Bupati Djohan mengajak bekerja kompak, jangan ada kelompok sana kelompok sini dan dirinya juga ingin masyarakat bersatu

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati serah terima memori jabatan kepada Bupati Lombok Utara periode 2021-2026, H Djohan Sjamsu SH di Aula Kantor Bupat, Senin (01/03/21).

Acara itu disaksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Dra Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih MSi mewakili Gubernur NTB.

Asisten I Pemprov NTB Dra Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih MSi dalam sambutannya menyampaikan, serah terima jabatan dari Plh Bupati kepada Bupati Lombok Utara menjadi saksi untuk sertijab serta pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di KLU periode 2021-2026.

Lebih lanjut dijelaskannya, ada tiga kegiatan utama setelah pilkada, yaitu pelantikan, serah terima jabatan dan terakhir pidato pertama Bupati dan Wakil Bupati di hadapan DPRD.

“Hari Jum’at (26/02/21) sudah kita laksanakan pelantikan bupati dan walikota se-NTB yang dipusatkan di provinsi dan berjalan lancar. Pelaksanaannya sebagian melalui virtual. Hari ini Sertijab dan sebentar lagi pidato pertama di DPRD, semoga rangkaian ini bisa dilaksanakan dengan lancar,” pesannya.

Dikatakannya, sesuai laporan Pj Sekda KLU, kondisi saat ini KLU dalam keadaan kondusif dan seperti apa yang dipesankan Gubernur NTB saat pelantikan bahwa mulai saat dilantik maka tidak ada lagi yang pro sana pro sini, semua bersatu dalam pelaksanaan pembangunan di KLU.

“Harapan kami pada eksekutif supaya program-program bisa diselenggarakan, mari saling mendukung,” tandasnya.

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menyampaikan, selaku bupati terpilih, tentu berharap  penyerahan ini bukan hanya Bupati dan Wakil bupati yang bertanggung jawab, tetapi semua perangkat OPD yang menjadi tugas kedaerahan ke depan.

“Sesuai penjelasan Plh Bupati (Pj Sekda) tadi, banyak hal yang menjadi atensi kita 5 tahun ke depan yang paling besar adalah Rumah Tahan Gempa (RTG). Ada belasan ribu RTG harus terselesaikan dalam waktu hanya 2 bulan. Dan kami ingin, kita semua bertanggung jawab, walaupun tidak berada dalam lingkup BPBD, tetapi kita semua harus mampu bekerja sama karena waktu kita sampai April. Kita mulai dengan tekad harus mampu menyelesaikannya. Dibentuk tim khusus untuk masalah RTG supaya jelas, mulai dari mana nanti,” tuturnya.

Dijelaskan bupati, dengan kondisi Covid-19 bukan hanya melanda KLU, tapi melanda dunia, dengan keterbatasan-keterbatasan ini, mari kita mulai bekerja sama.

Bupati Djohan mengajak bekerja kompak, jangan ada kelompok sana kelompok sini dan dirinya juga ingin masyarakat bersatu. Lebih-lebih KLU sampai saat ini mendapat predikat daerah tertinggal.

“Saya ingin OPD kerja disiplin dan bersungguh-sungguh, karena selain kita bertanggung jawab kepada institusi, juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT, Tuhan YME. Saya ingin tanamkan kepada kita semua, mari kita bekerja sama. Banyak hal yang belum kita selesaikan seperti Jadup, RTG. Kita juga berpikir untuk menghidupkan kembali pariwisata sebagai pendapatan terbesar daerah,” imbuhnya.

Bupati Djohan mencontohkan, bidang pertanian cukup tangguh dalam menangani Covid, maka bidang pertanian harus bergerak bagaimana mendampingi UMKM.

Sementara itu, Plh Bupati Lombok Utara yang mengemban amanah kembali menjadi Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati mengatakan, selama sembilan hari mengemban amanah sebagai Plh Bupati Lombok Utara.

