Khusus dalam waktu ini, Sekda NTB meminta kepada pejabat-pejabat yang dilantik untuk bekerja maksimal menghadapi wabah COVID-19

MATARAM.lombokjournal.com —  Lima pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, yaitu drh. Aminurrahman, M.Si, Ahmad Nur Aulia, S.STP, Drs. Fathul Gani, M.Si, Ir. Lalu Hamdi, M.Si, H. Yusron Hadi, ST, MUM. Dilantik, Jumat (17/04/20).

Dalam pelantikan tersebut drh. Aminurrahman, M.Si, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dilantik menjadi Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTB.

Ahmad Nur Aulia, S.STP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTB dilantik menjadi Kepala Biro Umum Provinsi NTB.

Drs. Fathul Gani, M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum Setda NTB dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

Ir. Lalu Hamdi, M.Si, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB.

1. Yusron Hadi, ST, MUM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB dilantik menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Sis mengatakan, mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran pada lingkungan Sekretariat Daerah.

“Mutasi dan rotasi adalah sebuah kebutuhan organisasi, agak menjadi istimewa karena kita dalam suasana sedang berjuang mengatasi virus Corona, oleh sebab itu acara ini dilaksanakan secara terbatas,” kata Lalu Gita Aryadi.

Sekda NTB menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh pejabat yang telah dilantik untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional sesuai jabatan masing-masing.

Khusus dalam waktu ini, Sekda NTB meminta kepada pejabat-pejabat yang dilantik untuk bekerja maksimal menghadapi wabah COVID-19.

“Untuk Biro Perekonomian, dengan perjalanan dan pengalaman yang panjang, diharapkan dapat berkoordinasi secara intens dengan pejabat otoritas keuangan yang aja di daerah kita baik itu BI, OJK dan yang lainnya agar dapat membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 saat ini,” tuturnya.

Kepada Kepala Biro Umum, Sekda NTB berpesan, selain mengawal pimpinan, Biro Umum juga diminta untuk mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan saat ini dalam menghadapi musibah ini.

Untuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang baru dituntut untuk mencermati keadaan yang sedang berjibaku untuk menyukseskan Jaring Pengaman Sosial (JPS)

“Hendaknya unit produksi dapat dikonsolidasikan sehingga berbagai komoditi produk unggulan daerah bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa ketahanan pangan di daerah kita saat wabah ini dapat terjamin dengan sebaik-baiknya,” terang Gita.

Ia menekankan bahwah komoditi unggulan daerah menjadi atensi yang besar untuk dilaksanakan. Tak hanya itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pun diminta ikut aktif berkontribusi dalam penanganan COVID-19 dalam kapasitasnya.

Khusus untuk Kepala Biro Organisasi, Lalu Gita menyampaikan pesan khusus Gubernur dan Wakil Gubernur untuk terus menjalankan roadmap SAKIP menuju A dengan berkonsolidasi bersama OPD-OPD lainnya.

AYA/HmsNTB

Diharapkan ada sinergi yang positif dari setiap elemen pemerintah, di tengah wabah Covid-19, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Upaya untuk menjaga komunikasi langsung antara Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd dengan warga di NTB, maka program ‘Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi’ kembali menyapa warga.

Tidak seperti penyelenggaraan acara yang sama sebelumnya, kebijakan pembatasan sosial dan ‘pembatasan fisik diberlakukan.

Acara ‘Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi’ kali ini, Kamis (16/04/20),  dipilih jalur daring dengan memanfaatkan saluran streaming melalui media sosial facebook, YouTube, dan instagram Humas NTB dan Dinas Kominfotik NTB.

Selain itu disiarkan lebih dari 38 Jaringan radio se-NTB termasuk TVRI NTB.

Bang Zul sapaan akrab  Gubernur Zulkiefimansyah,  menyampaikan kepada seluruh warga NTB tentang berbagai aktivitas serta program Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di NTB.

“Di satu sisi kita meminimalisir penyebaran wabah ini, dengan social distancing, physical distancing, stay at home dan kebijakan lain, namun kita juga harus memikirkan dan mengantisipasi dampak sosial ekonomi pada masyarakat. Jangan sampai stay at home tapi masyarakat sengsara tidak memiliki pemasukan,” jelas Bang Zul.

Bang Zul berharap, berbagai kebijakan Pemerintah pusat dan Provinsi juga dapat didukung oleh seluruh Kabupaten/kota dan Desa di NTB.

Dijelaskan, Paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pusat belum mampu meng-cover seluruh warga terdampak di NTB.

