Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana mulai awal Agustus 2021, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS, bukan hanya diberikan uang, namun diberikan komoditas berupa beras 10 Kg.

LOTENG.lombokjournal.com ~ “Tujuannya agar menjaga harga gabah stabil demi kesejahteraan petani dan UMKM lokal NTB,”kata Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat menghadiri Kegiatan Panen Padi ”Demplot Kombinasi Metode System of Rice Intensification (SRI) – Jajar Legowo (Jarwo)” Program Integrated Farming System (IFS), di  dusun Dasan Baru Tojong-Ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Kamis (15/7).

Lebih lanjut jelas Zulkieflimansyah, bahwa beras yang diberikan ini berasal dari pabrik yang membeli gabah dari petani lokal, sehingga ada kesinambungan permintaan dengan harga gabah agar mendekati kestabilan.

Pegawai di pemprov ada sekitar 13.000 orang, kalau tiap bulan dengan TPP diberikan beras 10 Kg maka akan ada pabrik penggilingan yang akan terus hidup.

“Apalagi kualitas beras kita sangat baik, tidak kalah dengan daerah lain,” ucapnya.

Pabrik penggilingan yang dipilih adalah yang mau membeli gabah dari para petani lokal NTB. Sehingga bila konsep ini juga diterapkan di Lombok Tengah dan kabupaten/kota lainnya, maka akan sangat membantu harga gabah petani tetap stabil dan tidak anjlok.

Gubernur berharap, Bupati Lombok Tengah mengikuti langkah ini, minimal awal bulan September untuk mengawalinya.

BACA JUGA: Metode SRI dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Selain itu pemerintah daerah juga harus tegas agar tidak ada permainan dalam pembelian gabah di petani dan beras di pabrik penggilingan. Buatkan aturan dan mekanisme yang baik.

Setelah tahun ini pemberian beras, tidak menutup kemungkinan produk selanjutnya yang akan dibagikan dengan TPP adalah produk seperti kopi, teh, minyak kelapa dan produk UMKM lainnya.

“Oleh sebab itu, kita ikut membantu produk UMKM dan ada kebanggaan kita menggunakan dan mengkonsumsi karya putra-putri daerah,” tutur gubernur.

Setelah terpenuhi kebutuhan dalam daerah, dengan adanya kost of learning, produk-produk NTB dapat dijual ke luar daerah se-Indonesia bahkan dunia.

“Perjalanan panjang, selalu harus dimulai dengan keberanian memulai dengan langkah pertama,” ujar Zulkieflimansyah.

edy

Maraknya pembajakan akun medsos terutama aplikasi WhatsApp sungguh meresahkan, jika tak hati hati, masyarakat bisa menjadi korban penipuan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Akun WA yang kena hack (bajak) biasanya mengirimkan permintaan transfer uang ke rekening tertentu. Seringkali, karena nomor kerabat dan relasi yang dibajak sangat dikenal membuat penerima kurang berhati hati.

Hal ini bisa dicegah adalah dengan tidak melayani percakapan, mencermati kesesuaian nama rekening dalam pesan atau melakukan konfirmasi pada orang lain yang juga mengenal akun tersebut jika terdapat kejanggalan.

“Sikapi dengan hati hati jangan direspon langsung apalagi, “baperan”, karena nomor yang tertera sangat dikenal dan ada di daftar kontak”, jelas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Najamuddin Amy, di Mataram, Rabu (14/7).

Najamuddin Amy menambahkan bahwa selain masyarakat umum, kasus pembajakan akun medsos ini juga menimpa beberapa pejabat pemerintah.

Selain menyikapi akun medsos yang ditengarai bermodus penipuan, hal lain yang harus dilakukan adalah berhati hati pada pesan WA yang dapat mengambil alih atau membajak akun. Beberapa yang sudah diketahui adalah pesan pengisian voucher game online dan permintaan data pribadi saat mengakses aplikasi tertentu secara sengaja atau tidak sengaja.

“Hati hati juga dengan kebocoran data pribadi. Jangan mudah memberikannya untuk aplikasi atau laman daring tertentu yang tidak jelas tujuannya atau tidak resmi untuk verifikasi karena akan membuka peluang pembajakan”, tegasnya.

