Sosialisai kepada Masyarakat untuk proaktif menyampaikan pengaduan pada kanal layanan aduan sangat penting

MATARAM.lombokjournal.com ~  Melalui kanal pelayanan pengaduan, seperti SP4N-LAPOR! dan NTB Care, salah satunya aduan bantuan sosial (bansos) dan dana desa, Pemerintah Provinsi NTB mengoptimalkan layanan terkait aduan itu.

Kanal aduan SP4N-LAPOR! dan NTB Care menjadi wadah aduan dan aspirasi masyarakat.

Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M mengatakan, adanya aduan Bantuan Sosial (Bansos) dan Dana Desa, Pemerintah Provinsi NTB melakukan monitoring, koordinasi dengan kanal lainnya.

BACA JUGA: Migrasi TV Digital, LP Harus Perbanyak Konten Positif

“Kebijakan Bansos yang diinput ke SP4N perlu di optimalisasikan pengaduannya, termasuk teknis koordinasi, rekomendasi dari pemecahan permasalahan, dan sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ” jelas Bang Najam.

Hal itu diungkapkannya saat membuka kegiatan FGD dan Interview “Kondisi Penyaluran dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa” berlangsung di Hotel Lombok Astoria Mataram, Senin, (28/06/21).

Berikut ini data laporan dari SP4N Lapor dari bulan Januari hingga Desember 2020 sebanyak 4 Bantuan Sosial di PMD Dukcapil terkait dengan dampak ekonominya, Bansos Program PKH, Pengaduan Mata Rantai Covid-19, Penerimaan BLT, Tenaga Kerja Medis ada aduan. Dengan total 8 aduan sejak Januari sampai Desember 2020.

Sedangkan data laporan dari bulan Januari hingga Juni 2021 ada aduan terkait bansos 1 aduan kemudian layanan terkait pembangunan Desa.

Bang Najam juga mengatakan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, sebagai bahan evaluasi pemerintah ke depan.

BACA JUGA: Pasien Covid-19 di NTB, Selasa, Bertambah 50 Orang Positif

“Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana keluh kesah yang dirasakan masyarakat, yang nantinya terdapat wadah aduan dan laporannya. Supaya ada timbal balik pembangunan semakin segera digesa menjadi sebuah evaluasi kita ke depan, sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Pentingnya sosialisai kepada masyarakat untuk proaktif menyampaikan pengaduan.

“Kadang-kadang kita itu tidak bisa menangkap apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, karena masyarakatnya diam, ” kata Bang Najam.

Rr

diskominfotikntb

Faktor penting untuk cegah korupsi yaitu memulai sikap berani jujur

MATARAM.lombokjournal.com ~ Korupsi terjadi bukan karena tidak bisa jujur, tapi karena kejujuran tidak dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengatakan, mencegah korupsi harus dimulai sikap berani jujur, yang harus diterapkan oleh siapa pun dalam bertindak.

“Sikap berani jujur itu sebenarnya sudah menjadi filosofi mendasar untuk membentengi diri dari tindakan korupsi,” tegas gubernur.

Gubernur Zul mengatakan itu saat menjadi narasumber pada program Talkshow BERUGAQ yang disiarkan live di studio TVRI NTB, Senin (28/06/21).

BACA JUGA: Nurhayati Disambar Petir Saat Mengikat Sapinya

Ia menjadi narasumber dialog mengangkat tema “Pemberantasan Korupsi antara Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Internal”.

Narasumber lainnya yaitu Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar, Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal dan Kepala Kejati NTB, Tomo Sitepu.

Gubernur  mengatakan, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah membangun sinergi dengan Kapolda NTB, Danrem, Kajati NTB dan Forkompinda.

Kordinsi itu saling mengingatkan, jika terjadi kekeliruan dalam mengambil kebijakan yang berindikasi terhadap tindak pidana korupsi.

“Karena kami sering berdiskusi untuk saling mengingatkan dalam berbagai hal, maka alhamdulillah segala tindak korupsi dapat diminimalisir sedini mungkin,” katanya.

Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar, mengungkapkan, kunjungan KPK di NTB merupakan upaya pencegahan, kordinasi dan supervisi yang intens. Ini langkah KPK untuk mendorong semua daerah dapat mencegah terjadi tindakan pidana korupsi yang merugikan masyarakat dan bangsa.

