JPS Gotong Royong Serap Produk Lokal hingga 1 Miliar Rupiah
Program JPS Gotong Royong yang diluncurkan Jumat minggu lalu, berhasil menyerap produk lokal dari 98 UMKM dan IKM dengan nilai transaksi Rp 1 miliar lebih.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Biro Perekonomian Setprov NTB, Eva Dewiyani, menjelaskan bahwa dari target 20.000 paket sudah terkumpul 27.000 paket dan sudah terdistribusi sebanyak 14.500 paket ke masyarakat.
“Hari ini juga sedang pengepakan dan langsung distribusi sebanyak 5500 paket dan UKM yang terlibat kemungkinan juga terus bertambah, ujar Eva.
Seperti diketahui, JPS Gotong Royong PPKM NTB didistribusikan untuk membantu pedagang, karyawan kecil dan masyarakat yang kesulitan ekonomi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Anggaran program ini berasal dari lembaga mitra dan organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi.
Gubernur NTB Minta Efisiensi Dalam Penggunaan Oksigen
Gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat), H. Zulkieflimansyah, menegaskan kepada seluruh stakeholder agar terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mengefisiensikan penggunaan oksigen.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Menurut Gubernur Zulkieflimansyah, hal ini dilakukan agar kebutuhan oksigen tetap dapat dikendalikan.
H. Zulkieflimansyah
“Efisiensi oksigen harus segera dikoordinasikan agar optimal pemanfaatannya,” tegas Zulkieflimansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Satgas Oksigen yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, Senin (9/8).
Senada dengan gubernur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra., menjelaskan pentingnya manajemen efisiensi oksigen.
“Seluruh Rumah Sakit harus dapat memahami bagaimana kebutuhan oksigen yang ada di Rumah Sakitnya masing-masing,” ujarnya.
Manajemen Efisiensi yang dimaksud dr. Herman, antara lain adalah melakukan koordinasi dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) untuk penyapihan pemberian oksigen pasien, mengoptimalkan penggunaan dan distribusi oksigen kosentrator, memonitor kebutuhan oksigen secara ketat, bila kondisi membaik segera hentikan pemberian dan melakukan skrining ketat di IGD untuk menentukan kriteria pasien butuh perawatan atau isoman.
“Kita Sudah melakukan itu di RSUD Provinsi NTB sebagai salah satu RS rujukan dan begitu banyak pasiennya. Saya pikir rumah sakit lain juga harus bisa,” ungkap dr. Herman.
Kebutuhan oksigen di Provinsi NTB per-bulan terhitung 283.196 Kg atau 35.490 tabung besar, sementara ketersediaan tabung per-bulannya terhitung 220.000 Kg atau 27.500 tabung besar. Hal ini terus diatensi oleh pemerintah dengan menerapkan strategi, yakni efisiensi penggunaan, memastikan distribusi tepat waktu dan mengoptimalkan oksigen konsentrator atau oksigen generator.
Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan NTB, H. Lalu Hamzi Fikri, bahwa efisiensi penggunaaan oksigen adalah cara terbaik dalam mengoptimalkan penggunaan.
“Seberapa jumlah oksigen yang ada, harus adanya manajemen efisiensi penggunaan oksigen,” tuturnya.
ser
Mutasi Pejabat, yang Dilantik Harus Mampu Lakukan Percepatan
Para pejabat yang baru dilantik dalam Mutasi Pejabat, harus mampu melakukan percepatan kerja pemerintah dan respon cepat dalam menuntaskan masalah.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Gita Ariadi, di hadapan para pejabat yang baru saja dilantik, di Ruang Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Jumat (6/8).
Lalu Gita Ariadi
“Karena ini masa yang tidak biasa. Pimpinan bekerja juga tak kenal waktu. Oleh karena itu manfaatkan teknologi yang ada merespon pada kesempatan pertama”, ujar Lalu Gita.
Kepada 281 pejabat yang terdiri dari pimpinan tinggi pratama, administrasi dan para kepala sekolah se-NTB tersebut, Lalu Gita mengingatkan situasi pandemi yang mengharuskan kinerja birokrasi ekstra dalam pelayanan masyarakat.
