Dalam kontestasi Pilkada 2020 seluruh elemen masyarakat diminta bersinergi dalam mewujudkan Pilkada yang damai

SUMBAWA,lombokjounalcom — Peluncuran Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Selasa (11/02/2020) yang berlangsung di Taman Pahlawan Sumbawa melibatkan sekitar 250 peserta dari Forkopimda, Ketua Bawaslu se-NTB, Dandim, Pimpinan partai politik, serta tokoh masyarakat.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir daa acara tersebut berharap, aplikasi SIPS tersebut dapat membuat transparansi dan akuntabilitas dari Bawaslu kepada publik dalam hal proses permohonan perkara.

Hal ini bisa membuat kontrol masyarakat kepada Bawaslu semakin baik.

Rangkaian acara dibalut sentuhan budaya lokal melalui tarian Ngumpang Rame sebagai ciri khas Kabupaten Sumbawa, dengan band pengiring, dan tayangan videografis kinerja dan kesiapan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada.

“Kami (Pemprov NTB) mengucapkan selamat kepada pimpinan bawaslu NTB yang memungkinkan semua anggotanya sampai kecamatan, yang hingga saat ini mempunyai semangat tinggi dalam meningkatkan kualitas demokrasi kita,” ujar gubernur.

Menurut Bang Zul, dalam kontestasi Pilkada 2020 seluruh elemen masyarakat diminta bersinergi dalam mewujudkan Pilkada yang damai.

Menurutnya, kontestasi Pilkada tersebut harus dijalani dengan riang gembira tanpa harus saling menjatuhkan.

“Mudahan-mudahan Pilkada di kabupaten Sumbawa dan kabupaten lainnya di NTB ini berlangsung adil dan jujur, tentunya dengan sama-sama bersinergi dalam mewujudkan pemilu yang lancar sesuai dengan harapan kita bersama,” kata Bang Zul.

Anggota Bawaslu RI, Rahmad Bagja berharap, SIPS dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Bawaslu kepada masyarakat Pada Pemilu Tahun 2020.

“Semua proses transparansi akan menjadi sebuah acuan dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian putusannya dapat dilihat di-upload, sehingga sampai tingkat kabupaten kota, masyarakat yang memiliki koneksi internet bisa men-download semua putusan dan permohonan,” jelasnya.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa ini berpesan, Ketua Bawaslu sejak sekarang untuk bersiap-siappersoalan sengketa tersebut bisa jadi dimulai dari bulan Februari atau Maret ini.

“Perlu kita ingat bersama, bahwa KPU perkenalkan pra pendaftaran, pra pendaftaran tersebut akan melahirkan berita acara, begitu melahirkan berita acara, maka akan melahirkan potensi sengketa, apalagi pra pendaftaran untuk calon independen sudah dimulai, Bawaslu harus bisa menjawab itu semua,” ujarnya.

Tahun 2019 lalu, lanjut Rahmad Bagja, SIPS ini pernah diluncurkan. Tapi banyak sekali hambatan, karena sistemnya belum terlalu siap.

“Alhamdulillah pada bulan Desember 2019. SIPS ini kembali kita Launching sampai ke kabupaten kota,” ujarnya.

Bawaslu Optimis Aplikasi SIPS yang di-launching malam ini dapat memberikan kemudahan bagi pemohon, termohon untuk penyelesaian sengketa.

“Juga membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat bisa memantau setiap proses yang berlangsung.” kata Rahmad Bagja.

AYA/HmsNTB

“Beberapa sosial media OPD seperti Instagram dalam memberikan caption terlalu berat sehingga masyarakat terkadang tidak ingin membacanya”

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi NTB, berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya PPID Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis PPID OPD di Aula Dinas Kominfotik Provinsi kemarin (Kamis, 07/07/2020).

Kepala Dinas Kominfotik, I Gede Putu Aryadi, S. Sos., M.H membuka kegiatan sekaligus menjadi narasumber bersama Ketua Komisi Informasi, Hendriadi dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Sirtupilaili dan Ming Muslimin (Sutradara, pembuat film).

