MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan penghargaan kepada sejumlah Desa, Sekolah dan Puskesmas di kabupaten/kota se-NTB yang berprestasi, karena berhasil melaksanakan keterbukaan informasi dengan baik.

Penghargaan tersebut diberikan Gubernur saat Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi), edisi spesial Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019, di Hotel Lombok Raya, Kamis (07/11) 2019.

Penghargaan tertinggi untuk Keterbukaan Informasi di NTB itu diterima masing-masing Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas, serta disaksikan tidak kurang seribu peserta kegiatan yang hadir.

Nama nama desa  yang mendapatkan penghargaan tersebut yaitu, Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Kelurahan Rite, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Desa Mekar Sari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Spuraga Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat.

Gubernur juga memberikan penghargaan kepada Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Desa Gondang, Kabupaten Lombok Utara, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Desa Hijrah, Krcamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dan Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Sekolah yang mendapatkan penghargaan Gubernur, diantaranya SMKN 1 Woha, Kabupaten Bima, SMA Negeri 1 Kota Bima, SMAN 1 Gerung, Kecamatan Gerung, SMAN 1 Praya, SMA 2 Taliwang, SMKN 1 Dompu, SMAN 1 Tanjung, SMKN 1 Selong, SMA Negeri 1 Sumbawa Besar dan SMA Negeri 5 Mataram.

Puskesmas yang berhasil dalam keterbukaan informasi yaitu, Puskesmas Palibelo Kabupaten Bima, UPT. Puskesmas Penanae, Kota Bima,      Puskesmas Gerung, Kecamatan Gerung, Puskesmas Batunyala, Puskesmas Taliwang, Puskesmas Dompu Barat, Kecamatan Woja, Puskesmas Senaru, Puskesmas Denggen, Kecamatan Selong, Puskesmas Unit II Sumbawa dan Puskesmas Cakranegara.

AYA/HmsNTB

“Humas menjadi pintu awal apa yang dilakukan pemerintah”

TANJUNG.lombokjouurnal.com —  Bagian Humas dan Protokol menghelat pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) untuk meneguhkan sinergi kehumasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU), di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Rabu (06/11) 2019.

Pertemuan Bakohumas dihadiri praktisi kehumasan OPD se-KLU dari RSUD, Kemenag, DPRD, Kominfo dan unsur kehumasan lainnya.

Kegiatan ini menghadirkan pembicara kunci (keynote speaker) Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH. Narasumber lainnya dari Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, serta IJTI NTB.

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Humas dan Protokol Setda KLU, atas torehan tropi sebagai salah satu Humas berprestasi di Indonesia pada ajang penganugerahan Insan Public Relations Indonesia (IPRI) 2019.

“Saya ucapkan selamat pada Humas. Alhamdulillah telah mendapatkan award, salah satu insan humas meraih silver winner kabupaten di Indonesia, pada acara Jampiro 2019,” ucap apresiatif Sekjen APKASI ini.

Bupati Najmul berpesan, prestasi yang ditoreh dapat memacu pemangku pemerintahan daerah tetap menjaga suasana yang baik, seraya meningkatkan kapasitas. Bakohumas niscaya bersinergi.

Ditekannya, otoritas institusi kehumasan lingkup Pemda KLU diajak bersama-sama bersinergi.

“Kalau kita melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini di media soSial, seakan-akan pemerintah daerah tak melakukan apa-apa. Kalau kita kaji bersama, peran terbesar di media sosial itu adalah persepsi yang dibangun secara negatif terhadap pemerintah daerah dibandingkan hal-hal positif,” tutur Bupati Najmul.

Padahal jika dicermati secara obyektif, apa yang dilakukan pihaknya setiap hari di kantor, tiada lain yaitu fokus melayani masyarakat.

Sebetulnya merunut kondisi kita saat ini, Pemda KLU sudah bekerja dengan baik, tetapi sayangnya, informasi yang sampai kepada masyarakat itu yang kurang.

Menjaga persepsi masyarakat

Kata bupati, aspek informasi yang kurang itulah, niscaya diperbaiki.

“Kita perlu menyampaikan ke masyarakat informasi secara edukatif. Pemda tidak selamanya baik, memang kekurangan-kekuarangan itu pasti ada, tugas kita adalah menjaga persepsi masyarakat secara bersama dan berbuat yang terbaik,” pintanya.

Doktor Ilmu Hukum ini kemudian menjabarkan beberapa peran Kehumasan KLU yang diharapkan menjadi entri poin informasi daari implementasi pembangunan dan Pemerintahan Daerah pada masyarakat.

