NTB menerapkan secara konsisten dan konsekwen implementasi SAPK

MATARAM.lombokjournal.com –

Badan Kepegawain Daerah (BKD) Provinsi NTB mendapatkan predikat  pertama dalam implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Pemanfaatan CAT dari Badan Kepegawaian Pusat (BKN).

Pemprov NTB juga meraih predikat ke II dalam menerapkan pengawasan dan pengendalian bidang kepegawaian.

Kepala BKD Provinsi NTB, H. Muhammad Nasir mengatakan, penghargaan tersebut diberikan oleh BKN usai kegiatan webinar yang diikuti oleh BKD seluruh Indonesia, Kamis (17/12/20).

Tentunya, penghargaan ini menjadi salah satu kado bagi Provinsi NTB yang sedang merayakan hari jadinya yang ke 62.

“Ini sebagai kado kita di HUT NTB ke 62, tadi award diberikan melalui Webinar. Jadi memang khusus kita diundang untuk mengikuti Webinar, semua daerah ada dan langsung diumumkan di bagian akhir,” kata Kepala BKD Provinsi NTB H. Muhammad Nasir, Kamis (17/12/20).

Pihaknya secara konsisten dan konsekwen menggunakan aplikasi SAPK tersebut. Itulah yang membuatnya mendapatkan penghargaan.

Sebab ada provinsi yang memiliki aplikasi yang lebih bagus, namun tidak konsisten dalam menggunakan SAPK tersebut

M Nasir mengatakan, kegiatan seleksi harus menggunakan sistem aplikasi, misalnya seleksi CPNS atau pun seleksi lainnya yang menggunakan sistem komputer .

Sehingga pengawasannya tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan ada pihak-pihak lain yang bisa mengawasi secara bersama-sama.

“Contoh kemarin waktu SKD CPNS kemarin itu, langsung  diawasi oleh BKN di ring satu, kemudian pengawasannya langsung dari inspektorat, BPKP dan dari polisi. Jadi kita betul-betul menerapkan SOP yang ada,” terangnya.

Ia  mengatakan, pihaknya menerapkan secara konsisten dan konsekwen implementasi SAPK tersebut, sehingga mendapat award yang tidak terduga.

Rr/HmsNTB

“Ikan hiu makan cabe, I Love You NTB”

MATARAM.lombokjournal.com —

Acara Tasyakuran Peringatan HUT NTB ke 62, Kamis (17/12/20) berlangsung meriah dan hangat.

Acara yang digelar di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB itu juga dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil saat menyampaikan pidato kebangsaan di hadapan Gubernur NTB, Wakil Gubernur, Forkopimda dan ratusan undangan lainnya, memberikan pantun-pantun segar yang membuat acara semakin meriah.

Kang Emil, panggilan karib Ridwan Kamil, mengawali pantunnya seputar salam silaturrahim dari masyarakat Jawa barat.

“Memakai kerudung bermotif sulam, dipuji suami setiap saat, dari Bandung datang ke Mataram, menyampaikan silaturrahim rakyat Jawa barat,” kata Kang Emil di hadapan seluruh tamu undangan yang hadir dengan protokol kesehatan yang ketat tersebut.

Pantun kedua dari Kang Emil seputar makanan khas Provinsi NTB serta tema besar HUT NTB yang ke-62.

“Makan ayam Taliwang, bayarnya dua puluh ribu, jika NTB Gemilang, Insya Allah Indonesia maju,” tambah kang Emil yang disambut tepuk tangan meriah tamu undangan.

Tak lupa, Kang Emil menyampaikan pantun Jabar Juara.

“Kue coklat mengundang selera, rasanya pun begitu lezat, jika Jawa Barat juara, maka Indonesia menjadi hebat,” tambah Kang Emil.

Mantan Walikota Bandung itu mengaku bangga bisa menghadiri perayaan HUT NTB tersebut. Ia pun tidak datang sendiri,

Kang Emil datang bersmaa istri hingga membawa beberapa Kepala OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan menindaklanjuti kerjasama yang telah disepakati kedua provinsi.

