Kunjungan ini sebagai momen bertukar pikiran dalam rangka penanganan Covid-19 di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berkunjung ke Pemprov NTB.

Kunjungan itu guna memperoleh data secara langsung terkait permasalahan -permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya penanganan program dan kinerja ASN pada Pemerintah Provinsi yang terdampak Covid-19.

Begitu pula dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat Pemerintah Provinsi.

Sekretaris Daerah NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi yang mewakili pimpinan menerima kunjungan kerja Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB di ruang kerjanya. Kamis (25/06/20).

Rus Nurhadi Sutedjo sebelumnya telah diterima Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah

Sekda NTB mengatakan, secara umum kunjungan ini sekaligus sebagai momen bertukar pikiran dalam rangka penanganan Covid-19 di NTB.

Secara umum terkait Covid-19 disampaikan, dari hari ke hari Pemprov NTB terus bekerja keras menangani pandemi Covid-19.

Pemeritah sedang berdamai dengan pandemi dengan konsekuensi mematuhi Protokol Covid-19.

Kelonggaran beraktivitas bagi masyarakat guna pemulihan ekonomi, namun tetap harus disiplin dengan protokol kesehatan.

“Pada titik yang sama kami juga melakukan afirmasi pemberdayaan ekonomi, dengan memberdayakan UKM/IKM di NTB”, tutur Sekda.

Sekda menambahkan, adanya JPS Gemilang, UKM/IKM justru mendapatkan peluang dan kesempatan untuk berkembang selama masa wabah corona.

Marsekal Muda TNI Rus Nurhadi Sutedjo menyampaikan kehadirannya hari ini adalah untuk mendengar/sharing informasi terkait Tata Kelola Pemerintahan di Pemprov NTB khususnya penanganan program dan kinerja ASN pada Pemerintah Provinsi yang terdampak Covid 19.

Kemenko Polhukam juga ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien yang dilaksanakan melalui salah satu program pemerintah yaitu Reformasi Birokrasi dengan delapan area perubahannya.

Delapan area perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM ASN, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penerapan SAKIP.

Hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB terkait penilaian RB dan SAKIP, Pemprov NTB untuk pertama kalinya berhasil meraih predikat BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019.

Predikat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014–2015, Provinsi NTB meraih predikat CC, sedangkan tahun 2016–2018 Provinsi NTB meraih predikat B.

Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah terus berikhtiar meningkatkan kinerja birokrasi.

Khususnya dalam pengawasan anggaran agar benar-benar efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB.

Turut hadir Kadikes NTB, Kesbangpoldagri NTB, Kadis Kominfotik, Karo Hukum Setda NTB, Biro Organisasi.

AYA/HmsNTB

Kualitas pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertekad untuk terus meningkatkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun mendatang.

Pada tahun 2019 lalu, NTB meraih predikat BB untuk SAKIP tahun 2018.

“Alhamdulillah NTB telah mencapai predikat BB, kami berkomitmen terus bersama Kabupaten/kota dengan semangat dan agar menjadi baik di tahun-tahun yang akan datang,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos., M.M,.

Najamuddin meyampaikan itu mewakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB pada Rapat Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui Webinar, yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) RI, Kamis (25/06/20).

Dalam Rapat Sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi di Provinsi NTB itu, Karo Humas mengatakan, NTB akan memaknai semua data yang disampaikan MenPAN & RB sebagai bahan untuk terus berbenah.

Banyak hal penting yang harus menjadi atensi dan menjadi perhatian, khususnya di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Najamuddin menjelaskan, reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi NTB saat ini.

Terutama peningkatan sumberdaya aparatur agar selalu produktif dan aktivitas pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di masa pandemi saat ini.

Kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Drs. H. Jufri Rahman, M.Si,  Najamuddin menuturkan, saat ini Pemerintah Provinsi NTB sedang dalam proses perjuangan dari zona merah menjadi zona hijau Covid-19.

Namun demikian, kualitas pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

“Indeks reformasi birokrasi perlu terus dilakukan peningkatan dan perbaikan,” ujarnya.

