Ketiga menteri memutuskan untuk menghapus cuti bersama hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 22 Mei 2020

MATARAM.lombokjournal.Com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerbitkan Surat Edaran Perubahan Cuti Bersama Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Surat Nomor 060/194/ORG tanggal 21 Mei 2020 itu merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Masing-masing Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 3 Tahun 2020 dan Nomor 01 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 728 tahun 2019, Nomor 213 tahun 2019, Nomor 01 tahun 2019, tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020.

“Dengan ini disampaikan bahwa cuti bersama tanggal 22 Mei 2020 sesuai surat edaran Gubernur Nusa tenggara Barat nomor 60/156/ORG tanggal 17 April 2020 tentang perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 diubah menjadi hari kerja,” jelas Gubernur Zul dalam surat tersebut.

Sebagaimana diketahui, Menteri Agama Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang perubahan ketiga, atas keputusan bersama Menteri Agama Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 728 tahun 2019 nomor 213 tahun 2019 dan nomor 01 tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020.

Ketiga menteri tersebut memutuskan untuk menghapus cuti bersama hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 22 Mei 2020.

Sehingga lampiran keputusan bersama Menteri Agama Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 728 tahun 2019 nomor 213 tahun 2019 nomor 01 tahun 2019 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020, menjdi hari kerja.

Perubahan tersebut dilakukan untuk menjamin efektivitas dan produktivitas intansi pemerintah dan swasta perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama 2020.

Kemudian sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 berupa pelarangan mudik Lebaran, perlu menetapkan perubahan hari libur dan cuti bersama 2020.

Dijelaskan, SKB itu mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan keputusan bersama Menteri Agama Menteri, Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 391 tahun 2020, nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas keputusan bersama Menteri Agama Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 708 tahun 2019 nomor 213 tahun 2019 nomor 1 tahun 2019 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020.

AYA/HmsNTB

MATARAM.lombokjournl.com — Pemerintah Provinsi NTB merupakan salah satu daerah yang masuk katagori paling responsif dalam menuntaskan pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H.Lalu Gita Ariadi, M.Si, Rabu (20/05/20).

Dijelaskan Sekda, dari data laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 1.362 data wajib lopor telah mengirimkan LHKPN-nya.

“Laporan KPK, Alhamdulillah Pemprov NTB sudah 100 persen dari 1.362 data wajib lapor sudah mengirim LHKPN-nya,” ungkapnya.

Untuk itu, Sekda memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Pemerintah Provinsi NTB atas kerjasama yang baik dalam menuntaskan laporan LHKPN-nya.

Atas dasar inilah saat ini Provinsi NTB masuk kategori daerah yang paling responsif menutaskan pengiriman 100 persen LHKPN.

AYA/HmsNTB

“Kadang saya khawatir, capaian opini WTP yang sudah kesembilan kali ini, kemudian kita agak longgar, sehingga bisa saja WTP ini kita anggap remeh, turun jadi WDP ataupun disclaimer,” kata Gubernur Zul

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Raihan opini WTP dari BPK ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut.

Predikat WTP itu diraih berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2019.

Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 digelar melalui rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Rabu (20/5/20).

Rapat Paripurna itu dihadiri Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah, Pimpinan beserta anggota DPRD NTB, Forkopimda, Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto, serta dihadiri melalui sarana video conference oleh anggota VI BPK Prof. Harry Azhar Azis dan Auditor Utama Keuangan Negara VI Dr. Dori Santosa.

Gubernur Zul menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD dan pimpinan yang dalam perjalanannya, sehingga capaian WTP yang ke sembilan kali berturut-turut mampu dicapai oleh Provinsi NFB.

Ia juga berterimakasih kepada Forkopimda yang telah menyusun laporan dengan baik dan BPK Perwakilan Provinsi NTB yang telah memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

Ia minta agar Forkopimda tidak terlena dengan raihan yang luar biasa ini, sehingga mengabaikan hal-hal yang dapat menurunkan predikat ini.

“Kadang saya khawatir, capaian opini WTP yang sudah kesembilan kali ini, kemudian kita agak longgar, sehingga bisa saja WTP ini kita anggap remeh, turun jadi WDP ataupun disclaimer,” katanya.

Namun, ia berkeyakinan hal tersebut tidak akan terjadi jika melihat kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan.

“Alhamdulillah berkat diskusi yang baik  dengan BPK dan kerja keras teman-teman OPD terutama yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan, sehingga mendapatkan hasil seperti yang disampaikan BPK tadi,” terangnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap NTB dapat meraih kesuksesan seperti cita-cita dan visi-misi NTB Gemilang.

