ASN harus menciptakan suasana kondusif menjelang pencoblosan Pilbup yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020

TANJUNG.lombokjournal.com –

Upacara HUT PGRl ke-75 dan KORPRI ke-49 2020 dirangkai dengan upacara paripurna bulanan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), digelar di halaman Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (30/11/20).

Plt Bupati H. Sarifudin, SH, MH bertindak sebagai inspektur upacara.  Dalam upacara itu, yang menjadi Pemimpin Upacara, Abdul Rais, sedangkan perwira upacara Evi Winarni, MSi.

Membacakan amanat upacara, H. Sarifudin menyampaikan selamat ulang tahun untuk seluruh anggota KORPRI dan anggota PGRI yang berkhidmat di antero bumi Tioq Tata Tunaq.

Selaku penasehat daerah KORPRI, ia mengapresiasi secara khusus anggota KORPRI dan anggota PGRI yang bertugas di pelosok-pelosok desa dan wilayah terisolir.

“Mereka abdi negara yang bertugas penuh dedikasi, mendidik dan mengajar tanpa mengeluh dan mengenal lelah. Kehadiran mereka memastikan pemerintah hadir di seluruh penjuru Lombok Utara. Terima kasih atas perkhidmatan yang saudara-saudara berikan pada masyarakat, bangsa dan negara,” tutur Sarifudin.

Dikatakannya, saat ini dunia Ssedamg berubah cepat, sangat berbeda dengan empat puluh tahun silam.

Pasalnya, revolusi industri jilid ke-4 telah mendisrupsi segala lini kehidupan, bukan hanya cara berkomunikasi tetapi juga cara mengelola pemerintahan, cara mendidik dan mengajar di lembaga pendidikan.

Perubahan tersebut menghendaki cara-cara baru maupun terobosan-terobosan baru.

“Kecepatan, kreativitas dan inovasi adalah kunci. Kita harus optimis untuk menatap masa depan. Kita harus percaya diri menghadapi tantangan. Kita harus yakin dapat menjadi salah satu daerah yang maju ke depan. Kuncinya adalah kita mau bersatu. Persatuan dan kesatuan adalah pengikat kita menuju KLU maju,” terangnya.

Ia berpesan, anggota KORPRI dan anggota PGRI di seluruh wilayah KLU menjadi garda terdepan merajut persatuan, menjaga tali persaudaraan sebagai satu saudara sesama warga KLU sesuai tema HUT KORPRI 2020, yaitu KORPRI berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa.

“Pada masa pandemi ini kita dituntut untuk melakukan adaptasi pada keseluruhan aspek kehidupan, mempercepat akselerasi penguasaan teknologi untuk guru dan siswa, menguatkan kerja sama antara guru dan orang tua. Memastikan peran guru tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Ini selaras tema HUT PGRI ke-75 tahun ini: bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar,” kata Sarifudin yang juga Wabup KLU ini.

Sarifudin menyampaikan, data saat ini alhamdulillah kasus konfirmasi positif Covid-19 di KLU sudah tidak ada lagi atau nol kasus selama beberapa hari.

“KLU adalah salah satu daerah dengan angka kematian yang cukup rendah, sebaliknya angka kesembuhanya tinggi..” katanya.

Pada momen upacara itu, disampaikan pula capaian prestasi yang diraih oleh pemerintah daerah selama tahun 2020.

Pada tanggal 27 Februari 2020, Pemerintah KLU menerima penghargaan dari Sindo Media dan Koran Sindo kategori Inovasi Rehabilitasi Penanganan Bencana Gempa. Di akhir tahun ini, tepatnya 26 November 2020, Pemda KLU meraih dua penghargaan dari Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2020 yaitu Bupati Terpopuler di Media Digital 2020 dan Pemerintah Kabupaten Terpopuler di Media Digital 2020 kategori Pemerintah Kabupaten di Indonesia.

Di hari yang sama, KONI KLU memberi penghargaan atau bonus kepada atlet berprestasi pada cabor peraih juara. Meskipun, di tengah keterbatasan anggaran KONI akibat pandemi Covid-19.

Plt Bupati mengimbau ASN terkait pelaksanaan Pilbup mendatang. Menurutnya, netralitas ASN itu penting ditegakkan. ASN/PNS dilarang mengikuti segala kegiatan suksesi Pilbup dalam berbagai bentuknya.

