2 Tahun Zul-Rohmi, Wagub; Membangun NTB dengan Kebersamaan dan Cinta

Sinergi seluruh pihak itu kunci yang terpenting di dalam membangun NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Dua tahun kepemimpinan pasangan Zul-Rohmi itu telah menggoreskan berbagai capaian pembangunan sesuai visi misi NTB Gemilang.

“Di awal kepemimpinan di tahun 2018 terjadi musibah gempa, dan di tahun 2020 kita dihadapkan Covid-19. Prinsip kita memang tidak melihat bencana atau tantangan yang ada di depan kita itu sebagai hambatan, justru kita berusaha mengambil hikmah dari semua itu. Bagaimana dengan tantangan yang ada di depan kita produktivitas kita lebih tinggi,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd.

Wagub mengatakan itu saat sebagai narasumber Dialog Berugaq dengan Tema “Dua Tahun Zul-Rohmi membangun NTB” pada acara berugaq live di TVRI Stasiun NTB, Senin (21/09/20)

Dengan prinsip mengambi hikmah dari bencana, membuat NTB tetap bisa mencari peluang di masa-masa sulit tersebut.

“Dan alhamdulillah 2 tahun ini walaupun memang hambatannya luar biasa, tetapi pencapaian juga tetap kita dapatkan untuk kemudian bersama-sama membangun sinergi. Karena dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada bersama-sama sesuai kapasitasnya, Insya Allah di balik segala hambatan yang ada pasti selalu ada jalan,” kata Wagub.

Selanjutnya, Wagub menyampaikan pencapaian program unggulan yang berjalan sebagaimana mestinya, dan inovasi-inovasi yang datang dari NTB.

Contohnya, saat gempa bulan Agustus 2018, NTB termasuk terbaik dalam penanganan gempa di Indonesia. Dan di masa pandemi saat ini, Zul-Rohmi juga fokus pada beberapa hal yaitu produktivitas dan keamanan serta ekonomi.

”Allhamdulillah walaupun kita menjalani hambatannya luar biasa tetapi ternyata dalam skala nasional penanganan kita terbaik di masa pandemic, karena kita mau masyarakat hidup aman dan produktif dari sisi ekonominya juga,” ujara Wagub.

Ditambahkan, dengan meluncurkan program JPS Gemilang menjadi motivasi di nasional.

“Karena JPS gemilang kita luncurkan itu menggunakan produk-produk dari NTB sendiri jadi kita tidak memberikan bantuan berupa uang, tapi bagaimana kita mendorong UKM-UKM kita untuk bergerak, hasil merekalah yang kita gunakan untuk membantu saudara-saudaranya,” jelas Wagub.

Tidak hanya hambatan saja, tapi 2 tahun kepemimpinan sudah banyak pencapaian-pencapaian dalam 5 program unggulannya yaitu Industrialisasi, Zero Waste, Revitalisasi Posyandu, Desa Wisata, 1000 Cendikia.

Dijelaskan, program – Program unggulan Zul-Rohmi memang modelnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dan programnya berbasis desa.

“Jadi kita tidak mau program unggulan hanya seremonial tetapi kita bangun sistem contohnya berbicara NTB bersih kita ingin secara sistemik sampah menjadi berkah, kita dorong mulai dari hulu seluruh desa di NTB, bagaimana mengubah sampah menjadi berkah dan berguna,” kaanya.

Demikian Revitalisasi Posyandu, memanfaatkan posyandu yang sudah ada dIperkuat perannya dari sisi edukasi.

“Yang mulanya penyuluhan ibu dan anak kita dorong menjadi posyandu keluarga sehingga permasalahan sosial bisa juga diselesaikan,” ujarnya.

Terkait program unggulan Desa Wisata dan industrialisasi, Wagub NTB mengemukakan, salah satu cara pemerintah dalam mendorong desa agar dapat mengeluarkan potensinya yaitu dengan program unggulan Desa Wisata.

Begitu juga dengan industrialisasi, pemerintah membantu dengan keberpihakan kepada UMKM – UMKM yang memproduksi mesin, dengan mewajibkan OPD menggunakan mesin buatan produk NTB sendiri.

Sinergi semua pihak

Mengenai 2 tahun kepemimpinan Zul – Rohmi, Wagub NTB mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi sinergitas dari semua pihak untuk bersama membangun NTB.

“Jadi untuk Masyarakat NTB, saya dan pak Gubernur mengucapkan terima kasih atas kontribusi seluruh masyarakat membangun NTB karena kebersamaan kunci kita untuk berhasil, NTB ini kita bangun dengan kebersamaan dan cinta,” ucap Wagub.

Menurutnya kunciya adalah sinergi dari seluruh pihak, di NTB ini kalau kita bicara Forkompinda luar biasa kompaknya, sinergi seluruh pihak itu kunci yang terpenting di dalam kita membangun NTB.

“Betul kita menghadapi bencana, betul kita menghadapi gempa dan pandemi, tetapi itu bukan halangan untuk kita terus bergerak maju mewujudkan NTB yang gemilang, insyaAllah dengan sinergi bersama tidak ada yang tidak mungkin,” tegas Wagub.