Maka Pemerintah Provinsi meluncurkan program JPS Gemilang kepada 105.000 KK terdampak, namun masih ada 12.000 warga belum tercover .

“Kami berharap Pemerintah di tingkat kab/kota bisa membuat program untuk menyasar warga tersebut. Pemerintah Desa juga bisa menggunakan dana desa,” harap Bang Zul.

Diharapkan ada sinergi yang positif dari setiap elemen pemerintah, di tengah wabah Covid-19, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat.

Warga NTB yang sudah terakomodir dalam program JPS Pemerintah Pusat, tidak akan mendapatkan bantuan program JPS Gemilang, agar tidak terjadi duplikasi dan warga penerima manfaat lebih merata.

Bang Zul juga menjelaskan alasan JPS Gemilang menggunakan produk lokal dari IKM dan UMKM NTB.

“JPS Gemilang isinya adalah produk IKM dan UMKM kita di NTB. Harga minyak goreng UKM rumahan jelas lebih mahal karena diolah langsung dengan peralatan seadanya dan penuh ketelatenan, bersifat transfer knowledge dengan nilai intrinsik yang mahal,” terang Bang Zul.

Gubernur Zulkieflimansyah menjelaskan proses pembelajaan yang berlangsung dalam produk IKM dan UMKM.

“Di Lombok Timur/Sekotong misalnya, produsen kelapa memeras dengan sangat sederhana, menggunakan tangan menghasilkan minyak kelapa. Semua negara berkembang memang mengawalinya dengan produk yang lebih mahal kualitas rendah, karena proses yang dilalui, namun di sana ada pembelajaran dan itu yang perlu untuk dihargai,” jelas Bang Zul.

“Menurutnya, pembelajaran pasti mahal awalnya namun lama lama bisa diberikan mesin untuk memproduksi barang sendiri baik masker, minyak goreng dan lainnya sehingga bisa mampu menyuplai sampai dunia global,” harap Gubernur

Di akhir acara, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh Jajaran Bupati, Walikota dan Forkopimda di NTB.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan daerah Bupati, Walikota, Kapolres, Danrem, Kajati dan alhamdulilllah semuanya kompak. Kita mengharapkan NTB tetap waspada untuk mengatasi adanya virus corona namun tidak harus cemas berlebihan karena yang sakit bisa sembuh,” kata Bang Zul.

Bukan penyakit memalukan

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M. Ld berpesan kepada warga NTB untuk tidak mengucilkan warga yang positif Covid-19.

“Corona bukanlah penyakit yang memalukan dan harus dihindari dan jangan sampai masyarakat yang kena penyakit ini dikucilkan,” harap Ummi Rohmi sapaan akran Wakil Gubernur.

Ummi Rohmi berpesan, penyakit ini butuh kedisplinan dan kesadaran dari masing masing individu untuk mengikuti aturan-aturan.

“Ini dimaksudkan, agar tiap individu bisa melalui masa wabah corona ini dengan baik,” kata UMmmi Rohmi.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari warga melalui telepon, juga sesi menjawab pertanyaan dari warganet via Facebook.

AYA/HmsNTB

Kegiatan tersebut juga akan disiarkan TVRI NTB, juga  36 stasiun radio swasta se-NTB. Dan selama dua jam,  masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan atau aspirasi terkait dua tema yang dibahas

MATARAM.lombokjournal.com —  Agenda yang mempertemukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang dikenal dengan dengan rakyat NTB, yang dikenal dengan acara ‘Jangzulmi’, akan berlangsung  hari Kamis (16/04/20), pukul 09.00 hingga pukul 11.00 Wita.

Tapi karena di tengah situasi pandemi Covid-19, agenda Jangzulmi  akan digelar melalui jalur daring alias online. Kegiatan itu juga diikuti melalui saluran interaktif di RRI Mataram.

”Agenda Jangzulmi ini merupakan upaya untuk tetap menjaga komunikasi langsung antara rakyat dan pemimpinnya di NTB.” kata Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Selasa (14/04/20).

Najamuddin menegaskan, protokoler kegiatan akan disesuaikan dengan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan fisik.

Karenanya, dipilih jalur daring yang akan memanfaatkan saluran streaming melalui media sosial facebook dan instagram Humas NTB.

Selama streaming berlangsung, warga NTB bisa berinteraksi dengan cara bertanya atau memberi masukan langsung di kolom komentar.