“Kami atas nama pemerintah NTB mengucapkan selamat berpuasa di akhir Ramadhan ini, mudah-mudahan cahaya kemenangan dapat menyapa kita semua,” tutupnya.

Pemeriksaan secara daring

Sebelumnya, Anggota VI BPK Prof. Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkjan hasil sidang BPK tanggal 16 Maret 2020 yang mempertimbangkan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Sejak 17 Maret 2020, BPK melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mekanisme penyelesaian tugas kedinasan dari rumah atau WFH (work from home).

“Menindaklanjuti hal terseburt, BPK Perwakilan NTB harus menarik tim pemeriksa BPK dari lokasi pemeriksaan sejak tanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya BPK Perwakilan NTB harus melakukan penyesuaian sistem kerja termasuk dalam pemeriksaan dengan sistem WFH tersebut,” ujarnya.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan LKPD NTB Tahun Anggaran 2019, BPK Perwakilan NTB melakukan prosedur pemeriksaan secara daring atau online baik wawancara, konfirmasi, dokumentasi dan prosedur alternatif cek fisik.

Ia mengatakan, pelaksanaan prosedur pemeriksaan tersebut telah didukung dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pengiriman dokumen pendukung dan diskusi secara online.

Atau langsung di kantor dengan tetap menjaga jarak sesuai denegan protokol pencegahan Covid-19, sehingga tugas konstitusional BPK dapat selesai dengan lancar.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD NTB tahun anggaran 2019, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi NTB tahun anggaran 2019. Dengan demikian, Pemprov NTB telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk kesembilan kalinya (2011-2019),” terangnya.

AYA/Hms NTB

The Good news is a good news, jadi berita yang baik adalah sesuatu yang baik, bukan seperti dulu bad news is a good news. Masyarakat bisa melakukan cek dan ricek kebenarannya. Ini adalah salah satu girah kita bersama.

MATARAM.lombokjournal.com — Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU) menginisiasi diskusi terbuka untuk umum yang bisa disaksikan secara daring, Senin (18/05/20).

Dialog daring dilangsungkan di aplikasi Zoom dan dapat disaksikan di platform lain seperti Facebook dan YouTube., dengan tema “Memahami Konten Media di Tengah Covid-19”.

Narasumber dalam diskusi daring itu  antara lain, Ketua NU NTB, Prof. TGH. Masnus Tahir, Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, Kepala Dinas Kominfotik NTB I Gede Putu Aryadi, Karo Humas dan Protokol NTB, Najamuddin Amy, Ketua KPID NTB, Yusron Saudi, Ketua LTN NU NTB, Suaeb Qury, Sumiarto dari Inewstv, dan dimoderatori oleh M. Baihaqi Alkawy.

Dialog diawali dengan pandangan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. Lalu Gita Ariyadi tentang peran media di masa pandemi Covid-19.

Konten media

“Media sebagai ujung tombak saluran infomasi dari negara kepada masyarakat. Namun tetap perlu dievaluasi, apa saja konten media yang dikomsumsi masyarakat NTB. Konten yang diberikan harus sesuai data dan akurat. Karena media dapat memengaruhi persepsi masyarakat,” jelas Sekda NTB.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM menyampaikan bahwa masa pandemi Covid-19 membuat pers berada dalam paradigma baru, yaitu the new public relations.

“Kita dihadapkan pada dunia saat ini adalah dunia yang tidak pasti. Kita harus segera sadar, kita harus segera menghadirkan the new public relations. Dimana the Good news is a good news, jadi berita yang baik adalah sesuatu yang baik. Tidak seperti dulu dimana bad news is a good news. Masyarakat bisa melakukan cek dan ricek kebenarannya. Ini adalah salah satu girah kita bersama” jelas Najam

Pada kesempatan tersebut, Najamuddin menyampaikan bahwa di saat pandemi ini, Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB memiliki beberapa hal yang terus di gesa untuk pelayanan informasi.

“Konten-konten dalam akun media sosial Humas Protokol NTB yang selalu kami tampilkan, merupakan the new public relations,” jelas Bang Najam, sapaan akrab Karo Humas Protokol.

“Ada 4 jenis konten yang kami gesa antara lain. Konten edukatif, yaitu konten yang mencerdaskan dan memberikan informasi bermanfaat. Konten promotif, yang bersifat menyampaikan ikhtiar-ikhtiar penanganan Covid-19, promosi kesehatan, progres UMKM, dan program-program penanganan Covid-19 yang dikombinasikan industrialiasasi, zero waste, TDC di desa-desa,” ujarnya.

