Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak secara filosofis dan sosiologis mengatur upaya, tindakan dan kegiatan pencegahan agar tidak terjadi perkawinan anak.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sesuai dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pembuatan peraturan daerah sebelum ditetapkan, Dirjen Otonomi Daerah sendiri menilai rumusan perda dan materi muatannya tidak memuat norma perintah atau larangan sehingga tidak diperlukan sanksi pidana.

“Sesuai hasil fasilitasi Raperda Pencegahan Perkawinan Anak oleh Kemendagri maka pasal sanksi dihilangkan dalam Perda nomor 5/2021 ,” jelas Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi NTB, H. Ruslan Abdul Gani, di kantor gubernur, Kamis (08/07).

Dalam Perda 5/2021 sendiri, pasal 5 sampai 12 pada Bab II bagian ke-dua tentang Strategi Pencegahan Perkawinan dan bagian berikutnya mengatur tentang upaya, tindakan dan kegiatan pencegahan perkawinan anak tersebut yang merujuk pada peraturan perundang undangan seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan lainnya yang telah mengatur sanksi.

“Fasilitasi itu bersifat wajib sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan merubah pasal Raperda setelah difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan”, tambah Ruslan.

Adapun pasal pendanaan tetap ada di pasal 28 yang bersumber dari APBD namun disebutkan secara jelas di ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA: Konsultasi Online Gratis, Layanan RSUD NTB untuk Covid-19

jm

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, berharap NTB bisa menjadi daerah yang swasembada telur dan daging, sebab bahan baku untuk pembuatan pakan unggas, sangat berlimpah.

DOMPU.lombokjournal.com ~ Menurut gubernur, industrialisasi di bidang pakan ternak menjadi mungkin karena ada demand dan internal market yang memadai. Kehadiran pabrik pakan unggas merupakan bukti nyata bahwa semua bisa dilakukan di NTB.

“Kita memiliki jagung, dedak dan bahan baku lainnya. Nggak ada cerita kalau NTB nggak bisa swasembada telur dan daging,” kata Zulkieflimansyah, saat meninjau pabrik pakan unggas, di Woko, kecamatan Pajo, kabupaten Dompu, Senin (5/7).

Bahkan pabrik pakan ini dapat menjadi contoh agar dapat di bangun di kabupaten/kota di NTB, yang memiliki potensi bahan baku juga.

“Pak Bupati sangat bersemangat melihat geliat industrialisasi di Dompu ini,” jelasnya

Konsep industrialisasi bukan dalam konteks pembangunan pabrik-pabrik besar, tetapi disederhanakan sebagai upaya melakukan hilirisasi atau pengolahan seluruh bahan baku yang tersedia di NTB menjadi produk jadi.

BACA JUGA: Suka Sapa Warga hingga Dusun, Gubernur NTB Dinilai Istimewa

Misalnya, dedak atau jagung diolah jadi pakan atau olahan lain. Sederhananya, tidak lagi menjual bahan mentah ke pabrikan di luar NTB. Dari proses pengolahan bahan baku ini, banyak jasa yang terlibat. Satu dengan yang lainnya saling terkait, saling bergerak, saling menghidupkan dan mendapat nilai tambah yang lebih besar.

“Itulah industrialisasi yang dimaksudkan, mendorong sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zulkieflimansyah.

Ada yang selalu dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, yaitu, kebiasaan suka menyapa warga hingga tingkat dusun bahkan RT.

BIMA.lombokjournal.com ~ Warga yang menilai istimewa pada kebiasaan gubernur itu adalah warga desa Rompo, kecamatan Langgudu, kabupaten Bima.

Ahmad, salah seorang warga, menilai Gubernur NTB termasuk pemimpin yang melaksanakan apa yang diucapkan.

“Ini istimewa, karena Pak Gubernur selalu datang ke dusun-dusun untuk menemui kami,” katanya saat menyambut kunjungan kerja H. Zulkieflimansyah di desa Rompo, Senin (05/07).

Usai menghadiri Puncak HUT Kabupaten Bima di Halaman Kantor Bupati Bima, Gubernur NTB langsung menyapa masyarakat di Desa Laju dan Rompo, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam, Gubernur NTB tiba di Desa Laju dan Rompo, kemudian langsung meninjau lokasi budidaya rumput laut di dua desa tersebut.