HmsNTB

Ketua Komisi I DPRD NTB Desak Pemprov, Sosialisasikan Perda No 7/2020 Hingga ke Dusun

Pemerintah bersama Satgas Covid-19 diharapkan tak hanya menyampaikan kewajiban masyarakat untuk mengenakan masker

MATARAM.lombokjournal.com —

Ketua Komisi I Bidang Politik, Hukum dan HAM Syirajuddin, SH mendesak Pemerintah Pprovinsi (Pemprov) NTB bersama Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, makin gencar mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Covid-19.

Sosialisasi itu harus dengan turun hingga menyasar ke lapisan masyarakat terkecil yang ada di dusun-dusun seluruh NTB.

Pnegasa itu perlu ditegaskan pada Pemprov NTB, karena berdasarkan pantauan Syirajuddin di lapanga, masih banyak masyarakat NTB, khususnya yang tinggal di pedusunan, belum tahu adanya Perda Covid-19.

Kalaupun sebagian mereka ada yang tahu, belum tentu mereka paham maksud dan tujuan dibuatnya Perda Covid-19 tersebut.

“Lewat masjid, lewat pemerintah desa, pemerintah dusun. Dimasifkan. Itu namanya masif. Dia terstruktur, terencana. Tersistem dia,” terangnya kepada lombokjournal.com, Senin, (21/09/20).

Dikatakan, hal tersebut penting dilakukan agar Perda Covid-19 benar-benar dipahami maksud dan tujuannya oleh semua masyarakat NTB.

Jika maksud dan tujuan dibuatnya Perda tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat, Perda tersebut rentan menimbulkan polemik. Terutama yang berkaitan dengan penerapan denda bagi pelanggarnya.

“Masih banyak. Itu jadi pekerjaan rumah sebenarnya. Ia kan, kaget orang (didenda), bisa menimbulkan polemik. Menimbulkan disharmonisasi di tengah suasana yang sangat memperihatinkan,” katanya.

Dalam sosialisasinya nanti, pemerintah bersama Satgas Covid-19 diharapkan tak hanya menyampaikan kewajiban masyarakat untuk mengenakan masker.

Hal lain yang tak kalah penting disampaikan adalah, Perda tersebut dibuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19, selebihnya, ada sangsi yang harus ditanggung masyarakat ketika tidak menaati aturan yang ada.

“Dalam rangka mengikuti protokol kesehatan. Menjaga keselamatan, kan itu, urgensi daripada Perda itu. Agar tidak jadi polemik. Apa yang jadi kewajiban masyarakat, terus apa sangsinya (jika melanggar aturan),” paparnya.

Ast

Dua Tahun ‘Zul-Rohmi’, Bangun Industri dan UMKM di Tengah Bencana

Pandemi membuahkan ‘berkah’ terselubung, justru serangan wabah Covid-19 yang menginspirasi lahirnya program JPS Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) kini genap dua tahun memimpin NTB, sejak dilantik pada 19 September 2018.

Pasangan Zul-Rohmi, telah menorehkan berbagai capaian pembangunan sesuai visi misi NTB Gemilang.

Capaian paling menonjol adalah program industrialisasi dan penguatan UMKM/IKM di NTB.

Penguatan industri ini dilaksanakan di tengah dua bencana yang beruntun melanda NTB. Yaitu, bencana gempa bumi pada bulan Agustus 2018, dan pandemi Covid-19 yang melanda dunia sepanjang tahun ini.

Sepanjang 2019, Pemprov NTB memfokuskan energinya pada upaya memulihkan diri dari dampak gempa. Memasuki tahun 2020, sejak awal tahun para pemangku kebijakan dan masyarakat NTB dipaksa untuk berjibaku dengan penanganan pandemi Covid-19.

Namun, pandemi justru membuahkan ‘berkah’ terselubung. Justru serangan wabah Covid-19 yang menginspirasi lahirnya program JPS Gemilang.

JPS Gemilang diluncurkan dalam tiga tahap. Penyaluran tahap pertama pada 16 April 2020. Meski awalnya sempat diwarnai banyak catatan, JPS Gemilang kemudian dibenahi dalam penyaluran tahap II pada 30 Mei 2020.

Pada penyaluran tahap III, 13 Juli 2020, program ini telah sukses mencuri perhatian berbagai kalangan.

Awalnya JPS Gemilang hanya melibatkan sekitar 300 UMKM. Di tahap berikutnya, angka itu naik menjadi 535 UMKM. Dan pada tahap terakhir, UMKM yang terlibat bahkan menembus 3.271 UMKM lokal NTB.

Industrialisasi

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menilai, selama dua tahun terakhir, program industrialisasi memang kian bergema di berbagai daerah di NTB.

Bahkan di tengah merebaknya wabah Covid-19, Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi, seperti sepeda listrik dan motor listrik.

Di tengah pandemi Covid-19, IKM dan UMKM mampu bangkit dan tetap berproduksi dengan dukungan program stimulus ekonomi yang digelontorkan Pemprov NTB.

