Di tengah wabah Covid -19 tidak mungkin membentuk susunan perangkat daerah

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mewakili Gubernur NTB untuk membacakan penjelasan Gubernur terhadap tiga Raperda yang diajukan Gubernur untuk dibahas DPRD NT, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (15/03/2021).

Tiga Raperda yang diajukan adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), masing-masing Raperda Tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi.

Sekda mengatakan, pentingnya produk pangan yang telah bersertifikasi, yang akan terjamin keamanannya. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk pangan segar yang diinginkan, konsumen menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

“Berbicara produk pangan, saat ini banyak penjualan produk pangan yang merupakan hasil impor dari negara lain yang belum jelas keamanannya, sehingga ini akan berdampak pada perlindungan bagi konsumen di Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Mengenai raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, Sekda menjelaskan lima fungsi penting dari perpustakaan yang harus bisa dijalankan.

Adanya akumulasi pengetahuan di perpustakaan dalam bentuk koleksi karya cetak dan karya rekam, muncul peluang untuk melakukan pendidikan maupun untuk penelitian.

Dalam kaitannya dengan pendidikan dan penelitian ini, peran perpustakaan menjadi sangat sentral, karena dua proses kegiatan itu berawal dan bermuara pada perpustakaan.

Mengutip pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia, dan atas dasar ini pembangunan perpustakaan untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat harus diselenggarakan.

“Pasal ini menjadi dasar utama bagi pembangunan perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat umum dalam hal kerusakan serta informasi diberbagai bidang pengetahuan dan kebudayaan,” jelas Sekda.

Mendengar penjelasan tiga raperda itu, Ketua Bapemperda Provinsi NTB, H. Makmun., S.Pd. berpendapat, dua raperda ini dapat dilanjutkan untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Sedangkan raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bamperda berpendapat agar pembahasan raperda ini ditunda.

Karena masih berada di tengah wabah Covid -19, dan tidak memungkin membentuk susunan perangkat daerah.

“Pemerintah Daerah harus berkonsultasi kepada Menteri dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi terhadap hasil pemetaan yang dilakukan,” jelasnya

Sher, Gher

Diharapkan program PCNU KLU mendukung program-program pemerintah daerah

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH saat membuka Konferensi Cabang ke-3 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lombok Utara, di Ponpes Assa’diyah, Desa Sigar Penjalin Tanjung (14/03/21), mengungkapkan peran organisasi besar NU dan Muhammadiyah dalam perjuangan bangsa.

Bupati Djohan dalam sambutannya menyampaikan, melihat sejarah jauh sebelum kemerdekaan, NU dan Muhammadiyah sudah memberikan peran besar bagi bangsa. Hingga saat ini peran dua organisasi tersebut luar biasa, terlebih NU.

Bupati Djohan yang saat itu didampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto, mengungkapkan alasannya menjadi pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KLU.

“Walaupun saya sebagai Ketua Muhammadiyah KLU, tetapi partai saya PKB. Karena saya ingin Muhammadiyah dan NU menjadi satu tanpa perbedaan berarti. Setiap langkah perjuangan yang kita lakukan melibatkan organisasi besar di Lombok Utara. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan Konferensi Cabang NU Lombok Utara ini, nantinya menghasilkan tokoh yang akan menjadi pimpinan NU di Lombok Utara,” tuturnya.

Diharapkan, program kerja NU KLU ke depan mendukung program-program Pemerintah Daerah.

Diceritakan, Bupati Djohan pun pernah ditanya oleh seorang Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah terkait dirinya Ketua PKB. Dianggap luar biasa, lantaran satu-satunya di Indonesia, Ketua Muhamadiyah sekaligus Ketua PKB.

“Tujuan saya hanya ingin bagaimana NU dan Muhammadiyah bisa berkiprah dengan baik di Lombok Utara. Untuk itulah kami berdua, mohon dukungan sepenuhnya kepada pengurus NU di Lombok Utara, agar memberikan dukungan penuh kepada pemda yang saya pimpin sekarang. Persoalan daerah ini masih berat, terutama pascagempa bumi, rumah rusak berat sampai hari ini masih banyak belum terselesaikan pembangunannya dan  pemerintah pusat menargetkan harus selesai pada Bulan April,” tandasnya.

