MATARAM.lombokjournal.com –

Kepala Kepolisian Republik Indonsia (Kapolri) Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si didampingi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. dan Kapolda Irjen Pol. Muh. Ikbal, S. Ik ,. MH, meresmikan fasilitas dan sarana prasana penunjang Markas Kepolisian Daerah (Mapolda), Sabtu (02/04/21).

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi NTB yang pertama itu, Kapolri meresmikan Lapangan Bhara Daksa, Masjid Baitussalam, Gedung Presisi, penjagaan Gerbang Listrik, Lobi Polda NTB dan Polsek Kuta Loteng.

Usai peresmian, Gubernur NTB menyambut baik menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan Kapolri.

“Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja untuk meresmikan fasilitas dan sarana prasarana di Mapolda NTB,” kata Doktor Zul.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan penggagas konsep Presisi, singkatan dari slogan, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi dan berkeadilan, juga menandatangi prasasti peresmian Lapangan Bhara Daksa dan fasilitas lain.

Kegiatan ini turut dihadiri Danrem 162 / WB Brigadir Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Suratun, Danlanud Zam Kolonel Pnb Khairun Aslam, pengusaha NTB, dan sejumlah jajaran Polda NTB.

Edy

@diskinfotiknt

Keberhasilan pelaksanaan tugas di era reformasi membangun bidang hukum merupakan prioritas

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan (Bimtek) Produk Hukum Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 memberi manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Khususnya dalam memahami proses penyusunan produk hukum daerah sesuai perundangan yang berlaku.

Bupati Lombok Utara yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Evi Winarni MSi mengatakan itu saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021, di Pemenang (01/04/21).

Hadir pada acara tersebut, Kepala Biro Hukum Kemendagri RI Gani Muhamad, Kasubdit Instrumen Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Ditjen HAM Kemenkumham RI, Farida Wahid, Kepala Bagian Hukum Setda KLU, Suparman SH, Unsur Perwakilan masing-masing OPD se-Kabupaten Lombok Utara, beserta undangan lainnya.

Evi Winarni menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan tugas di era reformasi membangun bidang hukum merupakan prioritas, sebab pembangunan yang pesat pada berbagai bidang tidak jarang mengakibatkan benturan yang rawan menimbulkan masalah.

“Adanya Permendagri nomor 120 tahun 2018, perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mewajibkan setiap produk hukum daerah baik Raperda, dan Raperbup mesti dibuat melalui fasilitasi Biro Hukum di provinsi,” katanya.

Propemperda tahun 2020 berjumlah 21 Raperda terdiri dari 16 Raperda usulan inisiatif DPRD.

Sedangkan Propemperda tahun 2021 berjumlah 18 Raperda, yang terdiri dari 16 Raperda usulan pemerintah daerah, dan 2 Raperda usulan inisiatif DPRD. Kini telah ditetapkan berjumlah lima Perda.

Dikatakannya, melalui bimtek dapat memberikan output yang menciptakan keterpaduan dan sinergi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, dalam menafsir dan merumuskan kebijakan yang memiliki kepastian hukum.

“Saya imbau agar kegiatan bimtek dapat memberikan wawasan baru serta menata kembali pengetahuan seluruh aparatur pemerintah, terkait perkembangan regulasi selaras dengan jiwa Pancasila dan HAM,” tandasnya.

Kabag Hukum Setda KLU Suparman SH menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan, Undang-Undang 12 tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Permendagri nomor 80 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perda nomor 2 tahun 2014, tentang Produk Hukum Daerah dan Keputusan Bupati Lombok Utara nomor 7/3/K/2021.

“Adapun maksud dan tujuan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara. Kaitannya dengan penyusunan produk hukum baik Perda maupun Perbup,” imbuhnya.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi secara berurutan dari para narasumber, kemudian sesi tanya jawab dari peserta. Kegiatan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

wld

Program Open Government Partnership (OGP) Lokal merupakan inisiatif multilateral yang mengedepankan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi anggota kemitraan global dalam program Open Government Partnership (OGP) Lokal tahun 2020.

Program kemitraan pemerintah terbuka merupakan kerjasama global yang menyatukan pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka: transparan, efektif dan akuntabel.

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Prahesti Pandawangi menjelaskan, Pemprov  NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan salah satu daerah yang mewakili Indonesia, yang dapat bersaing secara ketat bersama pemerintahan tingkat lokal dari berbagai negara di dunia.