Menurutnya, bencana pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini harus mampu untuk dimaknai sebagai sebuah momentum untuk terus melakukan penataan agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Diungkapkan Karo Humas, saat ini Pemerintah Provinsi NTB sedang melakukan penyelesaian nomenklatur organisasi sesuai dengan Permendagri, No. 56 tahun 2019.

NTB merupakan salah satu provinsi yang belum melakukan penyesuaian nomenklatur, namun sebagian kabupaten/kota di daerah ini telah melakukan penyesuaian penataan organisasi baru sesuai amanat pemerintah pusat.

Ia menilai, penataan dan reformasi birokrasi menjadi hal yang sangat urgen di tengah pandemi saat ini. Provinsi NTB dan kabupaten/kota akan segera melaksanakan penyesuaian dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, ia mengajak Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama. Karena semangat kebersamaan semuanya akan berjalan baik.

“Kalau sudah kita memiliki semangat kebersamaan. InsyaAllah semua akan bisa kita lewati dan selesaikan dengan baik,” katanya.

AYA/HmsNTB

Pelatihan ini  diperlukan untuk mendukung peralatan kebencanaan yang saat ini tersedia di BPBD,seperti kendaraan operasional

MATARAM.lombokjournal.com – Penanggulangan berbagai bencana, baik alam maupun non alam di NTB perlu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni yang terlatih, dan memiliki keterampilan khusus di bidang kebencanaan.

Karena itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berencana mengirim anggota BPBD Provinsi NTB untuk berlatih dan bertukar wawasan dengan anggota Tim SAR yang ada di Darwin, Australia.

“Mohon Kepala BPBD untuk menindaklanjuti ini,” kata Gubernur  saat bersilaturahim dalam rangka halalbihalal dan pembinaan ASN di Kantor BPBD NTB, Kamis (25/06/20).

Gubernur Zul menjelaskan, pelatihan atau training ini sangat penting dan dibutuhkan untuk membangun jembatan pengertian serta kemampuan untuk penanganan bencana di daerah. Ia meminta Kepala BPBD untuk mendatailkan rencana tersebut.

Gubernur menilai,  anggota BPBD yang terlatih dan memiliki skill di bidang kebencanaan bisa langsung bergerak membantu masyarakat ketika terjadi berbagai bencana.

Apalagi posisi NTB yang tidak jauh dengan Darwin yang membuat komunikasi dan mobilitas saat pelatihan terbilang mudah.

Menurutnya, pelatihan ini juga  diperlukan untuk mendukung peralatan kebencanaan yang saat ini tersedia di BPBD,seperti kendaraan operasional, baik untuk dipergunakan di daerah perairan maupun darat. Termasuk kendaraan yang dimanfaatkan untuk dapur umum.

Plt. Kepala BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 menyambut bahagia tawaran untuk melatih anggota BPBD ke Australia.

Menurutnya, antara Indonesia, khususnya Provinsi NTB memiliki banyak kesamaan. Termasuk kesamaan iklim yang dapat mendukung peningkatan keterampilan para anggotanya.

“Itu suatu tawaran yang luar biasa. Biasanya kami banyak bekerjasama dengan Jepang. Nah, sekarang ada Australia lebih bagus karena secara iklim atau kondisi mirip,” ungkapnya.

Ia berharap, pelatihan kebencanaan itu dapat meningkatkan kemampuan, kecerdasan dan keahlian anggotanya.

“Ini tawaran yang menarik, supaya SDM kami ini, dari tahun ke tahun makin cerdas,” imbuhnya.

Kunjungan Gubernur Zul ke BPBD itu juga dalam rangka memberikan arahan serta semangat kepada seluruh jajaran di OPD tersebut.

Salah satu isi arahannya adalah semua ASN harus berupaya menciptakan suasana kerja yang nyaman, penuh kekeluargaan serta persahabatan.

“Maka kuncinya adalah senantiasa melakukan silaturahim secara informal di rumah. Dengan demikian akan muncul cara pandang yang berbeda terhadap seseorang serta silaturahim ini dapat meningkatkan produktivitas kerja,” katanya.

AYA/HmsNTB

Rencana pembangunannya sudah berproses, dan Pemda KLU  telah menyiapkan tanahnya

TANJUNG.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH, beserta Forkopimda menerimz kunjungann Komandan Kodim (Dandim) 1606/Lobar yang baru, Kolonel. Arm Gunawan, S.Sos. MT, di Aula Kantor Bupati (24/06/20).

