Perwakilan GEMPAR beberapa kali memukul meja, juga mengancam akan melempar Sekwan dengan  gelas air mineral

MATARAM.lombokjournal.com –

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Peduli Anggaran (Gempar) NTB datangi Kantor DPRD NTB.

Sekitar 50 orang massa Gempar menagih atau menuntut dicairkannya pembayaran beberapa proyek pemerintah yang dikerjasamakan dengan rekanan di Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam paparannya, perwakilan Gempar NTB Hamzan Halilintar bersama 20 orang perwakilan yang diterima di ruang rapat Sekretariat Dewan untuk menyampaikan aspirasinya, minta Pemprov tidak main retorika dan memastikan pembayaran segera terealisasi.

Jika tuntunannya tidak dipenuhi hari ini, pihaknya mengancam melakukan aksi masa besar-besaran mendatangi Kantor Gubernur NTB beberapa hari mendatang.

Lebih jauh dikatakan, anggaran seharusnya dicairkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, setelah terbitnya Surat Perintah Pembayaran (SPM) agar tidak muncul dugaan kecurangan pemerintah.

Hal lain yang menjadi keberatan Gempar NTB adalah fakta di lapangan beberapa rekanan lain justru sudah menerima pembayaran.

“Ini ada lingkaran setan,” tegasnya.

Menurut Gempar NTB, beberapa oknum pemerintah dan anggota DPRD NTB sengaja ‘bermain’ dengan mengintervensi persoalan pembayaran tersebut.

“Kalau sudah ada SPM uangnya sudah cair, lalu kemana?” Tanya Hamzan.

Dibayar tahun ini

Mewakili BPKAD NTB, Sekretaris BPKAD H. Zainul Islam menyampaikan, tidak benar ada kesengajaan Pemprov tak menunaikan kewajiban membayar proyek yang sudah selesai dikerjakan.

Hal tersebut murni keterbatasan anggaran akibat refokusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

Terkait pembayaran, Zainul menyatakan secara regulasi, pemerintah akan membayar pada tahun ini dengan menjadikan tunggakan tersebut sebagai hutang tahun sebelumnya.

“Aturan Permendagri 64, tentang penyusunan APBD 2020. Terhadap pekerjaan yang tidak terbayarkan 2020 dapat dibayarkan 2021. Yang jelas aturan yang kita pegang,” katanya.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Mahdi Muhammad menyampaikan, pimpinan DPRD NTB sedang tidak masuk kantor karena Sekretariat DPRD NTB di-lock down karena ada anggota dewan terpapar Covid-19.

“Melanjutkan lock down kantor DPRD (NTB) sehingga hari ini tidak bisa,” jelas Mahdi.

Pertemuan sendiri berlangsung tegang dipantik perwakilan Gempar NTB yang berbicara dengan nada tinggi, sembari beberapa kali memukul meja hingga mengancam akan melempar Sekwan dengan  gelas air mineral.

BACA JUGA;

Buntut Tiga Anggota Dewan Terpapar Corona, Lock Down Gedung DPRD NTB Diperpanjang

Hal yang dijawab Sekwan dengan meminta wakil Gempar lebih sopan saat diskusi dengan pejabat Pemprov yang hadir.

“Tolong lebih beretika. Di depan ini pejabat yang hadir,” pintanya.

Ast

Pemerintah Provinsi NTB Bersama Polri, TNI dan berbagai stakeholders terus bersinergi menjaga dan merawat keberagaman dan kerukunan di tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –

Nusa Tenggaa Barat (NTB) merupakan daerah yang masuk dalam program super priority destination, karena itu semua pihak dan elemen masyarakat diminta bersama-sama menjaga keamanan dan kondusifitas daerah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc menegaskan itu, diengah acara Doa Bersama dan Silaturahmi Dengan Toga Toma Dalam Rangka Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) 2021, di Lapangan Tenis Polda NTB, Rabu (06/01/21).

Menurutnya, dengan kesadaran kolektif dan kekompakan seluruh pihak, maka kegaduhan, kendala atau pun permasalahan dapat segera diatasi.

“Kita dianjurkan untuk menjauhi prasangka. Tetapi dunia sudah beda. Adanya sosial media membuat informasi yang tidak simetris ada dimana-mana. Dengan kekompakan bersama, kita tata semua dengan baik supaya kegaduhan tidak muncul,” kata Gubernur Zul.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini mengakui, keberadaan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan garda terdepan terciptanya keberagaman dan kerukunan di NTB.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan Polri, TNI dan berbagai stakeholders juga akan terus bersinergi untuk menjaga dan merawat keberagaman dan kerukunan di tengah masyarakat.

