Pemerintah Provinsi NTB merancang Peraturan Gubernur (Pergub) Perlindungan Anak dari Paham Radikalisme dan Terorisme yang bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bersama Kemen-PPPA RI terus berupaya memberikan perlindungan kepada anak korban jaringan terorisme.

Hal ini dirangkum dalam perancangan pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) Perlindungan Anak dari Paham Radikalisme dan Terorisme yang bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang, fisik dan sosialnya.

“Kami ingin kita semua bergerak bersama-sama dalam melindungi anak-anak dari aksi radikalisme dan terorisme, start-nya adalah dengan adanya payung hukum,” tutur Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen-PPPA RI, Elvi Handrani, pada pertemuan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme yang berlangsung di Hotel Golden Place, Jum’at (20/8).

Elvi juga sangat mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam mencegah ancaman radikalisme dan terorisme.

“Kami sangat mengapresiasi berbagai upaya-upaya yang dilakukan Provinsi NTB, seperti melakukan berbagai macam kegiatan dan langkah dalam mencegah ancaman radikalisme dan terorisme, melakukan penyuluhan ke rutan-rutan, pendekatan ke instansi pendidikan mulai guru dan kampus, termasuk penyusunan kebijakan dan lain sebagainya,” ujar Elvi.

BACA JUGA: Peran PPI Strategis: Tekan Stunting, Kematian Ibu dan Bayi

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB, Husnanidiaty Nurdin, sangat berterima kasih atas dukungan dan sinergi bersama Kempan-PPPA terhadap perancangan Pergub Perlindungan Anak dari Paham Radikalisme dan Terorisme. Ia sangat berharap, agar anak-anak sedari kecil dapat ditanamkan jiwa patriotisme, penting sekali termasuk dilingkungan sekolah.

“Anak-anak jangan lupa dilatih dan diajarkan untuk selalu menghormati bendera, karena dari berita-berita yang kita dengar kasus terorisme permulaanya adalah tidak mau menghormati bendera hal ini yang menjadi perhatian agar anak-anak dapat terus ditanamkan jiwa patriotisme,” jelasnya.

Husnanidiaty juga menuturkan agar selalu menerapkan rasa syukur dan terima kasih di dalam diri masing-masing. Kedua hal tersebut harus ditanamkan mulai dari sejak dini kepada anak-anak.

“Kalau kita sudah bersyukur dan berterima kasih rasanya sangat ringan dan membuat hati kita menjadi tentram,” tegasnya.

ser

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil menuntaskan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

KSB.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi capaian yang telah berhasil diraih pemerintah KSB, dalam acara Deklarasi KSB Tuntas Pilar STBM yang berlangsung secara virtual bersama Kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Bappenda NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas LHK NTB, dan Pemdes NTB, Kamis (19/8).

“Apresiasi saya berikan atas kinerja dari Pokja STBM KSB, sebagai pos terdepan dalam pelaksanaan program STBM di KSB. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai stakeholder terkait dan seluruh masyarakat,” kata Sitti Rohmi

Sitti Rohmi menuturkan bahwa KSB memiliki keistimewaan sehingga bisa meraih keberhasilan, semua itu dikarenakan metode gotong royong yang dilakukan oleh Agen Pemberdayaan Gotong Royong.

“Dengan gotong royong akan bisa dituntaskan dengan cepat dan sukses, mulai dari rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa, penanganan pandemi sampai dengan penerapan pilar STBM,” ujarnya.

Sitti Rohmi berharap program ini dapat menjadikan masyarakat KSB terus menjaga kualitas hidup. Semakin termotivasi untuk lebih memahami dan berperilaku higienis dan sanitasi yang sehat serta dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat di NTB dan Indonesia.

5 pilar SBPM sangat sejalan dengan yang diikhtiarkan pemprov dengan program revitalisasi posyandu, di mana posyandu tidak hanya melayani bayi dan ibu hamil tetapi melayani seluruh warga dusun. Posyandu tersebut dikenal dengan Posyandu Keluarga.

