Jumlah mesin yang akan diproduksi akan terus bertambah yaitu sekitar 1.650 mesin bahkan lebih

MATARAM.lombokjournal.com —  Sebanyak Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI, Senin, 17 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi NTB siap memamerkan500 unit mesin hasil tangan kreatif warga NTB di STIP Banyumulek, Lombok Barat

Ratusan mesin tersebut terus berdatangan di lokasi pameran.  Pada pukul 20.00 Wita, Gubernur H Zulkieflimansyah meninjau  lokasi pameran untuk memastikan kesiapan agenda tersebut.

Mesin-mesin siap dipamerkan

“Hingga petang ini, mesin mesin serta non mesin terus berdatangan di STIP. Informasinya jam 8 malam ini Gubernur akan meninjau lokasi pameran,” kata Divisi Kerjasama STIP Banyumulek, Sultandri Mujiburrahman, Minggu (16/08/20).

Ia mengatakan, ada banyak jenis mesin dan non mesin produksi lokal yang akan dipamerkan dalam rangka HUT RI ke 75 ini.

Di antara produk lokal yang akan dipamerkan tersebut yaitu motor listrik NgebUTS, mesin cacah sampah, mesin pengering daun kelor, mesin pengolah minyak kelapa, mesin blender maggot, alat cetak gula aren, mesin cetak pelet sampah dan puluhan jenis produk lokal lainnya.

HUT Kemerdekaan tahun ini mengusung tema ‘’Bangga Buatan Indonesia’’.

Hal ini tentu selaras dengan NTB yang akan meluncurkan gerakan ‘’Cintai, Beli dan Gunakan Produk Lokal NTB’’ dengan mendorong lahirnya produk-produk lokal yang berkualitas.

Sejumlah agenda peluncuran atau launching juga mewarnai perayaan HUT RI, hari Senin  tanggal 17 Agustus 2020.

Seperti launching sepeda motor listrik dan mesin-mesin buatan NTB,  launching Program Mahadesa, launching alat Rapid Test buatan NTB oleh Laboratorium Hepatika Mataram, launching Market Place Pemprov NTB berupa Aplikasi NTB Mall, launching Lapas yang baru di Kuripan Lobar, penandatanganan prasasti Gedung Layanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB, serta penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait UMKM.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti SE.,ME mengatakan, agenda peluncuran alat dan mesin-mesin buatan NTB sudah siap digelar.

Sebanyak 500 alat dan mesin produksi NTB akan dipamerkan di STIP Banyumulek pasca pelaksanaan upacara pengibaran bendera.

Untuk target hingga akhir tahun ini, jumlah mesin yang akan diproduksi akan terus bertambah yaitu sekitar 1.650 mesin bahkan lebih. Sedangkan, jenis mesin sebanyak 115 item.

Peranan industrialisasi permesinan begitu krusial dikarenakan industri lain seperti industri olahan akan sangat diuntungkan dengan hadirnya mesin-mesin.

Dengan hal ini pula, UKM dan IKM NTB pasca JPS Gemilang diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitasnya, jelasnya.

AYA/HmsNTB

Kata Gubernur, pembangunan infrastruktur tak bisa difokuskan di satu titik lokasi

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Provinsi NTB Dr. Zulkieflimansyah dituding tidak menepati janji politik semasa kampenye oleh salah seorang anggota DPRD Dapil Kabupaten Bima beberapa waktu lalu.

Menjawab tudingan tersebut, Gubernur Zul mengatakan, pihaknya tidak pernah melupakan janji politik dan masih memerlukan waktu untuk mengatur penggunaan anggaran daerah.

“Masih refocusing anggaran,” jawabnya. Jum’at, (14/08/20).

Selain masih memerlukan waktu untuk mengatur penggunaan anggaran, pihaknya juga mengatakan jika pembangunan infrastruktur tak bisa difokuskan di satu titik lokasi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur melihat fakta, kritik tersebut datang dari anggota dewan yang berasal dari Kabupaten Bima.

“Janji politik apa. Masak Bima Bima terus,” ungkapnya.

Perlu diketahui, sebelumnya, anggota DPRD Dapil Kabupaten Bima Abdul Rauf menyampaikan agar Gubernur menunaikan janji politiknya semasa kampanye dulu.

Hal tersebut menjadi kewajiban Gubernur sebab telah disampaikan kepada masyarakat Pulau Sumbawa.

Kritik Rauf sendiri berkaitan dengan janji politik Gubernur untuk pembangunan waduk-waduk kecil (embung) sebagai penampung air di Pulau Sumbawa.

Waduk tersebut penting sebagai sarana penampungan air bagi petani di beberapa titik Pulau Sumbawa yang rentan mengalami kekeringan ketika musim kemarau melanda seperti saat ini.

“Termasuk janji beliau di Wera di Ambalawi. Kita tagih janji Gubernur untuk membangun embung-embung di Pulau Sumbawa,” ujar Rauf kepada lombokjounal.com beberapa waktu lalu.

