NTB menerima penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 karena dinilai telah mampu berkontribusi dalam memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menorehkan prestasi di skala nasional. Pemerintah Provinsi NTB menerima langsung Anugerah Paramakarya Tahun 2019 dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Penganugerahan Paramakarya merupakan anugerah khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah.

Dasar penilaian adalah keberhasilannya memberi dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Program itu merupakan bantuan teknis global yang dikembangkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) semenjak 1994 untuk membantu pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta menciptakan pekerjaan yang layak.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. H. Iswandi, M. Si yang mewakili Gubernur NTB saat menerima penghargaan mengatakan, NTB menerima penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 karena dinilai telah mampu berkontribusi dalam memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya.

“Alhamdulillah, NTB menerima penghargaan dari Wakil Presiden,” ujar Iswandi usai menerima penghargaan.

Pada sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan anugerah bagi pelaku usaha ini telah menjadi salah satu tolok ukur bagi peningkatan kualitas usaha di Indonesia.

“Saya menyampaikan selamat kepada penerima penghargaan Paramakarya 2019 ini” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ma’ruf menyebutkan, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas di wilayah masing-masing..

Keberhasilan birokrasi mempermudah dunia usaha memperluas lapangan kerja akan menciptakan efek berlanjut bagi kesejahteraan masyarakat.

“Penerima penghargaan Paramakarya ini sudah seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam hal peningkatan produktivitas,” tutupnya.

 AYA/HmsNTB

Wagub mengajak seluruh Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Sebanyak enam Badan Publik, menerima anugerah untuk kualifikasi informatif, yang diserahkan langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Lombok Raya Hotel, Kamis (28/11/2019).

Enam Badan Publik yang menerima kualifikasi informatif yakni, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, RSUD Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Wagub mengapresiasi badan publik yang berhasil mendapatkan penganugerahan keterbukaan informasi publik. Wagub menilai bahwa keterbukaan informasi publik, bukan hanya menjadi kewajiban tapi juga kebutuhan.

“Keterbukaan informasi ini, juga merupakan kebutuhan kita. Kita harus pandai dalam mengkomunikasikan informasi, sehingga informasi itu dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” ungkap Wagub.

Pada tahun 2019, sebanyak delapan dari 34 provinsi di Indonesia, mendapatkan gelar informatif dan salah satunya ialah NTB.

“Setelah tahun lalu kita menduduki kategori menuju informatif, Alhamdulillah tahun ini kita sudah pada posisi yang informatif,” ungkap Wagub bangga.

Wagub mengingatkan, saat ini teknologi begitu mendominasi, sehingga kita dituntut agar lebih informatif dari waktu ke waktu.

“Saat ini, kita dihadapkan oleh dua pilihan, yakni mensetrap atau yang disetrap. kalau kita mau menguasai, mengintervensi, maka mari kita memanfaatkan teknologi ini, agar kita tidak tergerus oleh teknologi dan keterbukaan,” tutup Wagub.

Lebih jauh Wagub mengajak seluruh Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi masing-masing.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, serta Asisten Administrasi dan Umum Setda NTB mendampingi Wagub.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Hendriadi, menyampaikan kualitas keterbukaan informasi publik untuk tahun 2019 ini mengalami peningkatan.

“Kualitas tertinggi yaitu badan publik informatif yang semula 4 naik menjadi 6, sedangkan badan publik yang menuju informatif yang semula hanya 3, saat ini naik menjadi 9 badan publik,” ungkap Hendriadi.

AYA/HmsNTB

Wagub menantang pemerintah daerah di NTB untuk memberikan apresiasi kepada desa-desa agar segera keluar dari desa terbelakang dan desa berkembang menjadi maju dan mandiri

MATARAM.lombokjournal.com —  Upaya mengentaskan kemiskinan di NTB, pekerjaan yang cukup besar, memerlukan penyatuan persepsi dan langkah dalam mengatasi kemiskinan.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyampaikan hal tersebut ketika membuka dan menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2019 di Hotel Lombok Raya, Kamis (28/11/2019).

Menurut Ummi Rohmi, mungkin sangat ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut hingga satu digit. Tetapi jika membahas terkait sistem, seharusnya itu tidak rumit.

Dengan membangun sistem, upaya menekan angka kemiskinan akan berjalan lebih terkoordinasi.

“Jangan sampai kita asik sendiri dengan tujuan masing-masing, tanpa terkoneksi dalam satu sistem yang sangat baik, sehingga seluruh kekuatan yang ada di NTB ini bersinergi dengan baik. Karena penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ungkap Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk di NTB mengubah pola pikir masyarakat tentang kemiskinan. Kita harus bangga menjadi orang yang berdaya, bersungguh-sungguh dan berikhtiar dalam pekerjaan atau tugas kita.