Sebaliknya, ASN harus menciptakan suasana kondusif menjelang pencoblosan Pilbup yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

“Suksesnya Pilbup 2020 adalah sukses kita bersama. Mari kita jaga momen yang baik ini. Pemda KLU mengucapkan terima kasih yang tulus kepada anggota KORPRI dan PGRI, utamanya pegawai kontrak dan guru honorer,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu pula, Wabup mengajak anggota KORPRI dan anggota PGRI untuk mengambil jalan perubahan seiring dinamika zaman dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

“Saya imbau saudara-saudara untuk terus bergerak mencari terobosan, melakukan inovasi dalam bekerja, mendidik dan mengajar. Kecepatan melayani menjadi kunci reformasi birokrasi dan perubahan dunia pendidikan kita ke depan,” katanya.

Hadir dalam apel memperingati ulang tahun KORPRI dan PGRI di antaranya Wakil Ketua I DPRD KLU H. Burhan M. Nur SH, para anggota Forkopimda KLU, Pj. Sekda, Asisten, Kepala OPD, para ASN dan para guru di antero KLU,

sid

Tidak ada tren negatif yang merugikan paket HARUM dalam pilkada ini

MATARAM.lombokjournal.com —

Ketua DPD Partai NasDem Kota Mataram, Lalu Fatahillah Prawiranega menyebutkan hasil akhir berupa kemenangan paket HARUM Tinggal menunggu waktu tanggal 9 DESEMBER 2020, dan ia memastikan  kemenangan mutlak pasangan yang.

“Melihat beberapa variabel survey bahwa kementapan Pemilih sudah diangka 35 persen, hal ini sudah tergambar dari hasil survey Indikator terakhir.” ungkap Fatahillah, bersama Wasekjen DPP Partai Nasdem Bidang Pemenang Pemilu Jakfar Sidiq yang berkunjung ke Kota Mataram, Senin (30/11/20).

Fatahillah juga menegaskan, tidak ada tren negatif yang merugikan paket harum dalam pilkada ini.

Wasekjen DPP Partai Nasdem,  Jakfar Sidiq, juga menegaskan hal sama bahwa Paket H Mohan Roliskana dan Paket TGH Mujiburahman sudah dari awal diprediksi meraih kemenangan.

Hal itu terlihat dari dua kali survey yang dilakukan DPP Partai Nasdem. Kerja kerja politik yang dilakukan H Mohan Roliskana dan TGH Mujiburahman bersama Ketua DPD Partai Nasdem Kota Mataram dan jajarannya,  Ibarat Orkestra dimana semua saling mengisi, saling berharmoni dalam pemenangan Pilkada.

” Hal ini yang kami harapkan Partai Pengusung saling bersinergis kerja keras dan berjuang tiada henti dalam pemenangan Pilkada. Maka saya harapkan, metode seperti ini dipakai oleh seluruh DPD se NTB yang melaksanakan pilkada, bahwa kemenangan itu adalah kemenangan bersama.” ujar Jakfar

Hal tersebut juga disampaikan oleh Sekertaris DPP Bidang Ideologi , keanggotaan dan Kaderisasi Partai Nasdem, Dedi Rahmanta.

“Kami berharap sinergisitas NasDem-Golkar ini tetap bersama hingga tuntas. Tidak ada gesekan yang prinsip melainkan sama-sama berdiri tegak dalam membangun Kota Mataram,” kata Dedi.

Sebagai Sekertaris DPP, bangga melihat DPD kota Mataram dipimpin oleh anak mudah dan kader Inti dari partai NasDem.

Komitmen yang kuat dalam menggerakkan struktur kepartaian, pembagian tugas sesuai kompetensi, serta strategi menempatkan Nasdem dalam posisi strategis di dalam koalisi bersama Golkar dan PPP  harus mendapat apresiasi .

Dua partai lainnya merupakan partai senior dapat berbagi peran bersama partai NasDem, hal ini merupakan kepiawaain Ketua DPD beserta jajaran.

“Saya berharap Nasdem 2024 tidak satu kursi lagi di Mataram setelah dikomandoi lalu Fatahillah. Hari ini saya beri mandat anak muda ini untuk mencapai 6 kursi di 2024. Jika berhasil DPP akan Mengajukan Lalu Fatahillah sebagai Calon walikota atau bakal Calon Walikota di 2025, anak muda ini punya potensi jika berhasil memimpin partainya sesuai target DPP.” ungkap Dedi.

Tak hanya itu, Lalu Fatahillah juga menjadi harapan dari Ketua DPW Partai NasDem, H. M. Amin selaku Ketua DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Barat.

