Roadshow Mi6 di Pulau Sumbawa Berlanjut, Kali Ini di Bima
Lanjutan roadshow yang dilakukan Mi6 di Bima, yakni mendengarkan langsung aspirasi para PKL
BIMA.LombokJournal.com ~ Roadshow Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 di Pulau Sumbawa terus berlanjut dengan kunjunganke Kabupaten Bima, Selasa (25/06/24).
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, memimpin pertemuan dengan puluhan Pedagang Kaki Li111111ma (PKL) yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Pertemuan lanjutan roadshow itu berlangsung di Kompleks Pantai Lawalata pada Selasa (25/06/24), di mana Mi6 mendengarkan langsung aspirasipara PKL. Bambang Mei menjelaskan bahwa kehadiran Mi6 bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi dan kebutuhan PKL sebagai kelompok ekonomi yang rentan.
“Kami ingin turun langsung, berdialog, dan merasakan kondisi nyata masyarakat, serta menjalin silaturahim dengan PKL di Bima,” ujar Bambang Mei, yang juga menggarisbawahi pentingnya dukungan kepada calon kepala daerah yang peduli terhadap nasib PKL, khususnya Rohmi Firin dalam Pilgub NTB 2024.
Mi6 juga mendorong upaya kolaboratifdengan APKLI untuk memperbaiki pengurusan izin Sertifikat Halal PKL di Kota Bima, guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para PKL.
Ketua Ansor Kota Bima, Rafik, menambahkan dukungannya terhadap inisiatif Mi6 untuk menyuarakan aspirasi PKL kepada calon pemimpin daerah. Dia juga menyoroti pentingnya pendampingan terhadap PKL dalam hal bantuan dan inovasi untuk meningkatkan daya saing mereka.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, berharap pertemuan ini akan menghasilkan dialog yang bermakna antara pemerintah dan PKL untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan usaha para PKL.
Curhatan dan Harapan PKL di Bima Mendapat Perhatian
Kusdiono, Ketua APKLI Kota Bima, mengungkapkan terima kasihnya atas perhatian Mi6 dan APKLI NTB terhadap keluhan dan harapan PKL di Bima.
Dia menyebutkan sejumlah tantangan yang dihadapi PKL, termasuk pengaturan retail modern dan kebutuhan akan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan usaha mereka.
Sejumlah PKL, seperti Mega Mustika, menyampaikan curhatannya terkait dengan bantuan dan pengaturan tempat berjualan yang lebih baik di Kota Bima. Dia juga menyoroti masalah perizinan usahadan pentingnya label halal untuk mendukung usahanya.
Dalam konteks Kabupaten Bima, M. Iqbal dari APKLI Kabupaten Bima menegaskan komitmen untuk mendukung PKL dengan fasilitas izin dan bantuan permodalan, meskipun tantangan seperti pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang layak masih perlu diatasi.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan PKL, serta menghasilkan solusi konkret untuk mendukung kesejahteraan dan kemajuan ekonomi para PKL di Bima.
Pertemuan lanjutan roadshow Mi6 dengan PKL di Bima tidak hanya memperlihatkan komitmen untuk mendengar aspirasi mereka. Tapi juga membangun kerjasama yang berarti untuk memperbaiki kondisi dan dukungan bagi para PKL dalam memajukan usaha mereka di masa depan. me
Mendagri Apresiasi Kinerja Miq Gite dan Bunda Lale
Saat menyampaikan sambutan pelantikan Pj Gubernur NTB yang baru, Mendagri mengungkapkan Lalu Gita Ariadi mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah diemban PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi (periode 19 September 2023 – 24 Juni 2024),
Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di Provinsi NTB dinilai telah mengukir berbagai prestasi, salah satunya menerima penghargaan Tim TPID terbaik.
“Bapak turun dalam keadaan mendapatkan prestasi langsung di Istana Negara dan mendapatkan penghargaan secara langsung dari bapak Presiden Joko Widodo,” tuturnya saat memberikan sambutan pada saat pelantikan, Jakarta, Senin (24/06/24).
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Ketua TP-PKK NTB, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi atas kinerja yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Ketua TP-PKK dan Posyandu.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lale , selama bekerja sebagai TP PKK Provinsi dan juga posyandu, harapan kami kepada para pejabat yang baru dapat menyesuaikan diri,” ungkapnya.
Pj Gubernur NTB pada hari ini resmi dijabat oleh Mayjen (Purn) Hassanudin dan Pj Gubernur NTB
Pj Gubernur NTB yang baru Mayjen (Purn) Hassanudin sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut. Hassanudin adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Purn) dan mantan Wakil Inspektur Angkatan Darat.
