Ribuan sembako berbentuk paket kembali dibagikan oleh Pemerintah Provinsi NTB kepada warga kota Mataram yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Adapun sembako yang dibagikan kepada masyarakat oleh Satpol PP dan Dinas Sosial NTB, tersebut, sebanyak 500 paket dengan lokasi pembagian, di Pasar Sindu dan Pasar Sayang-Sayang, kecamatan Cakranegara.

Sedangkan, Dinas Perhubungan NTB menyerahkan sebanyak 200 paket sembako di Pasar Kebon Roek, Kecamatan Ampenan. Dan Asisten II Setdaprov NTB bersama OPD lainnya menyerahkan sebanyak 500 paket sembako di kecamatan Sekarbela dan Pasar Mandalika, kecamatan Sandubaya.

Asisten II Ekonomi Pembangunan Setdaprov NTB, H. Ridwansyah, mengatakan, hari ini, Rabu (21/7), pemprov kembali menyerahkan 1.200 paket sembako kepada warga Kota Mataram. Sebelumnya, Senin (19/7) lalu, pemprov juga menyerahkan sebanyak 1.300 paket sembako. Dengan demikian jumlah keseluruhan sembako yang sudah diserahkan sebanyak 2.500 paket.

“Dalam pembagian paket sembako ini kami sasar masyarakat di sekitar kota Mataram seperti; Ojek Online (Ojol), kusir cidomo, seperti yang ada di Terminal Mandalika dan masyarakat pinggiran yang terdampak oleh PPKM. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini sebagai bentuk kepedulian dari Pemprov NTB kepada masyarakat yang tidak mampu,” ujar Ridwansyah.

BACA JUGA: APBD 2021, Pemprov NTB Optimis Pendapatan Bisa Optimal

diskominfotik

Realisasi Pendapatan APBD NTB berada pada nomor urut 11, yaitu berada di atas rata-rata realisasi dari 34 provinsi se-Indonesia.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi (pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB mengaku optimis, target pendapatan daerah yang sudah direncanakan dalam APBD 2021 bisa dicapai secara maksimal hingga akhir tahun.

“Sehingga kebutuhan belanja daerah yang sudah direncanakan bisa direalisasikan secara sempurna,” jelas Kepala Bappenda NTB, Amry Rakhman, di Mataram, Selasa (20/7).

Selanjutnya menurut Amry Rakhman, realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah dicapai tersebut karena adanya perencanaan dan penggunaan pendapatan belanja daerah yang sudah cukup baik.

“Hal tersebut karena adanya perencanaan dan penggunaan pendapatan belanja daerah yang sudah cukup baik oleh perangkat Daerah yang dikoordinir oleh TAPD Provinsi NTB,” ungkapnya.

Capaian ini dilakukan berdasarkan potensi yang realistis dan mungkin untuk dicapai seiring dengan masih terjadinya pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi wilayah yang belum normal, sehingga realisasi pendapatan masih relatif baik.

BACA JUGA: Sembako dibagikan untuk Warga Mataram yang Terdampak PPKM

diskominfotikntb

Presiden Jokowi Sumbang Sapi Simental berbobot 1,25 ton, untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 H di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sapi untuk kurban tersebut dibeli langsung dari peternak lokal.

KSB.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, dr. Khairil Akbar, mengatakan, tahun ini NTB kembali mendapat sumbangan sapi kurban dari Presiden Jokowi yang dibeli di salah satu peternak asal Lombok Timur.

Sapi Simental, ini, kata peternaknya, dirawat selama empat tahun dan khusus disiapkan untuk Presiden Jokowi sebagai sapi kurban. Untuk pemberian makanan selalu menggunakan pakan alami sehingga kondisi sapi tetap sehat dan memiliki bobot 1 ton lebih.

“Alhamdulillah pembelian langsung dari peternak lokal dan tahun ini disembelih di Kabupaten Sumbawa Barat,” ungkapnya usai meninjau langsung proses pemotongan hewan kurban sumbangan dari Presiden Jokowi tersebut di halaman Kantor Bupati, Selasa (20/7).

BACA JUGA: Personil Khusus diterjunkan Guna Mengawasi Hewan Kurban

dr. Khairil, mengatakan, daging sapi kurban itu diikhtiarkan untuk diberikan kepada masyarakat Sumbawa Barat pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah, tahun ini. Ke depannya, hewan kurban sumbangan presiden di tahun-tahun berikutnya akan disalurkan juga ke seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Sehingga diharapkan sumbangan presiden itu dapat memenuhi nutrisi dan meningkatkan imun masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.