“Seperti yang disampaikan Gubernur NTB, pertama tugas dirinya mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara dan yang kedua adalah Penanganan Covid-19. Karena jni program prioritas NKRI. Bahkan tahun 2021 ada refocusing anggaran. Ketiga Penanganan RTG. Ini memang sedikit terkesan lambat. Besok pagi akan diberikan rekening terhadap KK yang tidak bermasalah,” tandasnya.

Menurutnya, tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan cukup baik, karena didukung OPD. Jika tidak ada OPD dan multipihak lainnya, maka saya mungkin tidak bisa menjalankan amanah sebagai Plh Bupati.

BACA JUGA:

Pidato Pertama Bupati Djohan Sjamsu di DPRD Lombok Utara

Rangkaian acara berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama bupati, wabup dan Forkopimda KLU.

Tampak hadir Wabup, Danny Karter Febrianto ST MEng beserta istri, anggota DPRD Provinsi NTB Raden Nuna Abriadi SIP, Sudirsah Sudjanto SPdB, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin SHI, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Ketua TP PKK Dra Hj Galuh Nurdiah, Pimpinan Penyelenggara Pemilu, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda KLU, Kepala OPD, Camat serta tamu undangan lainnya.

sap

Program-program Pemerintah Provinsi sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa

MATARAM.lombokjurnal.com ~  Pembangunan desa berjalan sukses faKtor utamanya adalah sinergi, komunikasi dan saling support antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD memiliki posisi strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa-desa di NTB. Termasuk keterlibatan BPD dalam menyekapati berbagai rancangan peraturan desa.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakannya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Minggu (28/02/21).

“Kalau sinergi BPD dan Pemerintah Desa semakin kuat, saya bisa bayangkan betapa hebatnya pembangunan desa-desa di Provinsi NTB yang kita cintai,” kata wagub.

Dijelaskan Ummi Rohmi sapaan akrabnya, Pemerintah Provinsi NTB memiliki program unggulan berbasis desa. Artinya program-program itu sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa untuk ikut mensukseskannya.

Program yang dimaksud seperti program Revitalisasi Posyandu, Zero Waste atau mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta penyediaan bank sampah di tiap desa.

“Untuk mewujudkan program-program itu tentu didukung dengan kesadaran semua masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk membawa desa lebih maju,” tegas Ummi Rohmi.

Ketua Umum PABPDSI, Fery Hardianysah mengungkapkan, pada tahun 2009 PABPD resmi dibentuk.  Pembentukan ini memang dihajatkan untuk membangun sinergi bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang terintegritas.

“BPD merupakan elemen penting dalam mewujudkan good goverment desa,” jelasnya.

Ia mengatakan, pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah di Provinsi NTB merupakan provinsi yang kedua setelah dibentuknya DPW Provinsi Jawa Barat.

Manikp@kominfo

Kepala Daerah di Kabupaten/Kota diminta bersikap kritis dan “cerewet”, khususnya terkait program Pemerintah Provinsi NTB

lombokjournal.com —

MATARAM :

Lembaga Kajian Sosial dan Politik NTB, M16 menilai masalah pandemi dan aspek ekonomi menjadi tugas berat yang menanti para Kepala Daerah yang dilantik hari Jum’at (26/02/21) lalu. Selain itu, isu lingkungan dan mitigasi kebencanaan akan jadi sorotan.

Enam Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 2020  di Provinsi NTB sudah dilantik, masing-masing ialah Walikota/Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, .S.Sos., M.H., dan  TGH. Mujiburahman, Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, S.H., dan Danny Karter Febrianto R, S.T., M.Eng., Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri dan H M Nursiah, Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST, Bupati/Wakil Bupati Dompu Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, ST., MT, dan Bupati/Wakil Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, S.E dan  Drs. Dahlan M. Noer

“Dalam masa pandemi ini, para kepala daerah itu nggak perlu muluk-muluk dulu. Tugas berat yang menanti enam kepala daerah ini kan jelas, masalah pandemi Covid-19 ini. Jadi harus ada strategi dan inovasi yang nyata,” kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto SH, Sabtu (27/02) di Mataram.

