LOTENG.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjabarkan kebijakan stimulus ekonomi melalui peran UMKM di NTB selama pandemi Covid-19.

Stimulus ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah dengan memanfaatkan produk-produk lokal buatan UMKM masyarakat yang dikemas dalam bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

Pemerintah tidak menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai tapi bantuan diberikan dalam bentuk produk sembako hasil UMKM masyarakat itu sendiri.

“Peningkatan ekonomi yang kita lakukan di NTB adalah bagaimana memberdayakan apa yang bisa kita hasilkan melalui penguatan UMKM kita sendiri,” ungkap wagub NTB.

Hal itu disampikannya pada pertemuan Bank Indonesia bersama 9 rombongan Komisi XI DPR RI terkait pengembangan UMKM di Provinsi NTB di Hotel Sima Kuta Mandalika Lombok Tengah, Jumat (28/05/21).

BACA JUGA:

Paska Idul Fitri dan Liburan, Covid-19 di NTB Terkendali 

Menurut Wagub NTB yang akrab disapa Ummi Rohmi, di masa pandemi Covid-19 saat ini memaksa semua orang untuk tetap hidup aman dan produktif.

Dari sisi kesehatan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebarannya dengan tetap menerapkan prokes Covid-19.

“Alhamdulillah, untuk NTB masih dalam kategori aman. Karena ketersediaan tempat tidur sangat memadai dibawah 50 persen. Begitupun presentase kesembuhan di NTB berada di atas angka 92 persen nasional,” jelas Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi menjelaskan, upaya mengendalikan kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi memang tidak mudah. Pemberdayaan UMKM di tengah pandemi menjadi salah satu program unggulan pemerintah.

Sehingga banyak hal dilakukan untuk mendorong penguatan UMKM dan Bank Indonesia wilayah NTB juga selalu mendukung untuk pemberdayaan UMKM di NTB.

“Diantaranya kami berjuang untuk membentuk 1000 wirausaha baru. Selain itu, Program  NTB Mall dan Galeri Kampung UMKM yang dikembangkan oleh pemprov untuk membuka wadah dan akses secara luas memasarkan produk-produk lokal UMKM kita,” tuturnya.

Ketua Rombongan Komisi XI DPR RI, Dr. H. M. Amir Uskara mengatakan, salah sektor yang terdampak pandemi Covid-19 adalah sektor UMKM masyarakat.

Sehingga tugas dan tanggung jawab pihaknya bagaimana mendorong dan meningkatkan ketahanan UMKM di NTB. Tentu ini harus didukung dan support oleh Bank Indonesia.

Menurutnya, pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM masyarakat selama pandemi Covid-19. Sebab, UMKM memiliki peran yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasioanl.

Bahkan UMKM mampu berkontribusi sekitar 61,1 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap sebesar 97 persen dari total angkatan kerja yang sebanyak 116,9 juta angkatan kerja di Indonesia.

BACA JUGA:

Lomba Kampanye Sehat Sukses Tekan Lonjakan Covid-19 di Pilkada 2020

Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (Pen) tahun 2021 sebesar Rp 699,43 triliun.

“Khusus dukungan terhadap pemulihan UMKM telah dialokasikan sebanyak Rp 184,83 triliun. Tentu ini memberikan semangat kepada UMKM untuk terus berpacu membangun ekonomi yang lebih baik ke depannya,” jelas anggota DPR RI dari fraksi PPP tersebut.

Manikp

@kominfo

KLU.lombokjournal.com —

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambik Bangkol (Samba), menyelenggarakan musyawarah rencana pemekaran Desa Samba Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (26/05/21).

Musyawarah itu menghadirkan perwakilan warga Dusun Nyiur Setinggi, Senjajak, Gunung Borok dan Dusun Kopong Sebangun, Pemdes setempat, para tokoh sejumlah wilayah di Samba.

Ketua BPD Samba Madhan, S.PdI menyampaikan, yang dibahas terkait proposal usulan pemekaran Desa Samba, berisikan dasar pemekaran desa, prosedur dan tujuan pemekaran desa.