BACA JUGA: Mitigasi Bencana NTB di Forum UNDP Indonesia’s SDG Talks

jm

Di hadapan Forum United Nations Development Programme (UNDP), Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah menjabarkan berbagai strategi mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di antara upaya yang dilakukan adalah menciptakan satuan pendidikan aman bencana, membentuk desa tangguh bencana, laporan bencana berbasis digital, hingga sinergi lintas sektor.

“Alhamdulillah, penanganan bencana di NTB sudah berbasis desa dan dusun. Tak hanya itu, kalau ada bencana, masyarakat bisa melaporkan melalui aplikasi Siaga Bencana,” ungkap Sitti Rohmi, saat menjadi narasumber pada webinar UNDP Indonesia’s SDG Talks secara virtual, di pendopo, Rabu (14/7).

Sitti Rohmi menjelaskan, sebagai daerah yang rawan bencana pemerintah juga mengembangkan layanan informasi kedaruratan yang disiapkan dalam aplikasi Siaga NTB, dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana hingga ke tingkat dusun dan desa.

“Yang namanya bencana, tidak bisa ditebak kapan dan di mana akan terjadi. Untuk itu, penanganan bencana harus cepat dan dilakukan secara tepat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat hingga ke dusun-dusun,” tegasnya.

Webinar, ini, juga dihadiri oleh konselor ekonomi kedutaan Jepang untuk Indonesia, Shimizu Kazuhiko.

manikp@kominfotikntb

Semua pihak harus membantu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama dari sisi penyebarluasan informasi tentang hal-hal yang diatur dalam surat edaran gubernur.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, berharap agar informasi terkait aturan dalam PPKM Mikro harus benar-benar sampai ke masyarakat. Sitti Rohmi menyarankan Dinas Kominfotik NTB terus memantau aktivitas media sosial melalui aplikasi NTB Care.

Sitti Rohmi juga menyarankan Komisi Informasi (KI) NTB, yang memiliki peran sangat signifikan dalam mengawal keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyampaian dan penyebarluasan informasi, agar ikut menyebarluaskan surat edaran dari pemerintah provinsi.

“Kita harus cepat dan tepat dalam upaya menyebarkan edaran ini, dan saya harap kerja sama kemudian koordinasi yang harus dimantapkan,” ujar Sitti Rohmi, dalam kegiatan Webinar bertema PPKM Mikro NTB dan Optimalisasi Keterbukaan Informasi serta Sosialisasi Prokes, yang digelar Komisi Informasi NTB, Selasa (13/7).

PPKM dilakukan sebab adanya penyebaran Covid-19 yang semakin masif terjadi di Indonesia. Oleh karena itu semua pihak, dalam hal ini pemerintah daerah akan senantiasa terus berupaya dengan sekuat tenaga mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di NTB.

BACA JUGA: Telemedicine sebagai Fast Respon saat Penerapan PPKM di NTB

Telemedicine dapat diterapkan untuk Fast Respon atau kecepatan dalam merespon setiap kasus Covid-19, yang kini menjadi fokus pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) saat penerapan PPKM Mikro.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka acara Kegiatan Dialog Webinar Dengan Tema “PPKM Mikro NTB dan Optimalisasi Keterbukaan Informasi Serta Sosialisasi Prokes”, yang digelar Komisi Informasi (KI) NTB, Selasa, (13/7).

Untuk memberikan fast respon, Sitti Rohmi mengharapkan layanan Telemedicine dapat diterapkan, baik di di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Telemedicine adalah sebuah program Kementrian Kesehatan (Kemenkes), yang bekerja sama dengan 11 platform, untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan jasa pengiriman obat secara gratis bagi pasien isolasi mandiri.

“Pemerintah jangan sekali-kali late respon dalam menangani setiap kasus Covid-19. Jangan sampai orang meninggal karena lamban merespon. Kami harapkan fast respon jadi fokus pemerintah saat ini,” tegas Sitti Rohmi.

Ada 11 Platform Telemedicine yang sudah bekerjasama dengan Kemenkes, yaitu; Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok.

“Kita harus mendorong agar Telemedicine ini bisa ada di setiap kabupaten dan kota,” desak Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Aplikasi NTBelib, Perpustakaan Digital di tengah Pandemi

Untuk diketahui, bahwa selama ini Pemprov melalui kerjasama Dinas Kominfotik dan RSUP NTB, telah mengaktifkan layanan TeleKonsultasi yang memberikan layanan serupa melalui pesan whatsapp di nomor 08170001919.

