“Saya juga merasa tersanjung karena beliau (bupati) menginginkan ada kantor Kejari Definitif Lombok Utara. Saya sanggupi, mudah-mudahan untuk tahun ini bisa terwujud”

TANJUNG.lombokjournal.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nanang Sigit Yulianto, SH, MH mengatakan, pihaknya siap mengawal dan mengamankan proyek-proyek pembangunan yang ada di KLU.

Kajati mengutarakan, apapun yang diminta oleh Bupati Lombok Utara pihaknya setiap saat bisa memberikan hal-hal yang diperlukan guna mengakselerasi segenap aspek pembangunan pascagempa di bumi Tioq Tata Tunaq.

Hal itu dikatakannya saat bersama rombongan mengadakan kunjungan silaturahmi bersama Bupati, Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Utara dan para Kepala Desa se-KLU.

Kunjungan Kajati diterima Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH beserta jajaran Forkopimda dan para Kepala OPD, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjung, Senin  (02/03/20).

Nanang Sigit Yulianto, SH, MH di hadapan bupati, unsur Forkopimda dan jajaran Kepala OPD se-KLU memaparkan tugas dan kewenangan kejaksaan fokus pada bidang pidana, perdata dan tata usaha, bidang keamanan dan ketertiban umum.

Kajati memperkenalkan satu persatu rombongan dari Kejaksaan Tinggi NTB yang ikut mendampinginya.

Mantan Kajari Kota Palembang itu kepada awak media menyampaikan, inti dari kunjungan yang dihelat pihaknya ingin bersilaturahmi kepada bupati, seluruh jajaran pemda setempat dan masyarakat KLU umumnya.

“Saya ingin tahu langsung kondisi pascagempa karena masih baru disini sekaligus memberikan semangat kepada seluruh masyarakat KLU, bupati dan perangkatnya,” kata Nanang.

Menurutnya, hal itu merupakan bentuk sinergitas. Pihaknya konsisten sesuai dengan perintah pimpinan bahwa sebagai Kepala Kejaksaan di daerah harus bisa membantu, mendorong di daerahnya masing-masing.

“Termasuk program dari Presiden Ir. H. Joko Widodo-Maruf Amin,” ujarnya.

Nanang Sigit melihat kondisi Lombok Utara pascagempa ini sudah mulai bangkit dan pembangunan pun sudah menggeliat. Masyarakat mendukung seraya mengharapkan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik.

“Saya juga merasa tersanjung karena beliau (bupati) menginginkan ada kantor Kejari Definitif Lombok Utara. Saya sanggupi, mudah-mudahan untuk tahun ini bisa terwujud,” tutur orang nomor satu Kejati NTB itu.

Bupati Najmul hanya memohon secara lisan tetapi langsung menyampaikan secara tertulis melalui surat permohonan, sehingga pihaknya harus meresponsnya.

BACA JUGA ; Bupati Najmul Akhyar Terima Kujungan Silaturahmi Kajati NTB

Nanan berjanji, paling lambat dua hari ini sudah sampai kepada Kejaksaan Agung untuk mendapatkan pengesahannya. Kemudian menyusul pengadilan, mengingat Polres sudah ada.

“Kodim pun sudah punya lahan seraya berharap semua lembaga negara secara kolektif memiliki kantor definitif di KLU,” pungkasnya.

api/humaspro

Aparatur penegak hukum dan pemerintah bukan institusi berlawanan tetapi institusi yang simetris dan kemitraan

TANJUNG.lombokjournal.com —  Silaturahmi Pemda Lombok Utara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB serta Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan bisa berjalan dengan  baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH mengatakan itu dalam sambutannya saat menerima kujungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nanang Sigit Yulianto, SH, MH,  di Aula Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjung, Senin  (02/03/20).

Hadir dalam siaturahmi itu jajaran Forkopimda dan para Kepala OPD, serta  para Kepala Desa se-KLU.

