Pelaksanaan Dana Aspirasi Narsudin di Gumantar Jadi Sorotan

Wakil Ketua DPRD Lombok Utara beri penjelasan tentang pelaksanaan Dana Aspirasi

Kisruh dugaan penyelewengan dana aspirasi oleh salah satu anggota dewan di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara makin menjadi sorotan banyak pihak.

Narsudin, salah seorang anggota dewan asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pelaksanaan dana aspirasi di Desa Gumantar, dinilai tidak benar-benar memenuhi aspirasi masyarakat.

Pasalnya, warga memasalahkan dana aspirasi tersebut salah sasaran, karena proyek dana aspirasi pembuatan talut atau tanggul pada pinggir jalan umum Desa Gumantar hanya menguntungkan pemilik tanah saja.

Selain itu juga warga mengkritik terkait tidak tercantumnya detail anggaran pada papan nama atau banner yang dipasang pada lokasi proyek tersebut.

Itulah pangkal persoalannya, sehingga masyarakat menyoroti pelaksanaan terkait dana aspirasi oleh Narsudin.

Terkait sorotan dana aspirasi itu, lombokjournal.com menelusuri mekanisme pelaksanaannya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, H. Burhan M Nur, S.H memberi mengklarifikasi. Saat dihubungi lombokjournal.com, politisi Partai Demokrat itu memberikan informasi terkait dana aspirasi untuk masyarakat.

Burhan M Nur menghimbau, agar masyarakat tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan terkait permasalahan dugaan penyelewengan dana aspirasi di Desa Gumantar tersebut.

“Dana aspirasi tidak serta merta dieksekusi tanpa adanya permintaan dari masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, dana aspirasi dilaksanakan sesuai dengan permintaan atau pengajuan dari masyarakat.

Ditemui di kediamannya, H.Burhan M Nur, S.H menjelaskan, sebaiknya masyarakat perlu memahami dulu terkait mekanisme pelaksanaan atau perencanaan dana aspirasi sebelum dieksekusi oleh anggota dewan.

Setiap perencanaan dari dana aspirasi sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang diajukan oleh masyarakat kepada anggota dewan.

Burhan meyakini, pelaksanaan atau eksekusi dana aspirasi di Desa Gumantar sudah pasti atas dasar permintaan dari masyarakat.

“Kami juga memiliki media untuk mengontrol kinerja dari teman-teman anggota dewan,” tegasnya.

Dijelaskan Burhan, perlu diketahui bahwa dana aspirasi diturunkan sesuai permintaan masyarakat. Dan permintaan masyarakat itu tidak harus melalui acara formal.

Bisa saja permintaan itu melalui obrolan santai atau pada kondisi ketika warga sedang kumpul-kumpul, bertemu dijalan dan lain sebagainya.

“Jadi tidak mungkin dana aspirasi itu diturunkan tanpa adanya pengajuan atau permintaan dari masyarakat,” jelas Burhan.

Lebih lanjut dijelaskan Burhan, tiap anggota dewan memiliki konsultan pengawas maupun konsultan perencana untuk dana aspirasi.

Dan anggota dewan tidak serta merta bisa melakukan eksekusi dana aspirasi tanpa adanya konsultan yang mengawasi setiap dana aspirasi yang diturunkan pada anggota dewan. Perencanaan dana aspirasi bukan atas pertimbangan pribadi setiap anggota dewan.

Tapi sesuai dengan keputusan bersama dengan konsultan perencana dan konsultan pengawas.

“Setiap proyek melalui dana aspirasi, ada juga konsultan perencananya dan konsultan pengawasnya yang dibayar langsung oleh negara, bukan DPR yang jadi pengawas tapi ada yang memang mengawasi dana aspirasi tersebut.” kata Burhan.

Namun Burhan juga menjelaskan, permasalahan dana aspirasi di Desa Gumantar itu menjadi bahan evaluasi bagi anggota dewan khususnya pimpinan DPRD Kabupaten Lombok utara.

Burhan berharap permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan menjadi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan anggota dewan.

