“Rehab rekon mesti benar-benar kita kawal, terutama BPBD dan Dinas Sosial, tolong capaiannya  dipublikasikan”

TANJUNG .lombokjournal.com —  Agar program perencanaan sinkron dengan prioritas nasional dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan, persiapan KUAPPAS tahun 2020, di Aula Kantor Bupati Selasa, (03/09) 2019.

Rakor itu dihadiri Sekretaris Daerah KLU Drs. H. Suardi, MH., beberapa Kepala OPD, Badan, Kantor lingkup Pemda KLU,  Para Camat serta steakholder terkait.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Drs. H. Suardi, MH mengatakan, apa yang tertuang dalam RPJMD memang harus diwujudkan.

“Kemudian target yang belum tercapai harus dianalisa lagi, apa perlu dilanjutkan apa tidak. Kalau itu merupakan kebutuhan dari masyarakat, maka perlu dilanjutkan,” kata sekda.

Lebih lanjut dikatakannya, program pada tahun 2020 Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor DPRD harus jadi prioritas. Demikian juga kantor pelayanan harus diutamakan mengikuti masterplan, termasuk penanganan bencana.

“Terhadap rehab rekon mesti benar-benar kita kawal, terutama BPBD dan Dinas Sosial, tolong capaiannya  dipublikasikan, supaya masyarakat tahu apa yang pemda telah lakukan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, Kepala Bappeda KLU Heriyanto, SP menyebutkan, tahun 2020 terkait rehab rekon untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat, pemda mesti menyisihkan anggaran untuk membangun pusat pemerintahan.

Sementara dipikirkan pula fase pemulihannya pada aspek lain, sehingga perlu menguraikan dan menghitung anggarannya.

Dijelaskannya, arah konsentrasi pada penanganan kemiskinan tetap dilakukan. Bagaimana mengatasinya, intervensi dan pendekatan yang dibutuhkan juga harus jelas.

“Pada tahun 2019, kita sudah punya dokter desa 19 orang dan tahun 2020 harus kita tuntaskan. Satu desa satu ambulans, sudah 31 desa memiliki ambulans, sisanya dituntaskan. Baru menyelesaikan 101 kelompok WUB. Perlu dipikirkan langkah-langkahnya supaya bisa diselesaikan pada tahun 2020,” tuturnya.

Acara berlangsung dengan penyampaian dan diskusi bersama. Diharapkan hal-hal yang belum tuntas tahun 2019, bisa dituntaskan tahun 2020.

sta/humaspro

Sebagian dari anggota DPRD yang dilantik, 20 diantaranya merupakan anggota DPRD Provinsi, periode 2014-2019, yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi NTB, masa bhakti 2019-2024

MATARAM.lombokjournal.com —  Sebanyak 65 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, masa bakti 2019-2024 resmi dilantik.

Proses pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah/janji seluruh anggota dewan, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi NTB, H. Kresna Menon, SH, MH, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi NTB, Senin (02/09) 2019.

Usai pengambilan sumpah/janji, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan secara simbolik oleh masing-masing ketua partai. Proses penandatanganan disaksikan Ketua Pengadilan Tinggi NTB dan seluruh perwakilan masyarakat yang hadir.

Kemudian yang dilanjutkan dengan penyematan Pin anggota oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB.

65 anggota DPRD Provinsi NTB tersebut, merupakan hasil dari Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Sebagian dari anggota DPRD yang dilantik, 20 diantaranya merupakan anggota DPRD Provinsi, periode 2014-2019, yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi NTB, masa bhakti 2019-2024.

Anggota DPRD Provinsi yang dilantik, sebagai penerima tongkat estafet dari anggota DPRD Provinsi periode sebelumnya, diharapkan mampu memberikan pengabdian terbaiknya bagi masyarakat, serta menjadi mitra pemerintah dalam ikhtiar memajukan daerah di masa akan datang.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota DPRD Provinsi NTB yang baru dilantik.

“Selamat mengemban amanah dari rakyat,” ucapnya.

Gubernur berharap, segala prestasi yang telah ditorehkan anggota dewan sebelumnya, dapat dijadikan motivasi untuk dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan oleh anggota dewah yang baru.

