Selain mengakomodir masyarakat yang kehilangan pekerjaan utamanya, IKM dan UKM bisa jadi jawaban untuk kemajuan ekonomi daerah

MATARAM.Lombokjournal.com -– Pandemi virus Corona (Covid 19) yang belum jelas berakhirnya membuat perekonomian tidak stabil.

Banyak pengusaha merumahkan sementara pekerjanya, bahkan ada beberapa yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jika tak segera ditanggulangi, kondisi ini akan membuat angka kemiskinan di  Provinsi NTB melonjak.

Menanggapi hal itu, DPRD NTB melalui Ketua Komisi II Bidang Ekonomi, H. Ridwan Hidayat mendesak  Pemprov NTB lakukan upaya penanganan segera.

Salah satunya dengan mengoptimalkan alokasi dana dari APBD untuk IKM dan UKM. Sebab menurut Ridwan, hanya IKM dan UKM yang paling potensial mewadahi para pekerja yang di PHK agar tetap produktif di masa pandemi.

“Dioptimalkanlah alokasi dana pemerintah, dalam hal ini dari APBD supaya memberikan permodalan pada masyarakat kelas bawah,” kata Ridwan kepada lombokjornal.com, Selasa (23/06/20).

Menurut Ridwan, selain mengakomodir masyarakat yang kehilangan pekerjaan utamanya, IKM dan UKM bisa jadi jawaban untuk kemajuan ekonomi daerah di masa mendatang.

Karenanya, pemerintah harus hadir guna menjalankan fungsinya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

“Ini harus diintervensilah oleh pemerintah,” katanya.

Terlepas dari pemberian modal, Ridwan menyampaikan bahwa para pelaku IKM dan UKM juga perlu pendampingan dalam hal peningkatan keahlian profesi dan pemasaran.

Menurutnya, sebanyak apa pun dana yang dialokasikan jika tak dibarengi peningkatan keahlian profesi dan pemasaran, maka IKM dan UKM yang ada di NTB tidak akan pernah menjadi tonggak ekonomi masyarakat yang profesional dan berkelanjutan.

“Tidak cukup hanya memberikan bantuan modal, mereka ini juga harus dilatih keahliannya. Jadi pendekatannya profesional,” jelasnya.

Ast

Program NTB Bersih, NTB Hijau, Revitalisasi Posyandu, Desa Tangguh Bencana, Desa Wisata dan juga Kampung Sehat dalam pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan, dalam pelaksanaan program-program unggulan, agar dibarengi penerapan protokol kesehatan Covid-19

Wagub Hj Sitti Rohmi meyampaikan itu saat memimpin rapat terkait Revitalisasi Posyandu, Zero Waste, Desa Wisata serta Desa Tangguh Bencana bertempat di Ruang Anggrek Kantor Gubernur, Senin (22/06/20).

“Progres program unggulan kita, yang berkolaborasi yaitu, NTB Bersih, NTB Hijau, Revitalisasi Posyandu, Desa Tangguh Bencana, Desa Wisata dan juga Kampung Sehat, sangat penting juga dan merupakan bagian untuk mengkampanyekan protokol Covid-19,” ucap Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut.

Umi Rohmi mengingatkan, dengan adanya pandemi Covid-19 telah memberikan satu kesadaran baru, yakni kesehatan merupakan suatu kebutuhan dalam menjalankan hidup saat ini dan ke depan.

Pemberian edukasi guna meningkatkan kewaspadaan harus melalui pesan-pesan yang mudah diterima oleh masyarakat. Salah satunya, melalui video atau infografis yang menarik.

Dengan begitu edukasi yang diberikan dapat sampai dengan mudah kepada masyarakat.

Kewaspadaan yang dimaksud Umi Rohmi, yakni tertib dan disiplin dalam menaati protokol kesehatan Covid-19.

Pencegahan seperti, menggunakan masker bila keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun, tidak menyentuh bagian wajah dan menjaga jarak.

Bila hal tersebut disiplin dilaksanakan, maka wabah corona bisa diatasi dengan baik, begitu pula dengan aspek-aspek sosial ekonomi yang bisa segera pulih.

“Dari seluruh kegiatan kita, sekarang dan ke depan ini adalah bagaimana menerapkan protokol Covid-19, kalau kita disiplin berarti kita bisa cepat clear ekonomi kita,” jelasnya.