Atas sinergi dan kolaborasi ini, Provinsi NTB berhasil memperoleh penghargaan Harmoni Awards pada tahun 2020 dari Kementerian Agama RI, sebagai provinsi yang berhasil menjaga kebhinekaan dan kerukunan di dalam masyarakat.

“NTB berhasil memperoleh penghargaan Harmoni Awards pada tahun 2020 dari Kementerian Agama RI. Penghargaan ini diberikan atas keaktifan Pemerintah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama,” ungkap Bang Zul.

Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal, S.I.K,. M.H., mengungkapkan, dengan adanya para ulama, tokoh agama, tokoh adat dan berbagai elemen masyarakat lainnya, menjadi kunci dan garda terdepan bagi TNI dan Polri untuk membantu melaksanakan tugas.

“Kami dari rakyat kembali ke rakyat. Tetapi kami sangat sadar betul kami tidak bisa optimal tanpa adanya masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan silaturrahmi tersebut, Tuang Guru Haji Ma’arif Makmun, Pengasuh Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, berkesempatan membahas perihal persoalan beberapa permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Terkait persoalan nama bandara jangan diributkan di media sosial. Jangan sampai membenturkan pemuka-pemuka atau pimpinan organisasi yang ada di NTB, sementara mereka adalah sahabat atau teman,” pesannya.

Begitu juga dengan, Pimpinan Ma’had MDQH NW Pancor yang juga merupakan Ketua Umum Rois A’am Dewan Mustasyar PBNW, TGH. Yusuf Makmun berharap, agar suatu perbedaan jangan dijadikan sebuah permasalahan.

“Semoga perbedaan yang ada jangan dijadikan suatu masalah, karena sudah sewajarnya dalam hidup pasti ada masalah. Mari jadikan perbedaan menjadi sebuah kebersamaan,” katanya.

BACA JUGA;  

Mengawali Tahun 2021, Kapolda Iqbal Silaturahmi Dengan Tokoh NU-NW dan Tokoh masyarakat

Acara ini turut dihadiri oleh, Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, bersama pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Sher@Diskominfotikntb

Upaya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas)

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di “Bumi Seribu Masjid” Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi atensi Polda NTB.

Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., melakukan gebrakan awal tahun 2021 dengan  menginisiasi “Silaturrahmi dan Doa Bersama”.

Hal ini dilakukan sebagai langkah mewujudkan kedamaian bersama tokoh NU – NW dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat serta semua elemen masyarakat se Provinsi NTB.

Di hadapan para tokoh Pulau Lombok tersebut M. Iqbal menyampaikan peran penting para ulama dan tokoh masyarakat, yang menjadi kunci utama  dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada.

“Kami tidak bisa bekerja dengan maksimal apabila tidak dibantu oleh semua stakeholder dan semua elemen, sekaligus yang paling penting terutama adalah doa dan peran para ulama, para tuan guru,” ungkap Kapolda.

Jenderal Polisi bintang dua itu mengatakan, hampir semua undangan kegiatan silaturrahmi dan doa bersama hari ini hadir.

“Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kalau boleh saya mengkatakan hampir semua undangan hadir, ini sangat  membahagiakan saya ,” katanya.

“Saya dinasehati oleh Ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmudzi Badruddin. Kata beliau, Pak Kapolda, insya Allah kalau niatnya baik, insya Allah, Allah akan mengatur dan menyusun apa yang menjadi atau diniatkan,” tuturnya.

Mantan Kadiv Humas Polri itu mengatakan, silaturrahmi dan doa bersama yang digelar merupakan salah satu upaya, dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Walaupun ada dinamika di tengah-tengah masyarakat, bila kita semua sering bersilatuhrahmi,inshaa Allah semua ada jalan keluarnya.

“Semoga dengan kita duduk bersama, bersatu dalam bersilaturrahmi dan berdoa, semua permasalahan akan segera mendapatkan titik temu dan solusi. Aamiin,” harapnya.

Sementara Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dalam kesempatannya menuturkan awal kepemimpinannya. Dimana perekonomian NTB pada kwartal III tahun 2018 paling rendah se-Indonesia, karena bencana gempa bumi sehingga kontraksi ekonomi berada di angka 13,39 persen.