Streaming ini juga nantinya akan dilakukan oleh sejumlah pengelola kanal media sosial terkemuka di NTB.

“Kita juga menggandeng para influencer di instagram dan facebook, yang memiliki ratusan ribu pengikut di NTB,” jelas Najamuddin.

Humas NTB akan menggelar kegiatan ini di studio RRI NTB, sehingga audiens nantinya juga bisa berinteraksi langsung melalui jalur telepon RRI NTB.

“Intinya, kita ingin memanfaatkan semua platform daring yang dimungkinkan agar Jangzulmi ini bisa diakses, atau diikuti sebanyak mungkin warga,” kata bang Najamuddin.

Berkat kerjasama dengan KPID NTB, kegiatan tersebut juga akan disiarkan TVRI NTB, juga  36 stasiun radio swasta se-NTB.

Selama dua jam acara itu, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan atau aspirasi terkait dua tema yang dibahas.

Kali ini, tema yang akan diusung adalah #ntblawancovid19 dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang NTB.

Tema ini diangkat karena saat ini Pemerintah Provinsi NTB akan mengucurkan bantuan untuk warga yang membutuhkan, selama ancaman wabah Covid-19 ini.  Bentuknya adalah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang NTB.

Najamuddin mengakui, berbagai program bantuan pemerintah akan sangat membutuhkan sosialisasi secara luas.

Agar  warga penerima manfaat akan lebih mudah mengetahui informasi seputar bantuan-bantuan dan program pemerintah yang bisa mereka peroleh selama wabah Covid-19 ini.

Warga juga dimungkinkan untuk berinteraksi langsung melalui siaran langsung facebook dan instagram serta melalui akun Humas NTB, Diskominfotik NTB, tidak ketinggalan Influencer Lombok Inside ikut live di Instagram.

Sebagai informasi bagi masyarakat, sejauh ini Pemerintah Provinsi NTB telah menginisiasi berbagai program untuk penanganan COVID-19 di NTB.

Misalnya membentuk Corona Crisis Center Provinsi NTB, mengupdate jumlah warga yang diduga terinfeksi melalui laman resmi Satgas Pemerintah Provinsi NTB Penanganan Covid-19, menyediakan layanan Hotcall penanganan penyebaran Pendemik Covid-19 di NTB yaitu, 081802118119.

Pemerintah Provinsi NTB menyediakan 4 Rumah Sakit Rujukan Utama bagi penanganan Covid-19, yaitu RSUD Provinsi, Rs Selong Lotim, Rs Manambai Sumbawa dan Rs Bima dan 17 Rumah Sakit Rujukan Kedua di seluruh kab/kota se-NTB.

Maklumat Isolasi Diri

Gubernur juga mengeluarkan Maklumat tentang isolasi diri untuk diterapkan di seluruh eleman lapisan masyarakat NTB, serta himbauan bagi seluruh pemilik toko dan Bank agar menyediakan tempat cuci tangan.

Serta mengeluarkan Instruksi untuk Membentuk Gugus Tugas Covid-19 di tingkat Kecamatan, Kelurahan hingga Tk. Dusun dan lingkungan dengan melibatkan peran serta penyuluh desa, penghulu desa, karang taruna, takmir masjid, dan PGRI.

Gubernur Zul juga melibatkan peran TNI dan Polri guna melancarkan peran gugus tugas di seluruh kab/kota di NTB.

TMenerbitkan Kartu Siap Isolasi Mandiri selama 14 hari bagi Warga NTB/Pendatang yang baru sampai pelabuhan/bandara sebagai basis data OTG, ODP dan PDP.

Untuk desiminasi informasi, Pemerintah daerah bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk senantiasa menyampaikan himbauan, pengumuman, dan instruksi agar bisa dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat NTB.

Gubernur Zul mengeluarkan Instruksi untuk seluruh kepala desa dan lurah untuk merevisi anggarannya dalam penanganan Covid-19. Terbaru, Pemerintah Provinsi NTB akan mengajukan kajian ke pusat untuk menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar

Sementara untuk Batuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemprov NTB telah mengalokasikan paket bantuan JPS Gemilang bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 105.000 KK se NTB, dalam bentuk paket Sembako Plus.

Terdiri dari beras, telor, minyak goreng, teh, minyak kayu putih, dll. Dimana satu paketnya senilai Rp 250.000,- per KK per bulan. Dan akan diberikan selama masa Darurat Covid-19 yakni dalam tempo tiga bulan.