Selain itu dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan Penjabat Ketua TP – PKK Serta Pengukuhan Penjabat Ketua Pembina Posyandu. ***
PKL Punya Posisi Tawar Politik yang Kuat dalam Pilgub 2024!
Isu strategis jelang Pilgub NTB dari PKL Dompu, perbanyak pembinaan, penataan pasar, hingga berdayakan PKL jajanan khas
DOMPU.LombokJournal.com ~ Mi6, lembaga kajian sosial dan politik ternama di Nusa Tenggara Barat (NTB), melanjutkan roadshow untuk pemetaan isu strategisPilkada NTB 2024 dengan mengunjungi Kabupaten Dompu.
Dalam kunjungannya, Mi6 berfokus pada dialog dengan Pedagang Kaki Lima yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Dompu. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang didampingi Ketua APKLI Provinsi NTB, Abdul Majid.
Mi6 menegaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan murni untuk mendengarkan langsung aspirasinya, mengingat peran mereka sebagai kelompok ekonomi yang rentan.
Bambang Mei Finarwanto juga menyoroti pentingnya memperbaiki kondisi ekonomi mereka sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal.
Pertemuan di Gelanggang Pemuda KNPI Kabupaten Dompu pada Senin (24/06/24) berlangsung hangat, dengan PKL menyampaikan apresiasi dan harapan mereka kepada Mi6. Didu, sapaan akrab Bambang Mei Finarwanto, menekankan pentingnya memahami kondisi riil masyarakat secara langsung sebagai dasar untuk formulasi kebijakan yang inklusif.
Selanjutnya, Mi6 berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi pedagang kaki lima melalui dokumen aspirasi yang akan disampaikan kepada calon kepala daerah pada Pilgub NTB 2024.
Mereka juga menyoroti posisi politik yang signifikan dari PKL dalam proses pemilihan, yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, menambahkan bahwa dialog ini harus menghasilkan platform yang memungkinkan pemahaman mendalam antara pemerintah dan PKL. Dia juga mengapresiasi peran Pemkab Dompu namun menekankan perlunya perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan dan perhatian terhadap PKL.
Di sisi lain, Ketua APKLI Kabupaten Dompu, Supriadin, menyoroti perlunya perbaikan dalam tata kelola PKL, mengingat rencana penggusuran yang mengancam. Dia juga menekankan pentingnya pembinaan, pelatihan, dan bantuan modal untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, termasuk yang menjual kuliner tradisional khas Dompu.
Secara keseluruhan, roadshow Mi6 ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan solusi konkret untuk meningkatkan kondisi PKL di Dompu, serta memastikan bahwa suara mereka diintegrasikan dalam kebijakan publik secara lebih baik ke depannya. me
Pelantikan Mayjen (Purn) Hassanudin Sebagai Pj Gubernur NTB
Pertimbangan dilakukan pelantikan Mayjen (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubernur NTB yang baru, karena punya pengalaman terjun langsung ke daerah
JAKARTA,LombokJournal.com ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantikPenjabat (Pj) Gubernur Provinsi NTB yang baru Mayjen (Purn) Hassanudin di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (24/06/24).
Dengan pelantikan ini, Mayjen (Purn) Hassanudin jadi Pj Gubernur NTB yang baru, yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut. Hassanudin adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Purn) dan mantan Wakil Inspektur Angkatan Darat.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan dipilihnya Hassanudin sebagai Pj Gubernur NTB yang baru dikarenakan beberapa pertimbangan.
Di antaranya di Pemerintah Provinsi NTB, hanya Sekertaris Daerah (Sekda) yang bisa menjabat sebagai Pj Gubernur, sementara jabatan tersebut telah diampu oleh Pj Gubernur NTB yang sebelumnya, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.
Karena itu, setelah melapor kepada presiden dan melakukan seleksi dan berbagai pertimbangan lainnya maka Hassanudin dipilih sebagai Pj Gubernur NTB yang baru.
“Pertimbangan pertama beliau adalah staf ahli pejabat pusat di Menko Polhukam, sering memberi arahan kepada daerah termasuk melakukan supervisi,” jelas Tito.
Dengan pengalaman terjun langsung ke daerah tersebut, dijelaskan Tito dapat menjadi modal utama sebagai pengganti Pj Gubernur di daerah yang baru untuk menghindari terjadinya miss informasi.
