Gubernur Minta ASN Fokus Bekerja

MATARAM.lombokjournal.com –

Hari kerja pertama selepas libur Idul Fitri 1442 Hijriah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, bersilaturrahmi bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTB, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (17/05/21).

Gubernur Zul menyampaikan arahan, agar jajaran Pemprov NTB fokus mengawal implementasi visi misi NTB Gemilang. Termasuk bagaimana mempertahankan kinerja dan prestasi baik selama ini, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Disampaikan, dalam waktu dekat BPK RI akan menyampaikan hasil terhadap LKPD Pemerintah Provinsi NTB. Selama ini NTB telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 kali berurutan turut. Diharapkan tahun ini NTB kembali mendapat opini WTP

“Saya berharap ini bisa dipertahankan,” ujar Bang Zul sapaan akrab Gubernur, yang juga disaksikan secara virtual oleh seluruh ASN lingkup Pemprov NTB.

Menurut Bang Zul, banyak prestasi yang sudah dicapai oleh era pemerintahan Kepala daerah yang lama. Karena itu ia meyakini kerja sama dan koordinasi yang baik dalam birokrasi akan dapat mewujudkan NTB Gemilang.

Gubernur menegaskan, dalam menerjemahkan program unggulan tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fokus yang jelas sehingga target dapat tercapai.

“Tak perlu banyak. Cukup dua atau tiga program unggulan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menjadi prioritas kerja OPD,” pinta Gubernur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan, bulan-bulan yang berat selama masa pandemi diharapkan tidak menyurutkan semangat dan kinerja ASN.

Refocusing anggaran dan penataan birokrasi juga menjadi kebutuhan, sehingga dampaknya diharapkan tak mempengaruhi kerja ASN.

Sekda juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama para Kepala OPD dalam mendukung program unggulan.

BACA JUGA:

Lebaran Tak Sempurna Tanpa Mudik

“Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur dan Wakil Gubernur jika dalam bekerja banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah mudahan kita semua lebih baik di masa masa yang akan datang,” ungkap Sekda.

Opini WTP Ketujuh Kembali Diraih Pemerintah KLU

Tradisi meraih Opini WTP Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan kinerja aparatur daerah baik pejabat maupun stafnya sangat baik

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya, dari 2014-2020, kembali diraih berturut-turut.

Dengan prestasi yang diraih itu, berarti tradisi WTP pada Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) tetap terjaga, sejak Bupati KLU pertama Djohan Sjamsu, kemudian Bupati KLU kedua Najmul Akhyar, dan kini Bupati KLU ketiga Djohan Sjamsu lagi.

Bupai Djohan Sjamsu mengatakan, tetap bersyukur kepada Allah SWT. Prestasi yang diraih itu cerminan dari hasil kerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

“Maka dari itu, kita sangat bersyukur dan terima kasih,” ujar Djohan kepada wartawan usai prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTB secara virtual, Senin (10/05/21).

Menurut bupati, diraihnya WTP menunjukkan kinerja seluruh aparatur daerah baik pejabat maupun stafnya sangat baik. Dan secara khusus bupati mengungkapkan apresiasinya kepada BPKAD Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai,” katanya.

Ketua DPRD KLU Nasrudin menyampaikan, LHP yang diterima tahun ini merupakan opini WTP ketujuh selama 13 tahun berjalannya pemerintahan. Tentu dengan prestasi ini harus menjadi penyemangat dalam pengelolaan keuangan daerah lebih baik.

“Semoga ini menjadi penyemangat di awal pemerintahan JODA AKBAR (Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto Ridawan),” ucapnya.

Inspektur KLU Zulfadli menambahkan, apa yang menjadi catatan-catatan tentu akan ditindaklanjuti dan dituntaskan 60 hari setelah menerima LHP.

Kepala BPK Perwakilan NTB, Heri Purwanto menerangkan, terdapat 9 kabupaten/kota yang yang menerima LHP dengan perolehan opini WTP.

“Predikat yang diperoleh ini menunjukkan komitmen selaku wakil rakyat, kami harapkan agar terus diperbaiki laporan pengelolaan keuangan dan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” terangnya.

Ast

4.865 Formasi CPNS Untuk Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Kabar gembira bagi seluruh masyarakat Provinsi NTB yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemerintah telah membuka lowongan CPNS dan PPPK di lingkungan Provinsi NTB sebanyak 4.865 formasi.

