Konjen  Hirohisa Chiba mendukung program NTB Zero Waste, karena baginya pengolaaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam usaha menjaga lingkungan

MATARAM.lombokjournal.com —  Berbagai gagasan kerja sama yang sedang dan akan dilakukan antara Pemerintah Jepang dan Provinsi NTB, menjadi topik bahasan saat Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang, Hirohisa Chiba, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Jumat (01/11) 2019.

Beberpa topik bahasan keduanya, di antaranya Bidang Pendidikan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan juga kerja sama di Sektor Kerajinan asli NTB. Wakil Gubernur menyambut positif kunjungan Konjen Jepang, Hirosi Chiba.

Menurutnya,  Jepang merupakan negara maju yang memiliki banyak hal positif yang bisa ditiru NTB. Termasuk dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

“Kami ingin sampah-sampah di NTB ini dikelola dengan baik agar menjadi hal yang berguna bagi masyarakat,” tutur Wagub.

Wakil Gubernur yang biasa dipanggil Umi Rohmi itu juga turut menyampaikan program unggulan Pemprov seperti Zero Waste atau bebas sampah dan juga Revitalisasi Posyandu.

Ia juga memuji Jepang dalam mitigasi kebencanaan, sehingga Wagub berharap NTB juga mampu meniru hal tersebut.

“Kami ingin Posyandu lebih baik lagi dan lebih berkualitas, kita berikan pemahaman dan edukasi dari Posyandu, selain edukasi dari sekolahnya juga,” lanjutnya.

Mengenai pariwisata, Umi Rohmi mengungkapkan, NTB terus meningkatkan penerbangan langsung dari berbagi negara. Hal itu dilakukan agar akses ke NTB dapat lebih mudah.

Berbagai kerja sama yang terjalin antara Jepang dan Indonesia, secara khusus khusus dengan Provinsi NTB, diharapkan berjalan baik dan terus ditingkatkan.

“Insya Allah kalau ke NTB tidak akan menyesal, karena memang indah untuk dikunjungi,” jelas Umi Rohmi.

Hirohisa Chiba pada kesempatan itu mengaku senang bisa mengunjungi NTB.

Terkait program mitigasi bencana, ia menuturkan bahwa Jepang selalu melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah.

“Setiap pemerintah daerah di Jepang melakukan pengawasan agar selalu siap apabila ada bencana,” ungkapnya.

Ia mengaku mendukung program NTB Zero Waste, karena baginya pengolaaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam usaha menjaga lingkungan.

“Harapan kami di seluruh bidang dapat saling membantu, ada kurang lebih 100 orang Jepang yang tinggal di NTB. Mudah-mudahan ke depan wisatawan Jepang semakin banyak yang  berkunjung ke NTB ini,” kata Hirohisa Chiba.

AYA/HmsNTB

“Sekda harus netral dari segala kepentingan. Ketika ada kepentingan personal atau kelompok maka pasti kebijakan tidak pada rakyat”

lombokjournal.com —

MATTARAM   ;    Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 kembali menggelar diskusi kamisan membahas calon Sekda NTB. Kali ini, diskusi kedua tersebut bertajuk “Pendapat Publik untuk Sekda NTB Idola.”

Diskusi yang digelar di De-Lima Cafe Kota Mataram pada Kamis malam, (31/10) 2019 bekerjasama dengan Lombok Global Institute (Logis).

Sebelumnya, hasil seleksi calon Sekda telah berhasil menjaring tiga nama yang telah diserahkan pada Gubernur NTB. Namun, Gubernur enggan membuka tiga nama tersebut.

Lima nama calon Sekda yang sebelumnya ikut berkompetisi masing-masing adalah Asisten Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H Husnul Fauzi, M. Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si dan Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP.

Pembicara utama yang dihadirkan adalah mantan Sekda NTB, HM Nur.

Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, dalam sambutan mengatakan sengaja menghadirkan HM Nur sebagai pembicara utama agar memberi pemahaman utuh soal Sekda ideal.

“Pembicara utama adalah mantan Sekda NTB supaya kita memiliki pemahaman utuh bagaimana Sekda ideal,” katanya.

Didu sapaan akrabnya mengatakan, kelima calon Sekda memiliki peluang yang sama untuk menjadi Sekda, jika dilihat dari rekam jejak masing-masing.