Menurutnya, anggota dewan yang terpilih dan dilantik saat ini, merupakan orang-orang terbaik yang akan mengabdi bagi kemajuan masyarakat dan daerah NTB.

BACA JUGA ;  Pelantikan DPRD NTB Diwarnai Aksi Pengeroyokan

Untuk itu ia mengajak, seluruh anggota dewan untuk bersinergi membangun daerah menjadi lebih baik di masa akan datang. Selain itu, gubernur juga menyampaikan terimakasih atas pengabdian terbaik kepada anggota dewan sebelumnya.

Pada akhir sambutannya, gubernur memintakan maaf kepada seluruh anggota dewan, Almarhum Drs. H. Imhal.

“Selama menempati berbagai posisi di NTB, tentu dalam interaksi banyak hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan dalam interaksi selama menduki berbagai posisi di NTB, mohon dimaafkan”, pintanya.

Sebelumnya, Ketua Sementara Anggota DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, menegaskan, semua gagasan dan mekanisme yang belum terlaksana pada masa jabatan anggota dewan 2014-2019, akan dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode berikutnya 2019-2024.

Ia mengatakan, semua prestasi NTB dalam berbagai bidang, akan dijadikan sebagai penunjang oleh anggota dewan pada masa berikutnya. Isvie mengajak seluruh anggota dewan terpilih, untuk mengemban amanah masyarakat dengan baik. Serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan NTB Gemilang di masa akan datang.

Untuk itu, ia meminta, dukungan dan kerja yang harmonis dengan anggota dewan dan pihak pihak lainnya, serta do’a dari seluruh masyarakat NTB, agar anggota dewan masa jabatan 2019-2024, dapat menjalankan tugas dan amanah dari masyarakat NTB, dengan sebaik-baiknya.

Prosesi pelantikan juga dihadiri Bupati / WaliKota se-NTB, Forkopimda Provinsi NTB, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-NTB, Sejumlah Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode sebelumnya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua dan anggotq KPU se-NTB, Bawaslu se-NTB, Organisasi Wanita dan LSM.

AYA/HmsNTB

“Surat penetapannya sudah keluar dan ditetapkan 26 Agustus lalu”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Partai Gerindra tercatat sebagai salah satu pemenang Pileg 2019 lalu di NTB. Partai ini kabarnya telah merampungkan komposisi perangkat alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD NTB.

Kabar yang beredar menyebut Mori Hanafi ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD NTB dan Nauvar Furqoni Farinduan sebagai Ketua Fraksi.

“Komposisi AKD di internal kami (Gerindra) memang sudah ditetapkan, Pak Mori sebagai Wakil Ketua dan saya jadi Ketua Fraksi,” Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Nauvar Furqoni Farinduan, Minggu (01/-9) 2019.

Politisi asal Lombok Barat ini menyebut penetapan Mori Hanafi sebagai Wakil Ketua sesuai penunjukan pengurus pusat Gerindra. Mori ditunjuk lantaran dianggap memiliki pengalaman pernah memimpin lembaga yang sama pada periode sebelumnya.

Lewat pengalaman Mori itu, diharapkan Partai Gerindra bisa tampil maksimal mengawal aspirasi rakyat. Terlebih selama menjadi Wakil Ketua, Mori dinilai memiliki kompetensi memadai.

Dengan tampilnya Mory menduduki salah satu tampuk kepemimpinan dewan diharapkan kontribusi Gerindra lebih signifikan. Selain itu, dinamika yang diperankan Gerindra lebih kondusif dan dinamis.

Kabar yang beredar menyebutkan, polemik di internal Gerindra sempat memanas terkait penetapan Mori sebagai Wakil Ketua.

Penyebabnya, Ketua Gerindra NTB, H Ridwan Hidayat juga mengincar posisi yang sama.

Farin menegaskan, terkait kabar itu penetapan Mori justru atas usul Ridwan.

Ketua Gerindra NTB ini disebutnya menolak posisi Wakil Ketua lantaran ingin fokus mengemban tugas-tugas kepartaian.

“Memang seperti itu. Pak ketua (Ridwan) ingin fokus menjalankan tugas beliau sebagai ketua partai,” ucapnya.

Bahkan, jelasnya, penetapan Mori dan dirinya selaku Ketua Fraksi disebutnya tidak lepas dari peran Ridwan.