“Semua desa di NTB harus keluar dari desa tertinggal, keluar dari desa terbelakang. Desa berkembang bagaimana caranya menjadi desa yang mandiri,” harap Ummi Rohmi.

Di akhir sambutannya, Wagub berharap ke depan,  jangan hanya seremonial tetapi harus ada benang yang mengikat semua pihak dalam satu persepsi dan cara pandang yang sama.

Untuk itu Wagub menantang pemerintah daerah di NTB untuk memberikan apresiasi kepada desa-desa agar segera keluar dari desa terbelakang dan desa berkembang menjadi maju dan mandiri.

“Mudah-mudahan sinergi kita ini bisa betul-betul terjaring, kami akan melihat progres daripada program-program ini baik industrialisasi maupun revitalisasi Posyandu. Jika semua kita bersinergi, semoga Allah mempermudah langkah kita dan target kita di tahun 2023 bisa dicapai dengan sebaik-baiknya,” tutup Ummi Rohmi.

Mencapai angka satu digit

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc. MM., MTP mengatakan ingin fokus pada target RPJMD pada penurunan angka kemiskinan, di akhir masa kepemimpin Zul-Rohmi harus mencapai angka kemiskinan satu digit yaitu 9,75 persen.

Saat ini angka kemiskinan di NTB adalah 14,53 persen dan secara nasional angka kemiskinan mencapai 9,41persen.

NTB harus menurunkan angka kemiskinan tiap tahun sebesar 1persen. Target tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih kemarin Pulau Lombok dan Sumbawa mengalami bencana alam.

“Dalam RPJMD ada beberapa strategi yang dibentuk yang harapannya dapat menurunkan angka kemiskinan. Apakah itu pariwisata, industrialisasi dan lainnya. Guna mempercepat penurunan angka kemiskinan,” jelas Ridwan Syah.

Ridwan juga menjelaskan, selain fokus pada menurunkan angka kemiskinan, semua kab/kota di dalam RPJMD pasti akan menurunkan angka kemiskinan.

Karena itu, dibutuhkan sinergi bersama menyatukan langkah dan pemahaman untuk membantu pimpinan daerah.

Melalui perencanaan dan integrasi dalam pelaksanaannya dalam program-program yang telah dicanangkan.

“Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua terutama Kab/Kota. Kita mengharapkan dalam rapat ini, pertama kita akan meneguhkan kembali niat kita. Menunjukan komitmen kita bersama agar kabupaten dan provinsi bahu-membahu untuk mewujudkan program-program yang disepakati,” tutur Ridwan.

Di akhir kegiatan, Wakil Gubernur NTB menyerahkan secara simbolis penghargaan kepada NGO, BUMN dan BUMD, Media Massa, OPD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di tahun 2019.

AYA/HmsNTB

Dalam hal pengawasan, Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk lebih mengedepankan kebijaksanaan untuk mencari solusi daripada mencari-cari kesalahan

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, tugas inspektorat bukan untuk mencari-cari kesalahan.

Tapi lebih kepada pembinaan, dengan upaya dini untuk menangkap sinyal awal adanya indikasi-indikasi kesalahan, agar melakukan pencegahan terhadap tindakan penyimpangan lebih dini.

Hal itu diugkapkan Gubernur Zul di hadapan inspektur kabupaten/kota se-NTB dan Forkompinda Provinsi NTB,saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019, di Hotel Astoria Lombok, Selasa (26/11) 2019

Pembukaan Rakorwasda itu Gubernur Zul bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak dan Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si,

Gubernur Zul mengingatkan, sifat manusia ini tidak sepenuhnya rasionalitas. Karena itu dalam hal pengawasan, Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk lebih mengedepankan kebijaksanaan untuk mencari solusi daripada mencari-cari kesalahan.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB ini meminta, pentingnya membangun relasi personal. Agar segala kendala dan permasalahan dapat dibicarakan dan didiskusikan dengan baik untuk kemajuan bersama.

Tentang pengawasan, gubernur sangat berterimakasih, karena hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden untuk mempermudah hadirnya dunia investasi di Indonesia.

“Tidak mungkin negara akan maju tanpa adanya invstasi, sangat simpel formula ekonominya,” ujarnya.

Begitu juga dengan di daerah, aparat penegak hukum diminta apabila ada investasi yang berkaitan dengan ekspor, promotion dan impor submission, aparat penegak hukum diminta untuk mengawasinya dengan baik.