Selain itu, di Provinsi NTB juga akan diadakan beberapa event besar, salah satunya peresmian smelter besar sehingga diperlukan seorang pengganti yang berpengalaman telah terjun ke daerah tersebut.
Tak lupa, Tito mengucapkan terima kasih kepada Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, yang telah mengabdi selama sembilan bulan memimpin Provinsi NTB.
Dijelaskan Mendagri, Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB sebelumnya, mengajukan permohonan langsung untuk mengundurkan diri dan mengikuti pesta demokrasi Pilkada 2024 ini.
“Pak Lalu langsung menyampaikan keinginannya kepada saya untuk mendapatkan ruang yang lebih luas (untuk berkampanye),” jelas Tito.
Karena itu Pj Gubernur NTB pada hari ini resmi dijabat oleh Mayjen (Purn) Hassanudin dan Pj Gubernur NTB sebelumnya, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, resmi mengundurkan diri. ***
Isu Strategis Pilgub NTB dari PKL di Sumbawa Barat
Dalam roadshow Pemetaan Isu Strategis kali ini, Mi6 memberi ruang dan memfasilitasi pedagang kaki lima dalam Focus Group Discussion (FGD) Sumbawa Barat
KSB.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali mengadakan roadshow pemetaan isu strategis menjelang Pemilihan Gubernur(Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat, menggandeng para Pedagang Kaki Lima (PKL), Minggu (23/06/24) sore.
Roadshow ini dipimpin oleh Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, didampingi Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB, Abdul Majid. Kehadiran mereka disambut hangat oleh para pedagang kaki lima di Bumi Pariri Lema Bariri.
Dalam acara tersebut, Mi6 mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama puluhan pedagang kaki lima dari Sumbawa Barat. Dalam sambutannya, Direktur Mi6, yang akrab disapa Didu, menjelaskan alasan menggandeng para PKL dalam acara ini.
“Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua APKLI NTB, Pak Abdul Majid, yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Sumbawa Barat,” kata Didu.
Menurut Didu, para pedagang kaki lima adalah penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh dan membuka lapangan kerja di sektor riil masyarakat.
“Eksistensi PKL sebagai soko guru ekonomi kerakyatan tak terbantahkan. Saat Covid-19 menghantam perekonomian, PKL justru tetap eksis dan bertahan,” tambahnya.
Abdul Majid, Ketua APKLI NTB, mengakui pihaknya dihubungi Mi6 terkait Roadshow Pemetaan Isu Strategis PKL untuk wilayah Sumbawa, Dompu, dan Bima.
“APKLI NTB sudah berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyiapkan sekitar 50 PKL untuk menggelar pertemuan dengan Mi6,” kata Abdul Majid.
Ia juga menyampaikan bahwa masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik.
Oleh karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini dapat menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka, serta menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang layak.
Ketua APKLI Sumbawa Barat, Hamzanwadi, menuturkan beberapa persoalan yang dihadapi PKL, seperti lemahnya perlindungan hukum dan kurangnya perhatian terhadap nasib keluarga PKL, terutama anak-anak.
Ia mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan pendidikan dalam bentuk beasiswa bagi anak-anak PKL dan memudahkan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hamzanwadi berharap kontestasi Pilkada NTB 2024 menjadi wadah bagi calon kepala daerah untuk membangun kesepahaman dengan PKL. APKLI Sumbawa Barat juga mengapresiasi kehadiran Bupati Sumbawa Barat, H Musyafirin, yang maju dalam Pilgub NTB 2024 bersama Hj Sitti Rohmi.
Salah satu PKL Sumbawa Barat, Raifal, mengungkapkan harapannya agar Mi6 bisa menyampaikan aspirasi PKL kepada para calon kepala daerah.
“Kami berterima kasih Mi6 sudah berkenan hadir, ini merupakan wadah yang penting bagi kami,” ujar Raifal.
PKL lain, Gufron, menyoroti kondisi PKL di Pelabuhan Poto Tano yang berada di bawah ASDP dan meminta perhatian terhadap nasib mereka. Mi6 berkomitmen untuk menyampaikan berbagai isu tersebut kepada para calon yang akan berlaga di Pilkada NTB pada 27 November mendatang. me
Lanjutan Roadshow Mi6, FGD Isu Strategis Di Kota Bima
Lanjutan roadshow Mi6 untuk menyerap informasi dan pandangan masyarakat di Pulau Sumbawa, berbagai persoalan strategis menjelang Pilgub NTB 2024
Bima.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 melanjutkan roadshow-nya setelah sebelumnya mengunjungi Tana Samawa.
