“Ini merupakan proses dan kebutuhan daerah, sehingga mari tutup buku masa lalu, mari tatap ke depan, masih banyak tantangan dan kerjaan yang harus dituntaskan tahun 2020”

MATARAM.lombokjournal.com –  Lalu Gita Aryadi secara resmi diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengangkatan itu sessuai Keputusan Presiden (Keppres) nomor 171/TPA/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keppres tersebut terbit tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, mengangkat HL Gita Ariyadi, terhitung sejak saat pelantikan.

Karena Sekretaris Daerah diangkat berdasarka Keppres, yang terpilih  merupakan pilihan Presiden Jokowi.

“Bukan pilihan Gubernur tapi pilihan Jokowi,” kata Gubernur Zulkieflimansyah..

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah menyampaikan, sebenarnya tidak ada masalah mengenai Sekda dan tidak boleh ada kekosongan.

“Intinya tidak ada kekosongan, segera punya Sekda definitif, yang di urus negara ini bukan NTB saja. Insya Allah segera selesai, kita lihat siapa yang dilantik nanti,” kata gubernur.

Gubernur punya kewajiban rekomendasi tiga nama, begitu juga hak diskresi untuk bekerjasama dengan orang-orang yang bisa diajak bekerjasama, menyangkut kesinambungan pembangunan daerah.

HL Gita Ariyadi yang dikonfirmasi membenarkan, dirinya sudah menerima surat undangan pelantikan sebagai Sekda NTB yang akan berlangsung pada Kamis (19/12) pukul 08.00 Wita, di Gedung Sangkareang lingkup kantor Gubernur NTB.

“Tiada malam selamanya gulita, tiada jalan tiada berujung, semua proses ada akhirnya, proses panjang yang melelahkan sehingga besok (Kamis, 19/12) pukul 08.00 wita undangan untuk pengambilan sumpah sebagai Sekda NTB,” ungkapnya, Rabu (18/12/2019).

Gita mengatakan, tidak pada terminologi terbaik, ini merupakan proses dan kebutuhan daerah, sehingga mari tutup buku masa lalu, mari tatap ke depan, masih banyak tantangan dan kerjaan yang harus dituntaskan tahun 2020.

Karena tahun 2020 merupakan era kebangkitan ekonomi, siapkan diri sukseskan Smelter, MotoGP, agenda Zero Waste yang butuh kerja keras.

Diakuinya, sejak awal sudah  mendapatkan restu dari Wakil Gubernur (Wagub) juga TGB. Malah, sebelum mendaftar sudah minta restu tetua-tetua yang ada di NTB, seperti HL Srinata, kemudian dipanggil khusus oleh Harun Arrasyid dan lain sebagainya.

“Secara mentalitas, saya sudah siap dari awal. Namun perlu minta kepatutan dari tokoh-tokoh yang ada, sehingga saya daftar pada detik-detik terakhir,” ungkapnya.

Gita menuturkan, saat tes presentasi menyampaikan, ia ingin jadi Sekda yang  SEKDA. Akronim dari SEKDA itu adalah mampu jaga Stabilisator perahu besar birokrasi ini, kemudian Eksekutif yang efisien, efektif dalam pimpin birokrasi dengan keterbatasan fiskal, yang manfaatkan ruang fiskal itu sendiri dengan efisien.

Selanjutnya, berperan sebagai Komunikator yang baik, secara vertikal atas bawah, loyal atas (pimpinan) dan bawah mengayomi, masuk juga diagonal dengan pimpinan Ormas lain.

Dan menjadi Dinamisator dalam percepatan pencapaian target  NTB Gemilang dengan cara mengajak masyarakat berinovasi, ekonomi kreatif untuk berbuat.

“Terakhir, Akuntabilitas dalam arti, semua yang dikerjakan supaya bisa dipertanggungjawabkan. Arahan buk Wagub kepada saya, iya jaga stabilitas,” cetusnya.

Terhitung saat pelantikan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman menceritakan proses dari awal, bahwa jabatan penjabat Sekda NTB dalam hal ini H Iswandi berakhir tanggal 13 Desember.

Untuk isi kekosongan, karena belum ada SK perpanjangan dari Kemendagri  sehingga dibuat Plh berlaku tanggal 14 Desember sampai ada surat perpanjangan.

Namun, dalam perjalanan, tanggal 16 Desember terbit surat dari Mendagri, tentang persetujuan perpanjangan penjabat.

Di satu sisi, muncul Keppres  nomor 171/TPA/tahun 2029 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Madya (Sekda) Dr HL Gita Ariyadi, terhitung sejak saat pelantikan. Dengan demikian, surat perpanjangan itu gugur tersendirinya.

“Undangan pelantikan sudah ditanda tangani Gubernur. Ini semua by proses, TPA tidak melihat ranking calon, melainkan seluruh aspek,” papar dia

Yang jelas, mengenai Keppres itu sudah disampaikan kepada Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Ummi Rohmi.

AYA

Di Hari Ulang Tahun ke-61, NTB mencatat begitu banyak capaian menggembirakan. Anak-anak NTB kini tidak lagi perlu menunduk malu saat menyebutkan daerah asalnya

TANJUNG.lombokjournal.com —  Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Suardi saat menjadi Inspektur Upacara HUT Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ke-61 tahun 2019 mengatakan, semua lapisan masyarakat perlu mendefragmentasi memori masing-masing untuk kembali kesepuluh atau kedua puluh tahun silam.

Saat itu, jika ada orang Bumi Gora mengatakan NTB akan menjadi tuan rumah Moto GP, mungkin orang yang mendengarkan akan tertawa.

