TNI/Polri dan Sat Pol PP melakukan pengawasan dan memberikan sanksi menutup fasilitas umum jika pemilik tidak melakukan beberapa ketentuan di atas tersebut

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah hari Sabtu (09/05/20)  mengeluarkan Instruksi Gubernur NTB tentang Kewajiban Penggunaan Masker untuk Mencegah Penularan Covid-19.

Dalam Instruksi Gubernur Nomor 180/181/Kum tahun 2020 tersebut diterangkan, dalam rangka mencegah penularan Covid-19 yang terus meningkat di NTB, diperlukan langkah-langkah bersama dari setiap warga masyarakat.

Instruksi Gubernur kepada kepada seluruh Bupati dan Walikota di NTB tersebut dihajatkan agar para Kepala Daerah senantiasa terus mengingatkan warganya untuk tetap menggunakan masker jika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah.

Selain itu ada beberapa poin penting yang turut menjadi perhatian demi mencegah semakin menyebarnya Covid-19, di antaranya kewajiban pengelola fasilitas umum, pramuniaga, dan pedagang untuk menyediakan tempat cuci tangan dan atau hand sanitizer bagi konsumen.

Pengelola fasilitas umum, pramuniaga, dan pedagang agar tidak melayani pembeli/penumpang yang tidak menggunakan masker.

Poin penting lainnya dari Instruksi Gubernur ini yaitu TNI/Polri dan Sat Pol PP melakukan pengawasan dan memberikan sanksi menutup fasilitas umum jika pemilik tidak melakukan beberapa ketentuan di atas tersebut.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Minggu (10/05/20) menyampaikan,  pemerintah tetap menganjurkan masyarakat agar memprioritaskan berada di rumah.

“Pemerintah tetap menganjurkan masyarakat berada di rumah, sering mencuci tangan dan menjaga etika ketika batuk dan bersin. Namun jika terpaksa harus keluar rumah diwajibkan menggunakan masker, minimal masker kain dua lapis, sesuai Instruksi Gubernur terbaru tentang Penggunaan Masker” jelasnya.

BACA JUGA; Wakil Rakyat Nilai Tepat Langkah Pemprov NTB Wajibkan Penggunaan Masker

Merujuk pada Instruksi Gubernur tersebut, pemerintah bersama TNI dan Polri akan melakukan pengawasan dan tindakan jika ada warga yang tidak menaati.

Tidak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan akan menutup tempat usaha yang nekat melayani warga tanpa masker.

“Instruksi Gubernur ini akan kita kawal di lapangan disertai tindakan dan sanksi tegas oleh aparat pemerintah” tegas Najam.

Pemerintah Provinsi berharap seluruh kabupaten /kota bisa memaknai ini sebagai ikhtiar bersama, ungkapnya.

AYA/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Salah satu topik yang banyak diperbincangkan warganet, baik twitter, Facebook maupun instagram, pada periode 25 April  s.d 01 Mei 2020 adalah arahan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah tentang kebijakan makro untuk penanganan Covid-19 di NTB.

Gubernur Zul menyampaikan kebijakan makro itu dalam acara Musrenbang RKPD yang dilakukan secara daring melalui telekonferensi dengan melibatkan beberapa menteri, seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.

Warganet rata-rata menyampaikan tanggapan positif serta menyambut baik kebijakan yang dilakukan orang nomor satu di NTB itu, dengan harapan penanganan Covid-19 bisa dilakuan secara cepat.

Tanggapan warganet ini tertuang dalam laporan Analitik Media Sosial dan Online Provinsi NTB, periode 25 April s.d 01 Mei 2020 yang disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin, S.Sos., MM.

Bang Najam, sapaan akrab Karo Humas dan Protokol itu menyampaikan, media sosial twitter juga diramaikan dengan perbincangan tentang penambahan kasus baru Covid-19 di NTB khusunya di Pulau Lombok, yang sampai dengan 1 Mei 2020 berjumlah sebanyak 602 komentar.

