MATARAM.lombokjournal.com – Sekretaris  DPW PPP NTB Muhammad Akri melalui menyatakan, meski baru mendapatkan surat rekomendasi, pihaknya menjamin 98 persen dukungan PPP NTB untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Utara 2020,  milik H. Najmul Ahyar.

“Sudah 98 persen. Dua persennya kalau ada extraordinary,” ungkap Akri ditemui LombokJournal.com di ruang kerja Komisi II DPRD NTB, Kamis, (24/07/20).

Dijelaskan, pihaknya hanya tinggal menunggu kepastian partai koalisi sehingga Najmul mendapatkan surat keterangan (SK) dari DPP PPP.

Kendati baru memegang surat rekomendasi, pihaknya menyatakan hanya ‘kejadian luar biasa’ yang memungkinkan dukungan urung diberikan kepada Najmul yang pada Pilkada tersebut akan berpasangan dengan H. Suardi.

“Kita tinggal tunggu SK (partai) Demokrat. Kan dia didukung Demokrat,” katanya.

Sementara itu, baru dua daerah–Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat–dari tujuh daerah pemilihan di NTB yang Bakal Pasangan Calonnya sudah menerima SK, selainnya masih memegang surat rekomendasi.

“Mataram sama KSB sudah. Tetapi 98 persen pemegang rekom akan dapat SK,” ujarnya.

Ast

Masyarakat tidak sedang menunggu peraturan, melainkan aksi nyata pemerintah dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di lapanga

MATARAM.lombokjournal.com — Fraksi PPP DPRD NTB menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyakit menular ‘rasa Covid-19’ belum mendesak untuk dijadikan Perda.

Karena masih ada peraturan lain yang bisa dijadikan payung hukum oleh pemerintah jika tujuannya hanya untuk penanganan Covid-19.

Meninjau daerah lain yang sudah melahirkan Perda penyakit menular guna mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan juga, penting dilakukan.

Jika tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pengurangan angka penyebaran Covid-19, maka Perda tersebut tidak perlu ada.

“Harus ada daerah lain sebagai pembanding. Apa ia dengan adanya Perda penyakit ini bisa berkurang,” ujar ketua Fraksi PPP DPRD NTB Muhammad Akri kepada LombokJournal.com, Rabu (22/07/20).

Menurutnya, fokus pada penanganan Covid-19 menggunakan payung hukum yang sudah ada lebih mendesak, ketimbang membentuk peraturan baru. Sebab masyarakat tidak sedang menunggu peraturan, melainkan aksi nyata pemerintah dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di lapangan.

“Fokus tangani Covid. Peraturan kan sudah ada,” pintanya.

Selain itu, ada konsekuensi yang otomatis timbul dengan terbitnya peraturan daerah. Seperti penerapan sangsi bagi yang melanggar protokol kesehatan.

Hal yang dilihatnya bisa menambah penderitaan masyarakat yang pikirannya tengah ‘terbelah’ antara khawatir terpapar penyakit dan khawatir tidak dapat makan sebab perekonomian yang oleng.

“Saat ini kepala masyarakat sedang kosong. Kalau nanti mereka melanggar terus didenda, kan ada disebutkan di sana (Raperda) bisa menimbulkan chaos,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah provinsi (Pemprov) NTB mengajukan empat buah Raperda yang salah satunya mengenai pencegahan dan penanganan penyakit menular.

Pemprov mengajukan Raperda tersebut dengan alasan agar memudahkan daerah dalam menanggulangi penyakit menular.

“Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengurangi atau menghambat penyebaran penyakit menular, termasuk segera tertuntaskannya Covid-19 di daerah kita,” terang Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah pada sidang paripurna DPRD NTB, Senin (21/07/20). Sidang Paripurna itu agendaya  pengajuan empat buah Raperda Provinsi NTB yang salah satunya Raperda tentang penyakit menular, lalu.

