Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprioritaskan pinjaman dana dari PT. SMI untuk meningkatkan kesehatan dan membangkitkan perekonomian masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, menandatangani perjanjian pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), secara virtual, Jumat (13/8).

“Kami sangat berterima kasih kepada PT. SMI atas pinjaman yang diberikan. Ini memberikan nafas bagi kami untuk segera membangkitkan perekonomian di NTB,” ungkap Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah menyebutkan, pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan pembangunan infrastruktur jalan yang diharapkan akan segera memulihkan dan membangkitkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan master plan pemprov, pinjaman dana PEN yang diterima dari PT. SMI dengan jumlah sebesar Rp 750 miliyar, itu sebanyak Rp 250 miliyar akan diprioritaskan untuk mempercepat pemulihan perekonomian daerah melalui perbaikan sejumlah infrastruktur jalan yang tersebar di 10 kabupaten kota.

Ruas-ruas jalan yang diprioritaskan adalah jalan yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri smelter, kawasan menuju Geopark Tambora, kawasan terisolir, potensial ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata.

Kemudian prioritas penggunaan dana pinjaman tersebut juga dimanfaatkan untuk pengembangan RSUP NTB senilai Rp 500 miliyar, sebagai sentral rumah sakit rujukan kesehatan bagi masyarakat serta mampu menghadirkan rumah sakit yang memiliki pelayanan standar internasional yang akan mendukung penyelenggaraan MotoGP 2022 dan event internasional lainnya.

BACA JUGA: Vaksinasi Merdeka Digelar NTB untuk Sambut HUT RI ke-76

Sementara itu, Direktur Utama PT. SMI, Edwin Syahruzad. menjelaskan, pinjaman ini merupakan respon dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan atas dampak dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi ekonomi dan keuangan di setiap daerah. Tentunya, PT. SMI senantiasa berupaya mendorong pemda agar bisa mengatasi percepatan pemulihan ekonomi.

PT. SMI juga akan terus melakukan pemantauan atas penyaluran dana pinjaman ini agar pembangunan di daerah berjalan dengan baik. Pihaknya juga berharap dengan adanya pinjaman ini mampu meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik kepada masyarakat

“Kami mengharapkan peran serta seluruh pemerintah pusat dan daerah untuk mampu mengawal pencapaian tujuan yang diharapkan,” ujar Edwin.

Penandatanganan perjanjian pinjaman dari PT. SMI disaksikan secara langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala BPKP, Kepala Dinas PUPR, dan Ketua Komisi III DPRD provinsi NTB. Selain NTB, dalam waktu yang bersamaan Gubernur Provinsi NTT, Bupati Tulang Bawang Barat dan Bupati Pohuwato juga ikut melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman.

manikp@kominfo

Birokrasi dituntut untuk mampu bergerak cepat lincah efektif dan produktif, terlebih dalam situasi pandemi saat ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, dalam acara Pelantikan dan  Pengambilan Sumpah Jabatan, yang dilaksanakan di gedung Graha Praja Bhakti, kantor gubernur, Kamis (12/8).

Dalam sambutannya, Lalu Gita menjelaskan bahwa proses mutasi jabatan di lingkup ASN merupakan proses alamiah. Tentu dengan tujuan menyegarkan serta meningkatkan efektivitas birokrasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam lingkungan kerja yang strategis dan mengalami perubahan yang seiring dengan meningkatkan harapan masyarakat, maka mau tidak mau, suka tidak suka dan siap tidak siap, birokrat harus melakukan kerja kerja yang efektif kerja kerja yang produktif dalam rangka mencapai target-target yang sudah ditentukan.

“Birokrasi harus melakukan adaptasi mengantisipasi peluang dan tantangan yang terjadi untuk menghadapi wabah virus covid-19,” ujar Lalu Gita.

Sebagaimana menjadi pengetahuan bersama bahwa ada wacana yang sedang berproses dan segera akan final sebagai langkah kebijakan untuk melakukan peminjaman penganggaran di salah satu BUMN Menteri Keuangan. Tentu kebijakan ini diharapkan agar proses pembangunan di NTB dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, dalam menjaga momentum pembangunan ini termasuk di dalam mengawal merencanakan melaksanakan maupun memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dalam melakukan peminjaman anggaran dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dibutuhkan langkah-langkah strategi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

“Kita kawal dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan sebuah output yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus memastikan bahwa pinjaman dengan skema-skema yang ada bisa dipenuhi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan,” tegas Lalu Gita.

