

Bang Zul mengungkapkan, hari kemerdekaan 17 Agustus agar dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengingat, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran veteran dan para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia.

“Semangat kepahlawanan yang mereka tularkan itu luar biasa, cara disiplin militer itu persoalan hidup dan mati,” lanjutnya.

Bang Zul mengatakan, Pemerintah Provinsi akan terus meningkatkan komunikasi dengan para veteran sehingga segala sarana dan kebutuhan veteran kedepannya dapat dipenuhi.

Dalam kesempatan  itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di hadapan para pelajar dan mahasiswa tidak henti-hentinya menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Posyandu di dusun diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan kesehatan.

“Tidak hanya masalah kesehatan saja, narkoba juga, masalah pernikahan dini, untuk pendewasaan usia perkawinan, ilegal logging dan kebencanaan itu dapat disosialisasi melalui posyandu,” tutur Hj. Rohmi.

Ketua DPD Legiun Veteran RI Provinsi NTB, Abdul Kadir mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi atas terselenggaranya Jangzulmi hari ini.

Menurutnya, ini merupakan kesempatan yang bagus dalam menyampaikan aspirasi  langsung kepada Pemerintah Provinsi.

Acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi seperti biasa juga diramaikan dengan pertanyaan dan saran yang membangun dari siswa dan mahasiswa yang turut hadir.

Mereka dengan antusias memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan permasalahan serta ide dihadapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Di akhir acara, PT. Telkomsel memberikan bantuan berupa seekor sapi kurban kepada Pemerintah Provinsi NTB yang kemudian diteruskan kepada DPD Legiun Veteran RI Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

BSC merupakan sistem manajemen strategis/aplikasi yang dapat membantu menunjukkan indikator outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Republik Indonesia Drs. Syafruddin, M. Si di Ruang Tamu Menteri PANRB Kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Senin, (05/08/2019).

Wagub Hj Rohmi pada Menteri PANRB memaparkan penerapan E-Kinerja berbasis Balance Score Card (BSC), yang merupakan trobosan baru di NTB dalam upaya untuk mempermudah melakukan monitoring dan evalusasi terhadap semua program yang ada di lingkup Pemprov NTB.

“Bapak Menteri, kami sampaikan bahwa, BSC ini trobosan baru yang coba kami lakukan dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola pembangunan dan transparansi penyelenggaraan program-program di seluruh OPD lingkup Pemprov NTB,” papar Wagub.

Asisten II Setda NTB Ir. H. Ridwansyah yang ikut mendampingi Wagub menambahkan, melalui BSC ini, maka semua sumber daya  ikut bergerak dan berperan, termasuk ikut memantau.

“Melalui BSC ini, kepala daerah setiap saat dapat mengetahui progress pelaksanaan program/kegiatan dan program-program unggulan di semua OPD,” tambahnya.

Demikian juga para Kepala Perangkat Daerah, lanjut Ridwansyah dapat memantau kinerja bawahannya dan seterusnya, sehingga ketika terjadi permasalahan, dapat segera diatasi.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan Aplikasi BSC, seluruh rincian program/kegiatan dan alokasi anggarannya, serta progres/capaian kinerja dari tiap-tiap pejabat.  Seluruh Perangkat Daerah sebagai pengelola atau penanggungjawab kegiatan, dapat dipantau secara riil time oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Para Kepala OPD melalui Dashboard/layar pemantau yang ada diruang pimpinan,” jelasnya

Dengan penrapan E-Kinerja berbasis BSC, yang diintegrasikan dengan sistem pengukuran kinerja para pejabat struktural beserta seluruh  ASN pengelola kegiatan dan penyelenggara pelayanan publik, Pemprov NTB terus berbenah dalam meningkatkan Tata Kelola pembangunan, agar fokus pada pencapaian indikator RPJMD NTB untuk mewujudkan NTB Gemilang.

BSC merupakan sistem manajemen strategis/aplikasi yang dapat membantu menunjukkan indikator outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat.