“Saya mengetahui nilai ekonomi sebesar itu, bikin merinding. Yang terbayang adalah kemiskinan, “pengangguran tidak bisa dibendung,” ungkap sapaan Dr. Zul itu.

Menurutnya, berkat doa para ulama, tuan guru, kita lalui tahun yang berat itu.

“Saya berkeyakinan masih ada cahaya di lorong gelap itu yang terlihat,” imbuhnya.

Perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) NTB TGH. Ma’rif Makmun Diranse menyampaikan, terkait persoalan penggantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL)  pihaknya meminta agar sama-sama kita menempatkan faktor kedamaian sbg faktor utama.

Sesuai tema acara hari ini adalah Ummat bersatu NTB damai.

“Persoalan bandara jangan diributkan, jangan sampai membenturkan pemuka-pemuka atau pimpinan NU dan NW. Karena mereka (warga NW, red) adalah sahabat atau teman,” ujarnya.

Karena di antara NU dan NW ada hubungan emosional, ada hubungan silsilah keguruan, dan lain-lain.

“Karenanya, kami warga Nahdlatul Ulama meminta agar permasalahan nama bandara, jangan dikait-kaitkan dengan NU dan NW,” lanjut Pimpinan Ponpes Manhalul Ma’arif Darek itu.

Soal nama bandara itu  ia serahkan kepada pemerintah dan yang berwenang.

Sedangkan perwakilan organisasi Nahdlatul Wathan (NW) TGH. Yusuf Makmun mengatakan, dalam kehidupan pasti beriringan dengan masalah. Namun permasalahan tidak semestinya menjadikan tercerai berai, sehingga berakhir dengan konflik sosial berkepanjangan.

Pihaknya berharap perbedaan yang ada khususnya terkait nama bandara disikapi dengan arif dan bijaksana.

“Semoga perbedaan jangan menjadikan suatu masalah, karena sudah sewajarnya dalam hidup pasti ada masalah, mari jadikan perbedaan menjadi sebuah kebersamaan,” katanya.

Terkait penggantian nama Bandara, pihaknya meminta agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya serta merupakan tugas pemerintah bersama instansi terkait lainnya.

“Soal nama bandara, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” TGH. Yusuf Makmun.

BACA JUGA;

Bang Zul Minta Semua Pihak Jaga Kondusifitas

Acara silaturrahmi dan doa bersama di Lapangan Tenis Mapolda NTB tersebut, dihadiri Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI A. Rizal Ramdhani, M.Han., Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda, Mustasyar PBNU yang juga Pengasuh Yayasan Ponpes Qamarul Huda Bagu TGH. Lalu Turmudzi Badruddin, Ketua MUI NTB, Prof. H. Syaiful Muslim, Ketua PWNU NTB Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., para tokoh agama dan masyarakat (togama) serta tokoh pemuda Lombok Tengah, para tokoh organisasi NW, dan para Pejabat Utama (PJU) Polda NTB.

Me

Semua umat beragama dituntut saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain

GANGGA.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) ke-75, di Halaman Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Utara, Selasa (05/01/21).

Bupati  Najmul Akhyar yang membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, Kementerian Agama yang dibentuk sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang pertama kalinya dipimpin H Mohammad Rasjidi, telah melintasi sejarahnya yang panjang.

Pada usia 75 tahun Kementerian Agama, masyarakat diajak memaknai segala prestasi yang telah dicapai. Sekaligus menempatkannya sebagai momentum menebalkan niat dan motivasi dalam mencapai yang lebih baik lagi di masa mendatang.

“Kementerian Agama memberikan anugerah penghargaan dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan satu sama lainnya. Atas dukungan, sinergi, dan kebersamaannya mengawal tugas-tugas Kementerian Agama hingga sekarang ini,” tutur Bupati.

Peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema “Indonesia Rukun”. Tajuk yang sejalan dengan semangat nasionalisme, dengan menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa untuk maju.

Tanpa kerukunan, sukar menggapai cita-cita besar bangsa sejajar dengan bangsa lain di dunia.

Dikatakan, pengembangan toleransi dan kerukunan antarumat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para Menteri Agama dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa. Tanpa toleransi, tidak ada kerukunan.

