MATARAM.lombokjournal.com ––  Jelag penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di tujuh kabupaten/Kota se- NTB, tanggal 9 Desember 2020 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB melakukan pemantaun situasi politik bekerjasama dengan TNI dan Polri.

Bakesbangpoldagri selalu berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri, guna menganstisipasi terjadinya gejolak saat pilkada berlangsung.

Hal ini dismpaikan oleh Kepala Bidang Politik Dalm Negeri, Muhari isnaini, Rabu (02/09/20).

Muhari menyatakan, hingga saat ini belum ada wilayah yang dikatakan Rawan, walaupun dari dulu Kabupaten Bima memang selalu masuk dalam peta kerawanan konflik saat pemilukada.

“Walaupun Bima selalu masuk dalam peta kerawanan pilkada namun dipastikan seluruh kabupaten kota yang  siap melaksanakan Pilkada,” ujarnya

Menurutnya, Bakesbangpoldagri sudah melakukan koordinasi, pendekatan-pendekatan dengan semua stakholder terkait,TNi,polri,dan msyarakat pada umumnya.

“Pilkada merupakan ajang pesta demokrasi ,Mari kita semua mensukseskan Ajang Pilkada ini tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Muhari.

AYA

MATARAM.lombokjournaal.com —  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Kota Mataram kini di bawah pucuk kepemimpinan yang baru.

Belum lama ini Ketua Garda Pemuda NasDem DPW Nusa Tenggara Barat,  ditunjuk jadi Ketua DPD NasDem Kota Mataram.

Dikonfirmasi melalui TELPON seluler Ketua DPW NasDem Nusa Tenggara Barat, H. M. Amin mengucapkan selamat, dan berharap dengan terbitnya SK kepengurusan DPD Kota Mataram yang di Nakhodai oleh L. Fatahillah, dapat menjadikan Kota Mataram yang lebih berprestasi.

“Selamat Kepada adinda Fatah, semoga dapat memberikan prestasi yang membangggakan menjadikan kota mataram yang lebih baik,” tutur mantan Wagub NTB ini.

Lalu Fatahaillah Prawira Negara menyatakan penunjukan dirinya sebagai Ketua DPD sudah sesuai dengan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem.

“Mandat penunjukan sebagai Ketua DPD Kota Mataram dikeluarkan per 31 Agustus lalu,” ungkap Fatah, ditemui pada Selasa (02/09/2020) di Basecamp DPW NasDem NTB jl. Langko No. 53 Kota Mataram.

Menurut Bung Fatah, sapaan akrabnya ini, ditugaskan untuk mengawal misi partai NasDem untuk memenangkan Paslon yang diusung Partai NasDem H. Mohan Roliskana – TGH. Mujibrurahman atau pasangan HARUM pada Pilwali Kota Mataram akhir tahun mendatang.

Terbitnya SK DPD Kota Mataram dengan Nomer : 430-kpts/DPP-NasDem/VIII/2020 dengan struktural masih dengan pengurus lama dan beberapa divisi dengan kepengurusan baru.

AYA

MATARAM.lombokjournal.com — DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat menyerahkan dukungan atau B.1-KWK pada Pilkada serentak di NTB, Selasa (01/09/20) di Hotel Golden Palace, Kota Mataram.

Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Usman Ahim, yang juga merupakan Ketua Desk Pilkada DPD Partai Gerindra NTB, dalam orasi politiknya mengaku banyak tantangan yang datang baik dari internal maupun eksternal yang inginkan Gerindra menentukan arah dukungan ke calon-calon tertentu.

Namun, ia mengatakan Partai Gerindra tetap menunjukkan komitmennya untuk  mendukung calon yang telah ditetapkan.

“Beberapa tantangan kami hadapi dari eksternal maupun internal. Godaan, tawaran dan lainnya. Tapi kami berkomitmen dan menjaga konsistensi. Kami menunjukkan Partai Gerindra berbeda dengan partai lainnya. Kami menjaga konsistensi,” ujarnya.

Ia berharap Cakada yang didukung maupun diusung Gerindra terus menunjukkan komitmennya melakukan konsolidasi politik dan memenangkan hati masyarakat.

Ia mengatakan, dengan menangnya Gerindra pada Pilkada 2020 ini maka menjalin jalan mulus bagi partai besutan Prabowo Subianto itu untuk melaju sukses pada Pileg maupun Pilpres 2024 mendatang.

