Umi Rohmi berharap pembangunan di NTB ini berjalan dengan lancar agar terwujud cita-cita menjadi Provinsi NTB yang Gemilang

MATARAM.lombokjournal..com –

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyerahan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Provinsi NTB, Senin (16/11/20).

Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi ini mengatakan, pembangunan Provinsi NTB tahun 2021 diarahkan pada peningkatan nilai tambah pertanian/agribisnis, industri, pariwisata dan investasi, serta penguatan sistem kesehatan daerah.

Masing-masing memiliki target yakni pertumbuhan ekonomi tanpa tambang nonmigas berkisar antara 2,75 persen sampai dengan 3,30 persen, Tingkat inflasi berkisar antara 3,00 persen sampai dengan 4,00 persen, Tingkat kemiskinan sebesar 12,98 persen, Gini rasio sebesar 0,353, Indeks pembangunan manusia sebesar 69,20 point dan Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,30 persen.

“Memperhatikan arahan, sasaran dan target pembangunan provinsi ntb tahun 2021, berikut ini disampaikan rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2021 yang mencakup tiga komponen yaitu  pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah,” ungkapnya.

Pendapatan daerah, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 5.473.931.855.427, dengan rincian meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.954.341.221.233, pendapatan transfer sebesar Rp 3.464.809.730.250, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 54.780.903.944.

“Belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 5.528.931.855.427, termasuk di dalamnya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer,” terang Umi Rohmi.

Untuk pembiayaan, Umi Rohmi menyampaikan bahwa pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 meliputi Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp65.000.000.000. dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.000.000.000.

Di akhir penyampaiannya, Umi Rohmi berharap pembangunan di NTB ini berjalan dengan lancar agar terwujud cita-cita menjadi Provinsi NTB yang Gemilang.

Rr/HmsNTB

Literasi yang baik menjadi hal yang penting di dalam melawan hoaks

MATARAM.lombokjournal.com  —

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Bakohumas se-NTB dengan tema “Melawan Hoaks menuju NTB Gemilang”, berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Senin (16/11/20).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang membuka Rakor Bakohumas se-NTB mengajak seluruh elemen bersatu menangkal hoaks.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini meminta seluruh lembaga serta media yang ada di NTB untuk memberikan informasi baik, yang dapat memberikan efek positif dan semangat bagi masyarakat NTB.

“Kalau kita perhatikan kondisi saat ini, yang namanya hoaks bukan masalah mudah untuk kita lawan, buktinya sudah nyata di depan mata kita,” ungkapnya.

Umi Rohmi menilai, kurangnya literasi yang baik menjadi kendala utama menangkal hoaks. Masyarakat mudah termakan hoaks karena tidak menelaah secara utuh suatu informasi, serta mencari kebenaran dan keabsahan informasi tersebut.

“Pandemi Covid-19 ini saja contohnya, hal yang tidak gampang untuk kita lawan penyakit ini. Melawan virus ini konsepnya mudah, akan tetapi praktiknya tidak mudah. kenapa tidak mudah? Karena hoaks bertebaran di sana-sini,” terang Umi Rohmi.

Ia melanjutkan, hoaks menjadi mudah diterima dan mudah dipercaya dikarenakan kemasan dan cara penyampaiannya. Untuk itulah literasi yang baik menjadi hal yang penting di dalam melawan hoaks.

“Rumusnya kita semua sudah tahu, tetapi masalahnya ada yang percaya dan tidak percaya, yang kemudian orang tidak percaya ini membuat berita yang mungkin lebih menarik daripada apa yang kita sajikan sebenarnya. Akhirnya kacau semua, jadi ini bukan masalah mudah, ini memang butuh kesungguh-sungguhan dan sinergi kita,” jelasnya.

Terakhir, Umi Rohmi berharap seluruh lembaga dan media kompak memberikan informasi dan berita yang menarik bagi masyarakat. Hal tersebut diakuinya tidak mudah, namun dengan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen pemerintah, media dan masyarakat, Ia optimis hal ini dapat diwujudkan.

