Diharapkan hadirnya Bakohumas ini, koordinasi dapat terjalin semakin baik. Badan ini bisa menjadi wadah saling mengingatkan serta saling melengkapi

KSB.lombokjournal.com –   Kampanye berita baik yang dirangkai dengan konferensi pers terkait penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Tahap III, berlansung di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Jum’at (17/7/20).

Sebelumnya, Badan Koordinasi Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) NTB berkunjung ke Kabupaten Sumbawa pada Kamis (16/7/20).

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, kampanye ini merupakan dukungan terhadap Gugus Tugas Covid-19 di NTB dalam menangani pandemi.

Silaturahim Bakohumas ini juga bertujuan mengajak media massa maupun lembaga penyiaran agar terus menyampaikan berita baik, untuk NTB menuju tatanan baru.

Najamuddin mengatakan, pihaknya berharap agar media di KSB terus menyebarkan kabar baik untuk masyarakat.

Begitu juga media lainnya diharapkan tetap memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya mengikuti protokol kesehatan. Untuk menghindari Covid-19 seperti selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan, physical distancing, dan menghindari berkerumun.

“Bantuan dari teman-teman media menjadi sangat penting. Peran media juga penting dalam rangka penanggulangan dampak sosial ekonomi, penanggulangan Covid dan penyaluran JPS Gemilang,” katanya.

Informasi yang berpotensi menganggu kondusivitas daerah atau mengganggu pembangunan daerah, patut menjadi perhatian bersama.

Informasi yang penting di masa Covid-19 ini adalah informasi yang bisa membangun semangat masyarakat untuk terus berkarya sekaligus menjaga diri dari Covid.

Diharapkan hadirnya Bakohumas ini, koordinasi dapat terjalin semakin baik. Badan ini bisa menjadi wadah saling mengingatkan serta saling melengkapi.

Ketua KPID NTB Yusron Saudi mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan Bakohumas yang terus mengkampanyekan berita baik untuk NTB.

Program ini mengajarkan bagaimana membangun spirit dan memperkuit imun masyarakat melalui berita baik.

“Saya dari KPID sendiri sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini menjadi inspirasi dari Gubernur kita, UKM kita yang merosot di masa pandemi, dengan adanya banyak berita baik, maka semakin baik perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat kita,” kata Yusron Hadi.

Turut hadir dalam silaturahim tersebut, Sekretaris Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat, Ahmad Zaini, perwakilan Polres KSB, Humas Kominfotik KSB, dan puluhan jurnalis media cetak, online, dan elektronik KSB.

AYA/HmsNTB

Tidak tertutup kemungkinan kandidat calon Ketua Golkar NTB tidak hanya Ahyar dan Suhaili, bisa saja muncul nama baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan

MATARAM.lombokjournal.com — Persaingan Walikota Mataram TGH Ahyar Abduh dan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT untuk merebut kursi Ketua Golkar NTB makin panas.

Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) X DPD I Golkar NTB yang akan dihelat di Kabupaten Lombok Tengah. Kamis, (16/07/2020), kubu Ahyar mengklaim dukungan dari Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto.

Kubu Suhaili sebaliknya, mengklaim dukungan dari delapan DPD II Golkar NTB.

Berubahnya susunan kepanitiaan Musda, yang semula Ketua Panitia Hj. Bq. Isvie Rupaeda digantikan H. Achmad Puaddi FT.  Puaddi tak lain adalah adik kandung Suhaili.

Perubahan itu terjadi hanya beberapa hari jelang terselenggaranya Musda.

Selain itu, hal lain yang tak kalah panas adalah munculnya pernyataan Misbach Mulyadi selaku Ketua Harian DPD I Golkar NTB yang menilai ‘terlalu naif’ bagi DPD II Golkar NTB ketika tak memberikan dukungan bagi Ahyar.

Mengenai pergantian susunan kepanitiaan beberapa hari jelang Musda, Isvie yang juga sekretaris DPD I Golkar NTB menyampaikan, perganian itu tidak ada sangkut pautnya dengan persaingan Ahyar dan Suhaili.

Ia mengatakan, keputusan pergantian susunan Ketua Panitia ke Puaddi itu murni kebijakan partai. Selain alasan efisiensi, juga karena adanya pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan susunan kepanitiaan yang terlalu gemuk.