Pria yang akrab disapa Didu ini mengatakan, masa pendemi ini merupakan masa ujian para pemimpin di daerah. Di satu sisi aturan dan protokol kesehatan untuk menekan laju angka penyebaran Covid-19 harus ditegakkan, sementara di sisi lain aktivitas perekonomian masyarakat juga harus diupayakan bisa terus berjalan, agar dampak ekonomi tidak terlampau berat bagi masyarakat.

“Ini kan seperti anomali. Nah Kepala Daerah harus punya terobosan. Bagaimana mengendalikan kesehatan dan menekan angka Covid-19 dan di saat yang sama ada kebijakan agar perekonomian, khususnya UMKM atau segmen menengah ke bawah bisa terus bertahan,” ujar Didu.

Dicontohkannya, di sektor pariwisata angka kunjungan menurun drastis akibat pembatasan bepergian. Sektor pariwisata kini tinggal berharap kunjungan domestik dan lokal juga kegiatan-kegiatan MICE yang bisa diharapkan.

Namun, untuk “kue kecil” ini pun para pelaku pariwisata masih menghadapi cukup banyak kendala, meski hampir semua destinasi wisata di Lombok saat ini sudah bersertifikat CHSE ( Cleanly, Healtly, Safety dan Environment ) dan menerapkan protokol kesehatan.

Didu mengungkapkan, di kawasan Kuta Mandalika misalnya, para pelaku pariwisata tak bisa berbuat banyak. Event yang diselenggarakan banyak tertunda, sekalipun mentaati protokol kesehatan dan CHSE.

“Padahal Kuta Mandalika kan masuk dalam kawasan destinasi super-prioritas dan penerapan protokol kesehatan serta CHSE-nya sudah dilakukan optimal. Apalagi dengan pelaku UMKM di destinasi yang tidak superprioritas, pasti akan lebih kesulitan untuk bangkit di masa pandemi ini,” papar Didu.

Pilot Project Zona Hijau

Pemda Kabupaten dan Kota di NTB bisa mulai dengan membentuk zonasi atau kawasan pilot project Zona Hijau. Bisa dimulai dari destinasi wisata yang sejak beberapa bulan terakhir memang dimatangkan pola CHSE dan protokol kesehatannya oleh Kemenparekraf.

“Harus ada semacam percontohan. Misalnya di Lombok Tengah, KEK Mandalika bisa jadi pilot project Zona Hijau. Aktivitas di sana bisa dilonggarkan, karena sudah jelas ada CHSE dan penerapan prokes yang standar. Nah, di daerah lain juga bisa menetapkan salah satu destinasi untuk percontohan,” katanya.

Ia menilai, masalah pandemi Covid-19 harus dilakukan percepatan, di saat program vaksinasi terus berjalan. Pola yang dilakukan di kawasan pilot project zona hijau nantinya bisa direplikasi ke kawasan dan lingkungan lainnya secara bertahap.

“Saya yakin kalau ini dilakukan masalah Covid-19 ini bisa tertangani dengan baik, sementara di sisi lain aspek ekonomi juga tetap berjalan. Karena pandemi ini nggak bisa diselesaikan langsung dan menyeluruh. Selesaikan per zonasi, walau pelan tapi pasti ada hasilnya,” katanya.

Selain soal pandemi dan ekonomi, Didu menambahkan, isu lingkungan dan mitigasi kebencanaan juga menjadi tugas berat yang menanti para Kepala Daerah.

“Anomali cuaca ekstrim saat ini menimbulkan potensi bencana. Ini juga harus disikapi para Kepala Daerah dengan menyiapkan mitigasi yang tepat,” katanya.