Mereka adalah, Muslim, sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Nursalim, sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB, serta HA. Aziz, H. Wirawan, H Sahnan, sebagai staf ahli Gubernur dan sejumlah pejabat administrasi.
Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik secara virtual, Sekda berpesan agar melaksanakan proses pembelajaran sesuai situasi kondisi kerawanan di wilayah masing masing.
“Tetap melaksanakan tugas mulia menggerakaan kegiatan belajar mengajar sesuai panduan pemerintah pusat dan daerah selama masa pandemi”, tutur Lalu Gita.
Dua Agenda Untuk Layani Publik Lebih Baik di Jumat Barokah
Dua agenda penting untuk melayani publik dengan lebih baik jumat sore ini secara bersamaan dilakukan Diskominfotik NTB.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Dua agenda penting dimaksud adalah melakukan Submit PPID Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menjadi tugas program unggulan pemerintah, tugas Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB.
Dan agenda ke-2, menurut Kepala Diskominfotik NTB, Najamuddin Amy, adalah Submit To Program Open Government Patnership (OGP) NTB to publication Internasional bersama empat Kabupaten/Kota se Indonesia yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Brebes.Program OGP toor Publication ini merupakan komitmen NTB Care, NTB Satu Data dan SIP Posyandu dari Provinsi NTB.
Najamuddin Amy, selaku Ketua PPID Utama, menyatakan, Pemprov NTB bersama seluruh Tim PPID Utama NTB pada prinsipnya telah melaksanakan salah satu kewajiban dalam Monitoring Evaluasi (Monev) Pemeringkatan Badan Publik Provinsi se-Indonesia yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat.
Tuntasnya pelaksanaan Monev dan Submit PPID Utama Provinsi NTB, ini sebagai upaya self assessment Pemprov NTB meraih PPID Badan Publik terbaik tingkat nasional.
“Karena itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Tim yang telah bekerja keras setiap saat, setiap hari untuk bekerja secara bersama-sama tanpa lelah guna membenahi Website kita dalam pengembangan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kita lengkapi aplikasi-aplikasi terkait dengan inovasi dan pelayanan Badan Publik terutama inovasi yg terkait dengan inovasi pelayanan publik secara massif seperti NTB Satu Data dan NTB Care di saat pandemi Covid-19 di Prov NTB,” kata Najamuddin, di ruang kerjanya, Jumat (6/8).
Dirinya juga mengajak kepada seluruh anggota Tim untuk terus bersama-sama membenahi PPID Utama dan PPID OPD menuju PPID NTB 100 persen informatif dalam rangka menuju provinsi NTB yang informatif dan menjadi provinsi terbaik dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik secara nasional.
Pemprov dan KSB Perkuat Rencana Aksi Penyusunan Program OGP
Pemprov NTB melalui Diskominfotik bersama Pemkab Sumbawa Barat terus bersinergi dan kolaborasi untuk perkuat rencana aksi program Open Government Partnership (OGP) internasional.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam program OGP Internasional, pemerintah provinsi (pemprov) mempromosikan tiga program komitmen layanan publik yang digagas Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB yaitu; Program NTBCare, NTB Satu Data dan Sistem Informasi Posyandu Keluarga. Sementara Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempromosikan program komitmen pelayanan publik berbasis gotong royong.
“Terimakasih teman-teman OGI OGP Indonesia, PWYP, CSO, Akademisi, Media dan rekan Kepala Perangkat Daerah terkait atas bantuannya mengawal program komitmen ini akhirnya bisa di submit bersama ke dalam program OGP internasional,” ungkap Kepala Diskominfotik NTB, Najamuddin Amy, saat memberi arahan pada Rencana aksi OGP lokal Kabupaten Sumbawa Barat, secara virtual, Kamis (5/8).
Menurut Najamuddin , NTB menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam program Open Government Patnership (OGP) Internasional bersama empat kabupaten/kota di Indonesia, yaitu; Kota Semarang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Sumbawa Barat.