“Alhamdulilah saya tidak datang sendiri, saya datang bersama beberapa kepala dinas dan istri tercinta,” ungkap pria yang terkenal humoris tersebut.

Tak hanya pada saat awal-awal pidato, Kang Emil juga melempar pantun saat menutup pidato kebangsaannya.

Ia mengaku, pantun tersebut di tulis langsung oleh istrinya saat berada di dalam pesawat.

“Ikan hiu makan cabe, I Love You NTB,” tutup Kang Emil.

Rr/HmsNTB

 Kerjasama NTB dan Jabar merupakan langkah awal dalam mendekatkan hubungan kemitraan NTB dan Jawa Barat

MATARAM.lombokjournal.com —

Dalam menyambut perhelatan akbar di Mandalika tahun depan, salah satunya MotoGP, Pemerintah Provinsi NTB membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Terutama melatih UMKM di NTB, agar mampu menghasilkan produk-produk kerajinan yang berkualitas, eye catching dan harganya yang terjangkau. Sehingga mampu menyemarakkan event balap sepeda L’etape Tour de France, MotoGP dan Superbike tahun 2021 mendatang.

Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam jumpa pers usai penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung pada momentum peringatan HUT ke 62 Provinsi NTB di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/112/20).

Peringatan HUT ke 62 Provinsi NTB tersebut dirayakan secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Jumpa pers yang dihadiri Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, terungkap bahwa kerjasama NTB dan Jabar merupakan langkah awal dalam mendekatkan hubungan kemitraan NTB dan Jawa Barat.

Selain Bang Zul dan Kang Emil, jumpa pers juga dihadiri oleh Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dan Asisten II Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah.

Direct flight NTB-Jabar

Dikatakan Gubernur Zul, saat ini di Jabar sudah ada komite yang bernama KREASI atau Komite Ekonomi Kreatif & Inovasi.

Lembaga ini dibentuk  untuk mendorong kolaborasi pemangku kepentingan ekonomi  kreatif dalam melahirkan kreativitas dan inovasi yang  memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bang Zul juga berharap akan ada direct flight antara NTB dengan Jabar. Sehingga nantinya orang-orang Jawa Barat bisa menghabiskan waktunya untuk berlibur menikmati keindahan alam Nusa Tenggara Barat. Begitu juga sebaliknya orang NTB bisa berkunjung ke Bandung.

Terkait progres pembangunan Sirkuit Mandalika, dijelaskan Bang Zul bahwa sampai saat ini pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika berjalan dengan baik. Persoalan-persoalan teknis di lapangan, sudah dapat diselesaikan dengan baik oleh tim independen yang telah dibentuk.

“Alhamdulillah, berkat kerjasama tim independen dan kekompakan TNI dan Polri semua masalah dapat kita selesaikan dengan baik,” tuturnya.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga mengatakan, sejarah kedekatan NTB dengan Jabar sudah berlangsung lama. Banhkan salah satu Gubernur NTB pada periode 1968-1979 adalah asal Tasikmalaya, Jawa Barat.

Menurutnya, ini menunjukkan bahwa hubungan kedua daerah antara NTB – Jabar sudah sedemikian erat. Ia mengajak semua pihak untuk membangun Indonesia.

Membangun Indonesia tidak perlu dikotak-kotakkan. Karena itu ia juga mengajak semua pihak untuk mengurangi kata kompetisi dan memperbanyak kata kolaborasi.

Dalam pandangan Kang Emil, event MotoGP 2021 di Mandalika bukan hanya kebanggaan bagi Nusa Tenggara Barat, namun menjadi kebanggaan seluruh Indonesia.

Maka dari itu, hukumnya wajib bagi masyarakat Indonesia untuk mendukung NTB.