“Toleransi dan kerukunan antarumat beragama dilakukan dengan menjujung tinggi nilai-nilai keduanya, tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain berpegang pada hak-haknya sendiri,” imbuhnya.

Ditambahkannya, dewasa ini pengembangan moderasi beragama, toleransi dan kerukunan sudah lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Negara yang berdasarkan Pancasila, tidak ada diktator mayoritas ataupun tirani minoritas.

Dalam kaitan itulah, semua umat beragama dituntut saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain.

Melalui sambutan tertulis itu, Kementerian Agama mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama itu dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci.

“Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan.  Kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, persaudaraan, meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan,” urainya.

Menteri Agama melalui amanat yang dibacakan Bupati Najmul mengajak mengedepankan akal sehat dan kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan saat ini, maupun pada masa-masa mendatang.

Diharapkan, pandemi Covid-19 sebagai ujian berat kemanusiaan, segera berlalu dengan takdir dan pertolongan Allah SWT.

Pada akhir sambutannya, Bupati  Najmul mengatakan, secara pribadi maupun Pemerintah Daerah Lombok Utara menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama KLU atas pelaksanaan upacara peringatan Hari Amal Bakti.

“Mudah-mudahan di usia ke-75 tahun, Kementerian Agama tetap mampu melayani kebutuhan hal ihwal keagamaan masyarakat. Semoga eksistensi saudara-saudara dan kita semua selaku abdi masyarakat dan abdi negara dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lombok Utara. Mari jadikan agama sebagai inspirasi,” tandasnya.

Usai rangkaian upacara Bupati Najmul menyampaikan pada media, Kemenag merupakan salah satu institusi awal tertua di Indonesia, sehingga tentu membuahkan pengabdian yang luar biasa.

Mencerdaskan umat beragama di Indonesia serta menjaga kerukunan yang berkaitan dengan keagamaan.

“Dengan ini, kita semua berharap Kementerian Agama bisa meningkatkan kemajuannya untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lombok Utara. Salah satu diantara buah atas kerjasama pemerintah dan Kementerian Agama adalah Lombok Utara menjadi salah satu kabupaten dengan predikat Kabupaten Peduli Kerukunan Umat Beragama. Dalam hal ini Pemda KLU dan Kementerian Agama serta seluruh masyarakat yang ada di Lombok Utara,” jelasnya.

Upacara berjalan khidmat, diakhiri dengan penyerahan Piagam Satya Lencana Presiden RI kepada beberapa ASN Kementerian Agama KLU oleh Bupati Lombok Utara.

Saat itu Bupati didampingi Kepala Kantor Kemenag KLU dan Kapolres Lombok Utara serta penyerahan sertifikat tanah untuk Kantor KUA di dua kecamatan.

Peringatan HUT Kemenag itu selain dihadiri Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, juga Kepala Kantor Kemenag KLU, HM Ali Pikri SH MH, serta ASN lingkup Kemenag KLU.

sas

Integrating apple cider vinegar into your detox regimen, along with a healthy and balanced diet regimen and way of living, can possibly improve cardiform цена your overall well-being.

BAIS dengan 14 anggotanya yang tersebar di wilayah NTB akan membangun sinergi dan komunikasi dengan lembaga lain, demi menjaga keamanan dan ketertiban di NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Badan Intelijen Strategis (BAIS), terus membangun sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka  menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menerima silaturahmi kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) NTB Letkol. Inf. Farhan Royen, Senin (04/01/21) di ruang kerjanya.

Diakui Gubernur, keadaan dan situasi yang aman di NTB harus terus ditingkatkan sebagaimana Misi keenam Pemerintah Provinsi NTB, yaitu NTB Aman dan Berkah.

Tentunya sinergi dengan  lembaga lain seperti Korem, Polda, dan Bakesbangpoldagri dan lembaga-lembaga lain juga perlu dilakukan.

“Semua persoalan di masyarakat dapat teratasi dan cepat cair dengan seringnya membangun komunikasi dan silaturahmi,” kata mantan anggota DPR RI ini.

Komunikasi ini sangat penting. Karena dengan komunikasi setiap masalah dapat teratasi.  Apalagi NTB merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar bagi investor untuk berinvestasi.

“Kalau daerah aman, pasti investor nyaman untuk berinvestasi di daerah kita,” ungkapnya.

Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) NTB, Letkol. Inf. Farhan Royen, mengatakan kunjungan dan silaturahmi dengan Gubernur untuk melapor diri, karna baru menjabat menggantikan pejabat BAIS yang lama.