“Karena betapa pentingnya investasi itu untuk pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya Irjen Kemedagri dalam sambutannya mengatakan, gubernur memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan di daerah.

Agar fungsi itu berjalan dengan baik, dan pelaksanaannya efektif dan efisien, ia mewajibkan daerah untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

Selain itu untuk optimalisasi pembinaan dan pengawasan di daerah. Akan dilakukan upaya penataan  dan kebijakan pemerintah, dalam merefugsionalisasi aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Karena keberadaan APIP di daerah dinilai sangat efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Untuk itu, ia meminta APIP untuk terus mengoptimalkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan ilmu intelegensi sebagai upaya pembunaan dan pencegahan penyimpangan di daerah.

“APIP harus mengoptimalkan koordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum), manfaatkan APIP dalam mencegah korupsi di daerah,” pintanya.

Ia sangat mengapresiasi Kehadiran Gubernur NTB dalam Rakorwasda tersebut. Menurutnya kehadiran gubernur merupakan bukti dan wujud dari keseriusan dalam mencegah korupsi di lingkup pemerintah Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Bagian dari Belanja Negara Tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp26,08 Triliun

SEKOTONG-LOBAR.lombokjournal.com  — Pemda se Nusa Tenggara Barat diimbau untuk berani melelang proyek di awal tahun, sehingga semua proyek di kabupaten/kota bisa segera dilaksanakan.

Dengan melakukan lelang proyek di awal tahun, pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah akan jauh lebih baik.

“Kemarin saat arahan di Istana, Presiden berpesan  agar lelang-lelang tidak lagi dilaksanakan pada akhir tahun,” ujar Gubernur Zullkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul.

Imbauan itu disampaikannya dalam sambutannya saat menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Daerah se-Nusa Tenggara Barat, di Whyndam Hotel, Sekotong, Lombok Barat, Selasa (26/11) 2019.

Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2020 tersebut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB, perangkat daerah serta instansi vertikal Provinsi NTB, serta bupati/walikota se-Provinsi NTB.

Bang Zul ini menyampaikan, Presiden telah melakukan transfer anggaran kepada Gubernur se-Indonesia pada 14 November 2019.

Selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, gubernur bertugas menyerahkan DIPA APBN kepada seluruh satuan kerja dan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi  NTB.

“Kita harus berani melelang di awal tahun, sehingga semua proyek di kab/kota bisa segera dilaksanakan,”  tegasnya.

Menurutnya,  pemda harus berani mencoba.

“ Mudah-mudahan dengan terus kita bersama dan kita berjumpa. NTB yang lebih baik senantiasa mampu kita wujudkan,”  lata Bang Zul.

Meningkat

Bagian dari Belanja Negara Tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp26,08 Triliun. Angka ini meningkat 5,46 persen dari tahun 2019 (Rp24,73 Triliun).

Dari anggaran untuk NTB tersebut, sebesar Rp9,78 triliun merupakan Belanja Pemerintah Pusat. Angka Rp9,78 triliun ini meningkat 8,91 persen dari tahun 2019.

Anggaran tersebut dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga. Sementara, Rp16,31 triliun dialokasikan untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dana Desa Tahun 2020 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan sebesar Rp1,23 Triliun (meningkat 4,40 persen dari alokasi APBN 2019 Rp1,18 Triliun). Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional.

Khusus TKDD, alokasi terbesar diterima Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp3,8 Triliun  dan terendah di Kota Bima sebesar Rp691.6 Miliar.

Komponen TKDD terbesar adalah DAU dengan total alokasi Rp9,08 triliun dan terendah adalah DBH SDA sebesar Rp358,5 miliar.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1,2 triliun, dengan alokasi terbesar di Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp316,3 miliar, dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp62,5 miliar.

Berikut Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi NTB Tahun 2020:

1. Provinsi NTB Rp.3.848.042.987 Triliun
2. Kabupaten Bima Rp.1.582.716.411 Triliun
3. Kabupaten Dompu Rp.910.862.902 Miliar
4. Kabupaten Lombok Barat Rp. 1.398.722.940 Triliun
5. Kabupaten Lombok Tengah Rp.1.828.847.123 Triliun
6. Kabupaten Lombok Timur Rp.2.089.474.865 Triliun
7. Kabupaten Sumbawa Rp. 1.451.631.116 Triliun
8. Kota Mataram Rp. 919.256.697 miliar
9. Kota Bima Rp. 691.650. 423 miliar
10. Kabupaten Sumbawa Barat Rp. 848.386. 635 Miliar
11. Kabupaten Lombok Utara Rp. 736.420.534 Miliar

Acara Penyerahan DIPA TA. 2020 dirangkaikan dengan penandatangan Kesepakatan Bersama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang ditandatangani para Kepala Daerah.