BACA JUGA: KPK Membantu Sukseskan Proses Pembangunan NTB

“Namun, sejauh ini pemerintah Provinsi NTB dapat menunjukan komitmen dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi. Sehingga kasus Pidana korupsi di NTB dapat diminimalisir dengan baik,” ungkapnya.

Diskominfotikntb

MCP merupakan indikator yang dibuat oleh KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Tren MCP pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan capaian 76 persen tersebut, mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam mencegah tindak pidana korupsi, Monitoring Centre for Prevention (MCP), bertujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Atas dasar tren capaian program MCP tahun 2020, KPK mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB dalam mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi, sehingga kasus tindak pidana korupsi dapat diminimalisir dengan baik.

“Tren pencapaian MCP di NTB berada di angka rata-rata nasional yaitu, sebesar 76 persen. Sedangkan capaian MCP Nasional berada pada angka 64 persen,” ungkap Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di NTB bersama kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, di Hotel Golden Palace, Senin (28/06).

Dengan capaian itu, menurut Lili Pintauli, Provinsi NTB berhasil menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan daerah yang bersih dari tindakan pidana korupsi. Diharapkan ke depannya menjadi daerah yang memberikan contoh baik kepada daerah-daerah lain untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi.

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, mengakui, upaya ini tidak terlepas dari kerja sama pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota. Saran dan dukungan yang terus diperkuat oleh jajaran KPK menjadi faktor penting dalam meminimalisir tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat itu.

“Alhamdulillah sejauh ini, kita terlepas dari kasus-kasus yang berkaitan dengan KPK,” ungkap gubernur.

BACA JUGA: KPK Membantu Sukseskan Proses Pembangunan NTB

Zulkieflimansyah menyatakan bahwa tim pendamping KPK yang ada di NTB luar biasa hebatnya, sehingga nuansa pencegahan yang dilakukan sangat terasa, artinya kerja sama semua pihak begitu hebat dalam upaya mewujudkan daerah yang lebih bersih lagi.

Manikp@kominfo

Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang proaktif memberikan saran dan pengawasan terhadap proses pembangunan yang ada di NTB, sehingga tindak pidana korupsi dapat dicegah semaksimal mungkin.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini diungkapkan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di NTB dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar, di Hotel Golden Palace, Senin (28/06).

Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh bupati, walikota, serta seluruh pimpinan Forkompinda, pimpinan BUMN dan BUMD, itu, Gubernur mengharapkan pendampingan secara terus menerus oleh jajaran KPK dalam mengawal dan mensukseskan proses pembangunan yang ada di NTB.

“Mudah-mudahan NTB ke depan dijauhkan dari segala tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan bangsa tersebut,” ujar Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Zona Hijau Untuk Destinasi Wisata Akan Segera Ditetapkan

Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar, mengungkapkan, kunjungan KPK di NTB merupakan upaya melakukan pencegahan, koordinasi dan supervisi yang intens. Upaya ini sebagai langkah KPK untuk mendorong semua daerah dapat mencegah terjadi tindakan pidana korupsi yang merugikan masyarakat dan bangsa.

“Sejauh ini Pemerintah Provinsi NTB dapat menunjukan komitmen dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi, sehingga kasus pidana korupsi di NTB dapat diminimalisir dengan baik,” ungkapnya.

diskominfotikntb

Seperti halnya reses anggota dewan lainnya, selalu dipenuhi permintaan dan keluhan

TANJUNG.lombokjounal.com ~ Reses anggota DPRD Provinsi NTB, H. Raden Nuna Abriadi, SIP yang berlangsung di Pantai Sedayu Lekok, Gondang, Lombok Utara, Sabtu (26/06/21), menampung banyak keluhan warga.

Sebelum Nuna Abriadi tiba di lokasi, sejumlah masyarakat dan nelayan sudah menunggu kedatangan anggota DPRD NTB dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDI P) itu.

Kadus Lekok Utara, Abdullah yang memfasiitasi pertemuan itu menyampaikan secara singkat maksud tujuan dalam rangka reses kedatangan anggota DPRD NTB dari PDIP itu.

Pada acara diskusi, salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desq Gondang Fatihin, menyampaikan kesulitan menjemput program di Desanya. Karena  banyaknya permintaan anggota BPD dari masing masing perwakilan dusun.

Di saat pandemi, banyak anggaran terserap kebutuhan utama untuk penanganan Covid 19 dan di tambah refocusing, sehingga usulan untuk penanganan jalan menuju pantai Sedayu belum bisa dialokasikan.