Peringatan HUT Provinsi NTB  di KLU itu dirangkai dengan upacara paripurna bulanan Pemda setempat, berlangsung di lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung, Selasa (17/12/2019).

Membacakan amanat Gubernur Zulkieflimansyah, lebih lanjut Suardi mengungkapkan kalau ada yang mengatakan NTB akan menjadi tempat berdirinya pabrik minyak kayu putih terbesar di dunia misalnya, sudah barang orang juga akan menertawai siapa yang berbicara tersebut.

Begitu pun dalam aspek-aspek kehidupan yang lain.  Jika ada orang berbicara ada atlet-atlet NTB yang akan menjadi juara dunia dan atlet-atlet yang lainnya mempersembahkan medali demi medali pada ajang-ajang berkelas internasional, mungkin orang yang mendengar tidak akan sungguh-sungguh percaya.

“Artinya jika saat itu kita menyebut hal-hal yang menggembirakan dimana saat ini sudah di depan mata kita, mungkin orang akan menyebut kita berlebihan,” papar Suardi.

Di Hari Ulang Tahun ke-61, NTB mencatat begitu banyak capaian menggembirakan. Anak-anak NTB kini tidak lagi perlu menunduk malu saat menyebutkan daerah asalnya.

Mereka bisa menatap mata lawan bicaranya sembari berkata bahwa dirinya orang NTB.

“Tentu saja deskripsi ini bukanlah sebuah kebanggaan primordial yang sempit. Merenungkan hal-hal baik yang sudah kita capai sejauh ini, merupakan cara kita memacu semangat. Menjadikan setiap pencapaian sebagai hal yang membuat kita semua bisa tidur lebih lelap, dan bersemangat menyambut matahari yang akan terbit besok pagi,” tuturnya.

Upacara yang berlangsung khidmat dan guyub tersebut diikuti oleh pejabat teras Pemkab Lombok Utara, ASN, unsur TNI dan Polri serta pelajar. Bertindak sebagai inspektur upacara Sekretaris Daerah KLU Drs. H. Suardi, MH.

Terisolasi dari hal baru

Menurut Sekda KLU, warga NTB pernah berada di dalam gelembung yang membuatnya seperti terisolasi dari hal-hal baru. Sebuah gelembung sedemikian rupa, membuat semua orang merasa tenang dan nyaman sekali berada di dalamnya.

Kita tidak sadar bahwa di luar sana, dunia begitu bergegas.  Orang-orang terus memacu langkah, bergerak lebih cepat serta berkembang lebih kuat.

Tapi sekarang gelembung itu sudah pecah,  dan kita sudah mulai menyejajarkan diri dengan tantangan-tantangan baru yang kita temukan dalam mengarungi bahtera kehidupan sehari-hari.

Lebih lajut Sekda mengugkapkan, warga dunia pun telah mengetuk pintu, mendatangi dan menyapa kita dari berbagai penjuru. Arus informasi dunia tidak bisa kita tahan.

NTB kini sudah menjadi bagian dari dinamika global yang bersemangat. Kita telah bertekad menjadi aktor yang berperan penting dalam sejarah. Warga NTB bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar.

Dan memang itu bukan tugas orang lain, tapi tugas siapa pun yang menjadi warga bumi gora.

“Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membangun kebersamaan. Semua yang kita capai saat ini bukan karya satu atau dua orang. Ia adalah buah kerja kolektif dari seluruh warga NTB bersama seluruh pemimpin NTB terdahulu,” ajak Suardi.

Suardi mengajak semua lapisan masyarakat KLU sebagai bagian dari warga NTB, menjadikan momentum HUT NTB ke-61 sebagai penanda untuk merenungkan kembali tentang apa yang akan kita hadapi di masa depan.

Masyarakat akan berhadapan dengan sejumlah tantangan yang tidak kalah penting serta menggelisahkan.

Kerusakan lingkungan, melahirkan banyak sekali mudarat yang merugikan. Di musim kemarau kita dihadapkan dengan suhu yang begitu menyengat dan air bersih kian terbatas.

Di musim hujan, terancam oleh banjir, longsor dan cuaca buruk. Menyikapinya, kita tidak memiliki pilihan lain selain memperbaiki apa yang telah kita rusak, baik alam kita, hutan dan pohon-pohon yang kita tebang.

“Tidak ada orang lain yang wajib bertanggungjawab atas kerusakan ini kecuali diri kita sendiri. Jika kita tak mau melakukannya, alam akan memaksa kita untuk mempertanggungjawabkannya. Maka, diusia berikutnya, kita, pemerintah dan warga NTB secara keseluruhan wajib menjadikam pemulihan lingkungan sebagai prioritas,” seru sekda.

Pemerintah provinsi telah melakukan pencanangan gerakan NTB hijau, di Dusun Kayu Madu, Desa Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Kamis, 12 Desember 2019

Suardi berharap gerakan yang telah dicontohkan oleh Pemprov NTB tersebut harus diadopsi oleh seluruh pihak di KLU, agar dijadikan langkah awal dari upaya-upaya untuk memulihkan lingkungan.

Ia mengajak semua elemen daerah supaya menanamkan dalam relung keyakinan yang paling dalam, bahwa merusak alam adalah perbuatan hina yang berdampak buruk pada banyak orang.

Dicontohkan, mereka yang menumbangkan pohon demi memenuhi keserakahannya, pada prinsipnya tidak hanya menumbangkan pohon saja.

“Tapi menumbangkan kesempatan generasi masa depan untuk melihat indahnya hutan bumi Nusa Tenggara Barat, tegasnya.