Atas usul yang bersangkutan di rapat internal Gerindra NTB, ia dan Mori disepakati diusulkan ke pusat menduduki jabatan saat ini.

Selaku Ketua Fraksi Gerindra, Farin menegaskan, dirinya Senin besok (02/09), akan dilantik.

Dengan dilantiknya anggota DPRD NTB priode 2019-2024 diharapkan sebagai tonggak dimulainya pengabdian seutuhnya bagi rakyat NTB.

Terpisah, Mori Hanafi membenarkan dirinya ditunjuk sebagai wakil ketua. Penunjukan itu sesuai keputusan pengurus pusat di Jakarta.

“Surat penetapannya sudah keluar dan ditetapkan 26 Agustus lalu,” ungkapnya.

Sebagai kader partai, tugas yang diberikan itu disebutnya sebagai amanat yang harus dijalankan kader. Karena itu, ia memastikan tugas tersebut akan dijalankan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Ketua Partai Gerindra NTB, H Ridwan Hidayat sejauh ini masih belum memberikan konfirmasi. Saat dihubungi melalui sambungan telepon genggam, nomornya tidak aktif.

AYA

“Yang dibacakan gubernur tidak sesuai dengan postur APBD, ini ada apa, jangan kita dianggap bodoh”

MATARAM.lombokjournal.com  —  PDI-P NTB menolak keras pembahasan Rancangan APBD Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yang  amburadul.

Pembahasan tersebut terbilang sangat singkat dan dinilai tidak berkualitas. Karena ituu, Ketua DPD NTB Provinsi NTB, Rachmat Hidayat mengatakan banyak sekali masalah dalam APBD NTB 2020.

“Sikap PDI-P menolak RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah NTB. RAPBD yang amburadul, beberapa kali perubahan angka-angka, cara membahas tidak transparan, pejabat yang diajak tidak kredibel,” ujarnya di Kantor DPD PDIP NTB di Lingkar Selatan, Jumat, (30,08) 2019.

Rachmat mengatakan, kinerja APBD perubahan tersebut banyak pelanggaran-pelanggaran.

“Paling utama pembahasan mendadak dengan waktu singkat, kedua melanggar tata tertib,” ungkapnya.

Dia mengaku heran saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah membacakan RAPBD, justru di hari yang sama dilakukan pemandangan umum oleh fraksi.

Ini justru aneh karena pemandangan umum dilakukan super cepat yang diindikasikan tanpa dipelajari terlebih dahulu RAPBD tersebut.

“Yang dibacakan gubernur tidak sesuai dengan postur APBD, ini ada apa jangan kita dianggap bodoh,” sesal Rahmat.

Rachmat mengaku dirinya telah ditelepon  Gubernur NTB  untuk bertanya soal pembahasan APBD perubahan tersebut, namun jawaban Gubernur NTB  menurutnya sangat mengecewakan.

Kemudian Rahmat mmenceritakan percapakannya dengan Gubernu ul.

“Zul telpon, saya katakan  APBD-mu amburadul, dia jawab saya enggak tahu bang. Seorang gubernur menjawab tidak tahu ini jangan main-main. Itu akibat dari salah menetapkan orang yang tidak sesuai kompetensinya. Ini sangat berbahaya apalagi dibahas kucing-kucingan,” tandasnya.

Karena itu Rahmat mempertannyan soal slogan yang kerap digembar-gemborkan.

“Apanya yang gemilang. Tidak usah kita tagih janji 100 hari, satu tahunnya enggak ada,” cecarnya.

Rachmat mensinyalir ada politik adu domba yang dilakukan Gubernur NTB Zulkieflimansyah terhadap gubernur pendahulunya. Ada kebijakan pendahulunya yang dihilangkan.

“Diduga Ada politik adu domba yang menghilangkan kebijakan pendahulu. Dia lupa pendahulunya punya pengikut,” tegasnya.

Lebih jauh dia menantang agar APBD 2020 untuk dibedah bersama rakyat. Dia juga akan melaporkan masalah tersebut pada Menteri Dalam Negeri.

“Saya akan sampaikan Menteri Dalam Negeri karena tidak mengikuti aturan,” serunya.