Menurut bupati, kemitraan semua pihak tentunya bisa berujung kebaikan bersama dalam menjalankan tugas, tanpa adanya cedera dan tanpa cacat, terutama dari sisi hokum. Sehingga pertanggungjawaban seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai ketentuan.

Bupati Najmul menyatakan, agar memaklumi Lombok Utara sebagai kabupaten termuda di provinsi NTB. Pihaknya terus berikhtiar mengawal pembangunan dan pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik.

“Dengan izin Allah SWT Lombok Utara telah lima kali berturut-turut mendapatkan predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah,” papar Najmul.

Bahkan, Ombudsman RI juga telah memberikan penghargaan Lombok Utara sebagai kabupaten dengan tingkat kepatuhan tertinggi.

Kementerian keuangan juga sudah 3 kali berturut-turut memberikan penghargaan danareksa sebagai daerah kabupaten pengelola keuangan berkategori baik.

“Tujuan kami menyampaikan apresiasi pemerintah terhadap Kabupaten Lombok Utara ini adalah bentuk rasa syukur karena terjalinnya kerjasama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif di KLU. Maka kehadiran Kepala Kejati di tempat ini menjadi penyemangat kami untuk terus bekerja dengan lebih baik lagi. Harapan kami KLU bisa dibimbing dengan baik berkaitan dengan hukum,” tandasnya.

Bupati Najmul menyerahkan langsung permohonan Kejari Lombok Utara  bisa segera dibentuk dan didefinifkan.

“Tanah dan semuanya sudah kita sediakan. Seluruh kantor vertikal yang dibutuhkan kita sudah sediakan lahannya. Sebab Polres, KPU, Kodim dan Kejaksaan merupakan sarana vital bagi daerah otonomi,” kata bupati.

Dijelaskan juga oleh peraih The Best Innovation on Disaster Rehabilitation dari Sindo Media beberapa hari silam, aparatur penegak hukum dan pemerintah bukan institusi berlawanan tetapi institusi yang simetris dan kemitraan.

BACA JUGA ; Silaturahmi Bersama Bupati Najmul, Kajati NTB Siap Kawal Pembangunan Di KLU

Acara yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Lombok Utara itu juga dihadiri oleh Ketua GOW Nani Tricahyani, SE diakhiri dengan penyerahan surat percepatan pembangunan Kejari Lombok Utara oleh bupati kepada Kajati serta ramah tamah bersama.

api/humaspro

Arief membantah isu bahwa Satpol PP akan dipersenjatai. Yang benar, Satpol PP akan dipersenjatai dengan kewibawaan

MATARAM.lombokjournal.com —  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) keberdaan dan peranna sangat penting, karenanya Kepala Daerah agar tahu persis apa  tugas pokok dan fungsinya dari Satpol PP.

Tugas Satpol PP itu selain menegakkan Peraturan Daerah (Perda) atau Perkada, dia juga jadi penyeimbang kehidupan bermasyarakat.

“Dia-lah tulang punggung meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kenapa PAD?” kata Direktur Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Arief Mulya Eddie

Di sela-sela HUT Satpol PP dan Linmas di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (02/03/2020), Arief menjeaskan, banyak hal-hal yang menjadi keputusan Perda dan Perkada tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, pengguna jasa.

Contohnya rumah makan, pajak hotel restoran, pajak IMB, banyak yang tak sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

“Tugas Pol PP untuk menertibkan itu. Untuk bisa meningkatkan PAD pada daerah masing-masing,” tegas Arief.

Dikatakn, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP akan lebih mengedepankan pendekatan yang humanis. Karena itu senjata efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Karenanya, ketika turun ke lapangan, anggota Satpol PP tidak pakai seragam PDL. tapi pakai t-shirt.