Program NTB Bersih, NTB Hijau, Revitalisasi Posyandu, Desa Tangguh Bencana, Desa Wisata dan juga Kampung Sehat dalam pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Sehingga seluruh program yang berbaris desa ini diharapkan mampu menjadi wadah dalam penyampaian edukasi kepada masyarakat.

Umi Rohmi mengajak agar seluruh elemen saling bersinergi sehingga mampu mempercepat kemajuan dan progres dari program-program unggulan tersebut.

“Memang kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak mungkin akan selesai kalau tidak kita bangun sinergi dengan kabupaten dan kota,” terang Umi Rohmi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menyampaikan sejumlah capaian program Revitalisasi Posyandu. Di antaranya, jumlah posyandu per bulan maret 2020 yang telah mencapai 7.320 posyandu dan jumlah posyandu keluarga yang telah mencapai 1.070 posyandu.

Nurhandini memaparkan perkembangan Covid-19 di NTB per 19 Juni 2020 dengan 1067 kasus positif Covid-19, 286 Orang positif dalam perawatan, 736 orang sudah sembuh, 45 orang meninggal, 464 pasien dalam pengawasan dan 205 orang dalam pemantauan.

Ia berharap, komitmen dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 kedepannya dapat terus ditingkatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Sedangkan pada pusat perbelanjaan, tempat-tempat wisata dan pusat keramaiaan lainnya, keamanan serta penerapan protokol Covid-19 harus lebih diperhatikan lagi, sehingga dapat menekan angka positif virus Covid-19.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Lalu M. Faozal menyampaikan fokus utama Dinas Pariwisata Provinsi NTB saat ini ialah akses ke lokasi destinasi wisata. Masalah seperti bahu jalan hingga fasilitas penerangan jalan turut dibahasnya.

“Ini fokus kita sebelum kita betul-betul masuk ke tatanan baru,” ujar Faozal.

Terkait program 20 Desa Wisata, Ia mengungkapkan jika dalam waktu dekat Dispar Provinsi NTB akan melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat meyakinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam program 20 Desa Wisata yang terbagi atas sebelas Desa Wisata di pulau Lombok dan sembilan Desa Wisata di pulau Sumbawa tersebut.

Tidak hanya itu, destinasi wisata Rinjani juga turut mendapat perhatian. Salah satunya dengan memperbarui aplikasi e-Rinjani dengan menambahkan fitur dan edukasi terkait protokol kesehatan bagi para pendaki.

Faozal pun berharap, seluruh destinasi wisata yang telah dan akan dibuka dapat terus konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini tidak lain dan tidak bukan demi keselamatan dan kenyamanan pengunjung.

Dalam kesempatan yang sama Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. H. Ahmadi juga menyampaikan capaian terkait Desa Tangguh Bencana (Destana).

Sampai tahun 2020, ada sebanyak 56 Destana,  sedangkan pembentukan Destana oleh NGO sampai tahun 2020 sebanyak 152.

Rapat revitaisasi program unggulan ini, diikuti oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB dan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Dua bakal pasangan calon (Bapaslon) berlatar belakang NU pada Pilbup Loteng, yakni Bapaslon H Masrun- HL Aksar Ansori dan HL Pathul Bahri-HM Nursiah

MATARAM.lombokjournal.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Nusa Tenggara Barat, HL Hadrian Irfani menyampaikan, akan mendukung Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) H  Masrun-HL Aksar Ansori untuk Pilbup Lombok Tengah (Loteng) mendatang.

Hal itu berarti, DPW PKB NTB tak mendukung Ketua PCNU Loteng HL Pathul Bahri.

Disampaikan Hadrian, dukungan untuk Masrun-Aksar sudah pada tahap memberikan surat tugas dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) dukungan oleh Dewan Perwakilan Pusat PKB.

“Kalau surat tugas sudah keluar sebentar lagi akan dikeluarkan SK,” ujar Hadrian kepada lombokjournal.com, Senin (22/06/2020).

Menurut Hadrian, alasan  mendukung Masrun-Aksar karena Aksar Ansori merupakan tokoh NU yang memiliki rekam jejak mumpuni.