Terobosan Out of Box

Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi menekankan, Kepala Daerah harus punya terobosan yang out of the box dalam melewati masa pandemi saat ini.

“Masalah kawasan atau zonasi percontohan zona hijau ini menarik. Kepala Daerah harus bisa berkomunikasi dengan Satgas Covid-19 dan stakeholders terkait untuk membahasnya,” kata Ruslan Turmuzi.

Menurutya, di zona percontohan ini, bisa disimulasikan bagaimana aktivitas perekonomian bisa berjalan dengan tanpa mengabaikan aspek kesehatan. Istilah new normal akhirnya bisa kita lihat pola nyatanya di kawasan percontohan ini, jelasnya.

Beralih soal isu lingkungan, Ruslan mengatakan, Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota harus mulai bersikap kritis dan “cerewet”. Terutama terkait program Pemerintah Provinsi NTB yang berkaitan dengan isu lingkungan, contohnya Program Zero Waste.

“Kepala Daerah bisa mengkritisi, apa yang baik dari program Zero Waste ini dan apa yang belum berjalan dengan baik. Mulai dari koordinasi sampai kepada apa saja support Pemprov ke daerah untuk mensukseskan program ini. Zero Waste hanya satu contoh saja,” tukasnya.

Me

Bupati diminta merangkul seluruh masyarakat yang sempat terpecah saat pilkada, menjaga persatuan semua elemen rakyat dalam menata dan membangun daerah

MATARAM.lombokjournal.com —

Djohan Sjamsu SH dan Danny Karter Febrianto ST MEng dilantik Gubernur Provinsi NTB, Zulkieflimansyah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara periode 2021-2026, di Kantor Gubernur setempat (26/02/2021).

Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara itu bersama lima bupati/walikota terpilih se- NTB hasil Pilkada tahun 2020. Forkopimda Provinsi NTB hadir dalam pelantikan itu, serta disaksikan sejumlah pejabat lingkup pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota melalui live streaming virtual.

Pelantikan Bupati Djohan dan Wabup Danny berjalan khidmat dan lancar, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah SE MSc dalam sambutannya mengatakan, para bupati dan walikota yang telah dilantik merupakan tokoh dan figur terbaik dan berpengalaman sehingga kepemimpinannya tinggal melanjutkan berbagai program pembangunan di daerah masing-masing.

Gubernur Zul menitip pesan kepada para bupati/walikota terpilih, agar merangkul seluruh masyarakat yang sempat terpecah saat pilkada. Pihaknya menegaskan pentingnya persatuan semua elemen rakyat dalam menata dan membangun daerah.

“Para kepala daerah mesti lebih sering turun menjumpai masyarakat untuk mengetahui kondisi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tuturnya.

Acara di Tanjung

Acara syukuran atas pelantikan Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara berlangsung di Tanjung, dihadiri oleh Pelaksana Harian Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati yang kembali sebagai Penjabat Sekda KLU.

Hadir pada kesempatan tersebut, Forkopimda KLU, di antaranya Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara H Burhan M Nur SH, anggota DPRD Adamalik dan I Made Karyase, Para Asisten, Kepala OPD, Camat serta tamu undangan lainnya.

Pj Sekda KLU, Drs H Raden Nurjati kepada awak media menyampaikan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se-NTB disiarkan secara virtual.

Khusus di KLU disamping dipusatkan di Aula Kantor Bupati, ada pula di Pendopo 1 dan Pendopo 2. Kemudian seluruh OPD untuk menyiarkan, termasuk Kantor Camat dan desa-desa.

Ditambahkannya, masyarakat bisa menyaksikan siaran lewat kantor desa secara live. Dari segi keamanan, beberapa kali bertemu Kapolres untuk membicarakan acara apa saja yang dilaksanakan sehingga bisa melakukan persiapan dalam pengawasan saat acara virtual pelantikan, mengantisipasi adanya konvoi.