Dalam meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, Pemprov NTB mencanangkan serta terus mendorong program-program unggulan seperti tata ruang berkelanjutan, NTB Zero Waste, Bank Sampah, Penataan Geopark, Taman Asri, dan hutan produktif.

Suksesi kepemimpinan

Sekda Suardi menyampaikan,  tantangan jenjang usia berikutnya adalah komitmen menyatukan kekuatan-kekuatan yang terserak.

Tahun depan ada tujuh kabupaten/kota di NTB yang melangsungkan suksesi kepemimpinan. Siapapun yang akan terpilih pada suksesi, adalah sosok pemimpin yang bisa memajukan daerah yang dipimpinnya.

“Adanya kompetisi yang sehat di antara para kontestan adalah suatu kewajaran dalam iklim demokrasi. Dalam demokrasi, kompetisi memang diperlukan lantaran diyakini dapat mendorong upaya untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan kita,” katanya.

Suardi berharap, dalam kompetisi ini, dituntut untuk saling adu gagasan, adu program, visi dan misi. Bukan justru menyemai benih-benih kebencian di antara pendukungnya.

Diingatkannya, persaingan yang saling menghancurkan sesungguhnya tidak ada pemenangnya. Laksana pepatah, menang menjadi arang, kalah menjadi abu.

Capaian kemajuan di KLU

Pada bagian lain, Suardi menggambarkan bagaimana warga dan para pimpinan daerah berjibaku dan berlintang pukang bersama mendorong kemajuan demi kemajuan di daerahnya.

Dalam konteks KLU dicontohkannnya, pariwisata di tiga gili kini sudah kembali bersemi. Demikian pula, terobosan dalam bidang kependudukan menjadi catatan yang menarik di KLU.

Capaian ini didukung oleh kebijakan Bupati H. Najmul Akhyar yang berkomitmen, bayi yang belum turun dari ranjang tempat kelahirannya pun saat ini sudah memiliki akta kelahiran. Upaya ini diterapkan bersama-sama dengan terobosan lainnya di bumi Tioq Tata Tunaq.

Rangkaian upacara HUT ke-61 NTB dan Paripurna Lombok Utara ditutup dengan pemberian piagam penghargaan oleh Sekda KLU kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KLU.

Perpustakaan di KLU dinilai sebagai prpustakaan terbaik kabupaten/kota tingkat Nasional, dalam kategori implementasi transparansi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2019.

sta/humaspro

“Mari kita sama-sama memelihara mimpi besar itu, dan menghidupkan dengan kerja keras dan khusuk”

MATARAM.lombokjournal.com — Masalah lingkungan, khususnya kerusakan hutan dan sampah menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi NTB dalam usia ke-61 tahun ini.

Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam amanat yang dibacakan pada Upacara Peringatan HUT ke-61 NTB, di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/12/2019).

Gubernur meminta seluruh kepala daerah, bupati/walikota agar tidak mengabaikan alam dalam membangun NTB.

Seperti kita saksikan saat ini, kerusakan hutan di wilayah NTB terbilang cukup parah. Untuk itu gubernur meminta intensifikasi dan eksploitasi alam agar dilakukan secara wajar.

Bang Zul berharap, momentum peringatan Hari Ulang Tahun NTB kali ini, dapat dijadikan sebagai momentum menyatukan langkah bersama untuk memulihkan alam.

Gubernur mengatakan bahwa saat ini, semua kabupaten/kota lagi berjuang keras untuk mencari kehidupan yang lebih baik secara bersama.

Untuk itu pemerintah provinsi terus membangun sinergi untuk mendorong agar semua pihak mencapai titik kemajuan yang membanggakan kita bersama.

“Mari kita sama-sama memelihara mimpi besar itu, dan menghidupkan dengan kerja keras dan khusuk,” ujarnya.

AYA/HmsNTB

Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka HUT Ke-61 Provinsi NTB, gubernur menyinggung kebersamaan yang dijalin antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota se-NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi NTB merupakan momentum memperkuat kebersamaan, semangat dan sinergi membangun daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur saat Puncak Peringatan HUT ke-61 NTB, di Halaman Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/12/2019).

“61 tahun, sebuah perjalanan yang cukup panjang, mereka para pendahulu kita telah berbuat, dan sekarang masanya kita bersama berbuat,” ungkapnya, di hadapan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mantan Gubernur NTB, H. Lalu Serinata dan ratusan para tamu undangan lainnya.

Gubernur Zul ingin agar seluruh capaian pembangunan yang diwariskan saat ini, menjadi modal berharga untuk mencapai visi pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka HUT Ke-61 Provinsi NTB, Senin (16/12/2019), Gubernur sempat menyinggung kebersamaan yang dijalin antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota se-NTB.

Terutama yang menyangkut dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap program pembangunan yang digagas pemerintah provinsi.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu mengatakan, di tengah kompleksitas iklim sosial, politik dan ekonomi saat ini, Pemerintah Provinsi NTB menyaksikan bagaimana warga dan para pimpinan daerah di kabupaten/kota tetap berjibaku mendorong kemajuan demi kemajuan.

“Di Kota Mataram, kita menyaksikan ornamen-ornamen kota yang cukup menarik dan ikonik mulai dibangun. Hal itu dilakukan bersamaan dengan upaya untuk terus membersihkan Kota Mataram melalui gerakan lingkungan sampah nihil alias Lisan. Lisan, tidak lain merupakan perpanjangan nafas dari program zero waste di Kota Mataram,” jelasnya.