“Program OGP Indonesia akan menjadikan best practices NTB dan KSB ini sebagai kisah sukses untuk menjadi inspirasi dan role model bagi dunia dan Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua OGP Lokal Sumbawa Barat mengatakan bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan dalam program OGP itu sudah berjalan, mulai dari penyerahan proposal, penyusunan RAD, Uji Publik RAD dan sudah mulai menginput RAD nya.
Terdapat enam komitmen yang sudah diusung oleh KSB diantaranya; pertama penguatan kebijakan aksi bersama, kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat sipil serta sektor swasta dalam berkolaborasi dalam penuntasan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat melalui program daerah pemberdayaan Gotong Royong.
Ke-dua, mewujudkan posyandu gotong royong. Ke-tiga, mewujudkan KSB Satu Data. Ke-empat, penguatan forum pelayanan. Ke-lima, penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial berbasis gotong royong. Dan yang terakhir, penataan OPD menuju pemerintah yang akuntabel dan melayani.
“Dari enam komitmen ini yang ingin dicapai adalah akses informasi, partisipasi masyarakat, publik akuntabel, inovasi teknologi dan transparansi,” jelasnya.
Hingga saat ini instansi pemerintah di 78 Negara bersama dengan ribuan organisasi masyarakat sipil menjadi anggota OGP. OGP Lokal adalah inisiatif OGP yang menghubungkan pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah (Open Government) di tingkat lokal.
Adapun tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan rencana aksi OGP Lokal sebagai berikut: 1. Orientasi Pembekalan Penyusunan Rencana Aksi; 2. Penyusunan Sekretarian OGP Lokal yang di rencanakan di Kantor Bappeda Provinsi NTB; 3. Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Rencana Aksi; 4. Workshop Penyusunan Draf Rencana Aksi; 5. Workshop Penyusunan Rencana Aksi; 6. Uji Publik Dokumen Rencan Aksi; 7. Penetapan Dokumen Rencana Aksi; dan 8. Submit Dokumen Rencana Aksi.
Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program JPS Gotong Royong PPKM NTB untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Menurut Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, ide yang mendasari pembuatan program JPS Gotong Royong PPKM NTB adalah saat dirinya mengunjungi beberapa pedagang kecil, UMKM dan masyarakat di sejumlah tempat yang mengeluhkan adanya PPKM.
H. Zulkieflimansyah
Di masa PPKM, banyak masyarakat yang mengeluh terutama pedagang kecil akibat omzetnya turun, begitupun UMKM yang geliatnya mulai redup. Di sisi lain untuk melindungi masyarakatnya, PPKM ini harus dilakukan, tidak bisa dihindari keadaan dan kondisi saat ini.
Oleh sebab itu, apa yang bisa diperbuat dan berikan kepada masyarakat baik itu pedagang maupun UMKM segera dilakukan, demi membantu dan meringankan beban di masa pandemi dan PPKM.
“Dari pada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan sesuatu, untuk meringankan apa yang kita rasakan, ujar Zulkieflimansyah, dalam sambutannya pada acara Launching JPS Gotong Royong PPKM NTB, di kantor gubernur, Jum’at (6/8).
Zulkieflimansyah menjelaskan bahwa JPS Gotong Royong PPKM NTB, berisi produk lokal NTB yang terdiri dari beras, ikan teri, kopi dan lain-lain.
“Ada oportunity disaat yang bersamaan, untuk menggerakan sektor-sektor UKMK lokal kita,”ucapnya.
NTB Peringkat Pertama Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
NTB kini peringkat pertama dalam pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Najamuddin Amy, yang mewakili Sekda NTB usai webinar, Best Practice Inovasi Daerah Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021, yang digagas Kemendagri, di ruang rapat sekda, Rabu (4/8/).
Najammudin Amy
“Hingga saat ini, data sementara yang dipaparkan Kepala Badan Litbang Kemendagri, bahwa Provinsi NTB menempati urutan pertama kategori Provinsi,” kata Najamuddin.
Oleh sebab itu, untuk terus menjaga posisi peringkat pertama, hingga batas waktu penginputan inovasi, harus segera dilakukan input data-data inovasi yang belum masuk ke kementerian.