Dijelaskan, prosedur pemekaran desa antara lain didasari oleh prakarsa/inisiatif usulan masyarakat. Musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan Kepala Desa mengajukan usulan pemekaran desa kepada Bupati.

BACA JUGA:

Bupati KLU Lantik Direktur dan Pengawas Perumda Air Minum

Kemudian Bupati membentuk Tim Pemekaran Desa tingkat kabupaten.

Dipaparkannya, BPD setempat telah dua kali melaksanakan musyawarah dusun atau pramusdes sebelum musyawarah desa.

“Ini musyawarah yang ketiga, sebelumnya kami telah melakukan musyawarah dusun dua kali bertempat di Kopong Sebangun. Hari ini kita akan mengkonfrontir persyaratan pemekaran yang tercantum dalam proposal sesuai dengan ketentuan pemekaran desa pada Pasal 7 Permendagri nomor 1 tahun 2017,” ungkapnya.

Dikatakan Madhan, sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, di antaranya membahas pemekaran desa.

“Aspirasi masyarakat kita di empat dusun sudah lama menginginkan pemekaran. Baru hari ini bisa dimusdeskan,” tuturnya.

Atas dasar aspirasi itu, kata Ketua BPD Samba ini, pihaknya bersama jajaran Pemerintah Desa Samba menggelar musyawarah desa untuk mewujudkan pemekaran desa.

Keputusan musyawarah mengusulkan Desa Sambik Bangkol dimekarkan menjadi satu desa baru yaitu Desa Darunnajah.

“Musdes ini nanti akan menyepakati rekomendasi dari BPD ke Pemdes terkait pemekaran Desa Sambik Bangkol yang cukup lama didamkan oleh masyarakat kita. Desa baru yang akan kita bentuk ini terdiri dari empat Dusun dengan jumlah penduduk 2.581 jiwa atau 787 KK,″ terang Madhan di hadapan peserta musdes.

Penjabat Kepala Desa Samba, Sarjono dalam sambutannya menyampaikan, musyawarah desa terkait pemekaran Desa Samba harus mengupas tuntas persyaratan pemekaran sesuai Permendagri nomor 1 tahun 2017.

Dipaparkan Pj Kades Samba ini, roh pemekaran desa menurut ketentuan perundang-undangan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelayanan publik.

Disamping itu, juga pemerataan pembangunan desa dan efek positif lainnya jika pemekaran desa terkabul.

Hal yang terpenting, kata Sarjono, adalah ketelitian dan kejelian dalam mewujudkan pemekaran desa.

BACA JUGA:

Bunda PAUD KLU Road Show dan Monitoring di Kecamatan Bayan

Perlu diserahkan kepada tim teknis nantinya untuk terwujudnya pemekaran yang telah bertahun-tahun diusulkan masyarakat.

Sementara itu, mantan Kepala Desa Sambik Bangkol H. Ropii pada momen itu menyampaikan rasa syukur karena masyarakat empat dusun menemukan momentum menentukan peningkatan kesejahteraannya.

Ia juga menjelaskan filosofi “Darunnajah” sebagai nama desa baru yang akan dibentuk.

“Inilah momen bagi kita dalam menunggu pemekaran yang telah lama kita idam-idamkan,” sebut Ropii.

Musyawarah yang digelar di aula Kantor Desa setempat dihadiri tokoh masyarakat dan seluruh unsur masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Rangkaian akhir musyawarah BPD menyerahkan rekomendasi Pemekaran Desa Sambik Bangkol kepada Pemdes setempat.

ang

TANJUNG.lombokjournal.com  —

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST menghadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah di Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Aula Paripurna DPRD KLU (25/5/2021).

Wabup Danny mengawali sambutannya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kerja keras tentu tak bisa dikerjakan sendirian eksekutif atau legislatif.

Melainkan oleh seluruh elemen masyarakat, pimpinan yang ada di lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara, kompak bersatu.

