‘’Kami jamin dukungan Polri dan TNI soal masalah keamanan di NTB’’

MATARAM.lombbokjournal.com  – Kapolda NTB, Irjen. Pol. Nana Sudjana AS,MM dan Danrem 162/WB, Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdani menilai pembangunan NTB di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) memperlihatkan capaian menggembirakan.

Menurut Kapolda, salah satu yang ia rasakan selama lima bulan memimpin Polda NTB adalah soliditas para pimpinan daerah. ‘’Yang saya rasakan, unsur pimpinan daerah di NTB begitu solid dan sinergis. Ini jalan terbaik, dengan kompaknya kita saya yakin pembangunan akan berjalan dengan baik juga,’’ ucapnya di Mataram, Kamis (19/09) 2019.

Kapolda bahkan mengibaratkan NTB saat ini bak gadis cantik yang tengah menjadi buah bibir. Karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk mempertahankan citra NTB sebagai salah satu daerah yang terjaga keamanannya.

Untuk itu, Kapolda sendiri menggaransi akan berupaya maksimal untuk mempertahankan iklim ini. ‘’Kami jamin dukungan Polri dan TNI soal masalah keamanan di NTB,’’ tegasnya.

Kapolda meyakini, capaian-capaian yang ditorehkan di NTB saat ini dapat semakin menuntun NTB menuju masa gemilangnya, seperti dicita-citakan pasangan Zul-Rohmi. Pariwisata menurutnya akan memegang peranan penting. Menjadi unggulan dan menghasilkan pendapatan yang cukup besar untuk daerah.

Sementara, Danrem 162/WB, Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdani mengutarakan kekagumannya terhadap sosok Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yang mampu membangun komunikasi yang efektif dalam meraih dukungan hingga ke tingkat akar rumput.

Sejak pertama kali mengenal Gubernur NTB, Rizal mengaku telah terkesan dengan kebersahajaan sosok yang akrab disapa Bang Zul ini. Semangat kebersahajaan ini seiring sejalan dengan cara Gubernur berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.

“Gubernur bisa membangun komunikasi yang baik dengan elite hingga masyarakat kecil,” katanya.

Hal ini menurutnya memotivasi Danrem dan jajarannya. Ia menegaskan, jika Gubernur bisa berkeliling dan berinteraksi dengan banyak lapisan warga NTB, maka seluruh jajarannya juga harus mampu mengikuti gaya berinteraksi yang demikian.

Inspirasi ini menurutnya menjadi salah satu babak awal bagi terbangunnya kolaborasi yang kokoh dalam menjaga pembangunan NTB.

“Kami anggap sebagai orang tua yang selalu membimbing bagaimana Korem itu bisa on the track dan kinerjanya diakui,” ucapnya.

Wakil Kepala Kejati NTB, Katarina Endang Sarwestri, SH, MH, pun turut menegaskan dukungannya dengan program pembangunan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi. Bentuknya, dengan mengerahkan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada setiap proyek strategis daerah.

‘’TP4D wujud sinergitas Kejaksaan dengan pemerintah daerah. Kerja sama itu untuk pembangunan agar cepat dan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna,’’ ujarnya.

Katarina menambahkan juga kini Kejati NTB tengah menyusun program jaga desa. Program itu untuk menggenjot serapan dana desa sekaligus mencegah potensi penyimpangannya.

‘’Kita kedepankan pencegahan dalam rangka sebelum pelaksanaan program. Tingkat kepatuhan bisa meningkat sehingga penindakan jalan terakhir. Keresahan masyarakat terkait penegakan hukum bisa kita tekan,’’ jelasnya.

AYA/HmsNNTB (*)

“Sepanjang niat kita memimpin untuk mencari ridho Allah SWT, maka Insyaallah ridho manusia pun akan kita dapat”

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Zulkieflimansyah butuh gagasan brilian dari kalangan muda untuk pencapaian NTB Gemilnang.

“Kita sangat butuh ide-ide brilian penuh harapan untuk NTB Gemilang,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat menghadiri diskusi bertajuk “Ikhtiar untuk NTB Gemilang” bersama tokoh muda NTB, di Pondok Galih, Lingkar Selatan, Sabtu (21/09) 2019.

Mewujudkan NTB Gemilang membutuhkan kerja keras, kekompakan segenap elemen masyarakat NTB, serta masukan dan kritikan yang konstruktif.

Diperlukan ide-ide dan gagasan-gagasan, baik dari tokoh-tokoh maupun generasi muda, sebagai calon yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Provinsi NTB ke depan.

Dikatakan gubernur, untuk dapat membangun NTB yang lebih maju. Baik dari segi demokrasinya dan pembangunan Sumber daya manusianya.

Ke depan kita harus mampu dipadukan, antara kritikan dan masukan konstruktif dengan ide-ide cemerlang sebagai pijakan dalam ikhtiar memajukan NTB.