Amin berharap besar, Nasdem kota Mataram bisa tampikan Ketua DPD Partai Nasdem sebagai  walikota ke depan dengan kepiawaannya mengelola organisasi. Dia mantan birokrat, dia pengusaha, hari ini dia ketua partai, tidak ada salahnya NasDem mengusulkan adinda lalu Fatahillah ini dalam kontestasi ke depan dalam pilkada kota Mataram, tentunya dengan memenuhi target memenangkan Paket HARUM dan meraih 6 kursi dalam target DPP, sangat dinamis ke depan jika hari ini kita bersama bisa dalam surat suara yang sama.” tegas H. M. Amin, yang juga Wakil Gubernur NTB  pariode 2013-2018.

Aya (*)

Umi Rohmi berharap agar koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan Raperda APBD tahun 2021 terus terjalin pada masa-masa mendatang

MATARAM.lombokjournal.com –

DPRD Provinsi NTB menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini diputuskan saat Rapat Paripurna Ke-empat DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III Tahun 2020, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Jum’at (27/11/20).

Agenda Rapat Paripurna kali ini yakni Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB atas hasil pembahasannya terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021. Dilanjutkan dengan Keputusan DPRD Provinsi NTB tentang Persetujuan DPRD  Provinsi NTB terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Kemudian ditutup dengan Pendapat akhir Gubernur NTB sebagai sambutan terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang mengikuti Rapat Paripurna menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB yang menyetujui Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Ia menyadari, selama pembahasan Raperda telah dijalani dengan penuh dinamika, mencurahkan waktu, pikiran dan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait.

“Alhamdulillah, semua upaya tersebut telah dapat dirumuskan dalam satu komitmen bersama bahwa APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi produk hukum yang aspiratif, responsif, akseleratif dan produktif, dalam mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan wilayah Provinsi NTB,” ucap Wagub.

Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi ini menyebut, adanya persetujuan DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021, itu artinya Pemerintah NTB telah memiliki produk hukum yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021.

“Persetujuan ini menunjukkan adanya komitmen serta kesungguhan pimpinan dan segenap anggota DPRD untuk benar-benar mengawal dan memastikan bahwa setiap produk hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah,” jelasnya.

Umi Rohmi berharap agar koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan Raperda APBD tahun 2021 terus terjalin pada masa-masa mendatang, demi memberikan kinerja terbaik bagi pembangunan daerah.

“Semoga dengan semangat kebersamaan ini dapat menjadi energi positif dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai bidang tugas kita masing-masing,” pungkasnya.

Keputusan penetapan Raperda Provinsi NTB tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda dibacakan langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi, Mahdi, SH., MH.  Setelah sebelumnya mendengarkan penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasannya terhadap Raperda.

“Memutuskan menetapkan, kesatu, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTB tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), setelah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan ini,” sebut Mahdi.

APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Selain itu, ada pula sejumlah catatan, rekomendasi dan saran yang tercantum dalam lampiran agar mendapat perhatian oleh Gubernur NTB.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Rincian APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

• Pendapatan Daerah Rp. 5.473.931.855.427,00
• Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.954.341.221.233,00
• Pajak Daerah Rp. 1.487.726.538.148,00
• Retribusi Daerah Rp. 47.219.957.500,00
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 64.104.210.166,00
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 355.290.515.419,00
• Pendapatan Transfer Rp. 3.464.809.730.250,00
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 3.463.147.644.000,00
• Dana Perimbangan Rp. 3.394.625.397.000,00
• Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 211.656.697.000,00
• Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 1.524.501.604.000,00
• Dana Transfer khusus, Dana Alokasi Khusus Dat Fisik, Rp. 417.655.234.000,00
• Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus Dat Non-Fisik Rp. 1.240.811.862.000,00
• Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 68.522.247.000,00
• Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 1.662.086.000.250,00
• Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya Rp. 1.662.086.000.250,00
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 54.780.903.944,00
• Pendapatan Hibah Rp. 54.780.903.944,00

Belanja Daerah Rp. 5.528.931.855.427,00

Defisit Rp. 55.000.000.000,00

Pembiayaan Daerah :

• Penerimaan Pembiayaan Rp. 65.000.000.000,00
• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 65.000.000.000,00
• Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0
• Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.000.000.000,00
• Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah Rp 10.000.000.000,00
• Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 55.000.000.000,00.