Melanjutkan paparannya, Bang Najam menjelaskan konten inspiratif dan motivasi yang selama ini menghiasi akun sosial media Humas dan Protokol NTB.

“Yang ketiga adalah Konten inspiratif, berisi kisah-kisah kesembuhan, yang mungkin kita anggap selama ini adalah pencitraan namun sesungguhnya itu adalah kondisi rill di NTB. Bapak Gubernur adalah inspirator bagi OPD dan warga NTB, beliau mengajak IKM DAN UMKM bangkit di masa pandemi, memberi contoh dengan keteladanan dan  tindakan,” lanjut Najam.

Kemudian Najam menjelaskan  yang ke empat, adalah motivasi. Dicontohkan, Bu Wagub tiada henti-hentinya menggugah kesadaran warga NTB, menyampaikan terus menerus agar warga mau mengikuti imbauan pemerintah untuk diam di rumah, menggunakan masker dan menjaga kesehatan.

“Juga ada konten-konten motivasi seperti lagu Bima, Sumbawa dan Nas Daily content creator dari Palestina. Kami ingin memberikan inspirasi motivasi, bahwa selalu ada kebaikan setelah bencana yang kita hadapi,” jelas Najam.

Membedah media sosial

Bang Najam menjelaskan tentang Public Relations Comand Centre (PRCC) yang secara berkala mengeluarkan data analitik dari berbagai media di NTB.

“Kami punya PRCC, yang setiap pekan membedah komentar-komentar di 3 platform, yaitu Facebook, Instagram dan Twitter. kami melihat isu-isu apa yang berkembang sehingga mampu mengeluarkan rekomendasi untuk formulasi kebijakan,” ujar bang Najam.

Contohnya minggu lalu, bagaimana kesungguhan Pemerintah membangkitkan UMKM kita, lalu bagaimana respon netizen tentang gerakan maskerisasi.

“Ternyata sangat positif di masyarakat,” kata Bang Najam.

Bang Najam menutup paparannya sambil mengapresiasi seluruh insan pers di NTB.

“Kami di Biro Humas dan protokol sangat mengapresiasi rekan-rekan dari media cetak, media online, Pegiat sosial media yang telah bersama – sama menjadi pilar demokrasi dan mengawal kebijakan pemerintah untuk NTB yang lebih baik,” katanya.

AYA/aff/HmsNTB

“Untuk mengantisipasi penularan Covid -19 Jelang Idul Fitri mendatang, KLU tetap mengacu pada imbauan dan surat Edaran MUI,” kata Bupati Najmul Akhyar

TANJUNG.lombokjournal.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan antisipasi terkait pelaksanaan sholat Iedul Fitri, mengingat momentumnya berlangsung di tengah wabah Covid-19.

Karena itu, Lombok Utara telah menyiapkan langkah-langkah menyambut Iedul Fitri.

Namun karena Idul Fitri tahun ini dihadapkan dengan pandemi virus Corona, Pemkab Lombok Utara menghimbau agar wargaya melaksanakan ibadah sholat Ied di rumah dengan mengikuti Protap Covid-19.

Himbauan itu disampaikan karena Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan salah satu daerah yang terpapar Copid-19 di NTB.Najmul Ahyar, SH, MH, Bupati Lombok Utara mengatakan pihaknya harus mengantisipasi kemungkinan penyebaran Covid-19.

“Untuk mengantisipasi penularan Covid -19 Jelang Idul Fitri mendatang, KLU tetap mengacu pada imbauan dan surat Edaran MUI,” tegasnya, Sabtu (16/05/20).

Sebelumnya Bupati Najmul juga menegaskan, pihaknya tidak bisa mengabaikan keputusan lembaga di atasnya dalam menyambut Iedul Fitri.

Menyinggung  pelaksanaan solat Id di Lombok Utara,  pihaknya akan melaksanakan sholat Ied sesuai ketentuan dan peraturan yang di berlakukan demi keselamatan bersama,

Hal tersebut merupakan langkah antisipasi diambil, sebelum Lombok Utara mengalami seperti daerah lain.

”Langkah pencegahan itu lebih baik, sebelum kita mengalami seperti daerah lain, lebih baik melakukan langkah pencegahan,” kata Bupati Najmul.

Bupti Najmul akan melibatkan semua unsur Tugas Terpadu sesuai Protap Covid 19.