Begitu juga dengan di Kota Bima katanya. Semua menyaksikan upaya mendorong keseimbangan pembangunan. Kawasan Utara Kota Bima kini semakin mendapatkan sentuhan pembangunan. Ekonomi kreatif dan ikon-ikon wisata lokal juga terus dikembangkan di sana.

“Di Lombok Barat, industrialisasi juga mulai bergema. Air nira yang dulunya dijadikan bahan baku miras, kini diolah menjadi aneka jenis gula. Menjadi permen dan berbagai komoditas yang lebih bernilai tambah serta menghasilkan keberkahan. Kemandirian ekonomi juga mulai diperkuat dengan dorongan untuk membeli produk-produk dari daerah sendiri. Di Lobar, destinasi baru seperti Sekotong kini juga mulai mencuri perhatian dunia,” jelasnya.

Di Kabupaten Bima ungkapnya, kita menyaksikan upaya serius untuk memulihkan kerusakan hutan. Dan kini, telah berdiri pabrik pengolahan minyak kayu putih terbesar dunia di daerah ini.

Pabrik ini akan mendorong tumbuhnya kemauan warga untuk menanam pohon kayu putih sebagai cara untuk menghadapi kerusakan hutan. Mungkin, inilah cara tuhan telah menjawab doa para pemimpin dan warga kabupaten bima yang menginginkan alamnya kembali asri.

“Di Lombok Utara, pariwisata di tiga gili kembali bersemi. Terobosan di bidang kependudukan juga menjadi catatan yang menarik di KLU. Dimana, bupati KLU telah berkomitmen bahkan bayi yg belum turun dari ranjang tempat kelahirannya, sudah bisa memiliki akta kelahiran. Upaya ini dilakukan bersama-sama dengan terobosan lainnya,” tuturnya.

Di Kabupaten Dompu lanjut Bang Zul, komoditas jagung yang telah menjadi ikon, kini terus dikembangkan menjadi aneka produk olahan.

Program revitalisasi posyandu di Dompu juga menuai sukses. Dari 433 posyandu yang ada di dompu, 270 posyandu telah berhasil naik strata menjadi  posyandu keluarga dalam kurun  waktu 11 bulan saja.

Pembangunan juga terlihat di Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini lanjutnya, kita sedang bersiap menyongsong agenda besar, MotoGP 2021. Ada banyak hal yang sedang dan terus dibereskan untuk menyukseskan agenda besar ini.

Dengan antusiasme bersama, kita bisa menyulap Lombok Tengah menjadi ikon pariwisata dan pusat ekonomi baru dunia. Sebuah daerah dengan potensi yang memikat banyak hati.

“Di Sumbawa, komitmen pemerintah daerah memajukan pendidikan anak usia dini (PAUD) telah menuai apresiasi di tingkat nasional,” ungkapnya seraya menjelaskan Bunda Paud Sumbawa, baru-baru ini meraih pin emas pada apresiasi bunda Paud tingkat nasional. Dalam waktu dekat, di Sumbawa, Bulog juga tengah mendorong pembangunan pabrik penggilingan padi terbesar se-Asia Tenggara.

Di Kabupaten Lombok Timur jelas Gubernur, kita menyaksikan tumbuhnya ponpes-ponpes besar yang salah satunya, diilhami oleh semangat juang pahlawan nasional kita, Maulana Syaikh, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid.

Semangat dan dedikasi yang sama juga diikhtiarkan oleh para tuan guru di Pulau Lombok, sebelum dan setelah kehidupan beliau.

Jumlah penduduknya yang sangat besar, adalah tantangan sekaligus potensi demografis yang besar untuk mendorong kemajuan bersama.

Baru-baru ini, Desa Kembang Kuning di Lombok Timur juga mencuri perhatian dengan meraih predikat desa wisata (Dewi) berkembang terbaik se-Indonesia.

Terakhir, di Sumbawa Barat, pemerintah setempat dan warganya kata Gubernur, sedang berjuang untuk mewujudkan smelter. Dengan kerja bersama, KSB telah melahirkan kisah sukses membangun sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

KSB merupakan satu-satunya daerah di NTB yang sudah mencapai buang air besar sembarangan (BABS) Nol.

“Dan mereka mendapatkan pengakuan Unesco atas capaian ini,” ungkap Gubernur.

AYA/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melepas Ratusan peserta meramaikan pawai karnaval dengan tajuk “Kaleidoskop Kepemimpinan NTB”, rangkaian peringatan HUT ke-61 Provinsi NTB.

Karnaval dari berbagai elemen masyarakat ini juga diramaikan oleh parade TNI, Polri, ASN hingga mahasiswa dan Praja IPDN.

Pawai karnaval kali ini menampilkan Kaleidoskop dan capaian para Gubernur dalam kurun 61 Tahun NTB berdiri. Mulai dari kepemimpinan Gubernur Ruslan Tjakraningrat di tahun 1958 – 1968, hingga Gubernur Dr. Zulkieflimansyah saat ini.

Karnaval dimulai dari simpang empat Kantor Walikota Mataram hingga berakhir di Islamic Center, Selasa (17/12/19), menyedot perhatian masyarakat, yang terlihat tumpah ruah menyaksikan parade karnaval.

Suasana tahun 1958 – 1968, digambarkan dengan kehidupan tradisional dan kemiskinan yang saat itu melanda.

Kepemimpinan Gubernur Ruslan, NTB digambarkan dalam suasana pasca proklamasi, gejolak politik nasional dan daerah masih dinamis.

Gubernur Ruslan baru mulai melakukan konsolidasi politik dan pemerintahan NTB untuk bersatu padu mempertahankan dan mulai mengisi kemerdekaan.