Selain menjadi kader NU, Aksar diakui Hadrian pernah berpengalaman memangku beberapa jabatan publik di antaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB.

Terkait HL Pathul Bahri yang adalah Ketua PCNU Loteng, Hadrian justru berkilah bahwa Aksar adalah Sekretaris PWNU NTB.

Artinya baik HL Pathul Bahri maupun Aksar Ansori memiliki hak yang sama untuk diusung Ormas Islam terbesar tanah air ini.

“Pak Aksar kan sekretaris,” katanya.

Sekretaris Komisi II DPRD NTB ini juga menanggapi santai kemungkinan pecahnya suara NU pada Pilbup Loteng, karena dua kadernya yang akan bertarung.

Menurutnya, kader NU tidak hanya ada di PKB, tapi juga ada di partai-partai lain.

“NU juga ada di partai lain, biasa saja,” katanya.

Untuk diketahui, ada dua bakal pasangan caon (Bapaslon) berlatar belakang NU pada Pilbup Loteng, yakni Bapaslon H Masrun- HL Aksar Ansori dan HL Pathul Bahri-HM Nursiah.

Ast

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB kembali menyegarkan kinerja birokrasi dengan melakukan mutasi terhadap ratusan pejabat administrasi dan fungsional.

Berbeda dari pelantikan biasanya, kali ini pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan melalui video conference, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Jum’at (19/06/20).

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi yang mewakili Gubernur saat melantik para pejabat administrasi dan pejabat fungsional itu memilih tak melakukan proses seremoni berlama-lama.

Hal ini sesuai dengan protokol Covid-19 agar terhindar dari potensi penyebaran virus.

Dalam arahan singkatnya, Sekda NTB menyampaikan salam hormat Gubernur NTB kepada 104 pejabat administrasi dan 13 pejabat fungsional.

“Selamat melaksanakan tugas dan amanah yang dipercayakan, ini demi tugas percepatan mendukung Perangkat Daerah kita masing-masing dalam mewujudkan NTB gemilang, selamat bertugas,” ungkap Sekda.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Kepala BKD NTB dan Asisten III Setda NTB.

AYA/HmsNTB

“Berbagai pernyataan dari Fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki.” kata LaLu Gita Ariadi

MATARAM.lombokjournal.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, HL Drs Gita Ariadi, M.Si menyampaikan, atas pandangan pimpinan, fraksi-fraksi dan segenap anggota DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2019, Pemerintah Provinsi NTB menerima pandangan yang disampaikan,  kemudian menjadi perhatian dan pembenahan.

Lalu Gita Ariadi  mewakili Gubernur Provinsi NTB Dr. H Zulkieflimansyah menyampaikan tanggapan, dalam  Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Rabu (17/06/20)  di Ruang Sidang Utama DPRD NTB.

Rapat Paripurna itu  membahas jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Sekda mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB menerimanya dan sekaligus menjadi perhatian untuk melakukan pembenahan langkah dan kegiatan guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang produktif, transparan dan akuntabel.

Beberapa pandangan, masukan dan saran tersebut antara lain meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang terkait dengan pendapatan daerah yang harus didukung dengan regulasi yang jelas.

Selanjutnya, mendorong sektor-sektor ekonomi yang mempunyai daya ungkit untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan pembangunan antar sektor dan wilayah.

Selain itu, pandangan, masukan dan saran DPRD yaitu melakukan penataan ulang terhadap seluruh aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTB agar terjadi kesesuaian dengan neraca daerah.

Juga mengenai prlunya dilakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap kontrak-kontrak kerjasama pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah daerah.

“Juga mengembangkan investasi yang profitable dan sustainable untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD secara berkelanjutan serta menindaklanjuti rekomendasi dan temuan BPK RI yang belum terselesaikan,” terang Gita.

Gita menyatakan, pernyataan dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian pemerintah daerah dengan sungguh – sungguh dan akan ditindaklanjuti.

“Berbagai pernyataan dari Fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki.” kata LaLu Gita Ariadi..

AYA/HmsNTB

Jangan sampai, ada dinas yang pegawainya tidak kompak antara atasan dengan bawahannya

MATARAM.Lombokjournl.com –– Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berkeliling ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dalam rangka halal bihalal.