Ast

Pemerintah Provinsi NTB berani mengambil risiko berupa penyaluran bantuan tidak secara tunai, melainkan dengan komoditas yang diproduksi oleh IKM/UMKM lokal

MATARAM.lombokjurnal.com —  Menko Polhukam, Prof. H. M. Mahfud MD mengatakan, penanganan Covid-19 tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, apa yang dilakukan Provinsi NTB sebenarnya sudah mendahului semangat Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah diundangkan 20 Juli 2020.

Dengan Perpres ini, Pemerintah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN.

Sedangkan Ketua Pelaksana  Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

“Pak Gubernur tadi sudah menunjukkan cara sesungguhnya. Yang mendahului Perpres kalau semangatnya. (pandemi) Covid itu tak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi justru menjadi blessing in disguise, menjadi berkah terselubung,” kata Mahfud MD di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/07/20).

Selain Mahfud MD, hadir pula Mendagri Prof. Dr. H.M Tito Karnavian Mendagri, Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono dan Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono.

Kunjungan tersebut bertujuan mensukseskan Pilkada serentak 2020, Pendisiplinan Taat Protokol Kesehatan Covid-19 dan Terlaksananya Program Objek Vital Nasional di Provinsi NTB.

Dikatakan, dengan adanya Covid-19, ekonomi lokal menjadi hidup karena UMKM digerakkan. Dulunya, ekonomi lokal tak hidup karena selalu dikooptasi oleh konglomerat atau kekuatan-kekuatan modal dari luar.

“Maka sekarang dihidupkan ekonominya dari bawah dengan dana yang tersedia. Seperti itu sebenarnya semangat kita yang baru. Covid itu ada, harus dilawan. Tetapi ekonomi harus tumbuh. Kalau bisa numpang kepada Covid ini untuk menumbuhkan ekonomi,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Menkopolhukam memuji NTB yang terus berupaya bangkit setelah dilanda sejumlah bencana sejak gempa tahun 2018 lalu.

Dengan kerjasama semua pihak seperti TNI/Polri, NTB mampu membangun 240.000 rumah tahan gempa. Pertumbuhan ekonomi bahkan pariwisata meningkat hingga 800% karena adanya direct flight dari Australia ke Lombok sebelum pandemi terjadi.

Selanjutnya, Mahfud kembali mengingatkan masyarakat terkait dengan bahaya Covid-19, sehingga masyarakat diminta untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kedisiplinan sebenarnya sederhana yaitu selalu menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dan menjaga daya tahan tubuh.

Mencegah Covid-19, Memulihkan Ekonomi

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan,  Presiden RI, H. Joko Widodo memberikan pesan yang sangat tegas, saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan keadaan yang belum pernah dialami sebelumnya.

Dua hal penting yang harus dilakukan. Pertama, seluruh kepala daerah semaksimal mungkin harus mencegah penularan virus Corona ini. Kedua, disamping menekankan pada penanganan virus Corona, dampak ekonomi harus diperhatikan.

“Jangan sampai kita terlampau serius memikirkan Corona tapi tidak memikirkan ekonomi. Bisa jadi nanti selamat dari Corona tapi kita akan keteteran dengan masalah yang lebih besar dalam masalah ekonomi,” jelas Gubernur.

Gubernur juga mengatakan instruksi Presiden telah disikapi dengan serius oleh Pemerintah Provinsi NTB. Selanjutnya dilakukan pembagian tugas, yaitu persoalan kesehatan dan teknis di bawah komando Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Sedangkan untuk mengantisipasi ekonomi dan dampak sosial di bawah komanda Gubernur NTB.

“Alhamdulillah dengan ketegasan Ibu Wagub, dengan kampanye yang tidak henti-hentinya, kekompakan dengan para Bupati dan Walikota. Alhamdulillah penyebaran Corona Virus di Provinsi kita ini mampu kita kendalikan,” jelasnya.

Menurut Gubernur, program Social Security Net atau Jaring Pengaman Sosial (JPS) digunakan Provinsi NTB untuk meretas jalan baru.

Mengarahkan masyarakat untuk selalu berada di rumah dan menjaga jarak harus disertai dengan kesibukan yang produktif.

Pemerintah Provinsi NTB berani mengambil risiko berupa penyaluran bantuan tidak secara tunai, melainkan dengan komoditas yang diproduksi oleh IKM/UMKM lokal.