“Beritanya menjadi sesuatu yang membuat masyarakat menjadi optimis, di masa susah ini masyarakat butuh optimisme, masyarakat butuh nafas, masyarakat butuh semangat supaya bisa bertahan hidup, bisa terus melangkah dimasa susah ini dan tetap semangat untuk maju,” pungkas Umi Rohmi.

Sinergi lembaga kehumasan

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM Sebelumnya melaporkan, Bakohumas Provinsi NTB merupakan wadah untuk menjalin sinergi dan kolaborasi seluruh lembaga kehumasan serta Dinas Kominfotik di seluruh NTB.

“Untuk membangun sinergitas dan kolaborasi di dalam rangka kita memberikan kabar-kabar terbaik, informasi-informasi baik untuk membangun wacana, untuk membangun NTB yang positif, NTB yang betul-betul memberikan arah kebaikan dan kemaslahatan untuk NTB yang gemilang,” ucapnya.

Najam menjelaskan, saat ini seluruh sumber data dan informasi terdapat di kabupaten/kota se-NTB. Bakohumas Provinsi NTB melakukan elaborasi, mengolah informasi tersebut menjadi berita baik yang dapat dikonsumsikan kepada masyarakat.

“Sehingga bias atau noise dari berita dan informasi itu, jangan sampai mengganggu kondusifitas, iklim investasi dan keberlangsungan dari jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan kita di Provinsi NTB ini,” tambah Najam.

Ia juga turut mengajak seluruh jajaran Humas dan Diskominfotik se-NTB kompak bersama-sama menjaga daerah agar tidak termakan oleh hoaks atau fitnah. I

Dikatakan, tidak mungkin Bakohumas Provinsi NTB dapat bergerak sendiri tanpa bantuan dan sinergi dari kabupaten/kota.

“Karenanya, harus ada kesatuan gerak langkah kita, harus ada satu visi dan pikiran kita untuk membangun berita-berita baik di Provinsi NTB ini,” kata Najam.

Rr/HmsNTB

Di media sosial dan sejumlah WhatsApp group beredar sebuah surat tertanggal 9 November 2020, perihal permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemprov NTB memastikan, beredarnya  surat  terkait permintaan dana pengamanan Pilkada 2020 kepada perusahaan swasta yang beroperasi di NTB adalah hoaks atau kabar bohong.

Surat yang mencatut nama Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah tersebut beredar di sejumlah media sosial dan sejumlah WhatsApp group, Selasa (10/11/2020).

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, Gubernur merasa dirugikan dengan beredarnya hoaks tersebut.

Kalau menyangkut urusan anggaran Pilkada, sesungguhnya sudah dianggarkan oleh masing-masing daerah di APBD murni maupun di APBD perubahan.

“Tidak benar Gubernur meminta dana ini dan itu. Ini adalah ulah oknum atau segelintir orang yang memanfaatkan situasi ini. Kepada masyarakat kami harapkan agar jangan terpengaruh oleh hoaks tersebut,” kata Najamuddin Amy, Selasa  (10/11/20).

Najamuddin mengatakan, sesaat setelah surat tersebut beredar, tim PRCC Humas dan Protokol Provinsi NTB melakukan penelusuran melalui teknologi informasi.

Tim menggunakan pencarian kemiripan gambar oleh Google Image didapatkan gambar yang mirip.

Terlihat adanya konten tulisan yang dibuat sangat mirip dengan surat yang beredar sebelumnya yang mencatut nama pimpinan di daerah lain.

Intinya surat itu meminta permohonan dana ke berbagai perusahaan daerah untuk pelaksanaan Pilkada dan dikirim ke rekening tertentu.

“Dalam penelusuran Tim PRCC, berbagai daerah juga secara bersamaan mendapatkan hoax yang sama seperti DKI, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat,” katanya.

Ia mengharapkan, agar masyarakat bijak menerima sebuah informasi. Apalagi yang belum pasti kebenarannya.

Najam mengimbau masyarakat untuk selalu check and balance serta tabayyun dalam menerima sebuah informasi, terlebih informasi tersebut cukup sensitif.

“Pernyataan kami ini sekaligus sebagai klarifikasi atau bantahan terhadap surat yang beredar itu,” katanya.