“Ada isu calon Sekda prioritas saya rasa belum dan bisa jadi enggak. Bisa jadi limanya berpeluang sama. M16 tetap merasa calon Sekda ideal dua laki-laki dan satu perempuan,” ujarnya.

Tiga Kriteria Sekda Ideal

Mantan Sekda NTB, HM Nur, mengatakan kriteria Sekda ideal ada tiga, yakni kemampuan pada bidang akademis, fungsional dan managerial. Dengan kemampuan tersebut maka akan mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Kemampuan akademis, kemampuan teknis fungsional bisa diukur dari jenjang jabatan, kemudian kemampuan managerial. Namun paling mendasar adalah nasionalisme, jika tidak memiliki nasionalisme maka semua akan runtuh,” ungkapnya.

Dikatakan, nasionalisme hadir jika memiliki rasa kebangsaan, tidak membedakan bahasa dan bangsanya. Perbedaan yang mengikat kita untuk bersatu. Konfigurasi tiga aspek itu melahirkan nasionalisme.

Dia mengungkapkan peran Sekda juga sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga Sekda harus netral dari segala kepentingan diri, kelompok maupun golongan.

“Sekda harus netral dari segala kepentingan. Ketika ada kepentingan personal atau kelompok maka pasti kebijakan tidak pada rakyat,” ujarnya.

Sekda Harus Pintar Komunikasi

Pembicaraan dari unsur akademisi, hadir Dr Wildan. Dia menjelaskan Sekda sangat penting sehingga Mendagri hingga presiden ikut menentukan, karena Sekda dipandang sebagai pengawal kepentingan nasional.

“Proses rekrutmen Sekda kenapa sampai Mendagri dan presiden menentukan karena posisi Sekda sebagai pembina kepegawaian bahwa diharapkan dapat mengawal kepentingan nasional,” ujarnya.

Dr Wildan berharap Sekda NTB terpilih nantinya tidak hanya memiliki integritas, tapi juga kemampuan komunikasi. Dia mencontohkan, banyak dinamika yang buntu antara pemerintah daerah dengan dewan atau DPRD, karena ketidakmampuan komunikasi Sekda sendiri.

“Sekda harus memiliki kemampuan komunikasi, karena banyak dinamika dengan dewan kadang buntu karena kemampuan komunikasi,” jelasnya.

Dia meminta Sekda harus dapat membangun jaringan dengan pemerintah pusat maupun kementerian. “Orang pintar dan jujur belum tentu memiliki kemampuan jaringan seperti itu,” ujarnya.

Terkahir, dia berharap Sekda tidak menjadi “tukang ketik” penetapan pegawai. Karena, Sekda memiliki tugas mengembangkan pegawai secara profesional dan jujur.

“Sekda harus memiliki kemampuan khusus pengembangan pegawai, harus memiliki perhatian lebih. Sekda juga tidak boleh menjadi ‘tukang ketik’ dalam penempatan pegawai, karena dia mengawal pengembangan karier dan profesionalisme pegawai,” tegasnya.

Sekda Harus Jadi Penasehat Gubernur

Akademisi sekaligus Pengamat Politik Universitas Mataram, Dr Asrin, menjelaskan Sekda ideal harus dapat meyakinkan gubernur soal kebijakan yang akan dikeluarkan, sehingga gubernur tidak terjebak dalam kekeliruan melahirkan kebijakan yang berdampak pada publik maupun politik.

“Bagaimana mampu meyakinkan gubernur bahwa kebijakan tidak berakibat fatal dengan masyarakat dan berakibat fatal secara politik. Sehingga gubernur tidak salah arah dalam mengambil keputusan, apalagi ketika politik interes sangat tinggi,” tuturnya.

Jika Sekda hanya sebagai tukang ketik, maka bangkrut negara ini. Pemda ini bangkrut, katanya.

Sekda menurutnya dapat memahami apa keinginan daerah sekaligus apa keinginan masyarakat. Pada posisi tersebut peran profesionalitas Sekda dipertaruhkan, karena terkadang, kepentingan daerah dipengaruhi kepentingan politis, sehingga berdampak pada masyarakat.

“Kita berharap Sekda NTB ke depan cerah dan bisa memberikan pertimbangan pada gubernur,” ucapnya.