Karena itu, Bupati Djohan memberikan tugas khusus kepada Wabup Danny untuk menangani persoalan RTG yang belum terselesaikan hingga kini. Suksesnya Wabup dalam menyelesaikan persoalannya membutuhkan dukungan dan peran semua pihak untuk membantu.

“Untuk pengurus yang terpilih nantinya diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah. Kita tahu kejadian gempa tahun 2018 itu, memang bencana dan Allah memberikan cobaan bagi kita semua, tetapi kita ambil hikmah. Tentu dengan banyak bantuan diberikan oleh pemerintah pusat baik itu Pembangunan RTG dan lain-lain. Tinggal bagaimana bersama menata KLU ke depan lebih baik lagi,” imbuhnya.

Belum punya sekretariat

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah NU NTB Ir H Lalu Winengan MM menyampaikan, saat ini kepengurusan NU sudah ada di masing-masing kabupaten. Hanya saja, yang belum punya sekretariat yaitu KLU.

Semoga Pemda KLU bisa membantu dengan keikhlasannya nanti dalam memberikan lokasi, agar bisa terbangun dan memiliki sekretariat di KLU.

Plt Ketua PCNU KLU, Ustadz Hamdan MPd menyampaikan, dengan dimulainya Konfercab NU dan usainya kepengurusan yang lama periode 2015-2020 dinyatakan demisioner. Kepengurusan harusnya  sudah terbentuk, namun karena situasi Covid-19 dilaksanakan tahun ini.

Kegiatan dengan menerapkan Prokes Covid-19 itu dilanjutkan dengan pengajian yang diisi Prof Dr KH Asep Saepudin MA. Diakhiri dengan penyerahan bingkisan berupa buku oleh Wakil Ketua PW NU NTB kepada Bupati dan Wabup serta Kapolres Lotara.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua PP Persatuan Guru NU Prof KH Asep Saefudin MA, Kadis Dikbud Provinsi NTB Dr H Aidy Furkon MPd, Ketua DPRD KLU Nasrudin SHi, Kapolres Lotara AKBP Fery Jaya Satriansyah SH, unsur Pimpinan OPD KLU, tamu undangan serta masyarakat setempat.

rar

Informasi masyarakat sebagai penerima manfaat dibutuhkan, supaya percepatan bisa dilakukan

TANJUNG.lombokjounal.com –

Silaturahmi bertajuk Kegiatan Safari Jum’at dalam rangka Program Memaraq terhadap jama’ah Masjid Nurul Jihad, Dusun Montong Desa Sama Guna Tanjung, Lombok Utara, menjalankan salah satu misi dan program 100 hari yaitu Program Memaraq.

Melalui progam ini pemerintah dan masyarakat bertemu untuk saling menyampaikan masukkan dan saran untuk kemajuan Lombok Utara.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH menyanpaikan kegiatan Safari Jum’at ini yang kedua sejak dilantik akhir Februari lampau itu, di Dusun Montong Desa Sama Guna Tanjung, Lombok Utara, Jum’at (12/03/21).

“Kegiatan ini, insha Allah ke depannya, jika situasi Covid-19 pulih, kami akan mengundang tokoh-tokoh berdiskusi terkait dengan pemerintahan saat ini. Dimana pemerintahan yang sekarang, memiliki banyak PR yang harus diselesaikan seperti pembangunan rumah gempa untuk masyarakat yang masih banyak belum terselesaikan,” tuturnya.

Bencana Covid-19 yang melanda, lanjutnya, harus menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri dan mengurangi penyebaran di masyarakat. Ditambahkannya, akibat dari pandemi, anggaran daerah menjadi berkurang. Tentu menyebabkan pembangunan ke depan  difokuskan pada skala prioritas.

“Untuk menunjang pendapatan asli daerah, kita mengoptimalkan sektor pajak, zakat dan lainnya. Khusus sektor pemerintahan, dalam rangka pemulihan pelayanan dan kantor-kantor SKPD menjadi perhatian. Karena menjadi ujung tombak pelayanan ke masyarakat sehingga kantor-kantor kami tempatkan di Tanjung dan Gangga. Tujuannya agar ke depan, nyata sebagai (kawasan) ibukota kabupaten,” tandas Bupaati.