Rachmat mengatakan mestinya yang diajukan perhatian lebih pada APBD adalah penanganan gempa Lombok, bukan semata soal pendidikan.

“Akibat gempa saja belum bisa selesai, kok macem-macem,” ucapnya.

Anggota DPRD NTB Fraksi PDI-P, Ruslan Turmudzi, mengatakan PDI-P tidak bertanggungjawab pada APBD 2020. Dia mengatakan pembahasan APBD sangat bermasalah dan melanggar Peraturan Dalam Negeri.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil NTB juga menggelar aksi saat penetapan APBD 2020. Mereka mendesak tuntutan yang sama agar proses penetapan dihentikan karena APBD disinyalir sarat masalah.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil menilai jalan-jalan atau kunjungan kerja DPRD NTB ke luar negeri berbuntut singkatnya pembahasan APBD.

Pembahasan APBD yang terlalu singkat itu berbuntut panjang. Koalisi Masyarakat Sipiil menggugat Gubernur NTB, DPRD NTB hingga Mendagri ke pengadilan.

Me

Program yang sudah dikerjakan di masa Pemerintahan TGB tetap dilanjutkan,  dengan perbaikan dan cara yang berbeda

MATARAM.lombokjournal.com – Pjs Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Iswandi menegaskan, program Zul-Rohmi tetap selaras dengan slogan ‘Lanjutkan Ikhtiar TGB’.

Penegasan Iswandi disampaikannya sebagai bantahan adanya anggapan dari salah seorang Anggota Dewan NTB menilai seakan ikhtiar TGB tenggelam lantaran program Zul-Rohmi.

Bahkan, program yang sempat dikatakan ‘dadakan dan tenggelam’ itu justru berbanding terbalik. Karena, program Zul-Rohmi kini semakin menguatkan hasil dari pekerjaan di pemerintahan sebelumnya.

“Jadi kalau ada kata tenggelamkan dan program dadakan saya rasa itu tidak benar adanya. Karena pemerintah terus berupaya melakukan hal yang terbaik bagi daerah,” ujar Iswandi,  Jum’at (30/08) 20119.

Nusa Tenggara Barat (NTB) dibawah kepemimpinan Gubernur H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah terbilang cukup bagus.

Berbagai hal terus digalakkan Pemerintah Provinsi NTB. Terlebih program-program unggulan Zul-Rohmi terus berjalan. Upaya yang dilakukan tak lain mewujudkan sebuah perubahan NTB yang lebih baik.

Ikhtiar mewujudkan NTB Gemilang menjadi fokus. Terlebih diperkuat lagi dengan pola yang baik. Yaitu mengedepankan sikap transparan, koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen.

Slogan ‘Lanjutkan Ikhtiar TGB’ (Mantan Gubernur NTB dua periode, TGH M Zainul Majdi) nampak semakin selaras dan diperkuat pada kepemimpinan Zul-Rohmi melalui program-program unggulannya.

Menurutnya, suatu pemerintahan dalam waktu yang berbeda memiliki tantangan dan prioritas yang berbeda pula. Namun semua bersifat kesinambungan dari pemerintahan sebelumnya.

Hal yang dikatakan pria yang dinobatkan sebagai Doktor Pertama Ilmu Pemerintahan di NTB itu bukan tanpa alasan. Ia memberikan salah satu contoh yakni mengenai pariwisata.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemprov NTB meraih berbagai penghargaan dalam bidang kepariwisataan dengan banyak promosi.

Kemudian di pemerintahan saat ini kembali didorong melalui program Zero Waste (NTB Bebas Sampah). Ini semua kata dia, dihajatkan untuk menjadikan daerah tercinta sebagai wisata yang bersih.

Sehingga, Zero Waste diharapkan menjadi life style masyarakat dalam mendukung pembangunan kepariwisataan yang juga senada dengan wisata halal yang diraih oleh TGB.

“Ini contoh kecil akan keterkaitan program pariwisata era sebelumnya dengan era sekarang. Mari semua dengan peran dan kontribusi masing-masing bertindak untuk kita saling menguatkan. Masa-masa kompetisi politik sudah lewat dan sekarang kita fokus bekerja,” ajak H Iswandi.