Keseluruhan formasi terdiri dari tenaga guru (PPPK) sejumlah 4.443 formasi, tenaga kesehatan sejumlah 271 formasi dan tenaga teknis sejumlah 151 formasi.

Informasi ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 555, tahun 2021, tanggal 21 April 2021 tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Menurut press release yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, M. Nasir, pembukaan formasi CPNS ini, diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi serta mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional.

BACA JUGA: Peniadaan Mudik Berlaku Menyeluruh

Karenanya Pemerintah memandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pendaftaran seleksi akan dimulai pada tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Pendaftaran seleksi pada tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 21 Juni 2021.

Seleksi administrasi dan pengumuman hasil pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Masa sanggah dari tanggal 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021.

Sementara itu, pelaksanaan tes CPNS akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2021.

Seleksi kompetensi PPPK Non Guru (CAT BKN) dilaksanakan pada bulan September. Seleksi kompetensi PPPK Guru (CBT Kemendikbud) dimulai dari tes pertama pada tanggal 1 Agustus 2021, tes kedua pada tanggal 2 Oktober 2021 dan tes ketiga pada tanggal 3 Desember 2021.

Selanjutnya, pelaksanaan tes SKB akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober. Pengumuman akhir dan masa sanggah pada bulan November 2021 dan penetapan NIP CPNS atau nomor induk PPPK pada bulan Desember 2021.

Ser

diskominfotikntb

Ruslan Turmuzi Jelaskan Larangan Mudik

LOTENG.lombokjournal.com –

Ruslan Turmuzi dari Komisi IV DPRD NTB melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 3/ 2020 tentang Ekonomi Kreatif dan Perda Nomor 7/2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kantor PDI Perjuangan Lombok Tengah, Kota Praya, Loteng, Kamis (06/05/21).

Dialog sosialisasi Perda Provinsi NTB itu dipandu Ketua DPC PDIP Loteng, Suhaimi yang dihadiri puluhan peserta. Dalam dialog itu, Ruslan minta masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Itu cara menekan laju penularan COVID-19 seperti di India.

“Tolong bantu pemerintah dengan hanya menerapkan protokol kesehatan. Dari situ penyebaran virus bisa diantisipasi,” katanya.

Politisi PDIP ini mengatakan, sejak pandemi pertama kali masuk NTB pada 2020, telah menguras Rp926 miliar dana APBD Provinsi untuk pencegahan COVID-19. Itu belum termasuk APBD kabupaten/kota.

“Tahun 2020 yang dialihkan untuk COVID-19 dari APBD Provinsi 926 miliar dilakukan refocusing. Artinya pandemi COVID sangat berdampak pada perekenomian kita,” ujarnya.

Dikatakan, saat ini pemerintah menerapkan kebijakan larangan mudik. Kebijakan tersebut memang memiliki konsekuensi rendahnya nilai transaksi di masyarakat.

Namun kebijakan itu juga dapat menyelamatkan masyarakat dari pandemi COVID-19 jenis baru seperti yang terjadi di India.

“Tidak akan terjadi transaksi ketika masyarakat tidak diberikan izin mudik. Tapi dampaknya luar biasa. Sudah mulai masuk varian baru artinya bukan hanya COVID-19 yang ada, varian lain dari COVID-19 sudah banyak,” bebernya.

Dia mengingatkan bahaya varian virus jenis baru yang terjadi di India, di mana dalam satu jam menewaskan 117 orang.

Dampak COVID-19 membuat belanja pemerintah tertunda karena harus melawan pandemi. Sehingga, dia meminta masyarakat selalu menjaga prokes demi keselamatan masyarakat itu sendiri.

Ruslan juga mengajak masyarakat untuk divaksin agar terhindar dari bahaya virus. Suntik vaksin ditegaskan tidak berbahaya dan dapat menyelamatkan manusia dari COVID-19.

“Ada kebijakan pemerintah memberikan kebebasan vaksinasi. Tolong masyarakat mari kita vaksin. Ini tidak bayar,” katanya.

Dia mengingatkan, COVID-19 selain berbahaya bagi nyawa manusia, juga membuat perekonomian terganggu, belanja pemerintah untuk kepentingan umum juga terganggu. Sehingga, hanya kesadaran masyarakat sendiri yang mampu mencegah COVID-19.