Ast

MATARAM.lombokjournal.com  —  Rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda penandatanganan KUPA-PPAS, Jum’at (14/08/20),  mestinya dimulai pukul 16.00 WITA.

Namun sampai setengah jam berlalu kegiatan belum juga dimulai. Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah terlihat menunggu di dalam ruang sidang paripurna DPRD NTB.

Gubernur Zul akhirnya menggunakan waktu menunggu tersebut dengan berbincang bersama beberapa anggota dewan yang telah hadir, di antaranya dengan Anggota Komisi I DPRD NTB Raihan Anwar, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf, dan Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajuddin.

Ketua DPRD NTB, Bq. Isvie Rupaeda sendiri terdengar beberapa kali memanggil anggota dewan, agar segera hadir di ruangan menggunakan pengeras suara.

“Kami minta anggota dewan segera memasuki ruangan,” katanya.

Setelah beberapa saat berlalu, barulah Isvie kembali mengambil pengeras suara, memberitahu penyelenggara sidang untuk segera memulai kegiatan.

“Rapat Paripurna segera kita mulai. Dalam rangka penandatanganan KUPA/PPAS DPRD Provinsi NTB  tahun anggaran 2020 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujarnya.

Ast

Rangkaian acara pada peringatan HUT RI ke-75 telah disederhanakan

MATARAM.lombokjourna.com — Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 tahun ini meski berlangsung di tengah pandemi Covid-19, tidak boleh menyurutkan semangat nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia.

Peringatan HUT RI pun bagaimanapun harus tetap dilaksanakan, tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Di NTB, peringatan HUT RI akan dimeriahkan dengan berbagai peluncuran program, mesin, fasilitas dan pelayanan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengungkapkan itu, saat konferensi pers bersama awak media, di Ruang Rapat Terbuka Kantor Gubernur NTB, Jumat (14/08/20).

HUT RI ke-75 yang mengusung tema “Bangga Buatan Indonesia” disebut Najam, selaras dengan NTB yang tengah mengumandangkan slogan “Cintai, Beli dan Gunakan Produk Lokal Buatan UMKM NTB”.

“Bagaimanapun juga, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, semangat nasionalisme kita, spirit kemerdekaan, harus tetap kita gelorakan, harus kita perjuangkan, sehingga ini menjadi bagian kita di dalam mengisi hari kemerdekaan di Provinsi NTB ini,” ujar Bang Najam.

Peluncuran dan peresmian yang akan memeriahkan HUT RI ke-75 antara lain, peluncuran alat dan mesin-mesin buatan NTB, salah satunya sepeda motor listrik.

Bahkan, sebanyak 500 alat dan mesin produksi buatan NTB yang terdapat di STIP Banyumulek akan dipamerkan pasca pelaksanaan upacara pengibaran bendera.

Selain itu, ada pula peluncuran alat rapid test buatan NTB oleh Hepatika Mataram, peluncuran program Mahadesa, peluncuran Market Place Pemprov NTB berupa aplikasi NTB Mall.

Tak hanya itu, Gedung Layanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB serta Bangunan Lapas yang berlokasi di Kuripan akan diresmikan di hari yang sama pula.

“Kita senang, kita bangga, karena tema peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia tahun ini adalah Bangga Buatan Indonesia itu inline dengan tema kita yaitu Cintai, Beli dan Gunakan Produk Lokal UMKM NTB,” jelasnya.

Acara disederhanakan

Rangkaian acara pada peringatan HUT RI ke-75 sendiri telah disederhanakan. Hal ini berdasarkan surat dari Sekretariat Negara, yakni dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Salah satunya pada Pasukan Pengibar Bendera yang masing-masing terdiri dari tiga orang, baik pada pelaksanaan pengibaran maupun penurunan bendera.

Begitu pula dengan Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang ditiadakan. Namun, kegiatan ini hanya akan diikuti oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan anggota Forkopimda Provinsi NTB melalui virtual yang terhubung langsung dengan Istana Negara.

“Ini tentu menjadi sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” ucap Najam.

Terakhir, Bang Najam mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mempersiapkan peringatan HUT RI di Provinsi NTB mendatang.

Najam memuji peran aktif awak media di NTB yang dengan kompak bersama pemerintah dalam memberikan informasi dan kabar baik bagi masyarakat NTB.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, seluruh informasi yang bapak ibu dan rekan-rekan sudah sampaikan ini memberikan kekuatan bagi kita semua, menjadi kabar gembira bagi kita semua bahwa selain dari pemerintah, maka pihak demokrasi yang lain juga turut bergerak,” tutupnya.

Pameran 500 alat dan mesin buatan NTB

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti SE.,ME menilai, musibah pandemi Covid-19 telah memberikan berkah tersendiri kepada UKM dan IKM di NTB.

Meskipun telah menimbulkan berbagai dampak negatif, pandemi Covid-19 disebutnya telah memberikan pembelajaran berarti kepada usaha-usaha kecil di NTB untuk tetap bertahan dan meningkatkan produktivitasnya.

“Kalau pada kondisi normal akan sulit kita memulai menggeliatkan dan membangkitkan kepercayaan diri IKM-IKM untuk berproduksi lebih baik dan mengembalikan kepercayaan diri masyarakat NTB,” ungkapnya.