“Peningkatan kapasitas masyarakat harus dengan learning by doing, kami mengatakan social security net di NTB harus dalam bentuk sembako dan suplemen. Dan semua sembako dan suplemen harus diproduksi oleh UKM lokal kita,” terang Bang Zul.

Terakhir, Gubernur mengatakan di tengah pandemi Covid-19 ini, NTB mampu menggerakkan IKM dan UMKM untuk menggeliat dan bangkit dalam tiga bulan ini.

Di bulan pertama hanya 200 IKM yang terlibat, kemudian bertambah 535 UKM dan terakhir, Pemprov mampu mendemonstrasikan kemampuan yang luar biasa sehingga hampir 5000 IKM/UMKM yang dilibatkan.

“Alhamdulillah setelah pembelajaran tiga bulan, mudah-mudahan cluster UKM kita punya dan stimulus ekonomi akan diberikan dan mudah-mudahan dalam bulan yang akan datang, NTB bukan hanya mampu memasarkan produknya di lingkungan Provinsi sendiri tetapi juga dijual untuk kompetitif di pasar nasional bahkan internasional,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

 Pembahasan Pilkada sudah final dan tidak perlu dikhawatirkan lagi oleh masyarakat

LOBAR.lombokjournal.com —  Lima pimpinan Kementerian/Lembaga RI menggelar silaturrahim dan berdialog langsung dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat,akademisi, aktivis, serta ormas se-provinsi NTB. Kegiatan silaturahim berlangsung di Hotel Kila Senggigi, Lombok Barat, Selasa (21/07/20).

Kelima pimpinan kementerian/Lembaga Tinggi RI ITU, yaitu Menkopolhukam Prof.Dr. HM Mahfud MD, Mendagri Prof. Dr. HM Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono, Kasum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto, dan didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc.

Pada kesempatan tersebut, dialog antara pimpinan Kementerian/Lembaga dan masyarakat dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi NTB Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si.

Membuka diskusi, Sekda memberikan kesempatan kepada seluruh tamu undangan mulai dari tokoh agama hingga para akademisi untuk memberikan informasi ataupun masukan kepada institusi negara yang hadir.

“Malam ini, kita minta masyarakat NTB, baik dari kalangan ulama, akademisi, aktivis untuk memberikan informasi, memberikan saran kepada seluruh pimpinan institusi negara yang hadir malam ini,” ujar Sekda sambil mempersilahkan tamu undangan untuk bertanya ataupun memberikan informasi.

Sebagai pembuka, mewakili tokoh agama, TGH.Ma’arif memberikan informasi kepada Menkopolhukam bahwa NTB sudah siap menghadapi Pilkada 2020. Menurutnya, Pilkada jangan sampai ditunda lagi, karena kalau sampai tertunda lagi karena Covid, itu semua akan menimbulkan masalah baru.

“Pak Menkopolhukam yang kami hormati, kami minta, jangan sampai Pilkada ini ditunda lagi,” ungkapnya.

Sebagai masyarakat, lanjutnya, penanganan Covid-19 di Provinsi NTB sudah baik. Salah satu contoh pada saat dikeluarkannya anjuran untuk beribadah dari rumah, pada saat yang sama pula pusat perbelanjaan dan tempat keramaian ditutup juga.

“Meski berat tidak sholat Jum’at di masjid saat pandemi Covid-19. Tapi, karena perintah Ulil Amri (Pemimpin) jadi wajib kami ikuti,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam Prof. H.M Mahfud MD mengatakan bahwa pembahasan Pilkada sudah final dan tidak perlu dihawatirkan lagi oleh masyarakat.

Menurutnya, kalau karena pandemi Covid-19 lalu Pilkada ditunda, maka ratusan pemerintah daerah yang akan di PLT-kan kepala daerahnya, dan itu semua akan merusak demokrasi.

“Kalau alasannya, menunggu corona lewat, tidak ada satupun orang yang bisa meramal corona ini berakhir kapan. Bahkan,WHO mengatakan ini menjadi pandemi selamnya, makanya kita yang harus menyesuaikan diri,” ungkap Mahfud.