BACA JUGA: Pandemi Covid, Masalah Kesehatan Makin Banyak dan Kompleks

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan terhadap 11 orang pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang terdiri dari 4 pejabat eselon II dan 7 orang pejabat eselon III.

Empat pejabat eselon II yang dilantik, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, H. Ridwansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada sekretariat daerah NTB. Kemudian sebagai Kepala BPBD NTB, H. Sahdan yang sebelumnya menjabat Kepala PUPR NTB.

Selanjutnya, dilantik sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB adalah Zainal Abidin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kalak BPBD. Sementara, mantan Kepala Dinas ESDM digeser menjadi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB serta 7 orang pejabat eselon III lainnya mengisih berbagai jabatan yang ditetapkan.

manikpkominfo

Persoalan kesehatan yang semakin banyak dan kompleks di masa pandemi Covid-19 dibutuhkan strategi preventif berupa gaya hidup sehat.

LOTENG.Lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menyampaikan hal tersebut ketika membuka Workshop Posyandu Keluarga yang digelar oleh Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Tengah, di desa Batujai, Praya, Kamis (12/8).

Menurut Sitti Rohmi, belajar dari pandemi bahwa fasilitas kesehatan tak sanggup menangani kesehatan. Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang sumber dayanya membutuhkan waktu untuk disiapkan. Artinya, tindakan kuratif itu terbatas sehingga dibutuhkan intervensi dari awal.

“Oleh karena itu penyelesaiannya harus dari hulu dengan strategi promotif dan preventif dengan gaya hidup sehat”, ujarnya.

Bentuk intervensi kepada posyandu menjadi Posyandu Keluarga hanya memperkaya konten pelayanan, dengan fitur edukasi masalah sosial dan lainnya, sebab hal itu terjadi di masyarakat paling bawah, yang justru harus diberikan pemahaman terlebih dahulu.

“Begitu juga dengan masalah kesehatan, seperti stunting, gizi, sanitasi dan masalah sosial lain yang bisa dicegah dari dusun melalui Posyandu Keluarga”, kata Sitti Rohmi.

Capaian ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik) kabupaten Lombok Tengah (Loteng) juga masih di bawah 90 persen. Begitupula dengan angka stunting yang masih tinggi di angka 27,79 persen dari total 20 ribu kasus, berdasarkan data Rembuk Stunting pada Maret lalu.

Wagub mengingatkan, program pemerintah provinsi berbasis desa sejalan dengan 18 indikator SDGs yang menjadi target capaian desa.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Mekarsari Bisa Jadi Contoh Buat Loteng

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, H. Omdah, SKM mengakui, target capaian beberapa indikator kesehatan masih tertinggal begitupula dengan capaian Posyandu Keluarga.

“Data terbaru sudah 60 persen dari 1600 posyandu yang ada. Mungkin belum dimasukkan ke Sistem Informasi Posyandu nanti dicek lagi”, ujarnya.

Omdah menjelaskan, kondisi pandemi membuat sangat sulit berkoordinasi karena semua stakeholder sedang fokus penanganan pandemi. Namun demikian, harapan agar tahun ini Loteng dapat seratus persen Posyandu Keluarga terus diupayakan bersama pemkab Loteng dan stakeholder lain.

“Karena tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dikes menyangkut layanan seperti literasi masalah sosial dan lain lain”, tuturnya.

jm

HBK menggelar dua kali pertemuan webinar, tiap pertemuan dihadiri oleh 150 orang peserta/konsituen di Lombok

MATARAM.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dari Dapil NTB-2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) bersilaturahmi dan berinteraksi dengan para konsituennya di Dapil NTB-2/P. Lombok melalui diskusi webinar, Kamis (12/08/2021).

Silaturahmi virtual ini menjadi cara HBK untuk bisa tetap hadir dan menyapa para konstituennya di tengah pembatasan ketat pertemuan fisik akibat pandemi Covid-19.