“Jadi sah-sah saja masyarakat menyampaikan kritik maupun protes, tapi jangan dulu cepat mengambil kesimpulan. Sebaiknya perlu komunikasi dengan anggota dewan yang ada agar bisa dibicarakan dengan baik. Jika ada permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.” kata Burhan

Han

Bupati KLU Silaturahmi Bersama Pemdes dan Tomas Bayan

KLU.lombokjournal.com —

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, SH silaturahmi dengan Pemdes dan Tokoh Masyarakat Desa Bayan, Jumat (4/6/2021). Hadir pula Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setda KLU H. Rusdi ST, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan H Simparudin SH, Dirut Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung Firmansyah ST, Plt Camat Bayan Adnan MPd, Kades Bayan Satradi SP, dan tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan diawali safari Jum’at dirangkaikan dengan Program Memaraq berlangsung di Masjid Nurul Mujtahidin Dusun Teres Genit.

Bupati Djohan dalam sambutannya menyampaikan potensi yang dimiliki Desa Bayan luar biasa.

“Kita melihat sepanjang jalan kiri dan kanan penuh dengan lahan pertanian masyarakat yang subur, seharusnya dengan potensi yang ada desa ini maju seperti desa lain,” tutur Bupati Djohan.

Dikatakannya, terlebih masa periodisasi pemerintahan Presiden Jokowi, desa diberikan anggaran besar baik ADD maupun DD untuk dikelola oleh pemerintah desa secara mandiri. Dengan anggaran besar yang dikelola desa tinggal bagaimana desa merencanakan program yang ingin dibangun untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pembangunan masyarakat.

Menurut bupati, Desa Bayan selain memiliki lahan pertanian yang luas juga memiliki banyak sumber mata air. Oleh karena itu, desa setempat harusnya jauh dari kata kekurangan jika sumber air dapat dikelola dengan baik.

“Maka tidak hanya Desa Bayan saja yang menikmati bahkan desa sekitarnya, tetapi tentu ini perlu kerjasama. Dengan maju suatu desa maka suatu daerah pun otomatis maju, apalagi potensi yang dimiliki desa ini luar biasa. Di sini ada wisata adat budaya dan wisata alam hutan adat yang terkenal,” pungkasnya.

Dituturkan pula, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BACA JUGA:

Sementara itu, Kepala Desa Bayan Satradi mengatakan, Pemdes dan masyarakat Desa Bayan menyampaikan terima kasih yang tulus atas kunjungan bupati beserta rombongan di dusun setempat.

Dipaparkan Satradi, Desa Bayan boleh dikatakan ikon Kabupaten Lombok Utara dengan keberadaan masjid kuno yang memiliki nilai adat dan budaya, masih tertata rapi serta masih pula dilaksanakan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, di desa setempat juga ada hutan adat dengan mata airnya yang terkenal dan melimpah.

“Sawah irigasi di Desa Bayan ini sungguh luar biasa, sebetulnya ini anugerah yang diberikan maha kuasa kepada masyarakat di desa ini. Namun dari saya lahir hingga sekarang Desa Bayan masih menjadi desa berkembang di KLU,” imbuhnya.

Diceritakan pula masa awal pemerintahannya sebagai Kepala Desa Bayan, pihaknya akan fokus melaksanakan mandat yang diamanahkan oleh masyarakat. Bahkan dirinya telah berkomitmen dengan satu periode menjabat status Desa Bayan harus meningkat menjadi desa yang maju seperti desa lain di KLU.

“Salah satu cara kita untuk maju itu adalah harus mampu mengelola potensi yang kita miliki saat ini, tapi potensi pertanian bagus namun belum didukung dengan infrastruktur seperti jalan yang masih rusak parah,” tandas Satradi.

Demi masyarakat, tuturnya, pihaknya berupaya maksimal agar jalan yang rusak tersebut bisa dilalui kendaraan roda empat mengajak masyarakat gotong royong. Diharapkan ke depan pemda menjadikan jalan tersebut prioritas pembangunan.

“Terlebih kami memiliki rencana untuk membuka akses lintas Desa Bayan dan Desa Loloan,” tutupnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog dengan masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

rar

Laporan Panitia Musrenbang RPJMD, Bappeda KLU

TANJUNG.lombokjournal.com —

Mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Herianto, SP, yang berhalangan hadir karena sakit, Laporan Panita Musrenbang disampaikan Tri Dharma Sucaka, S.STP, di Aula Bupati, Kamis (03/06/21).

Tri Dharma menyampaikan latar belakang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026.

Disampaikan, Musrenbang diselenggarakan sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017. Dalam pasal 64 disebutkan bahwa Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

Tri Dharma Sucaka pada kesempatan itu juga langsung menginformasikan bahwa Kepala Bappeda KLU, Herianto,SP, berhalangan hadir karena sakit.