AYA/HmsNTB

Hj Putu Selly Andayani yang kini menjabat Kepala Dinas Perdagangan NTB, juga pernah menjabat sebagai PLT Walikota Mataram yang debutnya patut diperhitungkan

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Setelah jamuan makan malam, Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, Ketua Tim Pemenangan PKS dalam Pilkada Serentak 2020 di NTB terlibat pembicaraan santai bersama Om Rachmat, sapaan akrab Ketua PDIP NTB.

Pembicaraan santai tapi serius itu berlangsung di kediaman Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H Rachmat Hidayat di  Panji Masyarakat 15, Kawasan Panji Tilar ,Ampenan, Minggu (24/11) 2019.

Pembicaraan sambil santap malam dihadiri Sekretaris DPD PDI-P NTB, Lalu Budi Suryata, Kepala Dinas Perdagangan NTB yang juga istri tercinta Om Rachmat, Hj Putu Selly Andayani, dan Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto.

Pertemuan silaturahim awalnya membahas isu-isu pembangunan di NTB. Om Rachmat yang juga politisi kawakan nasional asal NTB banyak memberi masukan dan saran kepada Bang Zul, Gubernur NTB.

Sebaliknya, Bang Zul mengapresiasi masukan itu, dan menegaskan keseriusannnya dalam membangun NTB.

“Saya menjadi Gubernur NTB tentu tidak membawa cek kosong. Saya benar-benar serius membangun NTB, tidak ada terbersit mau main-main,” kata Bang Zul dengan senyum khasnya.

Bang Zul juga sempat menyinggung soal sampah, yang Minggu siang sempat viral setelah ia mempostingnya di media sosial.

Menurutnya, itu bagian dari kepedulian seorang gubernur, sekaligus menggugah masyarakat dan semua pihak untuk bersama-sama serius menangani masalah sampah di NTB.

Om Rachmat pun menanggapi hal tersebut dengan kesan yang positif. Terutama  yang berhubungan erat dengan perubahan perilaku masyarakat, maka pimpinan harus memberi contoh.

“Ya itu bagus dan positif, memang kadang kala pemimpin harus memberi contoh, memberi teladan. Apalagi untuk program Zero Waste yang memang harus semua pihak berpartisipasi aktif,” ujar Om Rachmat.

Politik Santap Bebalung

Pembicaraan sambil menyantap hidangan makan malam berlangsung selama dua jam. Memasuki satu jam kedua, obrolan sambil menikmati Bebalung khas Lombok semakin menghangat.

Pilkada Kota Mataram jadi isu sentralnya. Pembicaraan keduanya diperkirakan akan mengubah peta dan konstelasi politik menjelang Pilkada Kota Mataram,

Kali ini Bang Zul menempatkan diri sebagai Ketua Tim Pemenangan PKS untuk Pilkada Serentak di NTB 2020.

Dalam pembicaraan mencuat rencana koalisi PDIP dan PKS. Muncul juga pasangan Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan, yang saat ini menjabat Ketua MUI Kota Mataram.

Membahas paket Selly-Manan, baik Om Rachmat maupun Bang Zul tampak sangat serius.

“Saya setuju kalau bu Selly berpasangan dengan Ketua MUI Mataram (TGH Abdul Manan), tinggal kapan kita sepakati deklarasikan. Semakin cepat lebih baik,” ujar Bang Zul.

Meskipun dari NU, Bang Zul menilai H Abdul Manan memiliki kapasitas dan kriteria yang diinginkan PKS. Track Record-nya bagus dan kinerjanya baik.

Pasangan Selly-Manan nampaknya pasangan fix yang akan diusung koalisi PDIP dan PKS untuk Pilkada Kota Mataram.

Namun untuk deklarasi, Om Racmat meminta waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

“Kita akan deklarasi Insya Allah tanggal 1 Januari 2020,” katanya memastikan.

Sementara itu, Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto membenarkan pertemuan Rachmat Hidayat dan Dr Zul membahas paket Selly-Hanan.

“Nampaknya memang paket Selly-Hanan ini akan diusung PDIP dan PKS. Kita lihat saja beberapa waktu ke depan,” katanya.

Pria humble yang akrab disapa Didu ini pun menceritakan ihwal santap malam Bebalung berbuah deal politik itu.

Menurutnya, M16 diundang khusus oleh Rachmat Hidayat dalam silaturahmi dengan Gubernur Zul.