Ditegaskannya, program yang sudah dikerjakan di masa Pemerintahan TGB akan tetap dilanjutkan. Namun tentunya dengan perbaikan dan cara yang berbeda, namun tujuannya jelas yakni lebih memantapkannya.

“Program yang ada tetap melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya (TGB). Tentu dengan perbaikan program dan cara yang berbeda. Jadi tidak benar dan keliru kalau dikatakan program dadakan,” tegasnya.

“Untui itu sekali lagi, mari kita saling menguatkan, bergandengan tangan dan menyatukan langkah mewujudkan apa yang menjadi ikhtiar kita bersama untuk daerah yang kita cintai ini,” demikian H Iswandi menambahkan.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah. Ia menilai suatu kewajaran jika ada hal perbedaan dikepemimpinan sebelumnya dan saat ini.

Namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana mewujudkan NTB yang gemilang tentunya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, sembari diperkuat dengan program unggulan pada kepemimpinan saat ini.

AYA

Tuntutan era digitalisasi komunikasi dan informasi, mendorong badan publik meningkatkan kompetensi dalam pelayanan informasi bagi publik

lombokjournal.com

TANGERANG  ;   Mendorong pemerintahan yang dinamis dan akuntabel, di antaranya dapat ditempuh melalui inovasi penyajian informasi publik, penyediaan dan pengelolaan Daftar Informasi Publik, serta penyelesaian sengketa informasi sesuai mekanisme dan prosedur, serta mewujudkan keterbukaan informasi publik dan peningkatan layanan.

Pada era digitalisasi informasi, badan publik perlu didorong agar kinerjanya kian efektif dan efisien. Khususnya dalam mengukur dan mempercepat pelaksanaan informasi publik dan meningkatkan kinerja badan publik pada berbagai level pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Demikian intisari Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertajuk Coaching Clinik: Inovasi Pelayanan Informasi Publik” yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia di Tangerang Banten (29/08) 2019.

Workshop diselenggarakan atas kerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang dan stakehokders terkait, bagi puluhan PPID lembaga negara dan pemerintah daerah dengan  menghadirkan narasumber profesional pada bidangnya,

Seperti Titi Susanti (Biro Humas Kementerian Keuangan) dan John Fresly Hutahaean (Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017).

Peningkatan kompetensi dan menjaga integritas

Menurut Titi Susanti, tuntutan era digitalisasi komunikasi dan informasi menginisiasi pihaknya mendorong badan publik meningkatkan kompetensi dalam pelayanan informasi bagi publik.

Apalagi transparansi memestikan badan publik menyajikan informasi secara berkala. Kendati keterbukaan informasi bukan berarti semua terbuka.

Melalui kegiatan tersebut, Humas Indonesia ingin mendorong seluruh kementerian, lembaga serta badan publik lain, baik di pusat maupun daerah, mengedepankan sikap akuntabitas.

Kata Titi Susanti, coaching clinic bagi para PPID menjadi bagian integral upaya pemerintah menjaga reputasi, kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan badan publik lainnya.

“Bapak dan ibu sekalian diniscaya mampu menjaga integritas sekaligus jadi pejuang agar bisa mengurangi sebanyak mungkin berbagai informasi yang tidak baik, tidak tepat,” tuturnya lugas.

Dalam konteks itulah, lanjut Titi, lembaga publik yang transparan dan akuntabel, ibarat etalase di pusat perbelanjaan yang memudahkan setiap orang membeli kebutuhannya.

“Masyarakat dapat dengan mudah mencari dan memilih informasi yang terjamin keakuratannya dan memperoleh informasi yang  dibutuhkan,” imbuhnya.

Kenyataan itu, mendorong pentingnya peran PPID untuk saling bersinergi, berinovasi dan mengasah kreativitas, sehingga dapat mengisi ruang publik dengan informasi yang baik.

Komisi Informasi Pusat pada medio September 2019 rencananya melaksanakan monitoring dan evaluasi, presentasi dan visitasi untuk masing-masing badan publik secara random.

Hasilnya digunakan untuk indikator pelaksanaan yang berpedoman pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.

John Fresly Hutahaean sependapat dengan pokok pikiran yang disampaikan Titi Susanti. Menurutnya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik mesti dimulai dari pejabat badan publik yang bersangkutan.