BACA JUGA: Posyandu Jadi Pusat Edukasi dan Sosialisasi Program Unggulan

Sementara itu, Bupati KSB, H. W. Musyafirin, mengatakan bahwa Salah satu isi dari naskah deklarasi STBM, yakni seluruh masyarakat KSB tidak buang air besar sembarangan, seluruh masyarakat KSB telah melaksanakan cuci tangan pakai sabun di air mengalir, seluruh masyarakat KSB telah melaksanakan pengolahan air minum dan makanan rumah tangga sebelum dikonsumsi, seluruh KSB telah melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan seluruh masyarakat KSB telah melakukan pengamanan limbah cair rumah tangga.

“Kami akan selalu berusaha menciptakan kondisi 5 pilar STBM yang lebih baik semoga tekat dan ikhtiar kami selalu mendapatkan kemudahan dan ridho Allah SWT,” tuturnya.

ser

Revitalisasi Posyandu yang kuat menjadikannya sebagai pusat edukasi dan sosialisasi berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Revitalisasi Posyandu masih tetap menjadi penekanan utama Wakil Gubernur NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, dalam berbagai kesempatan. Revitalisasi Posyandu harus diperkuat mulai dari tingkat dusun agar bisa dijadikan sebagai pusat edukasi dan sosialisasi berbagai program unggulan NTB. Baik masalah pendidikan kesehatan, lingkungan ketenagakerjaan, ekonomi dan persoalan-persoalan mendasar yang tengah dihadapi masyarakat saat ini.

Penegasan itu disampaikan Wagub NTB pada Rakor Provinsi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 2020 dan Membangun Sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Tenaga Ahli Pendamping Profesional dalam Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa (TPD), di Lombok Astoria Hotel Mataram, Rabu (18/8).

Dihadapan peserta dari unsur perwakilan kepala desa, kepala Bappeda kabupaten, TPD, unsur Kecamatan, DPMPD Kabupaten, Wagub mengingatkan agar para kepala desa memiliki perhatian yang serius terhadap keberadaan posyandu. Pasalnya melalui posyandu program-program pembangunan di desa yang juga menjadi bagian dari program unggulan bisa bersinergi dan saling memperkuat layanan kepada masyarakat dari seluruh sektor pembangunan itu sendiri.

“Dana Desa (DD) yang selama ini dikucurkan bagi setiap desa hendaknya bisa lebih bermanfaat secara produktif dan tepat sasaran bagi seluruh komponen pembangunan dan bisa bersinergi dengan baik antara program pemprov dan pemkab. Sehingga dengan demikian pengelolaan DD bisa memberikan multi manfaat secara efektif dan efisien. Saya juga menginginkan agar pendataan komprehensif berbasis desa dari apa yang sudah kita lakukan di desa bisa dilakukan secara online, cepat, tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Transformasi Digital Butuh Peningkatan SDM Aparatur Negara

Sementara itu, Kepala DPMPD NTB, H. Azhari, menjelaskan bahwa dalam upaya implementasi SDGs Desa untuk NTB Gemilang banyak pilar yang bisa terintegrasi bagi penyelerasan setiap program unggulan, baik pemprov maupun kabupaten. Dalam pencapaian SDGs itu sendiri bisa merangkum berbagai sektor, seperti penddikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, tata kelola pemerintahan desa, sosial kemasyarakatan dan lainnya.

Azhari menyebut Revitalisasi Posyandu bisa mengakomodir dan memecahkan berbagai persoalan tidak saja persoalan kesehatan, namun berbagai persoalan sosial kemasyarakatan bisa ditangani. Karena itu dana desa bisa dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program kerja posyandu.

her-ikp-kominfotik

Transformasi digital tidak hanya melihat aspek teknologi dan data saja, namun juga kapasitas sumber daya aparatur negara.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat, sehingga semua sektor kehidupan dituntut untuk terus mengikuti dan melakukan transformasi digital.