Data 105.000 KK tersebut dibagi menjadi dua kriteria penerima bantuan. Sebanyak 73.000 KK berbasis data KK Desil 1 (Sangat Miskin), Desil 2 (Miskin) dan Desil 3 (Rentan Miskin/Hampir Miskin) yang belum tercover dalam program dari Kementrian Sosial RI, baik berupa bantuan PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako.

32.000 KK sisanya, akan diperuntukan sektor Non Formal yang terimbas oleh dampak wabah Covid-19. Antara lain, tukang ojek, korban PHK, PKL/Asongan, Buruh Migran, IKM, PDP dan ODP, dll. Yang kuotanya per kabupaten/kota akan didasarkan pada tingkat rasio kemiskinan masing-masing daerah.

AYA/HmsNTB

Covid-19 tak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun pada aspek sosial sehingga pemerintah daerah perlu serius dalam melakukan jaring pengaman sosial/social safety net agar tak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual dalam rangka Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah.

Rakor yang dipimpin Menkopolhukam, tampak hadir Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Sosial, Kepala BNPB selaku Kepala Gugus Tugas Pusat dan Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.

Bertempat di ruang kerjanya, Kamis (09/04/20), Gubernur Zul didampingi Sekretaris Daerah Provinsi, serta beberapa pejabat yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di NTB.

Mengawali rakor, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D yang juga menjadi moderator memaparkan  hal-hal yang harus dipersiapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net yang berpijak pada PP Nomor 21 Tahun 2020; Keppres Nomor 11 Tahun 2020; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ; Serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tanggal 29 Maret 2020.

“Penyediaan social safety net ini merupakan bagian dari percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau refocusing, dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, seluruh Pemda harus mempersiapkannya sebaik mungkin,” kata Mendagri.

Disadari, Covid-19 tak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun pada aspek sosial sehingga pemerintah daerah perlu serius dalam melakukan jaring pengaman sosial/social safety net agar tak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

“Anggaran bisa direalokasi untuk jaring pengaman sosial. Sebab banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu. Jika mereka tidak ditangani dan tidak dibantu baik oleh pemerintah maupun non pemerintah, maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi, dan krisis ekonomi ini bisa berubah menjadi krisis sosial. Ini tentu tak boleh terjadi, karena berdampak pada krisis keamanan, sehingga akan muncul gangguan keamanan,” ujarnya.

Setelahnya, para Menteri bergantian menyampaikan arahannya kepada seluruh peserta rakor. Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bulan mulai April hingga Juni 2020.

Itu merupakan upaya mengatasi dampak ekonomi masyarakat terutama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akibat wabah COVID-19. Penerima PKH itu naik dari yang awalnya 9,2 juta menjadi 10 Juta Keluarga per bulan mulai April-Juni.

Tak hanya itu, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako juga ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di wilayah Jabodetabek dan di luar Jabodetabek Sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 Bulan.

Tak sampai di situ saja, program jaring pengaman sosial juga diproyeksikan pada 24 juta pelanggan listrik 450 VA yang digratiskan selama 3 bulan dan 7 juta pelanggan 900 VA yang akan didiskon 50 Persen; Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta orang yang anggarannya dinaikkan menjadi Rp 20 triliun; Rp 25 triliun untuk Operasi Pasar dan Logistik; serta pengaturan kemudahan kredit.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar efektif, maka Pemda harus memperhatikan dan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, landasan hukum bagi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kedua, memastikan Pemda memberikan hibah/bansos (sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020). Hibah/Bansos dari Pemda menyasar masyarakat di luar penerima Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Ketiga, pola penyaluran bantuan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat.

Keempat, tersosialisasinya kanal pengaduan bagi masyarakat.

Kelima, pembinaan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian selama masa pandemi.

(HmsNTB)

“Saat ini DPRD tengah menyisir anggaran untuk penanganan wabah virus corona ini,” kata Isvie Rupaedah

MATARAM.lombokjournal.com  — Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah menyampaikan intisari dan himbauan kepada masyarakat NTB untuk bersatu melawan penyebaran virus Corona Covid-10 saat Rapat Paripurna DPRD NTB di ruang Sidang Utama Gedung Udayana, Jum’at (03/04/20).

Agenda Rapat Paripurna itu untuk mendengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2019.

Dokumen LKPJ diserahkan kepada DPRD secara simbolis melalui Pimpinan DPRD NTB.

“LKPJ Tahun 2019 kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019,” kata Bang Zul kerap Gubernur NTB dipanggil.

LKPJ Tahun 2019 ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTB.