“Panitia tidak diganti, hanya dikurangi untuk memenuhi standar Covid. Masak panitianya 40. Bagaimana masuk ruangan,” ujar Isvie.

Terkait makin panasnya persaingan antara Ahyar dan Suhaili dinilai Ketua DPRD NTB ini sebagai fenomena yang biasa dalam dunia politik.

Tetapi untuk keputusan akhir akan tetap dihasilkan melalui mekanisme Musda yang akan berlangsung.

“Kalau soal tekhnis nanti kan kita bicara saat Musda,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan tidak tertutup kemungkinan kandidat calon Ketua Golkar NTB tidak hanya Ahyar dan Suhaili, bisa saja muncul nama baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Hal yang disebutnya sebagai konskuensi dari dinamisme politik yang saat ini tengah berlangsung di tubuh partai peninggalan orde baru tersebut.

“Namanya politik sekali lagi selalu ada perkembangan dinamis,” jelasnya.

Terpisah, Puaddi selaku pengganti Isvie sebagai Ketua Panitia Musda X DPD I Golkar NTB saat dikonfirmasi wartawan terkait pergantian susunan kepanitiaan tersebut memilih bungkam.

Senada dengan Puaddi, Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 NTB yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Drs. H. Abdul Hafid, juga memilih bungkam saat ditanya wartawan terkait panasnya persaingan Ahyar dan Suhaili.

Hafid hanya menjawab setiap pertanyaan wartawan tentang panasnya persaingan Ahyar dan Suhaili tersebut dengan tersenyum.

Untuk diketahui Musda X DPD I Golkar NTB akan diselenggarakan di hotel Novotel kawasan Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21-23 Juli 2020 mendatang.

Ast

Isvie menegaskan jika dipilihnya Lombok Tengah murni karena kondisi pandemi Corona yang sedang mewabah di Kota Mataram

MATARAM.lombokJournal.com — Sekretaris DPD I Golkar NTB H. Bq. Isvie Rupaeda menegaskan,  dipilihnya hotel Novotel yang berlokasi di Mandalika Lombok Tengah sebagai lokasi diselenggarakannya Musyawarah Daerah (Musda) X DPD I Golkar NTB, bukan karena desakan H. Suhaili FT selaku ketua partai yang juga Bupati Lombok Tengah. Kamis, (16/07/20).

Kebijakan menjadikan Lombok Tengah sebagai lokasi Musda X Partai Golkara NTB sebagai respon atas kondisi pandemi Covid-19 yang semakin mewabah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

“Kita tahu kota Mataram dan Lombok Barat daerah episentrum Covid-19. Daerah yang sedikit hijau (Lombok Tengah), saya kira ini. Lombok Timur fasilitas hotelnya tidak memadai,” katanya.

Seperti diketahui, Musda X DPD I Golkar NTB sedang menjadi sorotan mengingat dua tokohnya yakni TGH Ahyar Abduh yang saat ini menjadi walikota Mataram dan Suhaili FT yang adalah Bupati Lombok Tengah, sedang berebut untuk meraih kursi ketua Golkar NTB.

Terkait hal itu, Isvie menegaskan jika dipilihnya Lombok Tengah murni karena kondisi pandemi Corona yang sedang mewabah di Kota Mataram.

Ddan fasilitas pendukung kegiatan seperti hotel yang memadai adanya di Lombok Tengah.

Hal tersebut sekaligus menepis anggapan jika ketentuan tersebut untuk mendukung Suhaili dan melemahkan pihak Ahyar.

“Musda itu kan kita ingin aman dan nyaman. Musda itu kan (Lombok Tengah) dekat dengan bandara. Saya kira itu,” ujarnya.

Terkait nama yang menjadi rekomendasi DPP dijelaskan Isvie dengan mengatakan bahwa gerakan politik selalu dinamis.

Termasuk juga dalam penentuan Ketua DPD I Golkar NTB. Untuk itu, pihaknya tetap menunggu keputusan pada saat Musda nanti.

“Kalau soal tekhnis nanti kan kita bicara saat Musda. Namanya politik sekali lagi selalu ada perkembangan dinamis,” terangnya.

Ast

Menuntuk DPRD NTB menolak Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja

MATARAM.LombokJournal.com — Puluhan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat NTB Menggugat mendatangi kantor DPRD NTB, Kamis, (16/07/20).