Diketahui, di media sosial dan sejumlah WhatsApp group beredar sebuah surat tertanggal 9 November 2020, perihal permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada.

Surat tersebut ditujukan ke Presdir PT.SMS.  Dalam sepotong surat tersebut tertulis nama Gubernur Zulkieflimansyah yang dicatut oleh oknum yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu.

Terkait dengan anggaran Pilkada 2020, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan, anggaran Pilkada di tujuh kabupaten/kota itu berasal dari APBD.  Dari APBN ada tambahan dana untuk kepentingan penerapan protokol Covid-19.

“Pemda sudah menyiapkan anggaran tersebut dan saat ini sudah klir. Dan memang tidak boleh ada penggunaan dana lain selain APBD dan itu berlaku untuk seluruh penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Seluruh Pemkab dan Pemkot yang menyelenggarakan Pilkada telah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pembiayaan Pemilihan Serentak.

Dari situs resmi KPU NTB terlihat, total biaya yang dihibahkan oleh tujuh Pemkab dan Pemkot kepada KPU kabupaten/kota Penyelenggara Pemilihan Serentak sebesar Rp. 147.368.100.000.

Perinciannya adalah Kabupaten Bima 24.668.000.000, Kabupaten Dompu Rp. 15.000.000.000, Kabupaten Sumbawa Rp. 25.000.100.000, Kabupaten Sumbawa Barat Rp. 13.500.000.000, Kota Mataram Rp. 25.000.000.000, Kabupaten Lombok Utara, Rp. 16.200.000.000,- dan Kabupaten Lombok Tengah Rp. 28.000.000.000.

Rr/HmsNTB

Diharapkan seluruh regulasi yang dibahas dan dihasilkan dalam forum sidang rapat di masa pandemi Covid-19 tersebut, bisa berfungsi secara efektif, mengatur jalannya pembangunan ke arah kemajuan menuju NTB Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, MSi, menghadiri Rapat Paripurna keempat masa persidangan III tahun 2020 di Ruang Rapat Gedung DPRD, Senin (02/11/20).

Rapat Paripurna tersebut, penyampaian laporan pansus-pansus terhadap 3 (tiga) buah Raperda prakarsa Gubernur NTB, persetujuan DPRD provinsi NTB terhadap 3 (tiga) buah Raperda prakarsa Gubernur NTB.

Serta Pendapat akhir Gubernur NTB sebagai sambutan terhadap 3 (tiga) buah Raperda.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, telah disetujui dua buah Raperda, yaitu Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan.

Tentang Raperda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi NTB tahun  2020-2040, DPRD NTB meminta perpanjangan waktu untuk pembahasan lebih lanjut. Akan terus dilakukan penyempurnaan dan pendampingan oleh pihak pemerintah, hingga dapat diberikan persetujuan pada masa persidangan selanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub NTB menyampaikan, terima kasihnya atas persetujuan terhadap Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan.

Menurut Umi Rohmi, dengan bertambahnya Raperda-Raperda yang telah disetujui akan menambah jumlah produk hukum daerah sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di NTB.

“Tujuannya tentu saja adalah untuk memberikan pelayanan,perlindungan dan pemberdayaan terbaik kepada masyarakat, dalam mendorong percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Wagub berharap agar seluruh regulasi yang dibahas dan dihasilkan dalam forum sidang rapat di masa pandemi Covid-19 tersebut, bisa berfungsi secara efektif, mengatur jalannya pembangunan ke arah kemajuan menuju NTB Gemilang.

Wagub juga menghaturkan terima kasih kepada Pansus di DPRD NTB atas kontribusi pemikiran dan komitmen dalam proses pembahasan, hingga proses penyempurnaan ketiga Raperda tersebut.