Lewat program stimulus ekonomi, Pemprov NTB mendorong IKM Permesinan memproduksi 2.130 mesin dan peralatan, yang kemudian dibagikan ke UMKM dan IKM pengolahan.

“Gaung industrialisasi sudah (terdengar). Minimal sudah nggak aneh bagi sebagian besar orang di NTB,” kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Mataram, Rabu (16/09/20).

Gubernur mengatakan, butuh waktu beberapa tahun untuk mengedukasi masyarakat supaya mengerti apa itu industrialisasi. Sekarang, sebagian besar masyarakat di NTB sudah mengerti tentang industrialisasi.

“Kalau ngomong, industrialisasi saja (dibicarakan),” katanya.

Industrialisasi merupakan program unggulan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi. Industrialisasi adalah penguatan fondasi perekonomian agar minat berinvestasi di NTB tumbuh.

Menurut Gubernur, industrialisasi di NTB, bukan sekedar pembangunan pabrik atau permesinan yang canggih dan tampak hebat. Tetapi sebagai proses untuk membuat ekonomi NTB yang maju dan modern.

Sejumlah produk industri telah mampu dihasilkan di NTB. Seperti alat rapid test Corona berbiaya murah dengan kualitas yang sangat baik yang dibuat oleh Profesor Mulyanto melalui Laboratorium Hepatika bersama dengan para pakar lainnya. Dalam setahun mampu memproduksi 600 ribu alat rapid test.

Pengajar dan murid SMK di NTB, juga bisa memproduksi motor listrik.

Misalnya, SMKN 1 Lingsar dengan motor listrik “Lingsar”. Ada pula yang kini mengkreasikan sepeda motor listrik “Le-Bui” dan telah memasarkannya hingga ke luar negeri.

Kemudian di Sumbawa, para cendekiawan di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) mengembangkan motor listrik “NgebUTS

Sedangkan di Bima, para anak mudanya ikut meramaikan produk teknologi buatan NTB, sepeda listrik yang bernama ‘Matric-B’ (Mbojo Electric-Bicycle). Selain itu, para teknisi di berbagai daerah di NTB, kini juga telah mampu memproduksi berbagai mesin untuk aneka keperluan.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini, mengatakan program-program yang sudah direncanakan dalam RPJMD dalam tiga tahun mendatang akan tercapai dengan baik. Saat ini, Pemprov sedang fokus menangani Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun penanganan dampak ekonomi.

Bahkan, Gubernur sudah meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB untuk membentuk tim khusus yang fokus berikhtiar pada upaya meminimalisir dan mengurangi angka kematian pasien Covid-19.

Tidak hanya menekan angka kematian, tetapi juga didorong untuk mempercepat kebijakan stimulus ekonomi.

Menurut Bang Zul, jika angka kematian berhasil ditekan, maka akan lebih mudah bagi daerah-daerah yang awalnya masih zona oranye dan kuning berubah menjadi zona hijau.

Sehingga akan sangat berpengaruh pada peningkatan kegiatan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga 18 September 2020, tercatat jumlah kematian mencapai 179 orang atau sekitar 5,92 persen.

Dengan jumlah kematian itu, Provinsi NTB berada pada posisi kelima nasional dengan tingkat kematian yang cukup tinggi di Indonesia.

Meskipun pemerintah sedang berjibaku dalam penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan. Namun, kata Gubernur, kebijakan stimulus ekonomi juga harus tetap berjalan.

Dengan bantuan mesin-mesin buatan IKM lokal yang memungkinkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terdampak dapat meningkat kembali. Karena imbas pertumbuhan ekonomi mulai berjalan pada September ini.

“Kita tidak bolen lengah. Jadi betul-betul saya minta tidak main-main. Karena kita tidak bisa berharap dari yang lain, selain dari akselerasi anggaran daerah kita sendiri,” pintanya.

Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, mengatakan distribusi mesin-mesin bantuan stimulus ekonomi hingga saat ini mencapai 1.636 unit. Dengan rincian 1.141 unit mesin sudah selesai diproduksi oleh IKM-IKM NTB dengan persentase sekitar 74 persen.

Kemudian yang sedang dalam proses pembuatan sebanyak 395 unit mesin atau mencapai sekitar 26 persen. Sementara itu, untuk proses kegiatan distribusi mesin-mesin itu, melibatkan sepuluh OPD lingkup Pemprov NTB.

Sehingga kegiatan distribusinya ditargetkan selesai paling lambat pada bulan Oktober mendatang. Pada minggu pertama bulan Oktober, semua mesin sudah dibagikan kepada kelompok masyarakat atau desa-desa di NTB.

Zero Waste dan Revitalisasi Posyandu

Industrialisasi bukan satu-satunya program unggulan yang digeber di dua tahun pertama Zul-Rohmi. Program lainnya, zero waste dan revitalisasi Posyandu juga menjadi menu utama kebijakan Pemprov NTB selama dua tahun terakhir.

Zero waste adalah program untuk menjadi NTB sebagai daerah bebas sampah. Program ini merupakan perpaduan yang dibutuhkan dalam mendukung berbagai sektor.