Dikatakannya, BAIS dengan 14 anggotanya yang tersebar di wilayah NTB akan terus membangun sinergi dan komunikasi dengan lembaga lain, demi menjaga keamanan dan ketertiban di NTB.

“Saling memberikan informasi dan membangun sinergi dengan stakeholders di NTB,” tutupnya.

Diskominfotik_ntb

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memiliki cara tersendiri dan perlakuan khusus dalam menyambut tamunya, Irjen Pol Nana Sudjana, MM, mantan Kapolda NTB.

Bahkan Mantan Kapolda Metrojaya yang kini sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri tersebut, mengaku terkejut dengan penyambutan Gubernur dan jajaran Forkompinda NTB di Bandara Lombok tiga hari yang lalu.

Dalam acara silaturrahmi Koordinator Staf Ahli Kapolri dengan jajaran Forkompinda NTB, Sabtu (02/01/20) malam, di Pendopo Gubernur NTB, Gubernur berharap kepada Irjen Pol Nana Sudjana, terus terbina hubungan silaturahmi dengan jajaran Forkompinda NTB.

“Walaupun Pak Nana tidak lagi bertugas di NTB, namun kami sangat kagum akan kerinduan Pak Nana kepada NTB. Buktinya ditengah tugas negara dalam institusi kepolisian yang begitu banyak, namun tetap ingat NTB. Terima kasih atas semua itu,” kata Bang Zul saat memberikan sambutan.

Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. Nana Sudjana di depan Gubernur NTB dan jajaran Forkompinda menyatakan, kedatangannya ke NTB selain mengemban tugas untuk supervisi pengamanan tahun baru 2021, operasi Lilin Polri dalam upaya penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

Ia mengambil kesempatan untuk bisa bersilaturrahmi dengan Forkompinda NTB.

“Saya secara kelembagaan sekaligus secara pribadi dan keluarga ke NTB karena selama saya bertugas di NTB walaupun terhitung singkat, namun saya terkesan akan kekompakan yang terjalin begitu kuat sejak saya bertugas bahkan hingga sekarang,” katanya.

Dengan semangat dan kekompakan seperti ini, ia yakin apapun permasalahan yang muncul pasti akan bisa tertangani dengan baik.

“Mudah-mudahan kekompakan ini akan terus dipertahankan. Terlebih NTB khususnya Kawasan Mandalika Resort menjadi kawasan wisata super prioritas nasional dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan balap MotoGP Nopember 2021 mendatang,” tutup Irjen Pol Nana Sudjana.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan cendramata baik dari dan oleh Gubernur NTB ataupun ke Irjen Pol Nana Sudjana. Berikutnya dari Ketua TP PKK NTB Hj Niken Saptarini Widyawati  Zulkieflimansyah kepada Ibu Nana Sudjana.

Rr/HmsNTB

Wabup Lombok Utara menyampaikan terima kasih, KLU dijadikan tempat studi banding penurunkan angka kemiskinan

TANJUNG.lombokjournal.com –

Wakil Bupati Lombok Utar,  H Sarifudin SH MH didampingi Sekretaris Bappeda Yuni Kurniati dan Kepala OPD menerima, kunjungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Karangasem,  Aula Bupati Lombok Utara, Senin (28/12/20).

Rombongan dari Karangasem, Bali itu dipimpin Wakil Bupati Karangasem Dr. I Wayan Artha Dipa SH MH sekaligus sebagai Ketua TKPK.

Kedatangan Wabup Karangasem didampingi Kepala Bapelitbangda Kab. Karangasem I Nyoman Siki Ngurah ST MT, Kabag Umum Ni Made Sri Artini MSi, Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Karangasem, Drs Edi Setiadi Dwijantoro, serta Kabid PPM Bapelitbangda, I Made Suadnyana SP MAP.

Wakil Bupati Lombok Utara, H Sarifudin SH MH saat menyampaikan sambutan mengucapkan terima kasih, KLU dijadikan sebagai tempat studi banding dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dijabarkan Wabup, KLU terdiri dari lima kecamatan sebagai daerah otonom kabupaten dengan jumlah penduduk kurang lebih 230 ribu jiwa. KLU menjadi kabupaten baru di NTB pada tahun 2008 silam.