BACA JUGA:

Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarkat Desa untuk Percepat Pulihkan Ekonomi

Meski demikian, Kadus Lekok Timur, Abdullah menyebut bahwa anggaran untuk perbaikan jalan ke Pantai Sedayu yang rusak akibat grmpa bomi 2018, sudah dianggarkan pada anggaran perubahan Desa Gondang.

Permintaan bantuan dan keluhan mulai muncul dari perwakilan nelayan, Salah satu perwakilan nelayan, Muhidin, berharap bantuan sarana nelayan dalam bentuk perahu dengan alat tangkapnya.

Muhidin juga mengungkapkan permintaan kelengkapan penangkaran Tukik/penyu yang memadai.

Tiga perwakilan tokoh yaitu, Fatihin, Muhidain dan Fahrudin juga tak lupa mengungkapkan krkecewaannya, karena janji janji oknum anggota dewan yang tidak terealisasi.

Kekecewaan serupa juga disampaikan perwakilan kelompok wanita dan banjar.

Mereka mengakui, kalau di setiap pemilihan anggota legeslatif pasti didatangi calon dengan segudang janji yang tidak terbukti. “Kecuali Ibu Galuh Nurdiah,” kata mereka menyebut nama salah seorang angota DPRD Lombok Utara.

Mereka tak lupa menegaskan bahw Raden Nuna Abriadi tidak termasuk seperti oknum yang dimaksud.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Berbasis Dusun Bisa Capai 100 persen

Perwakilan kelompok wanita masing masing dari 4 dusun yang berbeda, mengharapakn bantuan sarana perasmanan dan pelatihan keterampilan.

Menjawab banyak ungkapan warga, Nuna menjelaskan dengan rinci tentan berbagai bantuan yang boleh dan tidak boleh berdasarkan aturan hukum yqng berlaku.

Warga dengan tertib dan serius mendengarkan penyampaian Raden Nuna. Ia juga menyebutkan bahwa dalam Visi Misi Bupati terpilih H Djohan Syamsu,SH, sudah dirancang beberapa program sebagaimana yang diharapkan warga Kabupaten Lombok Utara yang menjadi prioritas.

“Termasuk dengan penyampaian warga Lekok saat ini,” kata Nuna Abriadi.

Ada yang menarik yang diungkapkan warga sebelum diskusi. Beberapa warga tiba-tiba minta Nuna untuk ikut maju dan mencalon dri pada PiLbub KLU mendatang.

Nuna mengatakan, jika warga KLU mendukung dan merestui, ia mengaku sanggup maju

“Saya Sanggup Untuk Maju Pada Pibup Yang Akan Datang,” tegasnya.

Usai diskusi, Raden Nuna diperkenankan melepas puluhan Tukik/anak penyu sebagai simbol komitmennya memperjuangkan usulan warga Lekok.

Terkait pemintan bantuan itu, tentunya dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Baik aturan pusat maupun daerah, tentang bentuk bentuk bantuan maupun hibah untuk masyarakat KabupatEn Lombok Utara.

@ng

Pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya dilihat dari seberapa banyak program penguatan ekonomi, tapi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah juga sisi penting yang tidak bisa diabaikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Terjalinnya komunikasi antara gubernur beserta wakilnya dengan masyarakat menjadi atensi serius untuk bisa dilaksanakan secara lugas, tuntas dan berkesinambungan. Dan masalah tersebut terjawab dengan adanya program inovasi “NTB Care”.

Aplikasi NTB Care ini mengemuka saat Wagub NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, menyampaikannya pada pembukaan Lokakarya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P2K) dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di NTB, di Santika Hotel Mataram, Jumat (25/6).

Dalam acara yang digagas Bappeda NTB bekerjasama dengan LSM Kompak tersebut Wagub NTB mengungkapkan, NTB Care yang merupakan aplikasi Diskominfotik NTB merupakan media aspirasi dan komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.

“NTB Care merupakan jawaban atas kerisauan ataupun kebingungan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti. Kita ingin masyarakat mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan lugas ke gubernur dan wagubnya,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Angka Kemiskinan Bisa Menurun Bila Pendataan Akurat

Wagub tidak menginginkan seluruh program pembangunan termasuk adanya aplikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak tersistem dengan baik. Aplikasi yang sudah lahir dan terimplementasi secara baik tentu juga akan mempermudah kerjasama yang baik pula.

Kerjasama ini harus tersistem dengan baik dan tidak bersifat insidental, namun ada sistem yang mengatur dan sudah berjalan.