Sampai laporan tersebut ditulis atau sampai tanggal 1 Mei 2020, jumlah kasus postif Covid-19 di NTB sebanyak 233 kasus dengan kasus terbanyak terjadi pada kluster Gowa.

Topik berikutnya peningkatan kasus baru Covid-19 di NTB yang berasal dari kluster Gowa, yaitu 410 komentar.

Topik ini berkaitan dengan erat dengan topik pertama dimana penambahan jumlah kasus baru Covid-19 di NTB sebagian besar berasal dari kluster Gowa, dan hal ini sudah disadari (timbulnya Awareness) warganet NTB dengan topik ini sebagai trending ke-2 yang paling banyak diperbincangkan.

“Di Facebook pada periode 25 April 2020 sampai dengan 1 Mei 2020, warganet juga banyak membahas Kunjungan Gubernur NTB ke Balai Benih Ikan Batu Kumbung Lingsar, Kecamatan Lombok Barat pada tanggal 28 April 2020 (801),” Kata Bang Najam.

Kunjungan ini lanjutnya mendapatkan perhatian dari warganet seperti postingan akun Sukron Al Ayubi: “Mantap pak gub ditengah wabah corona masih sempet melihat budidaya ikan…salutttt”.

Trending berikutnya, kata kandidat doktor itu, adalah kerisauan Kepala Dinas Kesehatan yang melihat 70 persen pengguna jalan di sore hari khususnya tidak menggunakan masker, sebanyak 609 komentar. Tidak hanya pengendara motor, namun para pedangang takjil juga demikian hampir 80% pedagang tidak menggunakan masker.

Beberapa warganet berekasi dan memberi beberapa saran seperti akun Loq Adam Adam “Ijin pak Gubernur bila perlu pada sore hari Gugus tugas COVID19 pakai pengeras suara utk menghimbau warga kota Mataram yg kumpul2.. trims”.

Topik berikutnya adalah terkait informasi 8 (delapan) pasien positif Covid-19 dinyatakan sembuh dan dapat pulang ke rumah masing-masing, yaitu 502 komentar.

Hal ini mendapatkan perhatian dari masyarakat seperti akun Zainal Abidin “Alhamdulilah berkat di bulan yang penuh ampunan ini amin”.

Selanjutnya terkait testimoni pasien positif Covid-19 dari klaster Gowa yang menyatakan bahwa pelayanan yang diterima sepanjang perawatan sangat hangat dan baik, yaitu 449 komentar.

Untuk itu dia mengimbau agar masyarakat segera melapor jika memiliki gejala ataupun pernah kontak dengan penderita.

Topik selanjutnya adalah Kondisi terkini penyebaran Covid-19 di NTB dimana hingga Jumat, 1 Mei 2020 sudah terdapat 233 kasus positif COVID-19 di NTB, yaitu 442 komentar.

Di media sosial instagram, warganet juga diramaikan dengan topik arahan Presiden RI Joko Widodo terkait hasil penelitian dari Amerika Serikat yang menyatakan, penyebaran Covid-19 terganggu dalam cuaca panas, yang artinya virus ini akan melemah jika cuaca suatu daerah panas, yaitu 13.255 komentar.

AYA/HmsNTB

Provinsi NTB mengambil keberanian luar biasa dibandingkan daerah lain. Keberanian untuk menjalankan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan mengaksentuasikan pada produk lokal. Karenanya, data-data yang digunakan haruslah valid

MATARAM.lombokjournal.com – GuberNur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melantik 105 pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, berlangsung di Ruang Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur, Senin (04/05/20)

Sebanyak 105 pejabat tersebut terdiri dari 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 44 Pejabat Administrator dan 47 Pejabat Pengawas.

Hadir dalam pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dan Asisten Administrasi Umum.

Gubernur menjelaskan, wabah virus corona tidak sesederhana yang dibayangkan. Karenanya, sangat dikhawatirkan bila cara penanganan pandemik ini masih sama, maka dampaknya akan melampaui perkiraan.

“Saya dapat berita ada anak 1 tahun hari ini, terpaksa harus ditemani relawan karena Ibu, bapak dan kakaknya positif semua, saya kira dinas kita harus betul-betul proaktif karena akan lebih banyak lagi yang seperti itu,” tegasnya.