“Jadi masyarakat akan lebih nyaman dengan itu. Intinya kami akan menjadi penyeimbang. Kami mohon masyarakat juga tak mengedepankan ego masing-masing. Saya butuh ruang bekerja membuka lapak di pinggir jalan, pinggir jalan adalah milik umum, trotoar adalah milik bersama, jadi jangan mengedepankan urusan pribadi, harus bersama-sama. Nah, Pol PP ini dalam setiap penegakan tak memutus rantai ekonomi, tidak, ” ujarnya.

Arief membantah isu bahwa Satpol PP akan dipersenjatai. Yang benar, Satpol PP akan dipersenjatai dengan kewibawaan.

Karena Satpol PP adalah praja wibawa. Jadi bukan senjata api yang dimiliki Satpol PP.

“Tapi kita  punya senjata kewibawaan yang sangat dicintai rakyatnya dan bisa menjadi penyeimbang kehidupan bermasyrakat. Satpol PP senjatanya adalah rakyat itu sendiri yang akan menghargai kita dan yang akan kita layani nantinya, karena kita adalah pelayan masyarakat,” kata Arief.

Puspen Kemendagri

Diharapkan PT. TVS Motor Company Indonesia, dapat membangun kerjasama pada skala Industri perakitannya, melalui kerjasama dengan STIP di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Salah satu wujud dukungan dalam menyambut event MotoGP dan program unggulan pemerintah provinsi NTB. PT. TVS Motor Company Indonesia, melalui CSR-nya menyerahkan tiga unit Kendaraan Roda Tiga kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Ketiga kendaraan itu, dua diantaranya berjenis kendaraan angkut penumpang dan satunya lagi merupakan kendaraan angkutan barang.

Penyerahan tiga kendaraan itu dilakukan langsung oleh Direktur PT. TVS Motor Company Indonesia, Mr. Venkataraman Thiyagarajan yang diterima langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di Kantor Gubernur NTB, Senin (2/3/2020).

Wagub menyambut baik pemberian hibah kendaraan roda tiga tersebut. Ia berharap dengan hal ini akan membantu NTB yang menggeliat bangkit pasca dilanda musibah gempa tahun 2018 lalu.

Selain itu, hibah ini juga diharap dapat mendukung program-program unggulan yang sedang konsen dilaksanakan di NTB. Seperti Zero Waste, Industrialisasi dan yang sedang menjadi perhatian dunia saat ini untuk menyambut event MotoGP di Kawasan Mandalika.

Selain dalam bentuk bantuan hibah, Umi Rohmi juga berharap PT. TVS Motor Company Indonesia, dapat membangun kerjasama pada skala Industri perakitannya, melalui kerjasama dengan STIP di NTB.

“Kami sedang terus mendorong industrialisasi di NTB, untuk mendapatkan nilai tambah,” ujarnya.

Sementara itu Direktur PT. TVS Motor Company Indonesia mengatakan, hibah tiga kendaraan roda tiga kepada pemerintah Provinsi NTB sebagai wujud dukungan kepada program kerja pemerintah Provinsi NTB.

“Program CSR ini kami juga laksanakan di Solo dan Padang, wujudnya sama pemberian produk yang disesuaikan degan kebutuhan di kota,” ungkapnya.

Venkataraman berharap, hal ini sebagai langkah strategis sekaligus awal dalam kemitraan dan hubungan baik dengan pemerintah, khususnya dalam memajukan ekonomi melalui industri otomotif di NTB.

AYA/HmsNTB

“Saya kira rakyat di daerah menunggu inovasi dari kepala daerah untuk memimpin daerahnya. Inovasi itu memang diharapkan terus, untuk kemajuan daerah masing-masing”

TANJUNG. Lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar salah satu dari 24 Kepala Daerah yang berhak mendapatkan penghargaan pada ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) yang digagas Sindo Media.

Penghargaan untuk kategori The Best Inovation On Disaster Rehabilitation (inovasi pada rehabilitasi penanganan bencana gempa) itu diberikan Sindo Media di Bogor Jawa Barat,  Kamis  (27/02/20).

