Pemkab Lombok Utara mendapatkan opini WTP 6 kali secara berturut-turut

TANJUNG,lombkjourna.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menyampaikan penjelasan Kepala Daerah tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara masa sidang II Tahun Dinas 2020, Kamis (02/07/20).

Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin, SHI membuka sidang paripurna masa sidang  II Tahun Dinas 2020, menyampaikan, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah.

Dengan jabatannya Kepala Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Bupati Najmul Akhyar menyampaikan, sesuai dengan Pasal 298 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Dikatakan bupati, pada 2 Juni 2020, BPK RI Perwakilan NTB telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD KLU TA 2019 Nomor: 137.A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

“Dengan diterimanya LHP ini, kami sampaikan syukur karena Pemkab Lombok Utara mendapatkan opini WTP 6 kali secara berturut-turut. Namun begitu, ihwal yang tidak kalah sulitnya adalah bagaimana mempertahankannya,” ungkap Najmul.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mempertahankan predikat opini WTP itu, kata Najmul, di antaranya memaksimalkan penggunaan sistem informasi  pengelolaan keuangan secara online, mulai dari OPD sampai dengan Pemerintah Pusat.

Prosesnya mulai dari penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan. Untuk kas-kas yang tidak melalui rekening umum kas daerah seperti 9 BLUD dan 177 sekolah penerima dana BOS, pengelolaan keuangan dilakukan secara online dan terintegrasi.

Fungsi BPKAD hanya sebagai konsolidator laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Api

Kata Gubernur, banyak persoalan-persoalan besar yang dapat dituntaskan dengan diskusi-diskusi dalam suasana yang tidak formal, namun penuh rasa kekeluargaan

LOTIM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi, melakukan hal berbeda dalam melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Forum Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur, Kamis (02/07/20),   .

Rakor selalu identik dengan suasana formal dan gedung mewah. Namun kali ini Gubernur Zul mengubah suasana itu menjadi lebih santai dan penuh kekeluargaan.

Gubernur Zul memboyong seluruh Kepala OPD lingkup Provinsi NTB dan Direktur Bank NTB Syariah turun gunung, untuk menuntaskan aspirasi Forum Kades se-Kabupaten Lombok Timur yang melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur NTB, beberapa waktu yang lalu.

Dimulai dari wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur. Gubernur bertemu dengan para Kades di Lima Kecamatan, Kecamatan Sakra, Sakra Timur, Cakra Barat, Keruak dan Jero Waru.

Kemudian dilanjutkan bertemu dengan para Kades se- Kecamatan Sikur dan berakhir dengan bertemu Kades se-Kecamatan Suela.

Kepala Desa diberikan kesempatan bertatap muka langsung dengan Kepala Dinas terkait. Para Kades bisa langsung berkoordinasi terkait semua permasalahan di desa mereka.

Mulai dari masalah infrastruktur jalan, listrik, air bersih dan BUMDes, untuk kemudian dicarikan solusi dan penyelesaiannya secara bersama-sama.

Gubernur Zul mengatakan, para Kadis diminta  khusus mulai dari pagi hingga malam untuk menuntaskan seluruh aspirasi para Kades.

Menurutnya, banyak persoalan-persoalan besar yang dapat dituntaskan dengan diskusi-diskusi dalam suasana yang tidak formal, namun penuh rasa kekeluargaan.

“Tidak perlu kita pidato panjang-panjang, kades bisa langsung bicara dengan Kadis bersangkutan, agar apa yang menjadi aspirasi langsung bisa di eksekusi untuk diselesaikan,” ujarnya.

Kades Semaya, Kecamatan Sikur, Masriadi, sangat mengapresiasi dengan budaya baru yang dibangun Gubernur NTB dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat desa ini.

Menurutnya, adanya tatap muka langsung dengan Kepala Dinas terkait, maka para Kades tidak perlu lagi membuang-buang energi banyak untuk menyampaikan aspirasinya.

Para Kades mengaku sangat senang diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Kepala Dinas terkait. Mereka berharap dengan pertemuan langsung ini akan menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa.