“Kami berharap dengan terpilihnya NTB dan KSB dapat mendorong pelaksanaan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka di NTB,” ungkap Prahesti.

Pahesti mengatakannya saat  berkunjung ke Pemerintah Provinsi NTB bersama jajaran Kementerian PPN/Bappenas dalam persiapan Program Open Goverment Partnership (OGP) Lokal, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (29/03/21).

Program OGP Lokal ini merupakan inisiatif multilateral yang mengedepankan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

OGP diinisiasi oleh delapan negara di antaranya, Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Norwegia, Inggris, Afrika Selatan, Filipina dan Indonesia pada tahun 2011.

Tahun 2020, program ini terus meluas dan berkembang dengan melibatkan 78 negara dan 200 organisasi masyarakat sipil yang sudah bergabung dalam OGP.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov NTB dalam mewujudkan keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi program, seperti aplikasi NTB Care sebagai infrastruktur digital sekaligus jembatan yang membuka pastisipasi publik dalam pengelolaan layanan yang lebih baik, Revitalisasi Posyandu serta penyediaan portal Satu Data untuk NTB.

Sedang Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan inovasi program praktek daerah pemberdayaan gotong royong.

“Pemerintah daerah mempunyai peran yang amat besar dan strategis dalam mendorong implementasi pemerintahan yang terbuka, karena berada di garis depan pelayanan pada masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan penilaian OGP yang dipilih oleh Panitia Seleksi dari ragam latar belakang yang terdiri dari Badan Pengarah dan anggota OGP serta perwakilan dari masyarakat sipil, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu yang terpilih berdasarkan penilaian kriteria dalam proposal, serta kekuatan unik yang dimiliki untuk menyempurnakan tujuan dari OGP Lokal.

“Setelah melewati pemilihan yang cukup ketat, panitia seleksi akhirnya memilih 56 pemerintah daerah dari berbagai negara. Sedangkan lima di antaranya berasal dari Indonesia yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banggai, Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat,” sebutnya.

Misi NTB Bersih dan Melayani

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., ketika menerima kunjungan Tim OGP tersebut mengatakan, mewujudkan pemerintahan yang terbuka, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB yang dituangkan dalam visi misi NTB bersih dan melayani.

Melalui program itu memberikan motivasi yang sangat selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Pemprov NTB dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

“Jadi, melalui program itu kami mendapatkan energi tambahan dan motivasi lagi untuk mewujudkan keterbukaan informasi di NTB,” ungkap Wagub.

Menurut Ummi Rohmi, komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, diwujudkan melalui program keterbukaan informasi publik dan tersedianya ruang atau akses bagi seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan berkreasi membangun NTB.

Bahkan Pemprov NTB juga menyediakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan keluh kesah dan berinteraksi secara langsung maupun secara digital dengan pemerintah.

“Platform informasi digital sebagai kanal-kanal interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, maka diciptakan aplikasi NTB Care besutan Dinas Kominfotik NTB yang menghubungkan aduan, keluhan dan aspirasi masyarakat untuk menyempurnakan pembangunan yang ada,” tegas Ummi Rohmi.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini, Pemprov NTB terus menyediakan layanan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas.

Selain aplikasi NTB Care, Pemprov melalui Dinas Kominfotik NTB juga membuat website NTB Satu Data yang menyediakan berbagai informasi data sektoral yang bisa diakses oleh masyarakat kapan pun dan di mana pun.

Selain itu, aplikasi Smeton juga berhasil dibuat sebagai aplikasi meeting virtual yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat NTB di tengah pandemi Covid-19.

“Kami juga memiliki program unggulan yaitu Revitalisasi Posyandu yang diperkuat dengan Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis laman daring. Revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga merupakan ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan dan sosial masyarakat di NTB,” ungkap Ummi Rohmi.

Diharapkan, melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi diharapkan birokrasi seluruh perangkat daerah (OPD) benar benar hadir di tengah mayarakat, untuk memberi solusi dan melayani.

Sehingga Pemprov NTB benar benar menjadi daerah yang terbuka dengan membuka kanal informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada.

Dalam penerapan program OGP ini, beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim steering commettee dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenlu, Kemendagri dan kantor staf kepresiden antara lain audensi dengan OPD dalam hal ini Dinas Kominfotik NTB.