“Akhirnya, sekali lagi melalui kesempatan yang baik secara tulis dan ikhlas, saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan, khususnya kepada pansus terhadap kontribusi pemikiran, ide dan gagasannya. Demikian juga kepada para pimpinan dan pejabat birokrasi perangkat daerah yang juga telah membantu penyempurnaan ketiga buah Raperda ini,” kata Wagub.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, asisten bidang perekonomian dan pembangunan setda provinsi NTB,kepala Biro Hukum, Kepala Biro AP-LPBJP, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

Gubernur selalu mengingatkan masyarakat, agar jangan sampai terpecah belah atau tali silaturahim terputus lantaran Pilkada

MATARAM.lombokjournal.com –

Surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait permintaan agar Kepala Daerah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), soal ASN yang melanggar netralitas di Pilkada 2020, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah telah menindaklanjuti semua rekomendasi KASN tersebut.

Sejumlah ASN yang melanggar netralitas Pilkada 2020 diberikan sanksi berupa pernyataan terbuka dan penundaan gaji berkala.

“ASN Pemprov NTB yang direkomendasikan oleh KASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada 2020 telah ditindak lanjuti semuanya, dan jenis sanksi yang berikan berupa pernyataan terbuka dan penundaan gaji berkala. Gubernur sudah tegas soal itu,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Senin (02/11/20).

Yang perlu diluruskan kata Najamuddin, munculnya surat dari Kemendagri ini bukan pelanggaran Pilkada, apalagi dilakukan oleh Kepala Daerah.

“Namun ini adalah teguran administratif terkait ASN yang dinilai tak netral di dalam Pilkada.  Dimana kepala daerah, salah satunya Gubernur NTB selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) diminta oleh Kemendagri untuk memberikan sanksi kepada ASN. Dan itu sudah dilakukan,” tegas Bang Najam.

Ia mengatakan, dalam setiap kesempatan menemui masyarakat hingga ke pelosok-pelosok kampung, Gubernur justru selalu mengingatkan masyarakat, agar jangan sampai terpecah belah atau tali silaturahim terputus lantaran Pilkada.

Perbedaan pilihan di masa Pilkada sangatlah wajar, karena bagian dari demokrasi.

“Gubernur dalam setiap kunjungan rutin menyampaikan pesan-pesan yang sejuk. Jadi tidak ada sedikitpun menyinggung salah satu paslon. Ini bagian dari menguatkan komitmen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas di masa pilkada agar tetap adem,” tambahnya.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Tito Karnavian tersebut, tidak hanya Gubernur NTB yang diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN, namun total ada 67 kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati/walikota.

“ Ini untuk meluruskan potensi mispersepsi  publik bahwa ini bukan pelanggaran pilkada oleh Gubernur, tapi teguran administratif terkait ASN,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Kata Presiden, Bersatu melewati masa sulit pandemi, bangkit menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju

 MATARAM.lmbokjournal.com –

Wakil Gubernur Provinsi NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Forkopimda menghadiri Acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 92 Rabu 28 Oktober 2020 secara virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Hadir bersama Wakil Gubernur NTB pada acara ini Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si bersama Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Dr. H. Lalu Syafi’i, MM.

Momentum ini juga dirangkai dengan peresmian Stasiun Penyiaran TVRI Papua Barat yang merupakan stasiun ke 30 di Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo secara daring.

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dalam kesempatan tersebut menegaskan, semangat sumpah pemuda harus terus menyala sebagaimana ikrar pertama kali yang terucap pada 28 Oktober 1928 silam.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 ini juga merupakan momentum membangun kolaborasi bersama untuk melawan dan mencegah penyebaran Covid-19.

“Sumpah pemuda harus dinilai sebagai energi positif yang menyatukan, bukan saling menyalahkan dalam perbedaan. Untuk mempercepat Indonesia maju di tengah Pandemi Covid-19 harus bersatu dalam mencegahnya,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Menurut Presiden, atas dasar panggilan jiwa untuk berjuang, para pemuda menyatukan semangat dan harapan untuk bersatu melawan penjajahan bangsa Indonesia.

Refleksi semangat Sumpah Pemuda tahun ini diharapkan dapat membantu Indonesia keluar dari wabah Covid-19 yang menghantam segala sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

“Ketika semua bersama dan bersatu Indonesia akan terus bergerak maju. Bersatu melewati masa sulit pandemi, bangkit menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju,” tegasnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selain dirangkai dengan peresmian TVRI Papua Barat, juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada 16 pemuda-pemudi pelopor di berbagai bidang pembangunan secara nasional maupun internasional.