Khususnya, sektor pariwisata yang sangat membutuhkan kebersihan daerah guna memanjakan wisatawan yang berkunjung.

Substansi program zero waste adalah upaya mengubah sampah menjadi berkah.

“Sampah harus dikelola dari hulu, sampah organik dan non organik harus dipilah, dikelola dan diolah untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Untuk menyulap sampah menjadi berkah, Pemprov NTB menggerakkan sejumlah tahapan. Pertama, daur ulang sampah. Kedua, pembuatan bahan bakar pelet refuse derived fuel (RDF).

Ketiga, sampah organik, diolah menjadi pupuk organik dan bahan pakan ternak dengan bantuan black soldier fly (BSF) dan cacing serta metode-metode lain .

Saat ini, Pemprov NTB juga telah menjalin kerjasama dengan PLN untuk menyediakan bahan bakar pelet berbahan baku sampah. Sebanyak 3 persen bahan bakar PLTU di NTB kedepannya alan bersumber dari sampah dengan teknik RDF.

“Ini merupakan yang pertama di Indonesia. Selain didirikan pabrik RDF 2021 di Kebon Kongok, mesin RDF kedepannya diharapkan bisa ada di setiap desa dalam skala yang kecil,” sebut Wagub.

Berbagai program turunan zero waste yang dijalankan juga telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Selama 2019, realisasi pengurangan sampah di NTB telah mencapai 6,8 persen dari target 10 persen.

Realisasi penanganan sampah tahun 2019 telah mencapai 34,91 persen dari target sebesar 30 persen.

Di sisi lain, program Revitalisasi Posyandu juga digeber secara serius. Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini menegaskan, Pemprov NTB kini secara aktif mendorong terbentuknya Posyandu Keluarga.

Pemkot Mataram Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Pimpinan SKPD Kota Mataram memasukkan data paling telat 27 september 2020

MATARAM.lombokjournal.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito memimpin rapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram.

Selain itu diikuti perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Jumat (18/09/20).

Rapat sosialisasi penerapan SIPD ini dilakukan sesuai tuntutan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Agar pemerintah daerah secara keseluruhan dapat menerapkan SIPD yang memuat sistem rencana pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, sistem pembinaan dan pengawasan daerah dan sistem pemerintah daerah lainnya.

Acuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur SIPD.

Implementasi Permendagri ini mempunyai konsekuensi terhadap perencanaan penganggaran tahun 2021.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Kota Mataram menekankan kepada pimpinan SKPD Kota Mataram mampu memasukkan data paling telat 27 september 2020.

Agar esepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat segera dikirim ke DPRD Kota Mataram.

“Sampai saat ini pemerintah Kota Mataram sudah menyiapkan beberapa instrumen yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan SIPD seperti Standar Satuan Harga (SSH),” kata Eko.

Lebih lanjut, dia menegaskan, jika SIPD tidak terpenuhi maka praktis SKPD tidak bisa melaksanakan kegiatannya. “Kami minta untuk diseriusi, khususnya kaitannya dengan bagaimana kita melakukan penerapan SIPD ini,” kata dia.

lti

Sekda Lantik Dua Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si melantik dan mengambil sumpah janji dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Anggrek, Kamis 17 September 2020.

Pelantikan disaksikan Asisten I dan III Setda NTB, serta Kepala BKD Provinsi NTB. Dalam sambutannya, Sekda mengatakan, mutasi dan rotasi adalah sebagian dari proses alamiah dalam kebutuhan organisasi.

Sekda berpesan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB yang baru, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha yang sebelumnya menjabat sebagai Staff Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan untuk selalu siap menghadapi tantangan dan tugas dalam waktu singkat untuk menjalankan tugas-tugas pasca gempa.

“Dalam waktu yang singkat ini sangat diharapkan sinergisitas BPBD yang sudah baik dalam penanganan gempa agar paripurna dengan menggerakan potensi internal serta koordinasi yang lebih mantap lagi di lapangan khususnya dengan aparat keamanan,” pesannya.

Sekda juga berpesan kepada Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Ir. H. Azhar, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB, dengan melihat perjalanan karirnya selama ini, mampu berkoordinasi dan menghadapi tantangan untuk ke depan.

“Kita ingin bangkit menuju NTB Gemilang, tapi kita terhalang dengan keterbatasan fiskal yang ada. Oleh karnanya mudah-mudahan dalam kapasitas sebagai Staff Ahli Gubernur terinspirasi dalam menghasilkan motivasi dalam merancang investasi,” jelasnya.

Sekda berpesan kepada Staf Ahli dan Kalak BPBD untuk terus berproses dan berharap dapat mengemban amanah yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dengan sebaik-baiknya.

“Tentu yang akan terjadi akan menjadi atensi bapak-bapak yang mengemban amanah baru. Saya yakin tidak akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

HmsNTB

Pesan Gubernur Sambut Pilkada, Jaga Kerukunan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jangan sampai menjadi celah saling mencaci dan mencari kesalahan orang lain

MATARAM.lombokjournal.com –

Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diharapkan tidak menjadi pemecah kerukunan antar masyarakat NTB. Sebaliknya, Pilkada harus dijadikan ajang mempererat keharmonisan.