Aksi itu untuk menyampaikan tuntutan agar wakil rakyat Udayana melayangkan surat gugatan ke Pemerintah Pusat, untuk menolak Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Dalam orasinya, perwakilan aksi menyatakan, selama ini pemerintah dan DPR selaku wakil rakyat telah membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Terbukti dengan dibahas dan akan disahkannya Omnibus law RUU Cipta Kerja, yang menurut mereka hanya menguntungkan investor dan semakin menjepit masyarakat kelas pekerja.

“Musuh kita adalah pengusaha internasional. Tugas kita adalah menggerakkan gerakan rakyat. Musuh rakyat adalah kapitalisme,” ucap seorang perwakilan aksi.

Hadir menemui para demonstran anggota DPRD NTB dari Komisi I yang bidang kerjanya meliputi hukum dan perundang-undangan Raihan Anwar, SE., MM.

Dalam pemaparannya, Raihan menyampaikan akan meneruskan apa yang menjadi tuntutan para demonstran ke pimpinan dewan yang kemudian dibahas bersama untuk kemudian dilanjutkan ke pusat.

Ia pun menerangkan, informasi yang menyatakan hari ini, Kamis (16/07/2020) DPR-RI akan mengesahkan RUU Omnibuslaw adalah kabar bohong.

“Sebelumnya saya sampaikan, tidak ada pengesahan RUU Omnibuslaw hari ini. Itu hoax,” jelasnya.

Raihan juga menyampaikan, jika DPRD NTB tetap pada tugas dan fungsinya sebagai perwakilan rakyat NTB.

Ia menjelaskan, apa pun yang menjadi aspirasi masyarakat, selama itu ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, akan tetap didukung.

“Atas nama pimpinan dan seluruh rekan-rekan DPRD provinsi NTB saya ucapkan terima kasih atas kunjungan adik-adik dan kawan-kawan yang membawa misi yang mulia mengawal kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Perwakilan demonstran yang terdiri dari beberapa organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan meminta Raihan selaku perwakilan DPRD NTB menandatangani surat perjanjian untuk merespon pemerintah, dengan mengirimkan surat penolakan disahkannya Omnibus law RUU Cipta Kerja.

Untuk diketahui Omnibus law RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah tak hanya mendapat penolakan dari masyarakat NTB. Hampir semua serikat buruh hingga mahasiswa di Indonesia ramai-ramai menyatakan penolakan disebabkan pasal-pasal di dalam RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 79 undang-undang dan 11 klaster dianggap bermasalah.

Ast

Semua aturan yang berkaitan dengan Covid-19 sudah ada

MATARAM.LombokJournal.com — Ketua Komisi I DPRD NTB yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Syirajuddin, SH mempertanyakan urgensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Covid-19 yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Kamis (16/07/2020).

“Ini Raperda target. Tidak urgen,” jelasnya kepada wartawan.

Menurutnya, Raperda Covid-19 tidak diperlukan, selain karena tidak mendesak juga tidak dibutuhkan Pemprov NTB, karena sudah ada peraturan yang mengatur persoalan penanganan pandemi virus Corona.

“Masih ada Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), PP (Peraturan Pemerintah),” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB melalui Wakil Gubernur (Wagub) Hj Siti Rohmi Djalilah menyampaikan akan mengusulkan Raperda Tentang Penanganan Covid-19 kepada DPRD Provinsi NTB.

Langkah tersebut diambil karena Pemprov membutuhkan Peraturan Daerah yang lebih jelas dan lebih tegas, yang nantinya bisa digunakan sebagai payung hukum untuk mendisiplinkan masyarakat.

“Kita sudah melihat bagaimana masyarakat kita mengabaikan protokol Covid-19 dengan sanksi yang seolah disepelekan” terang Rohmi.

Terkait pernyataan itu, Syirajuddin yang juga anggota Bapemperda DPRD NTB itu menegaskan, semua aturan yang berkaitan dengan Covid-19 sudah ada.

Tinggal bagaimana daerah menerapkan aturan tersebut. Jika pun ada yang mendesak, bukan pembahasan Raperda, melainkan penerapan peraturan yang sudah ada untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi masyarakat NTB.

“Masih ada Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), PP (Peraturan Pemerintah), tinggal diaplikasikan. Ini untuk apalagi? Nanti jika setiap ada wabah bikin Perda, mau berapa ribu Perda? Raperda ini kan pakai duit,” katanya.