“Karena sapi ini merupakan sapi yang diternak khusus dengan pengawasan dan pemeriksaan dari para dokter hewan. Sehingga keamanan dan kesehatan sapi jenis Simental ini benar-benar dijaga,” tegasnya.

Selain itu, meski di tengah masa pandemi dan PPKM, sebanyak 15.000 ekor lebih hewan kurban berhasil terjual ke luar NTB, khususnya pulau Jawa. Hal ini tentu berdampak positif khususnya untuk meningkatkan swasembada daging dan kesejahteraan masyarakat peternak di momen Idul Adha.

manikp@kominfo

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerjunkan 825 personil khusus untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan kurban Hari Raya Idul Adha 1442 H.

KSB.lombokjournal.com ~ Tim pengawasan tersebut merupakan gabungan dari para dokter hewan dan tim dari berbagai stakeholder terkait yang akan memeriksa dan mengawasi, baik sebelum hewan dipotong atau sesudah kurban dipotong di seluruh kabupaten/kota se-NTB. Hal itu, untuk memastikan bahwa daging kurban yang disalurkan aman dan higienis serta steril untuk dikonsumsi masyarakat.

“Kita akan terus memastikan bahwa hewan kurban yang dinikmati oleh masyarakat benar-benar aman dan sehat,” ungkap Kepala Dinas Peternakan dan KesehatanHewan (Disnakeswan) NTB, dr. Khairil Akbar, saat mewakili gubernur meninjau pemotongan hewan kurban di Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (20/7).

dr. Khairil, mengatakan, tim pengawasan dari provinsi akan bekerjasama dengan tim pengawasan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya mereka melakukan pemantauan daging kurban hingga H+1 perayaan Hari Raya Kurban.

“Setiap tahun, Disnakeswan tetap membentuk tim untuk pengawasan dan pengendalian terhadap kesehatan hewan kurban sehingga daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar aman dan sehat,” tandasnya.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Sumbang Sapi Simental Untuk Kurban di NTB

manikp@kominfo

Dalam menata pembangunan Lombok Utara, bupati mengajak semua pihak kompak dan bersatu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengajak, melalui HUT ke-13 tahun 2021, semua pihak merajut dan menguatkan komitmen menata kembali berbagai aspek pembangunan untuk kemajuan Lombok Utara pada masa mendatang.

Hal itu dikatakan saat Bupati Djohan Sjamsu berama Wakil Bupati Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng mengikuti Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-13 di Ruang Paripurna DPRD (19/07/2021).

“Selain itu, komitmen menyelesaikan RTG sehingga masyarakat penerima manfaat, dapat menerima sesuai dengan peruntukannya,” tutur bupati.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Nasrudin SHI itu, juga diikuti Wakil Ketua I Burhan M Nur SH dan Wakil Ketua II Mariadi SAg.

Tampak hadir, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Para Anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya. Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD.

Bupati Djohan menyampaikan, peringatan Hari ulang tahun (HUT) ke-13 tahun ini memiliki makna khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati, tahun pertama perkhidmatan untuk Lombok Utara.

Visi-misi yang telah dituangkan dalam program 100 hari kerja merupakan tonggak awal dari perwujudan pengabdian menuju Lombok Utara yang inovatif, sejahtera, dan religius.

Sejalan dengan tema HUT Lombok Utara ke-13, bersama berkarya bangun Lombok Utara.

“Saya mengajak kita semua memperteguh komitmen bersama seraya terus berkarya dilandasi pemikiran yang inovatif, produktif, dan kerja nyata,” kata bupati.

Ditegaskan Bupati Djohan, persoalan tingginya angka kemiskinan masih menjadi domain daerah sekaligus tugas berat yang harus dituntaskan.

“Saya yakin dan percaya, kita bisa melewatinya dan bangkit bersama dengan cara kompak bersatu,” kata Bupati Djohan Sjamsu.

rar

Insentif nakes yang sudah dibayarkan hingga Bulan Juni mencapai 21,303 miliar rupiah atau 43,1 persen.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Selain itu, informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan, untuk insentif vaksinator sampai bulan Juni juga sudah dibayarkan sebesar Rp 747 juta rupiah.

Asisten III Sekretariat Provinsi, Nurhandini Ekadewi, mengatakan, insentif bagi nakes (tenaga kesehatan) di bawah lingkup pemprov sudah dibayarkan sejak Januari sampai Juni 2021.