Menurutnya, pemerintah tidak pernah alergi dengan kritikan. Karena baginya itu merupakan konsekuensi berada dalam era demokrasi modern.

Dengan kemajuan teknologi, melalui media sosial yang ada, masyarakat tidak memiliki sekat untuk bisa mendapatkan akses berkomunikasi langsung dengan pemimpinnya.

Gubernur Zul menilai, diskusi di satu tahun pemerintahannya tentang NTB Gemilang di semua tempat, merupakan ekspektasi dari masyarakat NTB untuk lebih baik.

Pengalamanya yang berkecimpung di dunia politik, diskusi-diskusi yang terjadi di masyarakat dan dunia kampus, jauh lebih panas dari pada diskusi politik di tempat yang sesungguhnya.

Doktor Zul menyadari, sebagai gubernur yang melanjutkan ikhtiar TGB, yang dinilai berhasil oleh masyarakat. Tentu sangatlah wajar jika saat ini masyarakat NTB berekspektasi agar dirinya bisa lebih baik dari era sebelumnya.

Gubernur mengaku sangat bangga bisa hadir langsung dalam diskusi tersebut. Ia berharap diskusi-diskusi seperti ini harus sering dilakukan, tidak hanya sebatas di dunia maya saja namun lebih sering di dunia nyata.

“Saya sangat merindukan pertemuan-pertemuan di dunia nyata, tidak hanya sebatas interaksi di dunia maya saja,” ujarnya.

Ia berharap dengan pertemuan seperti ini, mampu mengubah makna memimpin untuk kerendahan hati, mengabdi dan berkorban lebih banyak untuk kesejahteraan masyarakat di NTB.

“Sepanjang niat kita memimpin untuk mencari ridho Allah SWT, maka Insyaallah ridho manusia pun akan kita dapat,” pungkasnya.

AYA (*)

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengikuti diskusi terbatas yang berlangsung di Harian Umum Suara NTB, Kamis (19/09) 2019.

Diskusi terbatas dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur membangun NTB Gemilang itu turut diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan kembali beberapa poin yang telah dan sedang dilakukan selama satu tahun memimpin NTB. Ia juga menceritakan awal mula kepemimpinannya sebagai Gubernur.

Baginya, tugas pertama sebagai pasangan pemimpin daerah terpilih adalah untuk memastikan bahwa NTB dengan pemimpin baru agar tetap kondusif dan nyaman tanpa adanya dendam politik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu membangun NTB yang lebih baik kedepannya.

“NTB ini milik kita semua, NTB ini bukan milik satu golongan, NTB itu bukan milik satu kelompok, tetapi milik kita semua,” kata Bang Zul sapaan akrabnya.

Bang Zul menilai dinamika politik yang ada di NTB adalah bukanlah hak yang baru. Dengan adanya pemimpin yang baru tentu tentu ada ide-ide segar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya dan tentu saja akan menjadi perbincangan publik.

“Misalnya mengirimkan mahasiswa ke luar negeri dalam jumlah yang cukup besar, ini suatu lompatan, gagasan yang kalau ada keinginan dan kemauan pasti bisa kami wujudkan,” lanjutnya.

Industrialisasi juga dianggap sebagai sektor yang amat penting dalam pembangunan di NTB. Ide-ide besar diharapkan mampu memberi terobosan dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Industrialisasi menurut gubernur adalah adanya keseriusan dalam memberi nilai tambah dengan melakukan pengolahan bahan baku di daerah itu sendiri.

“Jadi industrialisasi itu adalah, cabe diolah disini, ikan diolah disini kemudian hasil pertanian kita olah disini, jagung tidak lagi kita ekspor kemudian jadi pabrik pakan ditempat lain, tapi semuanya harus diolah disini,” jelas Bang Zul.

Bang Zul melanjutkan, hadirnya industrialisasi harus pula diikuti dengan hadirnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Ia berharap hadirnya beberapa kampus yang berorientasi pada dunia teknologi serta program beasiswa luar negeri mampu meningkatkan kualitas SDM di NTB kedepan.

“Beasiswa luar negeri ini akan jadi sumber pencerahan pada banyak anak-anak muda kita,” sambungnya.

ang Zul juga turut menyinggung bendungan Meninting yang telah dilakukan groundbreaking pada hari itu. Harapannya, salah satu bendungan tercanggih di Indonesia tersebut dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan hadirnya Meninting ini kita tidak lagi akan mengalami masalah pengairan dan kekurangan air di musim kering,” harap Bang Zul.

Dari sektor pariwisata, Gubernur berharap event MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana. Gubernur optimis NTB yang mewakili Indonesia dapat menjadi tuan rumah pada event internasional yang penggemarnya termasuk paling banyak di dunia tersebut.

