Kalau Pilgub NTB diikuti banyak calon mencerminkan demokrasi yang lebih hidup, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan mendorong partisipasi serta keterlibatan masyarakat. 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong agar pemilihan Gubernur NTB, yang akan digelar bersamaan dengan Pilkada Serentak pada 27 November mendatang, diikuti oleh banyak kandidat. 

Mi6 menilai bahwa Pilgub NTB dengan hanya dua pasang kandidat tidak menarik dan cenderung miskin gagasan.

BACA JUGA : Analisa Terbaru Elektanilitas Kandidat Pilgub NTB 2024 

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, dalam pernyataannya di Mataram, Sabtu (06/07/24), menegaskan bahwa pemilihan yang diikuti oleh banyak kandidat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan calon yang benar-benar mewakili suara dan aspirasi mereka. 

“Setiap detik kampanye akan menjadi momen penuh antusiasme dan harapan,” ujarnya.

Analis politik kawakan Bumi Gora, Didu, mengkritik pandangan beberapa pihak yang menginginkan Pilgub NTB hanya diikuti dua pasang kandidat. Pandangan tersebut, yang diungkapkan oleh beberapa pemimpin partai politik di NTB, menurut Didu, mengurangi kualitas demokrasi.

Didu menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dengan banyak calon mencerminkan demokrasi yang lebih hidup, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan mendorong partisipasi serta keterlibatan masyarakat. 

Dengan lebih banyak kandidat, setiap calon biasanya memiliki platform, visi, dan pendekatan kampanye yang unik, yang memperkaya spektrum ide dan pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat.

Hasil kajian Mi6 menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah dengan banyak calon sering kali memicu partisipasi yang lebih besar dari masyarakat.

“Pemilih merasa memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan preferensi mereka,” kata Didu. Hal ini, menurutnya, memotivasi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Saat ini, Pilgub NTB berpotensi diikuti oleh empat pasang calon: Hj Sitti Rohmi Djalilah-HW Musyafirin, H Zulkieflimansyah-H Suhaili FT, Lalu Muhammad Iqbal-Hj Indah Damayanti Putri, dan HL Gita Ariadi-HM Sukiman Azmy. Namun, hanya dua pasangan pertama yang sudah mendapatkan dukungan partai politik secara definitif.

Belakangan muncul pandangan agar Pilgub NTB cukup diikuti oleh dua pasangan calon saja, yaitu Rohmi-Firin dan Zul-Suhaili. Pandangan ini, menurut Didu, akan menjadikan Pilgub NTB bukan pesta demokrasi yang sesungguhnya. “Pilkada harus menjadi pesta demokrasi di mana semangat kompetisi dan keterlibatan masyarakat berpadu menciptakan atmosfer yang meriah dan penuh gairah,” jelas Didu.

BACA JUGA : Optimis NTB akan Raih Hasil Maksimal di PON Aceh 2024

Lebih banyak kandidat, menurut Didu, menciptakan suasana kompetitif yang menarik untuk diikuti oleh publik, di mana kandidat bersaing dalam menyampaikan argumen dan kebijakan mereka. Hal ini sering kali menghasilkan debat-debat publik yang intens dan menarik. Selain itu, kampanye dengan banyak kandidat juga memberikan dorongan ekonomi daerah melalui berbagai aktivitas kampanye yang meningkatkan pengeluaran untuk iklan, acara, dan merchandise, yang mendukung bisnis di tingkat masyarakat.

Didu mendorong partai politik untuk tidak memberikan dukungan yang menumpuk pada satu pasangan calon saja. Dengan begitu, Pilgub NTB tidak akan diikuti hanya dua kandidat. Menurutnya, pasangan Iqbal-Dinda dan Gita-Sukiman adalah figur-figur yang pantas mendapat dukungan dari partai politik untuk maju dalam Pilgub NTB.

Didu menyadari bahwa setiap perhelatan demokrasi memiliki dinamika tersendiri, dengan politik memiliki panggung depan dan panggung belakang. Hal ini bisa menjelaskan mengapa sejumlah partai masih belum melabuhkan dukungannya kepada kandidat yang akan diusung di Pilgub NTB.

Minimnya partai politik yang memberikan dukungan tiket Pilgub membuat pasangan Iqbal-Dinda dan Gita-Sukiman terlihat inferior dibandingkan dua kandidat lainnya. Namun, Didu meyakini bahwa dua pasangan ini bisa menyiapkan kejutan-kejutan dan memiliki modal lebih dari cukup untuk meraih dukungan signifikan dari pemilih di Bumi Gora.