“Harapan saya Humas ini menjadi pintu awal apa yang dilakukan pemerintah. Silakan masyarakat menilai, baik itu negatif atau positif sehingga informasi di lapangan itu tidak bias,” harapnya.

Ia menceritakan, beberapa waktu silam ada salah satu media menemukan satu masalah RTG yang pengerjaannya tidak baik. Ternyata hal itu viral di media.

Nilai informasinya mengalahkan 35 ribu unit rumah yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintah selama tahun pertama.

Media seharusnya tetap menjaga etika pers, di antaranya memberi edukasi kepada masyarakat. Pihak media mestinya harus konfirmasi dulu kepada pihak-pihak terkait, baru kemudian diberitakan supaya masyarakat mendapatkan informasi dan pemberitaan yang seimbang.

Peran kehumasan lainnya, menjadi corong informasi publik, menjadi garda pengelolaan informasi pembangunan daerah, serta sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Mewakili Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data dan Naskah Pimpinan, Lalu Irfani Gea Abdita, S.STP memaparkan, Biro Humas Provinsi NTB punya Manajemen PRCC.

Sejak adanya PRCC, banyak muncul sentimen positif dan sentimen negatif. Banyak pertanyaan yang datang dari pelbagai kalangan, misalnya kenapa Humas berubah jadi PRCC?

“Sebenarnya Humas tidak diganti. PRCC itu manajemen kehumasan yang digagas Kabiro. Intinya, kita mencoba untuk lebih dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Konvergensi media

Sekretaris IJTI NTB Afifudin Adnan, S.Sos.I berterima kasih telah diundang diskusi sharing wawasan dunia jurnalistik. Hal itu erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan di instansi pemerintahan, yaitu menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, kalau konvergensi media bisa dilakukan oleh praktisi humas, maka bisa memudahkan kerja-kerja kehumasan di KLU. Konvergensi media berkaitan dengan penggabungan media-media.

Di era sekarang, lanjutnya, semua media tergabung dengan internet sehingga semua hal bisa diakses dalam satu media serta mengukurnya pun lebih jelas karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.

“Media sosial sekarang ini menjadi bonus untuk kita semua sehingga harus kita manfaatkan. Jika ada Humas tidak menggunakan media sosial itu langkah keliru, karena media itu strategis,” terangnya.

Konvergensi media menjadi hal yang begitu penting, terutama bagi praktisi humas pada tiap kegiatan kehumasan.

Seusai sesi dialog dan diskusi, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KLU Mujaddid Muhas, M.A menyampaikan, Humas dan Protokol Setda KLU sedang melakukan penataan.

Menjawab pertanyaan terkait program dan kegiatan Humas dan Protokol, pihaknya menyampaikan program Humas ada yang sifatnya sinergi dengan stakeholders, seperti Humas dengan Pewarta.

Ada juga program kegiatan forum pimpinan daerah dengan pimpinan media, dan forum pertemuan Bakohumas.

Dalam fase penataan ini pihaknya mencoba memperluas dan menambah volume kegiatan serupa. Perlu urun rembuk untuk memadukan gagasan maupun masukan dan saran.

“Contoh program ril seperti program press tour yang dulu pernah ada. Semoga ini bisa terealisasi sebagai tindak lanjut dari saran teman-teman pewarta,” ujarnya.

sta/humaspro

“Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan, rekrutmen CPNS mengedepankan prinsip transparansi bahwa setiap tahapan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya”

MATARAM.lombokjournal.om — Dalam rekrutmen CPNS 2019, pelamar diperbolehkan mengajukan protes atau sanggahan jika tidak lolos seleksi administrasi.

Diperbolehkan mengajukan sanggahan itu merupakan ketentuan baru pada rekrutmen CPNS tahun 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD ) Provinsi NTB, Fathurrahman mengungkapkan ketentuan baru itu, Kamis (06/11) 2019.

“Dibolehkanya peserta PNSs melakukan protes atau sanggahan pada rekrutmen CPNS tahun ini merupakan ketentuan baru pada rekrutmen cpns tahun 2019,” ujar, Fatjurrahman.

Pelamar yang tidak puas karena dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, diberikan kesempatan melakukan sanggahan selama tiga hari kemudian.

Panitia Seleksi Nasional diberikan waktu  tujuh hari untuk mengecek sanggahan dari pelamar.

“Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan, rekrutmen CPNS mengedepankan prinsip transparansi bahwa setiap tahapan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya,” terangnya.

Ia menegaskan, untuk mencegah adanya kesalahan yang berakibat terhadap tidak lolos dalam seleksi administrasi, pihaknya meminta agar calon pelamar membaca dengan cermat persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam rekrutmen CPNS 2019.