Menurutnya, tahapan penyusunan RPJMD sudah memasuki Rancangan RPJMD, dan setelah selesai tahap ini disempurnakan akan menjadi rancangan akhir RPJMD. Kemudian akan diusulkan dalam bentuk rancangan Perda untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut.

Dasar hukum dilaksanakannya Musrenbang RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026 ini adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan beberapa peraturan lainnya.

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Lombok Utara 2021-2026 ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 juni 2021. Mengingat kondisi pandemi Covid-19, maka untuk mematuhi protokol kesehatan dilaksanakan dengan perpaduan antara pertemuan tatap muka dan zoom meeting.

Penyelenggaraan Musrenbang yang diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berlangsung di aula Bupati dengan tatap muka.

Sedangkan yang diikuti para NGO, Sekretaris dan Kepala Bidang dari OPD, dan Narasumber dari Bappenas dan Kemenpan RB dilakukan secara daring melalui zoom.

Dikatakan Tri Dharma, Narasumber Musrenbang RPJMD Kabupaten Lombok Utara 2021-2026 terdiri dari Supriyadi, S.Si, MTP dari Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas. Ibu Ika Yunita Puspita Sari dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Peserta Musrenbang RPJMD Kabupaten Lombok Utara terdiri seluruh Kepala OPD se Kabupaten Lombok utara melalui tatap muka. Kemudian para NGO, para Sekrertaris, Kepala Bidang lingkup OPD dan para pendamping desa se Kabupaten Lombok Utara melalui zoom.

“Sumber dana Pelaksanaan Musrenbang RPJMD ini bersumber dari DPA Bappeda Kabupaten Lombok Utara tahun 2021,” kata Tri Dharma.

@ng

Bupati Lombok Utara Buka Musrenbang RPJMD 2021-2026

TANJUNG.lombokjournal.com —

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 KLU (03/06/21).

Bupati Djohan menyampaikan, Musrenbang kali ini berawal dari perencanaan teknokratik, politik dan partisipatif sebagai upaya percepatan pembangunan daerah.

Dan masih dalam suasana Covid-19 yang melanda daerah, sehingga menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan daerah.

Menurut Bupati Djohan, peserta Musrenbang harus mampu merumuskan sesuatu yang sesuai dengan kondisi obyektif daerah.

“Saya melihat program daerah kita banyak yang belum terselesaikan, banyak persoalan yang belum mampu diwujudkan. Karena ketiadaan anggaran serta pendapatan asli daerah yang menjadi modal awal membangun daerah menurun lebih dari 50 persen. Ini tantangan buat kita seluruh perangkat daerah dan seluruh masyarakat Lombok Utara. Bagaimana kita mengatasi dan mengantisipasi, setiap persoalan daerah,” tandasnya.

Menurutnya, RPJMD disusun untuk lima tahun ke depan. Diperlukan kerja sungguh-sungguh, dengan memacu semangat membangun daerah dengan tujuan memastikan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja.

Mengingat saat ini daerah Lombok Utara masih menjadi daerah termiskin dan daerah tertinggal satu-satunya di NTB.

Sementara itu, Kabid Litbang Bappeda NTB Lalu Suryadi MM via kanal virtual menyampaikan, dalam proses penyusunan RPJMD perlu memperhatikan usulan-usulan dari semua pihak. Dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi, Pusat dan penjaringan aspirasi masyarakat serta stakeholder lain untuk diakomodir.

Mengingat angka kemiskinan tertinggi di NTB adalah Lombok Utara. Dari aspirasi yang bersifat teknokratik, politis, dan aspiratif.

Kabid Litbang Bappeda KLU Tri Darma Sudiana, SSTP dalam laporannya menyampaikan, kegiatan pelaksanaan musrenbang RPJMD kali ini menyerap masukan dan saran dari Kepala OPD, juga dari camat serta stakeholder lainnya.

Tujuan diadakannya musyawarah rencana pembangunan 2021-2026 ini adalah untuk penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan sasaran strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah 2021-2026.

“Diharapkan ada turunan dari RPJMD menuju Renstra OPD sehingga apa yang menjadi target didalam RPJMD bisa diraih. Tentu dengan bantuan OPD, agar sesuai dengan target capaian,” pungkasnya.