Serta dapat diterapkan  tidak hanya pada saat menyusun rencana alokasi anggaran dan menyusun manajemen kinerja. Melainkan juga untuk sosialisasi terhadap kebijakan baru, memperoleh umpan balik serta meningkatkan kapasitas dan aktivitas kinerja SDM.

Menteri Syafruddin mengapresiasi

Menanggapi penjelasan tentang BSC, Menteri Syafruddin menyampaikan, sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh NTB ini.

“Sistem ini sangat bagus untuk diterapkan oleh instansi pemerintahan dan saya sangat mengapresiasi trobosan bagus dari pemerintah NTB ini,” tuturnya.

Menteri Syafruddin berpesan, Pemprov NTB harus dapat menggandeng seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTB untuk juga menggunakan sistem BSC ini.

“Pemprov NTB harus bisa juga mengajak para Bupati dan Walikota untuk menggunakan BSC ini,” kata menteri.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan E-Kinerja dengan metode BSC ini.

Selain Asisten II Setda NTB, hadir juga mendampingi wagub adalah Asisten 1 Dra Hj.Eva Nurcahyaningsih M.Si dan Asisten III Ir.Hartina M.Si.

AYA/HmsNTB

Agar eksektif terus melakukan optimalisasi  pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.  Baik pendapatan dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan yang syah lainnya maupun optimalisasi pengelolaan aset-aset dan kekayaan daerah lainnya yang potensial meningkatkan pendapatan daerah

MATARAM.lombokjournal.com —  DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB akhirnya sepakat menetapkan Rancangan APBD P- NTB menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019.

APBD Perubahan-NTB 2019 Bertambah Rp.158,5 Milyar lebih.

Persetujuan dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD NTB yang dipimpin Ketua DPRD, Hj. Baiq Isvie Rupaidah di Ruang Rapat DPRD NTB, di Jalan Udayana Mataram, Jumat (02/08) 2019.

Rapat dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Forkopimda NTB, anggota DPRD NTB, Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, dan undangan lainnya.

Diawali pembacaan laporan Banggar DPRD NTB atas hasil pembahasannya Tentang Raperda APBD-P Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019, oleh juru bicara Badan  Anggaran (Banggar) DPRD NTB, H. Muzihir.

Badan Anggaran DPRD-NTB menyatakan persetujuannya atas rancangan APBD Perubahan tahun 2019  untuk ditetapkan menjadi Perda.

Namun Banggar tetap memberikan catatan-catatan sebagai masukan untuk penyempurnaan pelaksanaannya.

Diantaranya, masukan kepada eksektif agar terus melakukan optimalisasi  pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Baik pendapatan dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan yang syah lainnya maupun optimalisasi pengelolaan aset-aset dan kekayaan daerah lainnya yang potensial meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan cara demikian, diharakannya target pendapatan dan penerimaan daerah dapat terpenuhi. Dan devisit anggaran dapat ditutupi, ujar politisi Fraksi PPP itu.

Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H. Mahd,i saat membacakan Keputusan DPRD NTB tentang penetapan Raperda APBD-P Provinsi NTB TA 2019 menjadi Perda memaparkan, pendapatan daerah yang semula Rp.5.244.782.852.000,bertambah Rp.158.512.515.675.

Jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi Rp5.403.295.367.675. Belanja daerah, semula Rp5.253.582.354.405 bertambah Rp.245.496.736.723,4.

Jumlah belanja setelah perubahan Rp.5.499.079.091.128,49. Devisit Rp.95.783.723.453,493.

Pada penerimaan pembiayaan daerah di anggaran murni semula Rp28.799.502.405; pada APBD Peruabahan berjumlah Rp95.783.723.453,49.

“Sisa lebih anggaran pembiayaan setelah perubahan menjadi nol,” papar Mahdi dihadapan peserta paripurna.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD NTB serta seluruh pihak yang terlibat sehingga Raperda APBD-P Provinsi NTB Tahun anggaran 2019 ini dapat disetujui menjadi Perda.