Pendaftaran cpns 2019 direncanakan secara serentak akan dibuka 11 November mendatang. Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten kota akan membuka lowongan 3.204 formasi CPNS 2019 terdiri dari tenaga pendidikan 1.797 formasi, tenaga kesehatan 904 formasi, dan tenaga teknis 503 formasi.

“Untuk Pemprov NTB akan membuka 414 formasi Kota Mataram 275, formasi Lombok Barat 205 formasi Lombok Tengah 479 formasi. Selanjutnya Lombok Timur 482 formasi, Lombok Utara 237 formasi  Sumbawa Barat 105 formasi, Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi,” jelasnya.

AYA

Peranan Perda yang demikian penting dalam penyeleggaraan otonomi daerah, proses pembentukannya mesti dilaksaksanakan dengan baik dan terukur

TANJUNG.lombokjournal.com —  Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH, MH menghadiri Sidang Paripurna DPRD laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020, di ruang rapat sementara DPRD KLU, Selasa (5/11) 2019.

Pimpinan Rapat Paripurna, Nasrudin, SHI sebelum membuka rapat menyampaikan, pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah diberikan hak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya, untuk pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembentukan.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah.

Selain itu, pembentukan Perda harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Derivasi UU di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Peranan Perda yang demikian penting dalam penyeleggaraan otonomi daerah, proses pembentukannya mesti dilaksaksanakan dengan baik dan terukur yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, tahapan pembahasan, penetapan dan pengundangannya.

Instrumen perencnaan

Ketua DPRD mengatakan, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan skala prioritas sebelum penetapan RAPBD tahun selanjutnya.

Ditambahkannya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Pada ayat (2) menyatakan program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah.

Kemudian ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Juru Bicara Bapemperda DPRD KLU, Hakamah, menyampaikan usulan program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 harus digelar melalui rapat paripurna DPRD.

Menurutnya, dasar dari pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah diatur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Di antara tugas Bapemperda adalah menyusun rancangan propemperda yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

Sektetaris Komisi II DPRD KLU ini juga menyampaikan, perlunya atensi bersama berkaitan dengan Raperda RTRW KLU yang semestinya sebagai skala prioritas sudah diambil alih oleh provinsi untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat.

“Keberadaan Raperda RTRW sangat kita harapkan karena memiliki posisi yang strategis sebagai payung hukum bagi raperda-raperda yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan lahan di Lombok Utara. Kami minta pemerintah daerah tetap aktif melakukan komunikasi serta konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat guna mempercepat penyelesaian penyusunan ulang Perda RTRW Nomer 9 Tahun 2011,” tegas Hakamah.

Payung hukum tugas pemerintahan

Diuraikan politisi Gerindra ini, pada 4 November 2019, Bapemperda DPRD KLU telah melakukan rapat bersama eksekutif untuk membahas penetapan Propemperda KLU Tahun 2020. Rapat itu menetapkan sebabyak 16 Raperda dari Eksekutif dan 5 Raperda inisiatif DPRD.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami berharap agar seluruh OPD KLU terus berperan aktif mengusulkan Raperda termasuk naskah akademik dan juga penganggarannya,” harapnya.

“Kami juga minta TAPD mendukung upaya ini agar suatu produk hukum bisa optimal. Pada prinsipnya suatu peraturan daerah dibuat menjadi payung hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu juga untuk lebih memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga masyarakat Lombok Utara,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu.

Sebelum menutup rapat paripurna Ketua DPRD Nasrudin, SHI menyampaikan, setelah menyimak dan memperhatikan laporan Bapemperda, pihaknya untuk sementara menyimpulkan, pada prinsipnya DPRD menyetujui laporan Bapemperda KLU 2020.

Dokumen laporan Bapemperda itu selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Propemperda tahun 2020.

sta/humaspro

Pemda KLU mengharapkan adanya ruang diskusi yang cair berkaitan dengaan peran dan fungsi DPRD Provinsi berkaitan dengan representasi warga KLU

TANJUNG.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH didampingi Wabup H. Sarifudin, SH, MH bersama Kepala OPD menerima kunjungan anggota DPRD Provinsi NTB daerah pemilihan Lobar dan KLU di aula kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (05/11) 2019.

Anggota DPRD Provinsi NTB yang mengunjungi KLU dipimpin H. Hasbullah Muis anggota Komisi IV (PAN),  dari anggota Komisi II/Bangar Drs. H. Jamhur (PKB), anggota Komisi III/Bapemperda H. R. Nuna Abriadi, SIP (PDIP), anggota Komisi IV/Bangar Sudirsah Sudjanto, S.Pd.B, SIP (Gerindra), dan anggota Komisi V/Bangar H. Junaidi Arif, SP (PBB).