Gede Putu Aryadi menyatakan, banyaknya sosial media dari masing – masing OPD belum menunjukkan informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat.

Menurutnya, perlu dilakukan perubahan penyampaian informasi yang akan disampaikan.

“Beberapa sosial media OPD seperti Instagram dalam memberikan caption terlalu berat sehingga masyarakat terkadang tidak ingin membacanya. Hal ini menyebabkan pesan yang disampaikan tidak mengena dan yang paling penting adalah informasi itu harus dipilah mana saja informasi yang penting untuk masyarakat,” katanya.

Dijelaskannya, untuk menulis berita dari sisi pemerintah, media pemerintah harus dapat menyajikan berita yang dapat dipercaya, lengkap, cerdas, dan akurat.

“Media tidak boleh berbohong, harus memisahkan antara fakta dan opini. Lebih dari itu media harus melaporkan kebenaran. Karena kita sumber berita, validitas harus terjamin dan gunakan diksi yang tidak multitafsir,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa pak Gede ini menyampaikan materi manarik seputar teknik – teknik penulisan berita.

Ketua Komisi Informasi, Hendriadi menjelaskan kondisi Keterbukaan Informasi Publik(KIP) Badan Publik OPD Provinsi NTB 2019.

Skor tertinggi diraih Biro Humas dengan nilai 92,58 masuk dalam kategori informatif, disusul dengan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dengan nilai 91,04 (informatif) dan skor terendah diperoleh Biro Pemerintahan dengan nilai 32,07 (tidak informatif).

“Komisi Informasi hakekatnya ingin semua badan publik masuk dalam katagori informatif, itu yang harus ditanam oleh rekan – rekan, karena tugas kami mengevaluasi badan publik bukan untuk menghakimi. Tetapi disini kami ingin melihat sejauh mana keterbukaan publik telah dijalankan oleh semuanya,” kata Hendri.

Informasi yang akan disebarkan harus dilihat terlebih dahulu, karena sebuah informasi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, bahkan nyawa orang lain.

“Kita mampu menjembatani informasi publik ditarik menjadi konsep yang lebih ringan dan mudah dipahami misalnya dengan dibuat dalam bentuk news atau berita,” tuturnya.

Materi YANG disampaikan Ketua Asosiasi Jurnalis Independent (AJI) Mataram Sirtupilaili membahas mengenai menulis informasi “seksi”, dan materi videografi yang disampaikan oleh Ming Muslimin yang merupakan sutrada dan editor film.

AYA

“Saya berharap agar ASN sungguh – sungguh profesionalitas itu dikedepankan”

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si didampingi Asisten III Provinsi NTB, H. Fathurrahman, melakukan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan sebanyak 375 Pejabat setingkat Eselon III dan IV.

Mereka terdiri dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Jumat (07/02/2020).

Wagub mengingatkan, amanah yang diemban agar betul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan  sumpah janji yang diucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

“Semoga amanah yang bapak ibu emban bentul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan sumpah janji yang bapak ibu sampaikan,” ucapnya.

Wagub mengatakan, di posisi apa pun seorang abdi negara, maka itu adalah ujian untuk menapaki tahap-tahap selanjutnya. Bagi yang saat ini ada di eselon IV adalah ujian untuk perjalanan selanjutnya, begitu juga dengan eselon III dan seterusnya,

“Profesionalitas itu harus sungguh-sungguh dikedepankan,” ujarnya.

ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab diminta memiliki kemampuan managerial.

“Harus terus diasah dan ditingkatkan,”  tegas wagub.

Seluruh pejabat yang dilantik diminta bisa memposisikan diri dengan posisi yang ada, untuk mendukung dan mensupport atasan.

Bukan untuk mempersulit pekerjaan yang ada di OPD masing-masing.