BACA JUGA : Event MXGP 2024 Lombok Menarik Perharian Dunia

“Bagaimanapun, banyaknya kandidat dalam Pilgub akan membuka ruang untuk lebih banyak dialog, ide, dan kesempatan untuk perbaikan. Hal ini akan membuat proses Pilgub menjadi lebih menarik dan substansial,” tutup Didu.***

Analisa dari hasil survei, ada penurunan signifikan dalam elektabilitas petahana Zulkieflimansyah, dari puncaknya di 50,5 persen dalam survei OMI menjadi hanya 25,4 persen

MATARAM, LomBokJournal ~ Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin mendekat dan dinamika politik kian menarik untuk diikuti. Analisa dari laporan survei terbaru dari berbagai lembaga menunjukkan perubahan signifikan dalam elektabilitas para kandidat. 

Bambang Mei Finarwanto, akrab disapa Didu, memaparkan analisa mendalam terkait hasil survei terbaru ini.

BACA JUGA : Kemendagri Adakan Rakor Pengandalian Inflasi Daerah

Perkembangan Elektabilitas Kandidat Berdasarkan Survei

1. OMI (12-21 Maret 2024)
   • Zul-Suhaili: 50,5%
   • Iqbal-Dinda: 11,6%
   • Rohmi-Musyafirin: 10,4%
   • Pathul-Syafruddin: 5,0%
   • Belum Menentukan Pilihan: 22,5%
2. LSI (11-17 Mei 2024)
   • Zulkieflimansyah: 35,5%
   • Suhaili Fadhil Thohir: 14,1%
   • Sitti Rohmi Djalillah: 10,9%
   • Lalu Pathul Bahri: 4,4%
   • Belum Menentukan Pilihan: 35,1%
3. Kedai Kopi (20-29 Mei 2024)
   • Dr. H. Zulkieflimansyah: 27,7%
   • Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah: 19,9%
   • H. Suhaili FT: 17,9%
   • Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal: 10,9%
   • Belum Menentukan Pilihan: 23,6%
4. LSI (7-11 Mei 2024)
   • Zulkieflimansyah: 32,1%
   • Suhaili Fadhil Thohir: 11,9%
   • Sitti Rohmi Djalillah: 10,3%
   • Indah Dhamayanti Putri: 10,1%
   • Lalu Muhammad Iqbal: 6,4%
   • Lalu Gita Ariadi: 3,5%
   • Mohan Roliskana: 3,1%
   • W. Musyafirin: 2,0%
   • Belum Menentukan Pilihan: 20,6%
5. Indikator (28-31 Mei 2024)
   • Sitti Rohmi Djalillah: 26,7%
   • Zulkieflimansyah: 24,2%
   • Lalu Muhammad Iqbal: 6,6%
   • Lalu Gita Ariadi: 2,1%
   • Belum Menentukan Pilihan: 39,9%
6. POLTRACKING (31 Mei-7 Juni 2024)
   • Sitti Rohmi Djalillah: 33,0%
   • Zulkieflimansyah: 29,5%
   • Lalu Muhammad Iqbal: 17,0%
   • Lalu Gita Ariadi: 2,1%
   • Belum Menentukan Pilihan: 18,4%
7. PRC (9-18 Juni 2024)
   • Zulkieflimansyah: 25,4%
   • Sitti Rohmi Djalillah: 17,3%
   • Suhaili Fadhil Thohir: 10,5%
   • M. Sukiman Azmi: 6,6%
8. Lembaga Presisi (25 Mei – 4 Juni 2024) di Lombok Timur
   • Sitti Rohmi Djalillah: 36,8%
   • M. Sukiman Azmy: 17,7%
   • Zulkieflimansyah: 9,3%
   • Suhaili Fadhil Thohir: 3,6%
   • Lalu Muhammad Iqbal: 2,3%
   • Lalu Gita Ariadi: 1,3%
   • Mohan Roliskana: 0,5%

Hasil Survei

Analisa dari hasil survei, ada penurunan signifikan dalam elektabilitas petahana Zulkieflimansyah, dari puncaknya di 50,5 persen dalam survei OMI menjadi hanya 25,4 persen dalam survei PRC terbaru. Sementara itu, survei LSI terakhir menunjukkan angka 32,1 persen. 

Didu menjelaskan bahwa penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh performa kampanye, isu-isu lokal, dan dinamika politik.