Kunjungan Dndim 1606/Lobar ke Kabupaten Lombok Utara itu untuk silaturahmi sekaligus mengenalkan diri.

Saat menerima Dandim 1606/Lobar, tampak hadir, Kapolres Lombok Utara AKBP, Fery Jaya Satriansyah, SH, Sekda KLU Drs. H. Suardi MH, unsur Forkopimda, para Asisten, Kepala OPD dan Camat se-KLU.

Bupati Najmul mengucapkan selamat datang untuk Dandim yang baru di Lombok Utara. Diungkapkan, kondisi Kabupaten Lombok Utara, dengan segala keterbatasannya, terutama keterbatasan fisik bangunan yang disebabkan gempa bumi tahun lalu.

“Salah satu tempat yang tersisa adalah tempat kita ini. Kerusakan terbesar di NTB adalah Kabupaten Lombok Utara. Jumlah korban meninggal dunia 471 orang,” tutur bupati..

Bupati Najmul Akhyar menuturkan, KLU adalah daerah termuda di Provinsi NTB, yang pada tanggal 21 Juli mendatang, merayakan ulang tahun ke-12. Pemekaran dari kabupaten induk Lombok Barat.

Pada kesempatan tersebut,   pihaknya menyambut gembira kedatangan Dandim, dan berharap  berharap dapat bermitra dengan baik, dalam rangka berkhidmat kepada masyarakat di Lombok Utara.

“Mengingat kita memang belum punya Makodim, tetapi langkah-langkah ke arah itu terus dipersiapkan. Tanah sudah kita siapkan dan proses sudah kita lakukan. Kami berharap dengan kehadiran Dandim, dapat membantu kami, menginginkan adanya Makodim di Lombok Utara,” harapnya.

Bupati Najmul berterima kasih kepada Kapolres serta Dandim yang senantiasa saling menguatkan dengan Pemerintah Daerah. Menata langkah untuk beradaptasi terhadap persiapan new normal.

“Kemarin, dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) melakukan rapat untuk bertahap mengaktifkan kegiatan belajar santrinya sebagai proses adaptif. Harapan kita sekolah-sekolah sudah bisa normal. Tentu dengan memperhatikan protokol Covid-19,” tuturnya.

Pembentukan Makodim

Terkait usulan pembentukan Makodim, Bupati Najmul mengatakan, Rencana pembangunannya sudah berproses, dan Pemda KLU  telah menyiapkan tanahnya.

Menurut bupati, mungkin tahun 2021 bisa sudah dibangun. Tempatnya sentral dan tepat, lokasinya di Gondang.

Dandim 1606/Lobar pada sambutannya menyampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa.

“Terima kasih atas dukungan Pemda KLU, semoga pemerintah pusat dalam hal ini Angkatan Darat dapat merealisasikannya. Mudah-mudahan bisa segera ada Kodim Lombok Utara,” kata Kolonel. Arm Gunawan

Pada akhir sambutannya Kol Gunawan menceritakan sekelumit perjalanan karier dari awal bertugas di Makassar (1998 – 2006), kemudian pindah ke Cimahi Bandung.

Setelah itu dipercaya menjadi Dandim Kulonprogo Yogyakarta. Kemudian pindah ke Mabes Angkatan Darat. Kini sebagai Dandim 1606/Lobar.

“Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita di sini, itu adalah amanah. Mari kita saling mendukung dan mengingatkan,” imbuh dandim.

Dandim 1606/Lobar mengatakan ,telah melihat dan meninjau lahan yang bakal jadi Makodim Lombok Utara. Lahan sudah dihibahkan dan dalam proses pengajuan.

“Rencana ini sudah diusulkan ke Mabes AD,” ujarnya.

den

Pengalaman Makmur yang begitu panjang sebagai birokrat di Kota Mataram merupakan modal berharga untuk melihat apa saja potensi ekonomi yang bisa digali, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota

MATARAM.lombokjournal.com — Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Pikada Kota Mataram, HL Makmur Said-Badruttamam Ahda atau yang disingkat Makmur-Ahda, merupakan pasangan yang paling pantas memimpin kota Mataram untuk lima tahun ke depan.