Pelaksanaan musrenbang RPJMD dilaksanakan selama satu hari dengan narasumber dari Pemda KLU, Bappenas serta Kementerian PAN-RB.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan penyampaian dari para pemateri.

Musrenbang itu juga dihadiri Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Kabag Perencanaan Polres Lotara, Kompol Agus Dwi Ananto SH, Kepala OPD, Para Camat, dan tamu undangan lainnya.

rar

Bantuan Rp 456 juta Dari NTB Untuk Palestina

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerahkan bantuan kepada masyarakat Palestina.

Bantuan berupa uang tunai sebanyak Rp 456 juta diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si melalui lembaga Amal Bakti Dunia Islam (ABADI) di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur NTB, Kamis (03/06/21).

Miq Gita sapaan Sekda NTB mengatakan, bantuan ini merupakan solidaritas dan dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi NTB untuk meringankan beban bangsa Palestina yang sedang dilanda konflik perang berkepanjangan.

Bantuan ini merupakan dana murni yang diberikan oleh ASN lingkup Pemprov NTB serta guru-guru di seluruh sekolah SMA/SMK se-NTB.

“Alhamdulillah solidaritas kita kepada Palestina diimplemen: tasikan dalam bentuk nyata, ada gerakan donasi spontan oleh ASN. Termasuk dari sumbangan guru-guru SMA/SMK di seluruh NTB. Bantuan ini merupakan sumbangan murni dari kita untuk bangsa Palestina,” ungkap Sekda.

Miq Gita mengatakan, bantuan ini merupakan misi kemanusiaan bukan politik, agama maupun lain sebagainya.

Dalam perjalanan historis, negara Palestina merupakan negara yang pertama memberikan support kuat bagi kemerdekaan Indonesia. Sejarah memberikan motivasi dan menginspirasi untuk tetap peduli terhadap apa yang diperjuangkan oleh bangsa Palestina saat ini.

“Sejarah tidak boleh dilupakan, amanat pembukaan UUD 1945 kita juga tegas jelas menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus di hapuskan,” tegasnya.

Sekda NTB menyampaikan terima kasih atas partisipasi para ASN sehingga di tengah keterbatasan masih berkesempatan menyisihkan sebagian rizki yang diterima. Untuk menyampaikan rasa simpati dan dukungan moral kepada bangsa Palestina yang saat ini sedang berjuang menegakkan kemerdekaan.

Sementara itu, Ketua Majelis Al-Aqsho, TGH. Ahmad Mukhlis mengapresiasi atas kepedulian Pemerintah Provinsi NTB terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina.

Meski bantuan itu merupakan sumbangan murni dari keikhlasan masing-masing ASN yang ikut memberikan bantuan.

“Dati hati yang paling dalam kami berterima kasih kepada pemprov NTB. Semoga bantuan ini sampai dan bisa mengurangi kesedihan yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Palestina,” ungkapnya usai menerima bantuan.

Bantuan itu diterima oleh Ketua Lembaga ABADI, Lalu Lauhul Hamdi yang disaksikan oleh Ketua Majlis Al-Aqsho, TGH Ahmad Mukhlis, Para Asisten, Para Kepala Biro, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan ASN Setda Prov NTB.

Bantuan tersebut rencananya akan diserahkan kepada salah satu lembaga internasional yang ada di Turki pada 26 Juni mendatang.

Manikp

@kominfo

Rakorwil Nasdem, Target Posisi Dua Besar di Pemilu 2024

NTB.lombokjournal.com —

Wakil Ketua Umum Partai NasDem membuka rangkaian acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang berlangsung pada tanggal 2-3 Juni 2021 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pembukaan dilakukan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad Ali. Dalam pidatonya, Ahmad Ali mengatakan, Nasdem menargetkan pada urutan dua besar.

“Kami menargetkan Partai NasDem berada pada posisi dua besar pada Pemilu 2024”, ujar Ahmad Ali

Ahmad Ali menjelaskan, target NasDem untuk minimal masuk dalam dua besar sangat logis. Hal itu mengingat partainya dalam dua kali gelaran pemilu bisa meraih posisi yang cukup baik.

NasDem membuat kejutan dalam Pemilu 2019, perolehan suara partai naik siginifikan. Dalam Pemilu saat itu, NasDem menempati urutan kelima dengan raihan 12.661.792 suara atau 9,05 persen. Selain itu NasDem berada pada posisi empat besar peraih kursi terbanyak di parlemen, melampaui PKB.