Menyambut peringatan HUT RI yang mengangkat tema Bangga Buatan Indonesia, Yanti mengajak masyarakat NTB agar membela dan membeli produk lokal buatan NTB.

“Bahwa dengan mencintai, beli dan gunakan produk lokal, itu bagian dari upaya kita bersama membangun ekonomi NTB ditengah keterpurukan yang bertubi-tubi melanda,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yanti mengatakan, pada tanggal 17 Agustus mendatang, akan ada pameran 500 alat dan mesin buatan NTB. Sementara untuk target ke depan, tepatnya hingga bulan Desember mendatang berjumlah 1.650 mesin bahkan lebih. Sedangkan, jenis mesin sebanyak 115 item.

Menurutnya, peranan industrialisasi permesinan begitu krusial dikarenakan industri lain seperti industri olahan akan sangat diuntungkan dengan hadirnya mesin-mesin.

Dengan hal ini pula, UKM dan IKM NTB pasca JPS Gemilang diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitasnya.

“Sehingga kita berharap setelah JPS Gemilang, UKM/IKM tidak kehilangan pasar. Dengan intervensi mesin, UKM/IKM juga bisa meningkatkan produksi-produksinya,” pungkasnya.

AYA/HmsNTB

Informasi publik menjadi sangat urgen untuk dibuka seluas-luasnya agar bisa keluar dari ancaman krisis multidimensi akibat pandemi Covid 19

MATARAM.lombokjournal.com — Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipilih oleh Kementerian Komunikasi Informatika (Kemkominfo) RI sebagai tuan rumah webinar bertajuk Penyelenggaraan Forum Keterbukaan Informasi Publik NTB, Kamis (13/08/20).

Provinsi NTB sebagai tuan rumah karena PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di NTB  dinilai berhasil melayani dan memuat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menghadapi Pandemi Covid- 19.

“Kami melihat PPID NTB sudah cukup bagus menyuguhkan informasi covid-19,” ujar Selamatta Sembiring, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo.

Penilaian itu disampaikan saat membuka acara Webinar bertajuk Penyelenggaraan Forum Keterbukaan Informasi Publik NTB, Kamis (13/08/20) yang diikuti lebih dari 100 peserta se-NTB tersebut.

Webinar ini diharapkan dapat menjadi benchmarking kepada provinsi-provinsi lain untuk sigap mengakomodasi situasi pandemi ke dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi melalui PPID-nya. Seperti yang telah dilakukan oleh Pemrov NTB.

“Tujuan keterbukaan informasi publik itu supaya terjadi good  governance,  di mana masyarakat berpartisipasi, hukum ditegakkan dengan baik, transparan, lalu ada kesetaraan dan daya tanggap, akuntabilitas, pengawasan publik, efektivitas dan profesionalisme,” ujarnya.

Pemprov NTB telah melakukan berbagai inovasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH  memaparkan, pandemi covid-19  menghadirkan 3 jenis ancaman serius.

Jika salah penanganannya, maka dapat berakibat pada krisis multidimensi, sebutnya.

Tiga jenis ancaman yang disebut Aryadi, bukan sekedar penularan Covid-19 yang mengancam banyak jiwa.

Tapi di tengah wabah yang mengancam, juga muncul fenomena penyebaran informasi tidak benar atau kabar bohong/disinformasi.

Kabar bohong itu berasal dari sumber-sumber yang tidak kompeten, terutama lewat media sosial yang banyak menguras imunitas fisik dan mental masyarakat.

“Terlalu banyak hoax/disinformasi dan pendapat dari pihak-pihak yang  tidak kompeten tentang Covid-19 membuat masyarakat jadi apatis, paranoid, bahkan ada yang tidak percaya wabah covid 19. Inilah yang menimbulkan ketidakwaspadaan dan tidak disiplin melaksanakan langkah  pencegahan Covid-19,” jelasnya.

Tak hanya itu, produktivitas dan kemampuan daya beli masyakat juga menjadi menurun sangat drastis.  IKM/UKM juga tidak berproduksi karena adanya pembatasan sosial.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi krisis ekonomi dan krisis sosial,” terangnya.

Gde Aryadi menegaskan, informasi publik menjadi sangat urgen untuk dibuka seluas-luasnya agar bisa keluar dari ancaman krisis multidimensi akibat pandemi covid 19.

Karena hanya dengan keterbukaan dengan menyajikan informasi yang berkualitas, dari sumber-sumber resmi serta kompeten, maka ia optimis pemerintah dan badan publik negara akan berhasil menjalankan fungsinya untuk mengedukasi masyarakat.

Sekaligus memberikan layanan informasi yang mampu menumbuhkan kesadaran serta disiplin secara kolektif menghadapi Pandemi.

Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas dari sumber-sumber yang kompeten, tegas Aryadi.

Karena  itulah, pemerintah Provinsi NTB berkomitmen kuat untuk menyediakan layanan informasi publik dengan membuka seluas-luasnya akses Komunikasi dan informasi kepada masuarakat, terangnya.