Selain itu, Gubernur Zul juga melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (16/06/20).

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini menyambangi Inspektorat dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB.

Bang Zul berpesan kepada seluruh ASN untuk menciptakan suasana kantor menjadi nyaman dan menyenangkan. Rasa nyaman dan menyenangkan mendorong para pegawai menjadi bahagia di tempat kerja.

“Ciptakan suasana kantor menjadi sangat nyaman. Sehingga, kalau meninggalkan kantor, rasanya berat sekali,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul juga mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menjaga netralitasnya dalam momentum Pilkada yang beberapa bulan lagi terselenggara di beberapa kabupaten di NTB.

“Netralitas ASN itu perlu dijaga betul-betul, demi kemaslahatan bapak/ibu semua,” ujar Bang Zul.

Tidak hanya netralitas, lanjut Bang Zul, kekompakan juga harus tetap terjaga. Jangan sampai, ada dinas yang pegawainya tidak kompak antara atasan dengan bawahannya.

“Kekompakan harus terus dijaga, jadikan tempat kerja kita sebagai rumah sendiri dan jadikan seluruh teman kerja seperti keluarga kita sendiri,” tutup Bang Zul.

AYA/HmsNTB

Wagub ingin agar program-program unggulan Pemerintah Provinsi NTB tidak diam di tempat, namun harus terus didorong ke depan

MATARAM.lombokjournal.com — Setelah sebagian besar energi tercurah untuk penanganan Covid-19 selama tiga bulan terakhir, Pemerintah Provinsi NTB ingin kembali fokus pada sejumlah program unggulan yang dijalankan selama ini.

Misalnya Revitalisasi Posyandu,Zzero Waste, Desa Tangguh Bencana dan Desa Wisata.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd memimpin rapat, Senin (15/06/20) untuk mengetahui sejauh mana progres program – program unggulan di NTB tersebut.

Bersama Asisten I Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si dan Asisten II, Ridwan Syah, MM., M.Sc., MTP, Wagub membuka rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kalak BPBD Provinsi NTB, dan Kepala DPMPD Dukcapil NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB.

Dalam rapat tersebut, Wagub ingin agar program-program unggulan Pemerintah Provinsi NTB tidak diam di tempat, namun harus terus didorong ke depan.

Karena program-program unggulan tersebut sangat relevan dengan upaya mengurangi penyebaran  Covid-19 dan mengatasi dampaknya seperti Industrialisasi, Zero Waste, Kesehatan, dan Kebersihan.

“Jadi clean, health and safety menjadi satu kesatuan, berhubungan juga dengan pariwisata. Sehingga semua program-program unggulan satu sama lain tidak bisa dipisahkan,” jelas Umi Rohmi, sapaan akrabnya.

Umi Rohmi ingin dalam mewujudkan kampung yang bersih dan sehat, Posyandu Keluarga harus berjalan dengan baik. Program-program unggulan tersebut harus terintegrasi semuanya.

Ia menginginkan semua desa di NTB menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan Covid-19 termasuk di Desa Wisata.

Agar Desa Wisata mampu menjelma menjadi desa yang lengkap, baik dari segi kesehatan dan kebersihan. Tak hanya itu, Umi Rohmi juga ingin agar semua desa di NTB menjadi desa tangguh bencana.

“Kita tidak bisa tawar-menawar lagi, revitalisasi posyandu wajib di desa, pengelolaan sampah wajib, tangguh bencana juga wajib dan ini sebenarnya simple dan tidak membutuhkan banyak biaya. Sekarang bagaimana mensinergikan semua ini agar terealisasikan dengan baik,” tegasnya

Wagub mengatakan muara dari program-program unggulan tersebut ada pada Pemerintah Desa. Oleh karena itu, ia ingin agar Kepala DPMPD Dukcapil NTB lebih cermat dan mengevaluasi dengan baik.

“Sehingga semua terangkum seperti apa yang kita inginkan, baik dari revitalisasi posyandu, desa tangguh bencana, pengelolaan sampahnya dan penanaman pohon berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Umi Rohmi berpesan agar sinergitas satu sama lain agar dengan anggaran yang terbatas ini Pemprov NTB mampu menjalankan program unggulan dengan sebaik-baiknya.