“Mandalika dan MotoGP ini projek besar yang bukan gaungnya hanya di tingkat Nusa Tenggara Barat, tapi nasional bahkan internasional,” tandasnya

Selain Mandalika dan MotoGP, Bang Zul juga membahas keseriusan pengelolaan pariwisata di Gili. Lebih lanjut gubernur mengatakan bahwa Gili-gili yang dimiliki NTB harus memiliki manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat. Keindahan pariwisata Gunung Rinjani dan Gunung Tambora pun turut disinggung gubernur.

“Gunung Rinjani ini pesonanya itu hampir tidak ada duanya di Indonesia, oleh karena itu Zero Waste dan lain sebagainya itu program yang in-line juga dengan ini,” ungkapnya.

Menurut Bang Zul, untuk memajukan pariwisata juga dibutuhkan mobilitas yang baik. Sehingga adanya direct flight dan long distance feri diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan dan mobilitas perekonomian di NTB.

“Hadirnya satu direct flight saja dari Perth itu sudah mendongkrak kedatangan wisatawan Australia itu 400% lebih banyak, peningkatannya very significant,” lanjutnya.

Selain direct flight, mobilitas barang dan jasa ke NTB relatif lebih banyak karena  adanya Long Distance Feri dari Surabaya langsung ke Mataram.

“Bahkan, jika tidak ada hambatan akan ada Long Distance Feri langsung dari Surabaya ke Badas. Kehadiran Long Distance Feri tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh truk-truk yang bermuatan besar,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Wakil Gubernur yang hadir seusai acara pencanangan industrialisasi pertanian NTB di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara mengungkapkan jika sistem irigasi tetes yang baru saja diterapkan di KLU mampu memberikan banyak keunggulan pada sektor industrialisasi pertanian.

“Jadi dengan metode drip irigation ini penghematan air itu luar biasa sampai 95%, karena memang selang-selang itu yang sebagai jalan air itu akan mengaliri air itu sampai ke akarnya jadi gak terbuang air itu ditanah, kemudian juga panen bisa jadi tiga kali setahun yang mulanya hanya sekali, kemudian juga produktifitas panennya naik 20%,” terang Hj. Rohmi.

Senada dengan Gubernur, Hj. Rohmi juga menyampaikan harapannya agar kelak teknologi dalam sektor industrialisasi dapat dipergunakan sebaiknya. Ia juga menekankan penting mengolah bahan baku sebelum di ekspor ke luar daerah.

Poin lain yang disampaikan Hj. Rohmi yaitu revitalisasi posyandu. Ia tidak henti-hentinya menekankan pentingnya revitalisasi posyandu diseluruh kabupaten/kota yang ada di NTB. Posyandu keluarga diharapkan mampu menjadi garda terdepan untuk melakukan tindakan prefentif dan promotif berbagai masalah, tidak hanya kesehatan namun masalah sosial dan lainnya.

“Fungsinya bukan hanya untuk kesehatan saja tapi juga isu sosial seperti misalnya pendewasaan usia perkawinan, stunting, begitu juga dengan narkoba, illegal logging,  pembakaran hutan, mitigasi bencana. Banyak hal yang menjadi PR kita yang kita ingin edukasi masyarakat itu dari bawah, dari dusun,” sambungnya.

Hj. Rohmi menjelaskan bahwa peranan kader posyandu menjadi sangat penting dalam menyukseskan program revitalisasi posyandu tersebut. Ia juga bersyukur dari 87 posyandu keluarga sekarang sudah meningkat signifikan menjadi kurang lebih 800 posyandu keluarga.

Targetnya, tahun 2023 posyandu keluarga sudah diterapkan diseluruh NTB.

Terakhir, Hj. Rohmi menyampaikan pentingnya keberhasilan program Zero Waste. Menurut Wagub, mengubah pola pikir masyarakat merupakan hal pertama yang harus dilakukan.

Ia kembali mengajak seluruh kabupaten/kota untuk berkomitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan. Keberadaan bank sampah disetiap desa atau kelurahan diharapkan segera terealisasi.

“Karena dengan adanya bank sampah itulah yang bisa merealisasikan sampah itu jadi sumber daya. Sehingga masyarakat tidak pusing-pusing bagaimana caranya mengelolah sampah, cukup masyarakat pilah sampahnya itu saja,” harap Wagub.

Hj. Rohmi optimis dengan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, NTB Zero Waste 2023 dapat terealisasikan. Ia berharap seluruh program-program unggulan yang pemerintah provinsi sedang jalankan dapat berjalan lancar dan sukses. (*)

AYA/HmsNTB 

Ketika terjadi perubahan pada pelaksanaan program, harus segera dilakukan musyawarah dan diselesaikan sesegera mungkin

MATARAM.lombokjournal.com — Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat bisa juga mengaplikasikan  visi dan misi NTB Gemilang , tidak hanya diusung oleh Pemerintah Provinsi.