Dalam penanganan pandemik ini, lanjut Gubernur Bang Zul, Provinsi NTB mengambil keberanian luar biasa dibandingkan daerah lain.

Keberanian untuk menjalankan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan mengaksentuasikan pada produk lokal. Karenanya, data-data yang digunakan haruslah valid.

“Kami minta Dinas Sosial, betul-betul punya pembagian atau punya data yang valid sehingga betul-betul yang berhak menerimanya itu, membantu juga dalam mengatasi dampak ekonomi dan sosial turun naik,” pintanya.

Dalam penanganan pamdemik seperti saat ini, Gubernur Zul meminta agar program unggulan di bidang investasi, industrialisasi, zero waste, dan yang lainnya harus terekam dengan terukur dalam perencanaan pembangunan.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran tim yang baru ini, betul-betul bergerak semua sehingga benar-benar kita bisa menyelesaikan tanpa harus luka yang begitu dalam dari ekonomi kita,” harapnya.

Gubernur Zul berharap, agar masyarakat dengan berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Kota, kedisiplinan di Nusa Tenggara Barat dapat lebih baik lagi.

“Hanya dengan waktu, hanya dengan tertib, hanya dengan disiplin mudah-mudahan kita bisa cepat keluar dari virus corona ini,” tutupnya.

Gals/HmsNTB

Nyoman Gede Wirya mengatakan, pihaknya turut berpartisipasi dalam mencegah penularan virus ini

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah menerima kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB),  Nyoman Gede Wirya, SH, MH di Pendopo Gubernur,Senin (04/05/20)

Nyoman Gede Wirya mengatakan, kunjungannya dalam rangka silaturahim guna memperkuat hubungan dan koordinasi antar lembaga.

Nyoman Gede Wirya merupakan Ketua Pengadilan Tinggi NTB yang baru dilantik  tanggal 22 April lalu. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua, Nyoman dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Tinggi NTB.

Gubernur menyambut baik kunjungan tersebut untuk melanjutkan kerjasama yang telah terjalin bagus.

Penanganan pandemi Covid-19 juga dibahas dalam kesempatan tersebut dengan tujuan setiap pihak berperan dalam memutus mata rantai Covid ini.

“Kita tidak tahu kapan Covid-19 selesai. Jika ini agak panjang kita perlu antisipasi bersama.  Klasster Bogor sudah selesai kita identifikasi, tinggal klaster yang lain. Yang jadi masalah secara klinis, mereka yang terinfeksi Covid-19 sangat sehat,” ujar Gubernur Zul.

Sementara itu Ketua Pengadilan Tinggi NTB Nyoman Gede Wirya mengatakan, pihaknya turut berpartisipasi dalam mencegah penularan virus ini.

“Kami juga  tetap gunakan video conference dalam penanganan kasus – kasus. Saat ini, kasus narkoba sedang banyak, kami siap berkoordinasi untuk menyelesaikan kasus – kasus di NTB,” kata Nyoman.

AYA/HmsNTB

Diharapkan masyarakat dapat memahami kondisi yang sedang dialami oleh dunia saat ini, dengan cara tetap mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama

MATARAM.lmbokjurnal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan, pemerintah sangat serius dan berhati-hati melakukan tindakan dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini.

“Jumah di NTB ini meningkat hingga 230, 80 hingga 90 persen berasal dari klaster Gowa, kita memang sudah mampu mengindentifikasi klaster mana yang berkontribusi paling besar dalam penyebaran ini,” ungkap Gubernur Zul saat berbicara di salah satu stasiun televisi, Jumat (01/05/20).

Ini berarti, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah berhasil mengidentifikasi penyebaran wabah COVID-19.

Hal ini menjadi kabar baik untuk masyarakat, agar sementara tidak melakukan kontak langsung dengan orang-orang yang berpotensi menjadi carrier penyebaran COVID-19 ini.