Satgas Gugus Tugas Lombok Utara akan disiagakan di titik titik rawan yang sering dikunjungi orang banyak seperti ziarah kubur dan makam,

Rr

IKM/UKM kita juga akan difasilitasi untuk mendapatkan akses modal dari Bank NTB Syariah, tanpa cicilan dalam satu tahun pertama, tanpa Bunga dan tanpa agunan sebagaimana diterapkan di negara Venezuella, tegas gubernur

MATARAM.lombokjournal.com —  Di balik musibah Pandemi Covid 19 itu, justeru merangsang lahirnya ide-ide baru dan memaksa semua orang untuk bisa kreatif.

Menyikapi dampak wabah Covid 19, Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah meluncurkan kebijakan stimulus ekonomi untuk IKM/UKM dan Petani sebesar Rp. 80 Milyar untuk tahap awal.

Dana ini disisir dari belanja APBD Provinsi NTB dengan memangkas atau merealokasi belanja-belanja pegawai yang kurang produktif. Misalnya belanja perjalanan, belanja rapat-rapat, ATK, biaya lembur dan belanja barang/jasa yang dinilai kurang prioritas.

Kebijakan itu diawali dengan telah diluncurkannya Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap I berupa bantuan sembako.

Sasarannya 105 ribu KK bagi masyarakat se-NTB yang  tidak tercover dari program JPS pusat seperti PKH, BPNT, BST dan juga JPS Kabupaten/Kota maupun Bantuan Sosial Tunai dari Desa.

Total dana untuk JPS Gemilang selama 3 bulan, sebesar Rp.80 milyar di luar dana stimulus ekonomi di atas.

Jika JPS pusat wajib disalurkan dalam bentuk tunai, namun Gubernur Dr. Zul melakukan sebaliknya.

Dengan mengambil langkah berani mewajibkan JPS Gemilang disalurkan dalam bentuk bantuan sembako dan paket suplemen. Semuanya merupakan paket produk lokal, yakni hasil industri IKM/UKM dan home industry karya putra-putri NTB sendiri.

Kebijakan menghidupkan produk lokal dan kerakyatan ini, ternyata menginspirasi Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Pada hari Rabu (13/05) telah ikut mencanangkan program penggunaan produk buatan sendiri secara virtual menghadapi krisis ekonomi dampak Covid 19 dari istana negara.

Harapannnya, program ini mampu menghidupkan produktivitas industri kecil dan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Itulah pula salah satu wujud dan gebrakan program industrialisasi di NTB yang sedari awal pemerintahannya telah digadang gadang pasangan “Zul – Rohmi” sebagai program unggulan Gemilang ekonomi.

Dalam program industrialisasi, pemerintah semestinya hadir sebagai katalisator untuk mengantarkan industri kecil, menengah dan kerakyatan lainnya benar-benar mandiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri.

Gubernur Zul mengatakan itu saat Rapat Pembahasan Usulan Program Stimulus ekonomi COVID-19, di RRU Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jum’at (15/5/2020),

Bukan hanya sebatas membina IKM/UKM dan para petani atau pengusaha untuk menjamin kuantitas dan kualitas produk barang-barang yang dihasilkan saja.

Tapi juga membuka akses modal, mempermudah ijin dan menciptakan iklim investasi serta persaingan usaha yang sehat. Termasuk juga menyediakan pasar dan keberlanjutan produksi serta jaringan distribusi atau pemasarannya.

JPS Gemilang yang wujud kegiatannya adalah “Beli dan Gunakan Produk IKM/UMKM lokal”, menjadi medium bagi Kepala OPD untuk membina dan menfasilitasi IKM/UKM dan usaha perdagangan secara berkelanjutan.

Hingga terwujud ekosistem produksi dan pemasaran produk-produk lokal secara mandiri dan profesional.

Dana stimulus sebesar Rp. 80 milyar yang digulirkan Pemda NTB melalui 10 OPD teknis terkait, akan diarahkannya benar-benar untuk  memperkuat sektor produksi atau industri kerakyatan, mulai industri hulu hingga hilir.

IKM/UKM kita juga akan difasilitasi untuk mendapatkan akses modal dari Bank NTB Syariah, tanpa cicilan dalam satu tahun pertama, tanpa Bunga dan tanpa agunan sebagaimana diterapkan di negara Venezuella, tegas gubernur.

Itulah sebabnya, JPS gemilang yang disalurkan Pemerintah Provinsi NTB tidak berbentuk tunai. Tapi pakai sembako dengan serba lokal, kata Dr.Zul.