Ketua rombongan H. Hasbullah Muis menyampaikan, berbicara konsep idealisme, DPR Provinsi adalah wakil dari kabupaten bukan wakil dari provinsi.

“Jujur hari ini saya belum puas karena belum maksimal jumlah yang hadir seraya berharap ke depannya lebih maksimal,” kta Hasbullah.

Para anggota DPRD NTB Dapi 2 Lobar-KLU menyadari, kegiatan tersebut sangat penting lantaran mereka memahami ruang yang ada di DPRD Provinsi lebih banyak ruang politik.

Meskipun, Bupati KLU sangat dekat dengan gubernur tetapi dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan terkait bagaimana meloloskan program misalnya, dibutuhkan adanya dukungan politik dari DPRD Provinsi.

Pihaknya berharap sekaligus meminta ijin kepada bupati karena selama seminggu pada bulan Nopember ini, DPRD Provinsi akan melakukan reses di Dapil 2 Lombok Barat dan Lombok Utara.

“Saya berharap pertemuan kita hari ini adalah satu embrio untuk menyatukan persepsi dan pandangan menyatukan program-program dan kita gol-kan secara bersama sama,” harap Hasbullah.

Di samping itu, pihaknya merasa perlu membangun komitmen lantaran mereka merupakan perwakilan dan wujud nyata representasi dari masyarakat KLU dan Lobar.

Representasi itu diwujudkan dalam konteks memperjuangkan kepentingan masyarakat, seraya mengharapkan pada setiap kegiatan reses adanya ruang bagi bupati untuk berdiskusi dan berdialog.

Ruang Diskusi Dengan Anggota DPRD Provinsi

D ihadapan anggota DPRD Provinsi NTB Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar memaparkan, pihaknya membagi dua rombongan, yaitu satu rombongan ikut paripurna DPRD KLU dan satu rombongan lainnya mengikuti penerimaan kunjungan anggota DPRD NTB.

“Alhamdulillah semua kepala OPD hadir bersama kita disini,” ucap Najmul.

Ditambahkannya, Pemda KLU mengharapkan adanya ruang diskusi yang cair berkaitan dengaan peran dan fungsi DPRD Provinsi berkaitan dengan representasi warga KLU.

Di antara hal yang perlu didiskusikan adalah apa saja yang bisa dilakukan bersama untuk menjadikan anggota DPRD Provinsi NTB sebagai mitra, dalam konteks pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan di Lombok Utara.

“Saya ingin berpesan kepada kepala OPD yang hadir untuk disampaikan kepada Kepala OPD yang lain ternyata selama ini rupa-rupanya kita tidak mentradisikan berkomunikasi dengan anggota DPRD Provinsi,” pesan Sekjen Apkasi ini.

Ia melihat antara eksekutif KLU dan legislatif provinsi jalan sendiri-sendiri. Hal itu akibat tidak terjalinnya komunikasi antara kedua pihak.

Menurut Najmul, jika komunikasi terjalin dengan baik, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalnya komunikasi antara DPRD Provinsi dengan Gubernur.

Pada pertemuan yang diisi diskusi yang cukup cair itu, bupati juga berharap para kepala OPD agar memiliki nomor kontak anggota DPRD Provinsi terutama Dapil KLU, supaya kebutuhan-kebutuhan KLU bisa kita diskusikan dengan legislatif.

“Karena saya yakin fungsi-fungsi beliau ada di sana untuk menjembatani Pemerintah Lombok Utara dengan Pemerintah Provinsi bahkan pusat. Untuk itu saya pandang pertemuan ini sangat strategis untuk kita manfaatkan secara maksimal,” tutup politisi Demokrat ini.

Dialog dan diskusi kepala OPD lingkup Pemda KLU berlangsung akrab, santai dan fokus diselingi canda gurau.

sta/humaspro

“JangZulmi akan menjadi kanal silaturahim, menyerap aspirasi dan mendengar masukan, saran dan ide/gagasan dalam komunikasi dua arah dalam dialognya”

MATARAM.lombokjournal.com — Kegiatan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi (Jangzulmi) akan berlangsung di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Kamis (07/11) 2019, dikemas spesial karena menyemarakkan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DPiP).

Dan dipastikan kegiatan itu akan semarak, karena menghadirkan berbagai elemen masyarakat mulai dari tingkat desa se-Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, edisi kali ini, akan hadir dalam Gebyar DBiP (Desa Benderang Informasi Publik). DBiP adalah inovasi pola pendekatan pelayanan publik ala Komisi Informasi Provinsi NTB yang kali ini memasuki gelaran yang ketiga,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin, S. Sos. M.Si saat dimintai keteranga, Rabu (06/11) 2019.