BACA JUGA : Santunan kepada 100 Anak Yatim di Pendopo Gubernur NTB 

Sebaliknya, Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah Partai Perindo NTB, Sitti Rohmi Djalillah, menunjukkan tren peningkatan dukungan. Dalam survei POLTRACKING terbaru, elektabilitasnya mencapai 33,0 persen, meningkat dari 19,9 persen dalam survei Kedai Kopi sebelumnya. 

Didu berpendapat bahwa strategi kampanye Sitti Rohmi yang efektif dan responsif terhadap isu-isu lokal telah berhasil menarik simpati pemilih.

Di sisi lain, elektabilitas Suhaili Fadhil Thohir tampak stabil, berkisar antara 10,5 persen hingga 14,1 persen dalam berbagai survei. Didu mencatat bahwa basis pemilih yang loyal kemungkinan menjadi kunci stabilitas elektabilitasnya.

Analisa Didu  menggarisbawahi tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihan, yang masih sangat tinggi dalam sebagian besar survei. 

“Ketidakpastian yang signifikan ini membuka peluang bagi semua calon untuk memaksimalkan kampanye mereka guna menggaet swing voters,” katanya.

Didu menyimpulkan bahwa dukungan untuk Zulkieflimansyah terus menurun secara signifikan, sementara Sitti Rohmi Djalillah menunjukkan peningkatan elektabilitas yang impresif. 

BACA JUGA : Pasangan Rohmi-Firin, Era Baru Kepemimpinan NTB

Suhaili Fadhil Thohir mempertahankan stabilitas elektabilitasnya, menunjukkan adanya basis pemilih yang setia. 

“Hasil survei ini menunjukkan bahwa pertarungan utama akan terjadi antara Rohmi-Musyafirin dan Zul-Uhel, dengan calon lainnya kurang signifikan,” ujar Didu.***

Pasangan Rohmi-Firin semakin unggul dalam berbagai survei, dengan elektabilitas mencapai 33 persen

Mataram, LombokJournal.com ~ Akan ada era baru dalam kepemimpinan di NTB setelah Pilkada serentak 2024. Prediksi itu diungkapkan Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto mengungkapkan, pasangan Jilbab Ijo, Hj Sitti Rohmi Djalilah dan HW Musyafirin (Rohmi-Firin), mendapat dukungan publik yang makin luas, mendekatkan mereka pada kemenangan.

BACA JUGA : Pesan Harmonisasi Disampaikan Pj Gubernur NTB

Sebagai kandidat perempuan, Rohmi menerima dukungan kuat dari kelompok marginal dan minoritas. Dukungan ini memberikan pasangan Rohmi-Firin basis pemilih yang loyal dan solid. 

“Pasangan Rohmi-Firin semakin unggul dalam berbagai survei, dengan elektabilitas mencapai 33 persen dua bulan sebelum pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur NTB dibuka,” ungkap Bambang.

Bambang, yang akrab disapa Didu, mengungkapkan bahwa semakin meluasnya dukungan dan tingginya antusiasme publik terhadap pasangan Rohmi-Firin telah memicu kekhawatiran para pesaing. 

Kampanye negatif terhadap kepemimpinan perempuan mulai bermunculan, namun Didu yakin bahwa upaya ini tidak akan berpengaruh signifikan.

Menurut Didu, kandidat perempuan sering dihadapkan pada stereotip gender dan hambatan budaya. Namun, hambatan ini semakin tidak relevan dengan meningkatnya dukungan masyarakat dan kebijakan afirmatif dari pemerintah. 

BACA JUGA :Pelaku UMKM Dapat Berkah Penyelenggaraan Event MXGP

Didu menambahkan bahwa keinginan publik untuk melihat lebih banyak pemimpin perempuan semakin kuat.

“Pasangan Rohmi-Firin bukanlah pasangan yang spekulatif. Mereka hadir untuk mendobrak tradisi dan menjawab harapan publik,” kata Didu. 

Bukti meningkatnya dukungan publik terhadap kepemimpinan perempuan terlihat dalam hasil Pemilu Legislatif 2024, di mana kandidat perempuan meraih suara tertinggi di beberapa daerah.

Namun, Didu mengingatkan agar Rohmi-Firin tidak terlena dengan dukungan yang meluas.

“Dalam Pilkada, dukungan pemilih bisa sangat dinamis. Kandidat lain mungkin mengadopsi strategi kampanye yang lebih agresif atau inovatif,” jelas Didu.

Didu juga menekankan pentingnya kampanye lintas wilayah untuk memperluas basis dukungan. Rohmi dan Musyafirin perlu menyapa langsung masyarakat di kedua pulau, Lombok dan Sumbawa, untuk menjaga momentum hingga hari pemilihan.