Diskomminfoik NTB dinilai berhasil mewujudkan keterbukaan informasi melalui program inovasi yang membanggakan. Kemudian ke Desa Barebali Lombok Tengah untuk meninjau praktek keterbukaan informasi dan pelaksanaan posyandu keluarga.

Keesokan harinya, tim steering comite dijadwalkan akan mengunjungi lokasi di kantor bupati KSB sebagai daerah inovasi program pemberdayaan gotong royong.

Dalam kunjungan kementerian PPN/Bappenas dalam persiapan pelaksanaan OGP Lokal tersebut, dihadiri Bupati KSB, Dr. Ir. H. W.Musyafirin, Organisasi masyarakat sipil seperti FITRA NTB, SOMASI NTB dan beberapa Kepala OPD lingkup Pemrov NTB.

Manikp

@kominfo

Jika produktivitas tidak meningkat, mungkin tidak bisa mencapai goal target yang ditawarkan

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah mengingatkan, dalam kondisi keterbatasan APBD seperti saat ini, agar para Kepala OPD lingkup Pemprov NTB lebih mengedepankan inovasi, kreativitas dan kesungguhan dalam pengabdian.

Hal itu disampaikannya, usai melantik 9 Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru dilantik, Jum’at (26/03/21)

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini mengingatkan, agar bisa amanah dalam menjalankan pengabdiannya. Dan ia mendorong pejabat agar kreativitas saat ini harus  menaingkat dari sebelumnya.

Jika produktivitas tidak meningkat, mungkn tidak bisa mencapai goal target yang ditawarkan, dan pejabat baru yang dilantik bisa mengetahui visi dan misi NTB Gemilang.

“Karena bagaimana pun juga kalau kita bekerja tak tahu tujuannya, maka tidak bisa menjalankan visi dan misi NTB Gemilang. Karena itu tolong dipelajari, dipahami betul dan diyakinkan dalam melaksanakan tugasnya,” pinta Wagub.

Wagub mengingatkan Kembali bagaimana menjalin sinergitas. Program tidak bisa dijalankan sendirian. Perlu dibangun dan makin diperkuat manajemen kerja di OPD masing-masing untuk saling menguatkan satu sama lain.

“Ingat saya berharap manajemen kerja organisasi yang saudara-saudara pimpin mulai dari pejabat struktural yang ada hingga seluruh pegawai di tingkat bawah, untuk seluruhnya dijadikan sebagai satu kekuatan  dan saling menguatkan satu sama lain,” ujar Ummi Rohmi.

Diibaratkan, dalam satu bangunan harus ditopang oleh banyak pondasi. Pondasi  satu dengan pondasi lainnya saling menguatkan dan saling bersinergi menghasilkaan satu kekuatan.

Pimpinan hendaknya bisa mensiasati untuk bagaimana  memanfaatkan peluang dan potensi yang ada dan tidak sekali-kali bekerja hanya mengharapkan APBD. Maksud Wagub, OPD harus benar-benar bisa berkreasi, berinovasi bagaimana   merangsang APBN sebanyak mungkin bisa masuk ke NTB.

Selanjutnya, bagaimana merangkul dunia usaha, swasta  untuk bisa berkontribusi pada program-program yang sudah digagas. Dan bagaimana juga bisa merangkul seluruh elemen masyarakat guna mensukseskan program pembangunan di NTB.

Ditambahkan, dalam keadaan sulit saat ini hendaknya pejabat baru bisa lebih banyak belajar dari para seniornya untuk mengatasi hal-hal yang sulit dalam bekerja. Berkoordinasi sangat diperlukan untuk memecah kesulitan yang dihadapi.

“Dan saya ingin agar progress atas kemajuan yang cepat bisa terlihat di masa yang sulit ini.  Kita menyadari  tentu ini tantangan yang tidak mudah. Namun saya yakin semakin besar tantangannya semakin semangat kita dalam bekerja. Kuncinya mari berkolaborasi dan bekerjasama,” Wagub menandaskan.

Tidak lupa diingatkan, para pejabat yang baru dilantik saat pandemi Covid-19 masih berlangsung, agar tetap memberikan contoh kedisiplinan dalam menerapkan Protokol Kesehatan berupa 5 M. Dalam pandemi Covid-19, agar masyarakat bisa tetap hidup nyaman, sehat dan tetap produktif dalam bekerja.