Bang Najam, sapaan akrab Karo Humas dan Protokol itu menyampaikan, kegiatan ini akan dihadiri oleh jajaran pemerintah desa dan kelurahan dari masing-masing kebupaten/kota se-NTB.

“Pemda kab/kota, para Kades, Kepala SMA/SMK, Kepala Puskesmas, Para Camat dan Lurah se Provinsi Nusa Tenggara Barat akan hadir dan menyemarakkan gebyar DBiP tahun ini,” ungkap pria yang pernah menjabat Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB itu.

Bang Najam menjelaskan, kegiatan Jangzul-Mi ini merupakan salah satu agenda pemerintah provinsi yang ditunggu tunggu masyarakat.

Melalui acara ini, masyarakat dari berbagi latar belakang dapat menyampaikan gagasan dan harapan mereka secara langsung kepada Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB.

“JangZulmi akan menjadi kanal silaturahim, menyerap aspirasi dan mendengar masukan, saran dan ide/gagasan dalam komunikasi dua arah dalam dialognya,” jelas Kandidat Doktor Universitas Airlangga Surabaya itu.

Agar kegiatan tersebut tersebar luas ke masyarakat,  ia berencana menyiarkannya secara langsung melalui media sosial Humas NTB, baik di Facebook, Instagram maupun twitter.

“Kami akan Live Streaming acara ini. Ditunggu ya,” katanya.

Ketua KI NTB, Hendriadi menjelaskan, kegiatan itu akan menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik  se-NTB. Terdiri dari 303 Kepala Sekolah dan 158 Kepala Puskesmas dan 1.100 Kepala Desa dan Lurah

Mereka  akan mengikuti Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik.

“Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) merupakan puncak acara dari sejumlah kegiatan penguatan, pendampingan dan penilaian implementasi keterbukaan informasi publik di NTB pada tingkat layanan dasar seperti sekolah, puskesmas dan desa/kelurahan,” jelasnya.

AYA/HmsNTB

—

Kirim dari Fast Notepad

Substansi pelayanan itu bukan hanya dari cara saja. Tetapi dari kata dan hati pun ketika kita melayani orang dengan baik, maka hasilnya pun akan baik

TANJUNG.lombokjournal.com —  30 orang OPD lingkup Pemda KLU mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Hotel Mina, Senin (4/11) 2019.

Bimtek yang dihelat selama dua hari itu, diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Bagian Pemerintahan Setda KLU.

Dalam bimtek itu didatangkan dua orang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Sondang Lumban Gaol Kepala Seksi Wilayah IV B, Direktorat PEIPD Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri. Dan Azwar Yusuf Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bangda Kemendagri.

“Selamat datang bapak/ibu dari Kementerian Dalam Negeri, semoga merasa nyaman berada di sini (Kabupaten Lombok Utara-red),” sapa Bupati Najmul pada tamunya sebelum membuka bimtek

Bupati Najmul Akhyar mengatakan,  acara bimtek memiliki arti sangat penting, karena menyangkut cara pemerintah memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Menurutnya, perspektif berpikir aparatur birokrasi, birokrat adalah pelayan bagi masyarakat yang  memberikan amanah kepada para aparatur birokrasi.

“Siapa pun kita, adalah pelayan bagi manyarakat. Sehingga kewajiban kita adalah melayani dengan baik dan hak mereka adalah untuk mendapatkan pelayanan yang baik,” kata bupati.

Bupati memaparkan, sejak awal ketika amanah menakhodai Lombok Utara diberikan kepada dirinya, ia menginginkan setiap kantor yang melayani masyarakat di KLU hendaknya menjadi rumah solusi bagi masyarakat yang datang.

Sekjen Apkasi ini, mengatakan, di setiap kantor itu harus disiapkan resepsionis yang ramah, murah senyum, tidak judes, sehingga masyarakat merasa nyaman.

“Saya ingin Bimtek ini menjadi penyegaran terhadap apa yang kami sampaikan sejak awal. Bahkan dulu kami pernah melakukan pelatihan di salah satu hotel untuk resepsionis supaya suasana di kantor itu tidak beda dengan suasana di hotel dalam soal pelayanan,” tutur bupati.

Menurutnya, jika ada resepsionis yang tidak bisa senyum maka tempatkan dia di depan komputer saja.

Aparatur birokrasi KLU harus melaksanakan ketentuan terkait pelayanan minimal, di mana masyarakat Lombok Utara mendapat pelayanan dasar.