“Kami sangat senang dapat bertatap muka langsung dengan gubernur dan para Kepala Dinas terkait, kami berharap persoalan kami di tingkat desa dapat dituntaskan,” ujarnya.

AYA/HmsNTB

Kata Gubernur Zul, kesadaran ASN untuk menjalankan fungsinya sebagai abdi negara yang tugasnya hanya melayani kepentingan masayarakat, pada saatnya nanti akan terbentuk dengan sendirinya

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengatakan,  pemberian sangsi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar netralitas tak lantas membuat para ASN jera.

Sebab ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, di antaranya faktor budaya dan tingkat perekonomian daerah yang rendah.

“Cari orang yang netral itu susah. Soalnya ada DNA politiknya. Bukan salah, kata yang lebih tepat itu natur (budaya) nya, senang membincangkan politik,” katanya kepada wartawan. Rabu (01/07/20).

MenurutNYA, bukan sangsi yang dapat menyelesaikan persoalan ketaknetralan ASN dalam hal ikut berpolitik praktis, melainkan tingkat perekonomian suatu daerah atau negara.

Semakin tinggi perekonomian suatu daerah atau negara,  maka tingkat kesadaran untuk netral sebagai ASN akan semakin tinggi.

Ia memberi contoh negara India yang juga memiliki masalah dalam hal netralitas ASN, karena negara itu memiliki tingkat perekonomian yang sama dengan Indonesia.

“Semakin maju ekonomi negara, akan baik dengan sendirinya. Negara kayak India, semua negara brkembang, nggak ada yang nggak ada masalah dengan ASNnya. Pasti berpolitik,” terangnya.

Dikatakan, kesadaran ASN untuk menjalankan fungsinya sebagai abdi negara yang tugasnya hanya melayani kepentingan masayarakat, pada saatnya nanti akan terbentuk dengan sendirinya.

Dengan catatan perekonomian daerah atau perekonomian negaranya berjalan baik.

“Nanti dengan baiknya ekonomi, dengan sendirinya nanti. Dipaksa-paksa begini-begitu selama miskin nggak bisa,” katanya.

Terkait fungsi Gubernur sebagai Pejabat Pembina Pegawai (PPK) yang salah satu tugasnya adalah memberi sangsi terhadap ASN yang melanggar netralitas?

Gubernur mengatakan, pihaknya tetap mengikuti aturan yang ada.

“Tinggal diikuti (aturannya) aja sebenarnya,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB melalui Divisi Penindak Pelanggar Aturan Pilkada Umar Ahmad Seth mengatakan, NTB menjadi salah satu daerah yang angka pelanggaran netralitas ASNnya cukup tinggi.

Dalam catatan Bawaslu, kasus pelanggaran netralitas ASN yang sudah direkomendasikan ke Komisi ASN mencapai angka 40.

“Ada 40 rekomendasi. Sembilan dibatalkan karena tidak cukup unsur. 30 sudah direkomendasikan ke Komisi ASN. Satu yang belum direkomendasikan, ASN ini mau menjadi Bapaslon Pilkada di Dompu, dan dia dari luar daerah,” kata Umar.

Ast

Kepada pemerintah lintas Negara (Kementerian), Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa agar terus bekerja keras dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Keselamatan rakyat adalah hal paling utama yang harus diutamakan

MATARAM.lombokjournal.com — Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo berharap kepada lembaga intra pemerintah agar tetap bersinergi membangun Negara.

Menciptakan kiat-kiat hebat dalam rangka terciptanya suasana kondusif, aman dan damai di tengah hidup berbangsa dan bernegara.

“34 Kapolda yang berdiri kokoh di tiap-tiap daerah untuk tetap melakukan sinergitas yang kuat, agar tercipta suasana kondusif,” kata Presiden Jokowi saat acara HUT Polri yang ke 74 di Lapangan Tenis Kapolda NTB secara Virtual, Rabu, 01/07/20

Presiden Jokowi menghimbau, agar Pemerintah tetap mengawal  Covid-19. KPK, TNI dan POLRI sebagai lembaga intra pemerintah untuk terus mengawal pelaksanaannya.