Kali ini, Mi6 bertolak ke Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Rumah Bakso Depot 76, Kelurahan Panggi, Kota Bima, pada Minggu (02/06/24) sore. Acara ini dihadiri oleh puluhan jurnalis dari Kota Bima dan sekitarnya, dengan Abdul Majid sebagai moderator.
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa gerakan Mi6 bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan calon mana pun yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024.
“Mi6 melakukan roadshow atas nama independen, kita bukan tim sukses pasangan calon tertentu. Produk dari FGD ini juga akan kami tawarkan kepada seluruh paslon, bukan paslon tertentu saja,” kata Bambang yang akrab disapa Didu.
Tujuan FGD dan Isu-isu Strategis
Didu menjelaskan bahwa lanjutan roadshow Mi6 melalui FGD bertujuan menyerap informasi dan pandangandari masyarakat di Pulau Sumbawa, mengenai berbagai persoalan strategis menjelang Pilgub NTB 2024.
“Kami ingin menyerap informasi, meminta pandangan dan persepsidari teman-teman di Pulau Sumbawa terkait persoalan-persoalan yang kira-kira bisa kita urai benang merahnya untuk kita suarakan dalam momen kontestasi demokrasi pada 27 November nanti,” paparnya.
Dalam lanjutan roadshow Mi6 ini, Didu menekankan pentingnya media dalam proses ini karena memiliki akses informasi yang luas dan memahami masalah-masalah strategis di masyarakat.
“Media mesti tetap memberi kontrol sosial, kritis, dan independen. Media harus berdiri di tengah, tidak boleh berpihak dan partisan,” ungkap Didu.
Dalam FGD ini, beberapa jurnalis memberikan perspektif mereka terhadap masalah yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah yang akan datang. Sumarlin, jurnalis dari Kabaroposisi, menyoroti kondisi politik di Bima menjelang Pilgub NTB 2024.
Ia mengungkap bahwa masyarakat Bima masih menunggu apakah figur dari Mbojo bisa maju dalam Pilgub NTB 2024.
Beberapa nama yang muncul di radar antara lain Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri dan anggota DPR RI dari Fraksi PAN Syafruddin alias Rudy Mbojo.
Sumarlin juga mengangkat isu lemahnya peran aktif pemerintah dalam siklus produksi jagung dan kurang aktifnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dedi, jurnalis dari Berita Bima, menyoroti turunnya harga jagung yang disebabkan oleh kebijakan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Republik Indonesia melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022.
Krisis Air Bersih dan Suhu Udara
Selain itu, Dedi mengungkap ancaman krisis air bersih yang dihadapi Kabupaten Bima dan Kota Bima akibat berkurangnya daerah serapan air karena penebangan hutan untuk penanaman jagung. Warga di beberapa titik di Bima bahkan harus membeli air dengan harga Rp 5 ribu per jerigen.
Jurnalis lain seperti Irul dari Taroa Info, Ibrahim dari Liputan 17, dan Muhaimin dari Kupas Bima juga memberikan perspektif menarik dalam FGD tersebut. Hasil diskusi ini akan dijadikan bahan oleh Mi6 untuk rencana tindak lanjut ke depan.
Dengan selesainya diskusi formal, Mi6 dan para jurnalis melanjutkan diskusi informal mengenai dinamika politik terkini yang berkembang di NTB. me
Roadshow Mi6 di Sumbawa Dukung Pilgub NTB 2024
Acara roadshow MI6 melibatkan puluhan jurnalis aktif dari Pulau Sumbawa, dan dihadiri perwakilan organisasi pers
SUMBAWA BESAR, LombokJournal.com –Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menggelar roadshow Mi6 di Kabupaten Sumbawa, NTB, sebagai bagian dari upaya menyukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat 2024.
Roadshow MI6 bertujuan untuk memetakan isu-isu strategis dan memahami permasalahan spesifik di masing-masing daerah.
Pada Sabtu (01/06/24), Mi6 mengadakan Fokus Group Discussion (FGD) di Hotel Kaloka Sumbawa.
Acara Roadshow MI6 melibatkan puluhan jurnalis aktif dari Pulau Sumbawa dan dimoderatori oleh Abdul Majid, seorang lawyer dari Mataram.
Hadir pula perwakilan organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta media dan organisasi pers lainnya.
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang akrab disapa Didu, menyampaikan terima kasih atas partisipasi para jurnalis. Didu menjelaskan latar belakang FGD tersebut, yakni sebagai momen strategis bagi masyarakat untuk melihat lebih dalam berbagai permasalahan yang ada menjelang Pilkada Serentak 2024.