Ast

Saat ini belanja dan penyerapan dan realisasi APBD NTB menduduki posisi nomor dua yaitu sebesar 44 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Provinsi NTB meraih prestasi APBD terbaik kedua setelah DKI Jakarta,  penyerapan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD).

Selain itu, penggunaan produk UMKM dan IKM lokal NTB di JPS Gemilang juga telah menginspirasi banyak daerah lain di Indonesia.

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo pun menyatakan, NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang patut dijadikan rujukan dalam tata kelola keuangan dan kebijakan daerah selama masa pandemi ini.

“Khusus tentang JPS, JPS Gemilang Provinsi NTB yang menggunakan produk-produk lokal disebutkan khusus oleh Presiden untuk diikuti dan dicontoh oleh provinsi-provinsi lain,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden dan Para Menteri serta seluruh Gubernur di Indonesia, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/07/20).

Menurut Gubernur Zul, saat ini belanja dan penyerapan dan realisasi APBD NTB menduduki posisi nomor dua yaitu sebesar 44 persen.

Catatan NTB ini hanya berselisih tipis dari DKI Jakarta di posisi pertama, yaitu 45 persen.

“Provinsi-provinsi lain bahkan ada yang masih 5 persen! Jadi selamat kepada Bu Wagub, Pak Sekda dan para Asisten serta para pimpinan OPD yang sudah sangat bekerja keras. Kita Alhamdulillah sudah berada di track yang benar!” seru Gubernur Zul.

Selain dua prestasi membanggakan tersebut, Gubernur Zul juga menyebutkan adanya sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian jajarannya.

Pertama, ia menyerukan agar percepatan belanja pemerintah terus digeber. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian Indonesia yang masih mengkhawatirkan.

“Di kuartal kedua ekonomi Indonesia pertumbuhannya mengalami kontraksi – 4,3 persen. Agar kita selamat maka pertumbuhan ekonomi kita harus meningkat dan segera positif. Untuk itu, satu-satunya cara adalah dengan mempercepat belanja pemerintah,” kata Bang Zul.

Bang Zul memerintahkan jajarannya agar pengadaan barang, tender dan lainnya harus selesai bulan Agustus 2020.

Hal ini dimaksudkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi agar positif. Ia juga menyerukan bahwa aparat Kejaksaan, KPK, Polisi dan LKPP siap membantu kebijakan percepatan ini.

Bang Zul menegaskan, semangat ini harus ditularkan ke semua Kabupaten dan Kota agar belanja pemerintah, tender dan lain-lain bisa selesai paling telat September untuk kabupaten/kota.

“Provinsi harus punya instrumen dan mekanisme untuk memaksa kabupaten/kota mengikuti ritme ini,” ujarnya.

Bang Zul menegaskan, untuk penanganan Covid-19, memang tidak mudah. Dan kesulitan ini juga dirasakan oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Untuk itu, dalam rapat terbatas bersama Presiden juga disepakati empat hal yang harus dilakukan.

Hal pertama adalah menekan dan mengurangi jumlah kematian. Kedua, meningkatkan jumlah pasien positif yang sembuh. Ketiga, menekan jumlah yang terpapar sakit. Dan keempat, mengenakan sanksi bagi yang melanggar protokol Covid-19.

AYA/HmsNTB

Tiga pilar dihajatkan sebagai unsur penggerak masyarakat agar bergerak secara simultan

TANJUNG.lombokjournal.com – Pemerintah Daerah Lombok Utara bersinergi dengan jajaran TNI-Polri menyelenggarakan Apel Tiga Pilar, Rabu (15/07/20).

Dalam apel tiga pilar ini, Bupati Dr. H. Najmul Akhyar bertindak sebagai inspektur upacara, didampingi Kapolres Lombok Utara AKBP Fery Jaya Satriansah, SH dan Dandim 1606/Lobar diwakili oleh Danramil Tanjung Kapten Zainul.

Bupati Lombok Utara membacakan amanat Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K, MH, mengatakan apel tiga pilar itu digelar sebagai upaya konslidasi bagi semua pihak dalam rangka pemberantasan penyebaran pandemi virus corona.

Apel tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan guna menekan penyebaran wabah Covid-19.