Didu menilai pembicaraan dalam santap malam itu sangat mencair dan santai. Namun menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis.

“M16 sangat mengapresiasi ini ya. Karena pembicaraan terbuka dan tidak ada ditutupi, dan publik juga boleh tahu,” tukasnya.

Ia memaparkan, dengan keterbukaan seperti ini akan muncul pola Pilkada yang “Fair Play” sejak awal. Sehingga bakal calon lainnya yang mendaftar dan berharap mendapat dukungan dari PDIP dan PKS bisa memahami bahwa peluang mereka kecil.

Hal ini juga akan meminimalisir praktek mahar-mahar politik yang kerap kali disoroti publik terkait Partai Politik tertentu.

“Jadi tidak ada bakal calon yang hanya diberi angin segar, tidak ada yang merasa digantung dan dipermainkan mahar politik,” tegasnya.

Figur Selly merupakan salah satu Srikandi NTB. Istri Ketua DPD PDIP NTB ini merupakan sosok Birokrat yang andal dengan segudang prestasi.

Hj Putu Selly Andayani yang kini menjabat Kepala Dinas Perdagangan NTB, juga pernah menjabat sebagai PLT Walikota Mataram yang debutnya patut diperhitungkan.

Me

Main Medsos bukan karena tidak percaya birokrasi atau apa, tapi Medsos memang mampu menjangkau kita secara langsung, real time tanpa birokrasi yang lambat dan bertele-tele

MATARAM.lombokjournal.com —  Postingan Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah pada akun facebook terkait tumpukan sampah yang menggunung di  Jalan  Gajahmada Pagesangan Kota Mataram, dekat kampus UIN, (Minggu, 24/11-2019), langsung direspon cepat pihak Dinas Kebersihan dan Lingkungan hidup Pemerintah Kota Mataram.

Bahkan dalam hitungan jam saja, petugas dari Dinas Kebersihan Kota Mataram langsung terjun ke lapangan,  membersihkan sampah di Jalan Gajah Mada sebagaimana termuat dalam akun media sosial orang nomor satu di Bumi gora itu.

Terkait respon cepat Pemerintah Kota Mataram, Bang Zul sapaan akrab gubernur ekonom tersebut, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Walikota Mataram dan seluruh jajarannya.

“Terima kasih Dinas Kebersihan Kota Mataram yang langsung terjun ke lapangan membersihkan sampah di Jalan Gajah Mada,” tulis Bang Zul di akun facebooknya.

Ditegaskan, postingannya lewat media sosial bukan latah. Atau bahkan mungkin ada yang menafsirkan sebagai pencitraan atau apa.

“Tidak seperti itu, tapi  karena itu nyata dan langsung sampai ke kami, tanpa birokrasi yang bertele-tele dan lelet,” tegasnya.

Bang Zul, hanya ingin simple dan praktis saja.

“Karena sibuk, kita sering lupa menyampaikan ke pihak yang berwenang berbagai masalah di lapangan dan di sekitar kita. Dan mungkin merasa yang lain akan melakukannya, akhirnya berlarut dan terbengkalai,” ungkapnya

Padahal Medsos menyediakan sarana yang murah meriah dan mampu menjangkau banyak kalangan sekaligus dan solutif.

“Medsos sangat efektif memangkas jalur birokrasi, yang terkadang ribet dan berbelit-belit. Lama banget,” tuturnya.

Bang Zul mengakui hal yang sama terjadi di lingkungan Pemerintah  Provinsi NTB.

“Saya kaget karena pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kerusakan-kerusakan hutan di NTB. Lengkap dengan gambar-gambar kerusakan hutan yang disampaikan oleh masyarakat di media sosial,” ungkap gubernur.

Rupanya pemerintah pusat, juga mengikuti dan mencermati laporan dan postingan masyarakat yang di unggah di medsos. Karenanya laporan dan unggahan di medsos sangat efektif dan segera direspon  dan cermati, imbuhnya.

“Jadi kalau kami merespon cepat lewat medsos bukan karena latah, atau pencitraan tapi karena itu nyata dan langsung sampai ke kami, tanpa birokrasi yg bertele-tele dan lelet,” tegasnya.

Menurut Gubernur Zul, pemimpin di segala lapisan harus mulai menyadari bahwa zamannya sudah berubah.

Main Medsos bukan karena tidak percaya birokrasi atau apa, tapi Medsos memang mampu menjangkau kita secara langsung, real time tanpa birokrasi yang lambat dan bertele-tele, Ungkap Gubernur Zul

Gubernur meyakini bahwa Postingannya tentang sampah di Jalan Gajah Mada Mataram pagi ini,  Pak Wali Kota dan jajarannya pasti nggak tahu.