BACA JUGA : Jorge Prado Mendominasi MXGP Seri 11 di Mataram

“Cross campaign adalah bagian dari upaya menjaga momentum hingga akhir. Meraih kemenangan dalam Pilkada membutuhkan konsistensi dan fokus pada tujuan hingga akhir,” tutup Didu.***

Lanjutan roadshow yang dilakukan Mi6 di Bima, yakni mendengarkan langsung aspirasi para PKL

BIMA.LombokJournal.com ~ Roadshow Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 di Pulau Sumbawa terus berlanjut dengan kunjungan ke Kabupaten Bima, Selasa (25/06/24). 

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, memimpin pertemuan dengan puluhan Pedagang Kaki Li111111ma (PKL) yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Bima dan Kota Bima.

BACA JUGA : Mendagri Apresiasi Kinerja Miq Gita dan Bunda Lale

Pertemuan lanjutan roadshow itu berlangsung di Kompleks Pantai Lawalata pada Selasa (25/06/24), di mana Mi6 mendengarkan langsung aspirasi para PKL. Bambang Mei menjelaskan bahwa kehadiran Mi6 bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi dan kebutuhan PKL sebagai kelompok ekonomi yang rentan.

“Kami ingin turun langsung, berdialog, dan merasakan kondisi nyata masyarakat, serta menjalin silaturahim dengan PKL di Bima,” ujar Bambang Mei, yang juga menggarisbawahi pentingnya dukungan kepada calon kepala daerah yang peduli terhadap nasib PKL, khususnya Rohmi Firin dalam Pilgub NTB 2024.

Mi6 juga mendorong upaya kolaboratif dengan APKLI untuk memperbaiki pengurusan izin Sertifikat Halal PKL di Kota Bima, guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para PKL.

Ketua Ansor Kota Bima, Rafik, menambahkan dukungannya terhadap inisiatif Mi6 untuk menyuarakan aspirasi PKL kepada calon pemimpin daerah. Dia juga menyoroti pentingnya pendampingan terhadap PKL dalam hal bantuan dan inovasi untuk meningkatkan daya saing mereka.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, berharap pertemuan ini akan menghasilkan dialog yang bermakna antara pemerintah dan PKL untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan usaha para PKL.

BACA JUGA : PKL Punya Posisi Tawar yang Kuat dalam Pilgub NTB 2024

Curhatan dan Harapan PKL di Bima Mendapat Perhatian

Kusdiono, Ketua APKLI Kota Bima, mengungkapkan terima kasihnya atas perhatian Mi6 dan APKLI NTB terhadap keluhan dan harapan PKL di Bima. 

Dia menyebutkan sejumlah tantangan yang dihadapi PKL, termasuk pengaturan retail modern dan kebutuhan akan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan usaha mereka.

Sejumlah PKL, seperti Mega Mustika, menyampaikan curhatannya terkait dengan bantuan dan pengaturan tempat berjualan yang lebih baik di Kota Bima. Dia juga menyoroti masalah perizinan usaha dan pentingnya label halal untuk mendukung usahanya.

Dalam konteks Kabupaten Bima, M. Iqbal dari APKLI Kabupaten Bima menegaskan komitmen untuk mendukung PKL dengan fasilitas izin dan bantuan permodalan, meskipun tantangan seperti pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang layak masih perlu diatasi.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan PKL, serta menghasilkan solusi konkret untuk mendukung kesejahteraan dan kemajuan ekonomi para PKL di Bima.

BACA JUGA : Pelantikan May (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubernur NTB

Pertemuan lanjutan roadshow Mi6 dengan PKL di Bima tidak hanya memperlihatkan komitmen untuk mendengar aspirasi mereka. Tapi juga membangun kerjasama yang berarti untuk memperbaiki kondisi dan dukungan bagi para PKL dalam memajukan usaha mereka di masa depan. me

Saat menyampaikan sambutan pelantikan Pj Gubernur NTB yang baru, Mendagri mengungkapkan Lalu Gita Ariadi  mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah diemban PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi (periode  19 September 2023 – 24 Juni 2024), 

Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di Provinsi NTB dinilai telah mengukir berbagai prestasi, salah satunya menerima penghargaan Tim TPID terbaik. 

BACA JUGA : Pelantikan May (Purn) Hassanudin Menjadi Pj Gubernur NTB 

“Bapak turun dalam keadaan mendapatkan prestasi langsung di Istana Negara dan mendapatkan penghargaan secara langsung dari bapak Presiden Joko Widodo,” tuturnya saat memberikan sambutan pada saat pelantikan, Jakarta, Senin (24/06/24).