Jumlah desa di KLU ada 43 desa, tiga bulan kemarin diresmikan 10 desa definitif pemekaran baru. Adapun pendapatan masyarakat dominan dari aspek pertanian dan perdagangan dengan produk unggulan berupa padi.

“Ke depan, diharapkan menjadi prioritas dan penyangga ketahanan pangan masyarakat KLU,” urainya.

Lebih lanjut dijelaskan, seandainya ada yang bisa dikerjasamakan dengan Kabupaten Karangasem untuk membangkitkan pariwisata supaya cepat pulih normal membaik.

“PAD kami dulu berkisar 200 miliar rupiah, tetapi sekarang tinggal 110 miliar rupiah, 70 persennya dari sektor pariwisata. Semoga pandemi ini, bisa segera mereda sehingga ekonomi masyarakat bisa bangkit. Begitu pun pada sektor jasa, juga mengalami penurunan,” tuturnya.

Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Dr. I Wayan Artha Dipa SH MH dalam sambutannya merasa bangga diterima langsung oleh  Wabup dan jajarannya dalam kunjungan kerja kali ini.

Dikatakannya, gambaran atau masukan sungguh berarti, sehingga Kabupaten Karangasem mudah-mudahan bisa menurunkan angka kemiskinan dengan mencontoh cara yang dilakukan oleh Pemda KLU.

“Antara Lombok dan Karangasem sangat dekat, tidak ada salahnya kita saling belajar, saling mengisi untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Disampaikannya, fokus pihaknya menanggulangi penanganan kemiskinan dengan mendapatkan gambaran utuh, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Wakil Bupati sebagai Ketua Tim dalam menangani kemiskinan dan berhasil menurun drastis.

Masukannya terutama yang berkaitan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Wayan Artha Dipa mengaku mendengar banyak terobosan-terobosan yang diambil Pemda KLU dalam menurunkan angka kemiskinan.

“KLU kami lihat ekonomi masyarakatnya cukup bagus. Dari struktur PAD berasal dari sektor pertanian dan pariwisata, galian C dan lain lain. Adapun sumber galian C ini, di Bali adanya di lereng Gunung Agung,” katanya.

Rangkaian acara berlangsung khidmat, sebelum melanjutkan diskusi dilakukan tukar menukar cinderamata dari kedua wabup, kemudian diakhiri dengan foto bersama.

sas

Telah disetujui  penetapan lima buah Raperda menjadi Perda

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Ruang Paripurna dprdd Lombok Utara, Senin (28/12/20).

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I Mariadi SAg dan Wakil Ketua II H Burhan M Nur SH itu, diawali penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 dan pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2012.

Kemudian laporan Pansus II Raperda perubahan status PDAM menjadi Perusahan Daerah (Perumda) Air Minum, dan Raperda Cara Penyelesaian Ganti Rugi serta Pansus Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disampaikan oleh masing-masing juru bicara Pansus.

Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi dewan, diawali Fraksi Gerindra, PKB dan PDIP oleh Dra Hj Galuh Nurdiyah, pandangan akhir fraksi Demokrat, PBK dan PAN dibacakan Nurhardin SAg serta pandangan akhir Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Raden Nyakradi SPd.

Pada prinsipnya gabungan fraksi-fraksi dewan menyetujui 5 Raperda yang diajukan eksekutif kepada legislatif menjadi Perda.

Ucapan Selamat untuk Bupati Terpilih

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD KLU, Bupati Najmul menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan. Dikatakannya, mengakhiri tahun 2020 melalui momentum Sidang Paripurna DPRD, Bupati Najmul mengucapkan selamat kepada Bupati Terpilih, H Djohan Sjamsu SH dan wakilnya Danny Carter Febrianto Ridawan MT.

“Izinkan kami mengucapkan selamat kepada orang tua kami, bapak H Djohan Sjamsu dan sdr Danny Carter, yang insha Allah melanjutkan kepemimpinan pada tahun 2021 di KLU ini,” kata Najmul Akhyar.

Ia menyampaikan kepada seluruh masyarakat, Lombok Utara pesta demokrasi telah diselesaikan dengan baik.

“Siapa pun yang terpilih menjadi pimpinan kita. Untuk itu, demi kecintaan terhadap masyarakat Lombok Utara, tidak sedikit pun niat untuk melakukan sengketa hukum. Bersatu membangun Lombok Utara jauh lebih penting dari kepentingan apapun,” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati Najmul menyampaikan, pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan berkaitan dengan sistem dan tata cara pemberlakuannya.