“Sebab kalau uang, nanti tidak ada produksi, gak dibelanjakan untuk  kebutuhan prioritas, tapI justru untuk beli pulsa, beli rokok, beli pakaian dan lain-lain yg kurang produktif,” tegasnya.

Ia menjanjikan JPS gemilang tidak berhenti setelah Covid 19 ini saja. Tapi para kepala OPD tetap akan dan harus terus membina IKM/UKM hingga mandiri.

Dan PT. GNE akan menyerap dan mengumpulkan produk-produk dari IKM/UKM, kemudian produk-produk  tersebut disalur ke  BUMDes dan TDC-TDC yang ada di tiap Desa.

“Sehingga tidak ada yang nganggur, tapi aktivitas ekonomi berjalan dan produk-produk IKM/UKM ada pasarnya,” tegasnya.

Semua memiliki keterkaitan. Misalnya Dikbud menyiapkan SDM dan teknologi dengan menciptakan SMK berdasarkan klaster kebutuhan.

“OPD lain, semuanya bisa dan harus mengambil peran dalam proses industrialisasi ini,” tegas Gubernur Zul..

Anggaran dari relokasi dan refokusing

Asissten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Ir. H. Ridwansyah, MM. M.TP menjelaskan Pemerintah Provinsi NTB menyiapakan anggaran untuk stimulus ekonomi dari relokasi dan refokusing sebesar 80 Miliar.

Dana tersebut, menurut Dae Iwan sapaannya, akan dimanfaatkan untuk stimulus usaha IKM/UKM dan petani.

Pertama, memberikan bantuan mesin-mesin olahan untuk meningkatkan produksi IKM/UKM dan kelompok usaha lainnya.

Juga memberikan bantuan sarana prasarana perdagangan, serta bantuan benih tanaman/bibit/pakan.

Semua peralatan mesin mesin tersebut, diproduksi oleh IKM permesinan lokal, di bawah koordinasi STIP Dinas Perindustriaan NTB.

“Direncanakan tidak kurang, akan diproduksi bantuan mesin sebanyak 3.465 unit mesin sederhana yang dibutuhkan oleh UKM dalam mendukung produksinya,” ungkap Dae Iwan.

Ditargetkan pada  Bulan Agustus bantuan mesin-mesin tersebut sudah bisa mulai didistribusikan kepada masyarakat, ujarnya.

Kedua, program penciptaan lapangan kerja dan padat karya dengan cara mempercepat Pekerjaan Konstruksi untuk menciptakan lapangan kerja  serta memperbanyak pekerjaan Padat Karya Desa

Ketiga, kata Ridwansyah adalah program BANTUAN PEKERJA & DUNIA USAHA TERDAMPAK, meliputi pembebasan dan keringanan pajak lokal bagi pengusaha terdampak.

Juga memfasilitasi karyawan PHK/dirumahkan untuk mendapat fasilitas kartu prakerja, pembebasan BPJS untuk tenaga kerja.

Memfasiliasi relaksasi pinjaman bank serta standarisasi dan sertifikasi produk IKM/UMKM.

Gde@kominfo

Hal ini merupakan langkah antisipatif Pemprov NTB untuk mengurangi risiko kesalahan penggunaan anggaran

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah kembali menandatangani kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB dalam pengawasan penggunaan penggunaan dana untuk Covid-19 di NTB, Kamis (14/5/2020).

Sebeumnya, hari Rabu (13/05/20), Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melakukan kerjasama terkait penanganan dan ketertiban Covid-19 dengan Kepolisian Daerah NTB.

Kerjasama dilakukan sebagai langkah Pemprov mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran untuk Covid-19 di wilayah NTB, sehingga penggunaan dana dapat efektif dan efisien sesuai dengan regulasi dan perundang – undangan yang berlaku.

Hal ini merupakan langkah antisipatif Pemprov NTB untuk mengurangi risiko kesalahan penggunaan anggaran.

Penyerahan nota kerjasama dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Setda Provinsi NTB, Kamis (14/5).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru, Dra. Dessy Adin, M.M, M.Si.

Gubernur NTB melantik Kepala BPKP yang baru dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah (NTB).

Pelantikan didasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  Nomor KEP-166/K/SU/2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.

Kepala BPKP yang baru sebelumnya menjabat Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat di Padang.

“Selamat atas Pelantikannya, semoga mampu mengemban tugas dan amanah yang baru dengan sebaik-baiknya,” pesan Gubernur Zul  yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi.