Ia menegaskan, tak semua informasi bersifat terbuka. Batasan secara yuridis antara informasi terbuka dengan tertutup diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17.

Perihal penting yang mesti diatensi PPID, semisal terkait kategori informasi yang dikecualikan, lantaran mempunyai konsekuensi terhadap kesinambungan pemerintahan.

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi, badan publik berpedoman pada prinsip universal dari kebebasan informasi. Informasi disediakan dengan cara sederhana, berbiaya murah, serta akurat.

Selain penyelesaian sengketa informasi, dan penyediaan mekanisme yang menjamin hak semua orang atas informasi.

Workshop tersebut merupakan rangkaian kegiatan Anugerah Humas Indonesia 2019. Workshop diakhiri dengan sesi foto bersama narasumber dan peserta.

djn/humaspro

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berharap pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini dapat berjalan semakin baik.

Sehingga kerja keras semua yang terlibat mendapatkan hasil yang sesuai harapan.

Hal itu dikatakan gubernur saat menghadiri Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah Provinsi NTB, bertempat di Hotel Golden Palace, Kamis (29/08) 2019.

Gubernur menyampaikan banyak terimakasih kepada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, Dra. Nadimah, MBA sebagai penanggung jawab pada kegiatan evaluasi tersebut.

Para peserta yang hadir diminta menggalli ilmu sebanyak-banyaknya dari Dra. Nadimah.

“Semoga dengan kehadiran ibu Nadimah, yang memiliki latar belakang pendidikan Matematika ini, dapat menginspirasi Bapak dan Ibu dari berbagai Institusi ini,” ungkap Gubernur pada sambutannya.

Dra. Nadimah menyampaikan, evaluasi tersebut merupakan suatu kegiatan bersama dalam menyukseskan pelaksanaan perubahan dan penerapan sistem akuntabilitas Kinerja khususnya pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

AYA/HmsNTB

Badan Anggaran DRPD NTB menyetujui Raperda tentang APBD 2020 untuk dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama, antara pimpinan DPRD dengan Gubernur NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) NTB tahun anggaran 2020 dinilai telah melalui dinamika yang sangat menyita perhatian, konsentrasi, serta tenaga dan waktu.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu dalam Rapat Paripurna keempat masa persidangan kedua DPRD Provinsi NTB tahun 2019, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/8/2019).

Rapat  Paripurna itu mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, dan Laporan Pansus III yang membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda no 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.

Kemudian dilanjutkan dengan keputusan DPRD NTB tentang persetujuan DPRD NTB terhadap Raperda tentang APBD tahun Anggaran 2020. Lalu diakhiri dengan pendapat akhir Gubernur NTB yang kali ini diwakili oleh Wakil Gubernur

Menurut wagub, semua ikhtiar tersebut telah dapat dirumuskan dalam satu pandangan dan komitmen yang sama.

“Yaitu bagaimana meyakinkan dan memastikan bahwa RAPBD yang telah kita bahas, rumuskan dan tetapkan Ini dapat menjadi APBD yang aspiratif, responsif, akseleratif, untuk mencapai tujuan NTB Gemilang pada tahun 2020 mendatang,” kata Wagub.

Wagub  berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas komitmen, perhatian dan kesungguhannya selama proses pembahasan sampai dengan persetujuan ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini.

“Semoga semangat kebersamaan yang selama ini kita bangun, mampu menjadi energi positif untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab, untuk pencapaian pembangunan NTB Gemilang,” tutur Wagub di hadapan anggota Dewan yang hadir.

Badan Anggaran DRPD NTB menyetujui Raperda tentang APBD 2020 untuk dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama, antara pimpinan DPRD dengan Gubernur NTB setelah mendapatkan persetujuan anggota DPRD NTB dalam sidang paripurna tersebut.

Agenda sidang penyampaian laporan tersebut kemudian ditutup oleh Ketua DPRD Prov. NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH dengan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh perangkat OPD, karena dengan koordinasi yang baik nota anggaran bisa disahkan.

AYA/HmsNTB

Pemda melalui BPBD juga dihimbau untuk mengaktifkan layanan mobil tangki air bersih untuk warga

MATARAM.lombokjournal.com — kepada Gubernur NTB, ZZulkieflimansyah menerima 36 aduan warga yang disampaikan melalui aplikasi layanan NTB Care.