“Akibat COVID-19 banyak pokir yang sudah dikerjakan belum dibayar,” katanya.

Sukseskan Ekonomi Kreatif

Tenaga Ahli Komisi IV DPRD NTB, Dr. Iwan Harsono, mengatakan pemerintah daerah bersama DPRD telah membuat Perda khusus ekonomi kreatif. Pada Perda tersebut terdapat 21 jenis ekonomi kreatif.

“Dari perencanaan pemerintah daerah bersama DPR, bidang ekonomi kreatif termasuk arsitektur, seni rupa, aplikasi game, fashion, musik. Pemerintah membantu pengembangan desain produk, menjalankan program terkait ekonomi kreatif,” ujarnya.

Orang yang bekerja di bidang ekonomi kreatif akan dibantu oleh pemerintah. Tujuannya untuk menumbuhkan geliat ekonomi kreatif di NTB, khususnya saat pandemi.

Ruslan Turmuzi akan membantu memperjuangkan orang yang bergerak di ekonomi kreatif bidang kuliner.

“Orang di bidang kuliner akan dibantu. Itu yang akan diperjuangkan Ruslan dan kawan-kawan di DPRD. Sehingga mendapatkan perhatian,” katanya.

Dijelaskan, pada APBD NTB terdapat bagian untuk sukseskan pelaku usaha ekonomi kreatif di NTB.

Iwan juga meminta masyarakat dalam memasarkan hasil ekonomi kreatif menggunakan pemasaran digital. Karena tidak dipungkiri peran internet sangat menunjang proses promosi.

“Pasar zaman dulu ketemu secara fisik. Sekarang pasar melalui HP. Itu sudah dibuat di sini (Perda Ekonomi Kreatif) Bab per Bab. Termasuk perlindungan iklim usaha,” imbuhnya.

Dia mengatakan, di awal pandemi ekonomi kreatif minus sangat besar di angka 7,9 persen. Itu mulai terjadi pada 24 Maret 2020. Karena saat itu terjadi lockdown.

“Karena saat itu lockdown tidak ada kegiatan produksi dan konsumsi yang signifikan,” ungkapnya.

Kemudian, pada triwulan kedua 1 Juli sampai September minus 6,5. Itu karena banyak diblokade akibat pandemi.

“Triwulan pertama 2021 minusnya 1,81 jadi berkurang ada tanda baik. Tapi kita lihat belanja kurang. Karena banyak orang kaya simpan uang di bank,” ujarnya.

Sementara itu salah satu peserta Moh. Faisal mengatakan terkait mencegah penyebaran Covid 19, PDIP Lombok Tengah diminta segera melakukan vaksinasi menyeluruh kepada kader dan fungsionaris partai.

“Sebelum melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya vaksinasi untuk mencegah bahaya Covid 19, sebaiknya DPC PDIP Loteng melakukan vaksinasi masal untuk internal partai dulu,” tukasnya.

Pemprov Lamban Putus Kerjasama PT GTI

MATARAM.lombokjournal.com —

Anggota Komisi IV yang juga Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto mendesak Gubernur memprioritaskan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Pemprov NTB dinilai lamban menyelesaikan administrasi pemutusan kontrak kerjasama tersebut.

Dijelaskan, contoh paling anyar terkait lambannya kinerja Pemprov, ditunjukkan fakta belum keluarnya Surat Keterangan (SK) pemutusan hubungan kerjasama oleh Pemprov NTB untuk PT GTI.

Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan muncul kesan di masyarakat Pemprov ‘setengah hati’ dan ‘terkesan takut’ menegakkan aturan.

Jika demikian, maka marwah dan kehormatan Pemprov NTB sebagai lembaga pelayan masyarakat bisa tercoreng.

“Saya cukup kaget mendengar ternyata SK pemutusan kontrak PT GTI belum dibuat secara resmi oleh Gubernur,” ujar Sudirsah. Kamis, (06/05/2020).

Pihaknya mengaku heran dengan etos kerja yang ditampilkan birokrasi NTB. Hal yang mustinya jadi prioritas justru dibiarkan terbengkalai.

“Yang malah lebih mengherankan lagi SK itu tidak pernah nyampai ke GTI, malah masih menjadi draft yang justru mengendap tidak jelas di pengacara Pemprov,” terangnya.