Rr/HmsNTB

Postur RAPBD Provinsi NTB TA 2021 tersebut diprioritaskan untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi karena pandemi Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi Mewakili Gubernur NTB menyampaikan penjelasan terhadap nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran (TA) 2021, pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (24/10/20) di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram.

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Bq. Isvie Rupaeda didampingi dua wakil ketua DPRD NTB H. Muzihir dan H. Abdul Hadi berlangsung tertib dengan tetap menerapkan protokol Covid-19.

Gita memaparkan, nota keuangan dan  Raperda APBD TA 2021 didasarkan pada KUA-PPAS yang telah disepakati pemerintah dan DPRD NTB beberapa waktu lalu sebelumnya.

Disusunnya KUA-PPAS tujuannya mensinergikan arah kebijakan pembangunan dan menjaga konsistensi program pembangunan daerah tahun 2021 sesuai  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.

“Dengan demikian KUA-PPAS merupakan pengikat antara RKPD 2021 dengan nota Keuangan dan Raperda APBD 2021. Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB 2021 meliputi tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah,” ungkapnya. Selasa, (24/11/20).

Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB TA 2021 terdiri dari Pendapatan daerah sebesar Rp. 5.473.931.855.427, belanja daerah sebesar Rp. 5.528.931.855.427. Untuk pembiayaan direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 65.000.000.000.

Ssedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp. 10.000.000.000.

“Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB 2021 meliputi tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dijelaskan sebagai berikut, 1. Pendapatan daerah pada RAPBD tahu 2021 direcanakan sebesar  Rp5.473.931.855.427,00,” paparnya.

Postur RAPBD Provinsi NTB TA 2021 tersebut diprioritaskan untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi karena pandemi Covid-19.

Pendapat Badan Anggaran DPRD NTB

Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB melalui juru bicaranya Lalu Satriawandi menyampaikan agar eksekutif serius menyusun strategi perencanaan kaitannya dengan industri baru yang digalakkan eksekutif.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena sektor ini menjadi salah satu sektor yang dapat menopang perekonomian masyarakat di masa pandemi dan resesi ekonomi saat ini.

Pemprov didorong memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal yang produk usahanya berorientasi ekspor sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor eskportir.

Untuk sektor pariwisata yang menjadi sektor andalan NTB, Banggar meminta eksekutif segera mencari inovasi usaha pariwisata agar sektor pariwisata NTB tetap bertahan, dan bisa menyumbang pendapatan daerah kendati di masa pandemi.

Selain pariwisata, sebagai salah satu sektor penyumbang PAD terbesar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu diberikan ruang untuk berkembang oleh eksekutif . Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, baik pada wilayah penyediaan bahan baku produksi dan penyediaan pasar pasca produksi.

“Inovasi dan perluasan skala bisnis perlu didorong eksekutif sebagai pemilik modal,” terang politisi Partai Golkar tersebut.

Investasi pada sektor primer seperti sektor kelautan dan sektor pertanian juga perlu diperhatikan serius oleh eksekutif, mengingat sebagian besar masyarakat NTB menggantungkan perekonomiannya pada sektor primer tersebut.

Eksekutif harus sungguh-sungguh mendatangkan investor untuk menanam modal pada sektor tersebut sehingga perekonomian di NTB dari sektor primer lebih berkembang.

Pengembangan ekonomi berbasis kawasan yang sebelumnya digalakkan eksekutif perlu segera terealisasi. Perealisasian tersebut bisa diawali dengan melakukan penyusunan kerangka kerja yang detail dan cermat agar tepat sasaran.

“Pengembangan ekonomi berbasis kawasan yang dicanangkan eksekutif seperti kawasan untuk smelter, Samota dan Sakosa dan lain-lainnya perlu disiapkan tim percepatan dalam rangka menyusun tahapan-tahapan kerangka kerja yang detail dan efektif sehingga setiap kawasan dapat segera diwujudkan pengembangannya,” terangnya.

Saran Banggar DPRD NTB

Enam buah saran yang disampaikan Banggar kepada eksekutif pada sidang Paripurna DPRD NTB di antaranya peningkatan protokol Covid-19, Pemajuan sektor UMKM, Industrialisasi yang digalakkan eksekutif, Pengembangan BUMD sebagai sektor penunjang utama PAD, penguasaan dan pengurusan aset oleh Pemprov harus lebih serius agar tidak merugikan daerah.

Serta perlunya perhatian lebih eksekutif pada sektor primer seperti sektor kelautan dan sektor pertanian sebab dua sektor tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja di NTB.