Puluhan laporan itu diterima selama tiga pekan pada bulan Agustus 2019 (1-25/08) 2019.

Menurunnya, pasokan air bersih dari PDAM di sejumlah pemukiman warga menjadi keluhan utama.  Karena layanan air bersih pada pipa PDAM datangnya terbilang Senin-Kamis,

Sehingga PDAM di sejumlah daerah menjadi “kambing hitam” yang digugat warga untuk dipersalahkan”Ujar Plt Kominfotik Putu Gde Aryadi Senin(26/8/2019).

Kadang ada air bersih yang mengalir di waktu-waktu tertentu dan seringkali juga pipa PDAM ngadat, ungkap warga dalam laporannya.

Misalnya, di Jangkuk Rungkang Kota Mataram, warga mengeluh karena air PDAM hanya menetes kecil di engah malam, dan lebih sering mati. Juga di Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa terjadi keluhan yang serupa.

Bahkan sejumlah warga di Kabupaten Lombok Timur dan KLU melaporkan  pasokan air bersih ke desanya hingga saat ini belum pulih.

Hal itu akibat bencana gempa bumi yang meluluhlantahkan daerahnya, termasuk merusak instalasi air bersih, ditambah lagi datangnya kemarau panjang, membuat kesulitan air bersih masih harus dialami warga.

Karenanya, warga berharap gubernur menegur pemda dan pengelola PDAM.

Menanggapi keluhan tersebut, petugas PDAM Giri Menang selalu merespon keluhan warga dan berusaha memberikan service terbaik bagi pelanggannya. Namun terkait makin kecilnya debet air yang menetes disejumlah pelanggan, khususnya pada lokasi dan waktu-waktu tertentu,

PDAM sudah juga menjelaskan hal tersebut, disebabkan karena musim kering yang  berdampak pada menurunnya debit air pada sumber air PDAM. Sehingga dihimbau pada warga agar hemat air bersih. Dan juga menyediakan penampungan air pada saat air PDAM deras mengalir.

Selain itu, Pemda melalui BPBD juga dihimbau untuk mengaktifkan layanan mobil tangki air bersih untuk warga.

Selain air bersih, juga ada beberapa laporan warga kota mataram mengenai dugaan perilaku asusila yang terjadi di sejumlah tempat kos-kosan tertentu. Karena itu, warga meminta pemda meningkatkan pengawasan dan penertiban tempat kos-kosan tersebut.

Juga masih terdapat sejumlah keluhan mengenai layanan kesehatan. Salah satunya adalah pelayan puskesmas di Lombok Timur serta pelayanan laboratorium di RSUD Provinsi NTB.

Laporan lainnya adalah terkait dengan progres rehab rekon dalam pembangunan rumah tahan gempa oleh pokmas dan aplikator. Sejumlah warga meminta agar pengawasan terhadap material dan kualitas bangunan oleh pihak-pihak terkait lebih ketat lagi.

Keluhan lainnya, terkait kelangkaan blanko KTP elektronik di Lobar dan Loteng serta proyek penataan salah satu kawasan wisata di Kabupaten Lombok Barat yang telah menelam biaya besar, namun hasilnya menurut warga kurang memuaskan.

Sementara dari Kabupaten Sumbawa terdapat dua laporan warga yang sudah diteruskan oleh admin “NTB Care” kepada Pemda setempat, namun hingga saat ini belum mendapat respon. Yakni pengaduan warga tentang distribusi gas elpiji 3 kg dan mengenai layanan PDAM Kabupaten  Sumbawa.

AYA/Diskominfo

Acara  itu menambah semangat kerja Pemda Lombok Utara untuk melakukan pelayanan masyarakat agar berjalan sebaik-baiknya

lombokjournal.com —

PADANG   ;    Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar SH. MH., beserta 26 kepala daerah lainnya menerima penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) yang diadakan Koran Sindo dan sindonews.com.

Penghargaan itu berlangsung dengan konsep alam terbuka itu berlangsung di pelataran Kantor Gubernur Sumatera Barat bertema Inovasi Untuk Indonesia Unggul (22/08) 2019.