“Hari ini kita menggelar dua kali pertemuan webinar. Masing-masing dihadiri oleh 150 orang peserta,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut.

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang merupakan mitra kerjanya di Komisi 1, webinar ini mengangkat tema “Internet sebagai Sarana Edukasi Anak”.

Mereka yang hadir adalah para aktivis dan pegiat sosial, komunitas masyarakat, dan kaum milenial di P. Lombok.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Mekarsari, Bisa Jadi Contoh Buat Loteng

Selain HBK, tampil sebagai narasumber lain adalah Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel A. Pangarepan dan Praktisi Media Teguh Setiawan Usis.

Mengemuka dalam webinar tersebut hasil penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyampaikan bahwa riset di pertengahan 2019, menemukan pengguna internet terbanyak ada pada usia 15 hingga 19 tahun.

Bahkan di Indonesia sekarang ini, anak-anak umur 5 hingga 9 tahun juga telah menggunakan internet, bahkan jumlahnya mencapai 25,6% dari keseluruhan sampel yang berada pada umur tersebut.

Di hadapan para peserta webinar, HBK menekankan bahwa anak adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya, sebab mereka adalah generasi penerus keluarga, investasi dunia akhirat, dan merupakan sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia. Saat ini jumlahnya mencapai sekitar 80 juta orang.

“Penggunaan internet oleh anak telah membawa banyak manfaat,” kata HBK.

Antara lain, internet untuk kepentingan pendidikan. Internet juga memudahkan anak dalam menyusun kreativitas. Selain juga internet menjadi media hiburan untuk anak.

“Tapi disini, peran orang tua juga sangatlah penting khususnya dalam pengawasan, karena beberapa dampak negatif dari internet banyak mempengaruhi sikap mental dan kepribadian anak, dan yang sangat menonjol adalah tindak bullying dan pornoaksi,” kata politisi Partai Gerindra yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto ini.

BACA JUGA: Merawat Generasi Penerus Bangsa

Banyak tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta webinar. Samsul Wardi dari Lombok Tengah misalnya. Dia menanyakan masih bebasnya pemakaian internet oleh anak-anak di bawah umur. Dia mempertanyakan mengapa hal tersebut tidak dibatasi saja.

Menjawab pertanyaan tersebut, HBK menekankan, di era industri 4.0 seperti saat ini, pembatasan internet bukanlah hal yang bijak untuk dilakukan. Sebab, kita memang sudah hidup berdampingan dengan sinyal internet.

“Yang perlu dilakukan sebenarnya bukanlah pembatasan. Tapi lebih kepada program pengawasan karena seberapapun besarnya upaya kita membatasi internet ini, Ia akan selalu hadir dan punya cara untuk terus hadir di tengah-tengah kita lewat berbagai media,” katanya menekankan.

Dalam webinar ini, seluruh peserta mendapat apresiasi berupa dana pengganti pulsa, serta doorprize bagi para peserta yang aktif diskusi dan bertanya kepada para narasumber.

“Komisi 1 DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong mitra kerjanya yang dalam hal ini Kemkominfo RI agar terus mengedukasi dampak negatif dari internet, ancaman kejahatan cyber, dan mendorong literasi digital kepada masyarakat secara keseluruhan,” tutupnya.

Me

Pelatihan penggunaan aplikasi BLC bertujuan menguatkan data perkembangan kasus dari wilayah tingkat terendah, yaitu level Rukun Tetanggga (RT).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penanganan Covid-19 membutuhkan strategi yang baik dari hulu hingga hilirnya. Salah satu strategi hulu yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah penguatan data perkembangan kasus sampai tingkat terendah pada level RT yang diakumulasikan pada tingkat desa/kelurahan.

Untuk menunjang pelaporan yang baik tersebut maka pelaporan didukung oleh teknologi informasi dalam wadah aplikasi berbasis android, yang diberi nama BLC (Bersatu Lawan Covid). Aplikasi BLC ini digagas oleh Satuan Tugas Penanganan Covid Nasional.