Wabup Danny Kate Febianto menanggapi progres pembangunan Huntap RTG yang telah tiga tahun berjalan, sejalan dengan misi pada Program Merikeq. Dibentuk tim yang melakukan sinkronisasi data tentang penerima manfaat RTG.

“Kami juga sudah melakukan pertemuan dengan BPBD Provinsi, terkait progres pembangunan dan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Ada sekitar 16.000 rumah warga yang belum dibagikan buku rekening. Terkait dengan ditundanya pembagian buku rekening. Kami ingin melakukan validasi dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” imbuhnya.

Oleh karena itu, informasi dari masyarakat sebagai penerima manfaat dibutuhkan, supaya percepatan bisa dilakukan.

Sementara itu, Kadus Dian Irawan mewakili masyarakat Dusun Montong menyampaikan harapannya kepada pemerintah yang sekarang, lantaran masih banyaknya warga yang tinggal di pengungsian dan belum mendapatkan RTG.

“Hampir 3 tahun kami di tenda pengungsian, lewat kesempatan ini kami menitip harapan. Semoga pembangunan bisa cepat, agar masyarakat kami bisa meninggalkan tempat pengungsian dan hidup  nyaman,” pungkasnya.

Bupati dan Wabup Lombok Utara menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.

Pada acara tersebut, Bupati Djohan menyerahkan pula bantuan Baznas KLU yang diperuntukkan bagi masjid setempat.

Hadir dalam kgiaatan itu Kadis P2KBPMD H Kholidi MM, Camat Tanjung Samsul Bahri S Sos, Kades Jenggala Fahrudin, Pj Kades Sama Guna Budi Hartono, beserta jama’ah masjid.

rar

Membangun gedung dan kebutuhan pendukungnya membutuhkan anggaran yang tidak kecil

MATARAM.lombokjournal.com –

Aparatur Kantor Wilayah Kemeterian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diingatkan, tak hanya bangga memiliki gedung-gedung yang  lengkap kebutuhan pendukungnya.

“Namun yang terpenting, pengelolaan dan optimalisasi SDM yang kualifikasi dan bersungguh-sungguh untuk bekerja di lingkungan Kementerian Agama,” kata Menteri Agama RI, H. Yaqurt Cholil Coumas.

Karena untuk membangun semua itu membutuhkan anggaran yang tidak kecil, tambahnya.

Itu dikatakan Menteri saat meresmikan tiga gedung sarana prasana milik Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung pelaksanaan kinerja Kementerian Agama Kanwil NTB, di Aula MAN 2 Mataram, Kamis (11/03/21).

Saat peresmian itu, Menag RI didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah Bersama Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Danrem 162/WB Brigjen TNI Rizal Ramdhani, Kakanwil Kemenag NTB, Rektor UIN Mataram, dan para pejabat utama di lingkup Kanwil Kemenag NTB.

Gedung yang diresmikan di antaranya Gedung Asrama Terpadu MAN Insan Cendikia Lombok Timur, Gedung, MTsN 3 Lombok Timur  dan Gedung Kemenag Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pembangunan ketiga gedung tersebut dikerjakan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2021.

Menteri berterima kasih atas kinerja aparatur Kanwil Kemenag NTB, yang menyelesaikan sarana prasarana ketiga gedung yang kit resmikan hari ini dengan baik.

Gubernur Zulkieflimansyah menyambut baik kunjungan Menag RI ke NTB. Dengan kunjungan yang kerapkali dilakukan, menunjukkan Kementerian Agama memiliki perhatian lebih terhadap pembangunan keagamaan di NTB demi kemajuan daerah.

Gubernur di hadapan Menag RI juga menyampaikan, kerukunan ummat beragama di NTB terjalin dengan baik.

Demikian juga kerjasama lintas sektor, antara Pemprov NTB dengan Kanwil Kemenag NTB selama ini terbangun dengan baik. Dan akan terus dikembangkan untuk selalu bersinergi dalam memacu sumberdaya manusia di NTB menjadi lebih unggul.

Menyinggung keberadaan Bank NTB Syariah, Gubernur yang mengaku pernah bersama sebagai anggota DPR RI dengan Menteri Agama mengatakan, Bank NTB  merupakan salah satu Bank yang menerapkan pola syariah bersama Bank Syariah Aceh.