“Penguasaan dan pengurusan aset agar menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karena sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal sehingga berdampak pada kontribusi PAD. Salah satu contoh Gili Trawangan Indah atau GTI sampai saat ini belum diputudkan kontraknya. Yang keenam dalam meningkatkan ekonomi daerah maka investasi disarankan fokus pada sektor pertanian dan kelautan, karena sektor ini memberi nilai tambah ada aktivitas mayoritas masyarakat,” terangnya.

AST

Struktur rancangan APBD tahun anggaran 2021 tersebut, kebijakan pembangunan daerah tahun 2021, diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com —

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penjelasan Gubernur NTB terhadap nota keuangan dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2021, berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD NTB, Selasa (24/11/20).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si menyampaikan, Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021, meliputi tiga komponen utama yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

“Pendapatan daerah pada rancangan apbd tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.473.931.855.427,00, bertambah sebesar Rp141.027.852.946,98 atau meningkat 2,64 persen dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada apbd perubahan tahun anggaran 2020 sebesar RR5.332.904.002.480,02,” Ungkapnya.

Sekda menjelaskan, total pendapatan daerah tersebut berasal dari tiga sumber utama pendapatan yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), direncanakan sebesar Rp1.954.341.221.233,00 kemudian Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp3.464.809.730.250,00 dan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, direncanakan sebesar Rp54.780.903.944,00.

Selanjutnya, belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.528.931.855.427,00, bertambah sebesar Rp50.812.413.484,35 atau meningkat 0,93 persen dibandingkan dengan target apbd perubahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.478.119.441.942,65.

Total belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi yang direncanakan sebesar Rp4.120.641.130.321,00, belanja modal direncanakan sebesar Rp701.891.282.902,00, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan belanja transfer, direncanakan sebesar Rp696.399.442.204,00.

Total belanja daerah tersebut, rencananya dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan yang tersebar pada berbagai urusan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp3.482.482.071.942,00.

“Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp230.889.407.757,00, urusan pemerintahan pilihan sebesar Rp453.776.949.980,00, unsur pendukung urusan pemerintahan sebesar Rp371.766.172.497,00, unsur penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp947.544.812.027,00, unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar Rp26.020.291.897,00 dan unsur pemerintahan umum sebesar Rp 16.452.149.327,00,” jelas Sekda.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021, direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2021, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan demikian pembiayaan netto sebesar Rp55.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah karena defisitnya pendapatan daerah.

Terakhir, dari struktur rancangan APBD tahun anggaran 2021 tersebut, kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.

Yakni  penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, dengan intervensi anggaran  kurang lebih sebesar Rp482.367.259.780,00, kemudian Jaring pengaman sosial (JPS), direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penanganan sosial kemasyarakatan kurang lebih sebesar Rp119.460.188.300,00.

Serta penyempurnaan data terpadu bidang kesejahteraan sosial serta penanganan dampak ekonomi pasca pandemi Covid-19, direncanakan anggaran kurang lebih sebesar Rp250.509.637.265,52 termasuk di dalamnya industri kecil menengah (IKM) yang tersebar pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.

Rr/HmsNTB

Sementara itu untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi covid-19, direncanakan anggaran kurang lebih sebesar Rp 250.509.637.265,52

MATARAM.lmbokjournal.com –

Dalam struktur rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021, kebijakan pembangunan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si saat Rapat Paripurna ke-satu DPRD Provinsi NTB di Gedung DPRD pada Selasa (24/11/20).

Rapat Paripurna kali ini membahas agenda penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021, serta Saran dan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

”Dari struktur rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021, kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi covid-19,” jelas Sekda.

Dijelaskan,  penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid-19, dengan intervensi anggaran  kurang lebih sebesar Rp 482.367.259.780,00

Di luar belanja pegawai yang diarahkan untuk penaganan pasien Covid-19 dan penanganan penyakit lainnya, perbaikan sarana prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran bpjs.

Untuk Jaring Pengaman  Sosial (JPS), direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penaganan sosial kemasyarakatan kurang lebih sebesar Rp 119.460.188.300,00, di luar belanja belanja pegawai yang diarahkan untuk percepatan dan pemerataan distribusi kesejahteraan sosial.

Di antaranya melalui bantuan kepada masyarakat miskin,  pemberian bantuan sembako, pemberian bantuan sosial secara tunai dan bantuan pelatihan kerja, serta penyempurnaan data terpadu bidang kesejahteraan sosial.