Sebagai bentuk dukungan tersebut, Gubernur Jawa Barat akan mengirimkan orang-orang kreatif Bandung untuk mendukung teknis acara dari sisi produk-produk untuk menyambut MotoGP.

Kerjasama yang dibangun ini diharapkan akan mampu mengalihkan teknologi dan transfer ilmu, sehingga pada saat kebangkitan pariwisata NTB sistem ekologi dari kreativitas sudah terbentuk.

Kang Emil mengungkapkan, kedatangannya ke NTB dengan membawa tim besar, yang terdiri dari tim ekonomi dan perbankkan. Tujuannya untuk melakukan survei langsung terhadap potensi-potensi yang akan dikerjasamakan antara NTB dengan Jabar.

Rr/HmsNTB

Pemerintah Provinsi NTB, menjadikan pandemi sebagai blessing in disguise

MATARAM.lombokjournal.com –

Provinsi NTB dipaksa untuk memenangkan dua pertempuran besar dalam perang melawan Pandemi Covid-19.

Pertempuran pertama, di sisi penanganan kesehatan dengan segala keterbatasan dan sumber daya. Kedua, di wilayah pemulihan ekonomi, sebab Covid-19 tidak hanya menggerogoti kesehatan masyarakat, tapi juga membuat ekonomi lesu dan kehilangan daya dorongnya.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah yang didampingi oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan itu saat menghadiri Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-62 Provinsi NTB, di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Rabu (16/12/20) Pukul 20.00 Wita.

Dalam Rapat Paripurna itu, para undangan yang hadir menggunakan pakaian adat khas Sasambo (Sasak, Samawa, Mbojo), dengan tetap menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Gubernur menggunakan pakaian adat Sumbawa.

“Upaya stimulus ekonomi inilah yang kita kongkretkan melalui sejumlah program turunan seperti, program industrialisasi, STIPark, sepeda listrik, bela dan beli produk lokal, serta Jaring Pengaman Sosial (JPS Gemilang),” jelas Gubernur.

JPS Gemilang merupakan wujud keberanian Pemerintah Provinsi NTB, menjadikan pandemi sebagai blessing in disguise. Pemprov menyalurkan ratusan ribu paket sembako yang isinya merupakan produk-produk UMKM/IKM lokal NTB.

JPS Gemilang adalah strategi agar bisa membantu masyarakat kecil, sekaligus mengakselerasi IKM dan UKM di NTB.

Selama tiga bulan, telah disalurkan tak kurang dari 350 ribu paket sembako kepada masyarakat miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JPS Pusat. Serta kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19.

Program tersebut melibatkan dan mengakselerasi pertumbuhan dari 4.673 UKM/IKM di NTB.

“Alhamdulillah, keberanian kita berbuah manis dan kini JPS Gemilang telah mengantarkan NTB menjadi salah satu daerah yang jadi rujukan nasional dalam strategi pemulihan ekonomi di masa pandemi,” jelasnya.

Melanjutkan sambutannya, di momentum HUT NTB ini sedang dibangun kolaborasi dan saling melengkapi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di sejumlah bidang.

Khususnya dalam menghadapi perhelatan MotoGP 2021, NTB perlu menyiapkan banyak suguhan seperti produk-produk industri kreatif.

Dalam penyediaan produk inilah, dibutuh dukungan dari banyak pihak, tak terkecuali dari daerah-daerah lain di Nusantara.

“Karena itulah, kolaborasi dengan Provinsi Jawa Barat ini sangat penting. Kolaborasi ini, antara lain akan terwujud melalui penandatanganan letter of intent Jabar – NTB Connection,” ungkap Gubernur.

Kerjasama Jabar-NTB ini juga akan diwujudkan dalam sektor pariwisata, industri kreatif, pendidikan, perdagangan dan investasi.

Kerjasama dengan Jawa Barat ini, nanti akan diwujudkan dengan terbentuknya sebuah komite yang dinamakan “Komite Kreasi Jabar dan NTB”, yang bertanggung jawab terhadap berjalannya kerjasama kedua belah pihak.