Aryadi juga memaparkan, Inovasi-inovasi yang telah dilakukan pihaknya misanya, membuka kanal komunikasi dengan memanfaatkan seluruh media yang ada, termasuk media sosial.

Pihaknya juga membuat portal khusus corona.ntbprov.go.id,  yang dapat diakses secara realtime oleh masyarakat.

Pada laman website tersebut, selain menyajikan informasi seputar covid-19, juga tersedia peta sebaran kasus positif Covid 19 berbasis GPS,  hingga nomor -nomor call centre yang setiap saat bisa diakses masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi.

Juga tersedia aplikasi khusus yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi bantuan sosial Paket Jaring Pengaman Sosial ( JPS) Gemilang.

Mantan Kabag Pemberitaan pada Biro Humas dan Protokol Setda NTB tersebut menambahkan, Pemprov NTB juga menggelar silaturahmi rutin bersama Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Silaturahmi tersebut dibungkus  dalam program Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi. Program ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi langsung dari orang nomor 1 di NTB.

Selama Pandemi covid-19 berlangsung, program ini dilaksanakan melalui media digital video streaming, dan media sosial resmi pemerintah.

Dikataka, selain itu ada aplikasi NTB Care yang merupakan layanan berbasis mobile. Aplikasi ini menjadi jembatan Komunikasi berbentuk aplikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus media penanganan pengaduan masyarakat.

Aplikasi ini dipegang langsung oleh admin masing-masing OPD bahkan pimpinannya sehingga keluhan masyarakat dan apapun pertanyaan masyarakat bisa dijawab langsung oleh instansi terkait.

Selain itu, Pemprov NTB juga menyediakan aplikasi NTB 1 data, dimana masyarakat bisa mendapatkan berbagai data sektoral terkait instansi pemerintahan maupun informasi terkait pembangunan dan perkembangan daerah NTB hanya dalam satu genggaman.

Tak hanya sampai disitu, pihaknya juga terus membangun kemitraan dan kolaborasi dengan NGO dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Senada dengan Kadis Kominfotik NTB, Romanus Ndau Lendong, Komisioner Komisi Informasi Pusat yakin, keterbukaan informasi publik yang baik dapat membantu percepatan penanganan Covid-19 di masyarakat.

Romanus yang juga merupakan narasumber pada acara tersebut menjelaskan pengetahuan yang baik soal covid-19 akan membantu publik lebih siap dalam menghadapi pandemi.

“Pencegahan disinformasi yang menyesatkan menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat mengedukasi masyarakat dengan baik. Sehingga diperlukan tata kelola informasi yang terkoordinasi dan terintergrasi,” tandasnya.

Webinar tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal IKP Kementrian Kominfo RI bekerjasama dengan Diskominfotik NTB.

Digelar secara daring dan diikuti oleh lebih dari 100 PPID se-NTB, Pelaku Komunitas, Kelompok Informasi Masyarakat, Relawan TIK, dan mahasiswa.

@diskominfotikntb

Peluncuran yang akan dilakukan pada HUT RI antara lain, launching sepeda motor listrik dan mesin-mesin buatan NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy S. Sos., MM memimpin rapat persiapan pelaksanaan HUT RI ke 75 di Provinsi NTB, berlangsung di Ruang Rapat Terbuka Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/08/20).

HUT Kemerdekaan tahun ini mengusung tema “Bangga Buatan Indonesia”. Hal ini selaras dengan NTB yang meluncurkan gerakan “Cintai, Beli dan Gunakan Produk Lokal NTB”, dengan mendorong lahirnya produk-produk lokal yang berkualitas.

Berbagai persiapan dilakukan demi menyukseskan peringatan HUT RI di tengah situasi pandemi ini.

Daam rapat persiapan itu diikuti pula oleh perwakilan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) selaku penanggung jawab, Polda NTB, Lanal, Korem 162/WB, Satpol PP, Direktur RSUD Provinsi NTB, GNE, STIP Banyumulek serta pihak terkait lainnya.

Najamuddin mengatakan, rapat hari ini merupakan finalisasi dari berbagai persiapan menyambut peringatan HUT RI di NTB mendatang.

Persiapan itu menyambut surat dari Sekretariat Negara yang telah diterima Provinsi dan juga sudah disampaikan ke Kabupaten/Kota se-NTB.

“Sehingga, secepatnya semua bisa terkonfirmasi kepada masyarakat,” ujar Najamuddin.

Begitu pula dengan penataan lokasi hingga susunan acara telah diatur dengan mengutamakan protokol kesehatan Covid-19.

Peringatan HUT RI di NTB kali ini akan diisi dengan peluncuran dan peresmian berbagai program secara langsung oleh Gubernur NTB.

Peluncuran yang akan dilakukan pada HUT RI antara lain, launching sepeda motor listrik dan mesin-mesin buatan NTB.