Sekda Jadi Bodyguard Gubernur

Hadir mewakili pemuda, Mantan Ketua Umum GPII , Karman BM , Dia menceritakan posisi Sekda pada suatu titik akan mengalami dilema. Satu sisi Sekda harus pasang badan ketika gubernur dikritik, di sini lain

Sekda “tidak boleh” lebih pintar dari gubernur, khususnya saat di pemerintah pusat.

“Sekda di waktu tertentu tidak boleh lebih pintar dari pimpinan, tetapi ketika gubernur dikritik yang pasang badan adalah Sekda,” katanya.

Sekda juga harus siap menjadi pengawal bagi gubernur ketika mendapat respon negatif terhadap kinerjanya.

“Sekda harus mampu merespon dinamika di luar sebelum masuk ke Pemprov. Kemudian bisa menjadi bodyguard untuk gubernur,” ucapnya.

Diskusi berlangsung menarik dengan banyaknya peserta yang menyumbang saran untuk calon Sekda NTB ke depannya.

Me

Sistem yang dikembangkan Biro Humas dan Protokol saat ini, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh informasi

MATARAM.lombokjournal.com  —  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB yang saat ini telah mengalami banyak perubahan dari segi manajemen.

PPID yang teringrasi dengan Public Relation Command Center (PRCC) itu menjawab keingintahuan masyarakat terhadap informasi publik yang disediakan Biro Humas dan Protokol.

PPID  sebagai pengelola dan penyedia dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai  amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Saat ini, PPID Biro Humas dan Protokol makin siap untuk menerima kebutuhan masyarakat terkait informasi. Apalagi, sistem integrasi yang dibangun dalam aplikasi PRCC dapat memantau interaksi masyarakat, terutama di media sosial.

Sehingga, apapun kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat, khususnya informasi publik dapat diperoleh di PPID Biro Humas dan Protokol.

Karena itu, pada Presentasi Badan Publik, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB,

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S. Sos., M.M., menjelaskan keikutsertaan PPID Biro Humas dan Protokol dalam kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik itu sangat dirasakan manfaatnya.

“Kami sudah merasakan manfaatnya bahwa dengan kami mengikuti monev ini, maka yang pertama yang kami rasakan adalah peningkatan kerjasama antar bagian dan sub bagian menjadi sangat kuat dan didukung dari segi data dan informasi,” jelas Bang Najam di hadapan para komisioner KI Provinsi NTB, Kamis (31/10) 2019.

Bang Najam juga menjelaskan sistem yang dikembangkan Biro Humas dan Protokol saat ini, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh informasi.

Biro Humas pun mendapatkan kemudahan untuk memperoleh masukan, saran dan gagasan masyarakat terkait pembangunan atau pimpinan daerah.

Untuk mendukung penerapan aplikasi itu, Bang Najam menjelaskan telah melatih staf Humas dan Protokol, baik dalam bentuk Bimtek maupun pelatihan lainnya. Sehingga kapasitas SDM yang ada mendukung keberlangsungan aplikasi informasi itu.

Pada presentasi itu, Bang Najam, yang pernah menjabat Wakil Ketua KI Provinsi NTB itu, melaunching Aplikasi PPID dalam bentuk video pendek. Isinya, terkait alur pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat di Biro Humas dan Protokol.

Pada presentasi itu juga, Bang Najam sempat ditanya oleh Komisioner KI Provinsi NTB, terkiat keberlanjutan atau suistainability Manajamen PRCC, apabila terjadi pergeseran kepemimpinan di tingkat kepala Biro di kemudian hari.

Bang Najam  menjelaskan, kekhawatiran itu sempat dialaminya sekitar enam bulan lalu. Namun, saat ini tidak terjadi apa yang dikhawatirkan itu, sebab pihaknya menyiapkan regenerasi. Menyediakan SDM yang mumpuni untuk menanganinya.

Yaitu alih pengetahuan dari para ahli kepada staf di Biro Humas dan Protokol.

Yang kedua, lanjutnya, manajemen PRCC telah masuk dalam standar harga tahun 2020. Dan yang terakhir adalah mendaftarkan inovasi PRCC itu sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

AYA/HmsNTB

Sudah dilakukan MoU dengan 10 kabupaten/kota untuk merespon cepat apabila ada pengaduan masyarakat di daerahnya masing-masing yang sudah terintegrasi serta semua SKPD dan daerah

MATARAM.lombokjournal.com — Total pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat yang masuk ke NTB Care, dari tanggal 1 oktober hingga hari ini, Rabu (30/10) 2019, jumlah pengaduan masyarakat di 10 Kabupaten/kota sebanyak 47 pengaduan.