“Dengan diluncurkannya program dan terobosan-terobosan ini, kita akan menancapkan tonggak baru, sebagai satu dari ribuan langkah maju yang akan kita tempuh, bagi kebaikan NTB kita tercinta,” tutup Gubernur.

Filosofi Ulang Tahun

Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah, Dr. Akmal Malik mengucapkan rasa syukurnya, Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB berjalan dengan aman dan sukses.

“Saya berharap calon terpilih nanti dapat memajukan, mengembangkan dan memelihara pembangunan secara berkesinambungan dan lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan filosofi perayaan ulang tahun yang dimaknai dengan tiga hal. Pertama, melihat masa lalu sebagai mata rantai sejarah dan sebuah pondasi yang sangat bernilai sebagai referensi untuk menapaki masa kini dan masa yang akan datang.

Kedua, dapat dimaknai sebagai sarana untuk mawas diri, sehingga responsif dengan tantangan kedepan. Terakhir, dimaknai dengan upaya untuk merancang gambaran masa depan yang berlandaskan realita dan dinamika tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu.

“Dengan perayaan ulang tahun ini, kita wajib untuk bersyukur dengan menjadikan kelahiran Provinsi NTB sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi,” pesannya.

Provinsi NTB memiliki karakteristik perkembangan yang cepat, perkembangan sosial budaya yang dinamis dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Berdasarkan potensi sumber daya yang ada, NTB memiliki berbagai peluang investasi yang sangat prospektif untuk dikembangkan antara lain, pertanian perkebunan, peternakan, perikanan, industri mikro kecil serta pariwisata.

“Peluang-peluang tersebut ditanggapi dengan baik dan bijak oleh Pemprov NTB, terbukti dalam beberapa dekade belakangan ini NTB dengan gencar mendukung hal tersebut melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah memadai dengan pengembangan SDM,” jelasnya.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan sinergi penyelenggaraan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 5 agenda prioritas.

Untuk itu, Ia berharap Provinsi NTB mampu saling bahu-membahu dalam mewujudkan kebijakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19.

“Kami mengimbau agar seluruh masyarakat NTB tetap menerapkan protokol kesehatan yang sejalan dengan upaya meningkatkan kembali perekonomian masyarakat,” tutupnya.

Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda pada rapat tersebut menyampaikan wabah virus corona yang mulai dirasakan sejak awal tahun 2020 telah banyak memakan korban jiwa. Sehingga upaya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat harus terus digencarkan.

“Mengkonsolidasikan berbagai kekuatan dengan melibatkan berbagai stakeholder dengan mengedepankan program kerja yang terukur dan terarah agar pelaksanaan penanganan wabah virus corona ini dapat berjalan efektif dan bertanggung jawab,” tegasnya

Ia juga mengajak Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di NTB dan seluruh komponen anak bangsa untuk meningkatkan koordinasi dalam membangun daerah agar siergitas dalam pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Disamping itu, Baiq Isvie juga menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi NTB dalam memberikan kontribusi terbaik di masa pandemi Covid-19. Salah satunya membantu meringankan beban masyarakat dengan meluncurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berbasis dapil sebanyak 2 tahap.

“Tahap pertama telah membantu 65.000 paket sembako dan tahap kedua sebanyak 68.965 paket sembako bagi masyarakat yang terdampak sosial-ekonomi dari wabah Covid-19. Disamping itu Anggota Dewan juga turut memberikan edukasi bagi masyarakat terkait protokol kesehatan Covid-19 melalui program sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi NTB,” jelasnya.

Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Forkopimda, Kepala OPD Provinsi NTB, mantan pimpinan DPRD NTB, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Rr/HmsNTB

Tidak hanya menjadi pemimpin di daerah tapi juga meninggalkan legasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Lulusan-lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diharapkan memiliki pemikiran besar tentang bagaimana Indonesia ke depan, serta mampu menghadirkan sebuah inovasi baru untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan harapan itu pada acara pelantikan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP IKAPTK) masa bakti 2020-2025 di Hotel Lombok Astoria, Rabu (16/12/20).