“Di Kabupaten Bima ini harus ada pabrik rumput laut. Sehingga kita bisa mengolah rumput laut ini menjadi bahan yang memiliki nilai lebih,” ungkap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Vaksin Covid-19, Partisipasi Warga Setiap Hari Meningkat

Pada kunjungan tersebut, Gubernur NTB menyerap banyak aspirasi dari masyarakat terkait budidaya rumput laut, sosial kemasyarakatan hingga penanganan Covid-19 di wilayah selatan Bima tersebut.

Gubernur NTB menghimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, bahkan meminta penjelasan dari kepala desa, camat hingga kapolsek tentang penanganan virus tersebut.

“Yang penting patuhi protokol kesehatan, insya Allah kita semua akan sehat,” jelasnya

Saat pengukuhan Forum Kades  (Kepala Desa), Gubernur NTB ingin agar para Kades bisa bermunajat depan Ka’bah

LOBAR.lombokjournal.com ~ Para Kepala Desa di NTB ini didorong memilki carakrawala dan wawasan berpikir yang lebih maju dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT.

Ke depan, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menginginkan agar forum Kades ini bisa dikukuhkan di depan Ka’bah.

“Saya berpikir, ke depan Forum Kades ini bisa dikukuhkan di depan Ka’bah. Sehingga hati bisa menyatu dan tertancap kuat semangat ketaqwaan dalam dirinya. Coba nanti saya cari celah setelah dikukuhkannya forum setelah pandemi ini. Misalnya sambil makan ketupat di depan Masjidil Haram sambil bermunajat di depan Ka’bah. Hatinya langsung bergetar. Sehingga pulang dari Makah/Madinah pergi ke Turki. Insya Alloh desanya akan menjadi maju,” kata Gubernur Zulkieflimansyah.

Ia mengungkapkannya saat pengukuhan Forum Kades se Kecamatan Sekotong dan Lembar, Lombok Barat, Minggu (04/07/21).

BACA JUGA: Hafizh dan Hafizhah, Generasi Penerus Masa Depan

Maksud itu perlu diwujudkan, agar para Kades dalam memandang dunia itu akan beda.

“Kalau seperti katak dalam tempurung disangkanya hanya desanya saja yang paling hebat. Setelah melihat Makkah-Madinah baru dia tahu bahwa ketertinggalannya masih jauh,” kata Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB ini.

Gubernur ingin para Kades di NTB punya mimpi yang beda, supaya tidak alergi sama orang asing agar bisa lebih percaya diri.

“Kenapa anak-anak NTB dikirim belajar ke luar negeri, bukan berarti kualitas pendidikan kita kurang bagus, agar percaya diri mereka tumbuh,” ujar Gubernur.

BACA JUGA: Pasien Covid-19 di NTB, Minggu, Bertambah 55 Orang Positif

Gubernur berharap agar Forum Kades ini di Kecamatan-Kecamatan lainnya bisa maju semua sehingga membangun desa, membangun Lobar dan membangun NTB bisa tercapai.

herikp

Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo dalam waktu dekat akan memastikan terselenggaranya Program Digital Talent Scholarship (DTS) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemprov NTB tengah bersiap agar pelatihan dengan kuota hingga 14 ribu peserta bisa terlaksana dalam waktu dekat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfotik, Najamuddin Amy, pada rapat pemantapan DTS 2021 di NTB bersama perwakilan dari Balitbang SDM Kemenkominfo Surabaya, di RRU Kantor Gubernur, Kamis (1/7).

Najamudin Amy berharap kepada kepala OPD lingkup Pemprov NTB bisa mengikuti sosialisasi ini sehingga betul-betul memanfaatkan digital talent scholership yang bersentuhan dengan tugas pokok masing-masing OPD.

Terkait dengan program baik yang dilaksanakan secara online maupun secara ofline dari digital talent scolership ini, paling tidak ada sembilan akademi atau program yang ditawarkan nanti pada sosialisasi kali ini.

“Karena itu melalui kesempatan ini Pemprov NTB mellaui OPD-OPD , komunitas , masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha dan media bisa berpartisipasi untuk mengikuti pelatihan DTS ini,” kata Najamuddin.

BACA JUGA: Lombok Tengah dan Dompu Belum Serahkan Data Mutakhir

DTS ini bukan hanya untuk anak milenial tetapi juga wanita wirausaha, sehingga seluruh program unggulan tidak ada satupun yang tidak tersentuh dengan DTS. Moment ini menjadi salah satu kesempatan untuk upgrading capacitiy SDM mulai dari generasi milenial, bahkan eselon 3 dan 2.