Rr/HmsNTB

Pemprov NTB membutuhkan sosok ASN yang memiliki kapasitas dan kompetensi bantuan hukum

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si kali ini melantik Lalu Rudy Gunawan, SH sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Kegiatan pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (26/10/20).

Agenda pengambilan sumpah/janji ini disaksikan oleh Perwakilan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB, Asisten I dan III Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Kepala BKD Provinsi NTB, dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H.Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan bagian Bantuan Hukum dan HAM adalah bagian strategis. Sehingga Pemprov NTB kata Sekda membutuhkan sosok ASN yang memiliki kapasitas dan kompetensi bantuan hukum ini dengan sebaik-baiknya.

“Jabatan yang diterima merupakan sebuah amanat yang harus dikerjakan dengan keyakinan dan kesungguhan. Semoga Rudy Gunawan dapat memperkuat Hukum di Pemerintah Provinsi NTB dan membawa energi baru,” ujar Lalu Gita.

Sekda menekankan, proses mutasi tersebut adalah proses alamiah kebutuhan organisasi. Ia juga meminta untuk mengawal tugas berat dalam rangka melindungi hutan dan masalah lainnya yang ada di tengah masyarakat.

“Selamat memasuki dan memenuhi tugas di tempat yang baru. Proses asimilasinya saya percayakan kepada Kepala Biro Hukum dan Asisten I untuk memberikan pencerahan-pencerahan agar saudara Rudy dapat melaksanakan tugas dengan efektif dengan waktu yang singkat,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Membangun NTB Gemilang membutuhkan sinergi dan kekompakan dari pemerintah dan juga masyarakat

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com –

Tujuh kabupaten/kota di Provinsi NTB saat ini sedang menyambut pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada).

Terkait hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah rutin bersilaturahmi mengunjungi desa-desa, mengajak masyarakat agar ikut menjaga kondusifitas selama Pilkada berlangsung.

Begitu juga saat Gubernur mengunjungi Desa Pendua, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Jum’at (23/10/20), dengan hangat dan penuh kekeluargaan Bang Zul mengajak masyarakat agar dewasa dalam menyambut pesta demokrasi tahun ini.

“Kita sedang di dalam nuansa Pilkada, oleh karena itu pastikan bahwa desa kita, dusun kita, Lombok Utara ini kondusif, aman dan tertib. Tidak boleh karena perbedaan calon yang kita dukung, tidak boleh karena perbedaan partai yang kita usung, membuat kita kehilangan kehangatan persaudaraan,” ucap Bang Zul.

Menurutnya, pilihan yang berbeda dalam Pilkada merupakan suatu hal yang lumrah. Bahkan, Pilkada merupakan siklus untuk mengingatkan bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan yang sesungguhnya.

Selain itu, Bang Zul berjanji kebiasaan mengunjungi desa-desa dan bercengkrama dengan masyarakat akan terus dilakukan. Sebab membangun NTB Gemilang membutuhkan sinergi dan kekompakan dari pemerintah dan juga masyarakat.

“Sebelum jadi Gubernur, kami dulu berjanji kepada masyarakat bahwa kalau kami jadi pemimpin baru di NTB ini, kami akan tetap setia untuk menyapa masyarakat berkunjung ke Pondok Pesantren, datang ke desa-desa, dusun-dusun, menjumpai tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya sebagai kecintaan kita pada masyarakat,” jelasnya.

Hal ini disebut Bang Zul sebagai bukti bahwa pemimpin tidak boleh melupakan masyarakatnya. Sebaliknya, pemimpin baginya ialah orang yang dengan kerendahan hati dan penuh kesetiaan dalam melayani masyarakat.

“Mudah-mudahan ini bukan menjadi kedatangan kita yang terakhir di Desa Pendua ini,” lanjut Bang Zul.

Ia berharap, tiap desa di NTB memiliki Kepala Desa yang visioner dan penuh semangat dalam mengabdi dan membangun desanya.