Pada sambutannya, Ketua Dewan Pembina DPP IKAPTK NTB itu juga menyampaikan selamat kepada DPP IKAPTK NTB, atas pelantikannya.  Pengurus DPP IKAPTK dimminta terus menjaga dan memupuk kekompakannya.

“Komunitas ini bisa sebagai forum saling mengingatkan, bertemu rutin untuk kemudian tetap kompak berkontribusi buat tempat kerja dan pemerintah daerah yang kita cintai,” kata Gubernur.

Diharapkan, pengurus bisa menyemangati, merevitalisasi, IKAPTK untuk benar-benar serius bergulir masalah mesin birokrasi.

“Sehingga tidak hanya menjadi pemimpin di suatu daerah namun juga dapat meninggalkan suatu legasi,” ucap Gubernur.

Ketua Umum DPN IKAPTK, Dr. Akmal Malik menyampaikan rasa terimakasih setinggi-tingginya atas kehadiran dan dukungan Gubernur dalam kegiatan pelantikan tersebut.

Akmal mengungkapkan,  ke depan DPP IKAPTK NTB dapat membangun lebih banyak kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Kami ingin menegaskan sekali lagi, bahwa tidak ada organiasasi-organisasi yang  dapat berjalan sendiri, kami IKAPTK mencoba membangun budaya kolaborasi dengan berbagai pihak,” ungkapnya.

Rr/HmsNTB

Disabilitas juga punya hak untuk bekerja dan berkegiatan seperti warga lainnya

MATARAM.lombokjournal.com –

Peresmian Bus khusus untuk disabilitas menandakan, Provinsi NTB merupakan provinsi yang sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat disabilitas.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meresmikan bus disabilitas di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Rabu (16/12/20).

“Dengan bus disabilitas ini, mengukuhkan NTB sebagai Provinsi yang ramah disabilitas,” tegasnya disambut tepuk tangan meriah.

Ia mengatakan, hal ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menjadikan Provinsi ini sebagai Provinsi yang ramah disabilitas.

Ia bahkan menyatakan, pembangunan-pembangunan yang akan datang mesti diperhitungkan fasilitas khusus disabilitas.

“Seluruh pembangunan di NTB ini juga harus dirancang agar bisa digunakan juga oleh disabilitas,” ujarnya.

Umi Rohmi mengaku, pemerintah memang tidak memandang disabilitas sebagai bagian yang berbeda dengan yang lainnya. Disabilitas juga punya hak untuk bekerja dan berkegiatan seperti warga lainnya.

“Ini menunjukkan bahwa kita tidak memandang disabilitas sebagai benan, justru kita memandang disabilitas sama dengan yang lain, yang memang harus kira siapkan fasilitas,” terangnya.

Bahkan, banyak di antara warga disabilitas yang memiliki kemampuan lebih daripada yang lainnya.

Selain meresmikan bus disabilitas, Umi Rohmi juga menyerahkan sertifikat Uji Tipe untuk sepeda motor listrik buatan lokal.

Dalam kesempatan itu pula Umi Rohmi mengatakan bahwa produk motor listrik ini membuktikan NTB di masa pandemi ini tetap produktif namun juga tidak mengabaikan pandemi ini.

“Kita di NTB ini tidak pernah mau menyerah dalam keadaan apapun, kita tetap hidup produktif, untuk tetap hidup produktif dan aman, tetap jaga protokol Kesehatan,” tuturnya.

Umi Rohmi menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta membangun NTB hingga dapat maju seperti sekarang ini.

Rr/HmsNTB

Setiap Desa/Kelurahan rata-rata terdapat 6-7 Posyandu, dan setiap Posyandu melayani sekitar 70 anak balita

MATARAM.lombokjournal.com –

Program Revitalisasi Posyandu merupaka salah satu capaian penting yang diraih oleh Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah atau Zul – Rohmi.