Kepada pemerintah lintas Negara (Kementerian), Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa agar terus bekerja keras dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Keselamatan rakyat adalah hal paling utama yang harus diutamakan.

“Anggaran penanganan Covid19 itu nominalnya sebesar Rp 677,2 triliun. Polri, TNI dan KPK mohon untuk dikawal. Lakukan tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis” terang Pak Jokowi

Senada dengan itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah mengatakan, Polri dan TNI dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selalu bersinergi. Terlebih selalu teragenda pertemuan rutin Forkopimda tiap Selasa malam.

“Apalagi Pak Kapolda dan Pak Danrem sudah bilang bahwa siap untuk terciptanya suasana baik dan kondusif di NTB,” ujar Dr. Zul.

Menurutnya, hal ini menjadi pegangan bagi warga NTB, bahwa untuk warna dan sinergitas antara Polri dan TNI di NTB sudah luar biasa dan harus tetap berjalan.

Dengan kesiapan jajaran seperti ini, menurutnya, diperlukan dukungan dari berbagai kalangan, baik itu dukungan dari pemerintah maupun masyarakat NTB itu sendiri

“NTB Gemilang bukan untuk pemerintah NTB saja, tetapi untuk masyarakat NTB juga. Jadi, kemenangan bersama ini harus didukung bersama pula, agar NTB gemilang segera terwujud.” Katanya.

AYA

Kunker Komisi I tersebut, selain melihat situasi pandemi dan menuju new normal, dan juga hal-hal lain seperti anggaran, bantuan sosial, pilkada serentak

TANJUNG.ombokjournal.com —  Wakil Bupati Lombok Utara, H Sarifuddin, SH. MH menerima  Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPRD Provinsi NTB yang membidangi Pemerintahan Hukum dan HAM di Lombok Utara, Senin (29/06/20).

Kunker dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Syirajudin SH, bersama Wakil Ketua Drs. H. Abdul Hafid dan para anggota lainnya, berlangsung dalam suasana keakraban.

Hadir pula Akademisi Universitas Mataram Prof. Gatot Dwihendro W sebagai supervisi ahli

Kunker Komisi I yang pertama kalinya di Lombok Utara pada masa Covid-19 tersebut, untuk melihat langsung penanganan  pandemi dan menyongsong new normal.

Kunker  itu juga berkaitan dengan dampak yang dirasakan pemda dari sisi anggaran, bantuan sosial serta situasi Lombok Utara menghadapi pilkada serentak 2020.

Wabup  Sarif usai pertemuan menyampaikan, silaturahmi Komisi I di Lombok Utara patut diapresiasi  dengan rasa syukur.

Kunker Komisi I tersebut, selain melihat situasi pandemi dan menuju new normal, dan juga hal-hal lain seperti anggaran, bantuan sosial, pilkada serentak serta penerima bantuan yang dialokasikan dari  pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

KLU menerima tujuh sumber bantuan termasuk BLT DD yang dialokasikan oleh pemerintah desa.

Ketua Komisi I Syirajudin SH menyatakan, kondisi adanya pandemi Covid-19 memang berbeda dari biasanya. Namun terkait dengan agenda pilkada serentak, bagaimana pun harus bisa berlangsung sukses dan lancar.

den

Semua pihak  diharapkan terus mengkampanyekan berita baik tentang NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, melaksanakan Rakor sekaligus konferensi pers untuk kampanye Berita Baik NTB Gemilang, Selasa (30/96/20) di Lesehan Green Asri, Mataram.

Rakor tersebut dihadiri oleh Humas Kajati NTB, Dedi Irawan, SH, MH, Kapenrem 162/WB, Mayor Inf Dahlan, S.Sos dan wartawan media daring NTB.

Karo Humas dan Protokol menekankan pentingnya sinergi antar Perangkat Daerah dan media, baik media cetak dan media daring, dalam situasi pandemi saat ini.