Setelah persetujuan ini, kata Wagub maka hal paling penting dilakukan adalah mengimplementasikannya dengan baik. Sehingga seluruh target kinerja daerah dalam rangka mewujudkan kesejahtraan rakyat benar-benar dipenuhi, ujar Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi itu.

“Saya berharap kemitraan strategis yang terbangun selama ini bisa menjadi memori baik yang bisa berlanjut pada langkah-langkah pengabdian kita selanjutnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” kata Wagub.

AYA/HmsNTB

Pemerintah Provinsi, juga ingin terus membangun optomisme kepada dunia usaha dan masyarakat NTB. Menjaga stabilitas keamanan di daerah, akan menjadi salah satu faktor yang menjadi daya tarik bagi para investor untuk melakukan investasi di NTB

MATARAM.lombokjournal.com  — Mewujudkan Visi NTB Gemilang tidak bisa hanya dilakukan Pemerintah Provinsi , dalam hal ini gubernur saja.

Dibutuhkan kerja sama dan kerja keras antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot, khususnya dalam menyelaraskan seluruh kebijakan yang ada di Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

Pemerintah Provinsi sebagai regulator dan fasilitator terus bekerja keras, membangun soliditas komunikasi dan koordinasi yang baik, dengan seluruh elemen di tingkat Kabupaten/kota.

Khususnya Bupati dan Walikota di NTB, untuk menjemput segala potensi memajukan NTB. Baik di pemerintah pusat dan dunia usaha untuk berinvestasi di NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak sejumlah Kepala Daerah berkunjung ke Pemerintah Pusat, dengan berbagai agenda yang membicarakan kemajuan NTB. Salah satunya, terkait upaya memaksimalkan Labuhan Badas dan Labuhan Lalar di Pulau Sumbawa.

Kebersamaan itu sebagai wujud  komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB,

“Menemani Wabub Kabupaten Sumbawa, rapat di Dirjen Perhubungan Darat untuk memastikan Kapal Besar Surabaya Badas beroperasi mulai bulan ini,” Gubernur  Zul dalam akun facebooknya.

Sebagai pakar ekonomi, Gubernur Zul  menyadari, pembangunan dan geliat ekonomi di suatu daerah, khususnya di NTB, sangat ditentukan oleh infrastruktur sebagai sarana mobilitas orang dan barang.

Ia menaruh harapan besar dengan adanya koneksi Kapal besar dari Labuhan Badas ke Surabaya dan dari Labuhan Haji ke Labuhan Lalar, agar kegiatan ekonomi di NTB akan lebih dinamis.

“Pembangunan dan geliat ekonomi sangat ditentukan oleh mobilitas orang dan barang. Mudah-mudahan dengan dimulainya kapal dari Badas ke Surabaya dan dari Labuhan haji ke Labuan Lalar, geliat ekonomi jadi lebih dinamis. Itu saja,” ujar Gubernur dalam akun facebooknya.

Global Hub

Selain mengunjungi Dirjen Perhubungan Darat membicarakan infrastruktur di NTB. Gubernur  Zul juga terus berupaya menjemput bola melakukan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah investor untuk memberikan keyakinan kepada dunia usaha agar berinvestasi di NTB.

Terutama dalam pengembangan Global Hub di Kabupaten Lombok Utara.

“Inilah tim yang masih yakin dan percaya bahwa membangun Global Hub di Lombok Utara itu mungkin. Saya sekarang juga yakin,” ujar gubernur.

Pemerintah Provinsi, juga ingin terus membangun optomisme kepada dunia usaha dan masyarakat NTB. Menjaga stabilitas keamanan di daerah, akan menjadi salah satu faktor yang menjadi daya tarik bagi para investor untuk melakukan investasi di NTB.

Bertemu Jung Hong Jun, Pendiri Sungdong Industry Holdings Korea, yang tetap punya optimisme membangun dan menjadi investor Bandar Kayangan di Lombok Utara.

“Orang boleh pesimis, tapi dengan pertemuan malam ini saya yakin Bandar Kayangan ini bisa kita wujudkan. Saya optimis,” pungkas gubernur dalam akun facebooknya.

AYA