“Tetapi transformasi digital tidak hanya melihat aspek teknologi dan data saja, namun juga kapasitas sumber daya aparatur negara. Disinilah peran strategis dan tanggung jawab pranata komputer,” kata Asisten 2 Setda, Muhammad Husni, dalam Diskusi Forum Koordinasi Pejabat Fungsional Pranata Komputer lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Aula Gemilang Kantor Dinas Kominfotik, Kamis (19/8).

Pranata komputer merupakan kunci utama dalam menjalankan roadmap dan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi pemerintah. Sehingga, pejabat fungsional pranata komputer diharapkan dapat memastikan transformasi digital berjalan lancar, selaras dengan rencana pembangunan daerah.

Melihat peran pranata komputer yang begitu strategis, maka dituntut untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi komunikasi (TIK). Karena kemajuan era ini harus diimbangi juga dengan pengetahuan dan penguasaanya agar kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan cara yang terbaik.

“Pranata komputer harus mempunyai inisiatif untuk terus mengupgrade skill teknisnya melalui berbagai pelatihan, seminar, diskusi komunitas dan akan sangat bagus lagi jika bisa mendapatkan sertifikasi keahliannya,” harap Husni.

Selain itu, kemajuan TIK juga sedikit banyak memunculkan residu, acaman kejahatan siber seperti serangan virus, mallware, pencurian data pribadi, penipuan online dan sejenisnya. Oleh sebab itu, di sinilah kualitas pejabat fungsional pranata komputer harus mampu mengendalikan dan mengatasi berbagai ancaman siber tersebut.

“Pejabat fungsional pranata computer, agar terus berkarya dan meningkatkan kapasitasnya demi daerah dan negara,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, menyatakan bahwa peran pejabat fungsional pranata komputer ini sangat strategis di era digitalisasi saat ini, karena kebutuhan akan TIK menyasar semua sektor dan komponen serta sendi kehidupan.

Revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19 yang telah melanda hampir 2 tahun ini menuntut percepatan proses transformasi digital di segala sektor dan aspek kehidupan.

“Disrupsi yang terjadi merubah cara kita bekerja, cara anak-anak kita belajar, cara kita bertransaksi yang sebelumnya dilakukan secara luring, berubah menjadi daring melalui teknologi informasi,” ujar Najamuddin.

Secara nasional, percepatan transformasi digital dilaksanakan melalui Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Hal ini sejalan dengan program unggulan NTB Gemilang yaitu SPBE NTB dan Satu Data NTB.

“Transformasi digital tersebut kita kawal juga di daerah kita dengan menerbitkan Perda No. 3 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik dan Peraturan Gubernur No. 59 tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ujarnya.

edy

Selaku Inspektur Upacara, Bupati Djohan Sjamsu mengajak kesadaran komunal menangguhkan ego kesukuan, ego agama, ego ras, ego etnik, dan ego golongan untuk menyatukan Indonesia

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menjadi Inspektur Upacara Pengibaran Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia di Lombok Utara,  di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung KLU (17/08/21).

Hadir pula mendampingi bupati, Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Perwira Penghubung Lombok Utara Dandim 1606 Mataram Mayor Inf Jalal Shaleh, Pj Sekda Drs H Raden Nurjati, unsur Kejaksaan Negeri Mataram Kasi Datum Bayu Novriandinata SH, Para Asisten, Para Staf Ahli, unsur

Pimpinan OPD, para Camat se-KLU, Tokoh Agama Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian upacara dikomandani oleh Danramil Kecamatan Bayan Kapten Akhmad Baidawi, diawali dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, dan UUD 1945.

Bupati Djohan selaku inspektur upacara dalam amanatnya menyampaikan peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia sebagai momentum bersejarah yang patut disyukuri dan dijadikan semangat dan spirit kebangsaan membangun totalitas pengorbanan dan perjuangan.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Rampung, Wujud Optimisme NTB Gemilang

“Diperlukan kesadaran komunal menangguhkan ego kesukuan, ego agama, ego ras, ego etnik, dan ego golongan untuk menyatukan Indonesia,” tuturnya.