Menurutnya, jejak karier akan menjadi catatan dan perjalanan dalam proses baik di eselon IV maupun eselon III.

Semuanya akan menjadi sejarah dalam perjalanan selama mangabdi sebagai ASN sampai dengan menikmati waktu pensiun nanti.

“Saya berharap agar ASN sungguh – sungguh profesionalitas itu dikedepankan. Tidak ada bawahan yang mencelakakan atasannya, yang ada adalah bagaimana kita bekerja dalam satu tim, begitu juga atasannya semua harus ada dalam satu tim, koordinasi yang baik, saling mengayomi, saling support, saling mengenali, bagaimana struktur managemen itu sungguh-sungguh bisa berfungsi,” ujarnya.

Ditegaskan Wagub, dalam menempati jabatan, tidak ada transaksi-transaksi apa pun.

“Kalau ditemukan ada transaksi yang terjadi didalam menempati satu jabatan, maka hal itu akan menjadi catatan, untuk kemudian bisa mencelakai jabatan bapak/ibu sendiri ke depan,” ingatnya.

AYA/HmsNTB

Ummi Rohmi juga berpesan kepada mahasiswa untuk ikut membangun dan mewujudkan NTB Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com —  Mewujudkan NTB Gemilang tidak serta-merta dapat dilakukan sekejap dan tanpa kerjasama yang baik antar pemerintah dengan masyarakat, termasuk dengan organisasi masyarakat di Daerah ini.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan , program-program pemerintah harus dibantu oleh ormas di NTB.

Tidak terkecuali, Ormas Muhammadiyah yang memiliki banyak instrumen dengan Universitas Muhammadiyah yang menjadi salah satu mitra pemerintah daerah dalam menjalankan program-program di NTB.

“Universitas Muhammadiyah menjadi salah satu rekan kita untuk menyukseskan program-program unggulan dari provinsi Nusa Tenggara Barat,” ungkap Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi saat pembukaan Tanwir IMM Ke-28 di Asrama Haji Mataram, Kamis (06/02/2020).

Dalam kerjasamanya dengan Universitas Muhammadiyah, pemerintah provinsi membuat MoU dengan Universitas Muhammadiyah untuk merancang program-program unggulan NTB.

“Kita sudah tanda tangan MoU untuk sama-sama bagaimana berpikir untuk program-program unggulan diantaranya, NTB Bersih, NTB hijau, juga ada program revitalisasi posyandu, industrialisasi dan yang lain-lain, bisa kita sukseskan bersama,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tanpa kerjasama yang baik, semua program-program tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, ia menggandeng seluruh organ di NTB untuk menjalankan program-program NTB Gemilang.

Ummi Rohmi juga berpesan kepada mahasiswa yang hadir untuk ikut membangun dan mewujudkan NTB Gemilang.

Ia meminta para orang tua yang ada di acara ini untuk memahami kondisi anak muda agar dapat mengarahkan ke arah yang positif.

“Kegelisahan yang kita rasakan sekarang ini terhadap anak muda kita, tapi sebenarnya, yang namanya anak muda ini harus kita dekati hatinya, harus kita sentuh hatinya, kalau sudah ketemu insyaallah pasti akan ada jalan terbaik untuk mengarahkan energi mudanya ke arah yang positif. Saya berharap mahasiswa yang hadir ini dapat membantu membangun NTB ini,” pesannya.

AYA/HmsNTB

“Kecenderungan serangan – serangan siber mengarah ke pemerintah karena yang paling lemah dan rentan yakni kebanyakan pemerintah daerah. Disinilah BSSN membantu dibentuknya CISRT di daerah”

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaksanakan kegiatan Persiapan Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di Provinsi NTB, Rabu (05/02/2020).

Sebagai satu dari 10 Provinsi se-indonesia yang dijadikan pilot project pembentukan CSIRT, Provinsi NTB telah memenuhi tahapan-tahapan pembentukan CSIRT sesuai arahan BSSN.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB  Gde Putu Aryadi, S,Sos., M.H mengungkapkan, penanganan urusan Keamanan Siber  di Diskominfotik Provinsi NTB berada di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi bersama Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (PTIK).