“Dalam situasi ini, kita harus bersinergi bersama, pemerintah sebetulnya sangat mengharapkan masukan atau saran bahkan kritikan dari rekan-rekan,” ungkap Bang Najam.

Menurut nya, momen ini sekaligus jadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman untuk semua.

“Kami dari Bakohumas, hadir bukan untuk menggurui tetapi justru butuh sharing pengalaman dari rekan-rekan, karena itu akan berdampak baik ke depan” ujarnya.

Diharapkan, semua pihak  terus mengkampanyekan berita baik tentang NTB.

“Mohon bantuan rekan-rekan untuk terus mengkampanyekan hal-hal yang baik tentang NTB, terutama saat pandemi ini, demi terwujudnya NTB, Nurut Tatanan Baru,” katanya.

Kapenrem Mayor Inf Dahlan menyambut baik pengaktifan Bakohumas.

“Dengan diaktifkannya Bakohumas ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat, dimana salah satu fungsinya adalah memberi info yang aktual, juga menjadi fungsi kontrol,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapenrem berharap semoga sinergi semakin kuat, terutama dalam menebar berita baik,

“Terima kasih kepada rekan-rekan, semoga jaringan ini semakin kuat, kita counter ketakutan masyarakat akan covid dengan berita-berita baik, kita ingin berbuat untuk masyarakat,” katanya.

Humas Kajati menjelaskan aspek hukum, memang telah diatur dalam Perpres jika ada penyimpangan dalam penanganan Covid, tidak bisa dituntut.

Lebih lanjut dijelaskan, yang tidak bisa dituntut apabila terkait dengan kebijakan, sebagai contoh misalkan dibuat kebijakan untuk memberikan bantuan Covid di daerah A tapi dalam pelaksanaannya bantuan tidak diserahkan ke daerah A tapi dialihkan ke daerah B, maka hal tersebut tidak masalah.

“Namun jika terkait dengan penyimpangan anggaran, maka bisa dituntut,” katanya.

AYA/HmsNTB

Banyak persoalan-persoalan berat yang akan dapat dibincangkan dan dapat diselesaikan melalui Library Cafe ini tanpa mengurangi keseriusannya

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi dan kebanggaannya, sekaligus merasa tersanjung telah menjadi bagian dari keluarga besar Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) di NTB.

Hal itu dikemukakan Gubernur Zul mengungkapkan itu saat memberikan ucapan selamat atas hadirnya Library Cafe BPKP NTB. Selasa (30/06/20).

Menurut Bang Zul, Library Cafe merupakan sebuah terobosan luar biasa dari BPKP NTB. Hadirnya fasilitas ini, akan banyak persoalan-persoalan berat dapat dibincangkan dan dapat diselesaikan melalui Library Cafe ini tanpa mengurangi keseriusannya.

Diharapkan, terobosan luar biasa BPKP NTB ini, dengan menghadirkan Library Cafe, akan dapat ditularkan ke BPKP lain dan institusi-institusi di daerah lain di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.

Dengan demikian diskusi-diskusi kita lakukan semuanya bisa mengalir, renyah dan cerdas, sehingga menghadirkan manfaat besar bagi kita semua.

“Selamat buat terobosan BPKP NTB yang luar biasa ini, kami tunggu terobosan selanjutnya,” tutupnya.

AYA/HmasNTB

Gubernur Zul berharap, Bappeda NTB akan menjelma menjadi pusat edukasi untuk masyarakat NTB, khusus terkait perencanaan NTB ke depan

MATARAM.lombokjournal.com  —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB untuk bisa membuat visualisasi kondisi Provinsi NTB untuk lima tahun mendatang.

Menghadirkan visualisasi terkait perencanaan pembangunan di NTB dinilai sangat penting. Adanya gambaran konsep yang dibuat dalam bentuk video akan melahirkan semangat dan optimisme kepada setiap orang yang melihatnya.

“Sekarang ini bukan eranya lagi kita membuat perencanaan yang tebal-tebal, dengan teori-teori yang membuat orang bosan untuk membacanya,” ujar Gubernur Zul.

Hal itu disampaikannya dalam acara silaturahim dan Pembinaan ASN Bappeda Provinsi NTB, Senin (29/06/20).

