“Seorang Kepala Desa yang sukses adalah kepala desa yang punya kerendahan hati untuk belajar. Dan salah satu cara yang paling tepat untuk belajar itu adalah studi banding”

MATARAM.lombokjournal.com —  Para Kepala Desa se-NTB dianjurkam melakukan studi banding ke desa- desa yang sudah maju. Baik itu di dalam daerah, di provinsi lain di Indonesia atau bahkan di negara lain.

Gagasan studi banding tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di hadapan ribuan Kepala Desa Se-NTB saat Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Selasa (25/02/2020).

Dikatakan, membangun desa itu sebenarnya tidak susah.

Yang penting adanya perubahan mindset atau pola pikir dari para Kepala Desa. Apalagi kata Bang Zul, zaman sudah berubah sehingga tantangan untuk menuju perubahan itu semakin besar.

“Saya menganjurkan kepada kepala desa untuk melakukan studi banding kepada desa-desa yang sudah sukses. Jangan alergi untuk studi banding, mengunjungi tempat-tempat yang bisa menghasilkan inovasi bagi para kepala desa,” ungkap Gubernur Zul yang disambut tepuk tangan meriah ribuan Kepala Desa yang hadir.

Orang nomor satu di NTB itu menegaskan, membangun desa tidak bisa hanya dengan menggunakan strategi yang singuler atau sama.

Satu Desa punya cara hidup, punya kompetensi, punya kapasitas yang berbeda-beda antara satu desa dengan desa yang lain.

“Seorang Kepala Desa yang sukses adalah kepala desa yang punya kerendahan hati untuk belajar. Dan salah satu cara yang paling tepat untuk belajar itu adalah studi banding,” tegas Bang Zul.

Ia menambahkan, dengan studi banding para Kepala Desa akan mendapatkan banyak inspirasi yang dapat membawa perubahan dan kemajuan pada desa di NTB.

Salah satu contoh katanya, penataan sungai di Singapura yang sebenarnya bisa dilakukan di daerah. Apabila sungai sungai di NTB ini bisa ditata dengan baik, maka akan berdampak ada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat.

“Jangan alergi terhadap studi banding. Asal studi bandingnya tidak terlampau sering. Sekali setahun, atau dua kali setahun, saya kira cukup baik,” katanya.

Yang penting, sepulang dari studi banding, seluruh desa yang ada di NTB ini mengalami perubahan.

Sebab, para Kepala Desa tidak akan mengerti zero waste, kalau tidak pernah menikmati indahnya kebersihan.

Gagasan tentang industrialisasi tidak akan nyambung di Kepala Desa, kalau tidak pernah melihat pabrik-pabrik pengolahan di daerah atau negara yang sudah maju.

Gubernur meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk melakukan pembinaan kepada para Kepala Desa terkait pengelolaan dana desa.

Hal ini untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada mereka tentang alokasi dana desa serta menghindari terjadinya kasus hukum.

Staf Ahli Bidang Hukum dan kesatuan Bangsa, Kementerian Dalam Negeri, Didik Suprayitno menjelaskan bahwa dana desa dalam setiap tahun selalu mengalami perubahan peningkatan.

“Dalam kurung waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, total dana yang telah dikucurkan sebesar 257,65 triliun,” jelasnya

Dengan rincian, tahun 2015 sebesar 20,67 triliun. Pada tahun 2016 Sebasar 46,98 triliun. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 masing masing sebesar 60 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 70 triliun.

Pada tahun 2020 ini, pemerintah pusat telah menganggarkan 72 triliun untuk dana desa se Indonesia.

Presiden Jokowi, katanya. memerintahkan seluruh Kepala Desa untuk memanfaatkan dana desa tersebut melalui program pemberdayaan padat karya.

Program tersebut dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak mampu.

Penggunaan anggaran dana desa lanjutnya juga diarahkan untuk menggerakkan sektor sektor produktifitas di tingkat desa.

Mulai dari pengelolaan pasca panen, industri kecil budidaya perikanan, desa wisata dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa.

Selanjutnya, dana desa harus dikelola dengan manajemen yang baik dan diikuti pendampingan yang memadai. Sehingga pengelolaan dana desa semakin transparan dan akuntabel.

“Di samping itu, pelibatan masyarakat pada pengelolaan dana desa sangat diperlukan,” katanya.