“Ibarat sebuah kendaraan, kita satu tujuan, sebuah kendaraan komplet. Tentu punya fungsi masing-masing ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi navigator, ada yang menjadi roda pemerintahan, ada yang menjadi komponen lainnya. Kesemuanya mempunyai fungsi masing-masing, sehingga kita bersinergi untuk mencapai satu tujuan,” kata Wabup

BACA JUGA:

Bunda PAUD Road Show dan Monitoring di Kecamatan Bayan 

Disampaikannya, tidak bisa roda kanan ke kanan roda kiri ke kiri roda belakang ke belakang. Artinya, bisa bersinergi bisa bersama-sama untuk KLU segera maju sejahtera dan berdaya saing dengan daerah-daerah lain.

“Suatu saat, saya berharap kita bangga bahwa kita bisa berdiri sejajar dengan orang-orang di luar sana dengan kebanggaan bahwa kita dari Kabupaten Lombok Utara,” tuturnya.

Wabup Danny menuturkan, tantangan memang bertubi-tubi. KLU diberikan cobaan gempa bumi hingga masih menyisakan permasalahan infrastruktur gedung pemerintahan. Gedung perkantoran, masih banyak yang belum layak, sementara Kantor Bupati juga sampai hari ini belum mampu dibangun. Demikian pula Kantor DPRD.

Melihat kondisi tersebut bagaimana maksimal bekerja untuk memberikan keputusan atau hasil yang ditunggu masyarakat. Pada aspek kesehatan, banyak warga yang terdampak Covid-19, secara kesehatan dan sosial juga terganggu.

“Beberapa saat kemarin, momen lebaran ketupat, Kapolres bersama seluruh jajaran memastikan mengamankan tempat-tempat pariwisata. Tindakan antisipasi tempat penularan Covid-19 klaster baru. Dengan menutup tempat-tempat wisata, mencegah orang untuk berkerumun. Memastikan bahwa kesehatan masyarakat harus terjaga dengan mematuhi protokol kesehatan, membatasi orang untuk berwisata,” urainya.

Pemda  memastikan mengedukasi masyarakat untuk melakukan wisata-wisata yang yang bisa memahami protokol kesehatan dengan perubahan pola sosial walaupun tidak mudah.

Tentunya, dibutuhkan waktu dan kekompakan bersama dalam memberikan imbauan kepada masyarakat dari dampak Covid-19 tersebut.

“Semoga momen seperti ini, halal bihalal bisa kita lakukan secara berkala. Bukan hanya di forum-forum resmi, tetapi mungkin bisa lebih santai tetapi tidak mengurangi makna dari silaturahmi. Bagaimana semua elemen yang telah diamanahkan masyarakat Kabupaten Lombok Utara bisa kompak bersatu, bersinergi untuk Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik.

Sementara itu, mengawali sepatah kata dari Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi , SAg mewakili Ketua DPRD menyatakan kali pertama DPRD KLU melaksanakan halal bihalal mengingat dalam pergaulan banyak hal yang timbul dalam pertemanan, ada suka duka, senang kecewa dan bahagia, mohon dimaafkan.

“Sepanjang sejarah saya mencatat ilmu DPR itu ada dua. Pertama tidak boleh salah, kedua tidak boleh kalah. Walaupun salah harus benar, walaupun lemah harus kuat, dan walaupun kalah harus dianggap menang,” ujarnya bergurau.

Pihaknya juga mengikuti irama Pemda dalam tiap momen dan kebijakannya. Kemajuan Lombok Utara akan dicapai pelan-pelan.

Kendati ditimpa musibah berturut-turut, gempa bumi hingga menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Lombok Utara. Dibalik semuanya ada rahmat dan hikmahnya.

“Ini bukan beban siapa-siapa, ini menjadi tanggung jawab bersama. Eksekutif dan legislatif berjuang membangkitkan semangat untuk pertumbuhan ekonomi rakyat Lombok Utara,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH  menyampaikan acara halal bihalal lebaran merupakan konsep saling memaafkan baik, dalam rangka introspeksi.

Pihaknya menyampaikan wadah politik dimanfaatkan untuk bersama-sama sukseskan pekerjaan, sinergi  menghadapi tantangan yang jauh lebih banyak lagi dan jauh lebih berarti sebagaimana disampaikan oleh Wabup Lombok Utara masih berada di tengah pandemi Covid.