Pasalnya, dua tokoh tersebut akan saling melengkapi satu sama lain: Makmur yang kaya pengalaman mengelola birokrasi, bersanding dengan sosok pemimpin muda progresif yang ada dalam diri Ahda. Rabu, (24/06/2020).

Penilaian itu disampaikan Ketua DPD Gerindra NTB, H Ridwan Hidayat, yang  menyebut pasangan Makmur-Ahda paham dalam tata kelola pemerintahan.

“Bisa kita percayakan lah pada Haji Makmur. Dia sudah faham tata kelola pemerintahan,” katanya.

Diterangkan Ridwan, pengalaman Makmur yang begitu panjang sebagai birokrat di Kota Mataram merupakan modal berharga untuk melihat apa saja potensi ekonomi yang bisa digali, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota.

Selain mampu melihat potensi, seorang pemimpin daerah juga harus cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat, harus faham dengan baik karakter yang dimiliki masyarakatnya. Dan dalam hal itu, Makmur telah menguasainya.

“Masyarakat kan sudah tahu kalau pak Haji Makmur itu kan pejabat senior. Puluhan tahun beliau mengabdikan diri melalui jalur birokrat. Tentu tentang potensi kota, karakter masyarakat kota kan sudah dia fahami,” katanya.

Sementara Ahda, selain karena menguasai prinsip keilmuan dan kepemimpinan, ia diberikan kepercayaan guna mewakili generasi muda atau yang populer dengan sebutan generasi milenial.

Sebab menurut Ridwan, pemilih generasi milenial adalah pemilih terbanyak di kota Mataram.

“Pemilih kaum milenial di kota ini kan jauh lebih banyak. Kita perlu memberikan penghargaan, penghormatan kepada kaum milenial melalui Ahda ini,” katanya.

Untuk diketahui, Pilkada Kota Mataram akan berlangsung pada 23/09/2020 mendatang.

Ast

Dalam rangka adaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19. perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju tatanan normal baru di Provinsi NTB.

Surat dengan nomor 060/210/ORG ditandatangani Gubernur pada 23 Juni 2020.

SE itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020, tentang sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Serta Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 440-842 tahun 2020 tanggal 31 Mei 2020 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam SE itu, Gubernur mengatur bahwa ASN, pegawai tidak tetap/tenaga kontrak/honorer wajib melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan bidang kepegawaian.

Tapi dalam rangka adaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19. perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.

Gubernur mengatur penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui fleksibilitas akuntabel dan selektif, terhadap penentuan ASN pegawai tidak tetap/tenaga kontrak/honorer yang melaksanakan tugas kedinasan. Baik yang bertugas di kantor (work from office) maupun yang melaksanakan tugas di rumah atau (work from home).

Untuk Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor, ASN diharuskan melaksanakan prestasi sesuai jam kerja dan mengisi daftar hadir manual, kemudian melaksanakan apel pagi, olahraga dan imtak sesuai ketentuan.

Selanjutnya, penyelenggaraan rapat-rapat diutamakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya.

Bila berdasarkan urgensi yang tinggi penyelenggaraan rapat (tetap muka) dapat dilakukan dengan memperhatikan jarak aman (physical distancing) dan jumlah peserta terbatas.

Selain itu, perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai dengan tingkat prioritas dan menyesuaikan lingkungan kerja berdasarkan kebutuhan dan menyesuaikan tata cara ASN beraktivitas.

Untuk pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah atau work from home di daerah penugasan, pembina kepegawaian dan Kepala Unit sesuai kewenangan dapat menugaskan ASN, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak/honorer melaksanakan tugas kedinasan dari rumah.

Dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan pegawai, hasil penilaian kinerja dan laporan disiplin pegawai, ketersediaan dan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi, kondisi kesehatan keluarga, pegawai riwayat kontak dengan penderita Covid-19.

Atau telah melaksanakan perjalanan ke luar daerah atau negeri serta ASN lebih dari 45 tahun dan atau memiliki riwayat komorbiditas, seperti kanker hipertensi gangguan paru ginjal diabetes atau kondisi penyakit auto imun dan ibu hamil.