Ada beberapa kampus yang bekerjasama dengan DTS, yaitu; Universitas Mataram, Universitas Islam Mataram dan juga Universitas Hamzanwadi Selong. Sedangkan kegiatannya ada sembilan, yakni; Fresh Graduate Academy (FGA), Thematic Academy (TA), Profesional Academy (PROA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Goverment Transformation Academy (GTA) dan juga Talent Sscouting Academy (TSA).

diskominfotik

Hingga kini ada dua kabupaten yang belum sama sekali menyerahkan progres perkembaangan hasil pemutahiran data, yaitu kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Dompu.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong kabupaten-kota untuk validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disandingkan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) sampai batas terakhir bulan Juli tahun ini.

“Kita berharap agar segera validasi dan verifikasi DTKS yang disandingkan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK),” himbau Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada Rakor Validasi DTKS dan BPJS, di pendopo, Kamis (1/7).

Karena diharapkan bulan Juli 2021 ini, semua data dapat terverifikasi semua 100 persen. Sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dalam program memperoleh haknya.

BACA JUGA: Validasi DTKS dan BPJS Dipercepat Agar Bantuan Tepat Sasaran

Semua proses ini merupakan tugas mulia, yang harus segera dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sepakat, semangat kebersamaan agar penerima bantuan lebih tepat sasaran dan betul-betul diberikan kepada warga yang berhak,” katanya.

Sehingga pemerintah dapat mempermudah masyarakat yang masuk dalam daftar PBI JKN atau yang belum, termasuk mengeliminasi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini,

“Mari kita bersama bersinergi dan berbuat demi masyarakat kita di bawah,” himbaunya.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meminta seluruh data sudah verifikasi dan validasi pada bulan Juli tahun ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meminta Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemdes Dukcapil mempercepat pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), agar program ini lebih tepat sasaran.

“Tugas kita adalah memastikan data itu benar-benar valid dan berkualitas agar mereka yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini benar-benar berhak,” tegas Sitti Rohmi, saat Rapat Koordinasi Validasi Data DTKS dan BPJS, di pendopo, Kamis (1/7).

Pastikan dalam progres basis data terpadu per Desil 1 – Desil 5 di uraikan, sejauh mana perkembangannya, sehingga lebis jelas sampai di mana data tersebut diverifikasi dan divalidasi.

“Untuk kemudian, data akhirnya kita hubungkan dengan BPJS, pastikan itu dengan baik dan benar,” jelasnya didampingi Asisten I Setda Provinsi NTB.

Sehingga dapat disandingkan data BPJS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan data penerima BPJS yang dibayar oleh APBD I maupun II.

Selanjutnya buatkan aturan dan regulasi pengelompokan Desil 1-5, agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak menerima BPJS.

“Bila ada masyarakat yang belum tercover, provinsi dan kabupaten-kota sediakan anggarannya, itu yang harus dilakukan,” tandasnya.

Begitupun, dari hasil validasi dan verifikasi tersebut, bila hasil temuan lapangan ternyata sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat, maka ke depan dapat diganti dengan masyarakat yang memenuhi syarat.

BACA JUGA: Lombok Tengah dan Dompu Belum Serahkan Data Mutakhir

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial NTB H. Ahsanul Khalik, mengakui, pihaknya sedang terus melakukan pemadanan DTKS dengan PBI dan JK.

“Supaya masyarakat kiata yang betul-betul seharusnya menerima PBI JK terbayarkan oleh pemerintah, baik pusat, APBD I dan APBD II, betul-betul masuk semua,” katanya.

Begitupun penerima bantuan lain, nantinya lebih tepat sasaran dan betul-betul diberikan kepada warga yang berhak.

Sedangkan, Kepala DPMPD Dukcapil NTB, H. Ashari, mengatakan akan terus berkoordinasi dengan kabuapten-kota terkait persoalan kevalidan data KTP atau data lain.

edy

TANJUNG.lombokjournal.com ~

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengucapkan Hari Bhayangkara ke 75

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, hari Kamis (01/07/21) bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke – 75 yang diperingati secaa nasional di seluruh Indonesia.

“Saya Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati, Danny Karter Febrianto bersama segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, serta mewakili seluruh masyarakat Lombok Utara mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke 75.  Semoga seluruh jajaran POLRI senantiasa sejahtera dan jaya. Dan selamanya menjadi pengayom masyarakat,” kata Bupati Djohan Sjamsu.

Menurut bupati, selama ini polisi berada di garis depan menjaga keamanan dan kertiban masyarakat. Dan selalu mendampingi pemerintah dalam bekerja, sebagai mitra dan bersinergi dalam mengatasi persoalan sosial.