Sementara itu untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi covid-19, direncanakan anggaran kurang lebih sebesar Rp 250.509.637.265,52,. Di luar belanja pegawai yang diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia pelaku usaha mikro kecil menengah (umkm).

Termasuk di dalamnya industri kecil menengah (IKM) yang tersebar pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.

ikp/diskominfotikntb

 Selain mengadopsi standar internasional, pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov dikelola penuh oleh putra-putri terbaik Nusa Tenggara Barat

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi NTB menyabet penghargaan Indonesia Government Procurement Award yang diselenggarakan oleh salah satu penyelenggara negara, yaitu Lembaga Kebijakan Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto pada Rakornas Pengadaan 2020 di Bogor pada Rabu (18/11/20).

Kepala LKPP RI menilai, Pemprov NTB menjadi salah satu Pemerintah Daerah dengan lembaga pelatihan dan pelaksana ujian Pengadaan Barang/Jasa (PJB) berprestasi di Indonesia.

Menurut Dwi Susanto, komitmen dan kerja keras Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan Pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa, patut diapresiasi dan menjadi contoh kepada provinsi lainnya di Indonesia.

“Kami, dari LKPP, mengapresiasi provinsi NTB, khususnya kepada BPSDM yang telah berfokus dan berkonsentrasi meningkatkan kemampuan di bidang barang dan jasa,” ungkapnya di hadapan Presiden Jokowi yang juga hadir secara virtual.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengucapkan rasa terimakasihnya atas kolaborasi LKPP RI selama ini.

Menurutnya, penghargaan tersebut sangat tepat diberikan kepada provinsi NTB.

Pasalnya, selain mengadopsi standar internasional, pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dikelola penuh oleh putra-putri terbaik Nusa Tenggara Barat.

“Penghargaan ini semata-mata atas kerjasama dan kerja keras putra-putri Provinsi NTB dalam mengembangkan Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa,” ungkap kandidat Doktor Universitas Airlangga tersebut di ruang kerjanya.

Dikatakan, penghargaan bergengsi tersebut harus terap dipertahankan, karena pusat pelatihan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, yang menarik banyak profesional pengadaan untuk mengikuti diklat.

Di samping, pusat pelatihan itu merupakan kepanjangan tangan dari LKPP dalam mendukung kebijakan pengadaan nasional.

“Ya, segala sesuatu yang baik harus tetap kita pertahankan dan tingkatkan,” kata Najam.

Rr/HmsNTB

Pemprov NTB dan Sumbawa Barat akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya, untuk memajukan agenda “Open Government” di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya

MATARAM.lombokjournal.com –

Program-program “Open Government”, yang dilakukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Non Government Organization (NGO), Pemda kabupaten/kota dan masyarakat, peroleh pujian Sekretariat Open Government Partnership (OGP) di Washington, DC.

Hal tersebut disampaikan Rudi Borrmann, Deputy Director, OGP Local, saat pertemuan perdana anggota OPG dunia yang digelar secara virtual, Rabu (18/11/20).

“Kolaborasi yang dilakukan Provinsi NTB bersama NGO, masyarakat, dan provinsi dengan kabupaten dan kota dalam menjalankan Open Government sangat menarik. Kolaborasi yang luar biasa. Ini satu-satunya di dunia!” ujar Rudi Borrmann.

Kolaborasi Program pengembangan Open Government tersebut yang dilakukan di NTB sendiri senantiasa mendapat dukungan dari unsur pimpinan daerah, yakni Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.

Dinas Kominfotik NTB berperan sebagai koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan program bekerja sama dengan 45 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Komisi Informasi  Daerah dan Komisi Penyiaran Daerah juga memperkuat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan menjamin kualitas informasi di media.

“Mitra kami dari unsur non pemerintahan adalah berbagai CSO, di antaranya FITRA NTB, SOMASI NTB, PWYP Indonesia dan juga Open Government Partnership Indonesia,” jelas Kadis Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi.

Dalam pertemuan perdana ini, setiap anggota OGP lokal membahas program-program strategis mereka terkait Open Government.

Kemudian akan ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang akan dipersentasikan pada bulan Desember mendatang. Selama itu, OGP membentuk what’sapp group yang berisi anggota OGP di seluruh dunia untuk dapat berdiskusi bersama.

Dan pada Januari hingga Februari 2021 mendatang akan digelar pelatihan yang akan dibiayai sepenuhnya oleh OGP.