Bagi ASN, pegawai tidak tetap/tenaga kontrak/honorer yang melaksanakan tugas dinas di rumah harus mendapatkan Surat Tugas dari pimpinan sesuai kewenangan.

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya dalam melaksanakan tugas di rumah, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang terukur kepada pimpinan unit kerja secara berkala dan pimpinan unit kerja dapat memanggil pegawai yang bekerja dari rumah bila diperlukan.

Gubernur juga mengatur disiplin pegawai. Bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.

Hal-hal lain yang diatur oleh Gubernur, di antaranya penyesuaian atau penyederhanaan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mempublikasikannya melalui media informasi.

Selain itu, tetap membuka pelayanan baik secara online maupun offline, melakukan perhitungan kembali analisa beban kerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal.

Surat Edaran ini mulai berlaku, maka, Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 060/125/ORG tentang Penyusun Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Terakhir dengan Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 060/186/ORG, Perubahan Ketiga Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 60/125/ORG tentang Penyusunan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Disebutkan,  SE  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

AYA/HmasNTB

Semua Bapaslon masih berpeluang, sehingga mempersilahkan semuanya untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan PKS

MATARAM.lombokjournal.com – Meski beberapa Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di NTB telah mengklaim dapat dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun anggota Tim Pemenangan,  Yek Agil menyatakan partainya belum memutuskan arah dukungan.

Menurutnya, PKS NTB masih menunggu keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

“Masih menunggu rekomendasi dari pusat,” katanya di Mataram, Rabu (24/06/20).

Sejauh ini, di antara beberapa Bapaslon yang santer  mengklaim dapat dukungan PKS , adalah tiga Bapaslon pada Pilkada Lombok Tengah (Loteng).

Terkait hal itu, Yek Agil menyebut semua Bapaslon masih berpeluang, sehingga mempersilahkan semuanya untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan PKS.

“Contoh di Lombok Tengah, Suriade-Habib sudah klaim dukungan PKS dengan PBB, kemudian Masrun-Aksar klaim P3, PKB dan PKS, kemudian satu lagi, pak Dwi dan Normal,” jelasnya.

Tapi terkait arah dukungan sendiri masih menjadi kajian DPP PKS yang keputusannya akan keluar pada pertengahan bula Juli mendatang.

“Kita berharap minggu ke dua Juli sudah dapat rekomendasi dari pusat,” katanya.

Untuk diketahui, Pilkada serentak di NTB akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, yang akan digelar di tujuh kabupaten/kota yakni, Kabupaten Lombok Utara,  Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaen Sumbawa,  KabupateSumbawa Barat, Kabupaten Dompu, kabupaten Bima dan Kota Mataram.

Ast

Banyak permasalahan serius kita berbangsa dan bernegara itu tidak selesai di rapat-rapat formal, tapi selesai di meja-meja santai seperti malam ini

MATARAM.lombokjournal.com —  Rapat evaluasi penanganan pandemi Covid-19 oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB dilaksanakan di kediaman Kapolda NTB, Selasa (23/06/20).

Dalam rapat tersebut, seluruh anggota Forkopimda hadir untuk membahas sejauh mana penanganan yang telah dilakukan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, banyak hal dapat teratasi dalam beberapa kali pertemuan silaturahmi seperti yang dilakukan sekarang ini.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini menyampaikan, ia mengingat sebuah buku yang terkenal di Harvard berjudul ‘Leadership Without Easy Answers’ yang pernah dibacanya.

Ia mengatakan, dalam buku tersebut tersirat pesan bahwa banyak masalah pemerintahan yang terselesaikan di tempat yang tidak terlalu formal.

“Dari hasil kesimpulan mewawancarai berbagai pemimpin-pemimpin top yang ada di dunia, ternyata banyak permasalahan serius kita berbangsa dan bernegara itu tidak selesai di rapat-rapat formal tapi selesai di meja-meja santai seperti malam ini,” terang Bang Zul menyampaikan kesimpulan dari buku tersebut.

Bang Zul mengatakan, suasana rapat evaluasi yang dibangun seperti ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan.