Tahun 1968, Gubernur HR. Wasita Kusumah menggantikan Ruslan, mulai menggulirkan program pembangunan lima tahun tahap pertama (Pelita I) sebagai langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik di NTB.

Berikutnya menggambarkan suasana kepemimpinan Gubernur Brigjen (TNI)  H.Gatot Soeherman. Keberhasilan program GORA (Gogo Rancah) saat itu, sukses membuat NTB sebagai daerah rawan pangan berubah menjadi daerah swasembada dan Lumbung Padi Nasional.

Pada masa Gubernur Mayjen (TNI)  Dr (HC) Warsito, geliat pariwisata mulai dikembangkan. kawasan ikonik Lombok, pantai Senggigi mulai menarik minat para wisatawan lokal/asing untuk berkunjung ke NTB.

Karnaval berlanjut eggambarkan periode 2008 – 2018, saat Gubernur Dr. KH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM dan  H. Muhammad Amin SH.Msi. TGB  mengusung NTB yang Beriman dan Berdaya Saing.

TGB dikenal dengan Pembangunan Islamic Center, serta diresmikannya KEK Mandalika di Lombok Tengah.

Rombongan terakhir, menggambarkan nuansa kepemimpinan Gubernur Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc dan wakilnya Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Keduaya berpacu mengembangkan inovasi-inovasi pembangunan seperti NTB Ramah investasi, pengiriman beasiswa ke Luar Negeri dan program industrialisasi. Program yang diharapkan dapat mengangkat derajat pengusaha-pengusaha lokal untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Peserta juga membawa umbul-umbul mempromosikan NTB yang menjadi tuan rumah event MotoGP 2021.

Dirgahayu NTB, NTB semakin gemilang.

AYA/HmsNTB

“Industrialisasi bukan konsep yang mewah, sebenarnya kita harus mulai bergerak dari pertanian kepada peningkatan nilai tambah”

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengunjungi satu per satu stand beragam produk pangan, maupun kerajinan hingga pameran tanaman hortikultura produk lembaga, serta UKM dari berbagai kabupaten/kota.

Usai upacara peringatan HUT NTB ke 61, Selasa (17/12/2019) di Lapangan Bumi Gora, Gubernur Zul mengunjungi kegiatan expo tersebut, didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Penjabat Sekda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan sejumlah  Kepala OPD.

Bang Zul, panggilan akrab gubernur, kemudian mengunjungi stand UKM binaan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, FTA Center Surabaya dan Bank Indonesia NTB.

UKM binaan ini akan melakukan ekspor perdana dua produknya, yakni ekspor kopi robusta Lombok ke Korea Selatan, dan ekspor buah manggis Lombok ke China.

Menandai ekspor perdana itu, Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan pemecahan kendi.

“Industrialisasi bukan konsep yang mewah, sebenarnya kita harus mulai bergerak dari pertanian kepada peningkatan nilai tambah,” jelas Bang Zul yang menekankan pentingnya industrialisasi.

Menurutnya, Industrialisasi diyakini mampu meningkatkan nilai tambah produk itu sendiri.

Provinsi NTB dinilainya sudah berani melakukan berbagai macam gebrakan, khususnya dalam hal industrialisasi. NTB kini memiliki mesin-mesin pengolah yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas.

“Bukan lagi sekedar manggis dan kopi, tapi harus produk-produk yang punya nilai tambah, misalnya kopi mulai diolah kemudian manggis mulai diolah, dan lain sebagainya itu disebut dengan industrialisasi,” terangnya.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah juga mengungkapkan hal sama. Ia berharap selain industrialisasi, program-program lain yang merupakan program unggulan juga mampu direalisasikan oleh Pemprov NTB.

“Industrialisasi jalan, zero waste step by step terimplementasi, hutan-hutan tertanami, revitalisasi posyandu jalan, desa wisata maju, kemudian kita punya NTB Satu Data juga,” ugkapnya.

AYA/HmsNTB

“Agenda pelaksanaan pilbup mulai dari proses penyusunan program dan tahapan pelaksanaan hingga penetapan regulasi teknis oleh KPU KLU mengacu pada regulasi pusat”

TANJUNG.lombokjournal.com  —  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara (KPU KLU) menyelenggarakan sosialisasi tahapan, program, jadwal pelaksanaan serta mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara yang digelar tanggal 23 September 2020.

Ketua KPU Lombok Utara Juraidin, SH, MH menuturkan, sosialisasi tersebut termasuk yang kedua kalinya diselenggarakan KPU setempat. Sosialisasi pertama berlangsung  setelah pihaknya diundang salah satu parpol di KLU untuk melaksanakan kegiatan serupa dengan materi yang sama.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh Bawaslu KLU, Unsur Polres KLU, Satpol PP dan Damkar KLU, Humas dan Protokol KLU, Parpol se-KLU, FKUB KLU, OKP se-KLU, Ketua Karang Taruna KLU, Ketua MBI KLU, Ketua Teravada Indonesia KLU, Ketua Persatuan Pemuda Hindu KLU, Suluh Institute dan Perwakilan Rumah Indonesia serta Komisioner KPU KLU,  di Hotel Medana Bay Marina Kecamatan Tanjung, Sabtu (14/12/2019).

Dalam sosialisasi kali ini, KPU Lombok Utara menyampaikan dua materi pokok, yaitu tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil bupati yang telah mengalami perubahan pertama sesuai regulasi yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum RI.

Dipaparkan Juraidin, materi selanjutnya yang menjadi fokus sosialisasi tersebut yaitu berkaitan dengan persyaratan calon perseorangan terutama terkait penetapan syarat, jumlah, dan persebaran dukungan bagi pasangan perseorangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KLU tahun 2020, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2019.