Selain itu, untuk menyongsong Lomba Kampung Sehat secara serentak 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Salah satu strategi memberantas dan memutus rantai Covid-19 adalah implementasi kegiatan kampung sehat,” kata Bupati Najmul.

Pasalnya, kegiatan kampung sehat berbagai upaya untuk menekan sekaligus memberantas penyebaran virus corona, yang ditempuh melalui empat aspek, yaitu kesehatan, ekonomi, keamanan, serta informasi dan kelembagaan.

Aspek-aspek itu kalau dijalankan secara tertib dan kontinyu, diyakini dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan Covid-19 sebagai musuh bersama. Di samping itu juaga meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan wabah pandemi global tersebut.

“Menjamin efektifitas kelangsungan kampung sehat dapat terlaksana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, maka pelaksanaan program tersebut diperlombakan,” jelas Bupati Najmul Akhyar.

Sekjen Apkasi ini menyampaikan, kegiatan kampung sehat sejatinya gerakan masyarakat dalam memberantas dan mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan domisili masing-masing.

“Kegiatan kampung sehat bukan hanya bertumpu pada pemerintah, tapi gerakan masyarakat dalam bentuk aksi kolektif,” katanya.

Tiga pilar dihajatkan sebagai unsur penggerak masyarakat agar bergerak secara simultan.

Kata Bupati Najmul, unsur pengerak tersebut dijalankan oleh TNI-Polri dan Pemda KLU terdiri dari Kepala Desa, Babinsa serta Bhabinkamtibmas.

Ketiga pilar itu merupakan unsur pemerintahan paling dasar dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ditambah dengan unsur pendukung lainnya baik dari kecamatan maupun kabupaten.

Kesadaran masyarakat

“Target gerakan kampung sehat dilombakan adalah timbulnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan sistem pertahanan di lingkungan masing-masing,” terang Najmul.

Meretas pandemi Covid-19 melalui pendekatan Lomba Kampung Sehat dengan motor penggerak sinergitas 3 pilar dan komponen masyarakat.

Hal ini diharapkan, dapat memberi pemahaman yang utuh terkait betapa pentingnya makna kampung sehat. Yakni dalam pengertian steril, ekonomi produktif, hiegynis, aman dan tangguh untuk mengikuti pola NTB (nurut tatanan baru).

Kata Bupati Najmul, pola nurut tatanan baru dengan menerapkan sejumlah standar baru dalam kehidupan sehari-hari, antara lain menggunakan masker, rutin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman.

Kenyataannya, pola hidup di atas sudah ditinggalkan oleh masyarakat kita. Padahal saat ini kita masih hidup di tengah pandemi virus Corona.

“Pada kesempatan ini saya ajak semua pihak mari tingkatkan kembali pelaksanaan nurut tatanan baru melalui tiga hal di atas,” jelas bupati.

Pola NTB harus diterapkan secara masif dan konsisten seraya mengimbau, semua elemen bersedia menjadi “Pejuang Covid-19 Kabupaten Lombok Utara”, dengan senantiasa mengikuti tiga norma nurut tatanan baru.

Bupati Najmul berpesan kepada Babinsa, Babinkamtibmas, dan Kepala Desa agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

“Lalu menumbuhkan keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan untuk membangun keamanan adalah bernilai ibadah,” pesannya.

Ia meminta ketiga pilar menyiapkan diri mengamankan dan menyukseskan gelaran Pilkada 2020 yang aman dan damai di seluruh wilayah gumi Tioq Tata Tunaq.

Di samping itu, ketiga pilar juga mesti berperan aktif dalam menyosialisasikan penolakan dan menangkal paham radikalisme dan aksi terorisme. Serta memelihara lingkungan berdasar kesadaran dan tanggungjawab setiap warga, dengan menggotong asas dan prinsip standar protokol kesehatan Covid-19.

“Mari bersama kita laksanakan lomba kampung sehat agar masyarakat kita punya jiwa kemandirian dan kemampuan guna menyelesaikan permasalahan di wilayahnya,” ajak bupati.

Kegiatan apel tiga pilar itu dihadiri Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH para Asisten, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa. Sementara para peserta dari unsur TNI-POLRI, Pol PP, Dishub serta PMI KLU.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan Penyerahan Stiker Kampung Sehat kepada perwakilan Kades, Babinkamtibmas, Babinsa serta penempelan langsung stiker masing-masing randis.

sid

MATARAM.lombokjournal.com — Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar NTB yang sempat tertunda beberapa bulan karena pandemi virus Corona, telah ditetapkan pada tanggal 21-23 Juli 2020 mendatang.