Akselerasi penanganan wabah

Saat itu Gubernur Zul menyampaikan pada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, terkait upaya NTB untuk keluar dari wabah Covid -19, karena memukul perekonomian NTB yang tergantung pada sektor pariwisata.

“Namun dalam kesempatan ini, dan sesuai kondisi saat ini, kami harapkan adanya akselerasi percepatan penanganan wabah, salah satunya dengan memanfaatkan aspirasi DPRD NTB,” kata Gubernur Zul.

Ketua DPRD NTB Hj. Isvie Rupaedah juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merasionalisasi anggaran khusus untuk penanganan wabah Covid-19.

“Saat ini DPRD tengah menyisir anggaran untuk penanganan wabah virus corona ini,” singkatnya.

Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Hj Baiq Isvie Rupaedah-Ketua DPRD NTB didampingi H Muzihir selaku Wakil Ketua II DPRD setempat.

Tampak hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, HL Gita Aryadi.

Sesuai Standar Operasional Prosedur

Sekedar informasi, rapat paripurna yang terlaksana pada hari ini tengah sesuai dengan Standar Operasion Prosedur (SOP) Pencagahan Covid-19. Selain peserta terbatas, segala sesuatunya juga telah diterapkan sesuai dengan SOP Covid-19.

Kepala Sub Bagian Humas Protokol dan Perjalanan Sekretariat DPRD NTB, Lalu Juan Hilary, pelaksanaan rpat sesuai SOP  itu berkat koordinasi degan Polda NTB.

“Pelaksanannya sudah sesuai dengan SOP Covid-19. Ini juga berkat koordinasi antara pihak Polda NTB (Kapolda NTB diwakili Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto) bersama Sekretariat DPRD NTB,” ujarnya.

Dua jam sebelumnya (paripurna dilangsungkan) pihak Polda NTB sudah melakukan pengecekkan segala sesuatunya.

Juan menerangkan, jumlah peserta sangat dibatasi. Sebelumnya pihak Polda juga telah meninjau ruangan yang ada. Selain itu, jarak duduk tiap anggota juga diatur sedemikian rupa yaitu memberikan jarak.

“Selain dibatasi (jumlah peserta rapat, anggota juga diberikan jarak). Kemudian, disediakan juga hand sanitizer, masker, alat pengukur suhu tubuh. Termasuk melakukan penyemprotan disinfektan sebelum rapat dimulai,” jelas  Juan Hilary.

AYA/HmsNTB

Dengan potensi dari umat Islam yang luar biasa, maka BAZNAS mampu menjadi garda terdepan untuk penanganu virus corona dan kemiskinan di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc mengambil sumpah dan melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB,  masa bakti 2020-2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jum’at 27 Maret 2020.

Lima pimpinan yang dilantik tersebut antara lain, Drs. TGH. Munajib Kholid, Dr. TGH. Muhammad Said, Abdul Hakim, H. L. Pattimura Farhan, Drs. H. Maad Umar.

Dalam  sambutannya, Gubernur Zul mengatakan, saat ini NTB dalam situasi yang tidak biasa karena pandemi dari virus corona belum berakhir.

Karena itu tugas BAZNAS  berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena akan menjadi salah satu garda terdepan dalam berinteraksi dengan masyarakat di NTB terkait upaya pencegahan virus corona.

Gubernur Zul berharap, dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, para pengurus mampu membesarkan BAZNAS NTB.

Sehingga ke depan tidak hanya mengumpulkan zakat dan sedekah tapi mampu mengembangkan BAZNAS yang sifatnya produktif.

“BAZNAS kita salah satu yang terbaik di Indonesia, kesinambungan pekerjaannya harus terus ada. Sehingga ini akan menjadi estafet yang bagus di masa yang akan datang,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Zul mengucapkan selamat kepada lima orang pimpinan yang telah dilantik.

Gubernur yakin, BAZNAS mampu bekerja dengan maksimal. Terlebih dengan potensi dari umat Islam yang luar biasa, maka BAZNAS mampu menjadi garda terdepan untuk penanganu virus corona dan kemiskinan di NTB.

“Selamat kepada yang telah dilantik, pekerjaan ini sangat berat dan betul-betul dipertanggung jawabkan bukan hanya di masyarakat tetapi juga dihadapan Allah SWT. Mari bersinergi,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

Musrenbang perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, dan penyandang disabilitas merupakan salah satu langkah strategis dan penting, pihaknya tidak ingin musrenbang hanya menjadi agenda  formalitas semata

PEMENANG.lombokjournal.com – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan, Anak, Pelajar, Pemuda, Mahasiswa, Lansia dan Pemyandang Disabilitas (Musrenbang PAPPMLD), Kamis (12/03/2020).

Kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu mengusung tema “Tidak Seorangpun Ditinggalkan Dalam Pembangunan” .

Bupati Najmul dalam sambutannya mengapresiasi seluruh OPD yang bahu membahu dalam satu ritme pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.

Khususnya bersama simpul-simpul seperti PKK, GOW, Dharma Wanita Persatuan serta seluruh NGO yang telah berpartisipasi mendukung dinamika dan biduk pembangunan di daerah Tioq Tata Tunaq.

Menurut bupati,  peristiwa-peristiwa yang terjadi di Lombok Utara seluruhnya menjadi bahan evaluasi bagi semua pemangku daerah. Sebagai ruang melihat kembali Lombok Utara secara holistik dengan daya dukung data statistik dan data-data internal.

Semua data itu menunjukkan ikhtiar pemerintah dan seluruh stakeholder yang seirama dalam membangun Lombok Utara dengan prinsip “read on the break”, sesuai dengan pagu dana yang dianggarkan.

Menurut bupati, Lombok Utara adalah daerah yang unik lantaran angka kemiskinannya tinggi tetapi angka penganggurannya rendah.

Dari sisi keamanan misalnya, logikanya jika angka kemiskinan tinggi tentu angka kriminalnya tinggi.

Kondisi justru bertolak belakang, karena masyarakat masih menjaga harkat dan martabat dengan baik.  Masyarakat Lombok Utara tetap teguh menjaga harga dirinya.

“Mereka juga sangat akomodatif diajak guyub bersama melakukan proses akselarasi pembangunan daerah,” kata Bupati Najmul.

Menurut bupati penerima penghargaan inovasi terbaik dalam mitigasi bencana ini, musrenbang perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, dan penyandang disabilitas merupakan salah satu langkah strategis dan penting, pihaknya tidak ingin musrenbang hanya menjadi agenda  formalitas semata.

Namun yang paling penting tentu harus ada prioritas program atau kegiatan pembangunan daerah yang diutamakan untuk direalisasikan pada setiap tahun anggaran.

“Bagaimana kita melibatkan seluruh unsur dalam proses menginisiasi pembangunan ini. Semua bisa berperan dan bisa berpartisipasi, sehingga dalam kontek Musrenbang ini jika kita mengajak lebih banyak orang untuk berpikir maka hasilnya pun akan lebih baik,” tegas bupati.

Menurutnya, perempuan merupakan simpul yang wajib kita ajak komunikasi. Karena aspek-aspek yang berdampak dari proses pembangunan lebih banyak dipikirkan oeh perempuan.

“Itulah alasan logisnya perempuan juga harus diperhatikan dalam konteks pembangunan,” ketanya.

Percepatan IPM

Ketua Pelaksana Musrenbang PAPPMLD, Yuni Kurniati, S.Pt dalam laporannya menyampaikan, di tengah perjalanan usia KLU yang baru 11 tahun masih dihadapkan pada masalah yang cukup krusial, walaupun masalah itu berbasis data BPS.

Misalnya percepatan IPM dan kemiskinan KLU paling bagus di NTB. Selama kurun waktu 2010 sampai 2018, IPM meningkat paling cepat dan kemiskinan pun menurun paling cepat.

Menurut Sekban Bappeda ini, dari isu-isu itu masalah yang paling penting terkait dengan indeks pembangunan gender (IPG) berhasil ditingkatkan serta dikurangi tingkat kesenjangannya.

Rerata IPG NTB berada pada angka 90. KLU juga harus lebih keras berjuang memberi pelayanan kepada publik, paling tidak perempuan setara dengan laki-laki dalam konteks IPG dan IPM.

Menurutnya, perempuan Lombok Utara masih tertinggal dalam pendidikan dan ekonomi, tetapi pada bidang kesehatan umur perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Sementara itu, usia harapan hidup perempuan sebesar 68 tahun serta laki-laki 64 tahun.

“Beberapa tahun terakhir kami membuat program khusus untuk perempuan melaui pendidikan kesetaraan dan juga program-program pemberdayaan ekonomi perempuan spesial program,” urainya.

Yuni kemuduan mencontohkan budidaya udang vaname yang dikelola oleh 400 perempuan istri nelayan miskin di wilayah pesisir, budidaya trigona dalam kelompok WUB dan kegiatan bernilai ekonomis lainnya.