Gede, panggilan akrab Kadis Kominfotik NTB mengatakan, Provinsi NTB akan mengusulkan tiga inovasi keterbukaan informasi publik yang dimilikinya yakni NTB Care, NTB Satu Data, dan SIP Posyandu.

Aplikasi Mobile yang menjadi mata, telinga dan tangan Pemerintah Provinsi NTB untuk menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat.

NTB Satu Data adalah Sistem Data Terbuka yang menyediakan data resmi Pembangunan NTB yang dihimpun dari berbagai sumber. Dan SIP Posyandu adalah sebuah aplikasi yang menghimpun seluruh data posyandu yang ada di seluruh posyandu di NTB.

“Kita akan segera menyusun action plan dan berkolaborasi dengan dengan NGO serta masyarakat. Harapan kita bisa mendapatkan dukungan sepenuhnya dari OGP,” harap Gede.

OGP sendiri memiliki 55 anggota lokal baru yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara yang bergabung dengan OGP Lokal, Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi d iantaranya.

Ekspansi ini yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang kritis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi Covid-19 bersamaan dengan menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. 56 anggota baru dipilih dari 112 aplikasi.

Pemprov NTB  dan Kabupaten Sumbawa Barat sebelumnya telah resmi terpilih menjadi bagian dari OGP, sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan pemerintahan yang partisipatif.

Sebagai anggota baru OGP, Pemprov NTB dan Sumbawa Barat akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya, untuk memajukan agenda “Open Government” di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.

ikp/ Diskominfotikntb

Seluruh program telah dirancang dan disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD Provinsi NTB menandatangani KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTB, Rabu (18/11/20).

“Ini semua berkat kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi NTB dengan DPRD provinsi NTB, seluruh pihak yang memberikan kontribusi sampai dengan KUA PPAS ini kita tandatangani bersama,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai penandatanganan dokumen tersebut.

KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021.

“Mudah-mudahan ini bisa memberikan jalan kepada APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 bisa lancar kita bahas dan nantinya bisa kita tetapkan pada waktu yang tepat, sehingga pelaksanaan APBD 2021 nanti bisa berjalan dengan lancar,” jelas Wagub.

Wakil Gubernur NTB yang kerap disapa Umi Rohmi ini berharap, seluruh program yang telah dirancang dan disepakati bersama baik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD Provinsi dapat terlaksana dengan baik dan membawa Provinsi NTB ini sesuai dengan cita-cita yang telah dituangkan dalam RPJMD.

“Harapan tentunya seluruh apa yang kita lakukan, program-program yang ada maupun juga termasuk pokir dewan, kita harapkan bisa mengerucut kepada tujuan bagaimana kita wujudkan NTB yang gemilang dari program-program yang ada yang kita rencanakan bersama,” tuturnya.

Ingatkan Protokol Kesehatan

Tak lupa, Umi Rohmi dalam kesempatan tersebut mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penularan Covid-19 di provinsi NTB.

Kedisiplinan pada protokol kesehatan menjadi salah satu jalan terpenting dalam mengurangi angka positif Covid-19.

“Kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka dari itu, penegakan protokol Covid ini menjadi sesuatu yang tidak boleh berhenti, harus terus menerus kita kampanyekan,” ucapnya.

Ia minta kepada segenap pejabat yang hadir untuk turut serta mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat utamanya di sekitar lingkungan masing-masing agar masyarakat memiliki pemahaman betapa pentingnya protokol kesehatan ini.

“Tidak hanya kita yang mematuhi protokol Covid, tetapi bagaimana tanggungjawab kita atas seluruh masyarakat NTB, juga secara persuasif memahami betapa pentingnya protokol Covid-19 ini,” jelasnya.

Rr/HmsNTB

Penyebaran Covid-19 di NTB dinilai cukup terkendali

MATARAM.lombokjournal.com —

Pimpinan dan anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja dan berkordinasi bersama Pemprov NTB, guna pastikan proses Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 di NTB berjalan lancar

Wakil Ketua DPD RI, Dr. H. Mahyudin menjelaskan, pelaksanaan Pilkada di tengah Covid-19 berpegang pada beberapa prinsip.

Pertama, perlu memperhatiakn perlindungan, keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksaan Pilkada, mulai dari hulu sampai dengan hilir tahapan Pilkada.

“Masalah keselamatan ini tidak bisa ditawar, jangan sampai penyelenggara dan masyarakat tertular Covid-19, dan menimbulkan klaster baru, klaster Pilkada,” ujar Mahyudin saat memberikan sambutan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB tersebut, Selasa, (17/11/20),.