“Penyempurnaan sistem haruslah terus-menerus dilakukan. Tidak hanya dari canggihnya sistem tapi bagaimana cepatnya respon dari pemprov atau pihak terkait (OPD) atas keluhan masyarakat tersebut,” tegas Sitti Rohmi.

Kerja sama yang baik harus di-back up sejak awal sehingga sistem ini makin bagus, simple, tajam dan akurat, sehingga akses ini betul-betul terbuka lebar. Tidak ada lagi tembok bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan pimpinanya.

herikp@diskominfotik

Masalah data angka kemiskinan menjadi sesuatu yang penting dan krusial sebagai data akurat yang menjadi arah kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan melakukan berbagai upaya dan terobosan guna membangun daerah dengan tujuan akhir agar angka kemiskinan di NTB bisa menurun.

Angka kemiskinan bisa menurun bila ada satu persepsi dan pemahaman bersama terkait persoalan-persoalan dasar terutama pendataan yang benar-benar akurat.

Data ini menjadi penting agar apa yang menjadi tujuan akhir bias menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

“Sebaliknya jika kita tak memegang data akurat maka kita akan membuat program yang tidak jelas. Tidak mengetahui sasaran dari program itu baik secara kuantitatif maupun kualititatif,” kata Wagub NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, saat membuka Lokakarya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di NTB, di Santika Hotel Mataram, Jumat (25/6).

Persoalan data kuantitatif dan kualitatif menjadi perhatian serius di NTB, sehingga data yang yang ada di 10 kabupaten/kota dimaksud haruslah benar-benar ter-update dengan baik.

BACA JUGA: DPRD NTB, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Jadi Perda

Wagub tidak menginginkan setiap kali ada program pemerintah termasuk upaya pengentasan kemiskinan justru yang menjadi masalah persoalan data yang masih belum pasti.

“Namun Alhamdulillah sejak 2021 ini masalah data sudah berjalan dengan baik, dengan demikian apapun program-program kita ini bisa tercover dengan baik. Itulah kemudian pemerintah Provinsi NTB juga menggagas program program tersebut datanya berbasis desa atau dusun,” ujar Sitti Rohmi.

Wagub juga menginginkan agar data ini bisa ngelink dengan berbagai program pemerintah lainnya seperti di bidang kesehatan, BPJS, Bansos termasuk bantuan untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19 saat ini.

“Karenanya kita ingin data yang kita peroleh ini betul-betul valid sehingga mempermudah dalam pelaksanaan setiap program,” ingat Wagub.

herikp@diskominfotik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik dan mengapresiasi keputusan DPRD NTB menetapkan Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah (perda).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menyampaikan Pendapat Akhir Gubernur NTB, pada Rapat Paripurna Ke-4, DPRD NTB Masa Persidangan II Tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna, Jum’at (25/6)

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik ini, antara legislatif dan eksekutif, terlebih kepada ketua dan anggota banggar,” tutur Sitti Rohmi.

Hal ini menunjukan semangat kemajuan yang kuat dari legislatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan bermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun terhadap berbagai rekomendasi yang disampaikan legislatif sebagai bahan evaluasi untuk eksekutif, pemprov NTB dengan sungguh dapat memahami dan menerimanya.

“Kesemuanya tentu sangat berarti dan akan menjadi perhatian sungguh-sungguh kami dan seluruh jajaran eksekutif untuk ditindaklanjuti, demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi ke depannya,” ucap Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Wirausaha Muda Langkah Awal Wujudkan Industrialisasi NTB

Sementara itu, dalam Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasannya Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 yang di bacakan Naufar Furqony Farinduan, menunjukkan beberapa catatan-catatan penting untuk diperbaiki di masa yang akan datang.

“Sehingga lembaga eksekutif dapat lebih serius menindaklanjuti dan memperbaiki catatan-catatan ini ke depan,” ujarnya.

Misalnya pada bidang pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia, pemprov diminta menuntaskah kasus-kasus untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan PAD.

Menindaklanjuti temuan BPK yang berada di seluruh OPD, agar dilakukan pembinaan sehingga ke depan temuan-temuan dapat berkurang hahkan diharapkan menjadi zero temuan.

Begitupun bidang lain seperti bidang perekonomian , bidang keuangan dan perbankan, bidang infrastruktur dan lingkungan hidup dan bidang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan.