“Tetap terapkan 5 M dan memberi keteladanan kepada masyarakat dan penggunaan teknologi yang makin ditingkatkan. Insya Allolh jika itu semua kita disiplin tanggungjawab bersama dalam mewujudkan NTB Gemilang benar-benar bisa tercapau dengan baik,” tutup Wakil Gubernur NTB..

Herikp

@diskominfotik

ASN harus memahami tugas dan kewajbannya agar bekerja maksimal  menyelenggarakan  tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional

MATARAM.lombokjournal.com –

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berada pada garda terdepan dalam hal penegakan protokol kesehatan Covid-19, apalagi NTB masih dalam masa pandemi Covid-19i.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Ketua Satgas Covid-19 mengimbau, para ASN di lingkungannya  harus jadi penggerak atau motivator masyarakat untuk melaksanakan hal-hal yang positif, bukan justru menjadi provokator.

Penegasan itu disampaikan Sekda saat membuka Acara Pelatihan Dasar CPNS Gol.II dan III Provinsi NTB Angkatan I s.d VI Tahun Anggaran 2021 Aula BPSDM NTB ,Kamis (25/03/2I)

Dikatakan, ASN harus memahami tugas dan kewajbannya agar bekerja maksimal  menyelenggarakan  tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melalui  pelayanan publik yang profesional.

Para peserta pelatihan diwajibkan mengikuti diklat ini sungguh-sungguh.

“Saya berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik baiknya, saudara-saudari sudah memilih menjadi ASN sebagai jalur pengabdian terhadap bangsa dan negara. Karenanya harus memahami bagaimana menjadi ASN yang baik di masa mendatang,’’ kata mantan Kepala DPMPTSP Provinsi NTB tersebut.

Diingatkan pentingnya penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan pelatihan, bahkan jika ada gejala yang menghawatirkan, panitia penyelenggara diperintahkan melakukan pengecekan kesehatan peserta agar tidak menimbulkan kluster baru penyebaran virus.

Mewakili Panitia Penyelenggara Diklat, Arifin menjelaskan tema kegiatan ini adalah  “Adaptasi new normal di masa pandemi covid-19” dengan tujuan membentuk sosok PNS yang mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efesien, bekerja secara disiplin demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pelatihan dasar ini diikuti 180 peserta selama 51 hari di kampus kemudian dilanjutkan dengan 30 hari di luar kampus di tempat kerja masing-masing .

Selanjutnya peserta akan mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang belanegara, analisis isu kontemporer, Kesiap siagaan bela negara sedangkan materi pelatihan akan disampaikan oleh Widiaiswara fasilisator dan narasumber instansi termasuk korem 162WB dan TIM Penangaman Covid -19 Provinsi NTB.

Aff

diskominfotikntb

Laporan Keuangan Daerah Provinsi, baik di NTB maupun provinsi lain, akan disertai dengan pemeriksaan tematik kinerja, pendapatan dan tematik yang lain

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB, Rabu (24/03/2021) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan NTB.

Saat menyerahkan LKPD tersebut, Wagub menyatakan bahwa laporan yang disusun dan disampaikan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan mekanime yang ada dalam realisasi penggunaan anggaran.

Ia juga menyatakan, laporan keuangan Pemerintah Daerah ini merupakan kompilasi dari laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah, selaku entitas akuntansi yang disusun dengan pedoman peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah ini terdiri dari 7 item laporan. Semua telah dilakukan proses reviuw  oleh aparat pengawas internal pemerintah. Tapi untuk  proses penyusunan dan penyajian data dan informasi telah dilakukan sesuai ketentuan.

Selanjutnya ia berharap adanya kritikan dan masukan demi kesempurnaan LKPD ini, sehingga semua informasi yang tersajikan dapat memberikan manfaat untuk keberlangsungan proses pemerintahan dan pembangunan daerah kedepan.

“Semoga kerja sama yang terjalin baik selama ini akan tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB,” tutupnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Hery Purwanto, S.E., M.M menegaskan, sesuai amanat UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada BPK.

“Isinya jelas, Gubernur, Bupati/Walikota menyerahkan laporan keuangan, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir,” jelas Hery.