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Ketua TP-PKK NTB, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi atas kinerja yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Ketua TP-PKK dan Posyandu.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lale , selama bekerja sebagai TP PKK Provinsi dan juga posyandu, harapan kami kepada para pejabat yang baru dapat menyesuaikan diri,” ungkapnya.

BACA JUGA : PKL Punya Posisi Tawar yang Kuat dan PIlgub NTB 2024

Pj Gubernur NTB pada hari ini resmi dijabat oleh  Mayjen (Purn) Hassanudin dan  Pj Gubernur NTB

Pj Gubernur NTB yang baru Mayjen (Purn) Hassanudin sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut. Hassanudin adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Purn) dan mantan Wakil Inspektur Angkatan Darat.

BACA JUGA : Komitmen NTB Menjadi Provinsi ‘Smart and Green Productivity’

Selain itu dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan Penjabat Ketua TP – PKK Serta Pengukuhan Penjabat Ketua Pembina Posyandu. ***

Isu strategis jelang Pilgub NTB dari PKL Dompu, perbanyak pembinaan, penataan pasar, hingga berdayakan PKL jajanan khas

DOMPU.LombokJournal.com ~ Mi6, lembaga kajian sosial dan politik ternama di Nusa Tenggara Barat (NTB), melanjutkan roadshow untuk pemetaan isu strategis Pilkada NTB 2024 dengan mengunjungi Kabupaten Dompu. 

Dalam kunjungannya, Mi6 berfokus pada dialog dengan Pedagang Kaki Lima yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Dompu. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang didampingi Ketua APKLI Provinsi NTB, Abdul Majid.

BACA JUGA : Pelantikan May (Purn) Hasanudin Sebagai Pj Gubernur NTB

Mi6 menegaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan murni untuk mendengarkan langsung aspirasinya, mengingat peran mereka sebagai kelompok ekonomi yang rentan. 

Bambang Mei Finarwanto juga menyoroti pentingnya memperbaiki kondisi ekonomi mereka sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal.

Pertemuan di Gelanggang Pemuda KNPI Kabupaten Dompu pada Senin (24/06/24) berlangsung hangat, dengan PKL menyampaikan apresiasi dan harapan mereka kepada Mi6. Didu, sapaan akrab Bambang Mei Finarwanto, menekankan pentingnya memahami kondisi riil masyarakat secara langsung sebagai dasar untuk formulasi kebijakan yang inklusif.

Selanjutnya, Mi6 berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi pedagang kaki lima melalui dokumen aspirasi yang akan disampaikan kepada calon kepala daerah pada Pilgub NTB 2024. 

BACA JUGA : Komitmen NTB Menjadi Provinsi ‘Smart dan Green Productivity’

Mereka juga menyoroti posisi politik yang signifikan dari PKL dalam proses pemilihan, yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, menambahkan bahwa dialog ini harus menghasilkan platform yang memungkinkan pemahaman mendalam antara pemerintah dan PKL. Dia juga mengapresiasi peran Pemkab Dompu namun menekankan perlunya perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan dan perhatian terhadap PKL.

Di sisi lain, Ketua APKLI Kabupaten Dompu, Supriadin, menyoroti perlunya perbaikan dalam tata kelola PKL, mengingat rencana penggusuran yang mengancam. Dia juga menekankan pentingnya pembinaan, pelatihan, dan bantuan modal untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, termasuk yang menjual kuliner tradisional khas Dompu.

BACA JUGA : Isu Strategis Pilgub NTB dari PKL di Sumbawa Barat

Secara keseluruhan, roadshow Mi6 ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan solusi konkret untuk meningkatkan kondisi PKL di Dompu, serta memastikan bahwa suara mereka diintegrasikan dalam kebijakan publik secara lebih baik ke depannya. me

Pertimbangan dilakukan pelantikan Mayjen (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubernur NTB yang baru, karena punya pengalaman terjun langsung ke daerah

JAKARTA,LombokJournal.com ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi NTB yang baru Mayjen (Purn) Hassanudin di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (24/06/24).

BACA JUGA : Komitmen NTB Menjadi Provinsi yang ‘Smart and Green Productivity’ 

Dengan pelantikan ini, Mayjen (Purn) Hassanudin jadi Pj Gubernur NTB yang baru, yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut. Hassanudin adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Purn) dan mantan Wakil Inspektur Angkatan Darat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan dipilihnya Hassanudin sebagai Pj Gubernur NTB yang baru dikarenakan beberapa pertimbangan. 