Layanan tersebut sebagai salah satu bentuk fast respon yang dapat dihubungi masyarakat pada pukul 08.00-24.00 wita. Di sini, dokter dan paramedis akan memberikan konsultasi yang tepat terkait isolasi mandiri, obat-obatan, dan berbagai perihal terkait pandemi Covid-19.

diskominfotikntb

Aplikasi NTBelib adalah layanan membaca, berupa perpustakaan digital, yang disiapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di tengah pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Julmansyah, menjelaskan, salah satu dampak dari PPKM adalah terhentinya seluruh proses pendidikan, tak terkecuali terhadap kegiatan membaca di perpustakaan.

Sehingga terdapat hambatan dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan para pelajar dan mahasiswa di tengah pandemi.

“Kami berusaha hadir secepatnya dalam menjawab kondisi ini. Alhamdulillah, kami telah menyediakan layanan perpustakaan digital yang diberi nama NTBelib,” ujar Julmansyah, saat diwawancarai di kantornya, Selasa (13/7).

Menurut Julmansyah, inovasi dalam bidang perpustakaan, ini, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di tengah pandemi, serta di era digital saat ini mengharuskan semua layanan instansi pemerintah maupun dunia bisnis, memanfaatkan teknologi informasi.

“NTBelib menyediakan bahan bacaan bagi siswa SD, SMP serta SMA dan SMK. Aplikasi ini bisa didownload di playstore bagi yang memiliki android dan sebentar lagi juga akan rilis di App Store bagi pengguna Apple,” jelasnya.

Dalam aplikasi ini terdapat koleksi bacaan buku pelajaran sekolah yang dapat dipinjam, dengan rincian fiturnya, yaitu; SMP BSE (sekitar 227 koleksi), SD BSE (350 koleksi), dan SMA BSE (111 koleksi). Sementara untuk bacaan umum sudah tersedia 395 koleksi, dengan masing-masing judulnya terdapat 4 copy.

“Ke depan kami akan terus memberi fasilitas layanan koleksi yang sesuai dengan era-nya. Kami hadir menjangkau anak SD dan SMA, dan masyarakat desa terpencil sekalipun, sejauh ada sinyal,” tutur Julmansyah.

BACA JUGA:

• Sinergi dengan BPK demi Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik
• Telemedicine sebagai Fast Respon saat Penerapan PPKM di NTB

Perpustakaan Digital, ini, diharapkan membentuk budaya gemar membaca dan meningkatkan indeks literasi, hingga akhirnya memacu literasi untuk kesejahteraan. Selain itu, NTBelib cukup interaktif, terdapat fitur yang pengguna dapat menulis gagasannya, kemudian dapat disimpan dan bisa dikirim ke berbagai platform media sosial.

“Untuk menjadi anggota NTBelib, sangat mudah, cukup daftar dengan nama dan alamat email ketika registrasi,” tegas Julmansyah.

manikp@kominfotikntb

Sinergi antara BPK Perwakilan NTB dengan pemerintah provinsi (pemprov) demi kemajuan pembangunan, baik dari segi sistem maupun pelaporan keuangan lembaga.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, saat menerima kunjungan pejabat baru, Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana, di ruang kerja gubernur, Selasa (13/7).

Dalam kunjungan dan silaturahmi yang berlangsung santai, ini, gubernur meminta sinergi dan kerjasama yang berlangsung selama ini tetap dipertahankan.

Sehingga, semua pekerjaan yang sulit dapat teratasi dengan tetap berkolaborasi, tetap saling mengisi dan dilakukan pembinaan terhadap jajaran, baik pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota.

“Kami mohon dibantu untuk ikut dilakukan pembinaan dan asistensinya,” ujar Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Aplikasi NTBelib, Perpustakaan Digital di tengah Pandemi

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK NTB, Ade Iwan Ruswana, berharap, hubungan dan komunikasi dalam memperbaiki kinerja keuangan lembaga pemrintah di NTB harus terus didorong agar pengelolaan keuangan publik lebih berdampak ke masyarakat.

Dalam kunjungan kepala BPK Perwakilan NTB, ini, turut dihadiri pula oleh; Sekda, Kepala  Inspektorat, kepala BPKAD NTB dan sejumlah pejabat teras BPK Perwakilan NTB.

edy

Selama PPKM diberlakukan, OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta untuk diperhatikan sejumlah hal penting.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi memastikan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, 5 hingga 20 Juli, aktivitas perkantoran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemprov NTB berjalan sesuai pedoman yang ditetapkan.