“Bukan karena nggak ada yang lapor, tapi laporannya entah nyasar ke mana-mana,” tulis gubernur dalam akun facebooknya.

Ayo bermedsos dengan baik dan bijak, karena medsos efektif memangkas birokrasi kita yg lambat dan bertele-tele, ajaknya.

“Sekali lagi terima kasih teman-teman Dinas Kebersihan Kota Mataram. We love you full,” kata Bang Zul.

AYA/HmsNTB

–

Dulu masyarakat KLU untuk mengurus KK, KTP, dan Akte Kelahiran, butuh waktu hingga 6 bulan. Tapi sekarang bisa didapatkan hanya dalam waktu satu jam

TANJUNG.lombokjournal.com — Untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KLU, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Pemkab KLU) melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda KLU menggelar pertemuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, di Aula Kantor Bupati, Jum’at (22/11) 2019.

Kegiatan yang juga diikuti seluruh Camat lingkup Pemda KLU ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Budi Utomo, SIP, MS, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Kemendagri dan Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Hatni, SE dari Kemen PANRB Republik Indonesia.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH sebelum membuka acara mengatakan, mengatakan acara itu untuk melaksanakan visi misi keempat Pemda KLU, yaitu percepatan reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama kondisi pascabencana.

Menurut Najmul, reformasi birokrasi menjadi program paling utama dalam melaksanakan amanah di Lombok Utara, dan merupakan kunci utama kesuksesan dalam menjalani amanah yang diemban pihaknya.

“Saya selalu menyampaikan bahwa Kepala OPD ini adalah pemegang amanah bukan sebagai pejabat,” tegasnya.

Dikatakannya,  walaupun itu hanya kata-kata ketika kita merasa diri adalah pejabat maka kita akan minta dilayani oleh anak buah kita. Jika kita merasa diri adalah pemegang amanah, maka kita adalah pelayan masyarakat.

“Kami sejak awal sudah berkomitmen dengan satu konsep yaitu PIN (percepatan inovasi dan nilai tambah). Konsep inilah yang kami gunakan untuk mengukur semua hal yang diusulkan sebagai program kerja di dinas-dinas yang ada. Ini adalah semangat awal yang kita bangun selama ini yaitu percepatan,” jelas bupati.

Orang nomor satu di KLU ini mencontohkan, dulu masyarakat KLU untuk mengurus KK, KTP, dan Akte Kelahiran, butuh waktu hingga 6 bulan. Tapi sekarang bisa didapatkan hanya dalam waktu satu jam.

Di dalam percepatan itu, juga ada inovasi yaitu menempatkan print out di rumah sakit untuk melayani masyarakat, sehingga akte kelahiran langsung bisa dibawa pulang oleh pasien. Di Inspektorat pun dilakukan hal yang sama.

“Kita harus berpikir out ot the box, selama itu tidak kita langgar kenapa tidak kita lakukan. Satu nilai kita yang warna orange adalah tingkat kepatuhan kita untuk kepentingan bersama. Contohnya, penyusunan APBD ketika kita menyampaikan usulan ke dewan ini kadang-kadang kita menagih berkali-kali,” tutup Bupati Najmul.

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Asisten Bidang Administrasi Umum Setda KLU, Ir. H. Melta dalam laporannya mengatakan, dasar dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Peraturan Presiden RI nomor 81 tahun 2010, Peraturan Menteri PAN RB nomor 14 Tahun 2019, Permendagri nomor 235 Tahun 2018 dan SK Bupati Lombok Utara nomor 58/11/ortala/2019.

Dijelaskannya, percepatan reformasi birokrasi dan percepatan kualitas pendayagunaan pelayanan publik merupakan misi ke-4 RPJMD Kabupten Lombok Utara tahun 2016 /2021.

Diharapkan, misi tersebut dapat terwujud dengan maksud membangun komitmen dalam rangka reformasi birokrasi secara menyeluruh dan konsisten. Sehingga indeks reformasi bisa meningkat sesuai hasil evaluasi tim internal inspektorat KLU.

1. Melta menuturkan, nilai indeks reformasi birokrasi KLU yaitu 44,15 persen.

Pemaparan materi oleh Hatni, SE dengan topik Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi, dilanjutkan oleh Dr. Budi Utomo, SIP, MS yaitu Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah (PPRB) KLU.

sta/humaspro

Pemerintah Provinsi NTB telah menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi publik

lombokjournal.com –

JAKARTA  ;   Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 diterima NTB dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif Tahun 2019.