Pesan itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menyapa Umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abiantubuh, Kamis (17/09/20).

“Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita,” ucap Gubernur yang kerap disapa Bang Zul tersebut.

Pilkada disebutnya jangan sampai menjadi celah saling mencaci dan mencari kesalahan orang lain.

Ia berharap kabupaten/kota di NTB dalam Pilkada mendatang akan mendapatkan orang terbaik dan layak untuk memimpin daerahnya kelak.

“Pilkada ini adalah pesta rakyat untuk memilih pelayan, siapa yang memiliki waktu untuk melayani rakyat, bukan menjadi raja. Oleh karena itu, biasanya yang mau melayani itu orang yang betul-betul mau berkorban untuk kita semua,” jelasnya.

Bang Zul juga meminta masyarakat untuk patuh dalam menaati protokol kesehatan Covid-19. Termasuk dalam pelaksanaan Pilkada, protokol kesehatan wajib untuk dilakukan.

“Mudah-mudahan dengan pola hidup sehat ini, NTB bisa kembali menjadi zona hijau dan normal kembali,” harap Bang Zul.

Terakhir, Ia mengucapkan terima kasih atas sambutan masyarakat yang begitu hangat dan penuh rasa kekeluargaan.

Hal ini menurut Bang Zul, membuktikan bahwa NTB merupakan daerah yang ramah untuk dikunjungi oleh siapapun.

Ketua Pura Dalem Swasta Pranawa, Ida Wayan Sugata mengaku sangat senang dengan kehadiran Gubernur di tengah-tengah umat Hindu hari ini.

Mewakili masyarakat, Ia berharap Gubernur dapat terus amanah dalam melaksanakan tugasnya selaku pemimpin di Provinsi NTB.

“Kami merasa bangga dan terharu, kami dari tahun 60-an, baru kali ini, tumben-tumben dikunjungi oleh orang nomor satu di daerah kita, terima kasih pak Gubernur NTB,” ungkapnya.

Kegiatan ini kemudian ditutup dengan pemberian bantuan untuk pembangunan untuk Pura Dalem yang secara langsung diserahkan Gubernur kepada Ketua Pura Dalem Swasta Pranawa.

HmsNTB

Bapaslon Deklarasi Mematuhi Protokol Covid-19, Wagub Yakin Tidak Ada Klaster Pilkada

Membuktikan keseriusan Bapaslon, dan juga kekompakannya untuk bersama menjalankan Pilkada dengan sukses dan aman

MATARAM.lombokjounal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi Bapaslon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk menujukkan kepedulian menjaga masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing.

“Sehingga tidak ada klaster pilkada,” katanya.

Wagub mengatakan itu saat menghadiri deklarasi bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk mematuhi protokol Covid-19 pada semua tahapan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi NTB, yang berlangsung di Lapangan Tenis Polda NTB, Kamis (17/09/20).

“Menjaga keselamatannya, menjaga keamanannya dan tidak ada klaster Pilkada setuju bapak ibu? Insya Allah setuju semua, saya sangat yakin seyakin-yakinnya semua kita di sini menempatkan keselamatan nyawa di atas segala-galanya,” kata wagub.

Lebih lanjut dikatakan, apapun yang kita lakukan pijakannya adalah keselamatan nyawa. Dan kita tahu pandemi ini bukan hanya masalah NTB, Indonesia, bahkan dunia melawan Covid-19 yang belum ada vaksinnya.

“Belum ada vaksinnya sekarang dalam bentuk medicine atau dalam bentuk obat. Vaksinnya saat ini adalah pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan,” ujar Wagub.

Menurutnya, menerapkan protokol kesehatan tidaklah susah, hanya dibutuhkan keyakinan dan ketekunan diri.

Maka kesempatan ini diharapkan mampu dimanfaatkan oleh Bapaslon untuk menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat, khususnya dengan menjaga setiap kegiatan mengikuti protokol Covid-19 dan tidak berkerumun.

“Di masa pandemi, berkerumun menunjukkan ketidakpedulian kita terhadap keselamatan nyawa masyarakat kita. Percayalah banyaknya orang yang berkerumun itu tidak menunjukkan bahwa kita pasti menang. Jadi kemenangan, tidak ditunjukkan oleh banyaknya orang yang berkerumun. Pemenangan Bapak Ibu ditunjukkan seberapa banyak orang akan mencoblos gambar bapak ibu di bilik suara.Dan inilah saatnya untuk menggunakan media teknologi, inilah saatnya untuk jual visi misi dengan cara yang tepat sesuai pandemic, dan inovasi dari bapak ibu pasti akan menjadi penilaian masyarakat,” ungkap Wagub.

Wagub mengapresiasi kehadiran Bapaslon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam deklarasi mematuhi protocol Covid-19.

Hal itu membuktikan keseriusan Bapaslon, dan juga kekompakannya untuk bersama menjalankan Pilkada dengan sukses dan aman.