Masyarakat NTB yang berangkat ke Gowa lebih dari 1.200 orang. Pemerintah melakukan penanganan dengan pendekatan untuk memberikan pemahaman terkait COVID-19 ini kepada masyarakat yang sudah melakukan perjalanan ke Gowa.

“Kami betul-betul hati-hati melakukan pengawasan dan tes terhadap teman-teman yang masuk dalam klaster Gowa, ini tidak gampang karena memang secara fisik mereka sehat-sehat,” tuturnya.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur Zul menyampaikan, sosialisasi perlu dilakukan lebih masif lagi agar masyarakat mengerti dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melawan COVID-19 ini.

“Memang sosialisasi terus intensif dilakukan, dan mudah-mudahan dengan tidak mengenal lelah dan dengan cara yang persuasif masyarakat mulai mengerti apa lagi di bulan puasa ini kita imbau untuk menutup masjid, tidak salat tarawih, tidak solat berjamaah kadang-kadang jadi ribut juga,” jelas Bang Zul.

Terkait masih adanya masyarakat yang melaksanakan ibadah secara berjemaah, Bang Zul menyampaikan,  tim Gugus COVID-19 tetap melakukan tindakan pendekatan.

Salah satunya bertemu dengan tokoh agama agar menemukan jalan terbaik untuk masalah ini.

Diharapkan masyarakat dapat memahami kondisi yang sedang dialami oleh dunia saat ini, dengan cara tetap mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama.

AYA/HmsNTB

Kata Gubernur Zul, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dalam menjalankan program sangat membutuhkan pembinaan yang terus menerus yang dilakukan oleh KPK

MATARAM.lombokjournal.com —  Capaian kinerja program pencegahan korupsi di Provinsi Nusa Tenggra Barat  masih berada di atas rata-rata nasional, dengan angka mencapai 77 persen.

Jika dilihat dari urutan nasional maka Provinsi NTB berada pada posisi ke-12 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Akumulasi capaian Program pencegahan korupsi menurutnya, dilakukan meliputi 8 area intervensi hingga 09 Januari 2020 lalu.

Koordinator Wilayah Korsupgah KPK RI, Adlinsyah M. Nasution mengungkapkan itu saat rapat Sosialisasi Program Korsupgah tahun 2020, bersama Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dengan bupati walikota se-NTB melalu Video Conference, Kamis (30/04/20)

Adiansyah merincikan 8 area intervensi sebagai berikut;

Pertama, perencanaan dan penganggaraan APBD 84 persen. Kedua, pengadaan barang dan jasa 69 persen. Ketiga, pelayanan terpadu satu pintu 78 persen. Keempat, kapabilitas apip 61 persen.

Selanjutnya, Kelima, manajemen ASN 72 persen. Keenam, optimalisasi pendapatan daerah 93 persen. Ketujuh, manajemen aset daerah 90 persen, dan terakhir tata kelolah dana desa 71 persen.

“Alhamdulillah NTB masih berada di rata-rata nasional dengan nilai mencapai 77 persen,” jelasnya.

Dijelaskan Ardlinsyah, sementara upaya pencegahan korupsi di NTB akan lebih difokuskan pada tiga program utama yaitu pertama, perbaikan tata kelolah pemerintah. Kedua, penyelematan keuangan dan aset daerah. Ketiga, program Tematik.

“Untuk program Tematik, kita akan lebih fokus melakukan monitoring pada penanganan Covid-19 terutama untuk realokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa serta pendataan dan penyluran bantuan,” ungkapnya .

Fokus ini, lanjutnya, diperkuat dengan surat edaran KPK Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 2 April tentang pengguanaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepat penanganan Covid-19.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah melihat upaya yang dilakukan oleh KPK sudah begitu luar biasa.

Karena tindakan lebih mengedepankan pada tindak pencegahan korupsi. Oleh karena itu, menurut Dr. Zul sapaan akrabnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-NTB dalam menjalankan program sangat membutuhkan pembinaan yang terus menerus yang dilakukan oleh KPK.