“Memenangkan Pilkada adalah bagian terpenting dari sejarah yang kita toreh. Tiada hari tanpa konsolidasi. Menang kita di Pilkada akan menjadi bagian yang mempermudah perjuangan Partai Gerindra pada 2024 di Pileg dan Pilpres,” katanya.

Ia menyampaikan sesuai pesan Ketua Umum Prabowo Subianto maupun Haji Bambang Kristiono (HBK), seluruh Cakada harus berhasil memenangkan hati rakyat.

Itu merupakan komitmen Gerinda.

“Seluruh Cakada Partai Gerindra harus memiliki komitmen memenangkan hati masyarakat,” ujarnya.

B.1-KWK diserahkan pada masing-masing Cakada. Di Lombok Utara diserahkan kepada Djohan Sjamsu dan Danny Carter Febrianto Ridawan (JODA), di Mataram kepada Makmur-Ahda. Di Lombok Tengah, dukungan diserahkan kepada Pathul-Nursiah.

Kemudian, B.1-KWK juga diberikan kepada HW. Musyafirin-Fud Syaifuddin di Kabupaten Sumbawa Barat. Syafruddin Jarot dan Ir. H Moklis untuk Pilkada Sumbawa, Abdul Kadir Jaelani – H Sahrul Parsan ST, MT untuk Pilkada Dompu dan IDP-Dahlan sebagai Cakada Bima.

Danny Carter dalam sambutannya mengapresiasi Partai Gerindra yang memberikan dukungan kepadanya. Ia juga berterimakasih karena Partai Gerindra telah menggerakkan mesin politik di Lombok Utara.

“Partai Gerindra telah berkomitmen. Suatu kebanggaan bagi saya mesin politik Partai Gerindra terus bergerak untuk kemenangan Joda Akbar. Saya berkomitmen untuk menjaga nama baik Gerindra, berjuang bersama Gerindra dan memenangkan Pilkada di Lombok Utara,” ungkapnya.

“Semoga ikhtiar kita menjadi langkah awal untuk kemajuan provinsi dan Indonesia,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Makmur Said. Ia mengapresiasi komitmen Gerinda yang sejak awal mendukungnya di Pilkada Kota Mataram.

“Saya menyampaikan terimakasih dan kebanggaan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kebanggaan saya rasakan sejak awal, Partai Gerindra tidak pernah bergeser, saya tahu begitu banyak tawaran dan gangguan, namun Partai Gerindra tetap memiliki komitmen. Saya bertekad akan membawa amanah ini. Sehingga kami bisa bersama memenangkan Pilkada,” katanya.

Sementara Pathul juga mengapresiasi komitmen Gerinda yang tidak berubah dukungan sejak pertama diberikan rekomendasi hingga turun B.1-KWK.

“Sampai hari ini Partai Gerindra tidak berubah saat mengeluarkan rekomendasi,” katanya.

“Saya yakin bahwa ada gejolak dan hambatan tetapi ketika kita punya niat Insyaallah Tuhan akan memihak kepada kita,” ujarnya.

Fud Syaifuddin mengapresiasi HBK yang telah terbuka dan menerima dia berjuang bersama Gerindra.

“Walaupun saya bukan orang Partai Gerindra saya punya slogan yang sama ‘kalau bukan kita siapa lagi, kalah bukan sekarang, kapan lagi’,” katanya.

“Saya mengapresiasi HBK, karena dulu saya gak yakin dapat dukungan. Tetapi saat saya kenal beliau betapa terbuka. Luar biasa, padahal waktu itu Gerindra Sumbawa Barat tidak mendukung kami karena ada calon,” katanya.

Ir. H Moklis dalam sambutannya mengatakan, memiliki rasa bangga terhadap Partai Gerindra. Ia dengan mudah mendekati masyarakat karena didukung Gerindra. “Rasa bangga kami di lapangan terbukti, apresiasi masyarakat terhadap Partai Gerindra luar biasa,” katanya.

Abdul Kadir Jaelani dan Dahlan juga mengapresiasi Partai Gerindra yang telah memberikan dukungan terhadap mereka.

Me

Dihrapkan  seluruh Kepala Desa di NTB  jangan sungkan-sungkan menghubungi dan bersilaturrahim langsung dengannya

MATARAM.lombokjournal.com —  Pintu Pendopo Gubernur NTB selalu terbuka lebar bagi siapa pun yang ingin datang bersilaturrahim dan berdiskusi untuk kemajuan Provinsi NTB.