Ditambahkan komisioner dua periode ini, tahapan yang ditempuh pihaknya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun depan cukup panjang, dimulai dari September 2019 hingga September 2020.

“Agenda pelaksanaan pilbup mulai dari proses penyusunan program dan tahapan pelaksanaan hingga penetapan regulasi teknis oleh KPU KLU mengacu pada regulasi pusat,” katanya.

Mantan aktivis LSM Pattiro NTB ini memaparkan, beberapa persiapan yang ditempuh KPU KLU antara lain rekrutmen penyelenggara ad hoc baik PPK, PPS hingga KPPS di masing-masing tempat pemungutan suara.

“Launching Pilbup KLU akan kami gelar pada Januari 2020. Dari 7 kabupaten/kota yang menghelat pilbup dan pilwakot di NTB tahun depan, hanya KLU yang belum melaunching pesta demokrasi lokal ini,” tandas Juraidin.

Ketua KPU mengajak semua pihak untuk menjadikan hoaks sebagai musuh bersama (common enemy), yang menyeruak sekaligus bergentayangan dan terus-menerus tersebar di pelbagai kanal media baik media mainstream maupun media sosial.

Diharapkan, stakeholders yang mengikuti sosialisasi tersebut bersama-sama menyampaikan kepada masyarakat luas, terkait dengan agenda KPU dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2020.

Koordinator Divisi Hukum KPU Lombok Utara Nizamudin, S.Sos.I mengatakan, sosialisasi penting dilaksanakan untuK membekali kesiapan semua pihak dalam mengawal pesta demokrasi Lombok Utara tahun depan.

Menurutnya, dari sisi regulasi PKPU penyelenggaraan Pilbup serentak 2020 mengalami perubahan beberapa kali. Dari PKPU 3/2017, PKPU 15/2019 dan PKPU 18/2019. PKPU 18/2019 menjadi regulasi terbaru yang konsen mengatur hak-hak masyarakat untuk dapat menyalurkan hak pilihnya.

Disampaikan Nizam, Dinas Dukcapil dapat megeluarkan Surat Keterangan (Suket) bagi masyarakat yang belum punya KTP elektronik.

Suket itu berlaku sampai e-KTP diterbitkan. Berbeda halnya pengaturan PKPU sebelumnya dimana Suket berlaku hanya sampai 6 bulan saja sehingga dianggap tidak efektif.

“Jika saat ini warga kita sudah membuat suket dan pilbup berlangsung 6 bulan setelahnya maka suket tersebut tentu tak berlaku lagi. Secara yuridis, itulah alasan KPU pusat mengeluarkan PKPU 18/2019 ini,” tandasnya.

Divisi Parmas dan SDM KPU KLU, Rasdi Pion, S.Pd menambahkan, masyarakat umum dan para pemangku pada Pilbup Lombok Utara diharapkan, setelah sosialisasi ini dapat mengetahui tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilbup KLU 2020.

Kegiatan sosialisasi yang dimoderatori Dr. Zaki Abdillah, Lc, MA Komisioner Divisi Data KPU Lombok Utara tersebut berlangsung khidmat.

Sebelum membuka sesi diskusi, Zaki Abdillah menuturkan UU nomor 10 tahun 2019 mengubah nomenklatur pesta demokrasi lokal yang sebelumnya dikenal dengan istilah Pilkada diganti dengan istilah Pilgub, Pilbup dan Pilwakot.

djn/humaspro

“Bagaimana berita tanpa konfirmasi dari orang yang diberitakan ?”

MATARAM.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menggelar silaturahim atau anjangsana bersama para pimpinan media massa di NTB, dikemas dalam acara “Forum Silaturrahmi Pimpinan Daerah Bersama Pimpinan Media (Pimda-Pimdi)”, di Hotel Same Mataram, Kamis (12/12/2019).

Dua narasumber masing-masing Ketua Persatuan Wartawan (PWI) NTB H. Nasrudin dan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB TGH. Fauzan Zakaria, Lc, dihadirkan  dalam acara anjangsana itu.

Ketua PWI NTB, H Nasrudin menguraikan kecenderungan  isi berita media massa saat ini. Bersamaan dengan itu, Nasrudin berharap pentingnya berita yang konstruktif dan mendidik masyarakatnya.

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB TGH. Fauzan Zakaria, Lc, menguraikan pertumbuhan media siber di Indonesia termasuk di NTB.

Pada kesempatan itu, Bupati H. Najmul Akhyar menyampaikan, informasi yang dibutuhkan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat adalah informasi yang konstruktif, menghindari fitnah, hoaks dan lain-lain, bukan sebaliknya.

Di era serbainformatif saat ini, lanjut Najmul, tidak sedikit informasi yang tersaji dalam kanal media adalah informasi-informasi yang cenderung provokatif.

Saat itu bupati mempertanyaan terkait etika jurnalistik, apakah benar sebuah berita disimpulkan tanpa terlebih dahulu mengonfirmasi obyek yang diberitakan.

“Bagaimana berita tanpa konfirmasi dari orang yang diberitakan ?” tanya Bupatii Najmul.

Meski begitu, pihaknya tetap menghargai dan memberi apresiasi terhadap media, lantaran berperan menyampaikan sisi-sisi positif yang perlu disampaikan dari fakta, data dan diskursus yang berkembang.

Perlu diatensi bersama sebab keajegan kemitraan itu dikuatkan dengan sisi-sisi positif suatu fenomena atau realita yang juga niscaya ditampilkan agar seimbang. Media mesti menampilkan pemberitaan yang berimbang.