“Sebelum refocusing, insentif itu dibayarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada tenaga kesehatan”, jelas Eka.

Terkait Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pemerintah daerah, Eka menegaskan berbeda dengan daerah lain, sebelum refocusing pembayaran insentif nakes dilakukan melalui BLUD sebelum pembayaran oleh pemprov dicairkan.

“Saat SPM diperiksa, pembayaran bulan Juni sedang berproses untuk mengganti dana yang dikeluarkan oleh BLUD”, tambahnya.

BACA JUGA: Tanda Tangan Digital Solusi bagi Maraknya Pemalsuan Dokumen

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri menambahkan, insentif nakes tahun ini realisasinya cukup bagus.

”Koordinasi dengan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), pembayarannya sudah bagus,” ujar Lalu Hamzi.

Ia menegaskan, insentif nakes tetap menjadi prioritas pemprov di masa pandemi covid dan menjadi atensi pemerintah kabupaten/kota agar hak-hak nakes yang berjuang selama pandemi covid bisa terbayarkan.

jm

Tanda tangan digital diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna meminimalisir terjadi pemalsuan dokumen dengan mengatasnamakan identitas pejabat.

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Kejahatan tersebut berupa pemalsuan tanda tangan, bahkan hingga cap stempel yang dengan mudah diduplikat.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, mengatakan, penerapan tanda tangan digital bertujuan untuk meningkatkan keabsahan dokumen yang mengatasnamakan identitas pejabat melalui tanda tangan digital, sehingga tingkat validasi sebuah dokumen dapat dipertanggung jawabkan.

“Sekarang ini masyarakat dengan mudah melakukan pemalsuan tanda tangan dengan cara menscan, baik itu tanda tangan bahkan cap stempel juga bisa dengan mudah dibuat, sehingga pentingnya adanya tanda digital ini agar keabsahan dokumen dapat terus terjamin,” tutur Najamuddin, dalam sambutannya pada acara Peluncuran Aplikasi Bank Data dan Tanda Tangan Digital Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung di aula kantor bupati, Senin (19/7).

Adanya tanda tangan digital mencakup beberapa data dari identitas pemilik, seperti halnya sidik jari dan berbagai dokumen yang memastikan keabsahan dokumen tersebut.

“Tanda tangan biasa sangat mudah untuk ditiru saat ini, tetapi tanda tangan elektronik memiliki keakuratan yang sangat kuat. Seluruh identitas dari pejabat benar–benar terlihat, seperti ada analisa forensik seperti sidik jari orang yang tidak memiliki kesamaan oleh siapapun,” tutur Najamuddin.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Lombok Utara, H. Muhammad, juga menjelaskan betapa pentingnya tanda tangan digital guna menghindari dari berbagai kecurangan.

Selain itu, tanda tangan digital sebelum dilakukannya peluncuran sudah melalui berbagai tahap pengkajian dan verifikasi.

“Proses tanda tangan digital sudah melalui proses pengkajian dan verifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik yang berada di bawah naungan Badan Siber Dan Sandi Negara RI,” ungkapnya.

BACA JUGA:

• Nakes NTB, Insentifnya sudah Dibayarkan hingga Bulan Juni
• Paket Sembako Untuk Masyarakat Terdampak PPKM Darurat

Dusun yang akan mendapatkan jatah pembangunan berdasarkan kebutuhan utama (prioritas) yang lebih dulu disepakati melalui musyawarah dusun

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pola pembangunan terutama pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Sambik Bangkol (Samba), Kecamatan Gangga, Lombok Utara mulai tahun 2022, mengalami perubahan.

Pemdes Sambik Bangkol hanya memprioritaskan sasaran dua atau tiga dusun saja alam pembangunan fisik setiap tahun. Tujuannya agar pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pendapat tersebut mengemuka saat Penjabat Kepala Desa Samba melakukan silaturrahmi ke Lokok Piko Dusun Jugil Barat, Jumat (16/07/2021).

BACA JUGA: Mahasiswa Unram Latih Wirausaha Ibu-ibu di Santong

Dalam kunjungan ittu hadir Kasi Pelayanan, Aridah, Kaur Keuangan, Syekh Abdullah, dan Para Staf Desa setempat. Kehadiran Pj Kades disambut langsung Perangkat Kewilayahan Jugil Barat, Efendi, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua Ikatan Mahasiswa Desa Sambik Bangkol (IMDSB), Gito Saputra, serta warga dusun setempat. Kegiatan diawali shalat Jumat bersama.