Dari 47 pengaduan tersebut yang mendominasi adalah kekeringan yang menyebabkan kelangkaan air bersih.

“Persoalan yang mendominasi adalah persoalan kelangkaan air bersih  karena musim kemarau panjang,” terang PLt Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH., ditemui di ruangannya Rabu (30/10) 2019 siang.

Gde menuturkan, ada banyak hal lain yang diadukan oleh masyarakat melalui aplikasi pelayanan NTB Care. Di antaranya soal layanan publik tentang e-KTP, layanan kesehatan di rumah sakit dan bandara, pembangunan rehab rekon, pendidikan serta kemacetan yang ada di Kota Mataram.

“Termasuk adalah matinya trafik light di Rempung Lombok Timur,” ucapnya.

Selain itu, ada inovasi dan kreativitas warga Sekotong Lombok Barat yang membuat paving block dengan bahan dasar dari sampah plastik untuk mendukung program pemerintah provinsi NTB soal Zero Waste.

“Ini warga Sekotong minta dukungan ke Dinas LHK NTB untuk kelancaran usahanya. Warga tersebut bernama Abdul Aziz ini,” terangnya sembari memperlihatkan aplikasi NTB Care di handphonenya.

Yang terakhir, pengaduan warga Tanjung KLU yang mengeluhkan masalah penampung bak air yang tidak berfungsi yang dibangun pada tahun 2016 silam. Sementara pemerintah sudah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp500 juta.

“Baknya tidak berfungsi dan terbengkalai sudah beberapa tahun lalu,” tutup Gde.

Untuk diketahui, NTB Care adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menampung dan menerima serta merespon cepat semua keluh dan aspirasi masyarakat NTB di bawah kendali Dinas Kominfotik NTB.

Bahkan NTB Care ini sudah dilakukan MoU dengan 10 kabupaten/kota untuk merespon cepat apabila ada pengaduan masyarakat di daerahnya masing-masing yang sudah terintegrasi serta semua SKPD dan daerah, pungkasnya.

AYA/HmsNTB

Semangat jiwa muda yang bagaikan kobaran api yang tidak pernah padam, amat dibutuhkan untuk membangun dan memajukan KLU ke depan

TANJUNG.lombokjournal.com –  Kabupaten Lombok Utara (KLU), melakukan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 dirangkaikan dengan Upacara Paripurna Bulanan, berlangsung di lapangan Tioq Tata Tunaq, Senin (28/10) 2019.

Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, dan sebagai  Komandan Upacara, Kapolsek Pemenang Iptu Ivan Ronald, S.T.K.

Upacara peringatan tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara H. Burhan M. Nur, SH, Mariadi, S.Ag, Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH, Waka Polres Kompol. Dewa Gede Sucipta, S.Pd, Para Pejabat teras dan ASN lingkup Pemda KLU, unsur TNI/Polri, Perwakilan OKP, pelajar dan mahasiswa.

Hari Sumpah Pemuda (HSP) diawali dari peristiwa yang terjadi 91 tahun silam, tepatnya 28 Oktober 1928 di Jakarta yang saat itu masih bernama Batavia.

Para pemuda menggelar Kongres Pemuda II, sebuah kongres pergerakan pemuda Indonesia, pada 27-28 Oktober 1928.

Kongres Pemuda II berhasil menukil hari bersejarah yang hingga kini dikenang lantaran telah melahirkan ikrar pemersatu bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

Berawal dari peristiwa bersejarah Kongres Pemuda II tersebut, kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.

“Bersatu Kita Maju”

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar dalam amanatnya menyampaikan, atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tokoh pemuda, sehingga menjadi pelopor pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga keutuhan NKRI.

Dikatakannya, tokoh pemuda Lombok Utara juga telah memelopori terbentuknya daerah otonomi terbungsu di NTB, yaitu Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2008.

Dan mengisinya dengan program pembangunan, merawatnya dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, norma budaya dan kearifan lokal yang bestari untuk terwujudnya keberlanjutan pembangunan daerah.