“Pelaporan sebelumnya, ada 35 inovasi milik Pemrov. NTB yang telah masuk ke Litbang Kemendagri dengan data dan dokumen pendukung yang komprehesif dan divalidasi”, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, menjelaskan, ada lima besar provinsi dengan kategori inovatif. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih posisi pertama, kemudian di susul oleh Jawa Tengah, Papua, Sumatera Selatan dan NTT.
“Data ini laporan per-tanggal 4 agustus 2021. Namun data ini bersifat sementara, akan terus bergerak,” jelasnya.
Agus Fathoni meminta daerah untuk melaporkan dan menyampaikan semua data inovasi daerah untuk dilakukan pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah.
Sedangkan, Kepala Bidang Litbang NTB, Lalu Suryadi, menjelaskan bahwa input data dengan syarat yang komprehensif bagi OPD, diberikan waktu oleh Kemendagri hingga 17 September 2021. Selain itu, penginputan ini agar memperhatikan syarat umum dan kelengkapan pelaporan hasil inovasi yang merupakan terobosan baru.
“Hingga saat ini ada 50 inovasi yang telah di input oleh OPD. Target kita sampai akhir Agustus sudah selesai dan awal September waktu untuk penyempurnaan dan perbaikan hingga sempurna,” tutur Suryadi.
edy
Optimalisasi Pedapatan Asli Daerah dengan Strategi W-O
* Penulis Sarjono, S.I.Kom; Mahasiswa Pascasarjana UIN Mataram
Refocusing (pemfokusan kembali) anggaran daerah selama Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan PAD, dan berakibat menurunnya belanja daerah. Karena itu diperlukan strategi untuk optimalisasi PAD
OTONOMI diberikan kepada daerah untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Pendekatan implementasi otonomi dengan konsep money follow function (MFF), sebab salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.
Torehan sederhana ini penulis ketengahkan berangkat dari hasil evaluasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang mengalami penurunan, berdasarkan data terbaru (27 Juli 2021).
Salah satu faktor penyebabnya dipicu oleh pandemi Covid-19.
Adanya refocusing (pemfokusan kembali) anggaran daerah selama Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan PAD. Efek domino penurunan PAD tersebut berakibat pula menurunnya belanja daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa di antara kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah adalah adanya kewenangan atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sebagai sumber pendanaan di daerah. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kewenangan diberikan semata-mata untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal di daerah.
Fakta empiris secara nasional, bahwa tahun 2020 (sebelum penyesuaian akibat pandemi), kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah seluruh kabupaten di Indonesia rata-rata sebesar 12,81 %. Sementara sumber PAD terbesar di daerah berasal dari pajak daerah dengan kontribusi sebesar 71,64 %.
Dengan realita empiris ini perlu adanya langkah-langkah realistis untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber PAD dan penggalian sumber PAD baru.
Upaya yang perlu diambil dengan menempatkan prioritas utama strategi pengoptimalan pengelolaan PAD di Lombok Utara dengan Strategi W-O (weakness–opportunities): membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang.
Dalam konteks pembenahan kelemahan pengelolaan PAD, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain.
Pertama, penguatan potensi PAD yang ditopang oleh gambaran jumlah dan volumenya sehingga bisa diestimasi (forecasting), untuk menentukan target dan pencapaian PAD yang optimal. Penguatan dapat ditempuh dengan mengidentifikasi secara menyeluruh atas sumber-sumber PAD, serta mengintensifkan koordinasi instansi penghasil PAD.
Kedua, peningkatan SDM dan kinerja aparatur. Kemampuan aparatur berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan PAD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Peningkatan kemampuan ini dilakukan dengan mendorong aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus teknis dalam rangka meningkatkan skill dan kapasitas di bidangnya.
Ketiga, penguatan koordinasi internal manajemen pengelola PAD maupun koordinasi dengan instansi terkait untuk memudahkan aktivitas pengelolaan PAD.
Keempat, penataan regulasi. Kegiatan pemungutan PAD tentu saja tidak terlepas dari adanya regulasi. Penataan regulasi dengan melakukan pengkajian terhadap potensi-potensi PAD yang bisa dikembangkan dan disiasati.
Kelima, penataan sistem informasi dan administrasi pelaporan.