“Pada prinsipnya, kami ingin menyerap informasi dan meminta pandangan dari teman-teman di Pulau Sumbawa terkait persoalan-persoalan yang bisa kita uraikan untuk disuarakan dalam Pilgub NTB yang akan digelar 27 November nanti,” ungkap Didu.
Pulau Sumbawa dihuni oleh dua etnis besar, Suku Samawa dan Suku Mbojo, yang memiliki kekhasan kultural tersendiri. Mi6 hadir di Sumbawa untuk mendengar “Suara dari Sumbawa” terkait Pilgub NTB 2024.
Didu berharap para calon kontestan Pilgub memberikan tawaran yang konkret dan menarik simpati rakyat melalui janji dan visi-misi mereka.
Menurut Didu, media adalah salah satu eksponen yang paham dan memiliki akses lebih dalam untuk memotret persoalan kedaerahan.
“Media mengetahui betul problem strategis di masyarakat. Mereka punya akses informasi yang lebih luas,” tambah Didu.
Dalam roadshow Mi6 ini ditekankan agar media tetap independen dan kritis dalam kontestasi demokrasi yang akan datang.
Selama FGD, para jurnalis memberikan perspektif mereka mengenai beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah mendatang. Ketua PWI Sumbawa, Zainuddin, mengungkapkan adanya persoalan “ego kesukuan” yang masih menjadi diskursus di masyarakat. Menurutnya, persoalan ini tidak seharusnya lagi dibicarakan.
Fian, jurnalis dari Sumbawanews.com, menyoroti masalah serius di sektor pertanian, terutama produksi jagung. Ia mengusulkan agar pabrik pakan dibuat di Sumbawa untuk mengendalikan harga jagung yang sering tidak stabil setiap kali panen raya.
Jimmi Setiawan, jurnalis Bidikkameranews, mengemukakan masalah-masalah lain seperti kesenjangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Selain itu ada persoalan jaringan telekomunikasi yang belum merata, infrastruktur jalan, pengembangan UMKM, kesejahteraan media, pertambangan, dan event-event internasional yang belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTB, khususnya Pulau Sumbawa.
Diskusi berlangsung hangat dan cair. Hasil diskusi tersebut akan dijadikan Mi6 sebagai bahan untuk melakukan rencana tindak lanjut. Usai diskusi formal, Mi6 dan puluhan jurnalis di Sumbawa berdiskusi terkait dinamika politik terkini yang berkembang di NTB. me
Klarifikasi atas Klaim Dukungan HBK Center dalam Pilkada Lotim
Klarifikasi dari Yayasan HBK Peduli, sekelompok relawan yang mengklaim dari relawan HBK Center bukan bagian dari Yayasan HBK Peduli
MATARAM.LombokJournal.com ~ Ketua Yayasan “HBK Peduli,” Rannya Agustyra Kristiono, menyampaikan klarifikasi terkait klaim sejumlah orang yang mengaku sebagai relawan “HBK Center” yang mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Bupati Lombok Timur.
Klarifikasi dari Rannya, putri dari almarhum mantan Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang dikenal dengan akronim“HBK” bahwa relawan yang menyebut dirinya “HBK Center” tidak memiliki keterkaitan dengan Yayasan HBK Peduli.
Menurut Rannya, HBK Center sebelumnya memang pernah ada dan digunakan untuk kepentingan tim pemenangan Pileg 2019 Almarhum HBK. Namun, setelah Pileg selesai, HBK Center sudah dibubarkan dan tidak ada lagi.
Yayasan HBK Peduli saat ini berdiri sendiri sebagai yayasan sosial yang aktif melakukan kegiatan di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Timur, tanpa memiliki jaringan dengan nama lain di kabupaten/kota.
“Perlu kami sampaikan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Lombok Timur bahwa sekelompok orang yang mengklaim diri berasal dari relawan HBK Center bukan bagian dari kami (HBK Peduli) dan tidak terafiliasi dengan kami,” ungkap Rannya dalam keterangannya kepada media, Jumat (31/05/24).
Rannya mengakui bahwa sejumlah orang yang tergabung dalam HBK Center tersebut pernah menjadi bagian dari Yayasan HBK Peduli, namun mereka telah dipecat karena adanya persoalan yang mereka perbuat.