Gubernur NTB, Dr.H Zulkieflimansyah membuka pintu pendopo dengan harapan seluruh elemen masyarakat bisa berkontribusi bagi kemajuan daerah.

“Mari kita sama-sama berdiskusi, satukan visi demi kemajuan daerah kita tercinta,” ungkap Gubernur H Zulkieflimansyah saat menerima silaturrahim puluhan Kepala Desa Kabupaten Sumbawa di Pendopo Gubernur,  Senin (31/08/20).

Dikatakan, desa menjadi ujung tombak kemajuan suatu daerah. Kalau desanya sudah maju, pendidikannya sudah luar biasa, jalannya sudah mulus, kesehatan dan perekonomiannya sudah berjalan baik, tentu Provinsi NTB makin maju.

“Alhamdulillah sudah lama kami berikan perhatian husus kepada desa-desa yang ada di NTB, beberapa kali kesempatan juga kami datang langsung mengunjungi kepala desa yang ada di NTB, mari kita majukan daerah ini dari desa,” ajak Gubernur Zul pada puluhan Kepala Desa dari Kecamatan Pelampang dan Utan tersebut.

Gubernur berharap, seluruh Kepala Desa di NTB  jangan sungkan-sungkan menghubungi dan bersilaturrahim langsung dengannya.

Atau para Kades bisa langsung datang ke Dinas-dinas Provinsi NTB sesuai kebutuhan dan keluhan masyarakat yang ada di desa masing-masing.

“Jangan sungkan-sungkan, saya yakin kades kita ini hebat-hebat, kalau sudah ke pemerintah kabupaten, bisa langsung datangi dinas-dinas kami yang ada di Provinsi NTB,” harap Gubernur yang akrab disapa Bang Zul tersebut.

Abdul Wahab, Kepla Desa Motong, Kecamatan Utan merasa senang atas penerimaan Gubernur NTB.

Menurutnya, itu semua kesempatan langka, di tengah jadwal yang padat sebagai gubernur, ia menyempatkan waktu untuk bersilaturahim bersama para kades.

“Luar biasa penerimaan Gubernur kepada kami. Bulan lalu beliau pernah datang ke daerah kami, karena sakit, saya tidak bisa hadir untuk diskusi di Taman Mangga, sekarang saya datang langsung, sampaikan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Wahab mengatakan, dirinya  menyampaikan keluhan masyarakat yang telah lama ditampung selaku kepala desa, terutama masalah jalan dan kesehatan.

Itu semua tidak bisa diselesaikan sendiri, butuh dukungan pemerintah, baik kabupaten ataupun provinsi.

“Keluhan masyarakat yang tidak bisa kami jangkau dengan dana desa, langsung kami sampaikan kepada Gubernur, Alhamdulillah beliau langsung tindak lanjuti,” tambahnya bersyukur.

Tradisi seperti ini, lanjutnya, sangat luar biasa, karena ia berpikir bertemu Gubernur itu sangat sulit, saat bertemu pun situasi menjadi tegang.

“Ternyata tidak, saat kami ingin bertemu, beliau berkenan menerima, suasana pun berjalan dengan sangat santai, ternyata apa yang saya bayangkan itu salah,” kata Wahab

AYA/HmsNTB

Ikhtiar Pemprov NTB untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani juga dibuktikan dengan akuntabilitas, kinerja, dan keuangan NTB yang mendapatkan 9 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

MATARAM.lombokjournal.com —  Berbagai ikhtiar dilakukan Provinsi NTB agar birokrasinya berjalan kredibel, dan mampu menjadi daerah yang bersih dan melayani sesuai visi misi NTB Gemilang.

Salah satunya dengan menerapkan metode Balance Scorecard (BSC), dengan aplikasi E-Kinerja dan diperkuat dengan adanya kertas perjanjian kerja atau Attitude, Attention, Action (A3) dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Adanya aplikasi E-Kinerja ini tak hanya menjadi alat ukur kinerja pejabat Pemprov NTB, namun juga diharapkan dapat menjadikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB sebagai learning organization atau organisasi yang terus belajar menjadi lebih baik.

Dengan upaya itu, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah berharap Provinsi NTB bisa mendapatkan nilai AA atau pada hasil evaluasi SAKIP kali ini.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan itu pada Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (31/08/20).

Rapat tersebut digelar secara daring dan dievaluasi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI), diikuti oleh seluruh OPD lingkup Pemprov-NTB.