Wagub menyampikn terimakasih kepada Kapolda Prov NTB, Danrem dan Forkopimda Provinsi NTB atas kontribusi dan kekompakan yang luar biasa dalam bahu membahu bersama Pemrov NTB menangani dan mencegah Covid-19.

“Terima kasih atas cinta kasihnya bagi masyarakat NTB, semoga bapak ibu semua yang sudah menyumbangkan tenaga, pikiran, usahanya untuk menyelamatkan masyarakat NTB,” kata Wagub.

Ia mendoakan agar diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dipelihara selalu oleh Allah subhanahu wa ta’ala dan diberikan jalan yang lebih baik dan lebih baik lagi kedepannya, mudah-mudahan Bapak KPU dan Bapak Bawaslu juga beserta jajarannya diberi kekuatan, Pilkada NTB harus berlangsung dengan sukses dan aman.

Keselamatan mayarakat

Kepala Polda NTB, Irjen. Pol. M. Iqbal mengajak seluruh jajarannya untuk mengedepankan keselamatan masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

“Menjadi sangat penting bahwa kepatuhan dan disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan ini menjadi hal yang dominan dan hal yang utama,” ucapnya.

Iqbal juga menghaturkan rasa terima kasih yang setingginya kepada Wakil Gubernur yang selalu hadir memberikan motivasi untuk bergerak terus terlebih di masa pandemi.

Meskipun saat ini NTB telah menunjukkan landai, akan tetapi protokol kesehatan harus terus dikuatkan. Terlebih untuk menghindari klaster pilkada.

“Jangan sampai ada klaster pilkada di provinsi NTB. Mari kita berjuang inshaAllah mulai hari ini batu pijakan bahwa bapak ibu bakal pasangan calon yang sangat saya hormati mengajak masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan,” ujar M. Iqbal.

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menjelaskan, seluruh tahapan Pilkada ini harus menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

Sehingga komitmen dari seluruh penyelenggara pemilu, badan pengawas pemilu, Pemerintah Daerah, aparat keamanan dan bakal pasangan calon peserta pemilih dan peserta pemilihan harus sama-sama menjaga dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

“Sesuai dengan peraturan KPU nomor 6 dan peraturan KPU nomor 10 yang menyatakan bahwa seluruh tahapan proses pemilihan serentak 2020 itu harus menggunakan protokol Covid-19 yang terdekat dari kegiatan kita adalah penetapan pasangan calon yang Insya Allah tanggal 23 September, 24 penarikan nomor urut dan 26 adalah dimulainya kampanye sampai dengan dengan H-3 sebelum tanggal 9 Desember 2009/2020,” ujarnya.

Kombes Pol Hari Brata S.I.K menuturkan, tidak ada seorangpun yang tidak dapat dihukum ataupun menghindar dari ancaman pidana, kepada siapapun yang melawan Undang-Undang.

“Ini bukan bersifat ancaman. Namun ini buat kita semua. Semua harus bersatu semua harus sama menjadikan hukum sebagai panglima,” ucapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa pada era pandemi ini, keselamatan rakyat adalah yang utama.

“Saya mengutip pernyataan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa Salus populi suprema Lex esto, dimana keselamatan rakyat merupakan merupakan hukum tertinggi,” tutupnya.

HmsNTB

Menag Fachrur Razi Launching PTSP dan Gema Zikir

ASN lingkup Kemenag diminta berkontribusi dan memberikan teladan serta contoh yang baik bagi masyarakat maupun ASN di instansi-instansi lainnya

MATARAM.lombokjournal.com – Menteri Agama RI, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi meluncurkan Gerakan Kementerian Agama Menuju Zona Integritas dan Kepedulian Individu yang Religius (Gema Zikir) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kemenag Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, Rabu (16/09/20).

Menag Fachrur Razi bersama anggota Komisi VIII DPR RI asal NTB, H. Nanang Samodra.

Fachrul Razi mengajak seluruh ASN untuk berkomitmen penuh dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia mewanti-wanti ASN agar jangan gampang goyah dan melakukan perbuatan yang tercela.

“Pegang teguh loyalitas terhadap komitmen kebangsaan dan tetap loyalitas penuh kepada komitmen yang telah dibangun, khususnya oleh tokoh-tokoh agama pada saat membentuk negara yang kita cintai ini,” ajaknya.

Fachrul Razi mengibaratkan pegawai Kementerian Agama seperti orang yang memakai baju putih. Apabila Ternoda sedikit saja, maka akan langsung terlihat meskipun dari kejauhan.

Ia meminta ASN lingkup Kemenag agar berhati-hati dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.

“Apa yang harus kita lakukan? Bukan membuka baju putih itu. Tapi tetap memakai baju putih tapi dengan sangat berhati-hati pegang aturan-aturan agama dan aturan Undang-Undang yang berlaku, sehingga Insya Allah kita tidak akan terkena noda sekecil apa pun,” seru Fachrul Razi.