“Orang-orang tersebut sudah dipecat dan tidak lagi memiliki hak untuk mengklaim menjadi bagian dari keluarga besar kami. Kami sudah tidak memiliki keterkaitan dengan mereka,” tegas Rannya melakukan klarifikasi.
Rannya juga menyayangkan sikap orang-orang di HBK Center yang mendeklarasikan dukungan kepada salah satu paslon dalam Pilbup Lombok Timur.
“Kami menyayangkan ada pihak-pihak yang mengatasnamakan atau mencatut nama kami. Ini sama sekali tidak benar, apalagi sampai ada deklarasi dukungan yang sifatnya sangat politis. Kami perlu meluruskan persoalan ini agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat,” jelasnya.
Sebagai Ketua Yayasan HBK Peduli, Rannya menekankan bahwa pihaknya tegak lurus terhadap keputusan dari Partai Gerindra dalam urusan dukung-mendukung di Pilkada.
“Kami menghormati sikap politik Partai Gerindra, khususnya di Pilbup Lombok Timur,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra NTB itu.
Rannya juga mengajak semua pihak untuk berpolitik dengan etika dan tidak mengadu domba atau memecah belah.
“Semua pihak harus bersikap dewasa dalam berpolitik. Jangan menggunakan segala cara hanya dengan tujuan politis,” tambahnya.
Klarifikasi itu perlu disampaikan, sebab sebelumnya ada Relawan HBK Center mendukung pasangan Syamsul Luthfi-Abdul Wahid dalam Pilkada Lotim 2024
Tim dari HBK Center telah bersilaturahmi ke kediaman Syamsul Luthfi dan secara resmi menyampaikan dukungannya. Ketua Relawan Luthfi Wahid, Muh Ihsan, menyatakan komitmennya untuk mendukung dan memenangkan pasangan tersebut.
Ihsan menilai bahwa pasangan Luthfi-Wahid adalah pilihan yang ideal dan rasional dalam Pilkada 2024, dengan harapan membawa Lombok Timur menuju kemajuan. me
Road Show Mi6 untuk Mapping Isu Strategis di Pilgub NTB 2024
Road show SKUAD Mi6 Kegiatan Mapping Isu Strategis akan dilakukan melalui Fokus Grup Diskusi (FGD) untuk mengaktualisasikan isu-isu strategis
MATARAM. LombokJournal.com ~ Akhir pekan ini, Skuad Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 akan mengadakan Road Show Mapping Isu Strategis Kerakyatan dan Kampanye Media bersama tokoh dan jurnalis di Sumbawa dan Bima.
Road show ini diselenggarakan untuk menyemarakkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Kegiatan Mapping Isu Strategis akan dilakukan melalui Fokus Grup Diskusi (FGD) untuk mengaktualisasikan isu-isu strategis khas masing-masing wilayah tersebut dalam kontestasi Pilgub NTB.
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH, yang akrab disapa Didu, menekankan pentingnya aktualisasi beragam isu strategis di Sumbawa dan Bima agar mendapat perhatian adil dari calon gubernur.
“Pilgub NTB 2024 adalah momentum yang baik untuk kampanye isu-isu strategis secara simultan, sehingga kandidat yang berkompetisi dapat meresponnya dengan cepat,” ujar Didu pada media, Rabu (29/05/2024).
Didu menyoroti isu kesetaraan genderdan peran perempuan, menekankan bahwa partisipasi perempuan harus lebih dari sekadar urusan domestik.
“Perempuan perlu diberikan peluang yang sama untuk mengaktualisasikan bakat dan kemampuan mereka dalam semua bidang kehidupan tanpa diskriminasi,” tambahnya.
Selain isu perempuan, Didu juga menggarisbawahi pentingnya isu pemerataan pembangunan, khususnya bagi rakyat miskin dan marginal. “Bantuan sosial dan kemanusiaan perlu diperluas di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok,” kata Didu.
Isu pelestarian lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius Mi6 di Pulau Sumbawa. Didu menekankan pentingnya reboisasi dan penghijauan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. “Sumbawa perlu menata ulang kawasan penyangga alam dengan menanam pohon agar dapat menahan banjir dan bencana lainnya,” jelasnya.
Di tengah kemajuan teknologi dan budaya global, Didu menekankan perlunya penguatan nilai-nilai budaya lokal agar tetap eksis.
“Sumbawa dan Bima memiliki seni budaya yang khas dan perlu dilestarikan agar tidak punah oleh kemajuan zaman,” ungkapnya.
Untuk memastikan isu strategis wilayah mendapat perhatian, Didu menekankan perlunya pemimpin yang peduli dan berempatiterhadap hal tersebut.