Saat ditanyakan terkait program mendatang, Pj Sekda menyatakan jajaran Pemerintah Daerah berharap bimbingan, lantaran Bupati Lombok Utara berpengalaman (pernah dahulu sebagai bupati), sehingga apa yang dituangkan dalam RPJMD sampai pada masing-masing OPD dan yakin bisa terlaksana.

Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin SHi menyampaikan, pihaknya menyiapkan langkah-langkah komplet membangun Lombok Utara ke depan.

“Bagaimana kita berharap kepada bupati dan wakil bupati mengelola pemerintahan KLU dengan baik, karena kondisi daerah kita, belum selesai masalah gempa datang lagi pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Menurutnya, birokrasi ke depan bisa duduk bersama antara kepala daerah,  memahami visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.

Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH kepada awak media menyatakan selamat atas pelantikan bupati dan wakil bupati.

“Semoga apa yang sudah dicita-citakan atau apa yang sudah disampaikan ke masyarakat dilaksanakan dan berharap ada sinergitas yang baik antara Polri, TNI dan Pemda dalam rangka Lombok Utara aman kondusif dan sejahtera,” urainya.

di tempat terpisah usai pelantikan, Bupati Djohan dan Wabup Danny menghadiri peluncuran Kendaraan Listrik Gemilang NTB. S

Selanjutnya Wakil Bupati menyempatkan nyekar ke Makam ayahandanya almarhum Dr Ridawan di Mataram. Sedangkan Bupati Djohan bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Lombok Utara bertemu dengan sejumlah tokoh, simpatisan dan acara keluarga.

Kini, Kabupaten Lombok Utara telah resmi dipimpin Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan periode 2021-2026.

sap

Kepala Daerah yang dilantik sudah berpengalaman, lima di antaranya melanjutkan pemerintahan sebelumnya

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengigatkan, di era media sosial (medsos) kritik ketidak puasan maupun pujian atas pemimpin daerah diekspresikan langsung oleh masyarakat melalui medsos.

Menurutnya, masyarakat menjadi media bagi dirinya sendiri, dan hal itu didengar langsung oleh seluruh dunia. Karenanya, berlangsungnya era tatanan baru di tengah pandemi Covid-19, menjadi tantangan sekaligus harapan bagi enam bupati/walikota terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal itu diingatkan saat melantik enam pasangan Kepala Daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020, di Gedung Graha Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur, Jumat (26/02/21).

“Media Sosial dan pandemi covid-19  menimbulkan suatu kebiasaan-kebiasan baru yang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pimpinan daerah,” ujar Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB.

Enam pasangan Kepala Daerah yang dilantik Gubernur, yaitu Walikota/Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, .S.Sos., M.H., dan  TGH. Mujiburahman., Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, S.H., dan Danny Karter Febrianto R, S.T., M.Eng., Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri dan H M Nursiah, Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST, Bupati/Wakil Bupati Dompu Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, ST., MT, dan Bupati/Wakil Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, S.E dan  Drs. Dahlan M. Noer.

Dari tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, hanya Kabupaten Sumbawa yang belum dilakukan pelantikan, karena sengketa hasil Pilkada Sumbawa masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Dan saat INNI masih dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati, yaitu Sekda setempat.

Gubernur menjelaskan, seluruh Kepala Daerah yang dilantik hari ini sudah sangat berpengalaman. Lima di antaranya melanjutkan pemerintahan sebelumnya.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu disebut tak lagi awam di ranah kepemimpinan. Dengan pengalaman tersebut, diharapkan pasangan bupati/walikota terpilih kali ini dapat menjadikan daerah masing-masing menjadi lebih baik. Terutama dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

“Mudah-mudahan dengan pengalaman yang sangat banyak daerah kita semakin lama semakin baik. Masa ini masa yang berbeda apalagi dengan pandemi. Semoga daerah kita bisa kembali hijau agar kita bisa kembali kekehidupan sepertibiasanya,” harap Gubernur.

novita, diskominfotikntb

Pelantikan enam pasangan Kepala Daerah itu hanya dihadiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama istri, tentu dengan menerapkaan menerapkan protokol Covid

MATARAM.lombokjournal.com –

Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2020 akan berlangsung di Kota Mataram akan dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., di Kota Mataram yang menjadi ibukota Provinsi NTB, di gedung Graha Bhakti Praja Jumat (26/02/21).