Ia memuji Pemerintah Provinsi NTB, yang telah melakukan kewajibannya dengan sangat baik hingga saat ini. Diharapkan ASN lingkup Kemenag dapat terus berkontribusi dan memberikan teladan serta contoh yang baik bagi masyarakat maupun ASN di instansi-instansi lainnya.

“Perkuat kerukunan beragama, karena sebetulnya, mau tidak mau kita bisa katakan, itulah kata kunci dari persatuan dan kesatuan bangsa,” tutupnya.

Sistem ekonomi syariah

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyebut Menag merupakan salah satu contoh tokoh nasional yang begitu bersahaja, rendah hati dan penuh kerja keras.

“Sejauh yang kami kenal, pak Jenderal Fachrul Razi ini tokoh yang biasanya bekerja dalam sunyi, tanpa tepukan, tapi hampir seluruh pekerjaannya kelar,” puji Gubernur.

Bang Zul sapaan akrabnya menyampaikan, NTB terus membuktikan diri sebagai salah satu destinasi pariwisata halal terbaik di dunia.

Salah satunya dengan menjadikan sistem ekonomi syariah agar lebih baik dan terus berkembang.

“Alhamdulillah, ternyata kinerja Bank NTB Syariah itu termasuk Bank yang kinerjanya bagus se-Indonesia saat ini,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul berharap masyarakat NTB dapat terus kompak, menjaga kondusifitas dan kerukunan agama yang merupakan ciri khas daerah.

“Mudah-mudahan semangat generalitas dan inklusifitas yang ada di NTB bisa disampaikan pak Menteri Agama ke seluruh penjuru Indonesia bahkan pada negara lain,” pungkasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra memuji Pemerintah Provinsi NTB yang di era kepemimpinan Bang Zul melakukan kinerja-kinerja yang baik dan kebiasaan Bang Zul melakukan kunjungan ke daerah-daerah di NTB.

“Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang beliau kerjakan, dan yang saya sangat tertarik adalah beliau kalau ke daerah tidak pernah merepotkan Pemda-nya, selalu menginap di Masjid, terutama di desa-desa,” puji Nanang.

Nanang mengapresiasi ketegasan Pemprov NTB di dalam penanganan pandemi Covid-19. Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dinilai langkah tepat menekan kasus Covid-19 di NTB.

Beragam etnis tapi harmonis

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi NTB, Dr. H. M. Zaidi Abdad berharap, keindahan NTB dapat membekas di hati Menteri Agama serta rombongan.

“NTB kaya akan keberagaman agama dan etnis budaya, suku, agama yang heterogenitas sekali, namun demikian bahwa di NTB sangat harmonis, moderasi beragama sangat dijunjung tinggi di Provinsi NTB ini,” ungkap Zaidi.

Kanwil Kemenag Provinsi NTB diharapkan dapat terus konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kehadiran Menag disebutnya telah memberikan motivasi tersendiri bagi ASN lingkup Kemenag di wilayah NTB.

“Kami mengajak kita semua untuk memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan zona integritas pada lembaga dan instansi masing-masing dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi, wilayah bebas bersih melayani, khususnya di Lembaga Kementerian Agama Provinsi NTB,” ujar Zaidi Abdad.

Wagub Menilai, Program Kampung Sehat Jadi Energi Penanganan Covid-19

Gebrakan Kampung Sehat jadi salah satu cara efektif penerapan pola hidup bersih dan sehat

MATARAM.lombokjournal.com — Program Kampung Sehat yang merupakan inisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah juga tak sungkan memberikan apresiasi kepada Polda NTB atas program tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wagub di Ruang Kerjanya, Rabu (16/09/20).

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini mengatakan, cara menghadapi pandemi yaitu dengan mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat.

Untuk itu, strategi dalam mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya acuh menjaga kesehatan sehingga lebih peduli menjadi kuncinya.

Gebrakan Kampung Sehat kemudian disebut sebagai salah satu cara efektif dalam membuat masyarakat berlomba-lomba menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat.

“Dengan Kampung Sehat ini, ada energi baru dan cara lain yang memotivasi semua orang berkompetisi untuk sesuatu yang baru dan dengan tujuan yang baik,” ucapnya.

Umi Rohmi mengatakan, pemerintah harus menemukan strategi terbaik untuk menghadapi kasus hingga dampak yang ditimbulkan oleh virus Corona.

Kedisiplinan kemudian menjadi kata kunci yang disebutkan oleh Wagub.

“Kita di NTB dari awal tidak pernah ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jadi kita di NTB itu lebih mengedepankan kedisiplinan, kedisiplinan menggunakan masker, jaga jarak dan protokol kesehatan lainnya,” terangnya.

Saat ini lanjutnya, masyarakat NTB mempunyai dua pilihan dalam menghadapi Covid-19. Dua pilihan tersebut yakni pola hidup aman dan produktif, yang dikatakannya harus berjalan saling beriringan.

“Jadi itulah mengapa kita dorong 100% maskerisasi ini karena inilah satu-satunya cara menurut kita yang membuat kita bisa hidup aman dan produktif,” tambahnya.

Umi Rohmi menyinggung sektor pendidikan yang begitu terasa pengaruhnya selama masa pandemi.