Mengingat tema HUT ke-76 RI tahun 2021 Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh dengan menanamkan nilai-nilai ketangguhan semangat pantang menyerah. Maju bersama untuk masa depan Indonesia lebih baik.

“Selain itu untuk menjadikan Indonesia Tangguh dibutuhkan disiplin aparatur disiplin kinerja disiplin keuangan dan disiplin pertanggungjawaban serta disiplin kinerja,” imbuhnya.

Situasi Covid di Lombok Utara saat ini, pertanggal 15 Agustus 2021 total kasus 503 jiwa, sembuh 432 meninggal 17 jiwa dan konfirmasi positif 34 jiwa.

“Pentingnya penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi memakai masker mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir menerapkan physical distancing (jaga jarak), menghindari kerumunan serta melakukan pola hidup bersih dan sehat,” tandasnya.

Rangkaian kegiatan selanjutnya, pelepasan 1000 burung merpati persembahan dari Persatuan Olah Raga Merpati Tanjung, yang dilanjutkan dengan mengikuti detik-detik proklamasi secara virtual di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.

Adapun Upacara Penurunan Bendera, dalam rangka HUT ke-76 RI, bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH.

BACA JUGA: Prestasi di Tengah Pandemi, Isyaratkan Kita Terus Berjuang

Pada akhir acara dilakukan parade Paralayang menyambut HUT. Tampak bendera merah putih berkibar di angkasa dengan spanduk ucapan selamat HUT RI.

Parade Paralayang lepas landas di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung dengan lancar. Semua kegiatan berlangsung khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

wld

Hasil seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah berjalan baik, prosedural dan taat aturan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) NTB, Najamudin Amy, mengatakan bahwa silang pendapat dan beragam pertanyaan dari sejumlah kalangan yang menyatakan hasil seleksi KPID tahun ini kurang baik, adalah tidak tepat.

“Saya ingin memberikan sedikit pencerahan terkait Hasil Seleksi KPID NTB Tahun 2021 sebagai sumbangan pikiran sekaligus memberikan klarifikasi atas beberapa pertanyaan yang beredar di media sosial,” kata Najamudin, di ruang kerja, Selasa (17/8).

Yang pertama, soal apakah ada klausul khusus yang menyatakan dalam peraturan KPI yang mengatur harus adanya keterwakilan daerah. Dijelaskan bahwa dalam peraturan tidak dimuat soal diskriminasi, seperti suku, agama dan ras. Sehingga setiap WNI diperkenankan untuk mengikuti seleksi ini sesuai dengan syarat yang ditentukan.

“Mungkin di NTB kita akan berhitung bahwa ada 3 suku besar yang menjadi suku aslinya. Bukankah di sini juga masih banyak suku lainnya?. Kalau argumentasi kedaerahan dan kesukuan ini menjadi alasan maka selain tidak mendasar pada ketentuan, pun kita kembali pada politik identitas SARA,” paparnya.

Yang ke-2 tentang posisi panitia seleksi (pansel) dan siapa yang menentukan Pansel. Najamudin mengungkapkan bahwa dalam Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan dengan jelas bahwa pembentukan Pansel KPID berada di ranah DPRD dari proses awal sampai dengan penentuan 7 anggota KPI Daerah.

“Mungkin sedikit gamang karena kita menyamakan dengan seleksi Komisi Informasi. Seleksi KPID berbeda dengan seleksi Komisi Informasi NTB. Seleksi Komisi Informasi dilaksanakan dalam ranah pansel dari eksekutif, adanya utusan pemerintah dan urusan Komisi Informasi ini menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan KPID adalah urusan Pusat sesuai dengan UU Penyiaran,” ujar Najamudin.

Menurutnya, NTB mestinya berterima kasih karena dalam periode sekarang Pansel KPID bekerja sesuai dengan masa periode pergantian Anggota KPI Daerah yang hanya menjabat 3 tahun.

KPI Daerah NTB memang berakhir 25 April 2021 yang lalu, dan diberikan perpanjangan 3 bulan sambil menunggu hasil pansel. Pada periode sebelumnya KPID NTB pun mengalami pasang surut bahkan perpanjangan berkali-kali.