Hal ini juga menumbuhkan kerjasama yang baik antar instansi di NTB, dan tentunya kerjasama yang baik tersebut dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan baik pula.

“Saya yakin kalau setiap minggu kita bertemu dalam suasana yang informal, santai, dan penuh rasa kekeluargaan, maka akan ada cahaya di ujung terowongan di NTB,” serunya.

Bang Zul menyampaikan trima kasih pada Kapolda telah menjadi tuan rumah yang baik dalam pertemuan in.

“Mudah-mudahan dengan kepiawaian beliau, akan menghasilkan sinergi yang luar biasa bagi NTB tercinta ini,” imbuhnya.

Danlanal Mataram yang baru-baru ini menjabat, Kolonel Laut (P) Suratun pada kesempatan silaturahmi tersebut menyampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan masyarakat NTB karena telah menerimanya dengan baik.

Ia menyampaikan komitmennya untuk ikut serta mendukung program-program pemerintah provinsi NTB.

“Kami siap untuk mendukung semua program, semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda, selain tugas pokok kami juga memiliki tugas untuk mendukung program pembangunan,” ucapnya.

Sesuai dengan permintaan Gubernur Zul pada rapat sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani mempresentasikan rancangan menuju NTB Sebagai Pusat Industri Busana Muslim.

Achris mengungkapkan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh NTB terkait industri busana muslim yaitu kualitas kain sebagai bahan, kapasitas dan kontinuitas produksi yang belum dapat konsisten, serta biaya produksi yang relatif tinggi, karena masih dikelola secara tradisional.

Hal itu mengakibatkan harga produk siap pakai sangat tinggi dibandingkan produk lainynya.

Untuk mengatasi hal tersebut, BI membuat beberapa terobosan yaitu, pengembangan bahan baku tekstil, menyiapkan SDM yang fokus terhadap busana fuslim, industrialisasi bidang busana muslim, distribusi hingga promosi untuk produk busaha lokal.

“Kita punya program paling utama dari hulu hingga hilir, mulai klaster tenun, fashion production inkubator, fashion designer, model, para wirausaha, distribusi dan komersialisasi, hingga pengembangan brand lokal NTB,” terangnya.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat diminta oleh Sekda NTB selaku moderator untuk menyampaikan kondisi sosial politik di NTB yang dipengaruhi oleh kisruh RUU HIP mengatakan,  kondisi NTB dapat ditahan dengan dilakukannya diskusi oleh TNI Polri dengan MUI NTB.

Selain MUI, Danrem juga melakukan komunikasi dengan para perwakilan mahasiswa untuk menahan diri dan fokus untuk mengawal penanganan pandemi yang saat ini dihadapi oleh NTB.

Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra yang menjadi penutup diskusi menyampaikan, a BNNP di masa pandemi ini tetap melaksanakan operasi pemberantasan narkotika.

Bahkan BNNP melakukan inovasi pemberantasan narkotika melalui media sosial di masa pandemi ini dengan mengadakan lomba video konten tentang sosialisasi bebas dari narkoba.

Dalam acara tersebut, hadir juga Kepala BPK NTB, Perwakilan Bulog NTB, Perwakilan BPN NTB, Serta beberapa Kepala OPD lingkup Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Untuk mengatasi semua dampak sosial akibat pandemi ini, peran data menjadi sangat penting dan krusial

Mataram.lombokjournal.com —  Pandemi Covid-19 di NTB memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas ekonomi di daerah ini, khususnya saat pemerintah daerah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial.

Namun Pemerintah Pusat, Pemprov NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa memunculkan kebijakan berupa bantuan sosial maupun subsidi kepada masyarakat untuk menekan penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi.

Untuk mengatasi semua dampak sosial akibat pandemi ini, peran data menjadi sangat penting dan krusial.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Ddimi ta proaktif dan bersinergi dalam mempertajam data kemiskinan, sehingga bantuan atau program yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak pandemi bisa tepat sasaran.

Hal itu mengemuka saat  pertemuan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB terkait dengan kajian dampak Covid-19 terhadap kemiskinan di NTB yang berlangsung di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/06/20).