Penjabat Kepala Desa Samba, Sarjono, mengatakan, perubahan pola pembangunan akan diltetapkan setelah dibahas dengan BPD dan para stakeholder terkait melalui musyawarah desa (musdes).

“Kita cermati, kebutuhan masyarakat di setiap dusun itu berbeda-beda sesuai potensi dusun yang bersangkutan. Nantinya kita akan sepakati bahwa setiap dusun akan mendapatkan jatah pembangunan berdasarkan kebutuhan utama (prioritas) yang lebih dulu disepakati melalui musyawarah dusun,” tuturnya.

Dijelaskannya, cara yang akan ditempuh untuk menunjuk dusun mana yang akan diprioritaskan, pihaknya akan melakukan kajian dengan matang terlebih dahulu sesuai skala prioritas masyarakat.

“Penentuan dusun mana yang dapat ditetapkan seperti arisan. Ya akan kita kocok, dusun mana yang mendapat pembangunan pada tahun anggaran 2022 dan seterusnya,” terang Sarjono.

Pada anggaran perubahan tahun 2021 nantinya, Pemdes Samba akan memprioritaskan penataan muka desa setempat, seperti pantai Luk atau Pantai Jugil.

BACA JUGA: Pembagian Sembako untuk Masyarakat Terdampak PPKM Darurat

“Nanti akan kita bahas pada Musrenbangdes bersama BPD dan unsur-unsur masyarakat, bahwa yang akan ditata pada perubahan anggaran tahun 2021 adalah muka desa kita. Kita niscaya make up muka Samba agar tampak bersinar dan merona,” ucap dia.

Pria yang beken disapa bung Jono ini menilai, pemerataan pembangunan itu sebetulnya harus fokus pada dua atau tiga sasaran saja, serta tidak perlu menyasar banyak dusun setiap tahun.

Logika pemerataan pembangunan itu tidak mesti dilakukan dalam satu tahun anggaran, tetapi bisa dihitung selama satu periode kepemimpinan seorang kades.

“Jadi, jika kita patok setiap tahun itu cukup dua atau tiga dusun saja, sehingga pembangunannya juga akan bisa maksimal. Saya yakin ini konsep pemerataan pembangunan menurut regulasi. Bukan anggaran dibagi seperti bagi-bagi biji kacang,” tegasnya.

Ia mencermati permasalahan pembangunan di Samba selama ini belum mengedepankan skala prioritas sesuai dokumen RPJMDes 2018-2024.

Sebab anggaran desa yang jumlahnya milyaran itu setiap tahun hampir dibagi habis perdusun. Dampaknya, tidak pernah terlihat adanya keberhasilan dalam membangun desa. Tapi yang justru terlihat itu hanya penampakan saja.

“Jangankan kita bicara manfaat, terlihat nyata saja tidak kok. Kedepan tidak boleh kita maknai pemerataan hanya sebatas semua dapat, tapi juga harus memperhatikan keadilan. Sebab adil itu bicara manfaat bagi masyarakat,” ungkap Pj Kades ini.

Protokol keehatan

Dalam kesempatan itu, Pj Kades juga mensosialisasikan penting bagi semua warga mematuhi anjuran pemerintah menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Langkah bersama ini untuk membentengi diri dan semua orang dari bahaya nyata pandemi virus Corona.

“Agenda kami juga sosialisasi terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Upaya kita mencegah penularan dan penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah kita. Sebagai warga negara yang baik, mari bersama-sama kita patuhi apapun yang menjadi instruksi pemerintah. Ini semata-mata demi kenyamanan kita semua,” kata Sarjono.

Dalam ajang silaturrahmi itu, pihaknya juga menyampaikan informasi pemilihan Kepala Desa dengan sistem pergantian antar waktu (PAW). Pihaknya mengajak warga setempat untuk kompak menyongsong PAW pemimpin Samba ke depan.

“Mari kita kedepankan persatuan dan kesatuan. Pemilihan Kades PAW ini rencananya akan kita gelar bulan Oktober atau Nopember. Mari bersama-sama kita sukseskan pemilihan nakhoda Samba yang baru. Saya yakin kebersamaan itu kuncinya. Ibaratnya berdampingan dalam keberagaman. Ini roh dari kohesi sosial kehidupan bermasyarakat,” kata Sarjono.

ang

Dalam Lomba Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA 2021, peringkat NTB naik posisi ke-3, yang sebelumnya pada peringkat 15.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Peringkat NTB naik posisi ke-3 dalam Lomba Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA 2021 Kementerian Dalam Negeri, setelah bulan lalu masih terbawah kemudian peringkat 15 dan melesat ke posisi 3 nasional.