Adapun pengoptimalan peluang dapat ditempuh dengan cara membidik potensi perekonomian yang dapat tumbuh, SDA yang ada, potensi penduduk, serta geliat pembangunan.
Adapun sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain;
Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas perekonomian pada berbagai aspek mengharuskan adanya sumber-sumber PAD yang dapat dipungut dan dikelola secara efisien.
Dalam konteks Lombok Utara, hingga saat ini aspek pertanian yang tidak terkendala perekonomian pada masa Pandemi Covid-19. PAD dari aspek pertanian bisa dioptimalkan, seiring pembangunan sarana prasarana penunjangnya.
Kedua, peningkatan akses dan konektivitas antarwilayah. Sebagai daerah yang baru 13 tahun berotonomi, Lombok Utara memiliki kendala aksesibilitas, sehingga menghambat perolehan PAD.
Ada sejumlah potensi PAD yang dapat dikembangkan jika akses merata ke seluruh wilayah. Adapun langkah yang dapat diterapkan untuk penguatan konektivitas antara lain perbaikan sarana dan prasarana transportasi, serta mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi pada setiap jenjang birokrasi hingga level terbawah.
Ketiga, peningkatan kualitas pengawasan, adalah faktor penting yang menentukan efektivitas kinerja pengelolaan PAD, mealui peningkatan kemampuan SDM di bidang pengawasan, penataan sistem administrasi, pelaporan, sistem informasi serta database yang akurat dan terintegrasi, serta mengefektifkan fungsi pengawasan internal.
Menggali Potensi Sumber Pajak Daerah
Setidaknya, ada tiga langkah yang mesti dilakukan untuk meningkatkan PAD pada era kenormalan baru maupun pada masa-masa mendatang.
Pertama, ekstensifikasi pendapatan, melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan baru dan penjaringan Wajib Pajak/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain PAD yang sah dimestikan sebab penerimaan dari PDRD sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan dalam memungut pajak lain di luar pajak yang bersangkutan (UU Nomor 28 Tahun 2009).
Kedua, intensifikasi pendapatan, dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah dan optimalisasi penerimaan dari piutang. Di antara kunci mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah dan menggali potensi sumber pajak baru.
Validasi data pajak daerah dengan melakukan pengecekan di lapangan secara cermat dan bertahap untuk menemukan apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Adanya perubahan memerlukan penyesuaian basis data.
Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara berkala, misalnya setiap lima tahun.
Hal ini ditempuh untuk menghindari tidak terlalu jauhnya rentang nilai NJOP dengan nilai pasar di satu sisi, dan menjaga kohesi harga NJOP agar tidak membebani masyarakat (jika penyesuaian NJOP dilakukan berkala tahunan) di sisi lain.
Demikian pula piutang pajak daerah, suatu permasalahan yang mesti diselesaikan karena menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Maka, perlu dilakukan verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, terutama data piutang PBB-P2.
Khusus piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa sebaiknya dihapus sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala daerah.
Ketiga, penguatan kelembagaan, kunci lain keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat ditempuh melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta modernisasi administrasi perpajakan daerah.
Upaya ini niscaya diambil sebab kendala yang dihadapi daerah selama ini masih minimnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan khususnya para penilai pajak dan juru sita.
Sementara modernisasi administrasi perpajakan daerah dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan.
Pemungutan perpajakan juga dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah serta kerjasama dengan instansi terkait, misalnya BPN dan PPAT dalam sinergi pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, Kejaksaan untuk pendampingan dalam penagihan pajak daerah, dan Disnaker PMPTSP untuk perizinan dan integrasi sistem informasi.
Selain itu pula, inovasi daerah untuk peningkatan pendapatan daerah juga menjadi kunci keberhasilan peningkatan PAD. Upaya lain yang tidak kalah strategis untuk meningkatkan PAD adalah mencari pendapatan lain selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), misalnya upaya optimalisasi BUMD dan aset-aset daerah yang dimiliki pemerintah daerah.
Kemudian, pemetaan aset-aset daerah, mengingat masih adanya aset daerah yang dapat dikelola.