Peringatam Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 mengambil tema “Bersatu Kita Maju”. Tema ini diambil guna menegaskan kembali komitmen yang dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1982 dalam sumpah pemuda.

“Hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa,” kata bupati.

Di samping itu, tema ini sesungguhnya diperuntukkan bagi seluruh elemen bangsa, khususnya pemuda lantaran di tangan pemudalah Indonesia bisa maju. Pemuda untuk Indonesia maju adalah yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreatifitas yang tinggi, mandiri, inspiratif dan mampu bertahan, unggul menghadapi persaingan dunia.

Pemuda yang memiliki karakter tangguh adalah generasi yang memiliki karakter modal dan karakter kinerja, beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas serta tuntas.

Juga memiliki kapasitas intelektual, skill kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan yang mumpuni serta harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, gerakan revolusi mental menemukan relevansinya, dengan pembangunan karakter kita bisa kuat, tangguh dan kokoh ikut serta dalam pencaturan pemuda di dunia.

“Kita tidak lagi harus bertahan dan menghadapi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi, akan tetapi kita harus mampu memberikan warna untuk mengubah dunia dengan tekad dan semangat, serta  tentu didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi,” tegas Bupati Najmul..

Lombok Utara yang baru melewati masa terpuruk pascabencana beruntun tahun 2018 silam, sekarang masih dalam tahap pemulihan. Semangat jiwa muda yang bagaikan kobaran api yang tidak pernah padam, amat dibutuhkan untuk membangun dan memajukan KLU ke depan. Agar menjadi daerah yang mampu menyejahterakan masyarakat dan tentu pula ikut andil bagian dalam mengangkat bangsa dan tanah air indonesia di kancah dunia.

Pada kesempatan hari Sumpah Pemuda ke-91, Bupati Najmul menyampaikan kondisi terkini pencapaian pemulihan Lombok Utara dengan membangun kembali aspek pembangunan daerah.

Menurut Najmul, tuntasnya tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat yang telah dibangunkan oleh  pemerintah cukup progresif.

Berdasarkan data terkini badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) KLU, jumlah penerima manfaat dari SK.1 – SK.21 sebanyak 2.465 KK. Jumlah total rumah yang telah terbangun mencapai 8.778 unit.

Dari jumlah itu, sekitar 65 persen di antaranya berjenis rumah instan konvensional (Riko) dan 35 persen berjenis RTG lainnya. Adapun rincian Risha 465 unit, Rika 1.000 unit, Riko 6.276 unit, Risba 714 unit, Risga 22 unit, Risbari 2 unit, Rita 47 unit, Rista 66 unit, Kumac 166 unit, serta Raisha 20 unit.

Jumlah rumah yang berprogres hingga saat ini sebanyak 24.217 unit, terdiri dari kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Jumlah rumah rusak sedang dan rusak ringan yang terbangun sebanyak 389 unit/KK, terdiri dari rusak sedang sejumlah 101 KK dengan 9 Pokmas dan rusak ringan sejumlah 288 KK dengan 18 Pokmas.

Mengakhiri wejangannya, Bupati Najmul menekankan, progres yang disampaikannya tersebut merupakan deskripsi singkat keaadan terkini Kabupaten Lombok Utara.

Ia berharap pencapaian tersebut bisa menjadi penggugah spirit dan optimisme  bersama demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan daerah sebagai tolak ukur jiwa cinta tanah air.

“Saya ucapkan selamat hari sumpah pemuda ke-91. Semoga melalui peringatan ini kita selalu menghormati jasa para pemuda, jasa para pendiri bangsa, jasa pendiri daerah ini serta jasa para pahlawan kita,” katanya.

Rangkaian upacara diisi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Pardan Ketua Kelompok Tani Bunga Mekar Dusun Senara Desa Genggelang, atas prestasi Juara I Lomba Kebun Kakao Produksi Tinggi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian di Solok Provinsi Sumatera Barat dalam peringatan Hari Kakao Nasional.

Penyerahan piagam penghargaan juga diberikan kepada Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU Kategori Pembina Juara pada Lomba Kebun Kakao Produksi Tinggi oleh Bupati Lombok Utara.