Bank NTB Syariah juga menjadi salah satu Bank yang menjadi rujukan pengembangan Bank Syariah di Indonesia dan sudah mendapatkan pengakuan secara nasional.

Ditegaskan Gubernur, neski namanya Bank NTB Syariah namun  karyawannya juga tidak sedikit berasal agama non Muslim. Ini berarti NTB mewujudkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Caranya, bekerjasama membangun NTB melalui sektor perbankan syariah.

“Kami juga ingin menunjukkan kepada dunia sehubungan dengan pelaksanaan MotoGP mendatang di KEK Mandalika Lombok, kami juga ingin menunjukkan toleransi tersebut di hadapan tamu-tamu kami dari berbagai belahan dunia,” kata Gubernur.

herikominfotik

Kata Bupati, pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang segera ditempuh

TANJUNG.lombokjournal.com –

Untuk penyesuaian percepatan pelayanan kesehatan masyarakat di KLU, pencabutan Perda KLU Nomor 6 Tahun 2012 dirasa penting, untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengatakannya dalam sambutan pada Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), terhadap Raperda pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2016 di Ruang Aula DPRD, Rabu (10/03/21).

Di hadapan Ketua DPRD KLU sekaligus Pimpinan Sidang Paripurna, Nasrudin SHi dan Wakil Ketua II DPRD Mariadi SAg serta anggota DPRD KLU, Bupati  menyampaikan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian otonomi yang seluas-luasnya, kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum berkeadilan.

Salah satu tuntutan aspirasi yang berkembang dalam reformasi dan otonomi, adanya perlindungan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

“Berkenaan pembahasan DPRD terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda KLU Nomor 6 Tahun 2012. Perda pencabutan tersebut dirasa penting untuk penyesuaian percepatan pelayanan kesehatan masyarakat di KLU, sesuai PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016,” tutur Bupati.

Menurutnya, pencabutan Perda Nomor Nomor 6 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang mesti segera ditempuh. Untuk percepatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengelolaan serta penatausahaan keuangan RSUD KLU, yang saat ini telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Sepakat Dicabut

Permyataan juru bicara Gabungan Fraksi, Hakamah menyampaikan, dengan menelaah, mencermati laporan pansus tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2016, telah disepakati untuk dilakukan pencabutan Perda dimaksud, karena tak sesuai dengan regulasi yang memayungi.

Perda tersebut sudah tidak berlaku lagI, dan menandakan bahwa perda terdahulu dicabut, dan memberlakukan regulasi terbaru.

Rapat Paripurna itu juga dihadiri  Wabup Dani Karter Febrianto ST Meng, dan Penjabat Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, unsur Pimpinan OPD, Para Camat dan undangan lainnya.

Rangkaian acara berlangsung lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19.

sap

Pejabat administrator dapat memiliki kapabilitas yang baik, kemampuan dalam berkolaborasi, berinovasi, serta memiliki akuntabilitas kinerja

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan sarana bagi peserta untuk membuka dan mengembangkan perspektif kepemimpinan manajerial.

Ia mengatakannya saat membuka PKA Angkatan I  Tahun 2021 Provinsi NTB, di Aula Wisma Tambora BPSDM Provinsi NTB, Selasa (09/03/21).

Kegiatan PKA tujuannya membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin taktikal dan inovatif, pada pejabat struktural eselon III yang akan berperan dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  di instansinya.

Para ASN yang menjabat posisi pejabat administrator dapat memiliki kapabilitas yang baik, kemampuan dalam berkolaborasi, berinovasi, serta memiliki akuntabilitas kinerja.

32 orang peserta PKA yang berasal dari Kabupaten/Kota se Provinsi NTB dan KPU Provinsi NTB ini, diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

“Diklat ini penting, kita harus sama-sama memastikan protokol kesehatan Covid-19 harus tetap diterapkan” tegasnya.

Ketua Panitia Arifin, SH., MH selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial akan menilai, efektifitas penyelenggaraan pelatihan PKA tersebut dengan melakukan evaluasi kepada peserta, widyaiswara maupun terhadap penyelenggara.

Evaluasi terhadap peserta akan dilakukan oleh widyaiswara dan penyelenggara terhadap aspek akademik atau  penguasaan materi maupun aspek sikap dan perilaku yang meliputi integritas, etika kedisiplinan.