Menurut  CEO Sindo Media, Sururi Al Faruq, pemberian penghargaan itu digagas untuk melahirkan leader-leader dari daerah ke tingkat nasional.

Dengan kepentingan bobot leader dari daerah lebih kuat dan siap berkompetisi secara nasional. Karena negara membutuhkan orang-orang berprestasi dan visioner dari daerah.

Selain untuk kepentingan IVL, berharap dengan penghargaan itu, semakin membuat daerahnya lebih maju dan berkembang pesat sehingga tak ada lagi disparitas antara Jakarta dengan daerah.

“Saya kira rakyat di daerah menunggu inovasi dari kepala daerah untuk memimpin daerahnya. Inovasi itu memang diharapkan terus, untuk kemajuan daerah masing-masing,” imbuhnya.

Penilaian yang dilakukan dewan juri kepada Bupati Najmul Akhyar salah satu dari 24 Kepala Daerah yang menerima penghargaan IVL itu, tidaklah sembarangan.

Setidaknya ada tiga tahap penjurian mulai dari survei lapangan, proposal visi prestasi hingga ke tahap presentasi.

Dalam mempertimbangkan hal ini ketat, mengingat ajang ini untuk membuktikan kekuatan visi kepemimpinan kepala daerah.

Para panelis itu terdiri dari Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute yang juga pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto.

“Ada empat dewan juri yang kompeten pada bidangnya, mulai dari birokrat hingga akademisi,” ungkap Ketua Dewan Juri IVL yang juga Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik.

Irjen Kemendagri, Tumpak Haposan Simandjuntak mengatakan, penilaian IVL ini mengukur birokrasi pemerintah daerah menggunakan variabel objektif.

Di tengah-tengah  kementerian yang sekarang melakukan moratorium terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah.

“Kita ingin ada evaluasi terhadap kepemimpinan di daerah yang lebih objektif lagi, dimana yang menilai nanti bukan Kemendagri lagi, tetapi pihak independen,” kata Tumpak Haposan.

Dirinya berharap dengan penghargaan diberikan oleh lembaga independen bisa lebih objektif. Sebab parameter penghargaan yang langsung diberikan Kemendagri selama ini mungkin bisa disempurnakan sehingga sekarang masih melakukan moratorium.

“Kita berharap dengan kinerja diberikan oleh lembaga independent bisa memberikan lebih semangat obyektif,” imbuhnya.

Lebih jauh dikatakannya, Kemendagri juga cukup bosan dengan berbagai isu miring terhadap Kepala Daerah, seperti menyimpan uang di Kasino dan lain sebagainya.

Namun, Kemendagri meyakini masih banyak Kepala Daerah yang bagus dan visioner dalam membangun daerahnya.

BACA JUGA ;  Bupati Najmul Akhyar Terima Penghargaan Penanganan Bencana

Penyematan bros IVL dan penganugerahan penghargaan IVL bagi 24 kepala daerah berprestasi pada spesifikasi masing-masing. Sekalugus malam itu dilakukan launching buku Indonesia Vionary Leader:

Memacu Visi Menuju Kedigdayaan Investasi. Sebelumnya diadakan pula seminar Local Leader Forum. Acara berlangsung khidmat dan semarak.

flo/dyd/humaspro

Lombok Utara merupakan kabupaten tercepat dibandingkan kabupaten/kota lainnya dalam penanganan gempa di NTB

TANJUNG.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar kembali mengukir prestasi di kancah nasional.

Kali ini, Sindo Media memberi penghargaan untuk kategori The Best Inovation On Disaster Rehabilitation (inovasi pada rehabilitasi penanganan bencana gempa).

Penghargaan ini merupakan kali kedua, sebelumnya Bupati Najmul pernah menerima penghargaan untuk kategori Kepala Daerah Inovatif (KDI) pada aspek layanan kependudukan.