Dengn demikia manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat NTB.

Penekanan itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Ir. H. Zulkieflimansyah, M.Sc  saat memimpin rapat dengan agenda E-Kinerja dan Program Strategis di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (17/09/19).

Dalam rapat yang didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dan Asisten II, Ir. Ridwan Syah, juga dijabarkan program-program strategis yang dicanangkan NTB tahun 2019-2023.

Program-program yang dimaksud meliputi pariwisata andalan dan strategis, industrialisasi, pengembangan daya saing SDM, NTB ramah investasi, pengembangan konektivitas dan aksebilitas wilayah NTB dan NTB bersih dan berkelanjutan.

“Kita harus punya strategic planning yang terukur untuk menyusun hal-hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan daerah wisata di NTB, karena seperti yang kita tahu sektor pariwisata memiliki peran strategis yang dapat mendorong peningkatan pendapatan NTB,” jelas Gubernur.

Destinasi wisata diinginkan dapat dipromosikan melalui media social, dengan visualisasi gambar atau video yang menarik, sehingga meningkatkan sektor pariwisata.

“Mandalika dan MotoGP menjadi potensi besar NTB untuk meningkatkan sektor pariwisata, pengembangan Tambora Geopark Nasional, pengembangan wisata halal kelas dunia, dan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan Community Based Tourism,” tuturnya.

Melalui Industri pengolahan dan permesinan, nilai tambah bahan baku/mentah dapat ditingkatkan. Dengan demikian, warga NTB tidak lagi menjual bahan mentah, tetapi diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

“Industralisasi bukan identik dengan pabrik-pabrik besar, dengan mengusahakan hasil produk/jualan yang mentah untuk ditingkatkan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi kemudian dijual di daerah sendiri,” jelasnya.

Pengembangan daya saing SDM di NTB yaitu dengan menjalankan program beasiswa NTB ke beberapa negara di luar negeri, juga dengan melakulan revitalisasi posyandu dengan tujuan mengoptimalkan fungsi dan strata posyandu.

Revitalisasi SMK juga diharapkan dapat mendongkrak kualitas tenaga kerja NTB dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK dengan dua orientasi baru.

Salah satu bentuk pengembangan konektivitas yang saat ini sangat membantu, yaitu adanya direct flight dari Perth ke Lombok sehingga meningkatkan wisatawan mancanegara datang ke NTB.

“Selain itu juga pembangunan by pass dari BIL ke Kuta untuk menunjang event internasional MotoGP merupakan bentuk pengembangan yang akan diupayakan rampung sebelum event berlangsung,” ujarnya.

Untuk mendukung terencananya program-program strategis tersebut, pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah harus terus diupayakan.

Pengurangan sejumlah sampah dengan cara daur ulang sampah dan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai jual merupakan salah satu upaya agar NTB dapat bersih dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menegaskan, ketika terjadi perubahan pada pelaksanaan program, harus segera dilakukan musyawarah dan diselesaikan sesegera mungkin.

“Semua pihak harus duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai hal, utamanya jika terjadi masalah,” kata Wagub.

AYA/HmsNTB  

Evaluasi dari eksternal dalam bentuk diskusi publik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka

lombokjournal.com —

MATARAM   ;    Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram akan menggelar diskusi publik bertajuk “Kilas Balik Satu Tahun Zul-Rohmi” di De-Lima Cafe, Jalan Bung Karno, Kota Mataram, NTB, Kamis (19/09) 2019.

Masa pemerintahan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah sudah berjalan hampir satu tahun.

Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada 19 September 2018, pasangan yang dikenal Zul-Rohmi mendapat tugas berat.

NTB kala itu sedang mengalami bencana gempa bumi. Tak heran jika program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa menjadi fokus utama Zul-Rohmi.

Inisiator “Kilas Balik Satu Tahun Zul-Rohmi” Budi Wawan mengatakan, diskusi ini akan dihadiri lintas elemen, mulai dari pemerintah, politisi, aktivis, pengusaha, jurnalis, aktivis mahasiswa dan pemuda, tokoh masyarakat, dan profesional.

“Persoalan di NTB adalah perhatian kita bersama semua lapisan masyarakat, lintas kepentingan, suku, agama, dan golongan,” tandas Budi Wawan, Senin ( 16/09) 2019.

Inisiator lainnya, Muhammad Fihirudin, menilai substansi diskusi akan mengkritisi sejumlah program pemerintahan Zul-Rohmi selama setahun menjabat.

Fihir menilai, evaluasi dari eksternal dalam bentuk diskusi publik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka.

“Hasil diskusi diharapkan memberikan masukan tentang program-program yang sedang dan akan dilakukan Zul-Rohmi,” ujar Fihir

Direktur M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto atau yang akrab disapa Didu mengatakan, kinerja pemimpin menjadi titik sentral maju-mundurnya daerah yang dipimpin.