“Adapun evaluasi terhadap widyaiswara dan penyelenggara akan dilakukan oleh para peserta dengan cara mengisi kuisioner yang akan kami sebarkan kepada peserta. hasil evaluasi ini akan kami gunakan sebagai bahan untuk peningkatan kualitas pengelolaan pelatihan selanjutnya,” kata Arifin.

DiskominfotikNTB

Jika dari pemerintahan sebelumnya ada program yang bisa kita masukkan dalam program 100 hari,  dilakukan percepatan, walaupun memang goalnya bukan pada program 100 hari

TANJUNG.lombokjournal.com –

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) program 100 hari kerja Pimpinan Daerah, Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH didampingi Wabup, Danny Karter Febrianto ST Meng,  menekankan agenda tunggal program 100 hari kerja yakni mengawali tugas-tugas Kepala Daerah pada tahun 2021

Rakor yang berangsung di Aula Kantor Bupati (08/03/21) itu juga dihadiri Penjabat Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Para Pimpinan OPD, Para Kabag dan Camat lingkup Pemda KLU.

“Salah satu yang sedang kita laksanakan adalah mengurus RTG dengan SK susulan, hampir 10 ribu belum terealisasi. Kita sudah mulai program 100 hari, sehingga kita tidak perlu mulai dengan cara yang salah, tetapi harus dengan cara baik. Tentu ada pahitnya dan ini saya pikir berat,” tuturnya optimis.

Usai rapat, Wabup Danny kepada awak media menyampaikan, sudah ada beberapa program 100 hari kerja.

“Teman-teman wartawan juga sudah mengetahui program 100 hari kerja dan ini sinergitas. Terutama masalah RTG ini akan kita sinergikan dengan BPBD, LH Perkim dan PUPR,” imbuhnya.

Lebih lanjut Wabup menambahkan pada Program Memaraq, semua bekerja Humas, Kominfo, Pariwisata dan lain-lain. OPD harus memiliki kesepemahaman tentang visi misi bupati dan wabup, sehingga dalam program 100 hari bisa bersinergi dengan baik.

Menurutnya, jika dari pemerintahan (kemarin) ada program yang bisa kita masukkan dalam program 100 hari,  dilakukan percepatan, walaupun memang goalnya bukan pada program 100 hari, tetapi pada program berkelanjutan.

“Kami optimistis program 100 hari ini bisa tercapai dan berjalan, OPD responsnya baik, beberapa program harus diprioritaskan,” jeas Wabup.

Masih terkait RTG, Tim Validasi RTG sudah bekerja dan hasilnya dikirim ke desa supaya bisa disampaikan ke masyarakat untuk ditindaklanjuti.

Inovasi pelayanan pubik

Akademisi Universitas Brawijaya Malang, Dr Sumiadi dalam paparannya menyampaikan, kondisi daerah masih tertinggal di beberapa aspek. Tidak ada cara lain selain menciptakan inovasi pada beberapa pelayanan publik.

“Kita berjalan dengan orang lain, berjalan dengan kecepatan sama, maka kita menjadi daerah yang tetap tertinggal. Logikanya, kita harus melaju dengan kecepatan lebih tinggi dengan inovasi,” urainya.

Dijelaskannya, tujuh visi mengapa diperlukan, lantaran program-program yang disusun baik program unggulan maupun program 100 hari mesti inline.

Di antaranya Memaraq, Merikeq, Pelayanan Prima dan Pariwisata Bangkit, sehingga ke depan manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat dan ada peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

“Pariwisata supaya ada optimisme dari para pelaku wisata yaitu Pariwisata KLU Bangkit. Tujuan yang penting adalah rembuq bareng antara Pemerintah Daerah dan juga masyarakat sekitar. Bagaimana mengelola pariwisata supaya bisa menguntungkan pelaku pariwisata, masyarakat sekitar dan juga pemda,” tandasnya.

Ditambahkannya, revitalisasi obyek pariwisata prioritas spesifik semisal di Pantai Impos. Kendati memprihatinkan, jalan masuk ke Pantai Impos belum baik. Dalam program 100 hari ini bisa diperbaiki.