Dan yang terakhir, tentang posisi dan tugas gubernur dalam seleksi KPID ini. Urusan penyiaran sesuai dengan UU memang berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Namun, dalam hal ini gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, maka pembinaan terkait penyiaran di daerah dilaksanakan melalui koordinasi dinas terkaitnya.

“Itulah sebabnya sampai saat ini urusan KPI di daerah-daerah masih di-support anggarannya melalui dana hibah setiap tahunnya,” kata Najamudin.

Karena pansel ini berada dalam ranah DPRD sesuai PKPI maka gubernur sangat menghormati dan menghargai seluruh proses yang dilaksanakan dari awal sampai dengan akhirnya gubernur menunggu hasil fix dan final dari DPRD.

Dijabarkan, dalam Pasal 1(2) disebutkan bahwa Anggota KPI adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat serta seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh gubernur untuk KPI Daerah.

“Membaca pasal di atas maka posisi gubernur adalah menerima hasil hasil final Uji Kelayakan dan Kepatutan yang diusulkan oleh DPRD. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan “DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (rangking) dan ayat 2 yang berbunyi “ Rangking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan rangking berikutnya adalah anggota cadangan,” katanya.

Dengan demikian, maka tugas gubernur secara administratif menerbitkan Surat Keputusan dan melakukan melantik anggota KPID terpilih. Hal ini tersebut dalam Pasal 26 yang berbunyi “DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur (Pasal ini melanjutkan maksud dari pasal 1 ayat 2 di atas. Pada pasal 26 ayat 5 menyatakan bahwa “Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur”.

“Dari ketiga penjelasan di atas maka menjadi kurang cermat mengatakan bahwa pada pada era gubernur sekarang seleksi ini buruk ataupun tidak sehat. Anggapan ini jelas prematur dan tidak mendasar. Posisi gubernur sesuai ketentuan sangat jelas. Harusnya difahami terlebih dahulu duduk persoalannya sesuai dengan pijakan regulasi dari peraturan KPI yang berlaku,” tegas Najamudin.

Ia menyarankan, jika dalam proses seleksi sampai pada hasilnya ada yang kurang puas bahkan dianggap kurang sehat, maka peserta lain bisa menempuh mekanisme hukum yang berlaku.

Organisasi perangkat daerah (OPD) harus merespon secara cepat semua keluhan dan aduan masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, menegaskan hal tersebut pada acara serah terima Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, dari H. Sahdan kepada Ridwansyah, di kantor setempat, Senin (16/8).

Menurut Zulkieflimansyah, salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di media sosial dan secara langsung adalah terkait infrastruktur yang menjadi wewenang Dinas PUPR.

“Jalan rusak, irigasi tidak ada ataupun got tersumbat dan sebagainya, semuanya Dinas PUPR,” ujarnya.

Karena masyarakat di bawah, tidak mau tahu, apakah itu jalan desa, jalan tani, jalan provinsi, yang dipertanyakan masyarakat adalah tanggung jawab seorang gubernur. Selama ini PUPR merupakan OPD yang paling lambat merespon keluhan masyarakat di media sosial.

“Saya setiap hari memantau dan mejawab semua keluhan itu, bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas didengar, namun tidak satupun direspon oleh PUPR,” kata Zulkieflimansyah.

Sekarang ini, ada istilah revolusi peningkatan harapan. Menjabat sebagai kepala daerah, baik itu bupati, walikota maupun gubernur hingga presiden beda dengan era sebelum reformasi. Masyarakat di dusun, desa-desa hingga pelosok karena didatangi langsung, punya harapan yang tinggi kepada pemimpin yang dipilihnya. Untuk itu, seorang pimpinan dituntut pengembangannya lebih, untuk merespon keinginan publik secara cepat.