7 Provinsi lainnya se-indonesia, juga meraih anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Sumut dan Kalimantan Barat.

Wakil Presiden Republik Indonesia, KH.Ma’ruf Amin menyerahkan anugerah itu yang diterima oleh Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah, di Istana Wapres RI di Jakarta, Kamis (21/11) 2019.

Saat itu Wagub Hj Rohmi didampingi Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH, Asisten I Setda NTB, Hj.Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI – NTB, Ajeng Roslina dan H.Dahlan A.Bandu.

“Terima kasih buat Diskominfotik dan seluruh PPID serta OPD dan semua pihak yang telah berkontribusi untuk mewujudkan NTB yang terbuka, sehingga meraih prestasi ini,” kata wagub.

Jika tahun lalu NTB masih menjadi Badan Publik Menuju Informatif, atau peringkat ke-6 dari 34 Provinsi se-indonesia, tahun ini berhasil meraih predikat tertinggi.

Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin mengapresiasi  Badan Publik yang berkomitmen dan berinovasi dengan baik untuk mewujudkan transparansi dan layananan keterbukaan informasi publik.

Menurut Wapres, keterbukaan informasi dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan berkualitas, sangatlah penting. Dan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan terpercaya.

Wapres mengingatkan, tiga peluang dan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya kedepan. Pertama, tantangan keterbukaan informasi saat ini, tidak terbatas pada akses namun juga konten yang harus ditingkatkan kualitasnya.

“Saya berharap badan publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar,” jelas Wakil Presiden sambil berharap, badan publik harus menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi sekaligus ujung tombak menangkal hoax atau disinformasi.

Kedua, Wapres juga mengingatkan pentingnya konsistensi untuk terus melakukan upaya -upaya baru, mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik. Kata kuncinya adalah komitmen dan inovasi dari para pemimpin badan publik.

Ketiga, pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah pola interaksi dan komunikasi, termasuk cara  masyarakat mengakses dan menggunakan informasi.

Ia menegaskan masyarakat tidak  lagi bersifat pasif hanya menerima informasi, melainkan menjadi aktif sebagai penyebar informasi.

Hal ini menurutnya menjadi peluang baru badan publik dengan mengembangan pola komunikasi  yang semakin baik dan terbuka dengan cara membuka seluruh akses dan ruang komunikasi dengan masyarakat.

Membuka ruang komunikasi

Bak gayung bersambut dengan harapan Wakil Presiden RI tersebut, maka praktek dalam setahun pemerintahan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah telah membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya kepada masyakat.

Hampir tidak ada sekat antara Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati/Walikota dan berbagai elemen masyarakat NTB, untuk bisa berkomunikasi setiap saat atau kapan saja.

“Inilah yang menjadi kunci keberhasilan sehingga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat terhadap komitmen dan praktek keterbukaan informasi publik tahun ini, NTB berhasil meraih kualifikasi bergengsi sebagai badan publik informatif,” ungkap Plt.Kadis Kominfotik NTB, Gde Aryadi, di Istana Wakil Presiden di Jakarta usai menerima teopy dari KI pusat.

Pemerintah Provinsi NTB telah menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi publik maupun berkeluh kesah dan menyampaikan ide-ide baik membangun NTB Gemilang.

Di antaranya, komunikasi langsung melalui program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi yang rutin digelar setiap hari jumat pagi.

Kemudian, Layanan publik melalui aplikasi NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara Pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah.

Aplikasi itu diadakan karena komunikasi langsung, hampir tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih NTB merupakan provinsi kepulauan.

Saat ini jumlah masyarakat yang men-download aplikasi NTB Care mencapai 4.600 orang. Sedangkan jumlah pengaduan di NTB care mencapai 1000 lebih pengaduan.

Pemda NTB juga menyediakan layanan informasi melalui portal  NTB Satu data. Melalui Portal itu, memberi kemudahan publik mengakses data strategis dan statistik sektoral pembangunan daerah serta informasi terkait kebencanaan.

Disediakan pula kanal informasi melalui NTB SMS Centre : 0811391300, Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah. Serta ada juga WA Group khusus Gubernur/Wagub dengan para Pimpinan Daerah dan Bupati/Walikota.

NTB juga telah memiliki aplikasi RAPI (Repository Agency Public Information) sebagai media pengumpulan dan sharing infomasi secara kolaborasi antar Perangkat Daerah Provinsi NTB, sehingga informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, secara cepat dapat terkumpul dan dipublikasikan.