Negara ini, lanjut Mahfud, mendengar masukan banyak orang, mulai dari masyarakat, KPU, DPR, pemerintah, DPD, Bawaslu, Polri, TNI dan lain-lainnya dan mereka semua sepakat Pilkada tahun ini tidak akan diundur kembali. Tentunya, dengan mengutamakan protokol kesehatan.

“Satu orang satu paku untuk nyoblos, pakai masker, pokoknya patuhi protokol kesehatan,” tambahnya.

Senada dengan Menkopolhukam, Wakapolri dan Wakil Ketua DPD RI mengatakan Pilkada tahun 2020 tidak akan ditunda lagi, dengan syarat semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Tidak hanya Indonesia, 46 negara di dunia juga akan melakukan pemilu tahun ini, dilakukan di tengah pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan,” ujar Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono.

TNI/Polri, tambahnya, mendukung sepenuhnya proses Pilkada tahun 2020 yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi salah satu kunci berjalannnya Pilkada dengan baik.

“Kami dari unsur kepolisian, bersama dengan TNI siap melakukan keamanan Pilkada dengan sebaik-baiknya,” kata Edy Pramono.

Yang terpenting dan utama, protokol kesehatan harus dan wajib di taati, itu semua, demi kesehatan berjalannya Pilkada dengan baik.

“Patuhi protokol kesehatan, TPS akan di perbanyak,untuk menghindari kerumunan,” katanya.

Mengakhiri dialog, Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimanysah mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pimpinan institusi negara yang berkesempatan hadir di tengah pandemi Covid-19 ini. Menurut Gubernur, kedatangan pimpinan institusi negara ke NTB ini menjadi suntikan semangat untuk seluruh masyarakat NTB.

BACA JUGA:

Mendagri Optimis, NTB Mampu Sukseskan Pilkada Serentak 2020

“Terimakasih silaturahimnya, kami bersyukur dan merasa berbahagia, masyarakat NTB bisa kembali bersilaturrahim dan berdialog dengan pejabat negara,” ujar Bang Zul.

AYA/HmsNTB

Pilkada tahun ini yang semula akan berlangsung pada bulan September terpaksa harus diundur ke bulan Desember

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak akan berlangsung di ratusan daerah di Indonesia.

Begitu juga di NTB, Pilkada akan digelar di tujuh Kabupaten/Kota. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pilkada kali ini akan terasa sangat berbeda dikarenakan pandemi Covid-19.

Protokol kesehatan Covid-19 yang mewajibkan menjaga jarak dan menghindari kerumunan tentu harus dilakukan dengan baik pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Prof. Dr. H.M Tito Karnavian saat menyampaikan arahannya terkait Pilkada di masa pandemic, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/07/20).

Selain Mendagri, NTB kali ini juga  dikunjungi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono dan Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono.

Tito menyampaikan,  momentum Pilkada bukan menjadi media penularan, tetapi justru menjadi gelombang memobilisasi masyarakat untuk menjadi agen perlawanan Covid-19.

“Seperti kita ketahui bahwa Pilkada ini 9 Desember akan dimulai, hari puncaknya pemungutan suara,” ucap Tito.

Sebelumnya, mantan Kapolri ini mengungkapkan, Pilkada tahun ini yang semula akan berlangsung pada bulan September terpaksa harus diundur ke bulan Desember.

Hal ini tak lain karena kasus positif Covid-19 yang masih tinggi di sejumlah daerah.

Ia mengungkapkan,  Covid-19 yang melanda seluruh dunia harus disikapi dengan baik dan bijak. Berbagai upaya pun dilakukan agar penanganan dapat berjalan cepat dan tepat.

Terkait vaksin yang sudah begitu dinanti-nanti, Ia meminta agar semua kalangan bersabar sembari selalu menerapkan protokol kesehatan.

Ia memberi pengandaian,  meskipun vaksin tersebut sudah ada nantinya, maka di Indonesia sendiri butuh waktu untuk memproduksi vaksin tersebut secara massal.

Begitu pula dengan pendistribusiannya, disebutnya membutuhkan strategi yang tepat sehingga semua masyarakat dapat diberikan vaksin tersebut.