Kedua, ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada.

“Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak. Tentu kami juga sudah diberitahu, disini sudah ada Perda tentang Covid, mudah-mudahan Perda ini bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Prinsip ketiga, lanjutnya, penting untuk diperhatikan yakni, dukungan anggaran dan distribusi logistik yang tepat waktu.

“Di setiap TPS perlu memperhatian ketersediaan masker, sarung tangan dan handsanitizer untuk petugas-petugas di TPS. Karena jika pendistribusiannya lamban, nanti masyarakat terlanjur membeludak dan kita harapkan masyarakat datangnya tidak berdesak-desakan,” ungkapnya.

Berikutnya adalah komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi.

Memastikan tidak ada diskriminasi antar paslon satu dengan paslon yang lain, serta penegakan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil Pilkada.

“Jadi hasil Pilkadanya, bisa diterima segala pihak, yang memang mengayomi semua masyarakat, yang kalah harus diterima kekalahannya, kadang ada juga orang siap menang, tidak siap kalah,” ungkapnya.

Mahyudin menilai, penyebaran Covid-19 di NTB cukup terkendali.

Penyelenggaraan lomba Kampung Sehat yang memicu masyarakat untuk ambil andil dan sadar akan pentingnya protokol Covid-19 dalam beraktivitas, dinilai tepat dalam menurunkan angka penularan Covid-19.

Tapi, untuk menghindari adanya klaster baru, kewaspadaan perlu terus ditingkatkan.

Hidup aman dan produktif

Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengucapkan selamat datang kepada rombongan DPD RI di Provinsi NTB.

“Mudah-mudahan bapak ibu dalam berkunjung ke NTB ini, ada kesempatan waktu untuk menikmati alam di Nusa Tenggara Barat,” kata Wagub.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemprov NTB memutuskan untuk hidup aman dan produktif.

Sehingga penegakan protokol kesehatan covid-19 menjadi sesuatu yang benar-benar diperjuangkan oleh Pemprov bersama TNI, Polri dan seluruh stakeholder di daerah ini.

“Perda yang berkaitan dengan penegakan protokol Covid ini menjadi Perda yang pertama di Indonesia, tapi memang betul bapak Wakil, bahwa penerapan protokol Covid ini memang membutuhkan sinergi yang luar biasa, konsistensi, kesabaran, kedisiplinan yang tidak kendor. Ini menjadi ujian yang luar biasa besar bagi kami di NTB,” tutur Wagub.

Dikaakan, saat ini di tujuh kabupaten/kota di NTB sedang melaksanakan tahapn demi tahapan Pilkada serentak, tentu hal ini akan menjadi tantangan dan PR besar bagi Pemprov NTB.

Pemprov NTB bersama Polda, TNI dan tokoh masyarakat sudah sejak awal berkomitmen, untuk bagaimana agar Pilkada serentak ini dapat mematuhi dan mengedepankan Protocol Covid-19.

“Di awal kita undang seluruh bakal calon, sebelum mereka ditetapkan sebagai calon, untuk membuat komitmen bahwa dalam proses, mereka harus mematuhi protokol Covid, tanda tangan, membuat komitmen, dan sanggup untuk kemudian diberikan sanksi apabila melanggar Protokol Covid,” tambah Wagub.

Selain itu, sinergi antara Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus dijaga, agar pengawalan Pilkada serentak tahun 2020 ini dapat benar-benar berjalan dengan sebaik-baiknya.

“Hal yang tidak mudah, tapi kami saling menguatkan selalu, untuk bagaiamana NTB ini tetap bisa hidup aman dan produktif,” ungkapnya.

Lebih jauh, Wagub menjelaskan, menghadapi Pilkada serentak ini, NTB relatif aman dan terkendali. Tapi hal tersebut perlu kewaspadaan untuk melihat potensi-potensi yang akan mungkin terjadi ke depan.

“Tentunya doa kita semua supaya momen demokrasi ini, Pilkada serentak di NTB ini, bisa berjalan kondusif dan lancar,dan juga kita bisa berdamai dengan Covid-19 sampai ditemukannya vaksin,” kata Wagub.

Perwakilan TNI dan Polri pada kesempatan itu, menyampaikan kesiapannya dalam turut membantu kelancaran serta keamanan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dalam kesemptan itu hadir KPU Provinsi  NTB, Bawaslu Provinsi NTB, dan pihak terkait lainnya.

Rr/HmsNTB