Ada pula launching Program Mahadesa, launching alat Rapid Test buatan NTB oleh Laboratorium Hepatika Mataram, launching Market Place Pemprov NTB berupa Aplikasi NTB Mall, launching Lapas yang baru di Kuripan Lobar, penandatanganan prasasti Gedung Layanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB, serta penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain itu, untuk memeriahkan HUT RI ini akan dipamerkan sebanyak 500 alat produksi buatan NTB di Science Techno Park (STIP) Banyumulek.

“Jadi, meskipun di tengah Covid-19, tidak mengurangi semangat nasionalisme kita menyambut HUT RI yang ke-75 ini,” ucap Najam.

Paskibraka hanya tiga orang

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB, Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM mengatakan bahwa Dispora selaku penanggung jawab pasukan pengibaran bendera, telah melakukan berbagai persiapan.

Pandemi Covid-19 yang mengharuskan menghindari kerumunan dan jaga jarak membuat pemerintah memutuskan bahwa Paskibraka hanya terdiri dari tiga orang.

“Jadi kami sudah siapkan tiga orang untuk mengibarkan dan juga tiga untuk upacara penurunan,” ungkapnya.

Peringatan HUT RI di tiap daerah juga tentu akan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Berbagai kegiatan yang biasa dilakukan sebelumnya akan ditiadakan ataupun diubah dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Untuk tahun ini, acara yang akan tetap digelar yakni apel penghormatan dan renungan suci. Untuk acara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI akan dilangsungkan secara virtual yang terhubung langsung dengan Istana Negara serta hanya akan diikuti oleh Forkopimda Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Prabowo tetap pada prinsipnya membela tanah air, mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat menyampaikan, saat Kongres Gerindra beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto menjelaskan kepada peserta kongres alasan dirinya mendukung pemerintahan Jokowi.

Karena Prabowo melihat, mulai masuknya banyak ‘penumpang gelap’ mengatasnamakan diri pendukung Prabowo untuk menghancurkan NKRI.

“Beliau melihat banyak penumpang gelap ingin memecah belah bangsa,” ujarnya kepada lombokournal.com, Rabu, (11/08/2020).

Ridwan menjelaskan, bagaimana posisi Prabowo selaku rival Jokowi di Pilpres awalnya sangat berat untuk mengambil keputusan bergabung mendukung pemerintah.

Tetapi, pada akhirnya jiwa kenegarawanan Prabowo membuatnya ringan mengambil keputusan tersebut.

“Lihatlah jiwa negarawan beliau,” katanya.

Diceritakan, bagaimana Prabowo tidak berkecil hati bekerja di bawah presiden sebagai menteri. Hal yang menurut Ridwan sulit dibayangkan banyak orang, tak terkecuali para barisan pendukung Prabowo saat Pilpres dulu.

Selain dukungan, Prabowo juga mendapat banyak cibiran. Kendati begitu, Prabowo tetap pada prinsipnya membela tanah air, mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan.

“Keutuhan negara, itu yang terpenting,” terangnya.

Di luar itu, dalam kongres tersebut, semua DPD Gerindra di daerah bulat mendukung Prabowo kembali memimpin Gerindra.

Dikatakan, keinginan agar Prabowo kembali memegang jabatan ketua partai tidak datang dari Prabowo, tetapi dari semua peserta kongres.

Keputusan agar Prabowo tetap memimpin Gerindra karena figurnya masih dibutuhkan. Belum ada kader Gerindra yang dirasa bisa memimpin Gerindra sebaik Prabowo.

“Beliau ini kan mendidik kita, meminta kita agar jadi kader bangsa, bukan saja kader partai politik,” pungkasnya.

Ast

Pemda KLU konsisten berjuang mengawal aspirasi dan keinginan masyarakat setempat, sehingga pemekaran Desa Pansor sampai sah definitif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

KAYANGAN.lombokjournal.com — Warga Desa Persiapan Pansor, Kecamatan Kayangan, mengadakan syukuran setelah desanya definitif  menjadi Desa Pansor,  Senin (10/08/20). Perhelatan selamatan atau syukuran itu digagas oleh Pemdes bersama warganya.

Acara syukuran itu jadi makin meriah karena dihadiri Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, Wakil Ketua I DPRD KLU H. Burhan M. Nur, SH beserta sejumlah anggota DPRD KLU, para Asisten, Kepala OPD, Camat Kayangan, dan sejumlah Kepala Desa.

Tak hanya itu, syukuran ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung I Wayan Regep, SH beserta segenap anggotanya.

Kehadiran anggota dewan dari Provinsi Bali yang sebelum Indonesia merdeka bersama NTB dan NTT dikenal dengan nama Sunda Kecil ini, ternyata paling menarik perhatian masyarakat.

Para wakil rakyat asal Baunng, Bali itu ikut serta menyaksikan kemeriahan dan antusiasme masyarakat dalam menyambut definitifnya Desanya.

Bupati H. Najmul Akyar menyampaikan hari itu merupakan hari bersejarah bagi Pemda KLU, Pemdes dan masyarakat Desa Pansor. Pasalnya, syukuran resmi definitifnya desa setempat dihadiri langsung oleh Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Dikatakan, secara kebetulan kunjungan kerja para Wakil Rakyat asal Badung ke KLU itu berkaitan dengan Pemerintahan Desa untuk melihat ikhtiar dan langkah-kangkah yang diupayakan segenap stakeholder,  mulai pemerintah daerah hingga pemerintah desa beserta sejumlah elemen yang terkait terhadap proses terbentuknya desa definitif di KLU.