Lebih jauh Sudirsah pertanyakan alasan mendasar Pemprov belum keluarkan SK yang menurutnya ironis.

Dikatakan, kerugian mencapai triliunan rupiah yang timbul akibat kontrak kerjasama dengan PT GTI mustinya membuat Pemprov bergegas.

Hal tersebut penting agar Pemprov NTB betul-betul menjalankan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.

“Tidak cukupkah bukti empiris dan fakta lapangan bahwa perusahaan ini sangat sangat lah ingkar, dan jelas merugikan negara triliunan rupiah. Kemudian tidakkah pula para pemangku amanah di Pemprov atau siapapun pemerintah ini melihat betapa ruginya daerah, rakyat, dengan cengkraman kontrak GTI selama lebih dari dua dekade ini?” Keluhnya.

Terkait pernyataan pemerintah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi yang menyebut ‘tidak bisa menyenangkan semua orang’ dinilainya ‘menggelikan’.

Hal yang sama berlaku pada pernyataan Kepala Biro Hukum Pemprov NTB, H. Ruslan Abdul Gani yang menyebut draft SK terlambat disusun.

“Saya merasa geli membaca komentar Kabiro Hukum NTB di media yang menyebutkan draft itu lambat atau terlambat disusun kemudian jadi lambat diserahkan ke Kejati. Begitu juga membaca pernyataan Sekda NTB yang mengatakan ‘tidak bisa menyenangkan semua orang, dalam hal pemutusan GTI’. Ini sungguh ironis, bahkan memperlihatkan Pemprov kurang resource hanya untuk membuat sebuah keputusan atau dugaan setengah hati dan terlalu takut berlaku tegas terhadap mereka yang melanggar aturan,” paparnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemprov melalui Gubernur sesumbar telah memutus kontrak produktif dengan PT GTI.

Tapi SK pemutusan kontrak kerjasama tersebut belum diselesaikan hingga saat ini.

BACA JUGA:

Abdul Gani menyebut draft SK sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi NTB selaku kuasa hukum yang ditunjuk Gubernur, guna disempurnakan dan sampai saat ini Kejati belum mengirimkannya kembali.

Ast

Wagub: Rekomendasi DPRD NTB adalah Wujud Kepedulian dan Kesungguhan

Pemda NTB akan terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajarannya melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima rekomendasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi NTB terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang terkait dengan keberhasilan maupun kekurangan selama menjalankan roda pemerintahan.

“Kami sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan sebagai wujud kepeduliaan dan kesungguhan dari seluruh anggota DPRD NTB,” tutur Ummi Rohmi.

itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penyampaian dan penyerahan keputusan DRPD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD Prov. NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Akhir Tahun Anggaran 2020, yang berlangsung di Kantor DPRD NTB, Selasa (04/05/21).

Rekomendasi yang diberikan DPRD Provinsi NTB berupa saran dan masukan terkait tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Ummi Rohmi menuturkan, Pempov NTB terus melakukan pengkajian terhadap rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi optimalisasi kinerja Pemerintah Provinsi NTB ke depan.

“Kami akan terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi NTB melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan, ” pungkasnya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda menjelaskan tujuan diberikannya rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020, adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik.

“Rekomendasi ini untuk memberikan saran, masukan atau koreksi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik dan akuntabel di tahun yang akan datang,” tuturnya.

Isvie – sapaan akrabnya – juga menyampaikan bahwa pada rapat paripurna yang telah dilakukan pada tanggal 03 Mei 2021, komisi-komisi DPRD NTB telah menyampaikan laporan dan rekomendasinya atas LKPJ Gubernur NTB dan telah dibacakan keputusan DPRD NTB tentang rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2020.

Sesuai pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang didilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir.

ser
diskominfotikntb

LKPJ Gubernur 2020, Memenuhi Syarat Diterima DPRD

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaida, SH, M.Hum mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2020 cukup memenuhi syarat untuk diterima dan diberikan rekomendasi dalam bentuk Keputusan DPRD Provinsi NTB.

Pimpinan sidang mengambil kesimpulan itu, setelah mendengarkan laporan masing-masing Komisi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB masa persidangan I tahun sidang 2021 digelar, Senin (03/05/21) di Ruang Sidang DPRD NTB.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaida.