Agar aplikasi ini bisa segera diterapkan, maka Sekretariat Daerah Provinsi NTB menggelar pelatihan penggunaan aplikasi BLC di Gedung Sangkareang, kantor gubernur, Kamis (12/8). Pelatihan yang digelar secara virtual ini diikuti oleh Satgas Covid se-Pulau Lombok, di tingkat desa atau kelurahan beserta para relawannya

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, aplikasi BLC dapat menjawab kebutuhan akan keakuratan data beserta perkembangannya dan kecepatan mengaksesnya.

“Aplikasi BLC agar difungsikan secara optimal yg dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan penanganan covid,” pesan Lalu Gita kepada peserta, saat membuka pelatihan BLC.

Para Juru Kampanye Pemilihan Kepala Desa di Lombok Utara yang mestinya jadi pemikat empati pemilih, justru bisa menegasikan pilkades yang rasional, damai, demokratis, dan kaya gagasan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gurindam kompetisi pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak pada tiga belas desa 2021 di Lombok Utara, resmi ditabuh panitia pemilihan.

Riuh gemanya terdengar nyaring di antero zona elektoral desa bersangkutan. Musababnya, lelampahan para juru kampanye (jurkam), kerap memantik kontroversi.

Sontak, ragam cuitan pun kerap muncul dan tak jarang menuai pro kontra antar pendukung bakal calon. Kadang acap kontra produktif dengan realitas sosial keseharian masyarakat.

Tidak cukup berhenti di situ, saling sindir antar tim sukses bakal calon pun tak terelakkan terjadi dalam sirkuit memikat empati masyarakat. Misalnya sindiran dengan kalimat tanya “Bagaimana kabar rombongan sirkus?”

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Berkualitas, Ukuran Status Kesehatan Baik

Pemilihan diksi ini seolah memantik konfirmasi dengan pesan kerap digelindingkan oleh pihak lain pada kesempatan yang berbeda.

Polemik tampaknya berlangsung tanpa bertepi, isu sampiran datang silih berganti, mengisi ruang-ruang publik bukan hanya tanpa narasi melainkan miskin visi misi, mirip “tong kosong nyaring bunyinya”.

Sikap para jurkam seperti ini berarti sedang menegasikan terwujudnya pilkades yang rasional, damai, demokratis, dan kaya gagasan.

Jika model kampanye seperti ini terus terorganisir, bukan tidak mungkin program-program unggulan yang ditawarkan oleh para calon akan tertutup awan pekat atraksi. Pada akhirnya, pemilih hanya mengingat sensasi, bukan substansinya.

Penulis merasa prihatin atas keadaan yang timbul sehingga perlu mengulasnya, sebab jika tidak ada aral melintang publik desa akan menempuh paparan pesan kampanye hampir 3 bulan lamanya. Waktu yang singkat bagi para calon, tetapi sangat menjemukan bagi para pemilih jika isinya hanya hujatan dan “recehan” keblinger.

Menurut Lilleker dan Negrine, 2000 (Firmanzah, 2008: 271), kampanye merupakan periode yang diberikan oleh panitia kepada semua kontestan, baik para suksesor maupun para calon. Tujuannya memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pemilihan.

BACA JUGA: Eco Office Akan Diterapkan di Seluruh OPD Pemerintah Provinsi NTB

Jika merujuk kepada tahapan kampanye calon, setidaknya kurang dari tiga bulan waktu yang tersedia. Saat kampanye merupakan kesempatan bagi kontestan untuk menanamkan pengaruh dan simpati pemilih agar dapat meraup suara sebanyak-banyaknya.

Kesuksesan suatu calon dalam pilkades acapkali ditentukan oleh cara dan strategi yang ditempuh dalam memainkan isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kampanye adalah bagian kecil dari kampanye politik elektoral, maka kampanye Pilkades merupakan seluruh aktivitas politik yang fokus menggiring pemilih ke tempat-tempat pencoblosan. Adapun kampanye yang bersifat jangka panjang berikut dilakukan secara terus menerus untuk membangun image politik.

Bahasa Persuasif

Sebagaimana biasa, sebelum proses pemungutan suara tentu akan dilakukan kampanye-kampanye. Ketika masa kampanye tiba, para jurkam maupun calon itu sendiri akan menggunakan berbagai cara untuk menarik massa.

Salah satunya dengan kekuatan bahasa, maka saat itu pula peran bahasa penting untuk berkomunikasi.