“Kita jangan berpangku tangan, harus proaktif, karena peran kita di provinsi bukan hanya mendengar laporan saja tetapi harus melihat faktor masalahnya di mana,” tegas Wagub Hj Sitti Rohmi dalam rapat yang dihadiri oleh Asisten I, II dan III Setda NTB, Kepala Bappeda Provinsi NTB, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB.

Wagub minta untuk segera menyelesaikan masalah data di NTB, sehingga dana dan bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Mengingat anggaran di Pemprov NTB sudah mencukupi untuk penuntasan kemiskinan.

“Saya berharap ini menjadi follow up untuk Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda. Bagaimana agar semua program di NTB bersinergi,” terangnya.

Selain itu juga, Covid-19 jangan sampai menjadi dua mata pisau yang berbahaya.

Karena dalam kondisi seperti saat ini, aman dan produktif harus sejalan. Masyarakat yang membuka kembali kegiatan ekonominya, mereka wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Bagaimana memberikan pemahaman masyarakat bahwa boleh beraktivitas normal di bawah protokol Covid-19, jangan sampai masyarakat salah persepsi. Jika tidak, konsekuensinya harus ditutup,” jelas Umi Rohmi.

Dikatakan,  jika semakin cepat masyarakat menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan Covid-19 maka semakin cepat perekonomian akan pulih dan masyarakat dapat beraktivitas dengan normal kembali.

Penduduk miskin meningkat

Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono memaparkan hasil simulasi angka kemiskinan di NTB yang merupakan kelanjutan dari kajian dampak Covid-19 terhadap perekonomian NTB. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian di NTB memunculkan dugaan bahwa penduduk miskin di NTB akan meningkat.

“Namun perlu dilakukan perhitungan seberapa besar Covid-19 berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di NTB,” jelasnya.

Suntono juga mengatakan hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kecendrungan kemiskinan di NTB sebagai dampak pandemi Covid-19.

AYA/HmsNTB

Dengan bersilaturahim, maka akan menumbuhkan kebersamaan

MATARAM.lombokjourna.com – “Hidup itu terlalu Pendek untuk cari musuh,” kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Hal itu dikatakanya saat menggelar Halalbihalal dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Ligkunga Hidup dan Kehutanan di Kantor Dinas LHK Provinsi NTB, Selasa (23/06/20).

Dikatakan, hidup ini harus memiliki makna dan kebermanfaatan bagi sesama.

Caranya dengan selalu membangun silaturahim dan hubungan baik dengan rekan kerja dan masyarakat sekitar. Membangun silaturahim tanpa harus melihat latar belakang agama, warna kulit, jabatan hingga latar belakang adat dan budaya.

Gubernur Zul selalu mengajak ASN untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, karena suasana kerja yang nyaman, penuh kekeluargaan dan kondusif akan melahirkan produktifitas kerja yang tinggi.

Namun sebaliknya, jika suasana kerja tidak nyaman, maka sama dengan menciptakan masalah bagi sesama.

“Padahal kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di sini,” ungkap Bang Zul di hadapan puluhan ASN yang hadir.

Hal yang sama juga disampaikan Bang Zul saat bersilaturahim dan melakukan pembinaan ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB.

Ia mengimbau seluruh jajaran ASN, mulai dari Kepala Dinas hingga staf untuk saling mengunjungi dan bersilaturahim.

“Kalau Kadis selalu menyapa Kabid dan Kasi maka suasana kerjanya akan kondusif. Kalau kita mengunjungi rumah staf, maka kita akan memiliki cara pandang yang berbeda kepada bawahan,” jelas Bang Zul.

Ia menegaskan dengan bersilaturahim, maka akan menumbuhkan kebersamaan. Sehingga berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Yang paling utamanya juga lanjutnya adalah bisa saling mendoakan dan saling membahagiakan antara satu dengan lainnya.

“Kita ingin suasana kekeluargaan itu tidak ada intrik. Tidak ada saling menjelekkan, tetapi betul-betul pertemuan yang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa agar kita tetap bersama,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Zul juga memberikan kesempatan kepada para ASN untuk menyampaikan gagasan keluhan kepadanya, yang dikemas dalam acara dialog.

AYA/HmsNTB