“Saya monitor di televisi sudah mulai muncul klaster baru pascalebaran,” tuturnya.

Dalam rangka persiapan Kabupaten Lombok Utara menghadapi dampak Covid, seperti depresi dan lainnya.

BACA JUGA:

Pemprov NTB Dukung Lombok Hospital di Lombok Timur

Pihaknya menyampaikan masih berhadapan sampai tahun depan dengan antisipasi Covid-19. Begitu disampaikan ahli-ahli bidang epidemolog penyakit menular masyarakat.

“Mari sama-sama kita songsong dan hadapi tantangan-tantangan yang akan muncul di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya menuju Kabupaten Lombok Utara yang jauh lebih baik,” pungkasnya.

Dalam pada itu, tausiah dari Ustaz Kamah Yudiarto SSy SSos,  memaparkan pentingnya istiqomah dalam berbuat kebaikan agar kehidupan menjadi bermanfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya bisa menjadi tawasul dalam menghadapi persoalan kehidupan. Kegiatan berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19.

Hadir saalam halal bil halal itu, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II Mariadi SAg, Kapolres Lombok Utara, AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Para Anggota Dewan, unsur pimpinan OPD serta undangan lainnya.

wld

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.

Di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi pemerintah Provinsi NTB, antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB, tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif.

Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta BPKP dapat tetap kuat.

“Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah. Sehingga sesulit apapun kondisi saat ini, kita tetap bisa menjalaninya dengan kebersamaan,” ungkap Wagub.

Ia menyampaikannya saat membuka Rakor Pengawasan Intern keuangan Dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/21).

Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP Wilayah Provinsi NTB dengan tema “Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB”. Turut dihadiri oleh seluruh walikota dan bupati se-NTB serta beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Dalam kesempatan itu, Ummi Rohmi sapaan akrabnya mengungkapkan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020.

Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.

“Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Selain itu, juga mengapresiasi kepada seluruh walikota dan bupati yang berhasil mengendalikan keuangan dan pembangunan daerah di seluruh pelosok NTB. Bahkan di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen.

“Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik,” imbuh Ummi Rohmi.

Menurutnya, di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi.

Meski demikian, Ummi Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata, baik itu sektor pertanian maupun perkebunan dan perikanan.

Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi.

“Kita ibaratnya sekarang, bagaimana bisa hidup dalam kondisi aman dan tetap produktif,” harapnya.

BACA JUGA:

• Winengan Kandidat Ketua Umum PP IKA Unram
• Bunda PAUD KLU Road Show di Kayangan

Senada dengan itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan, pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk siap berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, terutama pengawasan pembangunan di wilayah Provinsi NTB.

“Kita akan terus perkuat koordinasi di bidang pengawasan. Sehingga kita semua dapat berkontribusi lebih optimal dan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia meminta kolaborasi antar pemerintah Provinsi NTB, APIP, KPK dan didukung oleh BPKP dalam.memastikan dan membantu pimpinan daerah untuk menjamin proyek-proyek strategis agar berjalan sesuai koridor serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, perlu adanya pengawalan bersama dengan aparat terkait serta diharapkan mampu jadi pengungkit demi tercapainya percepatan pembangunan ekonomi secara akuntabel. Sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan secara bersama. Kata kunci untuk mencapai semua itu adalah komunikasi, sinergi dan kolaborasi,” tegasnya.

Kemudian rakor tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi panel yang dihadiri oleh beberapa narasumber di antaranya; Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Waluya memaparkan Potensi dan Indikasi Terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD merupakan 2 titik dari 9 titik rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Pembagian dan pengaturan “jatah” proyek APBD, suap dalam proses perencanaan APBD serta pembahasan dan pengesahan RAPBD, dan dana aspirasi serta pokok pikiran yang tidak sah menjadi hal krusial dan berisiko tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Kemudian Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Elfin Elyas, M.Si memaparkan peran Kemendagri dalam Pembinaan dan Pengawasan APIP Daerah menyampaikan fokus pengawasan umum yang terbagi menjadi 6 aspek.