Rangkaian acara berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan prokes Covid-19, KEMUDIAN dilanjutkan diskusi bersama.

sap

Kondisi jalan Provinsi di KLU saat ini mengkhawatirkan, khususnya di wilayah Pusuk, Bayan dan Kayangan yang kondisinya memperihatinkan

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengatakan, APBD Kabupaten Lombok Utara tahun ini merosot 300 miliar, dan saat ini sedang terjadi refocusing anggaran untuk Covid-19.

“Semoga kunjungan DPRD Provinsi NTB, tidak melirik saja tapi bisa membantu karena KLU ini bagian dari Provinsi NTB.  Selain sedang banyak dihadapkan pada persoalan seperti pembangunan RTG yang sampai saat ini belum terselesaikan,” tuturnya

Bupati H Djohan yang didampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST MEng menyampaikan itu saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Gabungan Komisi DPRD Provinsi NTB, Kamis (04/03/21).

Kunker itu dipimpin Wakil Ketua II Drs H Muzihir dan Wakil Ketua III DPRD H Abdul Hadi SE MM, Anggota DPRD NTB Dapil Lobar-KLU, Sudirsah Sudjanto SPdB beserta representasi anggota komisi berjumlah 13 orang.

Dalam penerimaannya, bupati menyampaikan rasa sukur dan ucapan terima kasih bisa bertemu kawan-kawan DPRD Provinsi.

Diungkapkan, saat ini sedang dilakukan penuh kehati-hatian sehingga terjadi penundaan di masyarakat, agar kemudian hari tidak menyalahi aturan demi pembangunan lebih baik ke depan.

“Kita punya jalan lingkar utara yang sudah dibebaskan, namun sampai saat ini belum dikerjakan. Semoga dengan kunker DPRD ke KLU bisa menyuarakannya, agar segera dapat dibangun,” ujar bupati yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi NTB.

Wakil Ketua III, Abdul Hadi SE MM menyampaikan, kunjungannya ke KLU untuk bersilaturahmi dengan Bupati dan Wabup Lombok Utara. KLU sudah merangkak membangun kembali, tentu membutuhkan kebersamaan baik pusat, provinsi dan kabupaten untuk bersama-sama.

“Saya rasa pak bupati dan wabup sudah memiliki langkah-langkah demi kemajuan Lombok Utara ke depan,” kata Abdul Hadi.

Dalam pada itu, Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi SAg menyampaikan dengan penerimaan pajak, khususnya kendaraan di KLU yang tinggi. Namun kondisi jalan Provinsi di KLU ini mengkhawatirkan. Khususnya di wilayah Pusuk, Bayan dan Kayangan yang kondisinya memperihatinkan.

“Bila perlu, kunjungan DPRD ke titik lokasi langsung agar bersama bisa menyaksikan kondisinya, ruas jalan di KLU ini harus diprioritaskan pemerintah, mungkin bisa bertahap. Seperti jalan di Pusuk yang masih buruk dengan volume kendaraan banyak melintas. Sementara kalau kita melihat jangka panjang Kawasan Pusuk bisa menjadi sumber PAD wisata,” pungkasnya.

Hadir pula mendampingi bupati, di antaranya Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi SAg dan Kalak BPBD KLU Muhadi SH, Kadis LH dan Perkim Zaldi Rahadian ST beserta undangan lainnya.

Acara berlangsung santai, sembari menikmati Durian Lombok Utara.

rar

Diingatkan, memori pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bukan, hanya berorientasi pada output semata

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH membuka Rapat Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (Pemda) 2022 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara.

Acara berlangsung di Aula Bupati, Selasa (03/03/21), yang dihadiri para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda KLU, Kepala OPD, Camat Se-KLU, serta undangan lainnya.

Bupati mengatakan, masa transisi rencana pembangunan 5 tahun dari RPJMD sebelumnya ke RPJMD yang baru, sesuai amanat Undang-undang harus berjalan secara paralel dan stimulan.

RPJMD tahun 2021 sampai 2026 adalah dokumentasi pembangunan penjabaran visi misi bupati dan wabup terpilih yang memasuki tahapan rangcangan awal, satu proses yang harus dilakukan dalam rentang waktu sebagaimana telah diatur dalam Permendagri.