Tidak Larut Pandemi

Asisten I Setda NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si mengajak semua pihak tidak terlalu larut dengan pandemi. Justru ia mengajak untuk terus bangkit dan kembali melihat program unggulan yang telah disusun.

“Mari kita mulai bangkit, mulai minggu ini dan selanjutnya untuk kembali melaksanakan lagi program unggulan kita,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A memaparkan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan posyandu keluarga di masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, tenaga kesehatan dan kader Posyandu sebelum hari H posyandu harus menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun/hand sanitizer.

Tenaga Kesehatan dan kader Posyandu juga wajib menggunakan alat pelindung diri minimal sarung tangan dan face shield.

“Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu dalam keadaaan sehat dan tidak menunjukan gejala batuk, pilek dengan menscreening suhu tubuh <37,5,” jelasnya.

Kepala Dinas Pariwisata, H. Lalu Muhammad Faozal juga memaparkan terkait program Gerakan Bersih Indah Aman (BISA). Dari program ini akan ada 20 desa wisata untuk menjadi pilot project.

“Program ini bertujuan agar lebih fokus pada SDM untuk mengembangkan ekosistem pariwisata kita di desa wisata, kemudian untuk memperkuat destinasi dan mencoba untuk merubah paradigma baru di desa wisata,” jelasnya.

Dinas Pariwisata akan bekerja sama dengan Pokdarwis dan berbagai asosiasi. Selain itu juga akan ada pendampingan di masa pandemi Covid-19 ini untuk desa wisata.

“Desa sebagai model protokol kesehatan Covid-19 dan melibatkan masyarakat untuk sadar pada protokol kesehatan ini,” katanya.

AYA/HmsNTB

Gubernur tekankan, program JPS Gemilang, semuanya harus produk lokal

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah mendorong Dinas Koperasi dan UMKM terus berinovasi di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Gubernur Zul, virus Corona tidak boleh menyurutkan semangat pelaku UMKM di NTB untuk terus berkembang.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini. UKM kita harus tetap semangat, tetap berinovasi. Kita yakin, setelah Covid-19 ini kita semua menjadi pemenang,” ungkap Gubenrur Zul saat menghadiri acara Halalbihalal sekaligus pembinaan ASN  di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB,  Senin (15/06/20).

Gubernur Zul dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala Biro Organisasi dan Kasat Pol PP NTB.

Dikatakan, produk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang banyak mengakomodir hasil produksi IKM/UMKM lokal di NTB, yang menjadi pengungkit ekonomi di masa sulit.

“Kita tekankan, dalam program JPS Gemilang, semuanya harus produk lokal. Dengan begitu, membangkitan ekonomi NTB di tengah pendemi dapat lebih cepat,” ujar Bang Zul.

Kadis Koperasi dan UKM Provinsi NTB, H Wirajaya Kusuma mengatakan, saat ini pihaknya sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM di daerah ini.

“Kami ucapkan terimaksih atas kehadiran Gubernur dalam rangka memberi kami semangat agar terus bekerja dengan baik,” katanya.

Karo Organisasi Setda NTB H. Lalu Hamdi mengatakan kegiatan kunjungan kerja gubernur ini juga dalam rangka pembinaan ASN, mendengar secara langsung aspirasi jajaran birokrasi dan memberikan arahan.

“Kita ingin membangun kebersamaan agar ASN tetap produktif dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik serta siap menyambut new normal, tetap produktif dan aman dari Covid-19,” katanya.

Kegiatan Halalbihalal dan pembinaan ASN  ini akan berlangsung sampai tanggal 9 Juli 2020 meliputi 44  OPD.

Usai melaksanakan Halalbihalal di Dinas Koperasi UKM, Gubernur bersilaturahim ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.

Di sana ia meminta kepada seluruh pegawai ASN untuk mempertahankan sikap saling menghargai dan membangun persahabatan di antara pegawai.

Menurut Gubenrur, pertemanan yang telah dibangun tidak boleh terputus oleh apapun.

“Mari kita jaga persahabatan yang telah lama kita bangun. Dengan begitu, semua pekerjaan kantor bisa kita kerjakan dengan riang gembira,” ungkap Bang Zul.

Momentum Halalbihalal ini, bukan hanya sekedar saling maaf memaafkan melainkan juga saling menyalurkan energi positi.