“Sehingga NTB ini bisa terbebas dari tindakan-tindakan korupsi. Dan mudah-mudahan NTB menjadi daerah yang lebih baik ke depannya,” harap Dr. Zul.

@kominfo

Presiden ingin percepatan tes dan pelacakan kasus virus Corona, dan ingin Indonesia segera normal kembali

MATARAM.lombokjotaram — Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diterapkan di beberapa daerah episentrum bisa lebih disiplin lagi dalam pelaksanaannya.

“Apabila PSBB ini kita disiplin dan kita memiliki ketegasan, serta masyarakat tidak mudik maka total kasus bisa ditekan,” ujar Presiden Jokowi.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerima arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terkait penanganan virus corona (COVID-19) khususnya evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui telekonferensi di ruang kerjanya, Senin (27/04/20).

Kegiatan ini juga diikuti oleh 12 Gubernur lainnya dan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Presiden Jokowi juga meminta para Gubernur terus mengajak masyarakat mengikuti anjuran dan skenario yang telah dirancang pemerintah.

“Saya minta kepada para gubernur bersama-sama membawa masyarakat untuk patuh sehingga PSBB ini bisa berjalan efektif dan skenario yang baik bisa kita dapatkan,” tegas mantan Walikota Solo tersebut.

Ditemui usai rapat telekonferensi tersebut, Gubernur Zul menyampaikan bahwa Presiden ingin percepatan tes dan pelacakan kasus virus Corona. Jokowi ingin Indonesia segera normal kembali.

“Presiden menekankan pentingnya upaya kita untuk melakukan tes masif, dilanjutkan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat,” jelas Gubernur Zul.

Presiden meminta seluruh Kementerian dan Pemerintah Daerah bisa bekerja lebih keras lagi untuk mengajak masyarakat agar lebih disiplin.

“Presiden mengajak seluruh masyarakat dan juga aparat supaya bisa lebih disiplin menerapkan physical distancing agar kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia,” sebut Gubernur Zul.

Dilansir data Percepatan Penanganan COVID-19 per Minggu, 26 April 2020, sudah 8.882 kasus virus Corona yang tercatat di wilayah Indonesia. Sebanyak 743 orang meninggal dunia dan 1.107 lainnya sembuh.

Khusus di NTB, hingga hari Minggu (26/04/20) tercatat 195 kasus positif Covid19, dengan rincian 168 orang positif masih dalam perawatan, 4 orang meninggal dan 23 orang dinyatakan sembuh.

AYA/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com — Hari Sabtu (25/04/20) Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dikonfirmasi ada tambahan 15 sampel kasus baru positif Covid-19.

Tambahan itu diketahui setelah pemeriksaan 81 sampel swab dengan hasil 66 sampel negative, dan 15 sampel positif Covid-19. Kasus baru positif tersebut, antara lain :

1. Pasien nomor 166, an .Tn. J, laki-laki, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Bhayangkara Mataram dengan kondisi baik;

2. Pasien nomor 167, an. Tn. U, laki-laki, usia 45 tahun, penduduk Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Lombok Tengah dengan kondisi baik;

3. Pasien nomor 168, an. Ny. M, perempuan, usia 75 tahun, penduduk Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 nomor 70. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Lombok Tengah dengan kondisi baik;

4. Pasien nomor 169, an. Tn. M, laki-laki, usia 70 tahun, penduduk Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan keluarga yang pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB dengan kondisi baik;

5. Pasien nomor 170, an. Ny. M, perempuan, usia 58 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB dengan kondisi baik;

6. Pasien nomor 171, an. Tn. SS, laki-laki, usia 55 tahun, penduduk Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan orang yang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kota Mataram dengan kondisi baik;

7. Pasien nomor 172, an. Ny. I, perempuan, usia 50 tahun, penduduk Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 nomor 07. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kota Mataram dengan kondisi baik;

8. Pasien nomor 173, an. Tn. AN, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Lombok Barat dengan kondisi baik;

9. Pasien nomor 174, an. Tn. S, laki-laki, usia 40 tahun, penduduk Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Lombok Barat dengan kondisi baik;