Secara khusus juga Badan anggaran memberi apresiasi terhadap OPD mitra kerja komisi V yang meliputi Ketenagakerjaan & Transmigrasi, Pendidikan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Kepemudaan & Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Museum & Cagar Budaya, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan karena realisasi anggaran pada masing-masing OPD baik itu realisasi keuangan dan fisik, rata-rata mencapai diatas 99-100%.

edy

Bidang humas dan pemberitaan perlu duduk bersama untuk menyamakan alur data Covid 19, sebelum dipublikasikan kepada publik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Data ini berperan penting untuk memberikan pencerahan dan membangun kepercayaan masyarakat kepada daerah, sehingga kabar baik dari data dapat memberikan imun dan semangat membangun NTB Gemilang.

Hal inilah yang disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamuddin Amy, saat memimpin rapat koordinasi (rakor) untuk menyatukan persepsi tentang publikasi data Covid-19, di ruang rapat kantor Diskominfotik, Jum’at (25/6).

“Hal ini penting, agar masyarakat mendapatkan informasi sederhana, update dan bagus,” tegas Najamuddin Amy.

Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Humas Polda NTB, Artanto mengatakan bahwa sinkronisasi data menjadi satu pintu sangat penting sebagai media publikasi, apalagi NTB merupakan daerah wisata dan akan menjadi tuan rumah event bergengsi dunia pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.

“Jangan sampai image daerah jadi jelek akibat data covid yang terus bertambah dan kita termasuk zona merah,” ungkapnya.

Padahal sesuai data, angka kesembuhan juga cukup tinggi, sehingga dengan data ini dapat membuat NTB berada di zona orange atau hijau.

BACA JUGA: Kreatif Mengolah Bahan Baku, Agar Industrialisasi Terwujud

Sementara itu, Kepala Seksi Survellan Bidang Pengendalian dan Penyegahan Penyakit Dinas Kesehatan NTB, I Made Utama, mengakui bahwa data Covid yang dilaporkan pihaknya selama ini berbasis data Kabupaten/Kota.

“Kami terus berbenah, untuk memperbaiki dan mensikronkan data Covid agar mudah dipahami publik,” tuturnya.

EI

Di hadapan peserta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah mengungkap tiga isu strategis yang dikembangkan dan sedang diwujudkan pemerintah saat ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Isu tersebut adalah pengembangan potensi SDM, penyediaan universitas berbasis teknologi hingga penguatan produk-produk lokal melalui pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) .

“Pertama, NTB memiliki Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Ke-dua, pengiriman mahasiswa NTB studi ke luar negeri melalui program 1000 Cendekia. Dan terakhir adalah meningkatkan kapasitas (upgrading capasity) pelaku UKM untuk memproduksi produk-produk lokal yang berkualitas” ungkap Zulkieflimansyah saat acara ramah-tamah di Pendopo Gubernur, Senin (21/6/2021)

Dijelaskan Gubernur bahwa UTS didirikan bagi anak-anak muda di NTB agar mereka lebih mengenal Indonesia secara luas.

“UTS di NTB tepatnya di pulau Sumbawa kami menyebutnya dengan sebutan Indonesia mini, kami memperkenalkan Indonesia di era modern, bahwa sudah saatnya masyarakat NTB mempersiapkan diri akan kebutuhan Indonesia” ungkap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Kartu Elektronik Berlaku di Pelabuhan Poto Tano dan Kayangan

Program 1000 cendekia mengirim mahasiswa NTB studi keluar negeri, agar mereka memiliki wawasan luas dan memiliki pengalaman besar. Terutama mendorong mereka agar lebih banyak berkontribusi dan mensukseskan event internasional yang akan digelar di NTB.

“Apa lagi sekarang NTB lagi giat-giatnya untuk sukseskan balapan motorGP. Dengan demikian masyarakat NTB tidak boleh jadi penonton di tanah sendiri” Ujar Zulkieflimansyah

Saai ini NTB sedang giat giatnya meningkatkan kapasitas pelaku UKM untuk memproduksi produk-produk lokal yang berkualitas. Sehingga dari produk lokal itulah, pemerintah NTB telah sukses menggaungkannya dan dikenal dengan JPS Gemilang ala NTB dan menuai banyak pujian termasuk pujian yang datang langsung dari Presiden Jokowi.

“Diera Covid-19 ini, kami berikan bantuan untuk masyarakat NTB, bantuan JPS Gemilang namanya, dan kami pakai bantuan bersumber dari UKM-UMKM yang ada di NTB” tuturnya.