Gubernur Zul juga optimis, Kepala Perwakilan BPKP yang baru dapat meningkatkan kinerja BPKP lebih baik,khususnya dalam masa pendemi Covid-19. “kita optimis kinerja BPKP akan lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat NTB” tutup Gubernur.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKP Semester II thn 2019 oleh Kepala Perwakilan BPKP NTB yang baru kepada Gubernur NTB.

Turut menyaksikan secara daring kesempatan tersebut, Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh dan Pejabat lama Kaper BPKP Dr. Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo.

AYA/HmsNTB

Pemprov NTB tidak hanya fokus pada tindakan medis dalam rangka menangani pandemi Covid-19, namun dalam aspek dampak sosial ekonomi dari pandemi ini ditanggulangi melalui program JPS tersebut

MATARAM.lombokjournal.com — Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang dijalankan Pemprov NTB menjadi upaya nyata pemeritah daerah dalam memberdayakan pelaku IKM atau UMKM di masa pandemi Covid-19.

Namun lebih dari itu, kebijakan JPS Gemilang dengan menyerap produk-produk lokal akan membuka dan memperjelas  roadmap pemberdayaan IKM/UMKM pasca-pandemi.

“Ini ide besar bahwa pemberdayaan UMKM itu tidak hanya di pada saat Covid saja, namun nanti setelah Covid pun ini akan ada roadmap pemberdayaan di masa-masa yang akan datang,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Rabu (13/05/2020).

Ia mengatakan, Pemprov NTB tidak hanya fokus pada tindakan medis dalam rangka menangani pandemi Covid-19, namun dalam aspek dampak sosial ekonomi dari pandemi ini ditanggulangi melalui program JPS tersebut.

Kebijakan paralel tindakan medis dan pemberdayaan dampak sosial ekonomi ini diapresiasi oleh Bappenas dan BNPB sebagai langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini.

“Jadi dari sisi penanganan kebencanaan kita diapresiasi dan dari penanggulangan dampak sosial ekonomi juga kita diapresiasi,” katanya.

Yang membuat program JPS Gemilang ini semakin menarik lanjut Najam, program-program unggulan Pemprov NTB seperti industrialisasi, pemberdayaan IKM/UMKM dan lain sebagainya disinkronkan dengan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi ini.

“Ini saya pikir menjadi nilai plusnya yang tidak dilakukan oleh provinsi lain,” katanya.

Najam mengatakan, peranan UMKM sangat penting dalam menjaga perekonomian daerah di saat terjadi krisis ekonomi.

Misalnya di tahun 1998 silam, saat krisis moneter melanda Indonesia, sektor UMKM lah yang tetap kokoh menjaga denyut ekonomi.

Karena itu intervensi pemeritah melalui refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan saat ini akan menyelamatkan IKM/UMKM di tengah badai pandemi Covid-19.

“UMKM ini juga mempekerjakan banyak orang. Dengan demikian ini akan menyelamatkan masyarakat, sehingga dampaknya tidak terlalu terasa karena ada perputaran uang melalui program ini,” terangnya.

Ia menambahkan, sampai tanggal 11 Mei lalu penyaluran JPS Gemilang tahap pertama sudah mencapai 81 persen atau paket yang sudah tersalurkan sebanyak 84.832 paket di 9 kabupaten/kota di NTB.

Tersisa Kabupaten Lombok Tengah yang belum menyalurkan paket JPS tersebut dan saat ini sedang disiapkan untuk penyalurannya.

Program JPS Gemilang jika melihat laporan media analitik Humas dan Protokol Provinsi NTB, pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemprov NTB sesungguhnya telah mendapat dukungan dari para netizen.

Mereka memberikan sentimen positif terhadap JPS Gemilang ini karena ada banyak sektor usaha lokal yang sangat terbantu dengan pola  seperti ini.

“Pemprov NTB telah melakukan evaluasi JPS tahap pertama dan akan dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan para bupati/walikota dan OPD teknisnya,” tutup Najam.

AYA/HmsNTB

Sinergitas dan soliditas TNI Polri dapat dilihat dari beberapa kegiatan atau event besar dihadapi bersama-sama TNI-Polri, misalnya kegiatan pengamanan VVIP, pengamanan Pemilu baik Pilpres, Pileg dan Pilkada

MATARAM.lombokjournal.com  – Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., bersama Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori, para Dandim dan para Kasi, Dan/Ka Satdisjan dan seluruh Perwira menyambut kehadiran Kapolda NTB yang baru, Inspektur Jenderal Polisi Drs. M. Iqbal, S.H., M.H., bersama rombongan di Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan nomor 162 Mataram, Selasa (11/05/20).