AYA/HmsNTB

“Bagi para Prajurit Korem agar selalu berbuat terbaik dan ikhlas maka yakinlah akan memperoleh karier terbaik dan barokah”

MATARAM.lombokjournal.com —  Puncak peringatan HUT Korem 162/WB dilaksanakan dengan acara syukuran di Aula Sudirman Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan nomor 162 Mataram, Senin (24/02/20).

Acara syukuran yang dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zukieflimansyah, SE. M.Sc., mantan Danrem 162/WB Mayjen (Purn) TNI Heru Suryono, S.IP., dan Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, ST., berlangsung sederhana penuh khidmat.

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., mengatakan,  syukuran peringatan HUT Korem 162/WB dilaksanakan tiap tahun.

Syukuran diaksanakan untuk meningkatkan hubungan silaturrahmi dan sinergitas antara TNI dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan seluruh komponen masyarakat.

Sampai saat ini Korem 162/WB dapat terus melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin guna mendukung pemerintah daerah wujudkan NTB gemilang sesuai dengan tema ulang tahun “Dengan Dilandasi Profesionalisme Prajurit Korem 162/WB Siap Mewujudkan NTB Gemilang”.

Menurut Danrem, peringatan hari ulang tahun dan syukuran merupakan momentum penting bagi seluruh anggota Korem 162/WB.

“Karena mengandung nilai historis perjalanan sejarah dan pengabdian satuan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang tidak terlepas dari campur tangan para  sesepuh maupun dukungan Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder instansi terkait yang ada di wilayah NTB,” terang Danrem.

Danrem berharap, melalui momentum ulang tahun kali ini untuk mengintrospeksi diri bagi segenap Prajurit dan warga Korem 162/WB lebih meningkatkan kualitas pengabdiannya dan senantiasa berbuat yang terbaik bagi masyarakat.

Sehingga keberadaan Korem dan jajaran benar-benar dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat NTB di masa datang.

“Insyaa Allah ke depan Korem 162/WB akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.

Gubernur NTB, Zulikieflimansyah atas nama Pemerintah Daerah NTB mengucapkan HUT ke 59 tahun 2020 yang dalam waktu dekat akan berubah menjadi tipe A dengan pejabatnya Brigadir Jenderal TNI atau bintang satu.

Diungkapnya, dua tahun lalu, daerah NTB disapa bencana gempa yang sangat dahsyat, namun itu dapat diatasi dengan bantuan dari Korem 162/WB dan jajaran mulai dari tanggap darurat, penanggulangan bencana hingga proses rehab rekon yang begitu cepat.

Itu semua bisa dilakukan karena ada sinergitas antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat.

“Semoga sinergitas ini akan terus berlanjut pada masa yang akan datang,” kata Bang Zul.

Mayjen TNI Heru Saryono, S.IP., mengatakan Korem 162/WB tidak lama lagi akan diresmikan menjadi Korem tipe A dengan jabatan bintang satu.

Menurutnya, Korem 162/WB lahir dan besar bersama rakyat, aktivitas Korem sangat menyatu dan bersama dengan rakyat. Hal itu sesuai dengan slogan jika mencintai rakyat maka korem 162/WB akan dicintai dan dibanggakan rakyat.

Mantan Danrem tahun 2010-2012 tersebut juga berpesan agar terus berkoordinasi dengan Matra Laut dan Udara maupun Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga NTB Gemilang akan terwujud.

“Bagi para Prajurit Korem agar selalu berbuat terbaik dan ikhlas maka yakinlah akan memperoleh karier terbaik dan barokah,” pungkasnya.

Usai memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Danrem 162/WB, Gubernur NTB dan mantan Danrem yang dibagikan kepada para Prajurit dan Persit KCK yang berprestasi, pembagian hadiah pemenang lomba dan hiburan.

Acara syukuran HUT Korem juga dihadiri Forkopimda NTB, Danlanal Mataram, Danlanud Zam Rembiga, Forkopimda Kabupaten Kota se Provinsi NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan acara dimeriahkan tarian yang ditampilkan ibu-ibu Persit KCK dan hiburan oleh artis lokal NTB serta artis dari ibu Kota.

AYA

Gubernur Zul mengundang secara khusus Wakil Presiden dan istrinya untuk mengikuti motoGP 2021 tahun depan

PRAYA.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin pada kegiatan Silaturahim dan Pengarahan kepada Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) dan Pimpinan Pondok Pesantren se-NTB, Kamis (20/02/2020).

Kegiatan silaturahmi bersama pengurus APTISI,  tuan guru, ulama, santri dan warga yang ada di pondok pesantren (ponpes)  Qomarul Huda Desa Bagu Kec. Pringgarata Lombok Tengah ini, merupakan salah rangkaian kegiatan kunjungan kerja Wapres sejak tiba di Lombok hari Rabu (19/02).