“Untuk itu diperlukan kesepahaman kita dalam menyinergikan aspek politik, partisipatif, dan aspek topdown yang menjadi pendekatan perencanaan daerah,” kata Bupati.

Aspek tersebut merupakan visi misi prioritas bupati, maupun prioritas nasional dan prioritas provinsi.

Menurut Bupati, masa awal RPJMD 2021-2026 pembangunan di Lombok Utara menghadapi tantangan yang berat. Belum tuntasnya RTG tahun 2018 kita dihadapkan pandemi Covid-19.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Lombok Utara tahun 2020 tumbuh negatif atau minus sebesar 7,4 persen dengan aspek berdampak berat pada sektor akomodasi, sektor makan minum, atau aktivitas pariwisata hingga menghadapai penurunan pertumbuhan sebesar minus 48 persen.

“Dampak kesehatan, dan dampak ekonomi harus  ditangani secara paralel dan sesegera mungkin dapat meminimalkan angka kemiskinan di KLU ini,” tuturnya.

Dikatakan, beberapa hari kemarin pihaknya menerima rilis BPS tentang meningkatnya angka kemiskinan Provinsi NTB periode September 2020 yang menunjukkan bahwa penduduk miskin di NTB termasuk KLU.

“Pada kesempatan ini, saya menegaskan kembali pertama, permasalahan yang paling urgen diselesaikan adalah pembangunan RTG. Saya mengajak kita semua jajaran birokrasi pelayanan publik yang didukung oleh masyarakat dan swasta berkerja sunguh-sungguh kompak bersatu. Kita mesti segera mengaktifkan kembali obyek pariwisata, mengaktifkan UMKM, mendorong secara kontinyu pertanian,” tegasnya.

Diingatkan,  memori pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bukan, hanya berorientasi pada output semata. Hasil itu akan berimplikasi pada manfaat bukan hanya pada penyerapan anggaran semata.

“Saya minta kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam perencanaan pembangunan daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai target yang akan kita tetapkan,” tandasnya.

Bupati Djohan mempertegas, dalam perencanaan program kegiatan dan subkegiatan harus benar-benar dibuat untuk masyarakat Lombok Utara. Pedomannya pada visi misi kepala daerah terpilih, dengan tujuan secara garis besar untuk meningkatkan perekonomian serta menyejahterakan masyarakat.

APBD Lombok Utara mengalami penurunan cukup drastis, bupati mengharapkan dalam penyusunan program dan kegiatan mesti benar menyentuh masyarakat Lombok Utara.

“Saya yakin penguatan ekonomi 2021 dapat ditopang dengan peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan serta sektor pendukung lainnya,” urainya.

Dalam kondisi kebencanaan maka perencana program pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara biasa-biasa saja, tetapi dibutuhkan kesungguhan dan kerja keras yang memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan padat karya supaya dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam rangka memberikan pekerjaan kepada masyarakat Lombok Utara.

Koordinator Pelaksana yang juga Kepala Bappeda KLU Heryanto SP, dalam laporannya menyampaikan Forum OPD merupakan salah satu proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai sejak tanggal 4 Januari 2021.

“Hari ini kita melaksanakan Forum OPD dalam rangka penyelarasan apa yang telah kita rumuskan, apa yang telah kita tuangkan dalam rencana kerja awal OPD disandingkan dengan usulan yang telah diinput di Musrenbang Kecamatan,” tandasnya.

Ditambahkan, pihaknya mengemas kegiatan dengan merujuk perkembangan nasional terbitnya berbagai regulasi tahun 2021.

“Dapat kami sampaikan angka APBD 915 miliar, namun terbitnya PMK 17 menyebabkan kita kehilangan 31,9 miliar dengan kebijakan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 4 persen kemudian ditambah pagu DAK dengan RK sehingga total penurunan daerah kita sekitar 31,9 miliar. Adapun isu yang diangkat dalam bidang ekonomi fokus pada pemilihan PAD dan Pariwisata sesuai arahan bapak bupati. Kemudian pemulihan sektor UMKM, pemulihan sektor pariwisata dan pemulihan peningkatan sektor pertanian,” jelasnya.