Kemudian penyerahan piagam kepada Bupati Lombok Utara sebagai Pembina Juara Satu pada Lomba Kebun Kakao Produksi Tinggi tingkat nasional oleh Ketua DPRD Lombok Utara yang diwakili Wakil Ketua DPRD Lombok Utara H. Burhan M. Nur, SH. (

sta/humaspro

“Posyandu adalah jalur untuk pendataan, karena kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan pada tingkat dusun dan dibarengi dengan pendataan oleh para kader”

MATARAM.lombokjornal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima audiensi Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif-Publish What You Pay ( PWYP) Indonesia di ruangannya, Senin (28/10/2019).

Kedatangan Yayasan tersebut berkaitan dengan program NTB Satu Data yang sedang digagas oleh Pemprov NTB.

“Di Pemprov ini, kita mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, melalui beberapa program di antaranya Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, aplikasi NTB Care, medsos-medsos yang kita miliki, semua OPD pun kami wajibkan punya medsos,” terang Wakil Gubernur.

Melalui program tersebut,  Pemprov NTB dapat langsung mengelola saran, kritikan maupun informasi dan dapat diolah tanpa memakan waktu lama.

“Data adalah sesuatu yang penting di era ini, data itu adalah harta untuk merencanakan NTB ke depan, satu data adalah acuan semua perangkat untuk bersinergi dengan baik,” tutur Wagub.

Umi Rohmi, sapaan akrabnya mengatakan, salah satu program yang dapat dijadikan sebagai sumber data adalah program Revitalisasi Posyandu.

“Posyandu adalah jalur untuk pendataan, karena kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan pada tingkat dusun dan dibarengi dengan pendataan oleh para kader,” kata Ummi Rohmi.

Selain Revitalisasi Posyandu, Umi Rohmi juga menyampaikan informasi terkait pariwisata dan program zero waste yang sedang dijalankan.

Pencanangan program satu data yang digagas oleh Provinsi NTB mendapat apresiasi oleh Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif-Publish What You Pay Indonesia.

Direktur Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah mengungkapkan ketertarikannya pada program NTB yang satu ini.

Ia berencana mengundang Wakil Gubernur NTB  untuk hadir dalam acara Implementasi Satu Data  dan Tata Kelola Sektor ESDM yang juga dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Edy Widarto.

Publish What You Pay Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam yang terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global.

AYA/HmsNTB

“Harapannya 10 kabupaten/kota juga demikian, memandang data ini juga sebagai suatu hal yang penting, karena kalau kita berangkat dari data, mungkin akan jauh banyak penghematan yang kita lakukan dan efektifitas akan jauh lebih baik”

MATARAM.lombokjornal.com —  Data sangat dibutuhkan dalam membangun bangsa, hanya dengan data program-program akan tepat sasaran dan wefisien.

Hal itu ditekankan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB di Hotel Aston Inn Mataram, Senin (28/10) 2019.

Dalam Rakor tersebut memiliki tema “Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat”, wagub menegaskan, data sangat dibutuhkan dalam membangun bangsa.

“Kami sejak awal sangat konsen dengan data, karena kami paham betul, dengan data, program-program kami akan tepat sasaran dan efesien,” kata Wagub dalam sambutannya.

Menurutnya, peran BPS di NTB sangat strategis. Karena dengan data, kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah membuahkan hasil, misalnya Indeks Pembangunan Kebudayaan NTB menduduki posisi ke-5 di Indonesia.

“Posisi ke-5 ini, tentunya ini adalah berkat usaha yang luar biasa BPS 10 kabupaten/kota, BPS Provinsi NTB, dinas-dinas terkait, pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi juga, tentunya kerja dari masyarakat, karena sumber data ini datangnya dari masyarakat,” ungkap Wagub.

Wagub menegaskan,  Pemprov optimis dengan kemajuan Provinsi NTB. Dengan menaruh perhatian lebih terhadap data, maka akan mudah menentukan langkah ke depan.

Wagub berharap, agar satu data NTB semakin baik serta kerja sama dengan BPS dengan Pemprov NTB semakin harmonis.

“Semakin baik lagi dengan BPS, sehingga harapannya, kita berjalan di jalan yang terang sehingga tujuan kita itu jelas, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, kekuatan seperti apa yang kita berdayakan untuk bisa mencapai tujuan tersebut,” tutur Wagub.

Data sebagai satu hal yang vital,  yang tidak bisa dilepaskan dari eksekusi segala program yang ada di NTB.