Ia berharap dengan adanya penyaluran energi positif tersebut, ada sinergitas dan kekompakan yang terbangun dalam sebuah organisasi pemerintahan.

“Mari kita jadikan momentum Halalbihalal ini sebagai salah satu cara mempererat tali silaturahim kita,” tutup Bang Zul.

AYA/HmsNTB

Rakornas ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama di antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah

MATARAM.lombokjournal.com — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 berlangsung  secara daring, Senin (15/06/2020) di Ruang Kerja Gubernur NTB.

Gubernur NTB,, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim mengikuti Rakornas tersebut.

Rakornas bersama Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Rakornas mengangkat tema Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Rangka Pengawasan Percepatan

Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, negara-negara di seluruh dunia saat ini tengah berada dalam situasi pandemic Covid-19, yang berdampak  signifikan pada bidang kesehatan.

Lebih dari itu, bidang ekonomi pun saat ini tengah mengalami tekanan yang berat. Pemerintah kemudian dianggap memiliki peran yang begitu krusial di masa sekarang ini.

“Semuanya itu membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan juga tepat,” ucap Jokowi.

Di bidang kesehatan, penanganan Covid-19 harus mampu dikendalikan, sehingga penyebaran pandemi ini tidak menyebar lebih luas lagi.

Di bidang sosial ekonomi, Presiden mengatakan bahwa pemerintah harus mampu menjamin warga yang terdampak Covid-19 agar mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.

Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa sektor UMKM dan para pelaku usaha mampu bertahan, pun begitu dengan menghindari ancaman PHK massal.

Menurut Jokowi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 677,2 triliun dalam percepatan penanganan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional.

“Angka ini, 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Presiden mengajak seluruh elemen pemerintah untuk mengawal serta mengawasi dengan baik, agar dana tersebut dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan.

“Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu sampai terjadinya masalah,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, pemerintah serius dalam memperhatikan akuntabilitas. Untuk itu, Ia meminta agar seluruh lembaga, baik pusat dan daerah diminta menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dalam mengawal akuntabilitas.

“Selain itu, kerjasama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPKP harus terus dilakukan, demikian juga sinergi antar aparat Penegak Hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus terus kita lanjutkan,” tambahnya.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh dalam laporannya menyampaikan, peserta Rakornas sebanyak 966 peserta serta disiarkan langsung melalui TVRI Nasional dan secara daring melalui aplikasi TVRI Klik.

Ia kemudian mengapresiasi kerjasama dari tiap komponen pemerintah dalam menjaga kekompakan di tengah situasi pandemi.

“Kami meyakini bahwa kebersamaan kita pada saat ini merupakan bukti bahwa kita semua berkomitmen tinggi untuk siap berkolaborasi dalam upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, khususnya di tengah masa pandemi yang penuh tantangan ini,” ungkapnya.

Sejalan dengan tema yang diusung, Yusuf Ateh menjelaskan, penyelenggaraan Rakornas ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama di antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Khususnya terkait pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Mengingat luasnya area penanganan dampak Covid-19 dan besarnya anggaran yang digunakan, harus dibangun kolaborasi dan sinergi pengawalan akuntabilitas. Tidak hanya antar APIP, namun juga antar APIP, Pemeriksa Eksternal hingga Aparat Penegak Hukum,” terang Yusuf Ateh.

Sesuai arahan Presiden, diharapkan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan juga akuntabel.

AYA/HmsNTB

“Ini adalah bentuk sinergitas yang luar biasa dan  kita sudah buktikan di NTB,” ujar Danrem

MATARAM.lombokjournal.com — Berubahnya tipe Korem 162/WB menjadi Korem tipe A struktur organisasi serta pangkat jabatan juga menyesuaikan.

Salah satunya jabatan Danrem  162/WB yang semula dijabat Pamen berpangkat Kolonel sekarang dijabat perwira tinggi berpangkat Brigadir jenderal TNI, dan  resmi dilantik di Mabes TNI oleh Panglima TNI Marsekal TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Selasa (09/06/20) lalu.

Terkait hal tersebut,  di lapangan Polda NTB di jalan Majapahit Kota Mataram digelar acara penyambutan Danrem 162/WB sebagai wujud penghargaan kebersamaan serta  kebanggaan Forkopimda NTB, Jumat (12/6/2020).