Untuk mengejar target tersebut, Ahmad Ali menyebut NasDem akan menyiapkan kepengurusan yang lebih luas, bahkan hingga tingkat terkecil, yakni desa. Ali mengimbau pengurus DPD NasDem di NTB melakukan penguatan struktur partai hingga ke bawah.

“Agar terbangun jaringan struktur yang kuat, perlu dilakukan kerja sama dan sinkronisasi dari atas hingga ke bawah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Waketum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem juga ikut memberikan evaluasi terhadap DPD Kabupaten/Kota mengenai perlunya melakukan pendekatan untuk mengetahui kekuatan di dapil.

“Perlu adanya survei yang terus menerus dilakukan. Kita telah memiliki pengalaman yang lalu sehingga hal tertentu bisa menjadi pembelajaran. Kita ingin mendinamiskan partai ini supaya bekerja lebih lincah. Mampu adaptif, lebih menyesuaikan dengan perkembangan ke depan,” ujar Ali.

Anggota DPR RI Dapil II NTB, M. Syamsul Luthfi, juga menambahkan jika Partai NasDem berusaha menguatkan struktur agar dapat meraih kemenangan di Pemilu 2024.
Dia menyebut Rakorwil menjadi momentum partai untuk menguatkan struktur sampai ke akar rumput. Syamsul Luthfi juga berpesan untuk terus menjaga hubungan dengan konstituen.

“Kita juga harus terus melakukan kegiatan yang tujuannya untuk menguatkan elektoral NasDem. Partai dan kader harus bersinergi bekerja untuk masyarakat. Penempatan kualitas sumber daya manusia juga harus dipenuhi agar dapat berjalan sesuai target dan harapan,” papar dia.

Terakhir, Waketum DPP Partai NasDem menjanjikan apabila terpilih, maka kesejahteraan adalah hal utama yang akan diberikan kepada masyarakat.

“Mari terus berjuang, karena tujuannya untuk masyarakat. Ini merupakan bentuk konsistensi NasDem dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan kesejahteraan rakyat,” tutup Ali.

Pemda KLU Rapat Evaluasi Program 100 Hari Bupati

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pemerintah Daerah Lombok Utara melaksanakan rapat evaluasi Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara periode 2021-2026 di Aula Bupati, Senin (31/05/21).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Drs. H. Raden Nurjati tersebut, masing-masing koordinator melaporkan capaian yang dilakukan oleh semua OPD selama 74 hari terakhir.

Menurut laporan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KLU Evi Winarni, SP., M.Si., selaku Koordinator Umum pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, dari empat program yang dirumuskan, hanya program “Pariwisata KLU Bangkit” yang belum menunjukkan progres sejauh ini.

“Kesimpulannya, dari 100 hari kerja Bupati yang kelihatan progresnya hanya dua item, yaitu di memarak dan merikeq. Namun apabila kemarin kegiatan Bapenda itu kita masukkan dalam kategori Pelayanan Prima maka hanya itu yang bergerak, sedangkan yang Pariwisata Bangkit ini yang sama sekali belum kelihatan pergerakan,” terangnya.

Menurut Evi, penilaian tersebut didasarkan atas indikator-indikator tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dan sudah terdokumentasi dengan baik dalam sebuah laporan.

Di akhir penyampaiannya, Koordinator Umum Evi Winarni mengatakan, Pemerintah Daerah akan menyampaikan hasil capaian program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati secara terbuka kepada publik apabila program ini telah mencapai batas waktunya.

Seperti diketahui bersama program 100 hari ini dimulai sejak tanggal 17 Maret 2021 dan akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2021.

@ng

Wagub NTB: Raperda Tembakau & Mutu Pangan Bisa Lindungi Petani, Pengusaha & Masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia, serta Raperda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, pada rapat paripurna ke-4 DPRD NTB, masa persidangan II tahun 2021, di ruang rapat paripurna, Senin (31/5/2021)

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi, M. Pd, dalam sambutannya menyatakan bahwa dua Raperda yang telah disetujui DPRD NTB diharapkan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi para petani tembakau dan dapat melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang aman, halal, bermutu, bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah.

“Semoga dua Raperda tersebut dapat menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau dan mampu memberi manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera “, harap Sitti Rohmi.