Agenda Rapat Paripurna DPRD NTB adalah Penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2020, dan Keputusan DPRD Provinsi NTB tentang Rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020.

Secara Umum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dengan agenda utama Laporan Komisi-komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2020, dapat disetujui untuk dilakukan pembahasan pada sidang berikutnya.

Sekretaris DPRD NTB H. Mahdi, SH, MH dalam pembacaan Rancangan Keputusan DPRD NTB menjelaskan, Rekomendasi DPRD NTB terhadap LPKPJ Gubernur NTB Tahun 2020 prinsipnya memutuskan dan menetapkan Rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020.

BACA JUGA:

Selanjutnya, Rekomendasi DPRD NTB harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur NTB dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang. Sehingga lebih menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Sekda NTB, Drs HL. Gita Ariadi, M.Si mewakili Gubernur NTB, unsur Forkompinda NTB dan segenap anggota DPRD NTB.

Herikp

@diskominfotik

Di Mareje, Penanganan Pandemi Covid-19 Berjalan Baik

LOBAR.lombokjournal.com —

Pjs Kepala Desa Mareje, Subki merasa bangga karena desa yang begitu jauh dari perkotaaan dikunjungi oleh orang nomor satu di NTB.

Tentu ini merupakan kebanggaan yang sangat langka yang dirasakan oleh masyarakatnya. Ia mengakui, Desa Mareje hampir tidak pernah dikunjungan Kepala Daerah setingkat gubenur.

“Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada pak gubernur mau berkunjung ke desa kami yang jauh ini,” ungkapnya bangga..

ia juga menyampaikan, penanganan pandemi Covid-19 di desa berjalan sangat baik.

Bahkan selama pandemi mulai merebak di NTB, Desa Mareje merupakan salah satu desa yang tetap berada dalam zona hijau. Artinya, masyarakat tidak ada yang terpapar Covid-19.

Karena pihak Pemerintah Desa bersama Banbinsa, Banbinkamtibnas dan seluruh lapisan masyarakat bahu membahu mencegah penyebaran Covid-19.

“Alhamdulillah masyarakat desa kami tetap bekerja dan berproduktif meski di tengah pandemi Covid-19. Sampai saat ini, kami masih zona hijau.” jelasnya.

Di sela-sela silaturahmi itu, Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kominfotik, Karo Kesra lingkup Pemerintah Provinsi NTB juga menyerahkan bantuan sebanyak 50 paket sembako, 50 buah selimut dan sejumlah bantuan uang tunai untuk pembangunan masjid di desa tersebut.

Selain Kepala OPD lingkup pemprov NTB, kunjungan itu dihadiri oleh perwakilan anggota dewan Kabupaten Lombok Barat.

Manikp

@kominfo

Baca hal: 1 / 2 /

Baca hal sebelumnya: Di Desa Mareje, Gubernur Dr. Zul Semangati Warga di Tengah Pandemi

Gubernur Semangati Warga Mareje di Tengah Pandemi

LOBAR.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah masih menjadikan pelosok desa sebagai tempat favorit untuk dikunjungi dan betemu masyarakat.

Menyapa dan berdialog dengan warga desa merupakan salah satu cara untuk mendengar langsung berbagai masalah yang dikeluhkan masyarakat di tiap kunjungannya.

Di tengah pandemi Covid-19 yang masih merebak, Doktor Zul sapaan akrabnya, memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat untuk tetap berproduktif di tengah wabah virus Corona.

Gubernur meyakini, pandemi ini akan segera berlalu dan masyarakat bisa menata hidup kembali yang lebih baik lagi.

“Kita tidak pernah menyangka bahwa pandemi ini akan berlangsung begitu lama. Untuk itu, mudah-mudahan kepala desa, tokok masyarakat, tokoh agama dan sebagainya tetap patuh menerapkan prokes di tingkat desa,” harap gubernur.

Itu dikatakannya saat bersilaturahmi bersama warga desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lmbok Barat, Senin (03/05/21).

Doktor Zul mengingatkan, terutama penerapan prokes menjelang hari raya Idul Fitri yang sebentar lagi disambut oleh umat muslim di seluruh pelosok.