Lalu Gita menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur, no: 180/07/Kum/Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi NTB, ada beberapa atensi yang harus diperhatikan oleh masing-masing kepala OPD lingkup pemprov, antara lain:

Pertama, seluruh kepala OPD agar memperhatikan pedoman tentang Work From Home (WFH) maupun Work From Office (WFO) dengan tetap memperhatikan tugas-tugas wajib yg harus segera diselesaikan, seperti; persiapan APBD-P, APBD 2O22, penyerapan DAU-DAK, Percepatan lelang PBJ, SAKIP, Inovasi Daerah dan hal penting lainnya.

“Komunikasikan dengan baik dan cermat dengan memperhatikan kondisi kesehatan karyawan dan kondisi keluarganya dengan tetap menerapkan protokol covid yg ketat. Membuat forum sillaturrahmi virtual internal secara rutin atau berkala untuk saling memonitor kondisi baik yg WFH maupun yg WFO,” tegas Sekda, saat meninjau aktivitas perkantoran di beberapa OPD, Senin (12/07).

Ke-2, kepala OPD agar selalu menginformasikan kondisi kesehatan diri, keluarga dan karyawannya sebagai laporan ke gubernur dan wakil gubernur, agar dapat dilakukan langkah penanganan selanjutnya.

Ke-3, kepala OPD yang harus berhadapan dan berada pada garda terdepan, agar lebih waspada, jangan lalai untuk melengkapi diri dengan alat pelindung diri yg memadai seperti, masker, sarung tangan, hand sanitizer, minyak angin dan pelindung lainnya. Perhatikan asupan gizi dengan tambahan vitamin, jangan diforsir, lakukan pergantian waktu tugas dengan baik.

Ke-4, Kepala OPD agar rutin melaporkan situasi tempat kerja kepada pihak BPBD, untuk dilakukan disinfektasi bila ada karyawan yg positif covid.

Ke-5, selama WFH dihimbau kepada karyawan untuk tetap di rumah dengan memperbanyak membaca Kitab Suci Al Qur’an (muslim) atau Kitab Suci lainnya (non muslim).

Ke-6, jika mengalami kondisi darurat segera menginformasikan dengan hot line hubungi Sekda, Asisten 1,2,3, Kadis Kesehatan, Ka BPBD dan Kasat Pol PP, supaya kondisinya lebih cepat ditangani oleh pihak terkait.

“Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi perlindungan dan pertolongan kepada kita semua sehingga kita tetap dalam kondisi aman dan selamat dari musibah wabah ini,” tutur Sekda.

BACA JUGA: Premium 169, Beras NTB yang Diolah Cara Modern dan Industri

manikp@kominfotikntb

Pandemi yang masih mengancam harus disikapi bijaksana, tidak bermaksud mengabaikan tapi juga tidak panik berlebihan.

KSB.lombokjournal.com ~ Inilah pesan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, saat bertemu dengan warga desa Tatar, kecamatan Sekongkang, kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Jumat (9/7).

Meski Desa Tatar sudah dinyatakan sebagai zona hijau di KSB, gubernur berpesan agar protokol kesehatan harus tetap diterapkan.

“Karena dampaknya pada ekonomi orang lebih takut kehilangan pekerjaan, tapi kita juga tidak boleh abai apalagi varian baru Covid-19 ini lebih mematikan dari sebelumnya”, tutur Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Penerapan PPKM Darurat di 15 Daerah Luar Jawa-Bali Mulai 12 Juli 

Dalam kunjungan kerjanya, ini, selain mendengarkan persoalan masyarakat, gubernur juga mendorong pengembangan terhadap potensi yang dimiliki oleh desa, di antaranya adalah UKM batako dan pariwisata.

Asif, warga dusun Tabiung, memulai usaha pembuatan batako, paving block dan lainnya sejak setahun lalu. Ia membutuhkan modal untuk pengembangan usaha karena sanggup menciptakan lapangan kerja dan potensi pasar yang besar.

Warga lainnya, Lalu Kamarudin, menyampaikan, wisata pantai Tabiung dan Muara Punak, potensial untuk dikembangkan. Hanya saja lahan tersebut masih dikelola Dinas Lingkungan Hidup, sehingga masyarakat mengusulkan pengelolaan menjadi tujuan wisata untuk usaha desa.