Kehadiran Gubernur Zul dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin tersebut disambut antusias oleh santri dan masyarakat yang memadati area sekitar ponpes.

Dalam sambutannya, Gubernur Zul menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wakil Presiden RI yang telah dua (2) hari ini membersamai masyarakat NTB.

“Saya atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi NTB, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden yang telah bersama kami. Sudah 2 hari pak Wapres di NTB, dan beliau tidak keliatan lelah. Malah paspamresnya yang tertatih-tatih mengikuti beliau,” puji gubernur

Saat itu, Gubernur Zul menyampaikan, mengundang secara khusus Wakil Presiden dan ibu untuk mengikuti motoGP 2021 tahun depan.

“Semoga Bapak berkenan,” harap Gubernur Zul.

Silaturrahim dengan tema “Membangun Masyarakat Madani melalui Nilai dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi Swasta dan Pondok Pesantren dengan Mengedepankan Keteladanan”, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, tujuan dan prioritas pemerintah saat ini adalah membangun SDM yang unggul.

Untuk itu kehadiran dan kontribusi Perguruan tinggi dan Pondok Pesantren sangat diharapkan.

“Salah satu keinginan pemerintah adalah membangun SDM yang unggul, yaitu manusia yg cerdas, produktif, sehat, memiliki daya saing, namun juga beraklak mulia dan memiliki wawasan kebangsaan yang utuh. Karena itu pemerintah membutuhkan kontribusi perguruan tinggi dan Pondok Pesantren dalam mewujudkannya” jelas Wapres

“Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan SDM unggul, dan Pondok Pesantren untuk melahirkan anak-anak cerdas, paham agama juga kelak melahirkan tokoh2 perubahan, sehingga mampu membuat perbaikan di dalam kehidupan bermasyarakat” lanjutnya

Tak lupa, Wakil Presiden menyampaikan harapannya untuk para Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren.

“Kita ingin SDM yang sehat, cerdas, memiliki daya saing, dan beraklak mulia. Karena itu lembaga pendidikan diharapkan Pemerintah memiliki kontribusi yang besar dalam rangka membangun negara yang Toyibbatun wa rabbun ghafur” tutupnya

Selama kunjungan kerjanya di Provinsi NTB, Wapres Ma’ruf Amin telah melakukan serangkaian agenda mulai dari  memberikan kuliah umum di Universitas Mataram, meninjau hasil rehab rekon Rumah Tahan Gempa (RTG) di Gontoran, meninjau Bazar Mandalika, dialog bersama Da’i kesehatan dan masyarakat tentang pencegahan stunting.

Kemudian berlanjut hingga bersilaturrahim sekaligus meresmikan Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqiudin Mansur “ATQIA” di Ponpes NU Al- Manshuriyah Ta’limusshibyan Bonder, Praya Barat Lombok Tengah.

AYA/HmsNTB

“Pandangan dan nasehat Wakil Presiden mudah-mudahan dapat menjadi kekuatan baru agar kami NTB, lebih kokoh dalam memperbaiki pemahaman dalam hidup dan berbangsa”

MATARAM.lombbokjournal.com —  Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H Ma’ruf Amin didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memberi kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Mataram (Unram) di gedung Dome Unram Rabu (19/20/2020).

Wakil Presiden yang didampingi pula oleh istri, Hj.Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin tiba di Unram sekitar pukul 14.00 Wita.

Ma’ruf Amin beserta rombongan langsung disambut para mahasiswa dengan tepuk tangan ketika memasuki ruangan.

Dalam kuliah umum bertajuk “Penangkalan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa” Wapres menyampaikan kepada mahasiswa, radikalisme merupakan sudut pandang seseorang dalam melihat sesuatu.

Radikal terorisme nyata adanya, kaum muda sebagai penerus bangsa jangan sampai terpapar oleh paham radikal tersebut.

“Penanganannya dilakukan dengan meningkatkan imunitas dan memperbanyak narasi positif agar tidak mudah menerima pikiran-pikiran radikal terorisme,” tegas Wapres.

Dalam hal ini, Wapres mengapresiasi langkah Unram yang memerangi secara sungguh-sungguh paham radikal terorisme.

“Saya mengharapkan agar kampus kampus yang lain dapat mengikuti jejak Universitas Mataram dan akhirnya saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta’ala senantiasa meridhoi setiap ikhtiar yang kita lakukan,” tutup Wapres.