Aspek tersebut, yaitu; aspek pembagian urusan, aspek kelembagaan daerah, aspek kepegawaian pada perangkat daerah, aspek kebijakan daerah, aspek keuangan daerah, aspek kerja sama daerah, aspek pembangunan daerah, serta aspek pelayanan publik di daerah.

BACA JUGA:

Wagub Apresiasi Serapan Pekerja Perempuan Proyek UNDP PETRA

Dan yang terakhir paparan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Dra. Dessy Adin yang menjelaskan tentang Pengawasan dalam Mengawal Pencapaian Tujuan Pembangunan Strategis Pemda di Provinsi NTB, menyatakan pentingnya peran APIP dalam pengawalan tujuan pembangunan strategis di daerah.

Visi dan misi kepala daerah berupa prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial.

Manikp@kominfo

TANJUNG.lombokjournal.com –

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), dengan agenda penjelasan Kepala Daerah terhadap empat (4) buah Raperda, di ruang sidang DPRD Lombok Utara, Kamis (20/05/21).

Pimpinan Sidang Paripurna, Mariadi SAg menyatakan, paripurna hari Kamis ini mengagendakan penjelasan Kepala Daerah terhadap empat buah Raperda antara lain Pencabutan Perda nomor 1 tahun 2013, Raperda RTRW KLU 2021/2041, Raperda Penyelenggaraan Pariwisata, serta Raperda Desa Wisata.

Wabup Danny mengawali sambutannya menyampaikan secara pribadi dan Pemda KLU mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, sambal menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin.

Lebih lanjut disampaikan penjelasan pokok-pokok pikiran terhadap empat buah Raperda masing-masing. Raperda tentang pencabutan Raperda nomor 1 tahun 2013 sebagai acuan dalam memberikan bantuan keuangan Partai politik, Pemda mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2013.

Perda tersebut disusun dengan berpedoman pada PP nomor 85 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 8 tahun 2012. Dengan adanya perubahan regulasi di tingkat pusat, berdampak pada perubahan peraturan di tingkat daerah.

Wabup Danny melanjutkan, Raperda tentang Rencana Tata Ruang KLU, Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan Raperda tentang Desa Wisata. Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan desa untuk sektor dan bidang pembangunan lainnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat mesti terus dilakukan.

“Pembangunan bidang kepariwisataan, salah satunya melalui pembangunan desa wisata yang akan membawa dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Selain dapat membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan keterampilan masyarakat yang dimiliki oleh komunitas di desa,” tuturnya.

Usai sidang, kepada awak media Wabup Danny mengatakan, untuk program Global Hub sebagai kawasan nasional dari pusat masuk di dalam RTRW menjadi kawasan andalan nasional.

Dengan adanya bencana gempa bumi dan Pandemi Covid, bagaimana menyesuaikan tata ruang dengan potensi bencana di KLU. Lombok Utara berpotensi bencana seperti tanah longsor, tsunami, gunung berapi. Inilah yang mesti dilakukan penyesuaian kembali dengan pembelajaran pada bencana tahun 2018 melalui revisi RTRW dengan penyesuaian.

Menurutnya, untuk menjadi kawasan andalan nasional, tentu pihaknya berkoordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Pemda sudah siapkan (kawasan areal) tanah dan regulasi,” pungkasnya.

Hadir dalam siding tersebut, Ketua DPRD Nasrudin SHi, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II Mariadi SAg, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setda H Rusdi  ST, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Sidang Paripurna DPRD KLU dipimpin oleh Wakil Ketua II dihadiri 23 Anggota DPRD KLU.

sap

MATARAM.lombokjournal.com —

Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2020.

Sebagaimana diketahui bahwa prestasi ini merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemprov NTB sejak tahun 2012 hingga 2021.

Kepada Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA dan seluruh jajaran BPK RI dan BPK Provinsi NTB, Baiq Isvie berterima kasih atas upaya dan kerja keras BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Provinsi NTB.

Demikian juga kepada Gubernur bersama seluruh jajarannya serta seluruh stakeholders mitra pemerintah lainnya.