Capaian penting itu menandai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi NTB ke 62 tanggal 17 Desember tahun 2020.

Revitalisasi Posyandu adalah satu ikhtiar untuk meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi Posyandu secara bertahap menuju Posyandu Keluarga.

Jika Posyandu biasa hanya melayani Ibu dan anak, maka Posyandu Keluarga melayani semua anggota keluarga yang merupakan gabungan dari Posyandu KIA, Posyandu Remaja, Posbindu dan Posyandu Lansia.

Sejak dilaunching program Posyandu Keluarga sebagai salah satu inovasi Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2017, perkembangan terbentuknya Posyandu Keluarga cukup pesat berawal dari 86 Posyandu keluarga pada tahun 2018.

Saat ini di bulan Desember 2020, jumlah Posyandu Keluarga mencapai 2.223 Posyandu. Hal ini membuktikan bahwa Posyandu Keluarga begitu besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Revitasisasi Posyandu juga ditujukan untuk menjadikan Posyandu sebagai ujung tombak penanganan beragam persoalan sosial kesehatan di tingkat dusun.

Misalnya pendewasaan usia perkawinan, bahaya narkoba, penanganan buruh migran, pendidikan tanggap bencana dan sebagainya.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam beberapa kesempatan mengatakan, Posyandu Keluarga tak hanya melayani aspek kesehatan,  namun juga mampu menjadi jawaban persoalan sosial masyarakat desa.

Selain kasus gizi buruk, stunting dan isu lain seperti buruh migran dan narkoba, Wagub juga berharap sosialisasi tentang dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi makin digencarkan.

Hal itu sebagai upaya pencegahan terhadap kasus pernikahan anak yang marak terjadi di masa pandemi.

Begitu pula dengan pola hidup sehat sebagai imunitas dan mewaspadai penyakit menular seperti Covid-19 menjadi tugas kader Posyandu sebagai ujung tombak di masyarakat.

Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu di NTB cukup signifikan, karena terjadi penambahan jumlah posyandu setiap tahun, pada tahun 2018 jumlah posyandu sebanyak 7.207 bertambah pada tahun 2020 menjadi 7.474 posyandu.

Jadi setiap Desa/Kelurahan rata-rata terdapat 6-7 Posyandu, dan setiap Posyandu melayani sekitar 70 anak balita.

Kemajuan posyandu tidak terlepas dari keaktifan dan ketrampilan kader posyandu. Sejak tahun 2019 telah dibuatkan sertifikat bagi kader terlatih dengan harapan kader-kader yang telah mendapatkan berbagai pelatihan tidak serta merta diganti tanpa alasan yang jelas.

Jumlah kader sebanyak 36.832, kader terlatih 29.291, dan kader yang telah mengantongi sertifikat sebanyak 23.728.

Rr/HmsNTB

Tiga Layanan Pengaduan yang dikelola oleh Dinas Kominfotik Provinsi NTB sudah saling terkoneksi dan terintegrasi, yaitu NTB Care, SMS Center dan Fanspage NTB Care

MATARAM.lomokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh Tim NTB Care dalam menjawab aduan dan  masukan. Baik itu melalui Facebook maupun aplikasi NTB Care yang dikelola langsung oleh Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

Dalam akun pribadi milik Dr.Zulkieflimansyah, Bang Zul sapaan akrabnya memposting kinerja cepat Tim NTB Care bersama OPD terkait dan stakeholder lainya, dalam menangani salah satu  anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) kategori anak terlantar.

“Terima kasih teman-teman di Dinas Sosial Provinsi maupun KSB serta tim yang langsung turun ke desa-desa setelah diberitahukan ada adik kita yang putus sekolah dan hidup di bawah standar hidup yang layak di Poto Tano. Kalau ada keluhan atau apa sampaikan ke facebook NTB Care. Insya Allah tim akan dengan senang hati untuk menindaklanjuti,” katanya.