“Sebelum gempa kita sudah mencoba menerapkan pojok menyusui bagi ibu-ibu yang menyusui. Kamu berharap bimtek ini tidak hanya bersitat normatif saja, tetapi mesti yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pesannya kepada peserta bimtek.

Substansi pelayanan itu bukan hanya dari cara saja. Tetapi dari kata dan hati pun ketika kita melayani orang dengan baik, maka hasilnya pun akan baik

“Sekali lagi saya ingin inovasi-inovasi di setiap OPD,” tegas Najmul mengakhiri sambutan.

Ketua panitia penyelenggara yang juga Kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU, H. Rubain, S.Sos, M.Si di hadapan Bupati Najmul melaporkan, penyelenggaran bimbingan teknis penerapan SPM tersebut didasari UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018, Permendagri nomor 100 tahun 2018, Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 48 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD tahun 2019.

Mantan Sekdis Dukcapil KLU ini menyamppaikan, tujuan dari bimtek tersebut menyosialisasikan dasar-dasar SPM di Pemerintah Daerah KLU. Serta memahami teknis penyusunan rencana pelaksanaaan pelayanan dasar terhadap pelayanan di KLU.

Sekaligus mengoptimalkan upaya-upaya pemerintah daerah dalam pelakasanaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

sta/humaspro

Syarikat Islam ingin kembali fokus menangani pemberdayaan ekonomi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri acara pelantikan Pengurus Pimpinan Wilayah Syarikat Islam NTB dan Pelantikan Pengurus Pimpinan Wilayah Wanita Syarikat Islam NTB yang berlangsung di Aula Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Minggu (3/11) 2019.

Dikatakan gubernur, acara yang memiliki tema “Kebangkitan Ekonomi Umat, Sebuah Keniscayaan Sejarah” ini relevan sekali dengan kondisi saat ini.

Karena sektor ekonomi harus sama-sama diperjuangkan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan.

“Setelah ekonomi mantap, maka Insya Allah akan disapa oleh keadilan. Perjuangan bapak ibu di sini sungguh luar biasa hebatnya, saya juga mengucapkan terimakasih atas kehadiran pak Ketua di NTB”, katanya.

Gubernur  berharap dengan adanya Syarikat Islam yang telah dideklarasikan di NTB, dapat mendistribusikan harapan lebih baik di daerah ini, di tingkat nasional bahkan tingkat dunia.

Ketua Umum DPP Syarikat Islam Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H hadir secara langsung untuk melantik para Pengurus Pimpinan Wilayah Syarikat Islam dan Pengurus Pimpinan Wilayah Wanita Syarikat Islam NTB.

Hamdan mengatakan, untuk membangun bangsa yang kuat, maka kekuatan ekonomi rakyat juga harus dibangun, sehingga Syarikat Islam ingin kembali fokus menangani pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketua Panitia, Lalu Pujo Basuki Rahmat saat menyampaikan laporannya mengatakan, Syarikat Islam bisa  dikatakan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan pertama yang terbentuk sebelum Indonesia merdeka.

Ia mengatakan, Syarikat Islam NTB ingin menjalankan programnya dengan baik.

AYA/HmsNTB

Pencapaian itu merupakan hasil sinergi kinerja tim kehumasan bersama pewarta dan stakeholders lainnya

lombokjournal.com —

BALI    ;    Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Utara meraih penghargaan Silver Winner Kategori Kepala Bagian Humas Kabupaten pada ajang Insan Public Relations Indonesia (IPRI) 2019.

Penghargaan itu diterima dalam The 5th JAMPIRO (Jambore Public Relations Indonesia) yang dihelat di Sanur Denpasar Bali (31/10) 2019. Senior Public Relations Indonesia sekaligus Founder abd Director EGA Briefings Elizabeth Goenawan Ananto yang kangsung menyerahkan penghargaan itu.

Apresiasi Jambore PR Indonesia merupakan event tahunan, bertujuan melahirkan para praktisi PR terbaik. Dan meneruskan generasi PR berkualitas dengan mengapresiasi peran dan kinerja insan kehumasan Indonesia, melalui proses penilaian dan presentasi komprehensif dalam menunaikan fungsi public relations dan komunikasi publik.

Selain penyampaian program dan kegiatan sebagai corong pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat.

Founder dan CEO PR Indonesia Group, Asmono Wikan mengatakan, humas berperan penting dengan menunaikan peran komunikasi publik dalam suatu lembaga dan instansi.

Melalui penghargaan tersebut pihaknya ingin menjadi bagian dari katalisator bagi humas pemerintah maupun public relations hingga berfungsi strategis dengan memanajemen instansinya masing-masing.