Penghargaan kedua ini diberikan pada ajang Indonesia Visionary Leader (IVL), yang diberikan kepada 24 Kepala Daerah dengan kategori yang berbeda-beda, sesuai visi misi pembangunan  daerahnya.

Bupati Najmul mengaku melakukan tetap bekerja melayani masyarakat dalam situasi gempa.

“Bagaimana mempercepat pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat serta membangkitkan semangat dengan jargon Lombok Utara bangun kembali,” ungkap Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar usai menerima penghargaan dari Sindo Media, di Bogor Jawa Barat,  Kamis  (27/02/20).

Menurut bupati, penghargaan yang diberikan kepadanya, relevan dengan BNPB bahwa penanganan gempa tercepat itu di NTB, dan kabupaten tercepat dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB yaitu Lombok Utara.

Sebab, kabupaten/kota lain lebih sedikit kerusakan dan korbannya.

Bupati Najmul tidak pernah merencanakan agar mendapatkan penghargaan seperti ini. Bahkan, ia tidak mengetahui adanya penilaian dilakukan Sindo Media.

“Tetapi pernah ada presentasi terkait kebencanaan dan lainnya yang dilakukan di hadapan dewan juri Sindo Media sebelum penganugerahan. Penghargaan ini untuk masyarakat dan jajaran OPD di lingkup Pemerintah Lombok Utara yang sudah bekerja optimal. Kalau saya hanya mewakili masyarakat dan jajaran OPD,” kata bupati.

Saat ditanyakan terkai kebencanaan, Bupati Najmul menyatakan pihaknya mengelola bencana dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Sebab, satu sisi pelaporan penggunaan bencana gempa harus tepat sasaran, dan satu sisi diminta melakukan percepatan penanganan.

BACA JUUGA ;  Negara Butuh Pemimpin Visioner Dari Daerah

Menurutnyaa, menghubungkan dua kondisi itu tidak mudah.

“Bagi kami apresiasi ini sebagai pelecut semangat (untuk bisa) lebih baik dan lebih cepat lagi. Kita diuji dengan adanya prestasi supaya berbuat lebih baik pada masa mendatang,” kata bupati.

flo/dyd/humaspro

“Ketika keamanan, ketertiban, dan kenyamanan telah terwujud, maka investasi dan perputaran ekonomi masyarakat akan lancar”

LOBAR.lombokjjournal.com — Puncak Hari Ulang Tahun Pol PP ke-70 dan Linmas ke-58 se-Indonesia, akan dipusatkan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 3 Maret 2020.

Seluruh Satpol PP dan Linmas dari berbagai daerah di Indonesia akan datang merayakan acara perayaan tersebut disambut Pemprov NTB dengan berbagai persiapan.

Hari Jum’at (28/02/ 2020)  dilaksanakan aksi bersih-bersih di Pantai Melese, Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat.

Aksi bersih-bersih diikuti perwakilan seluruh perangkat daerah Provinsi NTB dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, seperti organisasi dan para pelaku pariwisata setempat, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sekitar.

Aksi bersih-bersih ini merupakan komitmen Pemprov NTB menyukseskan program unggulan Zero Waste.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, Lalu Dirjaharta, mengungkapkan, aksi bersih-bersih ini merupakan pengamalan dari program unggulan Zero Waste yang harus didukung penuh oleh Pol PP NTB.

Itu merupakan bagian dari tugas Pol PP untuk mendukung penuh program pemerintah dan menjaga keamanan, kenyamanan, serta ketertiban daerah.

“Ketika keamanan, ketertiban, dan kenyamanan telah terwujud, maka investasi dan perputaran ekonomi masyarakat akan lancar,” jelas Lalu Dirjaharta.

Para  pelaku wisata seperti Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Kawasatan Senggigi juga mengerahkan hingga 170 anggotanya untuk mengikuti aksi tersebut.