Melalui kesempatan yang sama Gubernur Zul mengawali sambutannya dengan mengucapkan selamat datang kepada Wapres.

“Pandangan dan nasehat Wakil Presiden mudah-mudahan dapat menjadi kekuatan baru agar kami NTB, lebih kokoh dalam memperbaiki pemahaman dalam hidup dan berbangsa,” kata Gubernur Zul.

Menurut Gubernur, mengubah cara pandang merupakan fungsi dari pendidikan, pengalaman dan teman berinteraksi.

Oleh karenanya untuk mengubah cara pandang itu, Gubernur bertutur soal program yang langsung dijalankan setelah dilantik sebagai pemimpin daerah. Salah satunya pencanangan seribu mahasiswa NTB mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk melanjutakan pendidikannya.

“Putra putri terbaik Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri ini, mudah-mudahan nanti sebagaian besar yang ada di ruangan ini,” ucap Gubernur.

Gubernur menegaskan, beasiswa ke luar negeri bukan karena NTB memiliki kelebihan uang, bukan juga karena pendidikan di dalam negeri kurang bagus jika dibandingkan dengan Universitas Universitas di luar negeri.

“Namun pesan yang paling jelas dan tegas yang ingin kami sampaikan bahwa kami ingin mengirimkan banyak anak- anak terbaik Nusa Tenggara Barat ke luar negeri untuk merubah cara pandang dalam menyikapi hidup ini,” terang Gubernur.

Dengan melanjutkan pendidikan ke luar negeri maka rasa nasionalisme akan semakin kuat.

“Kami yakin, dengan mengirimkan anak-anak kami menempuh pendidikan ke luar negeri, kalau ada sedikit saja nama Indonesia atau kebangsaan kita diganggu, bergemuruh dada mereka untuk menunjukkan rasa kebangsaan dan persatuan,” ungkap Gubernur.

Menutup sambutannya Gubernur berharap Wapres bersama istri dan rombongan dapat merasakan kebahagiaan dan ketengan dengan menikmati keindahan pulau Lombok.

Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni menyampaikan rasa terimakasihnya atas kesedian Wapres mengunjungi Unram di tengah kesibukannya yang sangat padat.

Dikatakan, Rektor Unram menyampaikan bahwa Unram saat ini berada klaster ke 2 dari 5 klaster perguruan tinggi negeri swasta yang dirangking oleh Menristekdikti.

Sedangkan perangkingan oleh webometrics, Unram berada pada peringkat ke 17 dari 2390 perguruan tinggi.

Lebih jauh Rektor Unram menyampikan, dari 36 prodi yang ada, terdapat 3 prodi yakni Sosiologi, Komunikasi dan Hubungan Internasional yang belum bisa berdiri menjadi Fakultas Ilmu Sosial akibat terbentur kebijakan moratorium Kemenristekdikti.

“Kami sangat berharap kepada bapak Wakil Presiden kiranya dapat mencarikan jalan keluar untuk berdirinya fakultas tersebut, karena kami cukup kesulitan memerger ketiga prodi itu, karena tidak ada fakultas yang serumpun,” harap Rektor Unram.

AYA/HmsNTB

”Khilafah tidak ditolak tapi tertolak. Kalau ditolak, bisa masuk baru ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita sudah punya kesepakatan,  yaitu sebagai NKRI”

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin mengatakan, isu khilafah yang sempat memanas di tanah air, masyarakat diminta tidak lagi meributkan lagi.

Dikatakan, sistem kenegaraan khilafah bukan ditolak oleh Republik Indonesia, melainkan dengan sendirinya tertolak.

”Khilafah tidak ditolak tapi tertolak. Kalau ditolak, bisa masuk baru ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita sudah punya kesepakatan,  yaitu sebagai NKRI,” tegasnya.

Wapres yang juga mantan Ketua MUI Indonesia mengajak umat Islam tidak melanggar kesepakatan founding father bangsa ini,  ketika merumuskan dan menetapkan konsep kenegaraan Indonesia.

”Umat Islam tidak boleh melanggar kesepakatan,” tuturnya ketika menyampaikan kuliah umum di hadapan 1.500 mahasiswa, di Gedung Auditorium Yusuf Abubakar Universitas Mataram, Rabu (19/02/2020)

Kedatangan Wapres di Universitas Mataram adalah agenda pertama dalam kunjungan kerjanya di Provinsi NTB.

Rencananya Wapres akan melaksanakan beberapa kegiatan hingga tanggal 20 Februari 2020.