“Kami ingin Humas pemerintah tidak sekadar menjadi tenaga praktikal yang sangat teknis. Namun harus pula menyampaikan pesan dan visi pemerintah dalam membangun negeri sehingga terwujud harmonisasi,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan runutan penilaian penjurian hingga seorang praktisi humas atau public relations terpilih sebagai nominator.

Diawali dengan fase pengajuan portofolio kehumasan hingga tanggal 2 Oktober. Kemudian presentasi di hadapan para panelis Pakar Public Relations Indonesia pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta, hingga penyampaian undangan penganugerahan awarding Insan PR Indonesia tanggal 31 Oktober 2019.

Pemberian penganugerahan IPRI itu didahului dengan workshop Public Relations 29-30 Oktober 2019, menghadirkan narasumber para Pakar PR terkemuka Indonesia dalam kegiatan bertajuk Harmoni Komunikasi untuk Negeri.

Hasil sinergi kinerja tim

“Penghargaan itu merupakan tuah dari proses,” kata Mujaddid Muhas, M.A, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KLU,  saat dikonfirmasi usai menerima tropi dan piagam Silver Winner IPRI 2019

Pencapaian itu merupakan hasil sinergi kinerja tim kehumasan bersama pewarta dan stakeholders lainnya.

Atas keberhasilan itu, Mujaddid  menyampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap pihak yang turut andil dalam interaksi serta manajemen program kegiatan kehumasan.

Menurutnya, upaya yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol di antaranya mendiseminasi pemberitaan dan komunikasi secara kontinyu. Sebagai bentuk tanggungjawab dengan menyampaikan sejumlah program, kegiatan, dan kebijakan agar dapat tersampaikan dan dapat diketahui masyarakat.

Ditambahkannya, selama ini Bagian Humas dan Protokol menyebarluaskan berbagai kegiatan pemda melalui pelbagai media seperti media cetak, elektronik, online, media sosial maupun media ruang publik, termasuk di dalamnya membangun relasi dengan pewarta media.

Di samping itu, pihaknya senantiasa berupaya merawat dan menjalankan pendulum tupoksi mandat secara profesional dan semangkus-sangkil mungkin, melalui pelaksanaan kebijakan pimpinan daerah, aspirasi atau saran para pewarta serta usulan dari korsa kehumasan di internal Humas dan Protokol KLU.

“Terima kasih pimpinan daerah, terima kasih para kadis dan jajarannya. Terima kasih rekan-rekan pewarta dan semua stakeholder atas interaksi dan sinerginya sehingga bisa sampai pada pencapaian demikian,” tuturnya.

Acara berlangsung khidmat dan meriah, ditandai hiburan pentas seni. Puncak acara pengumuman pemenang IPRI 2019 dalam berbagai kategori, yaitu Kategori Vice President, GM, dan Manajer.

Ada pula Kategori Kabiro Humas, Kabag Humas, Kasubag Humas, serta Kategori Most Popular in Social Media, Rookie Star dan Icon PR Indonesia.

Pada bulan Agustus 2019 di Tangerang Banten, Humaspro Setda KLU juga menerima tropi dan penghargaan dalam dua kategori, yaitu Best Leader Supporting PR and Communications, dan Terpopuler di Media Online 2019.

djn/humaspro

Apa pun kondisinya, Pemda dan aparat Polri dan TNI siap melakukan antisipasi terhadap kondisi yang bakal terjadi dengan kesiapan matang dari sisi keamanan

TANJUNG.lombokjournal.com — Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Tioq Tata Tunaq 2019 digelar untuk pengamanan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2019, di lapangan Supersemar Tanjung dilangsungkan Jumat (01/11).

Usai memimpin apel, Bupati Lombok Utara Dr.H.Najmul Akhyar, SH, MH mengatakan, apel merupakan representasi dari amanah yang terkandung dalam Peraturan Bupati Lombok Utara, Nomor 35 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Ini manifestasi kesiapan pemerintah untuk menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkades tahun 2019 di KLU. Agar penyelenggaraannya, tanggal 16 Mei 2019 sampai tanggal 30 Januari 2020, berlangsung Luber dan Jurdil.

Penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2019, tercatat ada 25 Desa dari 33 Desa di KLU yang menyelenggarakan pesta demokrasi lokal. 25 desa itu terdiri dari Kecamatan Bayan 7 Desa, Kayangan 6 Desa, Gangga 4 Desa, Pemenang 4 Desa dan Kecamatan Tanjung 4 Desa.

Pilkades serentak tahun ini terdapat 113 calon Kepala Desa yang berkompetisi dengan 134.537 wajib pilih, yang akan berpartisipasi tersebar di 403 TPS di 5 kecamatan di KLU.