“Itu semua perlu waktu,” tegasnya.

Mendagri mengungkapkan, Pilkada yang akan digelar tahun ini tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Terhitung semenjak tahun 1995 belum pernah ada Pilkada yang dilakukan di masa pandemi.

“Maka, inilah Pilkada pertama, Pilkada yang bersejarah yaitu terjadi di tengah pandemi dan belum pernah kita alami sebelumnya,” tuturnya.

Tito menambahkan, dalam menghadapi pandemi Covid-19 butuh keseriusan dan kekompakan dari seluruh kementerian dan lembaga pusat.

Selain itu, semua daerah diajak bergerak, karena sebagian kewenangan ada pada Pemerintah Daerah. Dengan hal ini, masyarakat akan dapat ditangani dengan baik, tentunya dengan bantuan pihak lain seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Momentum Pilkada ini, momentum untuk menggerakkan seluruh daerah, teman-teman Kepala Daerah untuk serius, mau dan sungguh-sungguh,” lanjut Tito.

Tito mengapresiasi daerah-daerah di NTB yang telah menuntaskan dana terkait penyelenggaraan Pilkada.

Ia pun meminta daerah yang belum tuntas terkait pendanaan Pilkada agar segera merampungkannya. Kemendagri kemudian memberikan apresiasinya dengan memberikan hadian kepada daerah yang telah menuntaskan pendanaan Pilkada, baik kepada KPU, Bawaslu dan juga Keamanan berupa mesin Anjungan Dukcapil Mandiri.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah seratus persen ini, untuk KPU, Bawaslu maupun pengamanan, yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa,” katanya.

BACA JUGA:

Lima Pimpinan Institusi Negara Gelar  Silaturahim, Warga Minta Pilkada Tidak Ditunda Lagi

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yakin bahwa Pilkada serentak yang akan segera berlangsung dapat berjalan lancar dan sukses. Berbagai persiapan pun telah dilakukan demi menyukseskan Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini.

“Semuanya sudah siap Insya Allah, anggaran sudah dialokasikan, sudah ditransfer dan mudah-mudahan NTB sudah siap menyelenggarakan Pilkada 2020,” harap Bang Zul.

AYA/HmsNTB

Terkait penyeleggaraan Pilkada serentak 2020, Mahfud MD mengatakan akan menghidupkan demokrasi di Indonesia saat pandemi

MATARAM.lombokjournal.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/07/20).

Dalam penjelasan yang disampaikan pada wartawan, Mahfud mengatakan bahwa Covid-19 harus diterima sebagai kenyataan yang tidak terhindarkan.

“Tujuan kami hadir di setiap daerah di Indonesia, yakni untuk memastikan Gugus Tugas  Covid-19 bekerja terlebih saat ini akan segera diadakannya Pilkada,” kata Mahfud.

Dalam penjelasan ebih jauh Mahfud menegaskan,  pandemi Covid-19 tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi sebaiknya justru harus menjadi pemacu.

Dalam situasi pandemi Covid-19,  harus menjadi pemacu utuk bekerja lebih keras, untuk menumbuhkan ekonomi, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

“Kita menyesuaikan diri dan cepat bergerak memulihkan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud menambahkan agenda kongrit dalam kunjungannya ke NTB ada dua yakni bagaimana penanganannya dan menerima covid-19 sebagai kenyataan.

“Covid-19 itu ada harus kita lawan dan menumbuhkan ekonomi,” tandasnya

Terkait penyeleggaraan Pilkada serentak 2020, Mahfud MD mengatakan akan menghidupkan demokrasi di Indonesia saat pandemi.

“Kita akan menghidupkanpolitik yang bebas, serta Membangunkan budaya politik yang bagus,” KATA Mahfud.

AYA

Menkopolhukam Mahfud MD dating bersama, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, dan Wakil Ketua DPD RI

LOTENG.lombokjournal.com ––  Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama dengan Forkopimda menyambut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD beserta rombongan yang landing di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam) pada pukul 10.50 Wita, Selasa, (21/07/20).