Suherman, Ketua APH Senggigi mengungkapkan, aksi ini juga merupakan salah satu ikhtiar revitalisasi kawasan wisata Senggigi pasca gempa.

Sebelumnya, Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Barat juga telah menggelar pertemuan dengan para pelaku wisata di Senggigi.

Diskusi daam pertemua itu membahas rencana pemulihan dan penggaungan kembali pesona kawasan pantai Senggigi yang meredup pasca gempa 2018 lalu.

Suherman berharap aksi bersih-bersih seperti ini dapat rutin dilakukan. Tak hanya untuk mempercantik kawasan wisata Senggigi, melainkan juga dengan harapan wisatawan yang datang akan semakin meningkat.

Dari target 4,5 juta wisatawan yang datang ke NTB di tahun 2020, Suherman berharap 30 persennya mengunjungi Senggigi.

“Awal tahun ini kunjungan wisata memang sedikit menurun, makanya diharapkan dengan aksi seperti ini bulan-bulan berikutnya akan meningkat,” harapnya.

Rangkaian kegiatan menyambut HUT Pol PP dan Linmas di Provinsi NTB, di antaranya kegiatan bersih-bersih, donor darah, bazar UMKM, gala dinner dan Rakornas SatPol PP, yang kesemua rangkaian kegiatan  tersebut dilaksanakan sejak tanggal 21 Februari hingga 3 Maret 2020).

AYA

Menteri Dalam Negeri akan hadir dalam puncak upacara Rakornas Satpol PP, yang akan bertindak selaku Inspektur upacara

MATARAM.lombokjournal.com – Provinsi Nusa Tengara Barat akan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Drs. H. L. Dirjahata dalam konferensi pers, di Mataram, Jumat (28/02/2020) mengatakan, terpilihnya NTB sebagai tuan rumah merupakan hasil keputusan pada Rakornas tahun 2019, di Pekanbaru.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB akan memanfaatkan perhelatan tingkat nasional ini untuk menunjukkan kepada dunia luar, bahwa NTB telah bangkit kembali pasca gempa tahun 2018 lalu.

Diungkapkan, tema Rakornas Pol PP tahun 2020 ini adalah “Peningkatan profesionalisme Pol PP dan Satlimas”.

Tema tersebut sejalan dengan tugas berat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB pada bulan September 2020  mendatang.

Sedangkan untuk puncak, acara akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020, bertempat di Eks Bandara Selaparang, Kota Mataram.

Diperkirakan jumlah peserta yang hadir sebanyak 3.000 peserta dari seluruh Indonesia.

“Untuk saat ini baru 1.936 orang sudah konfirmasi, target kita 3.000 peserta,” ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri akan hadir dalam puncak upacara Rakornas Satpol PP, yang akan bertindak selaku Inspektur upacara.

Selain itu, juga akan pemberian penghargaan Karya Bhakti kepada Gubernur yang salah satunya Gubernur NTB.

“Banyak kegiatan pra acara telah dilakukan, bersih Bandara Selaparang sebagai lokasi pelaksanaan, bersih Pantai dalam mendukung program zero waste di NTB,” ungkapnya.

Sebelum acara puncak, tanggal 1 Maret akan dilakukan Rakornas yang dihadiri Kasat Pol PP Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Sedangkan tanggal 2 Maret akan dilakukan bakti sosial donor darah yang akan bertempat di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.

AYA

Kepala Desa juga diminta fokus memikirkan sejumlah program yang dapat mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Para Kepala Desa di seluruh wilayah NTB diigata senantiasa memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk masyarakat.

Sebab, tugas Kepala Desa adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengingatkan itu saat menerima silaturahim sejumlah Kepala Desa dari Kabupaten Bima dan Dompu, di Pendopo Gubernur, Rabu (26/02/2020).

Saat menerima para kades itu, Gubernur Bang Zul didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Penduduk Catatan Sipil NTB, Dr. Azhari.