Berkolaborasi bersama pihak terkait, baik TNI, Polri, tomat, toga dan seluruh elemen masyarakat agar tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Doktor Zul memuji suasana desa yang asri. Area persawahan yang menyejukkan dengan alam yang terbentang luas sebagai tanda, keharmonisan masyarakat dan kerukunan umat beragama begitu indah.

Tentu ini akan memberikan semangat untuk terus menjalin hubungan bersilaturahmi antara pemimpin dengan masyarakatnya.

Agar masalah yang dihadapi masyarakat dapat dibantu dan menemukan solusinya.

“Terus terang, pada masa-masa kampanye kami telah berjanji kalau sudah jadi gubernur pasti kami akan mengunjungi kembali desa-desa. Semoga kebiasaan menyapa masyarakat desa terus kami dibiasakan. Jangan sampai kalau sudah jadi orang, kebiasaan bertemu dengan masyarakat hilang begitu saja,” ungkap Dr. Zul.

Berikutnya baca hal: 1 / 2 / Di Mareje, Penangan Pandemi Covid-19 Berjalan Baik

AHY-Bang Zul, Bukan Cuma Pertemuan Dua Sahabat

mas AHY juga sebagai teman diskusi dan bertukar pikiran terkait berbagai persoalan bangsa dan negara saat ini dan ke depan

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyebut silaturrahminya dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan pertemuan seorang sahabat lama.

“Saya menegaskan, bahwa pertemuan saya dengan mas AHY selain sebagai seorang sahabat juga sebagai teman untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran terkait berbagai persoalan bangsa dan negara saat ini dan ke depannya,” kata Gubernur NTB saat menerima silaturrahmi Ketum DPP Partai Demokrat bersama para Ulama dan Tuan Guru se-NTB di Ball Room Islamic Center Mataram, Rabu (27/4) petang.

Gubernur NTB yang biasa disapa bang Zul ini juga mengaku sudah lama kenal dengan ayahanda AHY, Susilo Bambang Yudhoyono, jauh sebelum SBY menjadi Presiden. Bahkan setelah menjadi Presiden RI ke-6 pun dengan SBY semakin terajut dengan baik.

Dalam hematnya, para Ulama dan atau Tuan Guru di NTB bersama pemerintah daerah selalu bersinergi untuk membangun kebersamaan menuju cita-cita NTB Gemilang. Bagi Bang Zul, para Ulama atau Tuan Guru haruslah didudukkan pada tempat yang mulia.

“Peran ulama dan Tuan Guru sangat luar bisa. Tanpa Ulama atau Tuan Guru Indonesia tak akan bisa merdeka dan kita tidak mungkin hari ini menghirup udara segar di alam bebas. Selain itu nilai religiutas dan semangat nasionalisme, patriotisme itu harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya, agar kita tetap memiliki jati diri sebagai anak bangsa yang menginginkan kemajuan,” terang Bang Zul.

Sementara itu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan penilaian tersendiri terhadap Bang Zul. AHY menilainya, bukan hanya sukses di politik saja, namun sukses pula pada profesi-profesi sebelumnya.

“Kredibilitasnya tak lagi diragukan sejak mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) sampai dengan puncaknya seorang Doctor ekonomi industri. Bahkan pengalaman Bang Zul sangat bermanfaat didedikasikan dalam leadership yang efektif untuk kemajuan NTB. Dan Alhamdulillah, sejak terpilih sebagai Gubernur NTB banyak kemajuan dan perubahan yang dirasakan masyarakat. Kita doakan semoga Gubernur kita sehat walafiat untuk memimpin provinsi yang penuh dengan potensi dan dan keberagamannya,” kata AHY disambut aplaus tamu undangan.

AHY menyebut, kehadirannya di NTB khususnya di Pulau Seribu Masjid sudah yang ke-4 kalinya yang dimanfaatkannya untuk merajut hubungan silaturrahmi dengan tokoh masyarakat, para Tuan Guru dan elemen masyarakat lainnya. Dan sebagai elemen bangsa untuk sama-sama berharap agar Indonesia semakin tumbuh sebagai negara yang semakin demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan juga HAM.

Selain bersilaturrahmi dengan Gubernur NTB dan para Tuan Guru, AHY juga dikabarkan akan melakukan ziarah ke makam Tuan Guru Saleh Hambali, Bengkel, Labuapi, Lombok Barat.

her-Kominfotik