“Ia dituntut untuk menginspirasi, menggerakan, dan memobilisasi sehingga dapat berjalan bersama mencapai tujuan,” kata didu

Kepemimpinan, menurut filsuf Wiliam James,  lanjut Didu, tak lepas dari aras pemikiran dan tindakan, di mana visi harus sejalan dengan aksi.

“Gagasan mesti sebanding lurus dengan kebijakan, di sinilah kepemimpinan Zul-Rohmi diuji,” pungkasnya

Diskusi yang dimoderatori Hasan Masat,  rencananya  menghadirkan sejumlah narasumber.

Nara sumber yang disebut yaitu anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP Ruslan Turmuzy, Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi Gerindra Mori Hanafi, Nurdin Ranggabarani Politisi PPP, Aktivis Prodem Wahidjan, Ketua DPD REI NTB Heri Susanto, Karo Humas Pemprov NTB Najamuddin Ami, dan Akademi Unram yang juga staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Syaifudin yang akrab dipanggil Gayep .

Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 merupakan organisasi Nirlaba, digagas dan didirikan oleh mantan Jurnalis Majalah Tempo era dekade 80-an, Muchlis Dj. Tolomundu pada tanggal 4 Oktober 2012 Silam.

Selain pernah menjadi jurnalis majalah Tempo, Muchlis Dj. Tolomundu merupakan salah dewan pendiri Setara Institute yang dipimpin oleh Hendardi yang juga mantan aktivis YLBHI.

Me

Penjabat Sekda bersama dengan semua pemangku kebijakan diharapkan menjadi satu kolaborasi mewujudkan NTB yang Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com —  Dr. Ir. H. Iswandi  dilantik kembali sebagai Penjabat Sekretaris Daerah NTB untuk tiga bulan ke depan.

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan pelantikan, di Kantor Gubernur NTB, Jumat (13/09) 2019, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  No. 821/9279/SJ tertanggal 11 September 2019.

Wakil Gubernur mengatakan, dengan dilantiknya kembali Iswandi sebagai Penjabat Sekda, tidak mengubah program apa pun.

Sambil menunggu jalannya seleksi Sekda definitif, Iswandi diminta melanjutkan apa yang telah dilaksanakan tiga bulan sebelumnya.

“Dengan pelantikan ini, semua tugas dan tanggung jawab kita bisa berjalan dengan lancar hingga kita mendapatkan Sekda definitif hasil dari proses seleksi,” kata Ummi Rohmi.

Ia mengungkapkan, dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, khususnya di Provinsi NTB, semua pemangku kebijakan harus mengedepankan saling percaya antara satu dengan yang lainnya.

“Kunci dalam menjalankan tugas kita ini adalah kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, sinergitas yang baik maka tugas dan tanggungjawab yang begitu berat yang kita hadapi kedepannya, akan bisa kita laksanakan dengan baik,” tutur Ummi Rohmi.

Diharapkannya, Penjabat Sekda bersama dengan semua pemangku kebijakan menjadi satu kolaborasi mewujudkan NTB yang Gemilang.

Penjabat Sekda yang baru saja dilantik, Dr. Ir. H. Iswandi mengatakan, tiga bulan yang lalu ia fokus ke RPJMD. Sekarang tiga bulan selanjutnya, ia akan menyiapkan peta jalan menuju NTB Gemilang sebelum tahun 2020 ini.

Dengan telah dilantiknya anggota DPRD NTB yang baru, Iswandi juga berharap dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan cita-cita NTB Gemilang. Dengan arah dan prioritas-prioritas yang sudah ditetapkan.

AYA/HmsNTB

“FPK ini harus bisa saling memahami dan mengerti perasaan satu sama lain”

MATARAM.lombokjournal.com  —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyambut baik dan senang saat menerima para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di ruang kerjanya, Jumat (13/09) 2019.

Dalam agenda  silaturrahim tersebut, Gubernur Zul  mengatakan bahwa FPK ini hadir sebagai penjaga persatuan di NTB.

Diharapkaan, FPK bisa menjadi tempat informasi dan konsultasi lintas etnis di tengah masyarakat. Ini penting untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dalam pembauran kebangsaan.

“Forum ini saya kira bukan hanya pakaiannya yang beragam. Tapi saya yakin hati kita juga beragam. FPK ini harus bisa saling memahami dan mengerti perasaan satu sama lain,” ungkap gubernur.

Kehadiran sekitar 10 pengurus FPK yang lengkap dengan pakaian etnis masing-masing ini dipimpin langsung Ketuanya, Ali Ahmad. Turut mendampingi kunjungan tersebut, Kabinda NTB, Tarwo Koesnarno dan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i.

Terpisah, Ketua Umum FPK, Ali Ahmad mengaku senang sekali bisa bersilaturrahim bersama Gubernur NTB.