Ia menjelaskan,  keamanan siber tidak hanya pada sIstem atau jaringan saja. Tetapi konten informasi juga sangat penting diautentikasi agar aman.

“Kalau kontennya tidak benar maka dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat”, tegasnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajarannya untuk memperhatikan kedua sisi keamanan siber tersebut, baik jaringan maupun isi informasinya.

Agustinus Toad, Kepala Sub Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Daerah Wilayah II BSSN menyatakan bahwa berdasarkan data BSSN, selama kurun waktu 2018, wilayah kedaulatan Indonesia mengalami sekitar 232 juta percobaan serangan siber.

Di antaranya sebanyak 122 juta serangan malware dan 16.000 jenis serangan inside dan outside. Ditambahkannya, bahwa serangan siber lebih banyak diarahkan kepada web-web pemerintahan.

“Kecenderungan serangan – serangan siber mengarah ke pemerintah karena yang paling lemah dan rentan yakni kebanyakan pemerintah daerah. Disinilah BSSN membantu dibentuknya CISRT di daerah” tuturnya.

Dijelaskan lagi bahwa pembentukan CISRT itu memiliki standarisasi sehingga BSSN akan proaktif melakukan penilaian dibeberapa lokus untuk mengecek kesiapan provinisi-provinsi yang menjadi pilot project CSIRT.

Tahun lalu, BSSN sudah berkunjung ke NTB untuk menilai kesiapan NTB sebagai pilot project, dan NTB dinilai telah siap.

“Saat ini kita mengecek kelengkapannya, seperti validasi dokumen pendaftaran CSIRT, pendataan SDM penyelenggara CSIRT, pengecekan dan kesiapan dokumen dan lain-lain, uajar laki-laki yang ramah ini.

Agus juga menuturkan bahwa masyarakat juga harus sadar akan pentingnya keamanan informasi untuk melindungi diri dari aksi kejahatan didunia maya.

“NTB diharapkan dapat menjadi provinsi yang penduduknya sadar akan kemanan informasi dan NTB mampu untuk meminimalkan  serangan – serangan siber, ” katanya.

AYA

Pemprov mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat, termasuk dari anggota dewan Udayana sendiri yang belum lama ini keras bicara terkait komposisi pembantu gubernur yang disebut tidak sesuai dengan kompetensinya

MATARAM.lombokjournal.com –

Kepala Dinas (Kepala Dinas) lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang menjabat melebihi dari lima tahun di satu Instansi dipastikan akan digeser, dalam mutasi yang persiapannya tengah digodok Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjagat) Pemprov NTB.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Badan kepegawaian daerah (BKD) Provinsi NTB H. Adam pada Rabu (05/02)

“Kepala Dinas yang sudah lama ada yang lebih dari lima tahun jadi pertimbangan khusus untuk di rotasi,” ujar Adam.

H Adam menjelaskan, Tim Baperjagat telah melakukan beberapa kali rapat persiapan terutama mengkaji sejumlah posisi lowong.

Tidak hanya itu tim yang diketuai oleh Sekda NTB tersebut, juga melihat tingkat kompetensi setiap pejabat sehingga menjadi dasar untuk diajukan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

“Kita sudah ada data data kompetensi mereka,” katanya.

Untuk posisi eselon II saat ini yang sedang lowong ada lima jabatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, BKD dan Biro Pemerintahan Setda NTB.

BKD mengatakan, penempatan posisi tersebut tidak mesti dilakukan melalui Jalur Panitia Seleksi (Pansel). Tapi bisa saja Kepala OPD nanti digeser,  sehingga setelah mutasi baru bisa diketahui mana jabatan yang terisi dan mana yang masih tersisa.

“Setelah mutasi baru kita tahu mana yang nantinya akan di-Pansel,” ungkap pria yang juga Kabid Pengembangan Kepegawaian BKD NTB itu.