Diakuinya, proses pelaporan tidak disampaikan ke DPRD dulu, karena Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan dulu kepada BPK untuk diaudit. Setelah itu disertakan dalam lampiran untuk disampaikan kepala daerah sebagai pertanggung jawaban.

“Ini merupakan proses administrasi, dari Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota diberikan kepada BPK untuk diaudit, sebagai pertanggungjawaban kepada DPRD,”ucapnya.

Untuk itu, sesuai dengan surat tugas dan amanat UU, waktu audit hanya 2 bulan, mulai dari pencetakan, audit dan penyerahan hasil audit.

“Mulai besok tanggal 25 Maret 2021, kami akan mulai kerja,” jelasnya.

Selain itu, untuk Laporan Keuangan Daerah Provinsi, baik di NTB maupun provinsi lain, akan disertai dengan pemeriksaan tematik kinerja, pendapatan dan tematik yang lain.

Namun untuk Provinsi NTB, BPK akan melakukan pemeriksaan Keuangan bersamaan dengan tematik kinerja efektivitas pengamanan dan pemanfaatan aset Provinsi. “Laporannya akan satu dengan LKPD,”ungkapnya.

Diakhir penyampaiannya, ia mengapresiasi Pemrov NTB yang telah menyerahkan LKPD.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah, M.H., Kepala Inspektorat, Kepala BPKAD  Prov. NTB

Edy

@diskominfotik_ntb

Wabup Danny menyampaikan pentingnya perhatian pada infrastruktur perkantoran, fasilitas pendidikan, dan fasilitas ibadah

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu memberi perhatian terkait belum terealisasinya jalan lingkar utara berukuran lebar 20 meter dengan panjang 11 kilometer dilalui 2 jembatan.

Hal itu diungkapkanLombok Utara H Djohan Sjamsu SH saat melakukan ‘Safari Jum’at’ dalam Program Memaraq yang belangsung di Masjid  Silaturahim Dusun Jambianom, Desa Medana, Tanjung Lombok Utara (19/03/21). Kegiatan itu menjalankan misi program Memaraq yaitu Pemda bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Menurut perhitungan pihak terkait, diperkirakan menelan biaya 700 miliar. Tentunya daerah tidak mampu, kecuali dengan mencari dukungan lain. Pembangunan jalan tersebut penting untuk mengurai kepadatan di jalan raya,” tandasnya.

Dalam Safari Jum’at ketiga kalinya sejak dilantik Februari, Bupati mengatakan ke depan akan mengundang tokoh-tokoh berdiskusi terkait dengan pemerintahan saat ini.

“Pemerintahan yang sekarang memiliki banyak PR yang harus diselesaikan, seperti pembangunan rumah gempa untuk masyarakat yang belum terselesaikan,” tutur Bupati yang saat itu didampingi Wabup Danny Karter.

Lebih lanjut Bupati Djohan yang didampingi Wabup Danny Karter mengungkapkan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya.

Diungkapkannya, tahun 2021 tahun yang berat bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, penuh suasana prihatin.  Dua bencana yang melanda hingga terjadinya krisis ekonomi dunia, terlebih lagi ekonomi Lombok Utara.

“Saya mohon kepada epe pada selapuk (kita semua), RTG yang menjadi masalah selama ini, mari kita selesaikan bersama,” harap bupati.

Lombok Utara masih dalam kondisi yang berat akibat Covid-19. APBD turun hingga 300 miliar, berimbas pada turunnya progres pembangunan, terlebih adanya refocusing anggaran DAU 4 persen.

Seluruh kegiatan pembangunan Lombok Utara, umumnya mengalami hambatan.

Bupati Djohan juga mengungkapkan persoalan lain, yakni belum terealisasinya jalan lingkar utara berukuran lebar 20 meter dengan panjang 11 kilometer dilalui 2 jembatan.

Diungkapkan juga pioritas percepatan pemerataan pelayanan PDAM, mengingat masyarakat Lombok Utara masih banyak yang belum menikmati PDAM. Serta merealisasikan Global Hub yang menjadi prioritas Pemda.

Dalam kesempatan itu, Wabup Danny menyampaikan pentignya perhatian pada infrastruktur perkantoran, fasilitas pendidikan, dan fasilitas ibadah.

“Bantuan rumah dari pemerintah pusat hingga saat ini ada 16 ribu rumah yang belum berproses dari SK 1 sampai 27. Sedangkan SK susulan sejumlah 7.164 KK. Sedangkan 30 April 2021 masa transisi, hingga bagaimana mempercepat proses RTG terselesaikan,” imbuhnya.