Di antaranya di Pemerintah Provinsi NTB, hanya Sekertaris Daerah (Sekda) yang bisa menjabat sebagai Pj Gubernur, sementara jabatan tersebut telah diampu oleh Pj Gubernur NTB yang sebelumnya,  Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. 

Karena itu, setelah melapor kepada presiden dan melakukan seleksi dan berbagai pertimbangan lainnya maka Hassanudin dipilih sebagai Pj Gubernur NTB yang baru. 

BACA JUGA : Isu Strategis Pilgub NTB dari PKL di Sumbawa Barat

“Pertimbangan pertama beliau adalah staf ahli pejabat pusat di Menko Polhukam, sering memberi arahan kepada daerah termasuk melakukan supervisi,” jelas Tito. 

Dengan pengalaman terjun langsung ke daerah tersebut, dijelaskan Tito dapat menjadi modal utama sebagai pengganti Pj Gubernur di daerah yang baru untuk menghindari terjadinya miss informasi. 

Selain itu, di Provinsi NTB juga akan diadakan beberapa event besar, salah satunya peresmian smelter besar sehingga diperlukan seorang pengganti yang berpengalaman telah terjun ke daerah tersebut. 

Tak lupa, Tito mengucapkan terima kasih kepada Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, yang telah mengabdi selama sembilan bulan memimpin Provinsi NTB. 

Dijelaskan Mendagri, Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB sebelumnya, mengajukan permohonan langsung untuk mengundurkan diri dan mengikuti pesta demokrasi Pilkada 2024 ini. 

“Pak Lalu langsung menyampaikan keinginannya kepada saya untuk mendapatkan ruang yang lebih luas (untuk berkampanye),” jelas Tito. 

BACA JUGA : Inovasi dan Praktik Baik Diskominfotik NTB

Karena itu Pj Gubernur NTB pada hari ini resmi dijabat oleh  Mayjen (Purn) Hassanudin dan  Pj Gubernur NTB sebelumnya, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, resmi mengundurkan diri. ***

Dalam roadshow Pemetaan Isu Strategis kali ini,  Mi6 memberi ruang dan memfasilitasi pedagang kaki lima dalam Focus Group Discussion (FGD)  Sumbawa Barat

KSB.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali mengadakan roadshow pemetaan isu strategis menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat, menggandeng para Pedagang Kaki Lima (PKL), Minggu (23/06/24) sore.

BACA JUGA : Komitmen NTB Menjadi Provinsi ‘Smart and Green Priductivity’

Roadshow ini dipimpin oleh Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, didampingi Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB, Abdul Majid. Kehadiran mereka disambut hangat oleh para pedagang kaki lima di Bumi Pariri Lema Bariri.

Dalam acara tersebut, Mi6 mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama puluhan pedagang kaki lima dari Sumbawa Barat. Dalam sambutannya, Direktur Mi6, yang akrab disapa Didu, menjelaskan alasan menggandeng para PKL dalam acara ini.

“Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua APKLI NTB, Pak Abdul Majid, yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Sumbawa Barat,” kata Didu.

Menurut Didu, para pedagang kaki lima adalah penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh dan membuka lapangan kerja di sektor riil masyarakat. 

BACA JUGA : Inovasi dAN Praktik Baik Diskominfotik NTB

“Eksistensi PKL sebagai soko guru ekonomi kerakyatan tak terbantahkan. Saat Covid-19 menghantam perekonomian, PKL justru tetap eksis dan bertahan,” tambahnya.

Abdul Majid, Ketua APKLI NTB, mengakui pihaknya dihubungi Mi6 terkait Roadshow Pemetaan Isu Strategis PKL untuk wilayah Sumbawa, Dompu, dan Bima. 

“APKLI NTB sudah berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyiapkan sekitar 50 PKL untuk menggelar pertemuan dengan Mi6,” kata Abdul Majid.

Ia juga menyampaikan bahwa masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. 

Oleh karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini dapat menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka, serta menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang layak.

Ketua APKLI Sumbawa Barat, Hamzanwadi, menuturkan beberapa persoalan yang dihadapi PKL, seperti lemahnya perlindungan hukum dan kurangnya perhatian terhadap nasib keluarga PKL, terutama anak-anak. 