10. Pasien nomor 175, an. Tn. LI, laki-laki, usia 42 tahun, penduduk Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan orang yang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Lombok Barat dengan kondisi baik;

11. Pasien nomor 176, an. Tn. A, laki-laki, usia 46 tahun, penduduk Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan orang yang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Lombok Barat dengan kondisi baik;

12. Pasien nomor 177, an. Tn. F, laki-laki, usia 40 tahun, penduduk Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan orang yang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Lombok Barat dengan kondisi baik;

13. Pasien nomor 178, an. Tn. S, laki-laki, usia 36 tahun, penduduk Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan orang yang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini

menjalani karantina terpusat di Kabupaten Lombok Barat dengan kondisi baik;

14. Pasien nomor 179, an. Tn. LS, laki-laki, usia 66 tahun, penduduk Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kota Mataram dengan kondisi baik;

15. Pasien nomor 180, an. Tn. AA, laki-laki, usia 38 tahun, penduduk Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Pasien pernah melakukan perjalanan ke daerah Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kota Mataram dengan kondisi baik.

Selain kasus positif  baru, dalam press release Gugus Tuga NTB menjelaskan,  juga terdapat 1 (satu) orang yang dinyatakan sembuh dari Covid19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali, dan keduanya negatif. Satu orang tersebut, adalah :

1. Pasien nomor 90, an. Tn. SMP, laki-laki, usia 57 tahun, penduduk Jatisela, Kecamatan

Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Tambahan 15 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 1 orang tambahan kasus sembuh, dan tidak ada kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Sabtu (25/04/20) sebanyak 180 orang.

Dari 180 orang itu, 21 orang sudah sembuh, 4 meninggal dunia, serta 155 orang masih positif dan dalam keadaan baik. Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif.

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id,

Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemik Covid-19 NTB nomor 0818 0211 8119.

BNPB RI mempersilakan Pemerintah Provinsi NTB mengangkat kembali fasiltator yang telah dinon-aktifkan

MATARAM.lmbokjournal.com — Penanganan percepatan pembangunan dan perbaikan rumah korban gempa bumi di NTB disampaikan Gubernur NTB, DR H Zuikieflimansyah kepada BNPB RI.

Dimintanya, agar fasilitator yang di non-aktifkan akibat  pandemi Covid-19 kembali diaktifkan.

“Tujuannya agar masyarakat memiliki aktifitas ekonomi yang produktif,” ucap Gubernur Zul didampingi Kalak BPBD Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik.

Permintaan itu disampaikan Gubernur Zul pada Rapat Koordinasi (Rakor) Virtual menggunakan Video Conference, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov. NTB) bersama BNPB RI dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Selasa (21/04/2020) di ruang rapat Gubernur NTB.

Gubernur NTB yang akrab disapa Doktor Zul itu juga mengingatkan, fasilitator bersama masyarakat dalam proses perbaikan dan pembanguna rumah korban gempa bumi, tetap menerapkan prinsip-psinsip protocol pencegahan covid-19.

“Kami minta, persetujuan dari BNPB sehingga dapat dipercepat keaktifan para fasilitaor ini,” kata gubernur.

Gubernur Zul juga melaporkan perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB, sesuai data BNPB ada 226,204 unit rumah korban gempa bumi di NTB.

Dari data tersebut sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan sebanyak 213,085 unit rumah. Adapun rinciannya bahwa secara fisik 100 persen sebanyak 185,596 yang terdiri dari Rusak Berat (RB) 59,640 unit, Rusak Sedang (RS) 28,722 unit dan Rusak Ringan (RR) sebanyak 97,234 unit.

Sedangkan yang dalam proses perbaikan dan pembangunan sebanyak 27,498 unit, yang terdiri dari Rusak Berat (RB) 14,412 unit, Rusak Sedang (RS) 3,720 unit dan Rusak Ringan (RR) sebanyak 9,357 unit.

“Secara umum progresnya on the right track,” katanya.

Deputi Bidang Rehabiltasi dan Rekonstruksi BNPB RI Ir. Rifai, M. B. A menanggapi usulan itu, dan mempersilakan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengangkat kembali fasilator yang telah dinon-aktifkan.