Dari tujuh pasangan Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak 2020, hanya enam pasangan Kepala Daerah terplih yang akan dilantik pada hari Jum’at tanggal 26 Februari mendatang.

Masing-masing adalah Walikota/Wakil Walikota Mataram, Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah, Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat, Bupati/Wakil Bupati Dompu dan Bupati/Wakil Bupati Bima.

Untuk Kepala Daerah terpilih dari Kabupaten Sumbawa belum bisa dilakuka pelantikan, dan masih akan diisi Penjabat Kepala daerah. Karena penyelesaian sengketa Pilkada Sumbawa masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penjelasan itu disampaikan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si. Di Mataram. Menurutnya,  Pemprov NTB sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pelantikan enam Kepala Daerah secara langsung di ibukota Provinsi NTB.

Dijelaskan, pelantikan enam Kepala Daerah itu akan dilakukan secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan.

Pelantikan enam pasangan Kepala Daerah itu hanya dihadiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama istri, tentu dengan menerapkaan menerapkan protokol Covid.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing daerah akan mengikuti acara pelantikan secara virtual.

Karena Kepala Daerah yang dilantik hanya enam pasangan Bupati/Walikota, maka sangat memungkinkan dilakukan pelantikan secara langsung, dengan jumlah tamu yang terbatas dan menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Sekda, berbeda dengan pelantikan yang berlangsung di provinsi besar seperti di Jawa yang pasangan Kepala Daerah yang akan dilantik mencapai jumlah puluhan.

“Kita hanya enam pasangan Kepala Daerah, terbatas juga yang hadir,’’ kata Sekda.

Rr

Kunker untuk mencari masukan informasi mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pelaksana Harian Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati menerima Kunjungan Kerja Anggota DPD RI Perwakilan NTB, Ir H Achmad Sukisman Azmi MHum di Tanjung, Selasa (23/02/21).

Sebelum bertemu dengan jajaran Pemda KLU, anggota DPD RI menyempatkan bersilaturahmi dengan Bupati terpilih Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH di Pendopo Gangga.

Kunjungan Kerja Anggota DPD RI itu untuk menyerap aspirasi Pemerintah Daerah serta tokoh masyarakat untuk disuarakan ke Pemerintah Pusat terutama saat pertemuan dengan menteri terkait.

Perihal strategis seperti Lombok Utara sebagai Daerah Otonomi Baru, program pembangunan skala besar di antaranya menjadi fokus serapan aspirasinya.

Lebih lanjut senator yang juga dulunya Wartawan Senior itu menambahkan, dalam kunjungannya ada beberapa hal yang disoroti dan mencari masukan informasi mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja, lantaran masih banyak masyarakat yang belum memahami seutuhnya.

Menurutnya, Pemerintah Daerah yang sebelumnya diberikan otonomi daerah kemudian terjadi perubahan ke pusat. Hal ini menyebabkan beberapa kewenangan yang semestinya diberikan untuk daerah, kembali menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

“Itulah yang mendasari kami turun ke masyarakat dan pemda selain untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya mengenai pemerintahan, pertanahan, dan tata ruang wilayah,” tuturnya.

Pihaknya berharap, semoga apa yang dihasilkan kali ini bermanfaat untuk daerah lebih khususnya Lombok Utara sehingga kebijakan berdampak baik untuk masyarakat.