Ia mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan pendidikan dalam bentuk beasiswa bagi anak-anak PKL dan memudahkan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hamzanwadi berharap kontestasi Pilkada NTB 2024 menjadi wadah bagi calon kepala daerah untuk membangun kesepahaman dengan PKL. APKLI Sumbawa Barat juga mengapresiasi kehadiran Bupati Sumbawa Barat, H Musyafirin, yang maju dalam Pilgub NTB 2024 bersama Hj Sitti Rohmi.

Salah satu PKL Sumbawa Barat, Raifal, mengungkapkan harapannya agar Mi6 bisa menyampaikan aspirasi PKL kepada para calon kepala daerah. 

“Kami berterima kasih Mi6 sudah berkenan hadir, ini merupakan wadah yang penting bagi kami,” ujar Raifal.

BACA JUGA : Sosialisasi Pola Asuh, Bunda Lale Ajak PIK-R STIKES YARSI

PKL lain, Gufron, menyoroti kondisi PKL di Pelabuhan Poto Tano yang berada di bawah ASDP dan meminta perhatian terhadap nasib mereka. Mi6 berkomitmen untuk menyampaikan berbagai isu tersebut kepada para calon yang akan berlaga di Pilkada NTB pada 27 November mendatang. me

Lanjutan roadshow Mi6 untuk menyerap informasi dan pandangan masyarakat di Pulau Sumbawa, berbagai persoalan strategis menjelang Pilgub NTB 2024

Bima.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 melanjutkan roadshow-nya setelah sebelumnya mengunjungi Tana Samawa. 

Kali ini, Mi6 bertolak ke Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Rumah Bakso Depot 76, Kelurahan Panggi, Kota Bima, pada Minggu (02/06/24) sore. Acara ini dihadiri oleh puluhan jurnalis dari Kota Bima dan sekitarnya, dengan Abdul Majid sebagai moderator.

BACA JUGA : Ibu Negara dan Bunda Lale Melepas 300 Tukik di Sekotong, Lobar

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa gerakan Mi6 bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan calon mana pun yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024. 

“Mi6 melakukan roadshow atas nama independen, kita bukan tim sukses pasangan calon tertentu. Produk dari FGD ini juga akan kami tawarkan kepada seluruh paslon, bukan paslon tertentu saja,” kata Bambang yang akrab disapa Didu.

Tujuan FGD dan Isu-isu Strategis

Didu menjelaskan bahwa lanjutan roadshow Mi6 melalui FGD bertujuan menyerap informasi dan pandangan dari masyarakat di Pulau Sumbawa, mengenai berbagai persoalan strategis menjelang Pilgub NTB 2024. 

“Kami ingin menyerap informasi, meminta pandangan dan persepsi dari teman-teman di Pulau Sumbawa terkait persoalan-persoalan yang kira-kira bisa kita urai benang merahnya untuk kita suarakan dalam momen kontestasi demokrasi pada 27 November nanti,” paparnya.

BACA JUGA : Klarifikasi atas Klaim Dukungan HBK Center dalam Pilkada Lotim

Dalam lanjutan roadshow Mi6 ini, Didu menekankan pentingnya media dalam proses ini karena memiliki akses informasi yang luas dan memahami masalah-masalah strategis di masyarakat. 

“Media mesti tetap memberi kontrol sosial, kritis, dan independen. Media harus berdiri di tengah, tidak boleh berpihak dan partisan,” ungkap Didu.

Dalam FGD ini, beberapa jurnalis memberikan perspektif mereka terhadap masalah yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah yang akan datang. Sumarlin, jurnalis dari Kabaroposisi, menyoroti kondisi politik di Bima menjelang Pilgub NTB 2024. 

Ia mengungkap bahwa masyarakat Bima masih menunggu apakah figur dari Mbojo bisa maju dalam Pilgub NTB 2024. 

Beberapa nama yang muncul di radar antara lain Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri dan anggota DPR RI dari Fraksi PAN Syafruddin alias Rudy Mbojo.

Sumarlin juga mengangkat isu lemahnya peran aktif pemerintah dalam siklus produksi jagung dan kurang aktifnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Dedi, jurnalis dari Berita Bima, menyoroti turunnya harga jagung yang disebabkan oleh kebijakan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Republik Indonesia melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022.

Krisis Air Bersih dan Suhu Udara

Selain itu, Dedi mengungkap ancaman krisis air bersih yang dihadapi Kabupaten Bima dan Kota Bima akibat berkurangnya daerah serapan air karena penebangan hutan untuk penanaman jagung. Warga di beberapa titik di Bima bahkan harus membeli air dengan harga Rp 5 ribu per jerigen.