Dalam menempatkan posisi pejabat Pemprov juga tentunya mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat, termasuk dari anggota dewan Udayana sendiri yang belum lama ini keras bicara terkait komposisi pembantu gubernur yang disebut tidak sesuai dengan kompetensinya.

“Semua masukan itu kita dengar terutama dari anggota DPRD (NTB),” katanya.

Adam juga menyampaikan ada posisi lain yang juga lowong yaitu eselon III sebanyak 26 posisi dan eselon IV sebanyak 65 posisi.

Dalam mutasi yang akan berlangsung nanti dikatakannya akan berlangsung serentak.

“Baik eselon II, III dan IV,” terangnya.

Adam membantah mutasi yang tinggal menghitung tanggal itu bukan bersifat besar besaran. Mutasi itu, lanjutnya hanya mengisi kekosongan posisi yang masih ada saat ini.

Meski tim Baperjagat telah bekerja namun tentunya kembali lagi kepada PPK sendiri. Mutasi itu tergantung di PPK.

“(Meski) Tim Baperjagat bekerja. Terakhir ada di PPK,” katanya.

“Masukan dari masyarat tetap didengar untuk menjadi bahan pertimbangan melakukan pergeseran tetapi tetap ending terakhir di PPK,” kata Adam.

AYA

“Alangkah indahnya jika kita menata kota ini, gubernur, walikota, camat, lurah, hingga kaling, mau bersama untuk salat subuh berjamaah. Insha Allah semua masalah di masyarakat akan selesai. Tapi Bukan pencitraan-pencitraan”

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah melaksanakan safari dan salat subuh berjamaah bersama warga Bintaro di Masjid Al-Muttaqin Ampenan, Sabtu (01/02/2020) pagi.

Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin komunikasi yang efektif bagi pimpinan daerah dengan masyarakatnya.

Gubernur NTB selalu meluangkan waktu untuk kegiatan rutinnya berupa Safari Subuh ke masjid – masjid.

“Permintaan masyarakat kita, jangan hanya mendatangi desa dan dusun hanya saat kampanye saja. Itulah kenapa kami senantiasa menjaga kebiasaan menyapa warga,” kata Gubernur Zul

Namun karena sebentar lagi pilkada di Mataram, menurutnya, ini jangan sampai dipolitisasi.

“Padahal sebelumnya, kami juga sudah sering berkeliling salat subuh berjamaah. Dan dengan Safari Subuh kami punya banyak interaksi dengan warga Mataram,” katanya.

Gubernur Zul juga menyampaikan program-program Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberdayaan ekonomi.

“Ada program kami, untuk menghidupkan ekonomi berdaya mulai dari masjid. Banyak masyarakat kita yang masih terjebak di rentenir. Untuk itu kami juga membawa Direktur Utama Bank NTB Syariah agar masyarakat NTB tidak kesulitan lagi,” jelas gubernur.

Pada agenda Safari Subuh tersebut, disampaikan harapannya untuk pilkada di Kota Mataram yang sebentar lagi dilaksanakan. ”

Akan sangat indah, jika para calon walikota bisa ikut salat subuh berjamaah bersama kita,” ucap gubernur

Memilih pemimpin, bukanlah memilih penguasa, namun memilih pemimpin yang  memiliki kerendahan hati, untuk melayani rakyatnya.

“Perlu ada resakralisasi terhadap paradigma kepemimpinan kita,” tegasnya.

Gubernur Zul menyampaikan, dengan salat subuh berjamaah, semua masalah di masyarakat diharapkan bisa diselesaikan.

“Alangkah indahnya jika kita menata kota ini, gubernur, walikota, camat, lurah, hingga kaling, mau bersama untuk salat subuh berjamaah. Insha Allah semua masalah di masyarakat akan selesai. Tapi Bukan pencitraan-pencitraan,” ujar Gubernur Zul

Rangkaian Safari Subuh dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyerahan bantuan kepada pengurus Masjid Al-Muttaqin Ampenan.