Menkopolhukam datang ke Lombok dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Boeing 737-400 A 7305.

Selain Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, dan Wakil Ketua DPD RI juga ikut dalam rombongan kunjungan kerja kali ini.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan ucapan selamat datang kepada pimpinan dari lima Institusi Negara tersebut.

Kedatangan Menkopolhukam ke NTB untuk meninjau perkembangan penanganan Covid-19, kemajuan ITDC berkaitan dengan persiapan MotoGP 2021 di Mandalika Lombok.

Tidak hanya itu, pimpinan dari lima Institusi tersebut akan menyaksikan langsung potensi budidaya lobster dan kesiapan Provinsi NTB dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 ini.

Tak berselang lama usai berbincang santai, Menkopohukam bersama rombongan meninggalkan Bandara dan langsung menuju Pendopo Gubernur NTB untuk menunaikan salat zuhur dan makan siang.

Setelah itu, lima pimpinan Instansi negara ini menuju Graha Bakti Praja Kantor Gubernur untuk mengisi acara dengan tema “Kunjungan Kerja Mensukseskan Pilkada Serentak 2020, Pendisiplinan Masyarakat Taat Protokol Kesehatan Covid-19, dan Terlaksananya Program Objek Vital Nasional di Nusa Tenggara Barat”.

AYA/HmsNTB

Rombongan sekitar 50 orang tersebut juga akan melihat secara langsung potensi budidaya lobster dan kesiapan provinsi NTB dalam persiapan Pemilukada serentak tahun 2020

MATARAM.lombokjournal.com — Pimpinan dari 5 Institusi Negara, mulai dari Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, dan Wakil Ketua DPD RI direncanakan berkunjung ke Provinsi NTB, Selasa (21/07/20)

Mereka hadir untuk mengecek perkembangan penanganan Covid-19, hingga kemajuan ITDC berkaitan dengan persiapan MotoGP di Provinsi NTB.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat persiapan kunjungan pimpinan 5 Institusi negara yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy,S.Sos, MM dengan para Kabag dan Kasubag Lingkup Biro Humas dan Protokol, Minggu, 19 Juli 2020.

“Acara besok InsyaAllah sangat-sangat penting. Salah satu kegiatannya adalah melihat secara langsung perkembangan penanganan covid-19 di provinsi NTB,” ujar kandidat doktor Universitas Airlangga ini.

Di NTB sendiri, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 per tanggal 19 Juli 2020 mencapai 1.725 orang, sembuh sebanyak 1.095 orang dan meninggal dunia 94 orang.

“Dari seluruh kabupaten/kota di NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat masih berada dalam zona merah,” tambah mantan Komisioner KI NTB ini.

Menurut Najamuddin,  rombongan sekitar 50 orang tersebut juga akan melihat secara langsung potensi budidaya lobster dan kesiapan provinsi NTB dalam persiapan Pemilukada serentak tahun 2020.

“Agendanya cukup padat, mulai dari sinergitas berbagai program penanganan medis dan non medis terkait pandemi Covid-19, kesiapan provinsi NTB dalam persiapan Pemilukada serentak, progres ITDC berkaitan dengan MotoGP hingga potensi budidaya lobster di NTB,” terangnya.

Apalagi, lagi Indonesia khususnya NTB akan menjadi tuan rumah Event bergengsi di dunia yaitu MotoGP. Saat ini, lokasi sirkuit Mandalika yang berkonsep Street Circuit, dengan panjang lintasan 4,33 KM tersebut pembangunannya masih terus berjalan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, kabupaten Lombok Tengah, NTB.

“Perkembangan konstruksi sirkuit Mandalika sampai dengan bulan Juli 2020 telah mencapai 47,28 persen, masih ada 52,72 persen, yang harus diselesaikan,” tambahnya

Pemerintah Provinsi NTB sudah sangat siap kedatangan Menkopolhukam beserta rombongan lainnya di, mulai dari penyambutannya pada pukul 11.00 WITA di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid hingga kepulangannya nanti.