Tujuan dari FPD sejatinya dalam rangka penyelarasan program pemda, supaya sesuai dengan apa yang dituangkan dalam visi misi.

sap

Ditegaskan Bupati, tak bisa santai 5 tahun ke depan ini, belasan ribu masyarakat masih di tenda pengungsian gempa atau rumah sementara

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH didampingi Wabup Danny Karter Febrianto ST MEng menyampaikan pidato pertamanya di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada paripurna masa sidang I tahun dinas 2021, di Ruang Paripurna DPRD, Senin (01/03/21).

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua II Mariadi SAg bersama Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati serta anggota DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan siapapun Bupati dan Wakil Bupati periode ini sungguh berat pekerjaannya, sungguh berat tanggung jawabnya.

Dua tahun yang lampau Lombok Utara dilanda gempa bumi. Kemudian setahun kemarin terdampak wabah pandemi Covid-19, melanda daerah, negara bahkan dunia internasional.

“Karena itu, untuk menghadapi pekerjaan berat ini yang pertama ingin kita kompak, kita harus tetap utuh bersatu menghadapi persoalan daerah terutama DPRD sebagai partnership pemerintah. Jika dalam menghadapi masalah ini kita tidak kompak maka tentu persoalan kita tidak bisa teratasi dengan baik,” tutur bupati.

Menurutnya, tak bisa santai 5 tahun ke depan ini, belasan ribu masyarakat masih di tenda pengungsian gempa atau rumah sementara.

“Tantangan kita berat, oleh karenanya DPRD dan eksekutif ini (perlu) satu bahasa, satu keputusan menghadapi persoalan-persoalan daerah. Lebih-lebih daerah kita ini masih menjadi daerah tertinggal. Satu-satunya di NTB walaupun ada plus minusnya, tetapi predikat ini tidak enak didengar,” imbuhnya.

Bupati Djohan juga menyoroti lapangan kerja yang terdampak pengaruh Covid-19. Daerah KLU masih miskin, dulu waktu dirinya memulai memimpin (2011-2016) angka kemiskinan daerah mencapai 43,14 persen sampai hari ini belum separuh diturunkan dalam sekian tahun.

Dikatakannya, perlu program apa yang harus dilakukan sekarang, dalam mengantisipasi program kemiskinan besok.

Menurutnya pula, dulu dirinya ingat karena saat sebagai sekda pertama dan bupati pertama, tujuan pokok niatnya adalah percepatan perkotaan Tanjung sebagai ibu kota kabupaten.

Karena Tanjung sebagai kecamatan sempit, sehingga pembangunan (perkantoran dan sarana umum) disebar ke daerah-daerah kecamatan lain.

“Dengan terbangunnya kantor-kantor dari barat ke timur itu, tentu ekonominya lancar. Semuanya kita lakukan di sini. Kota Tanjung sebagai ibukota kabupaten, batas tata ruang Kota Tanjung itu ada di Kali Lempenge sehingga Polres ada di situ. Statistik ada di situ, Kementerian Agama di situ, BPN di situ bahkan Kodim pun dipersiapkan di situ. Masa perangkat daerah semuanya di sini (areal perkantoran),” tandasnya.

Ia berniat mengembalikan kantor-kantor dimana tempat semula, supaya aman nyaman bekerja. Karenanya, diminta kesepahaman untuk kantor-kantor dikembalikan (tempatnya) seperti dulu, supaya Tanjung tak semrawut dan area produktifnya tak habis.

“Saat didatangi investor untuk membangun listrik tenaga air di daerah Bayan dengan nilai 5 triliun dengan luas 50 hektare. Saya bilang saya setuju dengan syarat pekerja mulai dari buruh sampai bos orang-orang KLU. Jika tenaga tidak ada di KLU, baru silakan datangkan dari luar. Termasuk Globalhub dilanjutkan di daerah timur sana (Kawasan Bayan). Adanya MotoGP di Lombok Tengah dampaknya akan ke kita, maka saya ingin kita satu bahasa. Semoga dalam kita menghadapi kondisi ketidakberuntungan ini bisa kita hadapi dengan cara bersungguh-sungguh, kerja sama dan kompak semua pihak,” pungkasnya.

BACA JUGA: Serah Terima Jabatan Plh Bupati Kepada Bupati Lombok Utara

Hadir dalam acara itu Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Perwakilan Kodim 1606/Lobar Kapten Zainul Fahri, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Para Kepala OPD serta undangan lainnya.

sap