Kunjungan Kapolda NTB ke Makorem dalam rangka silaturrahmi dan menjalin hubungan komunikasi dengan para pejabat Korem 162/WB dan jajarannya.

Setibanya di Makorem 162/WB, Kapolda NTB disambut dengan Hormat Berjajar, kegiatan foto bersama di halaman depan Makorem 162/WB.

Selanjutnya Kapolda NTB beserta rombongan menuju ruang tamu Korem 162/WB dengan tetap mempedomani protokol pencegahan Covid-19.

Pada kesempatan tersebut, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. mengucapkan selamat atas jabatan sebagai Kapolda NTB kepada Irjen Pol. Drs. M. Iqbal, S.H., M.H. dan selamat datang di Makorem 162/WB.

Danrem 162/WB menyampaikan, pihaknya sangat bangga atas kunjungan dan silaturrahmi Kapolda NTB yang baru bersama rombongan ke Makorem 162/WB.

“Silaturahmi ini akan meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri, khususnya di Provinsi NTB dan jajaran kedua instansi yang sudah terjalin dengan baik, mulai tingkat paling bawah sampai unsur pimpinan,” tutur Danrem.

Hal ini, menurut Bang Rizal sapaan akrab Danrem 162/WB, dapat dilihat dari beberapa kegiatan atau event besar dihadapi bersama-sama TNI-Polri, misalnya kegiatan pengamanan VVIP, pengamanan Pemilu baik Pilpres, Pileg dan Pilkada.

Termasuk dalam kegiatan sosial misi kemanusiaan penanganan bencana Gempa Bumi baik pada saat tanggap darurat, masa trasisi,  masa rehab rekon  pasca bencana gempa bumi di wilayah NTB.

Dan saat ini bergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di wilayah NTB, mensinergikan tugas-tugas baik yang menyangkut stabilitas keamanan yang meliputi ipoleksosbud dan Hankam di tengah mewabahnya pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi NTB, jelas Danrem.

“Serta tanggap dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah NTB dari berbagai bentuk instabilitas yang ditimbulkan pertikaian antar kampung, perseteruan politik yang melibatkan masa serta indikasi konflik yang mengarah pada isu SARA. Karena dengan Bersinergi inysaa Allah semua permasalahan, dapat kita cari jalan keluar dalam mengatasinya, serta memberikan keyakinan jaminan keamanan kepada masyarakat  NTB,” ungkap Danrem.

Orang baru

Kapolda NTB Irjen Drs. M. Iqbal, S.H., M.H. mengucapkan terimakasih atas sambutan sangat hangat Danrem162/WB beserta jajarannya.

Dikatakan Kapolda, sudah selayaknya sebagai orang baru sesuai adat ketimuran untuk bersilaturrahim memperkenalkan diri.

Agar lebih saling mengenal dengan harapan terjalin komunikasi yang baik dengan Korem 162/WB dan jajarannya serta stakeholder lainnya,  dalam menjalankan tugas di wilayah provinsi NTB, katanya.

Selain itu, menurut orang nomor satu di jajaran Polda NTB ini, hari ini adalah hari ketiga dirinya berada di Kota Mataram dalam menjalankan tugasnya di NTB.

Kesempatan kali ini dimanfaatkan untuk bersilaturrahmi ke Korem 162/WB, dan secara kebetulan dirinya adalah keluarga besar TNI dan keluarga terdekat POLRI adalah TNI. Dengan penuh kekeluargaan TNI-POLRI akan terus bersama melanjutkan kebersamaan untuk lebih ditingkatkan kembali dimasa-masa akan datang.

“Terimakasih atas kerjasama dan mohon dukungan doa sehingga dapat melaksanakan amanah meljalankan tugs sebagai Kapolda NTB,” harapnya.

Di akhir kunjungannya, Kapolda NTB didampingi Danrem 162/WB menyempatkan diri melihat-lihat bangunan Makorem, tempat fitness dan diakhiri dengan foto bersama di Hall Makorem 162/WB.

Dalam kunjungan tersebut Kapolda didampingi oleh Dir. Intelkam Kabid Propam, Dirbinmas dan Kabid Humas Polda NTB.

AYA

Selain mengefektifkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berbasis Lingkungan dan Dusun (PSBL/PSBD), NTB juga akan menerapkan aturan wajib menggunakan masker dalam seluruh aktivitas warga

MATARAM.lombokjournal.com —  Langkah Pemerintah ProvInsi (Pemprov) NTB bersama Pemda kabupaten/kota memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan mngharuskan penggunaan masker, diinilai tepat.