Merespon UU Cipta Kerja

Plh Bupati Lombok Utara Drs H Raden Nurjati menyampaikan Pemda KLU berterima kasih atas kunjungan Senator Perwakilan NTB menyerap aspirasi pemda dan masyarakat.

“Tentu apa yang disampaikan, untuk seterusnya ditindaklanjuti dengan pihak terkait. Misalnya terkait (regulasi) Undang-Undang Cipta Kerja, kita perlu bersama untuk menanggapi (respons) kembali,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikannya, sejumlah tanah pada beberapa lokasi yang belum produktif optimal dimanfaatkan, baik tanah milik perusahaan atau pemerintah, butuh koordinasi semua pihak.

Agar program pemerintah bisa selaras dengan kebutuhan masyarakat, dalam rangka menyelenggarakan program pembangunan pada semua aspek.

Acara berlangsung rileks melalui obrolan dan santap siang yang diselingi guyonan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid.

Hadir mendampingi Plh Bupati, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Kadis DP2KBPMD Drs H Kholidi MM beserta beberapa Kepala Bagian Setda KLU.

rar

faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja yaitu terjadinya bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini tak kunjung reda

MATARAM.lombokjournal.com —

Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan beberapa poin catatan dan rekomendasi dalam Sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Mataram akhir Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan 2016-2021, Senin (15/02/21).

Sidang paripurna tersebut jadi sidang terakhir yang diikuti H. Ahyar Abduh dan  H. Mohan Roliskana sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2016-2021 yang berakhir Rabu (17/02/2021).

Wakil Ketua Pansus, Sinta Primasari beberapa poin yang menjadi catatan Pansus kaitannya dengan kinerja walikota Mataram lima tahun terakhir.

Di antaranya penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram, bertambahnya angka pengangguran terbuka, banyaknya tempat-tempat kumuh, dan tak tercapainya target PAD.

“Angka pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mengalami penurunan secara konsisten dan signifikan,” kata Wakil Ketua Pansus, Sinta Primasari.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh yang duduk berdampingan degan Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, saat menyampaikan tanggapan tak menampik beberapa catatan dan rekomendasi Pansus terkait penurunan kinerjanya.

Ahyar mengatakan, faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja yaitu terjadinya bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini tak kunjung reda.

Secara spesifik, Kota Mataram kehilangan kunjungan 700.000 wisatawan sejak gempa hingga mewabahnya Covid-19.

Kondisi tersebut menyebabkan potensi pendapatan Kota Mataram yang cukup besar jadi lenyap. Hal itu belum ditambah tak adanya investor yang berani menanam modal di Kota Mataram.

BACA JUGA; Ahyar Abduh HHusnul Khotimah Memimpin Kota

“Saya sangat menyimak apa-apa yang jadi catatan apa-apa yang jadi rekomendasi terhadap hasil Pansus LKPJ. Kita mengalami suasana di luar prediksi kita. Berpengaruh terhadap belanja kita,” ujar Ahyar.

Terlepas dari itu, Ahyar berterima kasih kepada DPRD Kota Mataram yang telah menerima LKPJ Walikota Mataram tahun anggaran 2020 dan LKPJ Walikota Mataram masa jabatan 2016-2021.

“Saya dan Bapak Mohan Roliskana menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, menyampaikan ucapan terima kasih bahwa pada malam hari ini sudah diputuskan penerimaan LKPJ,” katanya.

Di akhir acara, Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi yang tak didampingi dua wakilnya karena sakit meminta izin peserta sidang untuk menambah acara yakni acara pemberian cinderamata kepada Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana.

Hal tersebut disebabkan hari Rabu tanggal 17 Februari 2021i, Ahyar dan Mohan resmi purna tugas sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2016-2021.

Ast

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH, menyampaikan LKPJ dalam Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nasrudin SHI di Ruang Paripurna  (15/02/21).