Di antaranya meninjau UMKM/pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pencegahan stunting di areal Bazar Kawasan Mandalika dan peresmian Bank Wakaf Mikro di Ponpes NU Al-Mansyuriyah Ta’limushibyan di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

AYAHmsNTB

LOTENG.lombokjournal.com — Wapres Prof. Dr. (H. C. ) K.H. Ma’ruf Amin beserta istri Hj.Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin, saat tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Rabu (19/02/2020), disambut Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah beserta istri Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah bersama rombongan FKPD NTB.

Rombongan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid pukul 11.55 WITA, dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Boeing A7306.

Setelah itu Wapres RI menerima jamuan yang telah disediakan pemerintah Provinsi NTB.

Tak berselang lama usai menunaikan shalat Zuhur, Wapres beserta rombongan meninggalkan Bandara dan langsung menuju Universitas Mataram untuk mengikuti agenda selanjutnya.

Kunjungan Wapres ke NTB ini adalah kunjungan perdana.

Wapres dijadwalkan menghadiri Kuliah Umum  di Universitas Mataram. Setelah itu ia akan meninjau lokasi rekonstruksi bangunan pascagempa di lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

AYA/HmsNTB

“Di NTB Kami punya program strategis dengan mengirim 1000 anak NTB keluar negeri, khususnya bidang science dan teknologi. Bukan karena kami punya banyak uang, bukan juga karena pendidikan disini tidak baik. Namun karena kami ingin merawat kebhinekaaan”

MATARAM.lombojournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Aryadi, menerima kunjungan kerja (kunker) Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Evi Apita Maya, SH, M.K.N bersama rombongan di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (18/02/2020).

Kunker Komite III DPD RI ke Provinsi NTB adalah dalam rangka Inventarisasi Materi terkait Penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Lingkup tugas Komite III DPD RI menyangkut urusan Pendidikan, Agama, Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga, Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ekonomi Kreatif, Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana dan Perpustakaan.

Dalam rapat Kunker tersebut Gubernur Zulkieflimansyah menyambut dan mengapresiasi kehadiran Komite III DPD RI di Bumi Gora.

“Selamat datang di Nusa Tenggara Barat, alhamdulilllah kami hadir lengkap. Pak Sekda, para asisten, Dispora, Dinas pendidikan, RSUD, Kepala Bappeda, hingga ITDC juga hadir menyambut,” ucap Gubernur Zul.

“NTB adalah provinsi yang olahraga perorangannya selalu juara. Ada cabang lari, tinju, dan masih banyak lagi. Alhamdulilllah,” lanjutnya.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul juga menjelaskan harapan – harapannya agar DPD mampu membangun SDM dan kapasitas anak muda di NTB dan Indonesia.

“Di NTB Kami punya program strategis dengan mengirim 1000 anak NTB keluar negeri, khususnya bidang science dan teknologi. Bukan karena kami punya banyak uang, bukan juga karena pendidikan disini tidak baik. Namun karena kami ingin merawat kebhinekaaan,” jelas Bang Zul.

Dijelaskan, NTB mengirim anak-anak muda ke luar negeri agar persatuan dan kesatuan itu dirasakan betul oleh mereka. Yang mereka rasakan saat ini, ketika sedikit saja nama Indonesia tergores, mereka akan bereaksi.

“Namun berbeda jika kita mengirim anak-anak muda ini ke Jawa, yang ada adalah mereka membentuk perkumpulan kesukuan lagi, bukan dalam bingkai memaknai keberagaman dan kebhinekaaan Indonesia,” lanjut Gubernur.

Bang Zul juga mengusulkan agar DPD dapat mendorong pembangunan kampus-kampus dan pemerataan pendidikan khususnya Indonesia Timur.

“Memajukan Indonesia bagian timur adalah merawat kebhinekaan, terlebih dengan sistem seperti saat ini, rekan-rekan  DPD semua harus memberi perhatian lebih dengan membangun kampus-kampus di timur,” kata gubernur.

Gubernur Zul juga langsung memberikan contoh dan kasus yang terjadi di lapangan.

“Misalnya anak-anak mau masuk sekolah kedinasan, ada 10 anak-anak di Timur yang memperoleh nilai 9, namun ketika tes ternyata ada 1000 anak-anak lain di Jawa yang nilainya 10, ini tentu kondisi yang pahit,” jelasnya. .

Selain itu Gubernur juga mengusulkan agar sekolah-sekolah kedinasan juga bisa dibangun di luar jawa.