“Jadwal kita tanggal 21 sampai 23 Juli,” kata Sekretaris DPD I Golkar NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda kepada wartawan. Selasa, (14/07/20).

Untuk lokasi dilangsungkannya Musda masih belum ditetapkan menunggu hasil rapat panitia penyelenggara Musda DPD I Golkar NTB.

“Tempat sedang dirapatkan,” jelasnya.

Pertarungan Sengit Ahyar dan Suhaili

Musda nanti akan menjadi ajang pertarungan sengit beberapa kekuatan di internal Golkar guna menentukan siapa yang layak menakhodai partai peninggalan orde baru tersebut untuk periode mendatang.

Ada dua nama tersisa dari tiga nama yang sebelumnya digadang-gadang akan maju merebut kursi ketua Golkar NTB.

Mereka adalah walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Bupati Lombok Tengah yang juga menjabat ketua DPD I Golkar NTB saat ini H. Suhaili FT.

Dikutip lombokjournal.com dari media online di NTB, baik Ahyar maupun Suhaili sama-sama menyatakan telah dapat dukungan partai Golkar.

Suhaili menyebut dirinya telah didukung delapan dari sepuluh DPD II Golkar NTB, sementara Ahyar menyebut dirinya didukung Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Golkar melalui Ketuanya Airlangga Hartarto.

Terkait Ahyar, Ketua Harian DPD I Golkar NTB, Misbach Mulyadi bahkan menyatakan ‘terlalu naif’ jika semua DPD II Golkar NTB tidak mendukung Ahyar sebagaimana yang diamanatkan DPP Golkar di Jakarta.

“Terlalu naif jika 10 DPD II Partai Golkar di NTB memilih figur selain Ahyar Abduh,” ujar Misbach dikutip dari lombokpost.jawapost.com.

Hal demikian disampaikan Misbach berangkat dari kenyataan, didukungnya Ahyar oleh DPP Golkar tetapi tak mendapat dukungan dari delapan DPD II Golkar NTB.

Sementara Suhaili, klaim dukungan DPP oleh Ahyar tak membuatnya surut. Bupati Lombok Tengah dua periode menyatakan akan tetap mencalonkan diri pada Musda DPD I Golkar NTB mendatang.

“Insya Allah kalau ada ijin Allah SWT, saya akan ikhtiar untuk maju,” ucap Suhaili dikutip dari kicknews.today.

Ast

Kata Gubernur Zul, tugas seorang pemimpin harus mampu menyerap aspirasi dari berbagai kalangan dan bisa meringankan beban masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. selain aktif bersilaturahmi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN), juga aktif mengunjungi dan berdialog secara langsung bersama Kepala Desa hingga para pelaku usaha di NTB.

Tradisi yang terus dijaga oleh Bang Zul ini menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya pelaku usaha gitar di Lombok timur. Wirahadi (30) mengaku senang sekali bisa kembali bertemu Gubernur NTB.

Menurutnya, dukungan dari Gubernur NTB menjadi suntikan semangat untuk terus berkarya di tengah pandemi Covid-19.

“Saya kangen dengan pak gubernur. Dulu beliau pernah ke Lombok Timur melihat langsung usaha gitar kami, sekarang saya datang langsung ke dinas perindustrian memperkenalkan gitar baru saya,” ujarnya saat menghadiri acara pembinaan ASN oleh gubernur NTB bertempat di dinas perindustrian provinsi NTB, Jumat, 10 Juli 2020.

Di hadapan Gubernur dan ASN Dinas Perindustrian, Wirahadi menceritakan proses jatuh bangun pada saat membuat gitar.

Dalam ceritanya, selama pembuatan gitar, banyak sahabat yang menertawakannya. Bahkan, dukungan dari orang terdekat pun tidak didapatkan.

“Banyak sekali prosesnya, diolok hingga ditertawakan pernah saya rasakan,” tambahnya.

Alumni MA NW Pancor Ini melanjutkan, saat membuat gitar pun, sering sekali gitar yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan dan pesanan pembeli.