Bang Zul optimis desa-desa di NTB kedepannya akan semakin maju apabila dipimpin oleh kepala desa yang mumpuni.

Membawa manfaat

Sebelumnya, Kepala Desa Pendua, H. Abu Agus Salim Tohiruddin menyebut kehadiran Gubernur ke Desa Pendua hari ini tak disangka-sangka. Ia menganggap kedatangan orang nomor satu di NTB itu merupakan sebuah bukti bahwa Gubernur ialah sosok yang akrab dan merangkul semua elemen masyarakatnya.

“Tentu sekali kehadiran Gubernur akan membawa banyak manfaat di desa Pendua ini,” ujarnya.

Agus Salim mengungkapkan, Desa Pendua menjadi salah satu desa termuda yang ada di Lombok Utara. Sama seperti kebanyakan daerah di NTB, desa ini menjadikan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utamanya.

Tak hanya itu, saat ini Desa Pendua sedang fokus membudidayakan ikan air tawar dan pengembangan komoditi unggulan tanaman hortikultura. Dengan hal ini, tentu saja sektor pangan menjadi hal yang menonjol di Desa Pendua.

“Jadi Alhamdulillah program-program dari Kementerian Pertanian juga ada, dari provinsi juga banyak dan beberapa tahun yang lalu tahun 2018 dan 2019 putra-putri dari Desa Pendua secara berurutan terpilih sebagai Pemuda pelopor tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pangan,” terang Agus Salim.

Ia pun berharap, kedatangan Gubernur dapat menjadi penyemangat warga yang ada di Desa Pendua. “Ini adalah awal yang baik, karena silaturahmi pasti akan membawa manfaat yang baik bagi kita semua,” kata Agus Salima.

Turut pula mendampingi Gubernur dalam silaturahmi kali ini, Kepala BPBD Provinsi NTB, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Kepala Biro Kesra Setda NTB dan Kepala STIPark NTB Banyumulek.

Rr/HmsNTB

Menyoroti bangunan fisik maupun non fisik yang sudah dilakukan oleh pemerintah, seberapa jauh  insfrastruktur desa yang strategis dengan akses jalannya

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pelaksana Tugas Bupati Lombok Utara, H Syarifudin SH MH bersama Pj. Sekda KLU Drs H Raden Nurjati lawatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa di Kecamatan Tanjung dan Pemenang, Selasa (21/10/20).

Turut hadir pada acara di Kecamatan Tanjung Kapolres Lombok Utara AKBP Fery Jaya Satriansyah SH, Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan Kawit Sasmita SH dan Asisten Bidang Administrasi Umum Evi Winarni M Si, unsur pimpinan OPD, para kepala desa dan para tamu undangan.

Plt Bupati Lombok Utara H Syarifudin SH MH dalam sambutannya menyampaikan, monev kali ini menyoroti bangunan fisik maupun non fisik yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Seberapa jauh  insfrastruktur desa yang strategis dengan akses jalannya. Semisal jalan yg dilalui di Desa Sokong dan desa lainnya.

“Harapan saya kunjungan hari ini ada hasilnya, bukan hanya seremonial,” tegasnya.

Terkait pilkada. Plt Bupati menyatakan, semua tim memiliki cara untuk merayu, mempunyai cara untuk menggoda. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini bisa jadi bahan mereka dalam menjatuhkan atau memenangkan lawan.

“Saya tidak ingin, kedua kandidat kita cacat, karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita ingin demokrasi yang baik, berkulitas sehingga hasilnya juga akan baik,” ujarnya.

Pilkada nantinya bisa dilaksanakan dengan aman dan dan lancar, sesuai tahapan yang ada.

Pj. Sekda KLU Drs H Raden Nurjati di Kantor Camat Pemenang menyebutkan, hal yang mungkin perlu mendapatkan klarifikasi tentang bagaimana pengaturan perangkat yang ada di desa misalnya di Desa Sesait dan baru-baru ini di Desa Segara Katon.