Bahkan, secara langsung dan tidak langsung pihak kepolisian juga berperan penting menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita Berjuang bersama-sama, demi kejayaan negeri dan daerah yang sama-sama kita cinta,” tegas Bupati Djohan Sjamsu.***

Di tengah pandemi Covid-19 dan banyak persoalan belum terselesaikan akibat gempa bumi  2018, para pegawai diingatkan agar memahami kondisi Lombok Utara saat ini

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Para pegawai di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar jangan telat masuk kantor.

Peringatakn itu disampaikan Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu,SH, saat menyerahkan bantuan alsintan kepada 10 Kelompok Tani berprestasi di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara,  Kamis (01/07/21).

Sebelum penyerahan bantuan itu, Bupati mengingatkan bahwa Lombok Utara masih mempunyai banyak ‘pekerjaan rumah’ yang belum terselesaikan. Karena itu, semua warga diingatkan bersatu padu dalam menyelesaikan berbagai program Pemerintah Daerah.

BACA JUGA: Petani Berprestasi di KLU Terima Bantuan Alsintan

“Daerah kita ini selain masih merasakan dampak gempa bumi 2018, saat ini kita juga sedang dilanda pandemi Covid 19,” katanya.

Dijelaskan lebih lanjut, persoalan rumah tahan gempa (RTG) di Lombok Utara saat ini belum tuntas. Terlebih menghadapi badai pandemi Covid bukan pekerjaan ringan.

“Siapa pun menjadi Kepala Daerah tidak mungkin mampu menyelesaikan (persoalan ini) dengan cepat,” ungkapnya.

Karena itu, segenap warga kita harus bergandengan tangan dan saling memberi dukungan.

“Jangan malah berkomentar yang tidak tidak di media sosial. Coba bayangkan, baru dua bulan terpilih pada pilbub tahun lalu sudah mulai ada yang berkomentar yang tidak-tidak di medsos, padahal (saat itu) saya belum dilantik,” kata bupati.

Karena itu, pegawai yang bekerja di lingkup Pemda Lombok Utara diingatkan, jangan telat masuk kantor dengan berbagai alasan. Mereka harus memahami kondisi Lombok Utara yang punya banyak persoalan.

“Saya tegaskan kembali untuk tidak bermalas malasan,” tegas bupati.

Demikian juga kepada seluruh para pegawai honorer yang bertugas di setiap OPD.

BACA JUGA: Investasi Bisa Lancar Bila Ada Sinergi antar Stakeholder

Terkait penyerahan bantuan alsintan, Bupati berpesan kepada kelompok tani berprestasi agar memanfaatkan bantuan alsintan dengan sebaik baiknya untuk semua anggota.

“Merawat dan memelihara dengan baik agar bisa bertahan lama, ” pesan Bupati H Djohan Syamsu yang saat itu didampingi Pj DKPP KLU, Evy Winarni.

@ng

Capaian program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, harus mengatasi persoalan-persoalan sebagai dampak gempa bumi dan pandemi Covid-19

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dalam menyampaikan capaian program 100 Hari Kerja, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST. M.Eng menyampaikan, banyak persoalan harus segera diselesaikan mengawali pemerintahannya.

“Mengawali pemerintah sekarang ini, diharapkan segera menyelesaikan persoalan daerah,” kata Bupati Djohan Sjamsu dalam jumpa pers bersama para pewarta di Tanjung, Lombok Utara, di Aula Kantor Bupati, Rabu (30/06/21).

Namun, menurut Bupati Djohan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih dihadang banyak persoalan sebagai dampak gempa bumi dan pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir.

BACA JUGA: Kunci Utama Pemberantasan Korupsi Adalah Pendidikan Anti Korupsi 

“Gempa meluluh lantakkan Lombok Utara, hingga sekarang banyak persoalan belum selesai. Banyak persoalan yang harus dipikirkan dan segera dikerjakan,” kata bupati.

Diungkapkan, saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Utara mengalami penurunan tajam, dari yang semula 500 milyar kini merosot hingga 50 persen.

Menurut Bupati Djohan, di tengah banyak persoalan itu Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk segera menyelesaikannya. Pemerintahannya mengemban tugas prioritas, sekaligus menjalankan visi-misi pemerintah.

“Terkait visi misi Lombok Utara bangkit, menuju Kabupaten Lombok Utara yang inovatif, sejahtera dan religius,” ucap bupati.