Agar fasilitator kembali bekerja dalam menangani pembangunan dan perbaikan kembali rumah korban gempa yang belum selesai.

“Kami sangat mendukung dan sangat mumpuni supaya fasilitator kembali diaktifkan, bahkan kami telah bersurat ke daerah yang terdampak bencana, sesuai dengan hal ini,” jelas Rifai.

Namun sesuai aturan yang telah ditentukan pemerintah, fasilitator tetap diberikan ruang untuk bekerja, dengan memperhatikan protocol covid-19, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan media, menjaga jarak.

“Dasarnya sudah jelas sesuai dengan Kepres nomor 59 tentang gugus tugas, protokol dari Kementerian PUPR nomor 2 tentang tentang memperhatikan protokol Covid-19,” jelasnya.

Rifai juga mengapresiasi Pemrov. NTB dalam perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB, yang sudah sampai 96 persen.

“Ini sangat menarik, karena kekuatan dan koordinasi daerah sudah sangat baik. Semoga terus disempurnakan,”ucapnya.

Rakor virtual dihadiri oleh Deputi I Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Deputi II Bidang Kajian dan Pengeloaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis Kepala Kantor Staf Presiden, Direktur Pemulihan dan Penindakan Fisik BNPB, Kepala Daerah dan Kalak BPBD se-NTB.

AYA/HmsNTB

Sri Mulyani mengungkapkan, APBD 2020 yang diperkirakan tadinya 1238 triliun yang ditransfer ke daerah serta pendapatan lainnya, akan mengalami penurunan sebesar 228,5 triliun

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Ketua DPRD Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Provinsi, serta beberapa pejabat yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di NTB, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual terkait  kebijakan refocusing dan realokasi pada APBD TA 2020, di ruang kerjanya, Hari ini, Jum’at  (17/04/20).

Rakor virtual itu menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020, yang dikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D memaparkan terkait Rasio Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19.

Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 berjumlah 56,57 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari 3 pos alokasi, pertama  penanganan kesehatan sebanyak 24,10 triliun atau 42,60 persen dari total alokasi anggaran.

Kedua, penanganan dampak ekonomi berjumlah 7,13 triliun atau 12,60 persen, dan ketiga, penyediaan jaringan pengaman sosial berjumlah 25,34 triliun atau 44,8 persen.

Pada APBD induk jumlah BTT meningkat setelah mengalami refocusing yakni 842,93 persen, menjadi 24,74 triliun dari jumlah awal BTT APBD induk 2020 2,94 triliun.

Mendagri menekankan semua harus lebih serius lagi melakukan refocusing dan realokasi.

“Karena kecepatan penularannya sangat tinggi, terlalu cepat dan kita lihat 34 provinsi semua sudah terdampak, jadi perlu kita waspadai,” kata Tito.

Menterian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan outlook APBD 2020 berdasarkan Perpres 54/2020, mengalami penurunan dari yang dianggarkan sebelumnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, APBD 2020 yang diperkirakan tadinya 1238 triliun yang ditransfer ke daerah serta pendapatan lainnya, akan mengalami penurunan sebesar 228,5 triliun.

“Ini artinya hanya akan terealisir sebesar 19.95 Triliun Rupiah,” terang Sri Mulyani.

PAD turun 34 persen terdampak dari pelemahan ekonomi dan pembatasan aktivitas. Transfer ke daerah turun 94,2 persen dialihkan untuk penanganan covid-19 secara terpusat.

Belanja pegawai dari dari APBD awal 2020 sebesar 442, 27 triliun menjadi 360, 38 triliun, Belanja barang atau jasa dari 320,91 menjadi 154,67 triliun, Belanja modal dari 236,46 menjadi 122,14 triliun.

“Bila langkah-langkah yang kami sampaikan tadi dilakukan, maka secara total seluruh daerah sebetulnya akan mendapatkan 94, 39 triliun,” ungkapnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa belanja pegawai, barang atau jasa, modal perlu upaya penghematan.

HmsNTB