Menurut bupati, hanya sepuluh Desa di KLU dari ribuan Desa yang didefinitifkan oleh Kemendagri tahun 2020.

“Tentu sekali perjuangan tak terhenti kita lakukan meskipun kita dilanda bencana alam gempa dan bencana non alam Covid-19 tahun ini. Hal ini memang patut kita syukuri bersama,” imbuhnya.

Menurutnya, tujuan pemekaran Desa untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung menikmati produk pemerintahnya.

Sebelumnya Desa Persiapan Pansor dan Santong Mulia hanya menerima 15 persen ADD, lantaran terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu Sesait, Santong Mulia dan Pansor.

Tahun berikutnya, hak mendapat ADD akan diberikan secara penuh. Tentu Kepala Desa saat ini ataupun siapa pun yang diamanahkan nantinya menjadi kepala Desa, maka tugasnya sebagai pelayan masyarakat Pansor.

Apalagi di Pansor jalan sudah bagus, fasilitas juga mendukung. Ia berjanji ke depan, pemda akan terus melengkapi fasilitas yang dibutuhkan seperti ambulans Desa dan Postu.

Bupati Najmu Akhyar melihat Desa Pansor cukup jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Hal itu ke depan akan menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Kemajuan suatu desa menjadi akumulasi kemajuan suatu kabupaten. Kepala Desa harus inovatif dan memiliki banyak inovasi dalam membangun desanya masing-masing,” terang Najmul.

Bisa mengalahkan Bali

Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Regep, SH menyampaikan suatu kembanggaan bagi pihaknya dari Badung untuk kunjungan kerja sekaligus belajar proses pemekaran Desa di KLU, seraya berterima kasih dapat menyaksikan syukuran masyarakat atas definitifnya Desa Pansor.

Dikatakan Regeb, pemekaran Desa dapat diusulkan berawal dari aspirasi masyarakat. Suatu bentuk komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan DPRD. Ketua Komisi I DPRD Badung itu melihat Lombok Utara luar biasa diprediksi bisa-bisa ke depan mengalahkan Bali.

Pasalnya, KLU memiliki sektor pariwisata yang unggul dan primadona, khususnya di tiga Gili yang dikatakannya mengalami perkembangan pesat.

Penjabat Kepala Desa Pansor, Kayadin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Pemda KLU yang telah konsisten berjuang mengawal aspirasi dan keinginan masyarakat setempat, sehingga pemekaran Desa Pansor sampai sah definitif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Semoga usaha dan ikhtiar bapak bupati dan jajaran pemda KLU selama ini dapat memberikan kemajuan Pansor kedepan. Desa Pansor ini adalah desa baru, tentu masih membutuhkan banyak masukan, binaan, dan bimbingan guna pwmbangunan lebih maju ke depannya,” tandas Kayadin.

Perayaan definitifnya masing-masing Desa pemekaran di KLU tampak dari antusiasme masyarakat dalam acara syukuran yang diselenggarakan lakukan.

Antusiasme itu bisa dilihat di tiap Desa, misalnya Desa Santong Mulia dengan Parade Dulang Sajinya, Desa Menggala Dengan Parade Dulang disertai mengarak Bupati dari Pendopo hingga di halaman kantor desa setempat.

Dari 10 Desa definitif sembilan Desa di antaranya telah menggelar syukuran, seperti Desa Sama Guna, Andalan, Batu Rakit, Gunjan Asri, Selelos, Santong Mulia, Menggala, Rempek Darussalam dan Desa Pansor.

Hanya Desa Segara Katon di Kecamatan Gangga yang belum merayakan peresmian definitifnya.

Acara peresmian, ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati dilanjutkan dengan penyerahan prasasti dan foto bersama.

sid

Membangun Lombok Utara dari Desa, sehingga beberapa program yang diterapkan semuanya berbasis desa

TANJUNG.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH bersama ketua DPRD Nasrudin, SHI didampingi Pj. Sekda KLU Drs. HR. Nurjati beserta para asisten dan Kepala OPD, menerima kunjungan kerja (Kunker) ketua dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali, di aula Bupati setempat, Senin (10/08/20).

Dalam sambutannya Bupati H. Najmul Akhyar menyampaikan rasa syukur,  lantaran pemda setempat dapat menerima kedatangan para anggota DPRD Kabupaten Badung.

“Saya bersahabat baik dengan Bupati Badung sebagai pengurus APKASI, saya diamanahkan menjadi Sekjen dan salah satu anggotanya adalah Bupati Badung,” kata bupati.

Menurut bupati, pihaknya merasa kemungkinan Lombok Utara untuk saat ini bukanlah kabupaten yang tepat untuk dijadikan sebagai sasaran studi banding.

“Lebih baik kami yang belajar ke bapak-bapak sekalian,” seloroh Najmul Akhyar.