Kepala Desa Tatar, M Yunus, menambahkan, warga desa Tatar adalah para transmigran yang datang tahun 1996, mereka sebagian besar berasal dari Lombok dan berprofesi sebagai petani. Beberapa warga masih belum memiliki rumah layak huni, dan irigasi peninggalan PT Newmont 25 tahun lalu juga membutuhkan rehab.

BACA JUGA: PPKM di NTB: Ketentuan Yang Diterapkan dan Harus Diikuti

Sementara itu, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin mengatakan, saat ini harga gabah dan jagung sedang anjlok, panen sekarang hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun sebab faktor alam.

“Kami meminta agar Bulog bisa mengintervensi jagung dan gabah”, ujar wabup.

Wabup juga menjelaskan kepada warga, bahwa saat ini Pemkab KSB sedang melaksanakan program jalan lingkungan, rumah layak huni dan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang salah satu sasarannya adalah Desa Tatar.

Dalam kunjungan kerja, yang dihadiri pula Wakil Ketua DPRD KSB, Kapolsek dan beberapa kepala OPD Pemprov NTB,ini, gubernur menyerahkan bantuan uang tunai senilai Rp 15 juta.

jm

Rumah Sakit (RS) Mandalika bertaraf internasional dikebut pembangunannya jelang Indonesia Grand Prix Word Superbike dan MotoGP yang akan digelar november tahun ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Untuk itu, Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Si tti Rohmi Djalilah, meminta agar RS Pemerintah di NTB membangun sistem manajemen yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Apalagi dengan adanya event Word Superbike dan MotorGP yang akan kita sambut,” kata Wagub pada rapat konsolidasi dan koordinasi kesiapan Rumah Sakit Mandalika dalam Penghelatan Indonesia Grand Prix (WSBK-MotoGP), di Ruang Rapat Utama kantor gubernur, Kamis (8/7).

Oleh sebab itu, keberadaan RS Mandalika juga harus mampu menjadi Center Of Point, karena seluruh visitor yang berkunjung ke NTB akan melihat dan menyoroti bagaimana operasional RS Mandalika, yang satu kesatuan keberadaannya dengan Rumah Sakit Umum Provinsi.

BACA JUGA: Konsultasi Online Gratis, Layanan RSUD untuk Covid-19

“Rumah Sakit Pemerintah harus terhubung dan terintegrasi juga dengan RS sakit yang lain juga,” harap Sitti Rohmi.

Selain itu, sinergi dan kolaborasi untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki daerah harus tersistem.

“Baik peralatan dan kelengkapan penunjang yang kita miliki,” tegas Wagub.

Namun Wagub berharap agar OPD terkait, baik Dikes maupun pihak RS agar dapat mengidentifikasi semua kebutuhan RS secara komprehensif untuk diajukan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Dari sisi peralatannya, sumber daya manusianya dan semua fasilitas pendukung, selengkap-lengkapnya,” ucapnya.

BACA JUGA: Akhir Pandemi Mulai Terlihat di Dunia

Karena menurutnya, pusat juga memiliki komitmen menjadikan RS Mandalika sebagai fasilitas pendukung dalam ajang MotoGP ini.

“Jadi harapan saya, komunikasi dengan pusat satu kesepakatan. Agar pada saat mulai beroperasi tidak ada kekurangan dan hambatan,” tutup Sitti Rohmi.

Sebelumnya, dalam paparannya, Dirut Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB, dr. Oxy Tjahjono, menjelaskan bahwa keberadaan RS ini salah satunya untuk menopang kegiatan event nasional maupun internasional, yang memiliki fungsi pelayanan dalam jangka panjang.

“RS Mandalika, terus digenjot secara fisik maupun kelengkapan fasilitasnya. Baik penataan tampilan secara fisik bangunan maupun perekrutan SDM,” jelasnya.

Hingga saat ini, RS sudah dibangun gedung berlantai 4. Lantai 1 sudah rampung sedangkan lantai 2-4 sedang dalam tahap finising.

Sedangkan sarana alat kesehatan dan pendukung lainnya ada ruang operasi, rawat inap dan rawat jalan. “termasuk 2 unit ambulan,” ucap Dirut RS Mandalika.

Untuk pemenuhan semua kebutuhan secara keseluruhan baik kekurangan alat kesehatan, dan  penunjang fasilitas lain sedang dalam tahap pengusulan ke pemerintah pusat.

edy