Diakhir sambutannya, Sitti Rohmi menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang tergabung dalam pansus atas kontribusi pemikiran, ide dan gagasannya, termasuk para pimpinan perangkat daerah yang telah mengawal raperda.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH menyampaikan dalam rapat tersebut disampaikan laporan pansus dan keputusan DPRD Prov NTB tentang persetujuan terhadap dua raperda, di antaranya satu raperda prakarsa DPRD Provinsi NTB dan satu raperda prakarsa Gubernur NTB, akhirnya disetujui untuk diundangkan.

“Kita semua berharap setiap produk yang telah diundangkan, ke depan dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kesejahteraan masyarakat NTB”, kata ketua DPRD.

Sementara itu, mewakili Pansus I DPRD Provinsi NTB Sudirsah sujanto, S. Pd. B.s.ip dalam laporannya menyampaikan bahwa Raperda tentang Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ini menegaskan bahwa Pemda Provinsi NTB berkewajiban melakukan pengaturan dalam bentuk perda untuk menjamin keamanan pangan untuk masyarakat.

“Tentunya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko gangguan kesehatan dan meningkatkan daya saing dan perluasan akses pasar produk daerah di NTB,” jelasnya

Sedangkan Mewakili Pansus II DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawandi, ST. dalam laporannya menyampaikan bahwa Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2006 tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia menegaskan bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan, supaya dicantumkan aturan tentang adanya penyiapan dan edukasi sejak awal supaya petani dapat melakukan rencana penanaman tembakau secara rasional dan menentukan resiko bisnis sejak awal.

“Selain itu, perlu pula diatur tentang tanggungjawab fasilitasi dan pembinaan bagi petani agar sejak awal, memiliki komoditi andalan lainnya untuk diusahakan,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Sekda NTB, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Kejari, Perwakilan Danrem, Danlanad, Danlanad, Polda NTB Kepala OPD lingkup Pemprov, Ketua KI, KPID NTB dan Insan Pers.

edy@diskominfotikntb

Resmikan HIMBUDLU Jabodetabek, Wabup Danny Ajak Elemen Muda Jadi Agen Kemajuan

JAKARTA.lombokjournal.com –

Kalangan muda dan mengajak elemen kekuatan muda Kabupaten Lombok Utara (KLU) diajak menjadi agen perubahan semangat kemajuan KLU.

Ini penting dan mendesak dalam menjawab isu-isu strategis seperi recovery pasca-gempa, status daerah tertinggal, IPM dan kemiskinan. Isu-isu tersebut melekat dalam prjalanan pembangunan Lombok Utara

Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter F. Ridawan menyampaikan itu saat menyampaikan sambutan deklarasi sekaligus meresmikan Himpunan Mahasiswa Buddhis (Himbudlu) asal Lombok Utara, Minggu (30/05/21)

Wabup berpesan, kepemimpinan di KLU jangan dilihat hanya satu atau dua periode masa kepemimpinan tapi 10 atau 20 tahun mendatang.

“Berpendidikan akan menjadi investasi terbesar agar memiliki bekal untuk nantinya melanjutkan estafet ruang pembangunan di Gumi Tioq Tata Tunaq,” kata Wabup.

Wabup dalam kesempatan itu juga menegaskan, ia selalu membuka ruang dialog tidak hanya untuk mendukung tapi juga wadah criticism yang konstruktif.

“Tentu diaog (hendaknya) disampaikan dengan elegan dan santun sebagai karakter KLU yang mempolong merenten,” pinta Wabup.

Dalam kesempatan deklarasi ini, hadir pula tokoh Buddhis KLU yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ia berpesan, wadah diaspora anak-anak muda yang tersebar di wilayah anglomerasi Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi sekitar, harus menjadi wahana pembentukan sikap positif.

Sudir mengingatkan, agar selalu menaati Protokol Kesehatan selama pandemi dan juga mengapresiasi format acara yang digelar secara virtual melalui zoom meeting.

Dalam sambutan dan wejangan kepada lebih dari 57 mahasiswa asal KLU, Sudirsah mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam membangun Lombok Utara.

“Tidak terkecuali nagi anak-anak KLU yang sedang menimba ilmu di perantauan,” katanya.

Sudirsah mengatakan bahwa rasa kekeluargaan dan kalyanamitta harus sesama anak KLU harus selalu dijaga dimanapun berada.

Ia mengaku bersyukur dan bangga atas terbentuknya wadah ini.