“Kepala desa adalah pelayan desa. Dia akan melayani dan memikirkan kemajuan desa,” kata Bang Zul.

Bang Zul mengingatkan para Kades untuk tidak memperkaya diri. Apalagi memperkaya diri tersebut dengan menggunakan dana desa yang seharusnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Kalau itu dilakukan, maka akan berkonsekuensi hukum dan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Kepala Desa juga diminta fokus memikirkan sejumlah program yang dapat mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi Presiden Jokowi memerintahkan seluruh Kepala Desa memanfaatkan dana desa tersebut untuk program pemberdayaan masyarakat melalui padat karya.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak mampu.

Penggunaan anggaran dana desa juga harus diarahkan untuk menggerakkan sektor sektor produktifitas di tingkat desa.

Mulai dari pengelolaan pasca panen, industri kecil budidaya perikanan, Desa Wisata dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa.

Gubernur Zul berharap, dana desa yang ada dapat dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Termasuk sejumlah program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, seperti industrialisasi, Zero Waste, Revitalisasi Posyandu dan program prioritas lainnya.

Selain silaturahim, para Kepala Desa itu mengajukan sejumlah program kepada Gubernur. Program yang mereka ajukan di antaranya terkait pertanian, peternakan dan infrastruktur.

Para Kepala Desa dari Kabupaten Dompu yang hadir saat itu, antara lai Kepala Desa Sawe, Daha, Rasa Bou, Cempi Jaya, Kiwu, Ta’a dan Doromelo.

Sedangkan dari Kabupaten Bima, di antaranya Kepala Desa Naru, Kowo, Nae, Woja, Sangga dan Mandala.

AYA/HmsNTB

“Jika sistem ini jalan, kami bisa memantau kinerja OPD dengan detil. Berbagai program strategis dan unggulan yang sudah berjalan akan terlihat progres dan capaiannya”

MATARAM.lombokjournal.com —  Untuk mematangkan serta menyamakan persepsi  kerangka acuan draft A3 Balanced Scorecard (BSC) dalam impelementasinya pada aplikasi e-Kinerja Pemerintah Provinsi NTB, maka digelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/02/2020).

Gubernr Zulkieflimansyah yang didampingi Sekretris daerah (Sekda) Drs Lau Gita Aryadi, MSc  menyampaikan itu dalam Rapim  yang dihadiri para Asisten, Kepala Biro dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB,

E-Kinerja berbasis Balanced Scorecard sendiri direncanakan sebagai instrumen, alat ukur serta metode untuk mengukur perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil kerja yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Membuka rapat, Gubernur berharap dengan draft A3 Balanced Scorecard ini nantinya, kinerja Perangkat Daerah dapat terlihat dengan mudah dan lebih objektif saat dievaluasi.

“Dengan draft ini, mengukur kinerja akan lebih efektif dan efisien. BSC ini adalah salah satu alat yang baik untuk mengukur kinerja,” tegas Gubernur.

Gubernur sangat  yakin, BSC ini adalah instrumen dan alat yang memudahkan dirinya melihat detil-detil pekerjaan para ASN di Pemprov NTB dalam rangka mempercepat program-program Strategis dan unggulan NTB.

“Jika sistem ini jalan, kami bisa memantau kinerja OPD dengan detil. Berbagai program strategis dan unggulan yang sudah berjalan akan terlihat progres dan capaiannya.” jelas Gubernur Zul

Bahkan bisa langsung mengetahui dimana lokasi pekerjaan, sehingga kegiatan yang tidak bermanfaat bisa dialihkan anggarannya kepada kegiatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program-program strategis yang dicanangkan NTB tahun 2019-2023 meliputi pariwisata andalan dan strategis,  Reformasi Birokrasi, industrialisasi, pengembangan daya saing SDM, NTB ramah investasi, NTB Bahagia, Pengembangan konektivitas dan aksebilitas Wilayah NTB dan NTB bersih dan berkelanjutan.

AYA/HmsNTB