Juga program DBip (Desa Benderang informasi publik) yang saat ini memasuki tahap ke-3, merupakan kolaborasi Komisi Informasi Provinsi, PPID Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.

“Dari 956 desa di NTB, tinggal 80 desa saja yang belum memiliki Website, karena desa-desa itu masih menghadapi masalah keterbatasan akses internet atau sinyal lemah.

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gde Narayana mengungkapkan,  jumlah badan publik yang berhasil meraih kualifikasi badan publik informatif masih relatif kecil jumlahnya. Menurutnya  jumlah badan publik (BP ) yang masuk kategori “Tidak Informatif”  justru mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini.

Ia menjelaskan, dari 355 BP yang dimonev, ternyata sebanyak 189 BP yang “Tidak Informatif”.

Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.

“Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” katanya menjelaskan.

AYA

Dalam mengelola tugas rutin sehari-hari terkait layanan adminduk di Dinas Dukcapil menekankan akselerasi sehingga harus terus-menerus dilakukan

GANGGA.lombokjourrnal.com —    Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH diwakili Asisten I Kawit Sasmita, SH, menyambut ledatangan  Wakil Duta Besar Australia (DHOM) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kunjungan dengan agenda melihat fokus pelaksanaan pencatatan administrasi dan statistik hayati, program dukungan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia,

Asisten I Kawit Sasmita, SH mengucapkan selamat datang kepada ibu Cristian dari Kedutaan Australia dan rombongan, sembari menyampaikan salam Bupati Lombok Utara yang tidak bisa hadir karena sedang sakit.

Disampaikan Kawit, progres implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat KLU,  sudah cukup cepat. Total rumah rusak ringan, berat dan sedang lebih kurang 76 ribu unit, di luar fasilitas umum (fasum) seperti sekolah, perkantoran, dan rumah sakit.

Proses  pembangunan fasum dan Rumah Tahan Gempa (RTG) menelan anggaran sekitar 9,9 triliun rupiah.

“Itu jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, kami minta dukungan dari Bappenas. Mohon jadi perhatian. Untuk sekolah, alhamdulillah sudah banyak lembaga donor yang mengerjakan. Dalam satu tahun itu baru 10.500 unit RTG. Masih banyak sisa yang belum terbangun,” ungkap mantan Kadis Kominfo ini.

Kawit juga meminta kepada Bapenas agar membantu percepatan layanan kependudukan. Dengan program kependudukan kolaborasi dengan Pemerintah Australia, sudah ada inovasi yang diterapkan Pemda KLU, yaitu Tri in One.

Kepala Dinas Dukcapil KLU Fahri, S.Pd menjelaskan, dalam mengelola tugas rutin sehari-hari terkait layanan adminduk di Dinas Dukcapil menekankan akselerasi sehingga harus terus-menerus dilakukan.

Dikatakannya, walaupun ia menjabat di Disdukcapil baru beberapa bulan, namun ia bisa melakukan percepatan inovasi dan nilai tambah meski dengan fasilitas terbatas  lantaran Lombok Utara terdampak bencana gempa bumi 2018.

“Maka kami ingin dokumen ini dibuat secara digital. Kami berusaha untuk tidak menyibukkan masyarakat, sehingga kami membuat 3 dokumen keluarga yang disebut Tri in One. Inovasi ini juga berkat kerjasama dengan KOMMPAK dan LPA,” kata mantan Camat Pemenang itu.

Pendamping Program, Dedi Eriawan menyampaikan, beberapa kegiatan yang dilakukan pihaknya di lapangan terkait implementasi pencatatan administrasi dan statistik hayati di 9 desa binaan yang tersebar di dua Kecamatan, yaitu 8 desa di Kecamatan Bayan dan 1 desa di Kecamatan Pemenang (Desa Malaka).

“Sembilan desa sudah melakukan kegiatan penguatan pokja adminduk khusus masyarakat yang jauh dari jangkauan,” paparnya.

Menurut Eriawan, tujuan dari penguatan itu untuk mempermudah masyarakat memperoleh adminduk, bahkan pihaknya juga membuat kutipan akta perkawinan.

Selain penguatan, ia juga melakukan advokasi terhadap pemerintah Desa melalui Dana Desa (DD) agar mengalokasikan anggaran untuk layanan adminduk.

Lebih detail dipaparkannya, pihaknya juga melakukan Musrenbang khusus perempuan dan lansia. Dari musrenbang itu, Pemerintah Desa juga melibatkan perempuan menjadi tim penggagas dari tim 11 dalam rangka mempermudah mendapat anggaran di Desa.

sta/humaspro