Bupati mengungkapkan alasannya. Pertama, usia kabupaten Lombok Utara memang masih muda baru 12 tahun. Selanjutnya kondisi dua tahun lalu yang dihadapi yaitu gempa pada 5 Agustus 2018, telah meluluhlantakkan hampir seluruh insfratruktur di KLU.

“Kami mohon maaf mungkin bapak/ibu menyaksikan sendiri bagaimana kondisi kantor. Alhamdulillah aula ini menjadi satu-satunya yang ditinggalkan oleh gempa kemarin,” jelasnya.

Ditambahkan bupati, sekolah-sekolah sekitar 85 persen hancur dan rumah-rumah warga sejumlah 75.636 rusak. Sekarang ini, baru pada posisi mendirikan sekitar 41 ribu unit rumah.

“Pembangunan rumah terus kami ikhtiarkan untuk bisa diselesaikan,” katanya.

Terkait kunjungan kerja berubungan dengan pemerintahan desa, pihaknya bersyukur walaupun Lombok Utara kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat, tapi dalam beberapa hal sudah cukup baik.

Membangun dari desa

“Mungkin berkat kerja dari kawan-kawan birokrasi kita, dukungan dari masyarakat Lombok Utara ini, bisa melakukan banyak hal. Pertama, dua tahun kemarin kami menerima anugerah dari Presiden Republik Indonesia sebagai Kabupaten perencana pembangunan terbaik kedua se-Indonesia,” beber Bupati Najmul.

Pihaknya tidak bisa merencanakan apakah terjadi gempa atau tidak pada saat itu. Ternyata, gempa, banyak mengganggu perencanaan, kemudian juga dalam ekonomi desa.

Pihaknya juga bersyukur lantaran desa atau kabupaten pertama yang menerima ADD di Indonesia adalah KLU.

“Pak Menteri Desa langsung datang menyerahkan ADD secara simbolis. Kami bersyukur menurut Kementerian Desa, KLU adalah yang pertama lengkap persyaratannya. Sehingga pak Menteri datang menyerahkan ADD yang pertama untuk KLU,” terang orang nomor satu di KLU itu.

Sekjen APKASI ini menjelaskan, KLU memiliki 33 desa dan sekarang bertambah 10 desa pemekaran, seraya mengajak dan meminta perkenan rombongan Komisi I DPRD Badung menghadiri acara peresmian desa pemekaran di bumi Tioq Tata Tunaq.

“Namanya Desa Pansor, tentu masyarakat merasa sangat bergembira jika bapak/ibu berkenan hadir untuk menyaksikan bagaimana kesyukuran masyarakat kami atas terbentuknya desa-desa yang ada,” katanya mengajak Komisi I DPRD Badung.

Bupati mengaaku bersyukur atas penjelasan Direktur Toponimi dan Batas Antar Daerah Kemendagri,  tahun 2020 sekitar hampir seribu desa yang diusulkan untuk pemekaran dari Aceh sampai Papua.

Dari usulan yang banyak itu Kemendagri merekomendasikan hanya 10 desa di Kabupaten Lombok Utara yang diberikan kode desa menuju definitif.

“Sehingga masyarakat kami sekarang ini sedang bergembira, bersyukur karena 10 desa yang ada di KLU sudah resmi definitif,” terangnya.

Diuraikannya, APBD KLU atau RPJMD salah satu yang ditekankan pembangunanya itu adalah membangun Lombok Utara dari desa.

“Ini yang kami tekankan, karena bagi kami di sini tidak ada artinya kita bicara kemajuan kabupaten kalau desa tidak maju. Maka kemajuan kabupaten yang sesungguhnya itu adalah akumulasi dari kemajuan desa-desanya. Sasaran kami Membangun Lombok Utara dari Desa,” pungkasnya

Implementasi program untuk mencapai sasaran itu, Pemda KLU mengutamakan pelayanan-pelayanan desa sembari memberi contoh pemda memprogramkan satu dokter satu desa dan satu ambulans satu desa.

“Jadi setiap desa ada ambulansnya, ada dokternya, demikian juga dengan program-program yang lain selalu kami arahkan berbasis desa. Kami meyakini bahwa desa merupakan titik dari ujung tombak pembangunan kita yang akumulasi kemajuannya adalah menunjukkan kemajuan kabupaten itu sendiri,” imbuh Najmul.

Tata kelola desa KLU

Di hadapan wartawan, Bupati Najmu Akhyar menyampaikan syukur Kabupaten Badung menjadikan KLU sebagai sasaran kunjungannya dalam konteks pemerintahan desa.

“Mereka mendapatkan informasi tata kelola pemerintahan desa di KLU dianggap baik sehingga mereka datang kesini melakukan studi tiru. Tadi saya tetap sampaikan bahwa kita ini masih belajar dan masih banyak yang harus kita benahi,” aku bupati.