Fungsi bahasa pada masa kampanye biasanya alat menyatakan ekspresi diri yang menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam pikiran seorang jurkam. Unsur pendorong ekspresi diri demi menarik perhatian orang lain, masyarakat yang hadir pada prinsipnya juga sedang berkampanye.

Akibat lebih jauh dari ekspresi diri, adalah munculnya komunikasi. Komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri seseorang tidak diterima atau dipahami orang ataupun massa yang hadir.

Dalam lokus fungsi sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai kanalisasi perumusan ide-ide atau maksud para jurkam atau calon itu sendiri. Bahasa juga akan dimanfaatkan oleh mereka (calon) sebagai alat kontrol sosial untuk mempengaruhi tingkah laku atau tindak-tanduk orang lain.

Tingkah laku itu dapat bersifat terbuka (overt) atau tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi. Pun tingkah laku yang bersifat tertutup (covert) atau tingkah laku yang tak dapat diamati. Seorang calon pemimpin akan kehilangan wibawanya, jika bahasa yang dipergunakan saat berkampanye adalah bahasa yang kacau, tidak teratur dan tidak sistematis.

Untuk itu, para jurkam atau calon yang berkampanye hendaknya memiliki kemahiran berbahasa, baik dalam penggunaan bahasa lisan maupun secara tertulis, agar mereka yang mendengar atau diajak bicara dengan mudah memahami pesan yang disampaikan.

Bahasa atau teks yang dipergunakan hendaknya bahasa yang umum dipakai, tidak menyalahi norma-norma yang umum berlaku, serta bersifat persuasif atau mempengaruhi (persuadee).

Inti kampanye adalah membujuk dan mempengaruhi supaya mau bertindak, berbuat sesuai yang diinginkan oleh para jurkam atau calon yang berkampanye. Bahasa (teks persuasif) menjadi suatu hal yang mutlak dipersiapkan oleh tim pemenangan para calon yang akan berkampanye pada waktu yang ditentukan.

Mempengaruhi pendengar, materi kampanye perlu dilengkapi dengan fakta-fakta, data-data yang bersifat kuat, bukti-bukti yang meyakinkan pendengar, menghindari konflik agar kepercayaan pendengar tidak tergerus realitas. Maka, perlu menulis bahasa (persuasi) dengan bahasa yang sangat menarik.

Pada masa kampanye, masyarakat kerap mendengar suguhan bahasa yang menggunakan kata ajakan atau memberi saran rekomendasi seperti “ayo”, “pilihlah”, “sebaiknya”, “mari” dan lain-lain, sebagai ciri bahasa persuasif.

Penggunaan bahasa persuasif saja tidak menjamin seorang calon bisa memenangkan kontestasi pilkades di desa masing-masing ?

Banyak faktor yang turut menentukan, semisal: visi-misi calon, latar belakang kehidupan calon, karisma calon, kinerja tim sukses, dan amunisi (nisbi). Namun di lain sisi, diksi dan penggunaan bahasa secara cermat dan tepat, seturut pula menentukan kemenangan calon-calon yang bertarung di pilkades serentak mendatang.

Magnit bahasa (persuasif) andil mempengaruhi psikologi massa pemilih yang menjadi sasaran kontestan. Bisa dibayangkan jika calon tidak sanggup berbicara, atau bahasa pesannya hanya bersifat naratif dan normatif, maka massa yang hadir tidak akan banyak tersentuh dan terpengaruh.

Semoga para jurkam maupun kandidat yang bertarung mampu mengemas diksi kampanye yang memikat publik (pemilih). Sejarah akan membuktikan. ***

Industrialisasi bukan identik dengan pabrik-pabrik besar yang menyebabkan polusi atau yang menyebabkan urbanisasi dan lain sebagainya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sejatinya dalam ilmu ekonomi ada yang disebut dengan daya industrialisasi sebagai proses penambahan nilai dari produk-produk atau komoditas tradisional masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, dalam acara Ngaji Kebijakan Tentang Arah Ketenagakerjaan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (Himmah NWDI), melalui webinar, Senin (9/8/).

Dalam acara tersebut, gubernur memaparkan pentingnya industrialisasi sebagai arah kebijakan yang dapat memberikan angin segar bagi masyarakat. Pasalnya, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang kerap menjadi acuan dalam segala arah kebijakan pembangunan pemerintah.