Walhasil, alternatif strategi prioritas utama upaya optimalisasi pengelolaan PAD di KLU dengan membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang. Optimis dapat meningkatkan PAD di tengah gempuran Pandemi Covid-19 dan ketergantungan dana transfer dari pemerintah secara bertahap dapat dikurangi.
Semoga (*)
PKL di NTB Direncanakan akan Menerima Bansos dari Pemprov
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan merespon keluhan PKL atas perpanjangan penerapan PPKM Level 4, dengan memberikan bansos.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini diungkap oleh Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat bertemu dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, Selasa (3/8).
Bansos yang diberikan kepada para pedagang kaki lima (PKL) di NTB, direncanakan sejumlah 20.000 paket sembako. Bansos yang diberi nama “JPS Mini”, ini, diinisiasi oleh Pemprov NTB bersama dengan berbagai stakeholder, seperti; BAZNAS, OJK, dan Bank NTB Syariah.
Oleh sebab itu, gubernur meminta APKLI segera mempersiapkan data anggotanya yang berhak mendapatkan bantuan, agar pemerintah dapat segera memprosesnya.
“APKLI langsung saja persiapkan data mana saja yang harus dibantu, dari segi permodalan, penagihan, supaya kita bisa langsung bekerja secara bersama, langsung konkrit, data kabupaten/kota,” jelas Zulkieflimansyah.
Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, mengapresiasi respon cepat dari gubernur atas solusi yang diberikan berupa bansos bagi para PKL serta relaksasi dari berbagai Bank.
“PKL ini dari awal selalu menerima PPKM dengan legowo, namun kalau terus berlanjut kita tidak bisa melakukan apa-apa, sedangkan tetap harus membiayai hidup,” jelas Majid.
ser
Kolaborasi Tangani Pandemi Covid-19, Ajakan Bang Zul pada BEM dan OKP
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah ajak kolaborasi Ketua BEM dan OKP dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyatakat tentang bahaya Covid
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Dr.H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., mengajak mahasiswa se-NTB turut serta berpartisipasi dan berperan serta bersama pemerintah menangani pandemi Covid-19.
Gubernur Zulkielimansyah
“Saat ini kita butuh tindakan nyata dan konkrit dari adik-adik mahasiswa,” kata Gubernur Zulkiflimansyah yang akrab disapa Bang Zul.
Ia menyampaikan itu saat silahturahmi dengan Ketua BEM dan OKP dalam rangka sinergritas penanganan Covid-19, Senin (02/08/21) di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur.
Menurut Doktor Zul, saat ini yang dibutuhkan adalah program yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Lebih-lebih berbuat untuk daerah di tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
“Apalagi keberadaan mahasiswa tersebar dimana-mana di wilayah NTB, maka punya sumberdaya untuk bergerak,” tutur mantan anggota DPR RI ini.
Perdebatan panjang dan kritik boleh saja, namun harus ada forum tertentu. Tapi melihat keadaan dan kondisi masyarakat, ia mengajak agar lebih baik ikut memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyatakat tentang bahaya Covid, penerapan prokes, vaksin dan PPKM.
Hal-hal seperti di atas masih banyak masyarakat yang salah kaprah dan termakan hoaks. Sehingga berkembang pemahaman yang liar di tengah masyarakat.
“Nah saya ajak adik-adik ini apa yang bisa kita perbuat bersama untuk bersinergi, kalau punya gagasan dan ide kita kerjakan,”ajak Gubernur.
Karena saat ini selain persoalan kesehatan dan ekonomi, yang tidak kalah penting tugas pemerintah membangun kesadaran masyarakat.
Mahasiswa yang terdiri dari Ketua BEM dan OKP ini dapat membantu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang percepatan vaksin, pemahaman tentang PPKM sehingga Covid cepat berlalu dan ekonomi kembali bergeliat.
“Bukan hanya di Provinsi, mahasiswa juga harus ikut membantu Kabupaten/Kota, untuk bersinergi tangani Covid,” kata gubernur mantan ketua BEM UI ini, di depan perwakilan BEM dan OKP seperti BEM Bumigora, UNRAM, UNU, NW, UIN, HMI, Semmi, Perisai,GMKI, Kammi NTB.