IPDN, sudah tidak lagi di Jawa Barat, ada di  beberapa daerah. Coba dibayangkan jika STTD, STAN, STIS ada di semua daerah. Ini tentu akan mendorong integrasi antar anak bangsa, kebhinekaaan dan keberagaman.

“Komite III harus berbicara untuk mendorong  pembangunan ke wilayah timur. Jika tidak begitu, disintegrasi, keberagaman, kerukunan tidak ada artinya, karena tidak ada kesejahteraan,” kata guernur.

AYA/HmsNTB

“Saya berharap masyarakat tidak ada yang tidak sampai mengisi data ini lantaran data masyarakat ini nanti kita gunakan untuk mengambil kebijakan”

PEMENANG.ombokjournalcom –  Bupati Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH. mengawali pengisian data sensus penduduk (SP) Online, bertempat di Pendopo Bupati Lombok Utara BPS KLU,  Sabtu (15/02/2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan program sensus penduduk online (SP Online), untuk  menyediakan data penduduk yang detail dan mendalam baik data jumlah  komposisi, kontribusi, dan karakteristik penduduk untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia.

Usai mengisi data SP Online, H. Najmul Akhyar didampingi Kadis Dukcapil H. Fahri pada awak media mengatakan, dirinya telah melakukan pengisian data secara online untuk kepentingan sensus penduduk online yang dilaksanakan oleh BPS mulai dari tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020.

“Saya mengawali mengisi data SP Online ini dan saya imbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Utara agar segera berpartisipasi pada sensus penduduk ini untuk mengisi data mereka dengan sistem online,” ujar bupati.

Orang nomor satu di Lombok Utara ini mengharapkan seluruh masyarakat memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang tersedia.

“Saya berharap masyarakat tidak ada yang tidak sampai mengisi data ini lantaran data masyarakat ini nanti kita gunakan untuk mengambil kebijakan,” harap bupati.

Dikatakannya, untuk mendukung program pemerintah dalam kebijakan dan persoalan yang ada di masyarakat sehingga setiap individu wajib mengisi data-data identitas diri secara online.

Jika kemudian ada masyarakat Lombok Utara yang tidak mengisi data, pengaruhnya data yang dimiliki tidak valid sehingga dampak lanjutannya bisa jadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan bias.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BPS telah melaksanakan program ini dengan dukungan penuh Dukcapil,” kata Bupati Najmul.

Selaku pimpinan daerah ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kominfo serta Humas dan Protokol Setda KLU yang sudah berperan aktif dalam penyebarluasan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah selama ini.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kehumasan dan kominfo yang selalu menyampaikan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat, juga kepada para pewarta,” katanya mengakhiri sambutan.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Kominfo KLU H. Muhammad, S.Pd mengungkapkan, pihaknya mengimbau kepada seluruh OPD KLU dan jajarannya agar turut berpartisipasi secara aktif dalam sensus penduduk online tahun ini. Termasuk masyarakat diminta mendukung.

“Di sinilah kita bisa melihat manfaat dari digitalisasi. Mari kita manfaatkan dengan baik karena itu berhubungan dengan jati diri kita. Data kependudukan merupakan kebutuhan dasar untuk melaksanakan pembangunan di KLU,” katanya..

Disampaikan juga oleh mantan Kadis Budpar ini, kolaborasi antara BPS, Dukcapil dan Kominfo menunjukan semakin majunya pembangunan di era digitalisasi ini.

Kepala BPS KLU Ir. Muhadi menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua kru Bagian Humas dan Protokol, Diskominfo dan media liputan KLU, pada hari pertama dilaksanakannya sensus penduduk online tahun 2020.

“SP Online ini dilaksanakan selama satu setengah bulan mulai 15 Februari sampai 31 Marat 2020,” tuturnya.

Dikatakan Muhadi, sensus penduduk tahun 2020 memiliki dua tujuan, yaitu menyedikan data jumlah komposisi, kontribusi serta karakteristik penduduk Indonesia dalam mewujudkan satu data kependudukan Indonesia.

Lalu menyediakan parameter demokrasi dan proyeksi penduduk.

Kepala BPS KLU mengatakan, penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan itu sendiri.  Karena itu, pemerintah penting mengetahui jumlah penduduknya untuk kebutuhan pembuatan perencanaan, monitoring dan evaluasi program yang dilaksanakan.

“Setiap penduduk KLU mesti memastikan dirinya tercatat dalam SP 2020. SP Online ini berbeda dengan sensus penduduk sebelumnya karena menggunakan metode kombinasi dilakukan melalui 2 tahapan,” jelas Muhadi.