“Beberapa kali gitar yang saya buat tidak sesuai dengan pesanan, pernah juga saya buat gitar suaranya sangat jelek. Tapi, itu semua tidak menyurutkan semangat saya untuk terus membuat gitar,” tambahnya.

Wirahadi mengungkapkan, sekarang penjualannya sudah menyasar pasal internaisonal. Terhitung, sudah 30 gitar dijualnya ke Malaysia, Brunai hingga Singapura.

“Alhamdulillah, melalui teman-teman Facebook, beberapa gitar sudah saya jual di berbagai negara,” tutupnya.

Bangga dikunjungi gubernur

Di tempat terpisah, Masriadi, Kepala Desa (Kades) Semaya, kecamatan sikur, kabupaten Lombok Timur juga mengaku bangga dan senang sekali dikunjungi langsung oleh gubernur yang didampingi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB tersebut.

Menurutnya, kunjungan ini merupakan anpengalam baru dan bisa menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung.

“Ini pengalaman baru, menyampaikan aspirasi secara langsung kepada gubernur NTB merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami,” ujarnya saat ditemui pada saat silaturahmi Gubernur NTB bersama Kades se-Lombok Timur, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 lalu.

Gubernur Zul yang saat itu didampingi langsung oleh Kepala OPD. Jadi, para Kades bisa langsung menyodorkan proposal sesuai aspirasi yang telah terserap di desa masing-masing.

“Keluhan jalan, ada kadis PU, keluhan bantuan masjid, ada kepala biro kesra. Alhamdulillah langsung kami sodorkan proposal kepada kepala dinas dihadapan pak gubernur,” tambahnya

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, silaturahmi harus terus dilakukan dengan siapapun. Karena, tugas seorang pemimpin harus mampu menyerap aspirasi dari berbagai kalangan dan bisa meringankan beban masyarakat.

“Tugas kita sederhana saja, perbanyak silaturahmi dan sedekah kepada siapa pun. Dengan begitu, hidup kita lebih tenang. Saya yakin, semua urusan juga pasti diselesaikan dengan mudah,” ujar Bang Zul.

Jangan sampai, lanjut Bang Zul, ada masyarakat yang datang jauh-jauh, menghabiskan waktu, menghabiskan uang dan tenaga untuk bersilaturahmi kepada pemimpinnya. Tapi, pemimpinnya sendiri tidak bisa menemuinya.

“Saya berdialog dan silaturahmi langsung bersama ASN, kepala desa, petani, nelayan serta masyarakat lainnya dengan niat sederhana. Saya hanya ingin dekat dengan masyarakat dan menyerap aspirasi mereka secara utuh,” tambah Bang Zul.

AYA/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com — Anggota Komisi V DPRD NTB bidang kesejahteraan rakyat dan kesehatan, Lalu Budi Suryata menghimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat dalam pengambilan kebijakan terkait protokol kesehatan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Budi, mengingat pandemi Corona yang tengah mewabah tak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tetapi juga berdampak pada ketidakstabilan psikologi masyarakat, yang timbul karena  belum optimalnya perputaran ekonomi.

“Tidak hanya fisik kita terpengaruhi, kemudian juga emosional kita,” katanya. Kamis, (09/07/20).

Dijelaskan, Pemprov dalam pengambilan kebijakannya harus benar-benar memperhatikan terselenggaranya dua unsur penyangga stabilitas sosial tersebut, baik unsur kesehatan masyarakat maupun unsur kesejahteraan ekonomi.

Sebab jika dua hal tersebut tidak berjalan dengan baik bisa memicu stabilitas sosial yang sulit dikendalikan.

“Tetapi yang paling menghantam juga adalah yang dirasakan masyarakat dan kita sendiri juga merasakan itu, adalah faktor finansial kita juga tergerus,” paparnya.

Budi menambahkan, kendati masih banyak masyarakat yang terpapar virus Corona, saat ini peran Pemprov NTB dalam menanggulangi penyebaran virus Corona sudah cukup maksimal, baik dari sisi penyediaan anggaran maupun penerapan aturan protokol kesehatan di lapangan.

Untuk itu fokus kebijakan pemerintah selanjutnya harus mengarah ke peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi.

“Saya berharap pada pemerintah, harus lebih selektif, dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang menyentuh finansial masyarakat,” ujarnya.

Ast