Saat itu Gubernur Zul yang didampingi Asisten II Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah dan sejumlah Kepala OPD mengatakan, perencanaan yang praktis akan membuat orang  cepat memahaminya.

Dengan adanya visualisasi terkait gambaran perencanaan pembangunan di NTB lima atau tiga tahun mendatang, maka NTB akan memiliki gambaran yang jelas dan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang.

Diiharapkan, Bappeda NTB akan menjelma menjadi pusat edukasi untuk masyarakat NTB, khusus terkait perencanaan NTB ke depan. Ia meminta jajaran Bappeda bisa menghadirkan visualisasi perencanaan pembangunan NTB lima tahun ke depan di pintu masuk kantor Bappeda.

“Bappeda harus jadi pusat edukasi, anak TK, SD hingga perguruan tinggi, bahkan siapa pun bisa datang untuk belajar dan menyaksikan video seperti apa kondisi NTB mendatang di sini,” ujar Bang Zul, sapaan akrabnya.

Dengan adanya visualisasi itu, Bang Zul berharap akan terbangun optimisme tinggi di kalangan generasi muda NTB. Karena mereka akan memiliki banyangan tentang kondisi masa depan NTB.

“Perencanaan kedepan harus ada energi, yang membuat orang kehilangan harapan menjadi semangat dan membuat seluruh masyarakat NTB punya harapan besar,” pintanya.

Pengembangan motor listrik

Ia mencontohkan, salah satu perencanaan NTB ke depan adalah pengembangan motor listrik oleh IKM/UKM di NTB.

Menurutnya, konsep transportasi masa depan di wilayah NTB adalah kendaraan yang bebas emisi, sehingga NTB akan bebas polusi udara dan polusi suara.

“Motor listrik ini telah mampu diciptakan oleh anak-anak NTB,” ungkapnya.

Ke depan Pemprov NTB akan terus memberikan peran besar kepada IKM/UKM yang ada di NTB. Khsusnya dalam melakukan produksi massal kendaraan listrik sebagai kendaraan masyarakat.

“Tidak ada yang tidak bisa kita buat, motor listrik, cool storage tenaga matahari, semua bisa kita ciptakan, asal anak-anak muda NTB diberikan kesempatan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bang Zul datang dengan membawa motor NgebUTS karya mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Ia juga meminta ASN menjajal kehebatan motor karya anak-anak NTB itu.

“Silahkan dicoba, nanti kita akan produksi massal untuk kendaran operasional mulai dari tingkat desa hingga di Provinsi,” pungkasnya.

Kendaraan tersebut banyak mendapat apresiasi dari pegawai Bappeda Provinsi NTB.

Salah satunya Windy (32) yang mengaku sangat senang dan merasa bangga melihat karya anak-anak muda NTB.

“Produk lokal ternyata tidak kalah dengan produk luar, keren banget kendaraan listrik buatan anak NTB,” ujar Windy penuh bangga.

Apalagi, jika kendaraan listrik tersebut ditaruh di desa-desa wisata. Menurutnya, salah satu cara menunjukkan dukungan dan kebanggan terhadap produk lokal yaitu dengan cara membelinya.

“Kita patut berbangga dengan produk buatan anak NTB, semoga kendaraan listrik ini bisa di taruh di tempat-tempat wisata,” harapnya.

Melanjutkan kunjungannya, Bang Zul bersama rombongan menuju kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi NTB.

Di hadapan seluruh ASN, ia minta kepada seluruh pegawai untuk memperkokoh tali silaturahim. Jangan sampai, silaturahim ataupun pertemuan hanya terjadi di kantor saja, namun sesama teman kerja diminta harus saling mendatangi dari rumah ke rumah.

“Silaturahim jangan hanya di kantor, tapi alangkah baiknya jika kita saling datangi, dengan begitu, sesama teman kerja kita bisa saling percaya,” ujar Bang Zul,

Dengan silaturahim, lanjut Bang Zul, persahabatan dan persaudaraan akan tetap terpelihara, terlebih saat ini masih dalam momentum Halalbibalal, dalam keadaan dan kondisi apapun, silaturahim harus terus dijaga.