Selain itu, besaran persentasi target yang harus dicapai dalam SP Online 2020 khusus dalam lingkup BPS KLU, paling sedikit 25 persen di atas target BPS Provinsi NTB.

Menjamin kelancaran proses pendaatan pada wilayah-wilayah yang jaringan internetnya kurang, maka strategi yang diambil BPS KLU dengan melakukan pendatan sensus penduduk dengan 2 metode, yaitu metode online dan metode wawancara.

Muhadi juga menjelaskan, kerahasiaan data dalam SP 2020 dilindungi negara serta tidak akan dibocorkan.

“Pengisian data jika ada human eror akan ada informasi secara online dan jika ada kekeliruan maka data tersebut tidak bisa terkirim,” tutup Muhadi.

Sekdis Dukcapil Tresnahadi, S.Pt mengatakan, tujuan dilkasanakan sensus penduduk online 2020 ini selain disampaikan oleh Kepala BPS, juga untuk memvalidasi data-data kependudukan di KLU.

Pasalnya, data dasar yang digunakan dalam sensus penduduk tahun ini adalah data base kependudukan yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Jajaran Disdukcapil KLU juga mengimbau seluruh masyarakat Lombok Utara untuk mengikuti sensus penduduk online mulai pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020.

“Jika kita tidak ikut berpartisipasi aktif misalnya, terus jika ada data kita yang kurang valid maka itu akan tetap tidak valid. Data yang kurang valid akan valid bilamana mengikuti sensus penduduk,” terangnya di hadapan awak media.

api/humaspro

Wakil Gubernur mengajak mahasiswa untuk bergotong royong dan berkontribusi dalam mewujudkan program-program pemerintah

MATARAM.lombokjourna.com —   Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjadi pembicara dalam seminar nasional pengabdian kepada masyarakat di gedung Dome Universitas Mataram, Kamis (13/02/2020).

Pada seminar yang dipadati mahasiswa bertajuk “Inovasi Membangun Desa” itu, Wakil Gubernur memaparkan, program NTB Gemilang dalam pengembangan desa.

Sebagian besar program Pemerintah Provinsi NTB di desa, diakuinya banyak memanfaatkan keunggulan program dana desa.

“Dana desa ini memberikan efek yang sangat signifikan, kalau kita bisa kelola dengan baik, bersinergi dengan baik dan bisa optimal, maka tentu hasilnya akan luar biasa,” ungkap Wakil Gubernur mengawali pemaparannya.

Program pengembangan desa lainya, yakni Revitalisasi Posyandu, Zero Waste, NTB Hijau, Desa Wisata dan Industrialisasi.

Wagub memaparkan itu guna meningkatkan pemahaman mahasiwa terkait program pemerintah.

Diterangkan, program Revitalisasi Posyandu mengedepankan pencegahan, dan seluruh posyandu di NTB ke depan harus menjadi Posyandu Keluarga.

“Di tahun 2023 mendatang, Posyandu di NTB harus melayani dari bayi hingga lansia. Posyandu bukan hanya melayani masalah kesehatan tapi juga masalah sosial,” jelasnya.

Jumlah Posyandu Keluarga yang telah terwujud hingga saat ini mencapai 1.070 Posyandu dan 47 unit Posyandu telah terintegrasi dengan bank sampah.

Wakil Gubernur pada kesempatan itu mengajak mahasiswa untuk bergotong royong dan berkontribusi dalam mewujudkan program-program pemerintah.

“Jadi anak muda tidak boleh malas-malasan, harus memiliki semangat yang tinggi, karena peran dari anak-anakku ini sangat besar, maka mari kita semua bersinergi, bahu membahu dalam mewujudkan NTB Gemilang,” seru Umi Rohmi, sapaan Wakil Gubernur.

Dikatakan, dengan gotong royong dari berbagai pihak, maka apa yang ditargetkan bersama akan mudah terwujud.

Seminar yang di moderatori langsung oleh Agusdin, SE., MBA., DBA, Wakil Rektor Bidang Akademik Unram ini diikuti dengan antusias oleh ratusan mahasiwa-mahasiswi Unram.

Narasumber seminar nasional ini diisi juga oleh Sekjen Kemendes PDTT RI dan Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin Kemensos RI.

AYA/HmsNTB

Kabupaten Lombok Utara masuk kategori daerah penyumbang devisa terbesar di Provinsi NTB melalui Pariwisata

TANJUNG.lombokjournal.comm — Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH, MH menghadiri rapat paripurna penjelasan Kepala Daerah terhadap Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Utara (Rippardakab)di Ruang Sidang DPRD setempat,  Selasa, (11/02/2020).