“Saya tetap menghargai. Bagi saya media adalah partner yang baik bagi Pemkab Lombok Utara. Apapun yang kita perbuat tanpa media akan kering. Ya ibarat oase di padang pasir,” imbuhnya.

Menurut Sekjen Apkasi ini, sejak lepas dari Lombok Barat, angka kemiskinan Lombok Utara menempati posisi tertinggi di NTB.

Tapi posisi itu menyemangati para pemangku pemerintahan daerah mencoba menjadikannya pupuk dalam memacu Kabupaten Lombok Utara untuk melangkah maju.

Berbagai terobosan pun telah dilakukan dengan menerapkan PIN (Percepatan, Inovasi, Nilai Tambah) menjadi tolak ukur OPD di Lombok Utara.

Dicontohkan dalam pemenuhan akta kelahiran misalnya, dulu bisa 3 bulan baru selesai. Fakta itu membuat pihaknya melahirkan kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan terobosan jaring pekat.

Dengan terobosan itu sekarang ibu-ibu yang bersalin tidak perlu berpikir setelah pulang baru mengurus akte kelahiran anaknya lantaran masih di ranjang persalinan sudah selesai dan bisa langsung diterima.

“Sekarang akte kelahiran sudah jadi, saat ibu yang mlahirkan masih di ranjang persaliaa,” kata bupati.

Orang nomor satu di bumi Tioq Tata Tunaq ini juga menyampaikan angka stunting yang mengalami penurunan. Bahkan peningkatan rata-rata ion di Lombok Utara juga melampaui rata-rata ion di Provinsi NTB.

Pun dengan angka kemiskinan juga turun cukup tinggi. Walaupun faktanya Lombok Utara masih tertinggi di bumi Gora.

Tapi dalam 10 tahun Pemkab Lombok Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 43,18 persen tahun 2010 menjadi 29,03 persen pada tahun 2019. Menurut data BPS, capaian tersebut merupakan penurunan rerata tertinggi di NTB.

Demikian jugal halnya IPM juga berhasil ditingkatkan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 angka IPM Lombok Utara tercatat 56,13 poin, sementara tahun 2018 tercatat 63,83 poin.

Ini berarti selama kurun waktu 9 tahun berhasil meningkatkan IPM sebesar 7,7 poin.

Dipaparkan bupati, peningkatan yang cukup progresif itu bisa dicapai lantaran program diterapkan untuk mengeskalasi kenaikan IPM lebih mengedepankan inovasi. Mulai dari perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan terobosan musrenbang khusus PAPPMLD (Perempuan, Anak, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Lansia dan Disabilitas).

Dikatakan Bupti Najmul. Lombok Utara melompat dari zona merah langsung ke zona hijau. Lombok Utara sudah tiga kali berturut-turut memperoleh anugerah Danareksa dari Menteri Keuangan sebagai kabupaten pengelola keuangan terbaik di antara 15 kabupaten/kota.

“Meski begitu, Lombok Utara harus terus belajar semoga dengan kebersamaan kita bisa mengejar ketertingglan,” harapnya.

Tendensi provokatif

Ketua PWI NTB H. Nasrudin, mengapresiasi Humas dan Protokol KLU yang bisa menghadirkan berbagai tokoh terkemuka NTB dalam anjangsana itu, acara yang diniainya luar biasa.

Lebih lanjut disampaikannya fakta-fakta saat ini terkait dunia kewartawanan. Saat ini tiap wartawan harus berkompetensi dalam mengejar tuntutan kecepatan serta keakuratan berita.

Disayangkan, kalau di era sekarang wartawan justu cenderung mengedepankan tendensi provokatif.

Di era digitalisasi ini, hanya media cetak saja yang masih mempunyai rentag waktu untuk berpikir trkait berita. Tapi media online dan media elektronik atau dunia penyiaran kompetisinya lebih cepat.

“Proses pemberdayaan harus kita utamakan. Juga kode etik,” pesannya.

Menurut Nasrudin, informasi itu haruslah memberdayakan, memotivasi, tidak harus cenderung menciptaka konflik. Ia memberi contoh, ketika terjadi pencurian di daerah wisata, media acapkali mem-folow up atau mempublikasi berita tanpa berpikir dampaknya.

Efek yang kemudian terjadi banyak orang yang membatalkan kunjungan ke daerah wisata kita.

“Kontrol pengawasan itu sangat perlu untuk menghindari fitnah. Melalui acara ini saya usulkan persoalan fakta wartawan kita saat ini, perlu dipikirkan bersama terkait kesejahteraannya, baik itu media cetak, dan media penyiaran,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Media Saiber Indonesia (AMSI) NTB TGH. Fauzan Zakaria, mengatakan, keberanian tokoh-tokoh lokal untuk membuat media nasional di daerah-daerah merupakan salah satu langkah yang memungkinkan pemerataan pembangunan.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi  Media Siber, ia mengajak kolega seprofesinya memacu keberanian bersama mengagas media lokal tetapi dengan mindset global atau nasional.

“Itu alasan saya mendirikan gerbang.go.id yang saat ini memiliki 12 karyawan. Rencana 2020 itu 60 persen videonews dan 40 persen teks berita. Salah satu chanel saya sudah mulai diberikan reward,” urainya.

Menurutnya, misi AMSI yaitu melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga ketahanan informasi nasional, dengan program pemberantasan hoaks melalui pelatihan-pelatihan cek fakta di seluruh Indonesia.

sta/humaspro

Estrogen cream provides relief by replenishing the declining levels of estrogen in the body, helping to tonerin-kapseln erfahrungsberichte restore hormonal equilibrium.