“Kami memaknai penggunaan E-Kinerja ini bukan hanya toolsnya saja yang penting. Tapi tools ini bisa jadi learning organisation. Jika gagal akan ada cost of learning di dalamnya yang bisa dijadikan pelajaran bagi setiap OPD untuk menjadi lebih baik,” jelas Bang Zul.

Ikhtiar Pemprov NTB untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani juga dibuktikan dengan akuntabilitas, kinerja, dan keuangan NTB yang mendapatkan 9 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mengelola aset secara Profesional, membangun Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi (SIAP). Komitmen dan harmonisasi eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD dan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu.

Pengelolaan Keuangan Menuju NTB online melalui pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT dengan integrasi E-Planning, E-Budgeting (SIMDA Keuangan dan Barang), E-Samsat, E-Procurement dan SMS Gateway. Sistem Pengendalian Intern yang memadai menuju NTB Zero Temuan,

Serta, Penandatangan pakta integritas Kepala OPD beserta seluruh ASN

Aktif di sosial media

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan, selain berikhtiar untuk memiliki sistem birokrasi yang bersih dan melayani, Pemprov NTB juga mengerahkan seluruh upaya untuk menjadi pemerintahan yang benar-benar terbuka dan transparan.

Masyarakat NTB disuguhkan empat portal untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan mudah, murah, dan cepat. Ke-empat portal informasi tersebut adalah, Portal Website PPID NTB, website masing-masing OPD, aplikasi E-Sakip, serta aplikasi NTB Care, dimana keluh kesah masyarakat dapat langsung ditanggapi oleh pejabat terkait.

“Gubernur, pejabat-pejabat daerah, hingga seluruh OPD juga didorong agar selalu aktif di sosial media agar bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat luas,” Jelasnya.

Seluruh usaha tersebut membuahkan hasil, berbagai penghargaan diraih Provinsi NTB atas berbagai terobosan dalam membuat sistem birokrasinya menjadi lebih baik.

Di antaranya, Provinsi NTB Raih “GOLD” Penghargaan “Indonesia’s Attractiveness Award” 2019 dan Penghargaan Ombudsman RI “Predikat Kepatuhan Tinggi” atas keberhasilannya menembus zona hijau atas kepatuhan terhadap pelaksanaan UU Pelayanan Publik dengan nilai Skor 97,58.

NTB juga berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif 2019.

Anugerah disematkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta.

AYA/HmsNTB

Seluruh ikhtiar yang telah dilakukan berhasil dirangkum dan dirumuskan dalam satu pandangan dan komitmen yang sama

MATARAM.lombokjournal.com —  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTB tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2019 mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi NTB.

Raperda tentang perubahan APBD Provinsi NTB tahun 2020 akan ditetapkan menjadi Perda setelah mendapatkan evaluasi Menteri Dalam Negeri.

Keputusan itu diambil pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB ke-4 masa persidangan II di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi NTB, Jumat (28/08/20).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD NTB atas komitmen, perhatian dan kesungguhannya selama proses pembahasan sampai persetujuan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah.

“Kita bersama mengetahui, pembahasan Raperda tentang perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 ini, telah melalui dinamika yang sangat menyita perhatian, konsentrasi, serta tenaga dan waktu,” ucap Wagub.

Umi Rohmi sapaan akrab Wagub, bersyukur seluruh ikhtiar yang telah dilakukan berhasil dirangkum dan dirumuskan dalam satu pandangan dan komitmen yang sama.

Ia menambahkan, untuk tugas kedepan yakni bagaimana meyakinkan dan memastikan bahwa perubahan APBD yang telah ditetapkan tersebut dapat menjadi APBD yang aspiratif, responsif, akseleratif, serta mendatangkan manfaat yang besar bagi pembangunan Provinsi NTB.

“Dengan persetujuan dewan yang terhormat terhadap Raperda tentang perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 ini, berarti kita telah menetapkan produk hukum daerah yang akan menjadi landasan kegiatan pembangunan baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan,” jelasnya.

Persetujuan yang telah melalui proses pembahasan dan kajian yang cermat dan mendalam ini telah menunjukkan komitmen serta kesungguhan pimpinan dan segenap anggota dewan.

Komitmen yang dimaksud yakni untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap produk hukum dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Karena sejak awal pembahasannya, kita memang memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu bagaimana memperbaiki kinerja APBD Provinsi NTB dapat menjadi lebih efektf, efisien dan tepat sasaran,” tutur Umi Rohmi.