“Harapannya 10 kabupaten/kota juga demikian, memandang data ini juga sebagai suatu hal yang penting, karena kalau kita berangkat dari data, mungkin akan jauh banyak penghematan yang kita lakukan dan efektifitas akan jauh lebih baik,” terang Wagub.

Ketua Penyelenggara kegiatan Rakor, Anan Zakaria menyampaikan, dengan ketersedian dan informasi yang akurat akan memberikan dasar dan arahan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan pada program pembangunan yang tepat.

“Data dan informasi tersebut, dapat diperoleh melalui penyelenggaraan kegiatan statistik, baik statistik dasar maupun statistik struktural. Rakor ini merupakan upaya menyebarkan informasi tentang peran dan fungsi unit kerja statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Anan.

Rakor ini terlaksana dari tanggal 28- 29 Oktober 2019.  hadir dalam kegiatan ini Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPS Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB, dan 10 Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Pemanfaatan teknologi memudahkan pemerintah menyampaikan informasi secara gamblang dan terbuka kepada publik

LOBAR.lombokjournal.com — – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuka kegiatan Jaring Masukan Daerah (Jarmasda) mengenai Kewajiban Internasional Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia bertempat di Hotel Aruna, Senggigi, Kamis (24/10) 2019.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB yang biasa disapa Umi Rohmi ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam hal penyampaian informasi.

Menurutnya, dengan pemanfaatan teknologi akan dapat membuat masyarakat semakin teredukasi dan juga mengurangi hoaks yang kerap beredar di tengah masyarakat.

Melalui itu pula, pemerintah dapat lebih mudah menyampaikan informasi secara gamblang dan terbuka kepada publik.

“Makanya kita juga ada aplikasi yang namanya NTB Care. Jadi di NTB Care itu masyarakat bisa ngomong apa saja, apa yang ditemukan masyarakat di lapangan, apa saran dari masyarakat, apa kritikan dari masyarakat, masukan dan semuanya bisa langsung dengan mengunduh aplikasi di Play Store,” ujarnya.

Wagub juga menyinggung program unggulan Pemprov NTB yakni Revitalisasi Posyandu. Program ini juga diharapkan mampu memberikan edukasi serta informasi bagi masyarakat, khususnya dari lingkup terkecil.

“Harapannya diskusi kali ini betul-betul bisa memberikan masukan yang produktif, yang konstruktif untuk kebaikan pemenuhan HAM di Indonesia pada khususnya dan Internasional pada umumnya,” kata Umi Rohmi.

Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Achsanul Habib dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov NTB yang mendukung kegiatan Jarmasda.

Ia mengungkapkan,  Indonesia kembali terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2020-2022.

Terpilihnya Indonesia berdasarkan pemilihan Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat yang berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu.

“Alhamdulilah juga mendapat suara terbanyak dari kelompok negara negara di Asia Pasifik, yakni sebanyak 174 suara,” ungkapnya.

Indonesia memiliki kewajiban untuk terus mendorong kemajuan dan perlindungan HAM. Dengan hal ini diharapkan pula kedepannya dapat memperkuat komitmen dan implementasi kebijakan pada tingkat Nasional.

Kegiatan Jarmasda ini juga sudah dilakukan di beberapa daerah lainnya, seperti Papua Palangkaraya, Padang dan Palembang.

“Kami juga memandang penting untuk memperoleh masukan dari Provinsi NTB untuk melihat capaian dan hambatan serta tantangan yang masih dihadapi tingkat provinsi ini,” katanya.

AYA/HmsNTB

Pada pembukaan CPNS tahun 2018, NTB mendapat jatah formasi sebanyak 3.136 formasi,  artinya tahun ini NTB mendapat penambahan sebanyak 68 formasi CPNS

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB siap membuka lowongan 3.204 CPNS sesuai formasi yang telah diperoleh masing-masing pemerintah daerah.

Pembukaan CPNS tahun ini, NTB mendapat penambahan jumlah formasi jika dibandingkan rekrutmen tahun 2018.

Jadwal pendaftaran CPNS akan mulai dibuka awal November mendatang

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Fathurrahman, Rabu (23/10) 2019 menyebut pembukaan CPNS yANg kembali digelar tahun ini mendapat peningkatan jumlah formasi yakni sebanyak 3.204 CPNS

Pada pembukaan CPNS tahun 2018, NTB mendapat jatah formasi sebanyak 3.136 formasi,  artinya tahun ini NTB mendapat penambahan sebanyak 68 formasi CPNS.