“Kita berhasil menurunkan stunting secara signifikan dari 44,22 persen menjadi 33 persen di tahun 2018,” kata Yuni mengakhiri laporannya..

Musrenbang dihelat di hotel Amarsvati itu dihadiri oleh unsur-unsur Forkopimda, Kepala OPD, Ketua TP PKK, Ketua GOW, Ketua DWP, NGO, serta undangan lainnya.

api/humaspro

Kabupaten Lombok Timur (Lotim)  menempati indek kerawanan nomor satu secara nasional namun hal tersebut tidak sampai terjadi

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI susun  Indek Kerawanan Pemilu (IKP)  dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 ini.

Dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tersebut satu dari tujuh kabupaten/ Kota yang akan melaksanakan pilkada di Provinsi NTB diketahui memiliki nilai indek kerawanan cukup tinggi secarah nasional.

Ketua Bawaslu NTB,M.Khualid,mengatakan bahwa pada  indek kerawanan pemilu yang disusun oleh Bawaslu RI pada pilkada 2020 kabupaten Lombok Tengah (Loteng)  memiliki indek kerawaan yang tinggi.

“Berdasarkan indek kerawanan pemilu yang disusun oleh Bawaslu RI,Kabupaten Lombok Tengah menempati nomor empat secara nasional,”ucapnya dalam acara sosialisasi bersama unsur masyarakat dalam rangka pelantikan pemgurus DPW dan DPC Media Online Indonesia (MOI) Se -NTB, Jum’at (13/03/2020) pagi.

Menurutnya bahwa IKP disusun sebagai langkah untuk melakukan antisipasi dengan baik sehingga apa yang diprediksikan dalam indek tersebut tidak  sampai terjadi.

“Dari IKP itu sebetulkannya bisa melakukan pencegahan dini, ini sebetulnya dalam penyusunan IKP ini agar kita lebih siap,”terangnya.

Bahkan pada kesempatan tersebut, Khuailid juga menyampaikan  kalau melihat dari pilkada sebelumnya Kabupaten  Bima  tempati urutan kedua IKP nya, namun sejarah pilkada  tahun 2015 ternyata apa yang diprediksikan tidak terjadi atau  tanpa chaos.

Hal serupa juga pada Pemilu 2019, dimana Kabupaten Lombok Timur (Lotim)  menempati indek kerawanan nomor satu secara nasional namun hal tersebut tidak sampai terjadi.

“Tapi alhamdulilah kemaren Lotim  dalam proses pemilu kita bisa melakukan antisifasi dengan baik sehingga apa yang diprediksikan dalam indek tersebut tidak terjadi,”pungkasnya.

Dalam sosialisasi hadir juga sebagai pembicara dari Wakil Ketua DPP MOI,Ihsan Kholid dan Kasubdit I Ditreskrimum Polda NTB.

AYA

“Kontribusi wartawan dalam menyampaikan informasi pembangunan dan event-event di NTB sangat diharapkan untuk mewujudkan mimpi itu”

LOTENG.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah minta kepada wartawan sebagai untuk membantu pemerintah mengakselerasi program pembangunan.

Sehingga visi-misi NTB gemilang menjadi keniscayaan yang kemudian dihidangkan dengan informasi yang menyejukkan di masa mendatang.

Peran wartawan untuk mengakselerasi pembangunan daerah merupakan faktor penting untuk mewujudkan visi-misi NTB Gemilang.

“Saya bersyukur dapat bertemu langsung dengan teman-teman wartawan. Karena kemitraan yang baik dapat menciptakan narasi yang indah untuk kemajuan NTB ke depan,” kata gubernur saat  bersilahturahmi dan diskusi dengan wartawan Lombok Tengah, di Pawon Sasak Praya, Sabtu (07/03/20).

Salah satu program pembangunan yang sedang giat digencarkan oleh pemerintah adalah pembangunan  Event MotoGP yang diharapkan mampu memberikan impact yang besar bagi daerah dan masyarakat NTB.

Event yang sudah didepan mata tersebut harus disambut dengan rasa bangga untuk mensukseskannya.

Gubernur NTB yang akrab disapa Dr. Zul berharap peran serta wartawan menjadi garda terdepan untuk menyiarkan informasi yang menyejukkan bagi masyarakat.

“Kontribusi wartawan dalam menyampaikan informasi pembangunan dan event-event di NTB sangat diharapkan untuk mewujudkan mimpi itu,” harap Dr. Zul dihadapan puluhan media yang hadir.