Ali Ahmad, yang sekaligus mewakili etnis mbojo mengatakan bahwa silaturahmi ini merupakan salah satu dari hasil rekomendasi rapat koordinasi FPK NTB.

“Alhamdulillah semua suku maupun etnis yang tergabung dalam FPK ini, bisa bersilaturahim langsung bersama Gubernur NTB,” ungkapnya

Saat itu yang hadir dalam silaturrahim tersebut yaitu suku Sasak, Samawa, Mbojo, Betawi, Tionghoa, dan berbagai etnis lain yang ada di Indonesia.

“Semua suku  yang tergabung dalam FPK ini, harapan kami sama, yaitu menghadirkan pembauran dan keharmonisan di daerah kita NTB,” katanya.

AYA/HmsNTB

Salah satu indikator untuk menilai suatu badan publik menurutnya ditentukan oleh jumlah sengketa informasi yang disidang oleh KI

MATARAM.lombokjournal.com — Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB, diminta aktif mempublikasikan program-program unggulan dan program strategis yang ditanganinya melalui website masing-masing.

Publikasi dan keterbukaan itu penting, agar masyarakat tahu dan mengerti program tersebut.

Sekaligus untuk menutup peluang munculnya isu-isu negatif atau hoax yang merugikan kita semua, ujar Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, MH.

Ia didampingi Ketua Informasi (KI) NTB, Hendriadi saat rapat evaluasi dan monitoring pelayanan informasi Publik oleh PPID Perangkat Daerah Provinsi NTB, di Aula Sidang KI di Jalan Udayana Mataram, Jumat (06/09) 2019.

Ia menegaskan, didalam RPJMD NTB 2019-2024, setidaknya terdapat 60 program  unggulan Daerah, masing-masing OPD sudah memiliki program unggulan yang harus diimplementasikan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Itulah yang harus dipublikasikan lewat website OPD, terangnya.

Aryadi menyayangkan, publikasi informasi terkait program unggulan dan program strategis lewat website OPD penanggungjawab dan pengelola program tersebut belum maksimal.

“Kalau data dan publikasi informasinya belum maksimal, maka wajarlah jika masyarakat menjadi bertanya-tanya,” tegasnya.

Mantan Irbansus inspektorat NTB itu juga mengajak seluruh PPID Perangkat Daerah untuk meningkatkan update informasi publik yang dimilikinya.

Menurutnya, saat ini terjadi perubahan kepercayaan publik terhadap informasi yang tersaji di media publik. Kalau diera orde baru, kata Aryadi informasi yang diproduksi dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah, diuji kebenarannya oleh masyarakat dengan cara melakukan cek and rechek pada media mainstream yang ada seperti koran, majalah atau radio dan TV.

Kalau media media tersebut sudah menyajikan dan mengulasnya dengan baik, maka masyarakat percaya terhadap kegiatan pemerintah tadi.

Tetapi sekarang justru sebaliknya.  Ditengah menjamurnya pertumbuhan media massa, baik media sosial maupun media daring, maka apa yang tersaji di akun media tersebut, rakyat tidak langsung percaya.

Tetapi akan mengkonfirmasi informasi itu pada situs resmi pemerintah atau badan publik yang bersangkutan, terangnya.

“Maka ini merupakan kesempatan bagi PPID untuk mengisi ruang publik ini dengan lebih banyak menyajikan informasi-informasi publik yang akurat, mencerdaskan dan melibatkan rakyat sebagai produsen informasi. Karena Ketersedian data yang lengkap terkait program strategis per OPD merupakan bentuk keterbukaan publik,” tegasnya seraya melakukan evaluasi satu persatu terkait updating Website tiap-tiap OPD.

Hal senada ditegaskan, Ketua  Komisi Informasi provinsi NTB, Hendriadi. Ia  mengatakan dengan tersajikannya informasi publik secara lengkap dan upto date maka menjadi langkah preventif untuk mengurangi timbulnya sengketa informasi.

Sebab salah satu indikator untuk menilai suatu badan publik menurutnya ditentukan oleh jumlah sengketa informasi yang disidang oleh KI.

“Makin  banyak sengketa, maka makin rendah predikat keterbukaan informasinya. Atau dapat disebut badan publik yang bersangkutan tidak terbuka”, ungkapnya.

BACA JUGA  ;  Lembaga Penyiaran TV & Radio Komit Dukung Program NTB Gemilang

Ia menginformasikan bahwa sepanjang tahun 2019 telah terdapat 3 sengketa informasi yang disidangkannya.

“Kalau informasi sudah disediakan dengan data yang lengkap dan transparan, maka peluang adanya sengketa informasi akan minim,” tutup komisioner yang akrab disapa bang Hendri itu.