“Saat ini kita termasuk provinsi inovatif bersama Jateng dan Sumsel dengan skor 54,3. Selisih tujuh poin dengan daerah di peringkat pertama. Sedangkan sepuluh kabupaten/ kota kita ada di peringkat 15 nasional”, jelas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Najamuddin Amy, di Mataram, Kamis (15/7).

Hal tersebut jelas Bang Najam karena pelaporan 35 inovasi ke Litbang Kemendagri disertai input data dan dokumen pendukung yang telah komprehesif dan divalidasi. Inovasi itu diantaranya NTB Care, E Samsat, E Lestari dan Sistem Informasi Posyandu yang masih optimis digadang sebagai peringkat pertama kategori sangat inovatif bersama inovasi lainnya sebelum 18 Agustus depan.

Penghargaan IGA sendiri pada tahun lalu memberikan penghargaan kepada 195 daerah. 31 daerah dengan kategori sangat inovatif diantaranya diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).

Dalam prosesnya, 36 indikator yang digunakan dalam Indeks pengukuran menghasilkan rangking indeks inovasi daerah di tiap klaster provinsi, kabupaten/kota, daerah tertinggal dan daerah perbatasan.

“Masih ada waktu untuk memperbaiki kelalaian pelaporan dan input data kemarin karena banyak terobosan yang sudah kita lakukan”, tandas Najamuddin.

BACA JUGA: Metode SRI dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Sementara itu, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, data hari ini pukul 12.00 Wita peringkat NTB naik signifikan. Tahun 2020 lalu, Kemendagri menjaring 17.779 inovasi dari 484 pemerintah daerah.

“Selain berkompetisi, daerah juga perlu membina kerjasama dan mengoptimalkan kekhasan daerah sebagai inovasi”, ujar Agus.

jm

Metode tanam padi dengan kombinasi System of Rice Intensification (SRI) – Jajar Legowo (Jarwo) pada Program Integrated Farming System (IFS), dapat meningkatkan produksi petani.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Pesan tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, pada kegiatan panen padi sistem tanam SRI kombinasi Jarwo, di dusun Dasan Baru Tojong-Ojong, desa Selebung, kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Kamis (15/7).

“Cara dan inovasi ini, harus mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian petani,” kata Zulkieflimansyah, di lokasi Depot Sekolah Lapang IFS daerah Irigasi Gde Bongoh.

Namun sistem ini juga bukan hanya sementara tapi harus  mampu dikembangkan dan disosialisasikan secara masif. Menurutnya, petani sering menyepelekan himbauan, karena kebiasaan menanam padi selama 3 kali dalam setahun.

Nah, kalau tidak memahami secara ilmu pengetahuan untuk menanam selang seling padi, palawija dan padi, sulit bagi petani, karena sudah menjadi kebiasaan. Oleh sebab itu, tunjukan hasil dari pola tanam tersebut.

Biasanya petani akan mengubah kebiasaannya apabila melihat hasil yang lebih baik, sehingga terobosan dan keteladanan cara penanaman sistem ini harus diperlihatkan dengan contoh hasil yang lebih baik dari hasil produksi petani tersebut.

“Dengan sistem ini tiba-tiba produktifitasnya meningkat tajam, lebih besar dari hasil yang biasa, maka tanpa diajak pun petani akan mengikuti,” tutur gubernur.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri, mengatakan, untuk mendukung hal itu, ia akan menyelesaikan bendungan mujur guna mengatasi ketersediaan air dalam sektor pertanian dan perkebunan.

Walaupun di tengah berbagai persoalan seperti terjadi pergolakan sosial dan pembebasan lahan untuk mendukung penyelesaian bendungan tersebut.

“Ini semua untuk meningkatkan hasil pertanian demi kesejahteraan petani,” ujar Fathul Bahri.

BACA JUGA: Beras Jadi Bentuk TPP PNS, Upaya Menstabilkan Harga Gabah

Kadis PUPR, H. Sahdan, menjelaskan sistem ini pada dasarnya untuk mengatur penggunaan air dalam proses penanaman padi.

“Karena sumber air di hulu ini berlimpah, bagaimana siklus pengairannya mampu sampai ke hilir,” ujarnya.

Selain persoalan air, yang harus menjadi konsentrasi petani untuk meningkatkan produktifitas padi adalah pola tanam serempak dan bersama dengan sistem selang seling padi dan palawija.

edy