“Dalam menyambut HUT NTB, kita akan perkuat sinergitas untuk membangun NTB tercinta. Juga sebagai refleksi kita untuk introspeksi diri, kekurangan apa saja dalam membangun daerah selama ini untuk diperbaiki ke depannya”

MATARAM.lombokjournal.com —  Kirab lambang daerah atau Pataka NTB merupakan upaya mengokoh-kuatkan semangat persatuan dan kesatuan serta kebanggaan dan kebersamaan warga Bumi Gora.

Pj.Sekda Dr. Ir.H. Iswandi, M.Si mengungkapkan, lebih penting lagi adalah kolaborasi semua unsur mulai dari Provinsi hingga Kabupaten/Kota, dan menyentuh seluruh masyarakat di desa dan dusun, untuk bergerak bersama mewujudkan pembangunan menuju NTB Gemilang.

Hal itu diungkapkan Iswandi, usai menyerahkan Pataka Lambang NTB kepada Pemerintah Kabupaten Bima saat upacara pelepasan Pataka Lambang NTB dalam  HUT ke 61, di Halaman Bumi Gora Kantor Gubernur NTB di  Mataram, Senin(09/12/2019).

Menurut Iswandi,  NTB sudah dikenal sebagai sebuah provinsi kepulauan yang multikultur serta kaya akan budaya.

Dengan kirab pataka ini, semua elemen masyarakat dan pemerintah dapat memahami keberagaman budaya yang ada.

“Kemudian dapat dioptimalkan demi kemajuan daerah NTB yang sama-sama kita cintai,” ungkapnya.

Sekda NTB yang akrab disapa Pak Is mengatakan, penyerahan Pataka Lambang daerah ini sejatinya merupakan simbol atau tanda untuk mengawali Kirab Pataka.

Setelah Pataka lambang NTB mengelilingi seluruh kabupaten/kota di NTB, kemudian akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi NTB, di tempat ini juga.

“Kirab pataka merupakan rangkaian HUT NTB yang melambangkan kesatuan kabupaten/kota sebagai bagian dari Provinsi NTB. Diawali dari Kabupaten Bima dan diakhiri penyerahan kepada pemerintah Kota Mataram,” jelas Pak Is.

Asisten Administrasi Umum Setda  Kabupaten Bima, Drs.H. Arifuddin HMY mengungkapkan, momen penyerahan bendera lambang NTB ini sebagai upaya membangun NTB ke depan.

Membangun NTB bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab semua  untuk sama sama membangun NTB. Apalagi diperkuat dengan konsep visi misi NTB Gemilang.

“InsyaAllah besok akan disemayamkan di kantor Bupati Bima,” ungkap Nurdin.

Ia mengatakan, mewujudkan Visi Misi NTB Gemilang tidak cukup hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi saja. Tetapi perlu sinergi semua pemerintah kabupaten kota.

“Dalam menyambut HUT NTB, kita akan perkuat sinergitas untuk membangun NTB tercinta. Juga sebagai refleksi kita untuk introspeksi diri, kekurangan apa saja dalam membangun daerah selama ini untuk diperbaiki ke depannya,” ujarnya.

Dalam rangka memperingati HUT Provinsi NTB yang ke-61, Pemerintah Provinsi NTB kembali menyelenggarakan kirab Pataka lambang Daerah NTB mengelilingi sluruh Kabupaten/Kota.

Kirab diawali dengan upacara Penyerahan Pataka lambang Daerah NTB oleh Pj.Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi kepada pemerintah Kabupaten Bima, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda  Kabupaten Bima, Drs.H. Arifuddin HMY.

Kemudian Pataka lambang tersebut, akan disemayamkan di Kantor Bupati Bima esok harinya. Kirab Pataka atau iring-iringin Pataka ini akan mengelilingi Kabupaten Bima dan diserahkan kepada pemerintah Kota Bima.

Dilanjutkan kepada pemerintah Kabupaten Dompu, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Usai Kirab Pataka Lambang NTB di arak keliling di seluruh kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa, kemudian dilanjutkan ke kabupaten kota se-Pulau Lombok hingga pada tanggal 16 Desember 2019.

AYA

Dalam undang-undang no 5 tahun 2015 mengatur, jika ada ASN yang akan  mencalonkan diri menjadi pemimpin atau Kepala Daerah

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB mengingatkan kepada  Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mencalonkan diri  di Pilkada 2020 mendatang, segera membuat surat pemunduran diri.

“Sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum, ASN yang maju mencalonkan diri baik melalui partai politik maupun independen harus mengundurkan diri,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi, Khwuailid,  Sabtu (06/12/2019).

Selain meminta segera mengajukan surat mundur, Bawaslu juga ingatkan ASN tidak memanfaatkan program pemerintah untuk meningkatkan popularitas atau elektabilitas.

Perlu diketahui, saat ini sejumlah partai politik sudah memulai penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah baik dari kader internal maupun praktisi, birokrat, atau akademisi di luar partai.

Menurut Khuwailid, jika aturan untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN ini merupakan mekanisme yang harus ditaati terlebih ASN itu bersifat aparatur yng tuganya memang melayani masyarakat pada umumnya.

“Ini  soal etis atau tidak etis,  mekanisme kepegawaian ini seperti apa ASN itu kan  bersifat aparatur artinya  dia tugasnya sebagai pelayan  masyarakat,” tegasnya.

Karena semua itu sudah tertuang dalam undang-undang no 5 tahun 2015 yang mengatur, jika ada ASN yang akan  mencalonkan diri menjadi pemimpin atau Kepala Daerah.

AYA