Hingga minggu ke-2  sudah terdapat 32 aduan yang tercatat oleh Tim NTB Care. Aduan yang didapat oleh Tim NTB Care beragam, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur hingga lingkungan hidup.

Dalam sektor Kesehatan Tim NTB Care telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB guna menjawab aduan dari masyarakat salah satunya kasus Ibu berinisial I berusia 70 Tahun yang telah mengalami penyakit stroke selama 5 tahun belakang ini.

Dinas Kesehatan Provinsi NTB telah menyambangi dan melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Berdasarkan koordinasi stakeholder pasien kini dalam kondisi baik.

Aduan mengenai infrastruktur, Tim NTB Care menemukan beberapa aduan yang langsung disampaikan masyarakat melalui akun pribadi milik Gubernur, salah satunya adalah kurang memadainya jalan di Kabupaten Bima, Kecamatan Monta.

Dinas PUPR Provinsi NTB selaku penanggung jawab langsung memberikan respon yang cepat dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait guna menindaklanjuti aduan tersebut.

Masalah lingkungan juga masih disampaikan oleh masyarakat NTB.

Dalam akun Fanpage milik Gubernur, salah satu aduan masyarakat mengenai penumpukan  sampah  menyebabkan air menggenang  terjadi  disisi terowongan pertama arah bundaran Lingkar Selatan menuju Dusun Kebun Sudak Kabupaten Lombok Barat.

Gerak cepat dilakukan oleh Dinas LHK Provinsi NTB berkoordinasi dengan Dinas LHK Kabupaten Lombok Barat sehingga masalah sampah dilokasi tersebut telah diselesaikan.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., menerangkan Fanpage NTB Care ini adalah salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya pengguna media sosial facebook agar aduan ataupun masukan lebih cepat dan efisien tersampaikan.

Dengan adanya terobosan ini, maka  tiga Layanan Pengaduan yang dikelola oleh Dinas Kominfotik Provinsi NTB sudah saling terkoneksi dan terintegrasi, yaitu NTB Care, SMS Center dan Fanspage NTB Care.

“Fanpage NTB Care ini merupakan fitur tambahan dari aplikasi NTB Care yang sebelumnya telah ada,  tujuan adanya layanan ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan efisien,” terang Gde Aryadi.

Diskominfotik NTB

Diakui, PPP bisa belajar dan menjadikan kekalahan tersebut sebagai bahan evaluasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Ketua DPW PPP NTB, H Muzihir kecewa dengan capaian partainya yang hanya menang di tiga titik Pilkada dari tujuh titik kontestasi perebutan kursi Kepala Daerah Kabupaten/Kota di NTB 2020.

Pasangan Clon (Pason) yag diusung partai berlambang Ka’bah itu hanya mampu menang di Pilkada Kota Mataram, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk kabupaten terakhir, wakil PPP diuntungkan karena bertarung dengan kotak kosong.

Muzihir yang juga Wakil Ketua DPRD NTB itu mengaku, sudah menentukan kriteria kandidat yang mestinya diusung pada Pilkada lalu. Tap, tidak berjalan sesuai rencana karena beberapa pertimbangan lain seperti ketentuan mengusung kader sendiri dan beberapa ketentuan lain.

Ia memberi gambaran kekalahan di Kabupaten Sumbawa di mana PPP mengusung kadernya yakni Nurdin Ranggabarani yang berpasangan dengan Burhanuddin Ja’far Salam.

Nurdin terpaksa gigit jari karena perolehan suaranya jauh merosot dari ekspektasi awal.

“Di Sumbawa sebenarnya Nurdin sudah tidak bisa nyalon. Tetapi ngotot dan lobinya berhasil di pusat untuk mencari wakil tiba tiba datang,” ungkapnya, Senin, (14/12/20).