“Terima kasih juga kepada Gubernur NTB, Forum Koordinasi pimpinan daerah Provinsi NTB, Pejabat sipil, TNI dan Polri atas kehadiran dan kerjasamanya. Semoga apa yang telah dilaksanakan selama ini mendapat ganjaran dari Allah SWT,”pungkas Isvie pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/05).

Irfan Kominfo

BACA JUGA:

• Gubernur NTB: Setiap Rupiah dan Setiap Jengkal Aset Daerah Bagi Kemakmuran Masyarakat
• Pemprov NTB Raih WTP Ke-10

MATARAM.lombokjournal.com —

Menanggapi capaian opini WTP ke-10 kalinya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah  (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Daerah Indonesia (BPK RI), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset pemerintah Provinsi NTB harus bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur NTB saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/05/21).

Ia meyakini, bahwa predikat WTP ke–10 akan semakin meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat Pemprov NTB untuk dapat terus meningkatkan tata kelola aset daerah, sekaligus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang.

“Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” kata Gubernur yang akrab disapa Bang Zul.

Terhadap hasil LHPK BPK RI ini, Bang Zul juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh perangkat daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa,” ungkap Bang Zul yang pada hari ini tepat berusia 49 tahun.

BACA JUGA:

• Pemprov NTB Raih WTP Ke-10
• Ketua DPRD NTB Apresiasi Gubernur dan Jajarannya Atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Sementara itu, Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., yang menyerahkan langsung LHPK BPK RI terhadap LKPD Pemprov NTB Tahun 2020, mengungkapkan bawah keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Pemprov NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.

“Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,” sebut Isma.

diskominfotik

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Raihan opini WTP dari BPK RI ini merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut sejak 2011 hingga 2020.

Menurut Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., yang menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, bahwa keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Pemprov NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.

“Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian Ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,” tutur Isma saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov NTB, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/05).

Selain melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektifitas dan pemanfaatan aset pada Pemprov NTB dan Instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Prov. NTB Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK.

Untuk itu Isma berharap terhadap Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTB ini, agar dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana ia menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dimaksud ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran, menurunnya gini rasio, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali.

Sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas dan pemanfaatan aset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi terkait lainnya, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah tahun 2020,” tutup Ismi.

BACA JUGA:

• Sampah Masih Menjadi Problem Lingkungan
• Gubernur NTB: Setiap Rupiah dan Setiap Jengkal Aset Daerah Bagi Kemakmuran Masyarakat

Sementara itu, terhadap hasil LHP BPK RI ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., memberikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat WTP.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa,” tutur Bang Zul panggilan akrab Gubernur yang pada hari ini berusia 49 tahun.

Bang Zul juga meyakini, bahwa predikat WTP ke–10 semakin memberikan nilai kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat untuk senantiasa melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang.

“Semoga sinergi yang telah berjalan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” tutup Bang Zul.

Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, juga mengapresiasi capaian WTP Pemerintah Provinsi NTB yang ke-10 kalinya. Kepada Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA dan seluruh jajaran BPK RI dan BPK Provinsi NTB, ia berterima kasih atas upaya dan kerja keras BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Provinsi NTB.

Serly
diskominfotikntb

Tingkat kehadiran PNS lingkup Pemprov NTB, capai 98 Persen

MATARAM.lombokjournal.com –

Hari pertama masuk kerja, Senin (17/05/21) usai libur Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB pada mencapai 98 persen.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Drs. Muhammad Nasir dalam keterangan tertulisnya menyatakan, ini menunjukkan semangat ASN untuk kembali fokus bekerja serta patuh pada protokol kesehatan dan anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik lebaran.

Kepada 46 jumlah Perangkat Daerah Pemprov NTB, Nasir  memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para abdi negara Pemprov NTB yang kembali aktif beraktivitas dalam mengemban amanah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

BACA JUGA:

Gubernur Minta ASN Fokus Bekerja

Bahkan mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini memberikan apresiasi tinggi pada sejumlah perangkat daerah yang tingkat kehadirannya mencapai 100 persen.