“Mudah-mudahan dengan silaturahim ini, Allah SWT memberikan kita semua banyak ketenangan, kenyamanan dan persaudaraan hingga masa mendatang,” tutup Bang Zul.

AYA/HmsNTB

Sejumlah catatan-catatan penting, dan berbagai masukan dari Badan Angaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB, akan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti

MATARAM.lombokjournal.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 dan laporan hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2019 telah disetujui Badan Angaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB.

Hal itu disampaikan juru bicara Banggar DPRD NTB dalam Laporan Banggar pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB.

Rapat Paripurna itu agendanya penyampaian hasil pembahasan Banggar DPRD NTB, serta persetujuan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, Jumat (26/06/20) di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membacakan sambutannya menegaskan, Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD Provinsi NTB.

Karena telah melakukan pembahasan dan memberikan telaah secara komprehensif, tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 sehingga disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Wagub mengatakan, sejumlah catatan-catatan penting, dan berbagai masukan dari Badan Angaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB, akan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pada pelaksanaan APBD di masa-masa yang akan datang.

Tekad melakukan perbaikan itu selaras dengan komitmen pemerintah, berbagai program pemertintah dan kegiatan pembangunan yang dicanangkan dan sedang diupayakan. Melalui pemanfaatan potensi APBD setiap tahun yang dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dengan demikian diharapkan, seluruh upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pemanfaatan potensi APBD, untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih besar, secara bertahap akan dapat terwujudkan.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas dukungan, serta kemitraan yang terjalin baik selama ini, khususnya selama proses pembahasan raperda, tentang laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ini,” ujar wagub.

Wagub menyampaikan, tingginya komitmen dan kesamaan sikap, serta pandangan antara eksekutif dan legislatif, yang telah terbangun dengan baik ini, sebagai sesuatu yang sangat positif, sebagai suatu kekuatan bersama dalam ikhtiar membangun daerah.

Untuk itu ia berharap, suasana kebatinan dan kebersamaan itu dapat terus dibangun, ditingkatkan, dimantapkan dan dipelihara di masa-masa yang akan datang.

“Dengan demikian apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita bersama, yakni terwujudnya NTB Gemilang dapat diwujudkan,” harapnya.

AYA/HmsNTB

“Kehadiran kami hari ini adalah untuk mendengar/sharing informasi terkait dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah,” ujar Rus Nurhadi

MATARAM.lombokjournal.com  – – Pemerintah Daerah dituntut tetap memberikan  pelayanan terbaik kepada masyarakat walau dalam masa pandemi Covid 19.

Beberapa kendala seperti kebijakan Pemerintah Pusat yang cenderung berubah-ubah menjadi masukan kepada Pemerintah Pusat.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah, H. Lalu Gita Ariadi di tengah kunjungan kerja Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis, (25/06).

Miq Gita mengungkapkan,  dinamika birokrasi di NTB yang terjadi selama dua tahun ini banyak dipengaruhi oleh kondisi akibat bencana yang bertubi.

Setelah sebelumnya diguncang gempa, saat ini NTB menghadapi pandemi virus Covid 19.Kondisi ini mengharuskan pemerintah menemukan formasi yang tepat, dan menempatkan pejabat-pejabat birokrasi yang mumpuni dalam menghadapi kondisi itu.

Begitu pula dengan tuntutan birokrasi dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penanganan pandemi.

Semua program penanganan kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan keamanan telah dijalankan dengan baik begitu pula dengan koordinasi kabupaten/ kota.

“Setiap minggu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bertemu membahas semua permasalahan yang timbul. Begitu pula dinamika organisasi birokrasi dalam dua tahun terakhir juga dalam rangka mencari “pemain” terbaik di bidangnya”, ujar Gita.

Deputi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Rus Nurhadi mengatakan, kunjungan kerjanya ingin mengetahui permasalahan, kendala, saran dan masukan guna mencari solusi terbaik.