Bang Zul mengatakan, pemerintah NTB sudah melakukan koordinasi  dengan pemerintah pusat untuk mempercepat progres pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika.

Percepatan yang dimaksud, baik yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa setempat, penguatan para pelaku UMKM serta fasilitas pendukung lainnya seperti mendorong masyarakat agar menyulap rumah-rumah mereka menjadi Homestay sebagai langkah menyambut event itu.

Tidak hanya itu, yang paling strategis untuk menyambut event internasional itu, pemerintah juga telah mengusulkan agar dibangun rumah susun di desa-desa sekitar Mandalika dan alhamdulillah disetujui oleh Kementerian Bappenas.

Artinya, rumah rusun tersebut dapat dikelolah menjadi Homestay oleh pemerintah desa melalui BUMDesnya dan secara emosiaonal masyarakat bisa terlibat langsung.

“Kita harus berpacu dengan waktu jangan hanya menuntut kegelapan tanpa berusaha menyalahkan cahaya. Karena itu, wartawa harus mulai memikirkan bagaimana menggaungkan event MotoGP yang komprehensif bagi kesejahteraan masyarakat kita,” tutur orang nomor satu di NTB itu.

Tugas pemerintah dan masyarakat adalah menciptakan suasana yang kondusif, aman dan menyenangkan bagi tamu-tamu berkunjung di NTB agar mereka memiliki kerinduan yang menyisahkan kesan manis untuk terus mengunjungi daerah tercinta ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Forum Wartawan Lombok Tengah, Lalu. Amrillah menyambut baik semua pembangunan di NTB.

Tanggung jawab wartawan untuk mempublikasikan semua progres pembangunan merupakan suatu keharusan yang diutamakan.

Mengingat Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten yang memiliki aktivitas pembangunan  dan event-event terbanyak yang dilakukan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Kami sangat mendukung setiap  pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, informasi yang baik maupun sebaliknya memilik impact bagi kami juga,” ungkapnya.

Ia mengatakan, atas nama forum wartawa Lombok Tengah menyampaikan permohonan maaf jika selama ini terdapat informasi yang kurang baik yang diasumsikan oleh masyarakat yang menghambat proses pembangunan di Provinsi NTB.

“Kami juga berharap bahwa daerah kita dikenal baik oleh masyarakat luas,” katanya.

AYA/HmsNTB

Gubernur Zul sempat menyebut Menteri Bappenas yang lahir di Mataram, maka wajar jika perhatian  pada NTB begitu besar

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengusulkan 6 proyek prioritas atau major project.

Usulan itu dipaparkan pada acara Rapat Koordinasi Penyusunan RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) 2021, di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (04/03/2020).

Keenam usulan ini, diharapkan bisa diakomodir oleh pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Enam usulan Gubernur Zul yang diprioritaskan antara lain, Destinasi Pariwisata Prioritas Mandalika dan MotoGP 2021, pemulihan pasca bencana NTB, industrialisasi di NTB, pembangunan jalan daerah potensial terisolir di Pulau Sumbawa, Zero Waste, serta Project Strategis Provinsi NTB dengan Pengembangan Global Hub Bandar Kayangan sebagai poros maritim dunia.

Pada usulan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas, Gubernur Zul mengembangkan kawasan Pariwisata dengan menciptakan Bali Baru melalui Pembangunan KEK Mandalika, Geopark Rinjani, Geopark Tambora, SAMOTA, SAKOSA (Sangiang, Komodo, Sape).

Sedangkan pada konsep Industrialisasi yakni melalui Pengembangan Kawasan Industri Smelter dan industri turunan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian maupun Peternakan membentuk “Singapura Baru”.

Selain pariwisata, Pemerintah Provinsi juga mengusulkan berbagai aksebilitas di Nusa Tenggara Barat, mulai dari Pembangunan Jembatan Samota, Pembangunan Pelabuhan Kilo, jembatan Lewemori, juga pengembangan Bandara dan pembangunan jalan akses bandara M. Salahuddin Bima.

“Insya Allah NTB cukup mendapat perhatian dan bantuan untuk pengembangan Pariwisata, Industrialisasi dan Zero Waste,” ucap Gubernur Zul.

Gubernur Zul sempat menyebut Menteri Bappenas yang lahir di Mataram, maka wajar jika perhatian  pada NTB begitu besar.

“Terima kasih Pak Menteri,” tutup Gubernur Zul.

AYA/HmsNTB