Pertimbangan yang sama tetapi dengan pola berbeda terjadi di Kabupaten Lombok Utara. Menurut Muzihir, pihaknya lebih sepakat mendukung Joda-Akbar.

Tetapi beberapa kader PPP lain lebih memilih Najmul-Suardi yang pada kenyataannya harus menelan pil pahit kekalahan menyakitkan karena notabene. Padahal, Najmul-Suardi adalah kandidat yang diuntungkan posisinya selaku petahana.

“Najmul itu penyebabnya karena gempa. Bayangkan belum pulih sudah datang Covid,” katanya.

Di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah, PPP disebutnya terlalu dini mengambil dukungan.   Hal yang seharusnya tidak perlu terjadi mengingat politik di NTB yang cenderung dinamis.

Terlepas dari itu, PPP diakuinya bisa belajar dan menjadikan kekalahan tersebut sebagai bahan evaluasi guna lebih menguatkan mesin partai di masa-masa mendatang.

Ast

Mataram.lombokjournal.com –

Jumlah Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTB yang semula berjumlah tujuh, dirampingkan menjadi lima Pansus agar tidak melanggar Tata Tertib (Tatib) DPRD NTB yang berpedoman pada PP No, 12 tahun 2018.

PP tersebut mengatur jumlah Pansus tidak boleh melebihi jumlah komisi di DPRD.

Jumlah Pansus yang melebihi jumlah Komisi tersebut menjadi atensi beberapa anggota DPRD NTB selaku peserta Sidang Paripurna DPRD NTB hari ini, Jumat (11/12/20).

Beberapa dari peserta meminta interupsi kepada pimpinan sidang Mori Hanafi guna menunda persidangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ini harus kita pecahkan bersama. Paripurna harus kita skors. Kita harus pecahkan masalah ini. Jangan kita biasakan melanggar PP dan Tatib,” ujar salah seorang peserta siding, Raihan Anwar dari Fraksi Partai Nasdem. Jumat (11/12/2020).

Mori yang menyetujui penundaan memberi waktu 10 menit guna membahas hal tersebut. Setelahnya, diambil keputusan untuk mengubah tujuh Pansus menjadi hanya lima Pansus agar sesuai aturan yang ada.

“Adapun perubahan tersebut yang semula tujuh Pansus menjadi lima Pansus. Di mana Pansus satu dan dua digabung jadi satu Pansus, dan Pansus lima dan enam, menjadi Pansus empat. Selanjutnya kami persilahkan saudara Sekwan (Sekretaris Dewan) untuk membacakan rancangan perubahan keputusan dimaksud,” terang Mori.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB Abdul Hadi yang dimintai keterangan oleh lombokjournal.com usai sidang paripurna menjelaskan, kesalahan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa tafsir dari anggota DPRD yang menyatakan tidak boleh menggabungkan dua Raperda untuk dibahas oleh satu Pansus.

Perwakilan Fraksi Partai Golkar, Lalu Satriawandi menyatakan, hal tersebut terjadi karena protokol Covid-19 yang harus diterapkan selama persidangan, menyebabkan beberapa keputusan musti diambil secara cepat agar persidangan tidak berlangsung terlalu lama.

“Tidak boleh terlalu lama di dalam ruangan karena bisa melanggar protokol Covid-19,” katanya.

Adapun lima Pansus tersebut terdiri dari Pansus 1 yang akan membahas dan mengkaji  Raperda tentang pendidikan pesantren dan madrasah serta Raperda tentang penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan. Pansus 2 mengkaji Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah No, 4 tahun 2006 tentang usaha budidaya dan perkebunan tembakau virginia di NTB.

Pansus 3 mengkaji Raperda tentang pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat.

Pansus 4 mengkaji Raperda tentang pencegahan perkawinan anak serta Raperda tentang penyelenggaraan desa Wisata. Dan yang terakhir Pansus 5 membahas dan mengkaji Raperda Rancangan Pembangunan Industri Provinsi NTB 2020-2040.

Ast.