“Masyarakat Pulau Sumbawa, yang terdiri dari entitas Samawa dan Mbojo, bisa menguji calon pemimpin mereka lewat kajian isu strategis ini,” tuturnya.
Didu menambahkan bahwa Road Show Mi6 di Pulau Sumbawa dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa Pilgub NTB dapat menjadi panggung depan bagi rakyat Sumbawa untuk memajukan daerah demi kesejahteraan bersama.
“Melalui Road Show Mapping Isu Strategis di Pulau Sumbawa ini, Mi6 ingin berbagi peran dengan stakeholder lainnya agar Pilgub NTB 2024 berlangsung semarak dan mencerahkan,” pungkas Didu. ***
Caleg Gagal Ramai Maju Bertarung di Pilkada
Caleg gagal alias gagal dalam meraih kursi legislatif justru berani maju ke Pilkada, Mi6 nilai sangat sehat untuk femokrasi Bumi Gora
MATARAM.LombokJournal.com ~Inilah dinamika politik Bumi Gora memunculkan fenomena unik dan menarik. Meski sejumlah figur dan tokoh gagal dalam Pemilu Legislatif 2024 atau umum disebut Caleg Gagal, namun justru kembali bertarung dalam Pilkada Serentak bulan November mendatang.
Lembaga Kajian Sosial Politik dan Politik Mi6 menilai, dari sisi psikologi politik, fenomena langkah yang dilakukan caleg gagal ini menunjukkan betapa politisi Bumi Gora memiliki resiliensiyang tinggi.
Lebih dari itu punya motivasi berprestasi, dan ketangguhan mental yang luar biasa.
Sebuah hal yang sangat dibutuhkan agar demokrasi terus berkembang.
“Resiliensi itu kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan atau kesulitan. Dalam politik, tidak ada yang lebih mengagumkan daripada menemukan seseorang yang bangkit dari kegagalan untuk mencoba lagi,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, dalam siaran pers yang diterima media di Mataram, Rabu (22/05/24).
Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengemukakan caleg gagal, langkah sejumlah figur yang sebelumnya tidak terpilih dalam Pileg 2024 dan kembali bertarung dalam Pilkada serentak akhir tahun ini, layak mendapat apresiasi.
Didu tak menampik jika ada sejumlah kalangan yang menilai hal tersebut sebagai ambisi politik. Namun, sesungguhnya, hal tersebut adalah ambisi politik yang sangat sehat.
”Keberanian mereka yang tidak terpilih di pemilu legislatif dan kembali bertarung di Pilkada adalah contoh nyata dari kepemimpinan sejati,” ucap Didu.
Di Kabupaten Sumbawa, muncul figur Burhanuddin Jafar Salam, yang kini menjadi kandidat Bupati Sumbawa. Pada Pileg lalu, politisi Partai Gelora ini gagal melenggang ke kursi DPRD NTB.
Di Lombok Timur, ada politisi kawakan Syamsul Lutfi, yang kini juga digadang-gadang menjadi kandidat bupati. Anggota DPR RI dari Partai Nasdem ini sebelumnya tak berhasil melenggang kembali ke Senayan.
Ada juga nama Suryadi Jaya Purnama dari Partai Keadilan Sejahtera yang akan diusung oleh partainya sebagai calon Bupati Lombok Timur setelah tidak lolos ke DPR RI. Sementara di Lombok Tengah.
Ada Anggota DPRD NTB lima periode, H Ruslan Turmuzi, yang kini menjadi kandidat bupati setelah sebelumnya tak terpilih kembali sebagai legislator di DPRD NTB. Di kota Mataram ada Caleg DPR RI dapil Lombok dari PKS yang gagal yakni H. Karman BM juga maju dalam Pentas Pilwakot Mataram.
Didu mengungkapkan, selain resiliensi, kehadiran figur dan tokoh tersebut meramaian bursa Pilkada Serentak di NTB, juga menunjukkan ketangguhan mental dan komitmen terhadap tujuan politik mereka.
Dan pada saat yang sama, juga menunjukkan betapa mereka memiliki motivasi berprestasi yang kuat, yang mendorong untuk terus berusaha mencapai posisi tertinggi untuk berkhidmat melayani rakyat.
Bagi figur dan tokoh-tokoh tersebut, boleh jadi kata Didu, kegagalan dalam pemilihan legislatif dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi, alih-alih sebagai akhir dari karir politik. Kegagalan dianggap sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, sehingga lebih siap untuk peran yang lebih besar.