Terakhir, Ia berharap semangat kebersamaan yang selama ini telah dibangun, mampu menjadi energi positif untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab demi terwujudnya NTB yang Gemilang.

Persetujuan DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 disampaikan langsung Ketua DPRD Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH dan melalui Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Mahdi, SH, MH.

Adapun rincian Raperda anggaran dan pendapatan belanja daerah perubahan tahun 2020 sebagai berikut:

Pendapatan;

1. Semula, Rp 5.671.543.327.844,99
2. Berkurang, Rp 338.639.325.368,97

Dengan demikian, jumlah pendapatan setelah perubahan adalah Rp 5.332.904.002.480,2

Belanja

1. Semula, Rp 5.716.743.327.848,99
2. Berkurang, Rp 320.252.896.845,72

Dengan demikian, jumlah belanja setelah perubahan adalah Rp 5.396.490.431.003,27,  Defisit : Rp 63.586.428.523,25 (Miliar)

Pembiayaan

1. Penerimaan

Semula, Rp 55.300.000.000, Bertambah Rp 8.286.428.523,25

Dengan demikian, jumlah penerimaan setelah perubahan adalah Rp 63.586.428.000.523,25

1. Pengeluaran

Semula, Rp 10.100.000.000, Berkurang, Rp 10.100.000.000

Dengan demikian, jumlah pengeluaran setelah perubahan, Rp 0. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan, Rp 63.586.428.523,25. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan, Rp 0

AYA/HmsNTB

Semua saran dan masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, untuk melakukan penyempurnaan

MATARAM.ltaramombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan tanggapan Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 dalam Rapat Parpurna di Kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis(27/08/20).

Wagub menyampaikan 9 tanggapan dan jawaban terhadap saran, masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD pada rapat sebelumnya.

disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPRD Provinsi NTB, karena telah memberikan saran dan masukan yang substantif.

“Ini wujud dari adanya kesungguhan dalam menjalankan amanah dan tugas konstitusional seusai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Menanggapi saran dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk pandemi Covid-19 pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan total anggaran sebesar Rp 926,96 milyar yang bersumber dari seluruh komponen belanja dan pembiayaan daerah.

“Dari total anggaran tersebut, penanganan Covid-19 dialokasikan pada pos belanja tidak terduga (belanja tidak langsung) sebesar 302,98 milyar rupiah lebih,” ungkap wagub.

Anggaran tersebut, dipergunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar Rp 170,48 milyar, dengan realisasi hingga saat ini sebesar Rp 79.28 milyar.

Untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 1,8 milyar, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 800 juta. Penanganan JPS Gemilang sebesar Rp 130,70 milyar lebih, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 123,83 milyar lebih.

“Sisa anggaran pada pos belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 sebesar 99,05 milyar rupiah lebih, rencana digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir tahun 2020,” tutur Wagub.

Saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), terkait dengan kemajuan industrialisasi untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah dan mengurangi tingkat pengangguran.

Wagub menyampaikan lima subsektor atau kelompok industri prioritas di Provinsi NTB di antaranya, industri permesinan, otomotif listrik (sepeda listrik) dan energi terbarukan.

Aktivitas industri ini berpeluang memberikan lapangan kerja baru, sehingga dapat menekan angka pengangguran.

“Semakin banyak permintaan produk UMKM/IKM lokal NTB, seperti sepeda listrik serta peralatan dan mesin-mesin produk NTB, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik pada sektor industri maupun pada sektor unggulan lainnya,” jelas Wagub.

Terakhir, setelah menyampaikan 9 tanggapan untuk fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB, Wakil Gubernur kemudian mengatakan, semua saran dan masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, untuk melakukan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan di waktu-waktu mendatang.

“Apabila masih terdapat hal-hal yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, pemerintah daerah bersedia untuk menyempurnakan koordinasi dan sinegritas dengan legislatif,” kata wagub..

AYA/HmsNTB

Kasat Pol PP diminta segera beri sanksi tegas terhadap anggota yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan

MATARAM.lombokjournal.com –Sikap premanisme dan perlakuan intimidatif yang dilakukan Satpol PP Provinsi NTB terhadap salah seorang wartawan yang meliput aksi bela Palestina di Kantor Gubernur, Senin (24/08/2020) lalu dikecam Komisi I DPRD NTB.