Hadir Wakil Bupati Lombok Utara H Sarifudin SH MH, Pj. Sekda Drs H Raden Nurjati, Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi SAg, unsur Polres Lotara, unsur pimpinan OPD, unsur BUMD serta tamu undangan lainnya.

Penyampaian LKPJ merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan, memenuhi amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 69, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 pasal 19 ayat 1.

Bupati menyampaikan, LKPJ akhir tahun 2020 menjelaskan capaian program dan kegiatan pembangunan dengan menggunakan indikator yang tertuang dalam RPJMD Lombok Utara tahun 2016-2021.

RPJMD merupakan komitmen bersama antara ekskutif, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi misi kebijakan dan program daerah.

LKPJ memuat urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan fungsi penunjang, urusan pengawasan dijabarkan melalui 4 program 8 kegiatan, anggarannya 6,3 milyar dengan realisasi 95,12 persen.

Urusan perencanaan dijabarkan melalui 13 program 24 kegiatan dengan anggaran 9,92 milyar dan terealisasi 8,73 milyar atau 96,74 persen. Sedangkan urusan keuangan dijabarkan melalui 3 program 41 kegiatan dengan anggaran 229.89 milyar terealisasi 96,50 persen serta urusan lainnya.

Menurut bupati, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang didapatkan pemerintah kabupaten Lombok Utara. Di antaranya, inovasi rehabilitasi penanganan bencana gempa The Best Inovation Disaster Rehabilitation, WTP 6 kali dari BPK RI Perwakilan NTB, dan sejumlah penghargaan lainnya.

“Sikap optimis dalam membangun kabupaten Lombok Utara mesti terus kita jaga dan tingkatkan. Terlebih pascabencana tugas pekerjaan serta tanggung jawab kita semakin bertambah,” tuturnya.

Lanjutnya, peran serta kerja sama seluruh pihak diharapkan untuk memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Kabupaten Lombok Utara

“Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi harapan publik. Oleh karena itu, kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat Lombok Utara, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” tutu Bupati.

Kendati demikian, rasa syukur patut  dihaturkan Kabupaten Lombok Utara masih dapat melaksanakan seluruh agenda tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam situasi yang kondusif, saran kritik dan koreksi akan bermanfaat dalam upaya jalannya proses pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.

Paripurna ditutup dengan penyerahan dokumentasi penyampaian lengkap LKPJ tahun 2020, dari bupati kepada pimpinan sidang paripurna DPRD KLU.

whf

Untuk PLH akan memanfaatkan Sekda di masing-masing Kabupaten/ kota sebagai pejabat hariannya

MATARAM.lombokjournal.com –

Meskipun sempat tertunda, Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Provinsi NTB, akan dilaksanakan pada akhir Februari 2021 ini.

Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB L. Gita Aryadi penundaan pelantikan pejabat daerah yang sejatinya akan dilaksnakan pada 17 Februari mendatang ditunda, karena adanya keputusan dari pusat yakni dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekda mengataka, Pemerintah Provinsi terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat yakni Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang bagaimana melaksanakn pelantikan ditengah pandemi.

“Hingga kini kita masih terua melakukan koordinasi dengan pusat, yakni tentang bagaiman mekanisme pelantikan atau tentang pemilihan pelaksna harian ( PLH )yang akan memimpin daerah sementara agar tidak terjadi kekosongan menjelang pelantikan” ujarnya, Selasa (16/02/21)

Menurut Sekda ,terkait dengan PLH itu opsi yang harus disiapkan juga, yakni untuk PLH akan memanfaatkan Sekda di masing- masing Kabupaten/ kota sebagai pejabat hariannya.

“Bila SK pelantikan belum keluar maka PLH yang akan bertugas, agar di tiap daerah tidak terjadi kekosongan pemimpin,” terangnya

Sudah diantisipasi PLH Sekda setempat,,namun demikian ada poin-poin yang harus dikonsultasikan sesuai dengan kondisi di daerah. Sampai saat ini masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat.

Aya