Selain itu pula, terkait dengan program RTG, mendapat banyak permasalahan di lapangan yang memang saat ini kebijakannya masih di pemerintah pusat. Kemudian yang berkembang di masyarakat yaitu terkait Jadup, terus berupaya.

Menanggapi masalah pandemi Covid-19, Pj Sekda KLU mengatakan penanganan harus serius, karena per hari ini (21/10) sudah ada 15 orang yang terdampak positif.

“Kita harus betul-betul serius menanganinya. Membuat surat edaran, kita sederhanakan acara-acara tidak perlu ada acara yang berlebihan di tingkat masjid, dusun, atau masyarakat. Pelaksanaan Maulid Adat, mohon jadi perhatian kita. Karena ini potensi besar yang menimbulkan kerumunan-kerumunan,” tandasnya.

Roadshow kali ini merupakan roadshow monev Pemdes dan kecamatan yang terakhir dikunjungi.

Sebelumnya, Selasa (20/10), Plt Bupati bersama Pj Sekda didampingi para asisten dan unsur pimpinan OPD melakukan monev di Kecamatan Gangga. Rangkaian acara roadshow tiap kecamatan, diakhiri dengan penyerahan santunan kematian bagi ahli waris yang berhak menerimanya.

sas

Dengan sinergi, kita bisa menghadapi segala permasalahan seberat apapun, bencana demi bencana yang kita alami di NTB tidak menyurutkan niat untuk membangun

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Salah satu rahasia kesuksesan pembangunan daerah adalah sinergi yang terjalin baik antar lembaga baik itu Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah pada acara Penutupan TMMD Ke-109 Kodim 607/Sumbawa, Rabu (21/10/20).

“TNI bagi kami sangat dekat, peristiwa-peristiwa yang kami alami di NTB ini memberikan kami pelajaran bahwa kekompakan dan sinergi itu memang kunci utama dalam kita membangun daerah,” kata Wakil Gubernur.

Umi Rohmi, sapaan akrab Wakil Gubernur ini, menyampaikan sinergi di NTB ini sangat kuat antara pemerintah, TNI dan Polri. Banyak hal yang sudah dilalui bersama, mulai dari penanganan bencana alam seperti gempa bumi di tahun 2018 lalu, hingga penanganan Pandemi COVID-19 saat ini.

Peran TNI dalam membangun kembali NTB pasca gempa bumi 2018 sangat besar, pengerahan pasukan bantuan dari TNI sangat membantu mempercepat pembangunan kembali rumah-rumah penduduk di NTB yang menjadi korban gempa.

“Di NTB, antara pemerintah daerah, TNI dan Polri itu sangat kompak, banyak peristiwa yang kami alami seperti bencana di 2018, tapi Alhamdulillah karena TNI terdepan, kita bersama-sama dapat mengatasi hal itu,” ungkapnya.

Pada tahun 2019 lanjutnya, dunia dan khususnya NTB dilanda wabah Pandemi COVID-19 yang mana wabah ini hingga kini belum ditemukan vaksinnya, namun dengan sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri, wabah ini dapat kendalikan.

“Tidak lama kemudian kita mengalami Covid 19 ini, tapi Alhamdulillah berkat support babinsa dan bhabinkamtibmas kita bisa melakukan tracking, edukasi, sosialisasi terkait wabah ini,” terangnya

Sinergi ini menjadi energi yang luar biasa di NTB ini, dengan sinergi, kita bisa menghadapi segala permasalahan seberat apapun, bencana demi bencana yang kita alami di NTB tidak menyurutkan niat untuk membangun.

“Yang terpenting bagi kita semua adalah sinergitas dan kekompakan itu adalah kunci, dan itu kemudian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kita, terimakasih kepada TNI Polri yang sudah sangat membantu dalam membangun Provinsi NTB yang kita cintai ini,” tutur Umi Rohmi.

Di akhir sambutannya, Umi Rohmi menuturkan bahwa TMMD ini adalah program yang sangat strategis dan sangat baik untuk dilanjutkan kedepannya karena banyak pembangunan seperti jalan tani, irigasi, rumah layak huni, jalan sekolah, jembatan dan lain sebagainya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Rr/HmsNTB