Dalam waktu dekat, komisi yang membidangi hukum dan HAM itu akan memanggil Kasat Pol PP guna meminta penjelasan terkait kronologi kejadian tersebut.

“Wartawan itu dilindungi UU tersendiri yakni UU 40 tahun 1999 tentang pers. Mereka juga punya kode etik, kenapa bisa terjadi aksi tidak terpuji itu,” paparnya. Rabu, (26/08/2020).

Disampaikan Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajuddin, Satpol PP semestinya menjalankan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi. Tidak mengedepankan sikap arogan.

“Semestinya Satpol PP menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yakni memberikan perlindungan dan rasa aman. bukan malah melakukan langkah tidak terpuji,” ungkapnya.

Lebih jauh, pihaknya meminta Kasat Pol PP segera memberi sanksi tegas terhadap anggota yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan.

“Oknum Satpol PP yang mengedepankan premanisme dalam menghadapi masyarakat itu harus dibina, dan  paling penting, berikan sanksi tegas sebagai efek jera,” katanya.

Ast

LOBAR.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyambut kedatangan Ketua Komisi VIII DPR RI, Laksdya. TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA beserta rombongan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Rabu (26/08/20).

Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Biro Kesejahteraan menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan Komisi VIII DPR RI.

Rombongan tiba di BIZAM pukul 07.30 WITA. Setelah itu rombongan menikmati jamuan yang telah disiapkan sambil berbincang-bincang hangat dengan Gubernur.

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ini, guna peningkatan pelayanan UPT Asrama di Embarkasi Haji Lombok, Provinsi NTB di tengah pandemi Covid-19.

usai menikmati jamuan, Laksdya. TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA bersama rombongan meninggalkan Bandara langsung menuju ke Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi.

AYA/HmsNTB

Gubernur meminta kepada OPD yang ikut serta dalam kunjungan ini untuk menindaklanjuti semua saran, masukan dan permintaan masyarakat

KSB.lombokjournal.com –– Tradisi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mendatangi desa-desa dan tokoh-tokoh masyarakat di pelosok daerah terus dipelihara.

Kali ini Gubernur NTB mendatangi masyarakat di Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Sabtu 15 Agustus 2020.

Gubernur   Zul menemui masyarakat Desa Tongo di Masjid Nurul Yakin, untuk mendengar dan menerima sejumlah masukan dari masyarakat Desa Tongo. Ia meminta masyarakat untuk tidak cepat berhenti menuntut ilmu, baik formal maupun nonformal agar tidak menjadi penonton di rumah sendiri.

“Kadang kita lupa karena terus diberikan nikmat, mungkin, dengan sedikit cobaan kita bisa merenung, jangan-jangan ketergantungan kita pada manusia lebih besar daripada ketergantungan kita kepada Allah,” tutur Gubernur.

Ia mengakatakan bahwa selalu ada hikmah dibalik musibah. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh masyarakat, untuk terus berusaha mendapatkan ilmu yang dapat membangun Desa Tongo kedepannya.

Gubernur menyebutkan salah satu usaha untuk memberikan keahlian kepada masyarakat yaitu membuat pelatihan alat berat. Setelah itu, masyarakat yang terlatih dapat ditempatkan di perusahaan yang membutuhkan operator alat berat.

“Perusahaan akan mengakomodir kita jika kita punya potensi,” terang Gubernur yang kerap disapa Bang Zul ini.

Di akhir penyampaiannya, Gubernur meminta kepada OPD yang ikut serta dalam kunjungan ini untuk menindaklanjuti semua saran, masukan dan permintaan masyarakat demi tercapainya NTB Gemilang hingga tingkat desa.

Sementara Kepala Desa Tongo, Idham Khalid menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur dan rombongan atas kunjungannya, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur.

“Kita bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada Gubernur atas kehadirannya dan memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah kami,” ungkapnya.

Idham mengukapkan bahwa salah satu masalah yang disampaikan oleh masyarakat adalah soal ketenagakerjaan. Hal tersebut mendapat respon baik dari Gubernur NTB yang langsung memberikan jalan untuk membuka pelatihan bagi masyarakat.

“Kami yakin Gubernur punya niat baik untuk membangun NTB khususnya Kabupaten Sumbawa Barat,” tegasnya.

Usai berdiskusi dengan masyarakat, Gubernur Zul langsung menuju Pondok Pesantren Al-Furqon yang lokasinya tidak jauh dari masjid tersebut untuk melanjutkan silaturahmi dengan masyarakat setempat.

AYA/HmsNTB