Sebagai Kementerian Koordinator, Kemenko Polhukam berkewajiban melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian berbagai urusan/ kebijakan Kemeterian/Lembaga (K/L) bidang politik, hukum, dan keamanan.

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, bottle necking dan hambatan dalam implementasi kebijakan pembangunan nasional.

“Kehadiran kami hari ini adalah untuk mendengar/sharing informasi terkait dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah,” ujar Rus Nurhadi.

Ia datang bersama Marsekal Pertama TNI Oka Prawira, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Apartur; Syaiful Garyadi, Asisten Deputi Bidang Tata Kelola Pemerintahan; Ardiansyah Achirul Putra, Kabid SDM dan Pengawasan Aparatur dan Kevin Maulana, Analis Kebijakan.

Nurhadi menilai hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB atas penilaian RB (REFORMASI birokrasi) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), sudah sangat baik.

Pemprov NTB berhasil meraih predikat BB tahun 2019. Predikat ini mengalami peningkatan luar biasa,  tahun 2014–2015, Provinsi NTB meraih predikat CC,  tahun 2016–2018 Provinsi NTB meraih predikat B.

Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang berikhtiar meningkatkan kinerja birokrasi.

Khususnya dalam pengawasan anggaran agar benar-benar efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Gede Putu Aryadi menyampaikan, pelaksanaan SPBE di NTB sudah on the track. Terlebih dimasa pandemi ini dan ke depan, penerapan SPBE sangat urgent, bahkan menentukan pelayanan publik.

Gede Aryadi menyampaikan, NTB sebagai destinasi unggulan nasional masih terdapat 86 titik area strategis baik di pulau Lombok dan pulau sumbawa yang masih blank spot (belum tersentuh sinyal internet).

Dari 86 titik area strategis tersebut, di dalamnya terdapat 56 desa, termasuk 14 desa yang berada  di lingkar KEK Mandalika.

“Kami mohon penuntasan area blank spot ini, kalau bisa tuntas tahun akhir tahun 2020 ini, karena di tahun 2021 mendatang NTB akan menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP,” ungkapnya.

Begitu juga di pulau Sumbawa, seperti kawasan SAMOTA (teluk saleh, pulau Moyo dan Tambora)  yang merupakan destinasi wisata internasional, hingga saat ini belum semuanya tersentuh sinyal internet, jelas Gede.

Hal ini penting kata Aryadi, karena infrastruktur digital ini, selain berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan publik, juga terhadap pembangunan daerah.

Karena Penanganan area blank spot ini menjadi tugas Pemerintah Pusat, melalui Kemetrian Kominfo dan BAKTI, maka diminta agar diprioritaskan,  pinta Gde.

Gede juga minta dukungan Kemenkopolhutkam untuk peningkatan Kapasitas SDM keamanan siber dan informasi daerah. Ia menjelaskan tahun ini diaksesmen oleh BSSN akan segera membentuk Tim Keamanan Siber daerah atau CSRIT.

“Kendala yang kami hadapi adalah SDM yang terampil. Mohon difasilitasi diklat untuk penguatan keahlian SDM”, pungkasnya.

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdulgani menyampaikan, salah kendala yang dihadapi adalah belum sinkronnya regulasi seperti peraturan Menteri yang membutuhkan aturan pelaksanaan baru di tengah kebutuhan memangkas aturan yang saling berkait.

Kapala Bakesbangpoldagri NTB, L. Dirjaharta mengharapkan dukungan koordinasi dan keselarasan kebijakan dalam penyelesaian pada kasus- kasus lama, seperti aliran keagamaan yang belum tuntas.

Kepala Dinas Kesehatan, dr Eka menyebut resistensi masyarakat terhadap upaya surveillance penyebaran virus seperti penolakan test SWAB, penanganan jenazah Covid 19 sampai dengan dukungan ketersediaan Reagen dan masker N95.

Selain itu, komunikasi publik yang dinilainya belum maksimal mengcounter isu hoaks seputar penanganan Covid 19 oleh pemerintah.

AYA/HmsNTB