Perangkat Daerah dimaksud Nasir yakni BKD, Bakesbangpoldagri, Biro Perekonomian Setda NTB, BPKAD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR,  Dinas Perindustrian dan Satuan Polisi Pamong Praja.

“Sedangkan Perangkat Daerah lainnya rata-rata tingkat kehadirannya mencapai 98 persen. Adapun pennyebab sejumlah OPD yang capaian tingkat kehadirannya tidak sampai 100 persen disebabkan alasan terlambat sebanyak 36 orang PNS, namun keterlambatannya dihitung PNS yang hadir. Selain itu ada PNS dengan surat keterangan sakit sebanyak 20 orang,” jelas Nasir.

BACA JUGA:

Reboisasi Mata Air untuk Masa Depan KLU

Ia memberi pengecualian kepada PNS pada satuan pendidikan setingkat SMA/SMK dan SLB tingkat kehadirannya tidak diperhitungkan karea masih dalam masa libur sekolah.

ikp@diskominfotik

lombokjournal.com —

Demokrasi berasal dari bahasa Yunan; demos dan kratos, demos berarti (rakyat) kratos (pemerintahan). Demokrasi menurut ahli, Abraham Lincolin, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berbicara demokrasi tentu tidak lepas berbicara mengenai proses bagaimana memenangkan suatu pertarungan sehingga mencapai singgasana yang paling tinggi (kekuasaan).

Dalam setiap pertarungan tentu ada beberapa faktor yang menarik kita kaji secara mendalam, apa dan bagaimana demokrasi yang seharusnya. Ketika kita melihat proses demokrasi yang terjadi di tiap tingkatan kekuasaan, baik dari tingkat paling bawah (pemilihan Kepala Desa) sampai tingkat pusat (pemilihan Presiden), tidak jarang menghadirkan kondisi kondisi yang keluar dari konteks kehidupan sosial masyarakat.

BACA JUGA:

Arus Balik Idul Fitri di Masa Covid-19

Perebutan kekuasaan mampu menyeret individu bahkan kelompok untuk berbuat tindakan Tindakan anarkisme karena hasrat untuk berkuasa yang menggebu gebu.

Seperti yang diketahui di Lombok Timur pada Tahun 2021 akan mengadakan Pemilihan secara serentak di beberapa Desa, yakni sebanyak 29 Desa.

Rencana pelaksanaan pilkades serentak itu pada tanggal 28 Juli, tutur Muhammad Hairi, Kepala Dinas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Timur.

Konflik horizontal merupakan hal yang menjadi perhatian khusus setiap elemen disetiap proses demokrasi di Indonesia. Karena bukan tidak mungkin lagi hal hal sensitif yang seharusnya tidak dikeluarkan di muka umum Jjustru menjadi senjata ampuh para petarung dalam melancarkan siasat.  Bahkan isu isu ras, money politik dan kecurangan kecurangan sangat rentan terjadi dalam setiap konstalasi politik.

Tentu hal hal demikian akan mengundang konflik dalam kehidupan sosial masyarakat. Lalu pertanyaan mendasarnya, adalah bagaimana keterlibatan Generasi Milenial (Pemuda) dalam menetralisir konflik yang akan terjadi dalam proses demokrasi, khususnya di beberapa Desa yang akan melaksanakan Pilkades di Lombok Timur?

Berbicara mengenai Generasi Milenial (Pemuda/i) tentu tidak lepas dari bagaimana berpengaruhnya pemuda dalam menciptakan kondisi dilingkungan masyarakat, spirit pantang menyerah dan emosional yang kadang kadang tidak mampu dikontrol akan berdampak pada perbuatan perbuatan yang keluar dari konteks bagimana kehidupan sosial yang aman dan damai.

BACA JUGA:

Pendidikan Daring di Masa Covid -19

Tentu diperlukan keterlibatan pemuda mengambil bagian dalam menciptakan dan mengembalikan cita-cita demokrasi yang seharusnya. Perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan seharunya dijadikan menjadi warna positif dalm kehidupan sosial, bukan sebaliknya.

Pemuda perlu bersatu untuk mengawal proses demokrasi dengan menyerukan perdamaian di lingkungan sosial masing masing untuk terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. ***