Turut mendampingi Gubernur, jajaran Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dan Dirut Bank NTB Syariah.

AYA/HmsNTB

Gubernur memastikan pejabat yang dilantik saat ini adalah berdasarkan kinerja

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah telah mengambil sumpah atas dilantiknya 260 jabatan fungsional widyaiswara, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di lingkungan Pemerintah provinsi  NTB, Jumat (31/01/2020).

“Selamat kepada bapak ibu yang dilantik hari ini. Kita menghadapi zaman yang berbeda, siapa yang mengemban amanah kepemimpinan diharapkan kerendahan hati untuk berkorban lebih banyak,” ujar Gubernur Zul.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini turut menyampaikan harapan agar Visi Misi NTB Gemilang dapat dipahami oleh seluruh pejabat yang baru dilantik.

“Setahun lebih, kami mengemban amanah dengan Visi Misi NTB Gemilang. Ini adalah ekspresi dari baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur. Negeri dimana hadir ketenangan, keberkahan oleh Allah SWT,” jelas Gubernur Zul.

Ditegaskan, tidak hanya kesejahteraan fisik, namun juga keberkahan. Ini kata-kata yang mudah diucapkan namun berat dilaksanakan.

Setelah menjelaskan tentang 6 Misi NTB Gemilang, Gubernur juga memastikan pejabat yang dilantik saat ini adalah berdasarkan kinerja.

“Hancur pendidikan kita, jika memilih kepala sekolah berdasarkan like or dislike. Kita punya standar dan professional untuk menjadi kepala sekolah. Ini yang paling penting, profesionalisme,” tegas Bang Zul.

“Selamat menunaikan amanah,” tutup Gubernur.

Pelantikan ini turut dihadiri Sekda Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi dan para pejabat di lingkup Pemprov  NTB.

AYA/HmsNTB

“Jika kita ingin membuat program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, yang pertama harus diperbaiki adalah data statistik sektoral dari semua OPD”

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB sebagai wali data dalam program ‘NTB Satu Data’, memiliki tugas yang menantang, yaitu memvalidasi data sektoral dari seluruh OPD Provinsi NTB.

Data Sektoral yang dihasilkan oleh OPD merupakan basis data untuk dapat menentukan kebijakan.

Data yang valid akan menghasilkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Data yang tidak valid akan menyebabkan lemahnya perencanaan dan implementasi program pembangunan.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H mengatakan itu dalam Rapat  Forum Data Statistik Sektoral  yang bertajuk “Satu Data NTB Gemilang”  di Aula Kantor Dinas Kominfotik NTB, Kamis (30/01/2020).

Rapat yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah ini bertujuan agar OPD dapat menghasilkan data sectoral yang valid, tersinkronisasi dengan data dari kab/kota serta dengan data pemerintah pusat.

“Data merupakan kebutuhan dasar ketika kita mengeksekusi program. Jika kita ingin membuat program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, yang pertama harus diperbaiki adalah data statistik sektoral dari semua OPD,” Gde Ayadi.

Agar dapat merancang  merancang program yang mumpuni dan merakyat, maka data di NTB SATU DATA, harus dapat digunakan pimpinan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan mempercepat progress semua program unggulan yang ada di RPJMD.

“Intinya, data dan informasi adalah basis. Tidak ada gunanya banyak data jika tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Mantan Kabag Pemberitaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB ini mengutip ucapan Presiden Joko Widodo terkait data.

Dikatakannya, kelemahan/kekalahan kita dengan negara lain adalah pada data.

Untuk satu permasalahan seperti kemiskinan, terdapat banyak data yang disodorkan dari berbagai instansi dengan angka yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk memutuskan data mana yang akan digunakan.

“Persoalan data yang kita hadapi adalah masalah validasi, bagaimana kita bisa menyatakan suatu data itu akurat. Selain itu, timeline ketika mem-publish data juga harus tepat,” katanya.