UU Nomor 12 tahun 2011 sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 11 tentang Pembentukan Perundang-undangan adalah landasan hukum bagi pembentukan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“UU di bentuk untuk menciptakan tertib peraturan perundang-undangan yang konsepsi dan perumusan normatifnya tidak saling bertentangan atau tumpang tindih satu sama lain,” tuturnya.

Dalam pada itu, pimpinan sidang Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara, Mariadi SAg menyampaikan, kini telah disetujuinya penetapan lima buah Raperda menjadi Perda.

Maka seluruh rangkaian sidang paripurna dewan telah dapat diselesaikan pengujung tahun 2020.

Hadir dalam Sidang Paripurna Itu, beberapa pimpinan OPD lingkup Pemda KLU, unsur Polres Lombok Utara, unsur PDAM dan tamu undangan lainnya.

sas

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB Terpilih, Yek Agil menyatakan, jabatan ketua yang diembannya merupakan amanah partai yang harus dijalankan sebaik-baiknya.

Jabatan ketua tidak sertamerta sebuah kemuliaan. Karenanya, amanah jadi titik fokus pihaknya dalam bekerja memajukan PKS NTB lima tahun ke depan.

“Innalillahi wa innailaihi roji’un. Astagfirullahaladzhim. Jabatan sebagai Ketum DPW PKS bukan kemuliaan tapi amanah yang akan dipertanggungjawabka,n baik di dunia maupun di akhirat,” ujar Yek Agil saat dikonfirmasi lombokjournal.com, Minggu, (27/12/2020).

Ke depan, ia dan seluruh kader PKS NTB akan bekerja berdasarkan tagline baru PKS ‘bersama melayani rakyat’.

Untuk pelantikan sebagai Ketua DPW PKS NTB, Yek mengaku dilakukan di daerah masing-masing dengan mekanisme daring.

Hal yang sama dilakukan untuk pengambilan sumpah jabatan.

Para kader terpilih dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden PKS di Jakarta, tidak dengan tatap muka langsung.

“Kami mengajak seluruh pihak termasuk para pengurus Parpol, Ormas, lembaga-lembaga dan lain-lain yang ada di NTB, mari kita bersinergi dan membangun harmoni untuk melayani masyarakat NTB lebih baik lagi, baik kualitas maupun kuantitasnya ke depan. Lebih-lebih dalam suasana pandemi seperti sekarang dan pasca pandemi nanti, tentu butuh kerja keras untuk memberikan palayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Ast

Melalui rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Pemprov NTB diharapkan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran

MATARAM.lombokjournal.com –

Dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19, kinerja Pemerintah Provinsi NTB dinilai cukup efektif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB mengungkapkan itu, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas penangangan Pandemi Covid-19 di Auditorium BPK Perwakilan NTB, Jumat (18/12/20).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Hery Purwanto menjelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengukur, apakah penanganan pandemi Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi Covid-19 pada Pemprov NTB meliputi, pengelolaan atas pengujian, penelusuran kasus, perawatan dan edukasi serta sosialisasi,” jelasnya.

Melalui rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Pemprov NTB diharapkan membuat dan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran.

“Mengingat rekomendasi hasil pemeriksaan mempunyai karakteristik, antara lain rekomendasi diberikan hanya kepada pihak yang bertanggung jawab dan rekomendasi harus disampaikan sejalan dengan tujuan, temuan dan kesimpulan hasil pemeriksaan, ” kata Hery Purwanto.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, mengapresiasi sinergi yang telah dilakukan BPK NTB dengan Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB dalam menangani masalah kesehatan Covid-19.

“Alhamdulilah kinerja BPK dengan Pemerintah Daerah sangat baik, sehingga BPK NTB dapat bekerja dengan maksimal dan semoga kerjasama ini bisa terus dilanjutkan,” tutur Gubernur NTB.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi mengucapkan rasa syukurnya kepada BPK NTB yang telah memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Ia berharap sinergi dan kerjasama yang baik terus dijalankan untuk mengurangi kekeliruan dan dapat dijadikan pembelajaran bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

“Kami atas nama DPRD Provinsi NTB, terima kasih atas penyerahan LHP ini. Semoga dapat dijadikan pembelajaran bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTB kedepannya,” kata Mori.

Rr/HmsNTB