BACA JUGA: Soal RTG dan Jadup Disampaikan Pada Komisi VIII DPR 

Jumpa pers yang juga dihadiri Wakil upati Danni Karter Febrianto itu, dipandu Penjabat Sekda, Drs H. Raden Nurjati. Hadir pula saat itu, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KLU Evi Winarni, SP., M.Si, Kepala Bappeda Lombok Utara, Kapolres dan Kepala Bagian Humas Setda Lombok Utara, Mujaddid Muhas.

Program 100 Hari

Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati ini merupakan wujud keberpihakan, suatu komitmen pemimpin daerah kepada masyarakat semata-mata.

Dalam program ini, yang diutamakan adalah memberi pedoman dalam mengkoordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program 100 hari setelah pelantikan pemimpin daerah.

“Sebagai upaya untuk memberikan solusi cepat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang harus segera dituntaskan,” kata bupati.

Namun, berhasil atau tidaknya kegiatan ini relatif tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Bila berhasil maka akan menjadi catatan positif tingginya kinerja Pemerintah Daerah di mata masyarakat.

Dalam program 100 Hari Kerja ini, ada empat hal yang telah dilakukan Bupati Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto. Empat hal itu, yakni pertama, Memarak (menyampaikan).

Program Memarak merupakan upaya merajut komunikasi dua arah, antara pihak Pemerintah Daerah dan masyarakat. Di satu pihak Pemda menyampaikan program-programnya, di pihak lain masyakat menyampaikan aspirasinya.

Dalam kegiatan Memarak, baik Bupati maupun Wakil Bupati melakukan kunjungan ke rumah ibadah dan bertemu kelompok-kelompok agama. Selain itu, juga mengunjungi pasar tradisional dan RS Daerah.

“Saat kegiatan memarak juga bertemu dengan petani, buruh serta pedagang kecil. Kami menyapa tokoh masyarakat, sekaligus dengan kalangan UMKM,” jelas bupati.

Kedua, Merikeq, yang dikonsentrasikan pada perbaikan data (verifikasi dan validasi). Khususnya data penerima dan usulan Rumah Tahan Gempa (RTG), bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa bumi 5 Agustus 2018.

Selain itu, juga melakukan pendataan terkait perbaikan irigasi tersier di 24 titik di Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan. Termasuk pembangunan embung.

“Ini bermaksud menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Kalau UMKM terpuruk, kita harus memperbaiki sektor pertanian,” kata bupati.

Ketiga, Pelayanan Prima, yang berujuan mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan inovasi untuk menghadirkan pelayanan prima, dengan menekankan perubahan sikap personil.

Bupati menjelaskan, adanya inovasi pelayanan elektronik di puskesmas, sehingga nantinya masyarakat bisa melakukan antrean secara elektronik. Selain itu ada administrasi kependudukan di Puskesmas.

“Puskesmas akan memberi pelayanan kependudukan. Akte kelahiran bisa diberikan di puskesmas, masyarakat tidak perlu lagi mengurus di kantor Dukcapil,” kata bupati sambil menambahkan ada stiker PKH bagi keluarga yang sudah sejahtera.

Kemudian yang keempat, Pariwisata KLU Bangkit. Pemerintah Daerah membangkitan kembali pariwisata Lombok Utara dengan terobosan inovatif. Menggandeng para pelaku pariwisata, masyarakat dan pemerintah.

“Bagaimana kita tetap bekerja keras di tengah pandemi Covid-19. Karena kita tidak boleh diam,” kata bupati.

Beberapa hal yang dilakukan, misalnya membuka forum pelaku pariwisata dan pemerintah, branding destinasi pariwisata prioritas, workshop dan Focus Group Discussion (FGD).

Sementara itu, Wakil Bupati Danny Karter Febrianto, yang bicara usai penjelasan bupati, lebih fokus pada penjelasan verifikasi data RTG.

“Bagaimana ketepatan sasaran, seperti pihak BNPB yang menekankan ketepatan sasaran,” jelas wabup.

Selama ini lebih ribuan masyarakat yang tecoret untuk memperoleh bantuan RTG. Sebab terdapat NIK (nomor induk keluarga) dan KK (kepala keluarga) yang tidak sesuai nama, jumlah sekitar 14 ribu.

Namun dijelaskan, sejauh ini sudah berlangsung koordinasi antara BNPB dan BPBD untuk mengeluarkan SK susulan tahap dua.

Wabup Dany Karter menjawab pertanyaan wartawan terkait RTG mengatakan, optimis bisa menyelesaikan tenggang waktu yang ditentukan, yaitu pada bulan Agustus 2021.

“Semua RTG akan terselesaikan,” kata Wabup Danny.

@ng