Seringkali kuantitas data yang dimiliki tidak berkaitan dengan problem yang dihadapi.

“Bisa dikatakan sebagai data sampah. Untuk itu, kita diberikan direktif dari pimpinan bahwa data yang kita butuhkan adalah data terkini, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” tegas Gde Aryadi.

Kepala BPS NTB Suntono, S.E., M.Si mengungkapkan, data menjadi suatu kekayaan baru yang dapat mempengaruhi berbagai aspek.

“Data yang baik dan berkualitas akan menjadikan perencanaan tepat sasaran yang artinya tidak memboroskan anggaran negara” jelasnya.

BPS NTB telah menyiapkan sebuah sistem yang dapat diintegrasikan dengan NTB Satu Data. Sistem tersebut diberi nama RUDATS atau Rumah Data Statistik Sektoral.

“Rudats terinspirasi oleh publikasi kita yang seringkali tidak sesuai dengan data dari masing – masing level pemerintahan. Misalnya data provinsi menganai data jumlah siswa atau pendidikannya, seringkali datanya berbeda dengan data NTB dalam angka. Kalau di BPS menggunakan one gates system,  jadi pintu data itu cukup satu, sehingga tidak ada bidang lain yang mengeluarkan data,” jelas Suntono.

AYA/Kominfo

“Saya ingin memastikan dan tahu apa-apa yang harus kami perhatikan disini. Kami membawa tim untuk melihat apa yang bisa kami benahi”

LOTENG.lombokjournal.com — Mimpi Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2021 selangkah lagi terwujud.

Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berbagai persiapan serta pembangunan fasilitas utama dan penunjang terus dikebut.

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan sejumlah fasilitas penting di Lombok Tengah tersebut, Hari Rabu (29/001/20), Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah melakukan kunjungan dan menyapa warga di beberapa desa sekitar Bandara. Yaitu Desa Penujak, Tanak Awu, Sengkol dan Ketare.

Wagub melakukan dialog guna menyerap aspirasi dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu, Wagub juga meninjau kesiapan infrastruktur desa lingkar bandara guna menyambut pelaksaan motoGP 2021.

Mengawali kunjungan kerjanya di Desa Penujak, Wagub menyapa warga di pasar,  melihat langsung angkringan wisata kuliner, hingga berjalan kaki sejauh 1 km untuk melihat kondisi sungai Kangi.

Sungai yang  melintasi jembatan Penujak ini memang banyak terlihat tumpukan sampah di bantarannya.

“Kehadiran kami untuk menyosialisasikan kebersihan lingkungan, penataan pemukiman, dan mendorong peningkatan kesejahteraan di desa ini,” ujar Ummi Rohmi

Melanjutkan perjalanan ke Desa Tanak Awuk, Wagub memperkenalkan rombongan yang terdiri antara lain Asisten 1 dan 2 Gubernur, Kadis PU, Perkim, Pariwisata, BPKAD, hingga  kepala BWS wilayah NTB.

“Saya ingin memastikan dan tahu apa-apa yang harus kami perhatikan disini. Kami membawa tim untuk melihat apa yang bisa kami benahi,” jelas Wagub

Menurutnya, pembangunan ini kuncinya adalah komunikasi, jika sudah nyambung InshaAllah apa yang di inginkan masyarakat akan terwujud.

“Kita ingin desa tanah awuk ini menjadi desa yang maju, dan mandiri,” tegas Ummi Rohmi di iringi tepuk tangan hadirin.

Di Desa Sengkol, Wagub juga melihat langsung progres pembangunan infrastruktur penunjang Moto GP 2021,  seperti pembangunan rumah sakit berstandar internasional.

“InshaAllah kita ingin pembangunan Rumah Sakit Internasional ini pro masyarakat. Jangan sampai ada pembangunan namun mengorbankan yang lain, ” kata Ummi Rohmi.

AYA/HmsNTB