AYA

“Kalau data dan publikasi informasinya belum maksimal, maka wajar jika masyarakat  bertanya-tanya”

MATARAM.lombokjournal.com — Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB, diminta aktif mempublikasikan program-program unggulan dan program strategis yang ditanganinya melalui website masing-masing.

Publikasi dan keterbukaan itu penting, agar masyarakat tahu dan mengerti program tersebut.

Sekaligus untuk menutup peluang munculnya isu-isu negatif atau hoax yang merugikan kita semua, ujar Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, MH.

Ia didampingi Ketua Informasi (KI) NTB, Hendriadi saat rapat evaluasi dan monitoring pelayanan informasi Publik oleh PPID Perangkat Daerah Provinsi NTB, di Aula Sidang KI di Jalan Udayana Mataram, Jumat (06/09) 2019.

Ia menegaskan, didalam RPJMD NTB 2019-2024, setidaknya terdapat 60 program  unggulan Daerah, masing-masing OPD sudah memiliki program unggulan yang harus diimplementasikan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Itulah yang harus dipublikasikan lewat website OPD, terangnya.

Aryadi menyayangkan, publikasi informasi terkait program unggulan dan program strategis lewat website OPD penanggungjawab dan pengelola program tersebut belum maksimal.

“Kalau data dan publikasi informasinya belum maksimal, maka wajarlah jika masyarakat menjadi bertanya-tanya,” tegasnya.

Mantan Irbansus inspektorat NTB itu juga mengajak seluruh PPID Perangkat Daerah untuk meningkatkan update informasi publik yang dimilikinya.

Menurutnya, saat ini terjadi perubahan kepercayaan publik terhadap informasi yang tersaji di media publik. Kalau diera orde baru, kata Aryadi informasi yang diproduksi dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah, diuji kebenarannya oleh masyarakat dengan cara melakukan cek and rechek pada media mainstream yang ada seperti koran, majalah atau radio dan TV.

Kalau media media tersebut sudah menyajikan dan mengulasnya dengan baik, maka masyarakat percaya terhadap kegiatan pemerintah tadi.

Tetapi sekarang justru sebaliknya.  Ditengah menjamurnya pertumbuhan media massa, baik media sosial maupun media daring, maka apa yang tersaji di akun media tersebut, rakyat tidak langsung percaya.

Tetapi akan mengkonfirmasi informasi itu pada situs resmi pemerintah atau badan publik yang bersangkutan, terangnya.

“Maka ini merupakan kesempatan bagi PPID untuk mengisi ruang publik ini dengan lebih banyak menyajikan informasi-informasi publik yang akurat, mencerdaskan dan melibatkan rakyat sebagai produsen informasi. Karena Ketersedian data yang lengkap terkait program strategis per OPD merupakan bentuk keterbukaan public,” tegasnya seraya melakukan evaluasi satu persatu terkait updating Website tiap-tiap OPD.

Hal senada ditegaskan, Ketua  Komisi Informasi provinsi NTB, Hendriadi. Ia  mengatakan dengan tersajikannya informasi publik secara lengkap dan upto date maka menjadi langkah preventif untuk mengurangi timbulnya sengketa informasi.

Sebab salah satu indikator untuk menilai suatu badan publik menurutnya ditentukan oleh jumlah sengketa informasi yang disidang oleh KI.

“Makin  banyak sengketa, maka makin rendah predikat keterbukaan informasinya. Atau dapat disebut badan publik yang bersangkutan tidak terbuka”, ungkapnya.

BACA JUGA  ;  Lembaga Penyiaran TV & Radio Komit Dukung Program NTB Gemilang

Ia menginformasikan bahwa sepanjang tahun 2019 telah terdapat 3 sengketa informasi yang disidangkannya.

“Kalau informasi sudah disediakan dengan data yang lengkap dan transparan, maka peluang adanya sengketa informasi akan minim,” tutup komisioner yang akrab disapa bang Hendri itu.

AYA

64 lembaga penyiaran aktif yang memiliki izin siaran dan terdaftar di KPID NTB, hampir seluruhnya memiliki situs laman daring dan terhubung juga dengan media sosial

MATARAM.lombokjournal.com — Pimpinan 64 Lembaga Penyiaran Publik, baik TV Nasional sistem siaran jaringan (SSJ) dan TV Lokal maupun Radio siaran yang ada di NTB, memiliki komitmen sama,  ikut mengawal dan mensukseskan program-program pembangunan mewujudkan NTB Gemilang.

Semua lembaga penyiaran publik  aktif yang memiliki izin siaran dan terdaftar di KPID NTB itu, hampir seluruhnya memiliki situs laman daring yang dapat digunakan untuk mengisi informasi tentang program unggulan NTB Gemilang.