Inisiator deklarasi yang sekaligus Ketua Dewan Pembina Himbudlu-Jabodetabek adalah Dr. Edi Ramawijaya Putra, M.Pd.

Dalam momen deklarasi itu ia berharap, partisipasi aktif kaum intelektual makin diakomodir oleh stakeholder khususnya Pemda KLU.

“Karena ini merupakan bentuk kolaborasi untuk menuju Lombok Utara bangkit dengan inovasi,” kata Edi Ramyadi.

Edi Ramayadi berasal dari Tegal Maja, Lombok Utara yang saat ini menjabat Wakik Ketua Bidang Akademik STABN Sriwijaya.

Menurut Dr. Edi Rama, Himbudlu-Jabodetabek merupakan wadah diaspora anak-anak KLU yang responsif dan adaptif terhadap isu-isu aktual di KLU.

“Sivitas akademik harus berbicara dengan data dan fakta sebagai cerminan masyarakat terdidik jangan asal lempar isu, posting dan komentar hanya pada tataran emosional sesaat,” kata Dr. Edi.

Deklarasi ini diakhiri oleh doa bersama untuk kemajuan KLU dan pembacaan sesanti, visi dan misi organisasi.

Rr/Ed

Beasiswa NTB 2020: Uang Negara Kembali dan Tidak Ditemukan Kerugian

MATARAM.lombokjournal.com ~ Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, Jumat (28/05/21) menegaskan, tidak ada kerugian negara terhadap penyelengaraan program beasiswa NTB pada tahun anggaran 2020.

Dari sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, temuan kerugian negara akibat biaya yang sudah terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 87.030.000 seluruhnya sudah dikembalikan ke kas negara.

“Artinya uang negara atau daerah, sudah masuk kas lagi dan tidak ada kerugian negara,” kata Ibnu Salim saat dikonfirmasi via telepon.

Kemudian, Ibnu Salim menjelaskan bahwa beberapa catatan lainnya mengenai LHP terhadap program beasiswa NTB seluruhnya bersifat administratif dan sudah dituntaskan sesuai rekomendasi BPK.

“Ini hanya faktor kelemahan pemahaman tata kelola. Sedangkan programnya sudah terlaksana sesuai yang direncanakan,” ungkap Ibnu.

Sementara itu, sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, Sri Hastuti, menyatakan bahwa temuan kerugian yang dikembalikan murni administratif dan teknis pelaksanaan kegiatan. Seperti; pengembalian sisa pembelian tiket dari anggaran yang sudah diberikan kepada penerima beasiswa.

“Sudah kami kembalikan. Karena memang yang 87 juta itu adalah sisa dana. Misal kita menganggarkan pembayaran tiket 30 juta, tapi real costnya 27 juta. Sisanya 3 juta. Itulah yang kita kembalikan. Itulah rinciannya sampai ada catatan sebanyak 87 juta,” terang Tuti panggilan akrabnya.

Sehingga ia memastikan bahwa LPP NTB telah melaksanakan seluruh rekomendasi BPK RI terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2020. Termasuk beberapa di antaranya mengenai penundaan keberangkatan mahasiswa NTB yang akan melaksanakan studi di Rusia.

“Meski Rusia saat itu tutup border untuk orang asing hingga hari ini, namun mereka sudah melaksanakan perkuliahan sejak Oktober 2020. Sehingga BPK RI memberi catatan, jika hingga 30 Desember 2021 belum juga berangkat ke Rusia, maka beberapa komponen beasiswa seperti; biaya hidup, harus sudah dikembalikan,” jelas Tuti.

Hal tersebut juga digaris bawahi oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, H. Ahmad Masyhuri, yang menangani langsung anggaran program beasiswa NTB.

Ia memastikan seluruh rekomendasi LHP BPK untuk program beasiswa NTB akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan penyempurnaan pengelolaan beasiswa NTB tahun 2021.

Termasuk beberapa komponen beasiswa yang harus dikembalikan oleh mahasiswa jika tidak jadi berangkat ke Rusia.

“Walaupun belum berada di Rusia, tetapi mereka sebenarnya kuliah secara online dan membayar biaya pendidikan. Nanti ketika batas waktu yang diberikan oleh BPK, tiba, mereka diwajibkan mengembalikan beberapa komponen beasiswa, seperti; biaya hidup di luar negeri,” tutup Masyhuri.

Diskminfo