Pemimpin Redaksi Koran Sindo dan sindonews.com, Jaka Susila mengatakan, program KDI adalah komitmen Koran Sindo dan Sindonews.com untuk membangun Indonesia dari daerah.

Menurutnya, sebagai media massa di bawah grup besar MNC Media, Koran Sindo dan sindonews.com berkomitmen mengkomunikasikan liputannya sejak lama.

“Pemberitaan tentang perkembangan daerah, kita berikan porsi yang cukup. Tujuannya agar program-program atau pembangunan di daerah bisa dilihat secara nasional. Kami menganggap kemajuan Indonesia bukan hanya karena DKI Jakarta dan sekitar atau Pulau Jawa saja. Daerah di luar ibukota mempunyai kontribusi yang besar pula untuk kemajuan Indonesia,” tuturnya.

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengapresiasi  acara KDI yang diselenggarakan oleh Koran Sindo dan sindonews.com.  Akmal berharap  acara ini dapat memotivasi para kepala daerah untuk terus menyejahterakan rakyatnya, memberikan pelayanan dan memiliki daya saing untuk memajukan daerahnya.

“Kami ingin sampaikan agar kepala daerah maksimal menyajikan kreatifitas. Inovasi harus bisa mendorong kesejahteraan masyarakat, pelayanan dan daya saing,” imbuhnya.

Staf Khusus Kementerian PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Ahmad Gani Ghazali menyampaikan tema KDI 2019 hampir sama seperti tema HUT RI 2019.

Menurut Ahmad, dengan mengusung semangat yang sama demi kemaslahatan, kepala daerah tingkat kota, kabupaten ataupun provinsi diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada.

“Kita harus lebih cepat dan baik. Cepat dan selamat. Inovasi dan kreatifitas adalah mesin penggerak,” tandasnya.

Selain berinovasi dalam teknologi, lanjutnya, pembiayaan dan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta perlu menjadi prioritas, melalui pembangunan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Usai acara Bupati Najmul yang didampingi Kadis Dikpora Dr. Fauzan. M.Pd, Plt. Kadis Dukcapil Tresnahadi, S.Pt, Kadis DP2KBPMD Drs. H. Holidi, MM, Direktur RSUD dr. Syamsul Hidayat serta tim Humaspro Setda KLU berterima kasih atas terselenggaranya acara malam apresiasi tersebut.

Acara  itu menambah semangat kerja Pemda Lombok Utara untuk melakukan pelayanan masyarakat agar berjalan sebaik-baiknya. Terutama pada aspek kependudukan.

“Banyak sekali inovasi seperti Jaring Pekat, Paten, yang terbaru Bakso Urat, dengan saling bersinergi antara Dukcapil, RSUD, DP2KBPMD dan Dinas Kesehatan,” ungkap bupati yang menerima penghargaan pelayanan masyarakat aspek kependudukan itu.

Bupati Najmul yang pada akhir wawancara menyatakan penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh masyarakat Lombok Utara. Penghargaan tersebut diberikan pula kepada 17 bupati,  enam walikota, dan tiga gubernur se-Indonesia.

Penghargaa itu dalam berbagai kategori seperti kategori ekonomi dan investasi, sosial budaya, infrastruktur dan pembangunan, serta kategori lainnya. Masing-masing kepala daerah memiliki kelebihan keunikan yang layak diinspirasi bagi contoh penerapan kepemimpinan melalui kebijakan program unggulannya.

Dalam cara berlangsung meriah itu disajikan tarian, deretan tembang kenangan dan penampilan dari band yang digawangi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Kendati sempat hujan, setelah mereda acara tetap dilanjutkan.

Hadirin disajikan pula tayangan syahdu refleksi satu dasawarsa Gempa Padang. Tayangan audiovisual tersebut, sebagai titik balik penanganan pemerintah daerah yang mampu bangkit dan membangun kembali dari musibah gempa yang melanda tahun 2009 silam.

Hadir pada kegiatan ini Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, Staf Khusus Kementerian PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Ahmad Gani Ghazali, Pemimpin Redaksi Koran sindo dan sindonews.com,  Jaka Susila, Gubernur Sumbar,  Prof. Dr. H. Iwan Prayitno, MSc.

dyd/den/humaspro