Pimpinan Sidang Paripurna, Mariadi, S.Ag,saat membuka sidang sempat menjelaskan, tahun ini Negara Indonesia punya kegiatan besar “Mencatat Indonesia” yang dilaksanakan melalui Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

Kemudian Mariadi menjelaskan terkait agenda utama, Rapat Paripurna Dewan Lombok Utara adalah Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Menurutnya, Raperda Kabupaten Lombok Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) punya arti penting bagi semua stakeholder.

Ini memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Lombok Utara, secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Tujuan umum Ripparda untuk memberikan arahan tentang kesiapan pengembangan kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas obyek daya tarik wisata.

Tujuan khususnya, memberikan arahan tentang kegiatan kepariwisataan di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, PAD dan cinta tanah air.

Dana Alokasi Khusus

Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH, MH dalam penjelasannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD KLU, Rippardakab, urgen bagi semua pihak

Ini syarat mutlak bagi Pemda KLU untuk mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pariwisata Indonesia.

Konskuensi bagi pemerintah daerah, jika Raperda ini tidak selesai sampai dengan Maret 2020, sekitar 40 milyar lebih dana DAK dari pusat untuk pengembangan Pariwisata di KLU yang semestinya diperoleh pada 2021 tidak dapat diterima.

Disampaikannya, mempermudah dan memperlancar pembahasan pada rapat-rapat berikutnya ia menyampaikan penjelasan pokok-pokok pikiran terhadap Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Lombok Utara, tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten.

Menurut Sarifudin, wilayah Negara Republik Indonesia memiliki alam, flora, dan fauna, sebagai karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Indonesia Tahun 1945.

Memberikan perlindungan dan kebebasan kepada setiap orang sebagai wujud pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata.

Wabup Sarifuddin mengatakan, kepariwisataan bagian integral yang penting dalam pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab.

Dengan tetap memberikan perlindungan pada nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Di satu sisi, pembangunan kepariwisataan diperlukan guna mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Tujuannya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata Nasional secara umum dan secara khusus di setiap wilayah daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” terang Sarif.

Wabup Sarifudin menegaskan, Kabupaten Lombok Utara masuk kategori daerah penyumbang devisa terbesar di Provinsi NTB melalui Pariwisata.

Lombok Utara memiliki berbagai macam daya tarik budaya serta tempat-tempat wisata yang indah dan perlu dikembangkan lebih masif lagi, menuju aspek ekowisata dengan terlebih dahulu mengevaluasi kembali tata ruang wilayah KLU.

Pasalnya, konsep dasar pengembangan ekowisata sebagai satu bentuk perjalanan wisata ke area yang alami dengan tujuan mengkonservasi lingkungan seeta melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat yang mesti selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

“KLU merupakan salah satu daerah tujuan wisata di wilayah Provinsi NTB. Tujuan utama wisata di Pulau Lombok umumnya terpusat di kawasan wisata Sengigigi dan 3 (tiga) Gili yaitu Gili Meno, Gili Trawangan dan Gili Air,” ujarnya.

KLU termasuk salah satu kabupaten dari 10 kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTB yang hingga kini belum memiliki arah pengembangan kawasan pariwisata daerah yang searah dan sejalan dengan RTRW KLU.

Dikatakan wabup, perlu bagi pemangku pembamgunan daerah agar selekasnya menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020-2025.

“Perda ini nantinya mengatur klasifikasi kawasan wisata daerah. Masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode lima tahun ke depan,” tutupnya.

Pandangan fraksi-fraksi dewan dibacakan juru bicara tiap fraksi, di antaranya; Hakamah dari Fraksi Gerindra, Kardi dari Demokrat, Ikhwanudin dari Golkar, Rusdianto dari Persatuan Bintang Keadilan, L. Muh. Zaki dari PDIP, Putrawadi dari PKB dan Fajar Marta dari Fraksi PAN.

Masing-masing fraksi memberi persetujuan terhadap empat Raperda, terdiri dari Raperda Penyelenggara Kearsipan, Raperda Retribusi Tera Ulang, Raperda Pencabutan Perda KLU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan, dan Raperda Ripparda KLU.

Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah KLU Drs. H. Suardi, MH, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda KLU Evi Winarni, SP, M.Si, Asisten II Setda KLU H. Rusdi, ST, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

api/humaspro