Anggota DPRD NTB, H Lalu Budi Suryata menilai, langkah Pemprov NTB sudah tepat dalam menyikapi situasi dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini

Bahkan mulai pekan depan, penggunaan masker oleh masyarakat saat berada di luar rumah akan dikontrol oleh Pemerintah Daerah. Masyarakat diwajibkan menggunakan masker agar saling melindungi saat berinteraksi dengan orang lain.

Mewajibkan warga menggunakan masker, dan memberikan sanksi terhadap orang yang membandel. .

Terlebih untuk memutus matarantai penyebaran Covid-19 ini, kekompakan serta anjuran menjadi penting untuk ditaati. Itu semua demi kebaikan bersama.

Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB, Lalu Budi Suryata mengatakan, memang spatutnya penggunaan masker diwajibkan.

“Jadi sudah sepatutnya penggunaan masker wajib digunakan oleh masyarakat kita, baik di dalam maupun diluar rumah dalam rangka mencegah penularan Covid-19,” kata Lalu Budi Suryata, Minggu (10/05/2020) mendukung langkah Pemprov.

Menurutnya, penggunaan masker harus menjadi kesadaran pribadi atau kesadaran kolektif setiap masyarakat jika ingin menghentikan pandemi Covid-19.

Pemberian sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker  merupakan cara yang tepat dan proses itu harus segera di lakukan untuk menghentikan keganasan Covid-19,” imbuhnya.

Dikatakan, Covid-19 ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Apalagi sampai mengabaikan setiap anjuran yang dikeluarkan pemerintah.

ia mengimbau masyarakat, selain tetap menggunakan masker, masyarakat NTB diharapkan selalu mencuci tangan, tidak keluar rumah, hindari kerumunan serta tetap menjaga jarak.

“Mari kita ikuti semua anjuran demi kebaikan bersama. Kalaupun harus terpaksa keluar rumah maka tetap menggunakan masker. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pola hidup bersih dan sehat harus kita terapkan bersama,” demikian HL Budi Suryata.

Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi sangat mendukung langkah Pemprov NTB yang akan memberlakukan aturan wajib menggunakan masker.

“Setuju sekali, apalagi demi kenyamanan dan keamanan bersama. Tentu prilaku masyarakat perlu di intervensi,” ujarnya Minggu (10/05/2020) menanggapi rencana pemberlakuan aturan tersebut.

Kendati demikian, Ketua Komisi III DPRD NTB itu mengingatkan agar pemerintah daerah juga dapat mengutamakan cara yang baik dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Sudah benar itu (diawali dengan sosialisasi), tinggal bagaimana sekarang sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bisa terus digalakkan, sehingga semuanya menjadi baik dan berjalan sesuai seperti yang diharapkan bersama,” kata politisi PKS itu.

Menurutnya, kekompakkan saat ini adalah pointer penting yang harus dijadikan perhatian bersama, dalam memutus penyebaran Covid-19.

Sanksi tegas

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi mengungkapkan, Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh elemen terus berikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Selain mengefektifkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berbasis Lingkungan dan Dusun (PSBL/PSBD), NTB juga akan menerapkan aturan wajib menggunakan masker dalam seluruh aktivitas warga.

“Bagi warga yang tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi tegas oleh aparat berwajib,” kata Gede Aryadi saat melepas Tim mobil Calling Diskominfotik dan Mobil Promkes Dinas Kesehatan NTB untuk melakukan sosialisasi dan edukasi wajib menggunakan masker kepada masyarakat Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (09/05).

Aturan tersebut, lanjut dia, akan mulai diujicobakan sejak Senin hingga Rabu (11-13 Mei 2020) dan secara efektif akan diberlakukan sejak 14 Mei 2020.

“Yang masih pagah (ngeyel/bandel, red) pada saat sudah diberlakukan akan diberikan sanksi tegas,” tegasnya.

Pihaknya bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTB, juga aparat dari TNI, Polri dan Satpol PP, sudah mulai dilakukan sosialisasi dan edukasi wajib menggunakan masker kepada masyarakat.

BACA JUGA; Gubernur Zulkieflimansyah Keluarkan Instruksi Wajibkan Penggunaan Masker

Kegiatan sosialisasi itu, menyasar tempat-tempat keramaian masyarakat seperti pasar, terminal dan titik titik keramaian lainya.

“Dan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, dalam tahapan sosialisasi dan masa uji coba nanti akan dibagikan masker. Selanjutnya, kalau masih pagah, baru akan dikenakan sanksi,” demikian Gede Aryadi.

AYA/HmsNTB