Kendati demikian, lanjutnya, mengajak tidak pesimis dengan keadaan. Yakin bahwa tiap kesulitan, tiap kesusahan pasti menemukan gagasan, inovasi pemikiran terbaru yang menjadi jembatan perekonomian.

Pada acara tersebut, Bupati Djohan menyerahkan bantuan Baznas KLU yang diperuntukkan bagi masjid setempat.

Hadir dalam kegiatan itu Penjabat Sekda Drs H Raden Nurjati, Asisten I Kawit Sasmita SH beserta pimpinan OPD, Camat Tanjung Samsul Bahri MM, Para Kades beserta jama’ah masjid. Kegiatan diawali dengan sholat jum’at bersama.

wld

Permasalahan pendataan kartu prakerja, harus ada prakerja yang offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online

MATARAM.lombokjournal.com –

Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (kunker) spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk  monitoring dan evaluasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja, hari Kamis (18/03/21),

Wakil Rakyat itu akan mendengar langsung permasalahan dan hambatan dari program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja, yang digulirkan Pemerintah Pusat tersebut.

Ketua Tim Kunjungan Kerja, Ansory Siregar mengungkapkan, ada 3 provinsi yang menjadi konsen Komisi IX dalam Kunker ini, yaitu Jawa Barat, Bengkulu dan NTB.

Pemerintah ingin mengetahui sejauh mana program pemulihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan, dalam upaya pemulihan  ekonomi akibat Covid-19.

“Termasuk informasi capaian dan sejauh mana pelaksanaan dan penanganan program ini dan penanggulangan PMI di NTB,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini.

Dijelaskan, awal tahun 2020 Kartu Prakerja dimulai dengan anggaran sebesar 10 triliun rupiah, kemudian ditambah lagi sebesar 10 Triliun Rupiah, sehingga menjadi 20 Triliun Rupiah. Sedangkan untuk BSU sebesar 30 Triliun Rupiah.

“Harapannya anggaran ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang terdampak Covid dapat menikmati anggaran ini demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanya di tengah wabah Covid,” terangnya.

Menurutnya, permasalahan pendataan kartu prakerja, harus ada prakerja yang offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online.

Begitu pun pekerja yang tidak masuk di BPJS ketenagakerjaan harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain.

BACA JUGA: Banyak Masyarakat Belum Terjangkau Program Prakerja

Ditegaskan Ansory,  Kemententerian Tenaga Kerja diharapkan memberikan data prakerja dan BSU yang terdata online kepada daerah. Agar dapat disinergikan dan diinventarisir data masyarakat yang telah ikut program ini.

“Pokoknya aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk diperbaiki dan disempurnakan penyalurannya,” tegas Ansory.

Edy/DiskominfotikNTB

Hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU)

MATARAM.lombokjournal.com –

Masih banyak masyarakat yang belum terjangkau program Prakerja, akibat minimnya pemahaman program itu.

Selain itu juga menyangkut persoalan fasilitas, seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget, untuk mengakses program secara online.

Hal sama terjadi pada program Bantuan Subsidi Upah (BSU), hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat. Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.

“Ini harus menjadi atensi Pemerintah Pusat. Semoga kendala ini dapat disampaikan komisi IX kepada Pemerintah, kata Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., saat yang menerima Kunjungan Kerja (kunker) Komisi IX DPR RI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (18/03/21).

Kepada anggota Komisi IX, Lalu Gita juga mengungkapkan kondisi Pekerja Migran Indonesia  (PMI) di NTB, akibat pandemi selama setahun, banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja d iluar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah.

BACA JUGA :

Komisi IX DPR RI Cek Program Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja

PMI yang pulang kembali ke NTB, diperlakukan dengan baik dengan menerapkan protokol Covid-19. Termasuk kelanjutan pekerjaan mereka akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Diharapkan ada ofline

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj. Wismaningsih, juga mengungkapkan kendala sama, yakni kesulitan pendataan secara online.

Ini salah satu penyebab masih rendahnya pengikut program Prakerja. Termasuk kendala fasilitas dan prasarana.

“Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami dan ramah IT di desa-desa. Kami berharap ada upaya offline bagi masyarakat yang belum ramah IT,” ungkapnya.