Termasuk dalam hal ini yaitu sistem belajar daring yang masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan.

Bagi Umi Rohmi, belajar dapat dilakukan melalui media apapun dan itu sah-sah saja, selama sesuai dengan kemampuan sekolah dan tetap pada fokus untuk kegiatan belajar mengajar.

“Jadi kita mendorong apapun yang bisa kita lakukan. Jadi tidak usah terpaku idealnya seperti ini, harus seperti itu dan lain lain. Sesuaikan dengan porsinya masing-masing dan daerah masing-masing,” serunya.

Terakhir, Ia menekankan bagi sekolah ataupun pondok pesantren yang akan mengaktifkan kegiatan belajarnya juga diwajibkan mengedepankan protokol kesehatan.

Jangan sampai kegiatan belajar mengajar justru menjadi celah wabah Covid-19 semakin menyebar lebih luas lagi.

HmsNTB

DPRD NTB Berkontribusi Terhadap Pendisiplinan Masyarakat

Pemberlakuan sanksi denda ini tujuannya semata-mata agar masyarakat NTB disiplin memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah

MATARAM.lombokjournal.com -– Lembaga DPRD Provinsi NTB memiliki kontribusi yang besar dalam upaya pendisiplinan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Terbukti dari pembahasan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular yang dilakukan sangat serius oleh anggota DPRD NTB, pada akhirnya diketok tanggal 3 Agustus 2020.

Perda ini selanjutnya diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2020.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, lahirnya Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Panyakit Menular di NTB mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat.

Mulai dari Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono hingga Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian memberikan apresiasi karena perangkat aturan secara cepat disahkan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

Wagub menegaskan, Perda Nomor 7 Tahun 2020 ini tidak terlepas dari kontribusi DPRD Provinsi NTB yang memiliki sense of crisis yang baik, dan memproses Perda ini dengan cepat.

“Kami memberikan apresiasi atas kerja cepat ini. Karena lahirnya Perda Nomor 7 ini banyak diapresiasi mulai dari Wakapolri dan Mendagri,” Kata Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Rabu (16/09/20).

Wagub menambahkan, hadirnya Perda Penanggulangan Penyakit Menular yang saat ini sedang diterapkan di lapangan, juga tidak terlepas dari sinergitas TNI/Polri dan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang kompak dalam memberikan atensi terhadap pendisiplinan penerapan protokol Covid-19.

“Ini menunjukkan bahwa sinergi eksekutif, legislatif, TNI,Polri dan seluruh Forkopimda Provinsi NTB sangat bagus,” terang Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Perda Penanggulangan Penyakit Menular ini merupakan Perda pertama di Indonesia untuk penanganan Covid-19, sehingga sangat diharapkan perangkat aturan ini bisa menghentikan penyebaran Covid-19 di daerah ini.

Kesadaran kolektif dari masyarakat juga tetap diharapkan untuk sama-sama saling menjaga agar tidak tertular.

Umi Rohmi kembali menegaskan, adanya pemberian sanksi denda untuk para pelanggar aturan bukan bertujuan agar Pemda mendapatkan uang.

Namun, pemberlakuan sanksi denda ini tujuannya semata-mata agar masyarakat NTB disiplin memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, atau di tempat-tempat keramaian.

Terlebih tagline NTB saat ini yaitu 100 persen maskerisasi untuk NTB Aman dan Produktif.

Wakil Ketua DPRD NTB Drs. H. Muzihir mengatakan, pihaknya bersyukur bahwa Perda yang telah dibahas oleh legislatif ini mendapat banyak respon positif dari Pemerintah Pusat.

Bahkan bisa menjadi acuan pemerintah di luar daerah dalam hal pendisiplinan masyarakat di masa pandemi.

Karena tidak ada pilihan lain, selain harus kompak dalam menerapkan protokol kesehatan untuk sama-sama saling menjaga.

“Alahmdulillah, NTB menjadi acuan. Ini tak terlepas dari kekompakan Forkopimda. Karena secara rutin kita mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendisiplinan protokol Covid dan merumuskan upaya-upaya yang efektif agar seluruh masyarakat tetap disiplin pada protokol kesehatan ini,” terang Muzihir.

Muzihir mengapresiasi Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota dan TNI/Polri yang langsung melakukan penegakan aturan mulai tanggal 14 September lalu.

Langkah ini akan semakin menyadarkan masyarakat bahwa jika ingin keluar rumah, maka harus membawa masker. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi berupa denda atau sanksi sosial.

“Jangan dilihat denda 100 ribu ini sebagai penekanan ke masyarakat. Itu semata-mata untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya menggunakan masker untuk menjaga diri pribadi dan jaga orang lain,” tambahnya.

Ia berharap, agar masyarakat mulai memperlakukan masker sebagai barang yang harus dibawa saat keluar rumah seperti halnya HP atau dompet.

“Karena saat ini kita hidup di era new normal, satu lagi barang yang tidak boleh dilupakan saat keluar rumah yaitu masker,” kata Musihir.

HmsNTB