Jurnalis lain seperti Irul dari Taroa Info, Ibrahim dari Liputan 17, dan Muhaimin dari Kupas Bima juga memberikan perspektif menarik dalam FGD tersebut. Hasil diskusi ini akan dijadikan bahan oleh Mi6 untuk rencana tindak lanjut ke depan.

BACA JUGA : Roadshow Mi6 di Sumbawa untuk Dukung Pilgub NTB 2024

Dengan selesainya diskusi formal, Mi6 dan para jurnalis melanjutkan diskusi informal mengenai dinamika politik terkini yang berkembang di NTB. me

Acara roadshow MI6 melibatkan puluhan jurnalis aktif dari Pulau Sumbawa, dan dihadiri perwakilan organisasi pers

SUMBAWA BESAR, LombokJournal.com – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menggelar roadshow Mi6 di Kabupaten Sumbawa, NTB, sebagai bagian dari upaya menyukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat 2024. 

Roadshow MI6 bertujuan untuk memetakan isu-isu strategis dan memahami permasalahan spesifik di masing-masing daerah.

BACA JUGA : Klarifikasi atas Klaim Dukungan HBK Center Dalam Pilkada Lotim

Pada Sabtu (01/06/24), Mi6 mengadakan Fokus Group Discussion (FGD) di Hotel Kaloka Sumbawa.

 Acara Roadshow MI6 melibatkan puluhan jurnalis aktif dari Pulau Sumbawa dan dimoderatori oleh Abdul Majid, seorang lawyer dari Mataram. 

Hadir pula perwakilan organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta media dan organisasi pers lainnya.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang akrab disapa Didu, menyampaikan terima kasih atas partisipasi para jurnalis. Didu menjelaskan latar belakang FGD tersebut, yakni sebagai momen strategis bagi masyarakat untuk melihat lebih dalam berbagai permasalahan yang ada menjelang Pilkada Serentak 2024.

“Pada prinsipnya, kami ingin menyerap informasi dan meminta pandangan dari teman-teman di Pulau Sumbawa terkait persoalan-persoalan yang bisa kita uraikan untuk disuarakan dalam Pilgub NTB yang akan digelar 27 November nanti,” ungkap Didu.

Pulau Sumbawa dihuni oleh dua etnis besar, Suku Samawa dan Suku Mbojo, yang memiliki kekhasan kultural tersendiri. Mi6 hadir di Sumbawa untuk mendengar “Suara dari Sumbawa” terkait Pilgub NTB 2024. 

BACA JUGA : Ibu Negara dan Bunda Lale Lepas 300 Tukik di Sekotong Lobar

Didu berharap para calon kontestan Pilgub memberikan tawaran yang konkret dan menarik simpati rakyat melalui janji dan visi-misi mereka.

Menurut Didu, media adalah salah satu eksponen yang paham dan memiliki akses lebih dalam untuk memotret persoalan kedaerahan. 

“Media mengetahui betul problem strategis di masyarakat. Mereka punya akses informasi yang lebih luas,” tambah Didu. 

Dalam roadshow Mi6 ini ditekankan agar media tetap independen dan kritis dalam kontestasi demokrasi yang akan datang.

Selama FGD, para jurnalis memberikan perspektif mereka mengenai beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah mendatang. Ketua PWI Sumbawa, Zainuddin, mengungkapkan adanya persoalan “ego kesukuan” yang masih menjadi diskursus di masyarakat. Menurutnya, persoalan ini tidak seharusnya lagi dibicarakan.

Fian, jurnalis dari Sumbawanews.com, menyoroti masalah serius di sektor pertanian, terutama produksi jagung. Ia mengusulkan agar pabrik pakan dibuat di Sumbawa untuk mengendalikan harga jagung yang sering tidak stabil setiap kali panen raya.

Jimmi Setiawan, jurnalis Bidikkameranews, mengemukakan masalah-masalah lain seperti kesenjangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Selain itu ada persoalan jaringan telekomunikasi yang belum merata, infrastruktur jalan, pengembangan UMKM, kesejahteraan media, pertambangan, dan event-event internasional yang belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTB, khususnya Pulau Sumbawa.

BACA JUGA : Pembalap Lokal Ramaikan Pertamina Mandalika Racing Series

Diskusi berlangsung hangat dan cair. Hasil diskusi tersebut akan dijadikan Mi6 sebagai bahan untuk melakukan rencana tindak lanjut. Usai diskusi formal, Mi6 dan puluhan jurnalis di Sumbawa berdiskusi terkait dinamika politik terkini yang berkembang di NTB. me