Kegiatan ini dikuti juga oleh Dirjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kepala BPJS NTB, BLK Lotim, dan Dewan Pengawas Keternagakerjaan.

Edy@diskominfotik_ntb

Kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan yang diprediksi

MATARAM.lombokjournal.com –

Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berpengaruh pada alokasi anggaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Karena anggaran terkoreksi, Pemprov NTB harus melakukan penyesuaian.

Karena itu, perangkat daerah  didorong bekerja lebih optimal dan berinovasi, Serta melakukan kolaborasi untuk mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah.

Penegasan itu disampaian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi MSi pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 di Lombok Plaza Hotel, Selasa (16/03/21).

“Karena itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengatasinya dengan bekerja lebih optimal, berinovasi, melakukan kolaborasi dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, untuk mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah untuk melanjutkan pembangunan,” kata Lalu Gita Ariadi.

Pada forum yang dihadiri para Asisten Setda Prov NTB dan sebagian besar Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB tersebut, Sekda mengungkapkan aspek penerimaan baik yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah menjadi berkurang.

Pengurangan ini juga berdampak pada terjadinya pelambatan penerimaan PAD dari OPD-OPD penghasil.

Lebih parah lagi, kebijakan anggaran pusat itu ditambah dengan pandemi yang berkepanjangan. Selain itu, secara nyata NTB juga berhadapan dengan terjadinya bencana alam hidrometeorologi.

“Seperti hujan berkepanjangan yang menimbulkan banjir, tanah longsor, angin puting beliung yang berakibat pada rusaknya infrastruktur kita di berbagai wilayah,” kata Miq Gita panggilan akrab Sekda NTB.

Persoalan pekerja mmigran

Sekda juga mengungkapkan persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB yang dipulangkan karena diputuskan kontrak kerjanya, yang mengharuskan para pekerja migran harus diisolasi.

Dan jika ada yang positif dibutuhkan perawatan lebih lanjut, dan tentu membutuhkan anggaran dari pemerintah.

“Karena itu sekali lagi diharapkan semua OPD penghasil  di tengah kesulitan saat ini dan dalam forum perangkat daerah ini kita berharap ada solusi-solusi dan harapan-harapan baru agar sumber penerimaan daerah bisa bertambah,” kata Sekda.

Sejumlah perangkat daerah penghasil didorong bekerja lebih optimal d itengah segala keterbatasan saat ini. Potensi-potensi yang ada harus kita optimalkan seperti aset-aset milik Pemprov yang selama ini dikerjasamakan, diharapkan bisa memberi pemasukan bagi daerah,

Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB juga diminta bisa bekerja optimal terutama untuk lebih mendorong para investor-investor yang sudah mengajukan surat ijin usahanya untuk segera merealisasikan rencana-rencana investasinya.

Meski dalam realisasinya DPMPTSP mencatat realisasi penananaman  modal di NTB angkanya cukup baik, namun tetap harus berkoordinasi intens dengan para investor lainnya, seperti  pertambangan  juga untuk segera  merealisaiskan rencana-rencana investasinya.

Ini juga dimaksudkan agar CSR dari para investor ini bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi saat ini akibat Covid-19 dan ekonomi masyarakat pun bisa bergerak kembali.

“Mudah-mudahan dari Forum Perangkat Daerah ini juga bisa menghasilkan draf RKPD yang hasilnya bisa mendekati target-target  RPJMD yang sudah ditentukan. Demikian juga pada pembahasan di tingkat klinis dan lainnya  secara teknis diminta Bappeda untuk mendiskusikan dan mempertajam proses ini dengan OPD lainnya.  Harapannya juga agar semua OPD bisa bekerja dengan optimal sesuai dengan direktif pimpinan,” jelas Miq Gita.

Di sisi lain, Sekda juga mengingatkan, agar ASN di lingkungan Pemprov NTB selalu menjadi teladan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih produktif untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar kita tetap aman, sehat dan tetap produktif dalam beraktivitas,” himbaunya.

Ketua Panitia Penyelenggara Forum Perangkat Daerah  NTB, Dr Mahjulan SP MT menyatakan Forum Perangkat Daerah ini dilaksanakan dalam penyusunan RKPD provinsi NTB tahun 2022.

Forum Perangkat Daerah ini sebagai draf penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Untuk menjamin kesesuaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2022, Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Rr