Saat tiba di Mapolda NTB  Danrem 162/WB  disambut dengan jajar kehormatan TNI-Polri diiringi yel yel sinergitas TNI-Polri, terlihat Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB Irjen Pol M. Iqbal, S.I.K. M.H., Ketua DPRD  Prov NTB, Kajati dan Kepala BNN NTB.

Atas penghormatan yang luar biasa, Danrem 162/WB berterimakasih kepada Gubernur, Kapolda  rekan rekan Forkopimda, serta Para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap rekan rekan TNI Polri serta seluruh masyarakat

“Ini adalah bentuk sinergitas yang luar biasa dan  kita sudah buktikan di NTB, baik saat menghadapi bencana alam gempa, pada Pengamanan Pilpres, Pilkada, Pam VVIP.  kita mampu menjaga kondusifitas wilayah NTB,  termasuk saat ini kita bersama dalam gugus satgas percepatan penanganan Covid – 19 di wilayah NTB,” ujar Danrem.

Ia mengaku sangat haru dengan penyambutan ini, dan mengajak menjaga terus kebersamaan, kekompakan  dalam mewujudkan NTB gemilang,

“Kepada Prajurit TNI Polri kalian adalah saudara kandung bahkan saudara kembar dan rakyat adalah ibu kandungnya, untuk itu jangan sekali kali menakuti menyakit hati rakyat sesuai santi aji yang terdapat dalam delapan Wajib TNI,” uap Danrem.

Hal itu dapat menjadi tauladan yang ditunjukkan oleh Forkopimda NTB kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat juga harus membina hubungan kekeluargaan, kebersamaan dalam tiap kegiatan.

“Karena dengan kebersamaan inya Allah akan terjalin komunikasi, harmonisasi hubungan interaksi yang lebih baik dengan harapan  setiap permasalahan yang ada  akan lebih mudah dalam mencari solusi jalan keluar,” tegasnya.

Diharapkan, ke depan berlanjut terus seperti ini, mudah-mudahan ini menjadi tradisi yang terbaik di Nusa Tenggara Barat.

Danrem menyampaikan yang menjadi target utama Korem 162/WB sesuai dengan fungsinya di bidang teritorial dalam membantu Pemerintah daerah dan Polri yaitu membantu  mewujudkan kesejahteraan dan  stabiltas keamanan masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Apalagi menjelang Pilkada TNI-Polri jajaran Korem 162/WB bersama-sama dengan Polda NTB harus sedini mungkin terus memelihara situasi  kondusif wilayah terencana, terkoordinasi lintas sektoral sehingga memberikan jaminan  keamanan kepada Masyarakat NTB.

Kapolda NTB menjawab pertanyaan artawan menyampaikan, Forkopimda NTB sangat bangga dan bahagia karena salah satu timnya mendapat promosi. Promosi itu terkesan, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani segala sesuatunya dinilai berhasil.

“Selain bahagia, ini adalah pesan agar semakin kuat mengabdi kepada masyarakat Nusa tenggara Barat, banyak event-event seperti pilkada dan lain-lain harus kita raih kesuksesan secara bersama-sama,” kata Kapolda.

“TNI-Polri adalah saudara kandung dan TNI-Polri Nusa tenggara Barat tidak ada jarak 1 mm pun, duduk sama rendah berdiri sama tinggi,” tegas Kapolda. .

Usai kegiatan tersebut,  Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani diarak Konvoi menggunakan kendaraan Barracuda milik Satbrimob Polda NTB, menuju keliling kota mataram finish di Pendopo Gubernur NTB di jalan Pejanggik kota Mataram.

Tiba di Pendopo dilanjutkan acara syukuran,  Gubernur NTB   kembali mengucapkan selamat dan sukses atas kenaikan pangkat Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han dan kenaikan Tipe Korem 162/WB menjadi Tipe A.

Kata Gubernur Zul, tidak mungkin kita saling membantu, kalau tidak saling mengenal, karena saling mengenal maka kita saling memahami.

“Maka dengan kebersamaan ini kita akan bersama mewujudkan NTB Gemilang,” kata Gubernur Zul.

AYA