Data itu mengindikasikan tumbuhnya animo politik dan iklim demokrasi yang sehat di tengah-tengah masyarakat desa.

Namun, dengan jumlah TPS 403 jika dibandingkan dengan jumlah personil pengamanan Polri sejumlah 238 personil, tentu tidak sebanding.

Pola pengamanan

Jarak tempuh ke lokasi pengamanan dan potensi kerawanan konflik, aparat Polri Resort KLU kemudian menetapkan pola pengamanan TPS pada Pilkades serentak tahun 2019.

Pola pengamanan itu menjadi 3 pola, yakni TPS kurang rawan, TPS rawan dan TPS sangat rawan, dengan pola penempatan kekuatan personil pengamanan polri ditambah unsur perlindungan masyarakat (Linmas).

Merut bupati, dalam kacamata Kamtibmas,  peningkatan intensitas kegiatan politik desa tersebut tentu dapat saja memunculkan potensi kerawanan keamanan.

Muncul potensi kerawanan sepertti black campaign dan money politic, perselisihan antar simpatisan, perusakan alat peraga kampanye (APK) para calon, maraknya penyebaran ujaran kebencian/berita hoax di media social tentang kurang profesionalnya Panitia Pilkades.

Muncul juga potensi perjudian saat pemungutan dan penghitungan suara, juga ketidakpuasan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Sekjen Apkasi ini berpesan kepada para calon Kepala Desa agar berkompetisi secara sehat dan damai.

Dan calon harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengendalikan tim sukses dan pendukung masing-masing agar  tidak anarkis.

Diharapkan, para kontestan dan pendukungnya bisa menerima hasil pemilihan yang akan ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan lapang dada dan jiwa kesatria.

Kemudian, kepada para personil yang melaksanakan pengamanan baik dari unsur TNI, Polri maupun Linmas, politisi Partai Demokrat ini berpesan, agar para personil pengamanan sejak dini menyiapkan mental dan fisik.

Bertugas dengan landasan komitmen moral, sinergitas dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberi pelayanan yang optimal pada masyarakat. Sehingga dapat menampilkan jati diri yang profesional, modern, dan dipercaya.

“Tolong antisipasi setiap kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pilkades serentak tahun ini seperti black campaign dan money politic, perselisihan antar simpatisan serta tindak pidana perjudian saat pemungutan dan penghitungan suara di lokasi TPS. Serta terus lakukan penggalangan kepada masyarakat untuk mendukung suksesnya pemungutan suara,” pinta Najmul.

Pemetaan Kamtibmas

Bupati Najmul mengatakan, semua pihak harus optimis, penyelenggaraan Pilkades yang dihelat pada 21 Nopember mendatang, berlangsung dengan baik.

“Seperti yang disampaikan oleh pak Kapolres, dinamika-dinamika itu ada, ini kan namanya pesta demokrasi. Tepat sekali pak Kapolres membagi wilayah menjadi aman, rawan kemudian kurang rawan dan sangat rawan. Pemetaan itu sudah masuk teknis pengamanan Polri,” katanya kepada media.

Pemetaan wilayah itu menunjukkan, apapun kondisinya Pemda dan aparat Polri dan TNI siap melakukan antisipasi terhadap kondisi yang bakal terjadi dengan kesiapan matang dari sisi keamanan.

Tugas Pemda bagaimana membackup pengamanan dengan baik, menyediakan anggaran, dan hal-hal serupa lainnya sehingga nanti semua pihak diharapkan bekerja sesuai dengan tupoksi dan kapasitas masing-masing.

Di tempat yang sama, Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono, SIK, MH menjelaskan pada media, penambahan personil dari luar KLU ditempuh melalui pola sinergi dan kerja sama dengan jajaran TNI.

“Teman-teman TNI juga siap backup. Kami juga minta pada hari pencoblosan itu personil dari Brimob Polda NTB,” tutur AKBP Herman Suriyono.

Jumlah personil Polres yang dilibatkan sebanyak 250 personil untuk mengawal pengamanan tahapan Pilkades serentak mendatang. Diharapkan kontestasi Pilkades tahun ini bisa dilaksanakan fair. Artinya para calon harus siap kalah dan siap menang.

“Ada beberapa desa di Kecamatan Tanjung yang perlu kita lakukan penebalan pengamanan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, harapan kita bersama Pilkades tahun ini bisa berlangsung dengan baik dan damai. Terlebih tadi masing-masing calon sudah membacakan deklarasi,” kata Herman.

Usai apel gelar pasukan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi damai dan penandatanganan komitmen bersama calon kepala desa dan Forkopimda.

sta/humaspro