Fathurahmanpun merinci, kuota formasi CPNS yang diperoleh Pemprov dan 10 kabupaten/kota di NTB, yakni kabupaten Lombok Timur memperoleh kuota sebanyak 482 formasi CPNS, terdiri dari tenaga pendidikan sebanyak 273 formasi tenaga kesehatan 152 formasi dan tenaga teknis 57 formasi.

Lombok Tengah memperoleh kuota sebanyak 479 formasi CPNS, dengan rincian tenaga pendidikan 252 formasi, tenaga kesehatan 177 formasi, dan tenaga teknis 50 formasi.

Kabupaten Sumbawa memperoleh 342 formasi,  terdiri dari tenaga pendidikan 212 formasi tenaga kesehatan 96 formasi dan tenaga teknis 34 formas.i

Kota Mataram memperoleh 275 formasi dengan rincian tenaga pendidikan 177 formasi, tenaga kesehatan 76 formasi, dan tenaga teknis 22 formasi.

Kabupaten Dompu memperoleh 249 formasi, terdiri dari tenaga pendidikan 120 formasi, tenaga kesehatan 103 formasi, dan tenaga teknis 26 formasi.

Kabupaten Bima memperoleh 241 formasi CPNS, terdiri dari tenaga pendidikan 163 formasi, tenaga kesehatan 36 formasi, dan tenaga teknis 42 formasi.

Selanjutnya Lombok Barat memperoleh 205 formasi, terdiri dari tenaga pendidikan 139 formasi, tenaga kesehatan 58 formasi, dan tenaga teknis 8 formasi.

Kemudian Kota Bima memperoleh 175 formasi, dengan rincian tenaga pendidikan 45 formasi, tenaga kesehatan 10 formasi, dan tenaga teknis 120 formasi.

Terakhir kabupaten sumbawa barat memperoleh 105 formasi terdiri dari tenaga pendidikan 26 formasi/tenaga kesehatan 35 formasi, dan tenaga teknis 44 formasi.

Setelah pemberian kuota formasi untuk masing-masing pemda, Fathurahman mengatakan, pembukaan rekrutmen CPNS 2019 masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat namun.

Sesuai jadwal yang sudah dibuat Kemenpan RB jadwal pendaftaran, CPNS akan dibuka awal November mendatang.

AYA

“Kita menyerahkan ke KASN dulu, nanti setelah itu KASN menyerahkan ke Kemendagri”

MATARAM.lombokjournal.com — Tiga nama dari Lima calon Sekda NTB yang sudah mengikuti Pansel, kini sudah ada di tangan Gubernur Zulkiefkimansyah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H. Fatuhrraman, Rabu (23/10) 2019.

Fatuhrrahman menjelaskan, jika tahapan yang sudah dilaksanakan Panitia Seleksi (pansel),  sudah dipastikan tiga besar nama calon Sekda tersebut sudah disampaikan ke Gubernur.

Namun menurutnya, sebelum tiga besar calon Sekda itu diserahkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) harus terlebih dahulu diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

“Kita menyerahkan ke KASN dulu, nanti setelah itu KASN menyerahkan ke Kemendagri,” terangnya.

Jika mekanismenya pansel seperti itu, dari KASN memberikan rekomendasi ke Kemendagri. Karena ini satu tingkat madya, jadi tindakannya ke Kemendagri yang melakukan proses selanjutnya.

Ini sudah ada dalam peraturan Kemenpan RB no 15 tahun 2019.

Meskipun Gubernur memiliki hak preogratif untuk memilih Sekda, tapi dari ketiga Calon Sekda tersebut harus tetap mempertimbangkan hasil dan aturan dari Kemendagri.

Dalam proses seleksi calon Sekda NTB, gubernur sebagai pimpinan tertinggi agar memperhatikan kapasitas dan kapabilitas calon Sekda yang diserahkan pansel.

Selain itu, pengalaman dalam birokrasi serta loyalitas juga harus dipertimbangkan.

“Karena seorang Sekda harus mampu memahami kemauan dan jalan pikiran gubernur dalam mewujudkan visi misi NTB gemilang,” kata Fathurahman.

AYA