“Misalnya, kita selama ini bangga menjual jagung ke luar daerah dengan berton-ton. Tapi sebenarnya, beberapa bulan kemudian bahwa jagung-jagung yang kita kirim akan kembali lagi menjadi pakan ternak dan menjadi bibit unggulan yang akan dibeli dengan harga mahal. Padahal semua bahan baku itu, berasal dari kita semua,” ujar Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Eco Office akan Diterapkan di seluruh OPD Provinsi NTB

Industrialisasi adalah kesadaran untuk tidak lagi bangga menjual produk-produk yang punya nilai tambah atau produk-produk mentah tapi harus diolah dengan nilai tambah yang lebih baik di daerah sendiri. Menjual jagung ke luar boleh-boleh saja, tapi tetap harus ada kesadaran untuk berani mendalami struktur industri dengan membuat pabrik pakan ternak.

“Namanya kalau buat pabrik memang butuh sains teknologi yang tidak semudah kita membalik telapak tangan, proses menambah nilai ikan segar menjadi ikan kering itu nggak gampang, jual bawang sama bawang goreng itu kelihatan sederhana tapi nggak gampang. Itu yang disebut dengan proses industrialisasi, ada pendalaman struktur industri dari komoditas tradisional atau punya nilai tambah rendah kepada nilai tambah yang lebih baik,” papar Zulkieflimansyah.

nn

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menerapkan kantor ramah lingkungan atau Eco Office di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup provinsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi rencana penerapan ECO Office yang inisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB.

“Sudah saatnya kita memulai Eco Office ini, agar segera dilakukan oleh seluruh OPD,” ujar Sitti Rohmi, saat memimpin rapat yang berlangsung di pendopo, Selasa (10/8).

Eco Office bagian dari ikhtiar pemerintah provinsi untuk terus mendorong terbangunnya kesadaran akan pentingnya lingkungan dan pengelolaan sampah, yang dimulai dari kantor pemerintahan.

Penerapan Eco Office memberikan dampak positif, yakni pengelolaan sampah, melakukan pengelolaan limbah, penghematan air bersih, penghematan listrik, penghematan ATK, adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjaga kerapihan, kebersihan dan keindahan, pengadaan barang dan peralatan lingkungan.

Sitti Rohmi juga mengatakan, agar penerapan Eco Office di seluruh OPD dapat dimulai pada bulan Agustus ini.

“Pada bulan Agustus semua OPD sudah mulai menerapkan dan kita akan lihat selama 3 bulan ke depan hasil penghematannya, dan akan diberikan reward kepada seluruh OPD yang berhasil menerapkan Eco Office,” tutur Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Iman dan Imun, Penjaga Diri di Tengah Pandemi Covid-19

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLHK, Firmansyah, memastikan seluruh perangkat persiapan Eco Office, seperti surat edaran, petunjuk teknis, modul-modul dan panduan-panduan best practice dalam pelaksanaan Eco Office sudah tersedia.

“Paling tidak DLHK dapat memenuhi lebih dari setengah standar Eco Office, sehingga dari OPD lain ingin belajar dari segi perencanaan maupun pelaksanaan dapat dilihat dari DLHK,” kata Firman.

Firman juga menuturkan bahwa DLHK telah menerapkan Eco Office sebagai OPD dalam melakukan uji coba.

“Kita sudah memperbaiki taman, mengurangi penggunaan kertas menggunakan soft file, melakukan pengawasan dengan tenaga cs dan memastikan tidak ada penggunaan listrik saat di luar jam kantor dan lain sebagainya,” jelasnya.

ser

Slogan “Jaga diri dengan Iman dan Imun” di tengah pandemi Covid-19 merupakan satu kesatuan yang harus tetap tumbuh dalam diri untuk mencegah penyebaran Covid-19.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Oleh karenanya, selain menerapkan protokol kesehatan dengan masif, ternyata penyebaran Covid-19 juga bisa dicegah melalui ibadah sholat lima waktu yang dilakukan oleh kaum muslim.