”Hanya mereka yang memiliki identitas diri yang kuat sebagai pemimpin yang bisa melakukan hal begini,” ucap Didu.
Ada banyak contoh, bagaimana mereka yang gagal di pemilu legislatif, namun ketika memilih bertarung sebagai kepala daerah, mereka terpilih dan malah menjadi pemimpin daerah yang berprestasi dan mengundang decak kagum.
Salah satunya adalah Dedy Mulyadi, yang sebelumnya gagal terpilih sebagai anggota DPRD di Purwakarta, namun terpilih sebagai bupati dua periode di salah satu daerah di Jawa Barat tersebut. Dedy kini adalah Anggota DPR RI peraih suara terbanyak dari daerah pemilihannya.
Dalam konteks pemimpin negara, nama Barack Obama mungkin layak dikedepankan. Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, Barack Obama sempat mengalami kegagalan dalam pemilihan sebagai Anggota DPR AS sebelum kemudian terpilih sebagai Senator dan menjadi pemimpin Negeri Adi Daya tersebut.
Menurut Didu, politisi yang memiliki karakter, tekad, dan mental yang kuat, lalu sempat sempat mengalami kegagalan dalam kontestasi, umumnya akan belajar dari hal tersebut. Mereka selanjutnya akan memperbaiki strategi politiknya dan akhirnya berhasil.
”Ini menunjukkan bagaimana sebuah kegagalan dapat menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar,” kata Didu.
Didu menjelaskan, caleg gagal merupakan fenomena menarik dari sisi psikologi politik, mereka yang pernah gagal dalam kontestasi di Pileg namun bisa menang ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Fenomena tersebut adalah bagaimana pemilih memandang hal tersebut sebagai tanda dan wujud ketekunan dan komitmen.
Dan jumlah pemilih yang seperti ini umumnya terbukti lebih banyak dibanding yang menganggapnya sebagai sebuah tanda ketidakmampuan.
Selain itu, mereka juga mampu mengartikulasikan kegagalan sebagai pelajaran dan menunjukkan bagaimana mereka telah berkembang, sehingga menarik simpati dan dukungan dari pemilih. Sebuah hal yang sangat efektif dalam membangun kembali kepercayaan publik.
Didu melihat, majunya sejumlah politisi yang sempat gagal di Pileg dalam Pesta Demokrasi Pilkada Serentak, adalah sebuah langkah yang sangat positif bagi demokrasi. Kehadiran mereka yang sempat gagal tersebut, dapat mendorong partisipasi politik yang lebih luas.
”Ini adalah modal yang sangat dibutuhkan untuk proses demokrasi yang sehat,” kata Didu.
Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini mengemukakan, fenomena tersebut menunjukkan adanya ketahanan dalam sistem demokrasi di NTB. Di mana individu diberi kesempatan untuk belajar dari kegagalan dan berkontribusi kembali.
Sebuah hal yang dapat memperkuat institusi demokrasi dengan menekankan pentingnya kontinuitas dan pembelajaran dalam proses politik.
Lagi pula kata Didu, lanskap Pileg dan Pilkada juga berbeda. Meski sama-sama pesta demokrasi, dinamika dan tantangan Pileg dan Pilkada sangat berbeda. Pemilihan legislatif biasanya lebih kompetitif karena melibatkan banyak calon dari berbagai partai politik, sementara pemilihan kepala daerah seringkali lebih terfokus pada individu calon.
Seseorang yang gagal di Pileg kata Didu, akan memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam pemilihan kepala daerah, karena figur dalam Pilkada bisa lebih mudah menonjol sebagai individu dibandingkan dalam persaingan legislatif yang lebih ramai.
Selain itu, mereka juga umumnya maju bukan dengan tangan kosong. Turut serta dalam kontestasi Pileg menjadikan mereka telah memiliki basis dukungan yang signifikan dari kampanye Pileg sebelumnya. Basis dukungan ini bisa berupa jaringan partai, relawan, dan pemilih yang loyal.
Pada saat yang sama, model kampanye untuk pemilihan kepala daerah seringkali lebih personal dan terfokus pada isu-isu yang spesifik. Sehingga mereka yang telah memiliki pengalaman kampanye di pemilu legislatif, akan dapat lebih efektif berkomunikasi dengan pemilih ketika ikut Pilkada.
”Kuncinya sekarang tinggal bagaimana memulihkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat melihat mereka sebagai individu yang gigih dan berkomitmen, hal ini dapat mendekatkan pada kemenangan,” tutup Didu. me