“Alhamdulillah tadi beliau (Ketua komisi I DPRD Badung-red) sendiri mengatakan, ini sudah lama sekali mengajukan usulan desa pemekaran tapi sampai sekarang belum bisa. Beliau juga apresiatif karena kita berhasil mengusulkan seerta mewujudkan Desa Pemekaran di KLU menjadi Desa Definitif,” ungkapnya.

Ditambahkan di RPJMD tertulis jelas membangun Lombok Utara dari Desa, sehingga beberapa program yang diterapkan semuanya berbasis desa, baik dokter desa, ambulans desa, memperbanyak Pustu, dan merenovasi Puskesmas menjadi rawat inap. Itu semua berbasis desa.

“Itulah bagian cara kita untuk menyejahterakan masyarakat desa kita, terutama di sini DPRD Badung mengapresiasi kita lantaran bisa sampai pemekaran 10 desa ini. Mereka  sudah lama sekali mengikhtiarkan pemekaran sampai sekarang belum terwujud. Ini merupakan capaian bagus menurut mereka,” pungkas bupati.

Badung siap bekerjasama 

Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Regep, SH mengatakan, suatu kebanggan bagi pihaknya baik secara lembaga maupun pribadi, bisa diterima oleh Bupati lengkap dengan jajaran OPD se-KLU.

“Meskipun di selah-selah Covid-19, mereka bisa bertemu untuk mempererat silaturahmi,” kata Regep..

Menurut Regeb, suatu langkah yang membanggakan pihaknya terkait langkah pemda Lombok Utara.

Meski menghadapi pandemi Covid-19 tapi bisa mengeluarkan SK Desa Pemekaran. Hal ini dinilai luar biasa karena tanpa perjuangan dan kerja keras izin pemekaran tidak bisa dikeluarkan oleh Kemendagri.

“Kami di Kabupaten Badung dari dulu sudah mengajukan pemekaran tetapi sampai saat ini belum bisa diberikan kode desa oleh Kemendagri. Ini membuktikan Lombok Utara sangat intens melobi ke pusat. Ini patut kami apresiasi,” kata politikus PDIP itu.

Lebih lanjut disampaikan kedatangan rombongan yang ia pimpin siap bekerjasama. Kabupaten Badung sendiri terdiri dari 46 desa dan 16 kelurahan.

Dijelaskannya, setiap tahun sesuai dengan amanat UU, PAD Badung mendapat penyisihan 10 persen dari PAD. Maka dari itu desa-desa di Kabupaten Badung sekarang dan ke depan agak tersendat.

“Untuk ke depan ya Kabupaten Badung bisa bekerja sama dengan Lombok Uatara terutama dalam bidang pariwisata,” pungkasnya.

Sebelum bertolak menghadiri peresmian Desa Pansor rombongan Komisi I DPRD Badung dan Bupati saling tukar cindramata kemudian berfoto bersama.

api

Muswil untuk agenda pemilihan Ketua DPW PAN tidak menggunakan sistem pemilihan langsung, melainkan menggunakan sistem formatur

MATARAM.LombokJournal.com — Politisi PAN asal Kabupaten Lombok Timur, H. Najamuddin Mustoefa siapkan diri maju sebagai calon Ketua DPW PAN Provinsi NTB,  yang pelaksanaan Musyawarah Wiayah (MMuswil)-nya dilaksanakan beberapa pekan ke depan.

Anggota Komisi I DPRD NTB itu mengatakan, keinginannya untuk maju sebagai Ketua DPW PAN kendati terbilang kader baru dilatar belakangi pengalamannya pernah memimpin partai politik di daerah.

Selain itu, profesionalisme DPW PAN NTB yang memungkinkan semua kader memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin PAN menjadi motivasi tersendiri.

“Di PAN itu sangat demokratis,” katanya. Senin, (10/08/20).

Najamuddin menjeaskan, demokrasi yang terbangun di PAN dijelaskan Najamuddin dengan tidak adanya intervensi Ormas pendiri PAN seperti Muhammadiyah dalam pengelolaan partai.

“Tidak seperti partai lain. PAN itu tidak ada intervensi Muhammadiyah, tidak ada titipan. Dan ini bagus” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, dalam Muswil untuk agenda pemilihan Ketua DPW PAN tidak menggunakan sistem pemilihan langsung, melainkan menggunakan sistem formatur.

“Sistem formatur. Ada 25 yang mencalonkan diri,” katanya.

DPP dalam hal ini punya kewenangan penuh dalam menetapkan berapa orang formatur. Bisa empat orang, delapan orang dan 12 orang formatur.

Formatur yang ditetapkan oleh DPP itulah yang berhak untuk menentukan ketua DPW PAN NTB.

Sistem pemilihan formatur diakuinya meminimalisir gesekan dan konflik di internal partai.

Persaingan antar kader dalam merebut posisi Ketua DPW PAN juga tidak terlalu keras, dan hampir tanpa gejolak, sebab tidak ada suara yang akan diperebutkan.

Dari 25 orang calon formatur tersebut, salah satunya adalah Najamuddin. Dia berada di posisi ke dua.

Pihaknya akan bersaing dengan 25 kader PAN lain, salah satunya Muazim Akbar selaku ketua DPW PAN NTB sekarang.

Ast