Sementara itu, Kadis PUPR yang baru dilantik, Ridwansyah, mengatakan bahwa di PUPR ada 454 PNS dan 450 non ASN, dengan moto bekerja keras, bergerak cepat dan berpindah tempat, akan mengawal pembangunan infrasruktur di NTB. Sehingga program dan pekerjaan yang belum rampung dan menjadi keluhan masyarakat akan segera diselesaikan dan direspon dengan cepat.

“Tentunya dengan membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh kepala daerah dan steakholder yang ada,” ujarnya.

edy

Anggota DPR RI dari Dapil NTB-2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) mengaku risih saat dirinya unggul pada poling sebagai Anggota DPR yang paling bekerja untuk masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~  Dalam berbagai gelaran kegiatan yang dilaksanakannya bersama HBK PEDULI, Ia hanya ingin mengabdi dan memenuhi janji2 kampanyenya, serta membantu sesama dalam situasi sulit dan penuh keterbatasan, bukan hendak menang-menangan dalam jajak pendapat.

“Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa semua teman-teman Anggota DPR yang berasal dari P. Lombok telah berbuat yang terbaik, bekerja keras untuk kepentingan masyarakat sesuai peran dan caranya sendiri-sendiri,” kata HBK, Ahad (16/8).

Semenjak akhir Juli hingga pertengahan Agustus ini, sebuah poling secara online sedang digelar dengan tujuan mengukur kinerja delapan Anggota DPR yang berasal dari P. Lombok. Total sudah 4.044 responden telah memberikan pendapatnya, dimana hasilnya HBK meraih peringkat pertama. HBK dinilai sebagai figur wakil rakyat yang selalu ada untuk masyarakat setiap saat.

HBK yang merupakan politisi Partai Gerindra unggul jauh dengan perolehan 55,5 persen suara. Sementara H. Nanang Samodra, politisi Partai Demokrat berada pada posisi kedua dengan raihan 13,4 persen suara, disusul Hj. Sari Yuliati dari Partai Golkar dengan 8,8 persen.

Menyusul suara berikutnya H. Suryadi Jaya Purnama dari PKS dengan 8,7 persen, M. Syamsul Lutfi dari Nasdem dengan 5,2 persen, H. Rachmat Hidayat dari PDI Perjuangan dengan 5,1 persen, Hj Wartiah dari PPP dengan 2,3 persen, dan A. Helmy Faishal Zaini dari PKB sebagai juru kunci dengan 0,9 persen.

Ketika ditanya pendapatnya oleh beberapa media lokal NTB terkait hasil poling tersebut, HBK mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi hasil poling tersebut yang telah memaparkan respons dan pendapat masyarakat yang disampaikan secara langsung.
Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan bahwa Ia tak ingin terbuai dan seolah menjadi Anggota DPR yang berkinerja paling baik.

Dia menegaskan, bahwa apa yang telah dilakukannya untuk masyarakat di P. Lombok adalah wujud dari pengabdiannya sebagai wakil rakyat yang telah mendapatkan amanah. Apalagi saat ini, masyarakat sedang dihadapkan pada situasi kehidupan dan perekonomian yang serba sulit di tengah gempuran pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhir.

“Kami semua bekerja sama, bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat, bukan sedang berlomba-lomba atau berkompetisi, apalagi seolah-olah hendak menonjol-nonjolkan diri menjadi anggota DPR yang berkinerja paling baik,” tandasnya.

Saat ini kata HBK, waktunya untuk semua pihak saling bahu membahu, menggalang kerja sama yang saling menguatkan, untuk membantu sesama yang sedang menghadapi berbagai kesusahan. Dan manakala hal tersebut dilakukan, itu juga bukan berarti karena ingin menonjolkan diri sendiri. Pun apabila atas dedikasi dan pengabdian tersebut, masyarakat kemudian memberi apresiasi, hal itu dinilai HBK tak ubahnya seperti bonus saja, bukan tujuan utama dari sebuah perkhidmatan untuk masyarakat.