“Penyebaran Covid-19 hanya bisa dilakukan dengan menjaga imun dengan olahraga serta makan-makanan sehat. Kemudian menjaga iman dengan memperbanyak ibadah kepada Tuhan salah satunya adalah sholat lima waktu,” ungkap Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat peletakan batu pertama pembanguan Masjid Nurul Karomah di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Lombok Barat, Selasa (10/8).

Menurut Zulkieflimansyah, meningkatkan iman dengan perbanyak kegiatan ibadah adalah salah satu jawabannya, sebab ketika seorang ingin menunaikan ibadah sholat tentu diwajibkan untuk berwudhu dan bersuci.

Dalam berwudhu, tentu orang akan mencuci tangan, kaki, wajah dan bagian lainnya, sehingga dengan kebiasaan itu maka masyarakat akan tetap dalam keadaan bersih serta bisa terhindar dari virus Corona.

“Tentu juga harus diperkuat dengan mematuhi segala protokol kesehatan,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain itu, seluruh lapisan masyarakat untuk tetap memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan positif. Percuma masjid dibangun besar dan megah tapi hanya sedikit yang beribadah dan memakmurkannya.

BACA JUGA: Eco Office akan Diterapkan di seluruh OPD Provinsi NTB

Sementara itu, Kepala Desa Giri Sasak, Hamdani, mengungkapkan, kehadiran gubernur di desa tersebut merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena jarang sekali seorang pemimpin apalagi seperti gubernur yang mau hadir hanya untuk meletakkan batu pertama pembangunan masjid.

“Mewakili suara hati masyarakat, saya tidak menyangka bahwa pak gubernur hadir di desa kami. Alhamdulillah antusias masyarakat untuk melihat sosok gubernur secara langsung sangat besar,” kata Hamdani.

Ia menjelaskan, pembangunan masjid merupakan inisiatif dari masyarakat dusun Tanah Putik untuk segera memiliki masjid yang agak luas. Adapun sumber dana sampai saat ini merupakan sumbangan dari masyarakat setempat. Mereka ada yang sumbang semen, pasir, batu dan lain sebagainya.

“Selain itu, karena pak Gubernur langsung hadir di tempat kami. Alhamdulillah kami juga mendapatkan tambahan dana pembangunan dari pemerintah provinsi NTB,” tuturnya.

nn

Bupati Djohan Sjamsu mengecek jumlah kendaraan dan diadakan penyesuaian dengan jumlah kebutuhan masing-masing instansi.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH meninjau langsung pengecekan pada Apel Pemantauan Kendaraan Dinas (Randis) lingkup Pemerintah Daerah Lombok Utara, di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung (10/08/21).

Hadir mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Kepala BPKAD Sahabudin MSi serta unsur pimpinan OPD lainnya.

Kegiatan dimulai dengan pengecekan Randis baik sepeda motor maupun roda empat secara menyeluruh.

Bupati Djohan menyampaikan kepada awak media, kegiatan ini dalam rangka mengecek jumlah kendaraan dan diadakan penyesuaian dengan jumlah kebutuhan masing-masing instansi.

“Kondisi dari randis baik roda empat maupun roda dua, jika nanti Randis berlebihan, kita akan lakukan penarikan kemudian untuk proses selanjutnya dilelang. Jangan sampai kita memelihara kendaraan dalam situasi keuangan terbatas, tentu ini menjadi (beban) persoalan,” tandasnya.

BACA JUGA: Prokes di NTB Harus Tetap Kencang, Ini Kata Danrem

Saat ini, jumlah sepeda motor 723 unit, dinilai bisa pemborosan di tengah keadaan APBD yang mengalami penurunan.

Oleh karena itu, lanjut Bupati Djohan, diharapkan kepada BPKAD untuk melakukan pengecekan secara langsung.

“Jika memang rusak dan masih bisa diperbaiki kita perbaiki. Jika tidak bisa, kita jual (pelelangan) agar tidak menjadi beban daerah, karena kita harus melakukan penghematan menghadapi kondisi keuangan daerah seperti sekarang ini,” pungkasnya.

BACA JUGA: Online Single Submission, Permudah Ijin UMKM dan Investor

Hari pertama dilakukan pemantauan Randis pada 10 instansi. Berlanjut pada hari Kamis (12/8/2021) hingga Jum’at (13/8/2021), untuk instansi lainnya.

rar