“Alhamdulillah provinsi NTB sudah sangat siap menyambut kedatangan Menkopolhukam bersama rombongan lainnya besok ini,” tutupnya

AYA/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com  – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan penjelasan terhadap empat buah rancangan Perda, pada Rapat Paripurna Pertama DPRD Provinsi NTB masa persidangan II, Senin (20/07/20).

Dikatakan, keempat buah Raperda yang diajukan merupakan tuntutan kebutuhan dinamika pembangunan daerah di Provinsi NTB.

Keempat Raperda dimaksud yakni, pertama; Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Kedua; Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Ketiga;  Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, keempat;  Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan.

“Di tengah menyebarnya kasus covid-19 dan masih ditemukannya berbagai jenis masalah kesehatan penyakit menular di Provinsi NTB, tentu akan berdampak terhadap peningkatan angka kesakitan bahkan kematian, serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia. karenanya dibutuhkan kesigapan daerah yang lebih progresif dalam mengatasi penyebaran penyakit menular,” ungkapnya.

Ditambahkan, perencanaan pada pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendorong perkembangan daerah.

Melalui perencanaan yang baik, pembangunan daerah akan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasarannya, ujarnya.

Sedangkan urgensi pada Raperda perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakt dinilai harus layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur,  sehingga perlu menjadi perhatian dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memenuhinya.

“Tata kelola arsip adalah sesuatu yang penting, karena arsip merupakan dokumen monumental, identitas dan jati diri daerah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pemerintah, pembangunan dan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Wagub

Melengkapi dokumen RPJMD

Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi NTB, H. Makmun, Menyampaikan saran dan pendapatnya terkait empat buah Raperda Prakarsa Gubernur tersebut.

”Dengan catatan melengkapi dokumen RPJMD yang termuat dalam lampiran karena merupakan satu kesatuan dalam rancangan Peraturan Daerah,” ungkapnya.

Terkait Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dan Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku dan akan dibahas pada masa sidang berikutnya.

”Mengingat pentingnya Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku agar kiranya dapat dibahas dengan tiga buah Raperda usul Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat yang saat ini sudah berada di tingkap Pansus atau di tingkat dua pembahasan sebuah Raperda,” ujarnya mengakhiri sambutannya.

AYA/HmsNTB

Rombongan Kemekopolhukam RI ke NTB akan didampingi  Mendagri, Panglima TNI, Kapolri Wakil Ketua DPD RI dan juga anggota DPD RI dapil NTB

MATARAM.lombokjournal.com —   Rombongan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkpolhukam) RI akan mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), hari Selasa (21/07/20).

Kunjungan rombongan Kemenkopolhukam itu untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan Pemilukada di NTB.

Hal ini disampaikan oleh sekertaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Aryadi usai menggelar ralat kesiapan penyambutan Mentri besok pada Senin (20/7)

Lalu Gita Ariyadi menjelaskan, kedatangan rombongan Kemenkopolhukam RI, Luhut Bimsar Panjitan ke ntb adalah dalam rangka meninjau kesiapan penyelenggaraan pemilukada serentak yang dilaksanakan di 7 kabupaten kota di NTB.

“Selain itu kedatangan rombongan menkopolhukam ke  juga dalam rangka meninjau perkembangan dan penanganan covid-19 NTB,” tegasnya.

Kedatangan rombongan Kemekopolhukam RI ke NTB akan didampingi  Mendagri, Panglima TNI, Kapolri Wakil Ketua DPD RI dan juga anggota DPD RI dapil NTB yang ada di Mataram.

DiJeLaskan Gita Ariyadi, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah di hadapan rombongan Menkopolhukam akan memaparkan bagaimana situasi kabupatrn/kota yang akan mengadakan Pilkada serentak.

Termasuk skenario penegakan protokol Covid-19, serta upaya pemerintah NTB dalam memberikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19.

Seperti diketahui selama pandemi Covid-19, Pemprov NTB meluncurkan program bantuan jaring pengaman sosial yang diperuntukkan untuk warga terdampak Covid-19 di NTB.

“Pada program JPS Gemilang ini Pemprov NTB melibatkan ratusan UKM-IKM di NTB sebagai upaya dalam menggerak ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19 ,” kata Gita.

AYA