“Saya menghimbau kepada semua pihak untuk bekerjasama dan saling menguatkan, serta memelihara suasana damai dengan penuh kesejukan. Berikanlah kami waktu untuk melakukan yang terbaik buat rakyat. Percayalah bahwa semua anggota DPR dari P. Lombok memiliki tekad dan semangat yang sama dalam menjalankan amanah yang diberikan”, tutupnya.

Bupati Lombok Utara mengatakan Peringatan Hari Pramuka adalah wujud dari rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkah nikmat persatuan.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-60, yang digelar di halaman Kampus STKIP Hamzar KLU, Sabtu (14/8). Upacara tersebut dihadiri pula unsur Pimpinan OPD, Pimpinan Kwartir Cabang Pramuka KLU, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Djohan yang juga selaku Kamabicab Pramuka KLU menyampaikan bahwa organisasi kepramukaan genap berusia 60 tahun. Sekalipun sesungguhnya keberadaan Pramuka di Indonesia berusia jauh lebih tua, namun sejak 60 tahun silam tidak lagi terpecah-pecah melainkan menyatu dalam satu wadah yang disebut Gerakan Pramuka.

Gerakan Pramuka kelanjutan dari pembaharuan gerakan kepanduan nasional. Hal ini diperkokoh dengan UU nomor 12 tahun 2020, sehingga pemerintah berkewajiban mendukung revitalisasi Gerakan Pramuka untuk meningkatkan peran fungsi serta ekstensi sebagai wadah pilihan utama pembinaan generasi muda.

“Adapun tema Hari Pramuka ke-60 tahun ini adalah Pramuka Berbakti Tanpa Henti. Hal ini menyiratkan semangat bakti Pramuka yang tinggi untuk berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa apalagi pada masa pandemi yang masih mengkhawatirkan. Kita harus tetap disiplin menahan diri dan tetap menerapkan Prokes, memasuki adaptasi kebiasaan baru. Kami mengapresiasi peran Pramuka Lombok utara yang berperan sebagai duta perubahan perilaku,” tutur Djohan Sjamsu.

Bupati Djohan juga berharap anggota pramuka dapat memberi contoh dalam membangun kebiasaan lebih sehat dengan turut serta dalam upaya menanggulangi Pandemi Covid-19.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan SK penganugerahan tanda penghargaan Lencana Panca Warsa oleh bupati.

rar

Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya memberi perlindungan kepada seluruh PMI sesuai dengan UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Saat ini, dimasa pandemi Covid-19 sekitar kurang lebih 4 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dapat kembali ke negara perantauan, salah satunya adalah Malaysia.

Hanya saja hingga saat ini, Malaysia belum membuka kesempatan bagi PMI untuk bekerja, padahal sekitar 90% PMI NTB bekerja di Malaysia, hal ini menjadi perhatian Pemprov NTB agar dapat memastikan kendala yang dialami oleh para pekerja migran.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah segera merespon dan akan segera menindaklanjuti berbagai kendala dari PMI.

“Insya Allah nanti kita akan bersurat ke Menteri Tenaga Kerja terkait kasus PMI NTB, agar kita semua mendapatkan kepastian,” kata Sitti Rohmi, saat menyambut kunjungan kerja anggota DPD RI, Evi Apita Maya, di pendopo wagub, Kamis (12/8).

Sitti Rohmi juga menegaskan agar PMI NTB dapat bekerja secara legal dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, NTB harus dapat mencapai Zero Unprosedural Buruh Migran.

“Kita ingin PMI NTB bisa tersalurkan untuk bekerja di luar negeri dalam konteks yang resmi, yang terdata dengan baik, termonitor dengan baik,” tegas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Medsos untuk Penanganan Covid Secara Cepat dan Tepat

Sementara itu, DPD RI, Evi Apita Maya, S.H akan terus mengawal terkait isu-isu PMI NTB agar dapat memperoleh kesempatan kembali dalam bekerja keluar negeri.

“Saya akan tetap konsen membantu masyarakat NTB, karena ini membantu devisa kita agar APBD terus meningkat, seperti yang kita ketahui bahwa PMI salah satu penyumbang terbesar di NTB,” ujarnya.

ser