Sehingga cakupan informasinya jauh lebih efektif  menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan para pimpinan media penyiaran se-NTB, saat berdiskusi dan bersilaturahmi dengan Penjabat Sekda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi M.Si bersama KPID NTB, difasilitasi oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB,  Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH di Bale Sea Food Mataram, Senin (09/09) 2019.

Dalam pertemuan tersebut, Pak Is sapaan akrab Penjabat Sekda NTB, mengajak seluruh lembaga penyiaran di NTB berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan visi NTB Gemilang.

Menurutnya media massa, termasuk TV dan Radio memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Terwujudnya good governance merupakan konsensus dan hasil kerja bersama pemerintah, warga negara dan sektor swasta,” ujarnya.

Apalagi dalam UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran juga mengatur,  TV  berjaringan wajib memenuhi muatan lokal sebesar 10 persen dari total jam tayang siaran.

Namun pemerintah juga memahami, lembaga penyiaran sebagai lembaga profit, disamping memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut memajukan rakyat di daerah.

Karena itu,  Pak Is mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur pada pertemuan tersebut ingin mendapatkan masukan, saran dan ide-ide konkrit dari semua lembaga penyiaran, khususnya dalam mengatur konten siaran agar kepentingan publik tentang informasi dan kerja pemerintah dapat tersiar dan diketahui masyarakat.

Sebelumnya, Plt. Kadis Kominfotik NTB, Gde Aryadi menegaskan, belakangan ini di tengah menjamurnya media sosial dan media daring, ada kesan sebagian badan publik termasuk instansi pemerintah mulai menapikan peran lembaga penyiaran.

Mereka terkesan lebih fokus pada media sosial, sementara informasi yang tersaji di media sosial seringkali bersifat tendensius dan hoax sehingga menimbulkan kegaduhan.

Padahal lembaga penyiaran publik seperti TV dan Radio, kata Aryadi jauh lebih efektif sebagai media publikasi dan edukasi.

Selain karena dikelola secara profesional dengan landasan kode etik dan tanggung jawab yang tinggi, juga hampir semuanya memiliki laman daring yang bisa juga di share lewat media sosial official.

“Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui”, ungkap Gde.

Karena itu, Aryadi berharap kemitraan dengan lembaga penyiaran publik perlu terus diperkuat. Termasuk  porsi untuk penyebaran informasi terkait 60 program unggulan NTB Gemilang oleh lembaga penyiaran televisi dan radio perlu ditingkatkan, ujarnya.

Para pimpinan media penyiaran mengungkapkan, mereka rindu akan kerja sama kemitraan yang sangat baik, yang pernah terjalin beberapa tahun sebelumnya.

Mereka pada prinsipnya memiliki komitmen yang sama, ingin berperan mewujudkan NTB Gemilang. Sebagaimana diungkapkan perwakilan MNC Group di NTB, H Samiarto bahwa pihaknya intens menyiarkan kontens-kontens pembangunan dan aktivitas sosial budaya daerah pada seluruh  TV jaringannya.

Namun ia juga menyayangkan perhatian terhadap media TV dan Radio dalam  kerjasama program-program pemerintah Daerah sangat minim.

“Bukan saja soal  anggaran dan biaya produksi. Tetapi juga terkait kerjasama dalam penyiapan materi dan konten terkait informasi pemerintah”, ujarnya.

“Dulu saat bapak Sekda masih jadi Karo umum yang membawahi Humas, kita pernah bekerja sama sangat baik. Kami berharap, itu bisa dibangun lagi”, imbuhnya.

Hal yang sama diungkapkan perwakilan SCTV Group yang juga Ketua IJTI NTB, Riadi. Ia melihat pola kemitraan antara instansi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Penyiaran perlu di perkuat melalui program kerjasama dalam menyiarkan program-program unggulan NTB Gemilang.

“IJTV komit mendukung NTB Gemilang melalui siaran sehat dan mencerdaskan”, ujarnya.

Perwakilan Lombok Post TV, H.Rudi berharap kerja sama pemprov NTB dengan Lembaga Penyiaran dapat dibangun kembali sebagaimana pernah terjalin 5 tahun lalu, harapnya.

Ketua KPID NTB, Yusron Saudi mengatakan, dari 64 lembaga penyiaran aktif yang memiliki izin siaran dan terdaftar di KPID NTB, hampir seluruhnya memiliki situs laman daring dan terhubung juga dengan media sosial.

Saat ini pengajuan ijin untuk mendirikan media penyiaran di NTB tetap tinggi, namun slotnya sudah habis, terangnya. Hal itu menunjukkan bahwa media  penyiaran memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat.

BACA JUGA ;  Website OPD diminta Aktif Publikasikan Program Unggulan

Selebihnya, KPID NTB terus mendorong agar kemitraan dapat terjadi bukan saja kerjasama antara pemerintah dan lembaga penyiaran publik. Tetapi juga dengab seluruh stake holder pembangunan daerah dan masyarakat.—

jm