Komisi Penyiaran Daerah (KPID) NTB diharapkan mengawal terbangunnya lembaga penyiaran yang memproduksi siaran yang sehat bagi masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, setelah melantik anggota KPID NTB masa bakti 2021-2024, di Ruang Rapat Utama (RRU) kantor gubernur, Senin, (23/8).

Menurut Lalu Gita, dengan perkembangan teknologi informasi dan arus digitalisasi maka potensi informasi harus sedemikian rupa dikawal untuk membangun harmonisasi dan hal-hal positif bagi pembangunan dan kondisi sosial kemasyarakatan.

“Karena itu sekecil apapun informasi hal-hal yang terkait dengan penyiaran yang keluar dari etika dan estetika yang ada di tengah masyarakat harus dilakukan mediasi agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Lalu Gita.

Selain itu, dirinya juga menyinggung tentang penanganan Covid-19 yang membutuhkan pesan-pesan informasi yang akurat. Penanganan Covid-19 yang dilakukan di era informasi yang matang dan dewasa saat ini haruslah ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat. Tujuannya agar informasi itu bisa lebih mengena kepada masyarakat dan bisa diterima dengan positif.

“Oleh sebab itu kami berharap agar para Komisioner KPID NTB yang baru, bisa terus mengawal informasi yang sehat dan benar dan dapat diterima positif oleh masyarakat. Jangan sampai sekecil apapun informasi yang diperoleh lembaga-lembaga penyiaran yang kontennya sesuatu yang kira-kira menjadi ancaman di tengah masyarakat maka harus segera dilakukan treatment-treatment yang baik,” kata Lalu Gita.

Penyiaran saat ini menjadi sebuah industri yang ingin tetap mendapatkan profit. Karena itu untuk membentengi penyiaran-penyiaran yang lepas kontrol maka harus dibuatkan regulasi-regulasi yang bisa mengaturnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu dapat dicerna dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat luas.

BACA JUGA: Apresiasi untuk Command Center dan Smartcity Kota Bima

Karena itu seluruh komisioner KPID NTB yang baru bisa berperan optimal untuk mengontrol, mengawasi informasi informasi yang disampaikan melalui siaran agar bisa diterima dengan sejuk oleh masyarakat dan jauh dari keresahan-keresahan yang ditimbulkannya.

“Saya berkeyakinan dengan kapasitas dan kemampuan personal dari Komisioner KPID yang baru yang telah melalui proses seleksi oleh DPRD NTB, mudahan tetap bersinergi dan bisa memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan NTB yang lebih Gemilang di masa-masa yang akan datang.

Adapun komisioner KPID NTB yang dilantik untuk periode 2021-2024 tersebut adalah, Ajeng Roslinda Motimori, Afifudin Adnan, Abdul Maluk, Darsono Yusin Sali, Auliya Rachman Chavez, Marga Harun, dan Husna Fatayati.

her/kominfotik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberi apresiasi pada capaian yang telah dilakukan oleh kota Bima dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini tergambar dari kebijakan–kebijakan yang mengedepankan pelayanan dan keterbukaan informasi bagi publik yang dipaparkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Najamuddin Amy, dalam acara Launching Command Center dan Smartcity Kota Bima secara virtual, Senin (23/8).

“Kami ingin memberikan apresiasi sangat luar biasa kepada pemkot Bima yang sudah memulai hal ini. Kami melihat ini sebgaai legacy yang luar biasa. Tiga tahun bukan waktu yang singkat untuk mempersiapkan, apalagi ini terkait digitalisasi terhadap aplikasi. Maka untuk menuju smartcity dan smart province dibutuhkan kolaborasi antara provinsi NTB dan kota Bima,” tutur Najamuddin.

Provinsi NTB telah memiliki hampir 138 aplikasi, dimana aplikasi-aplikasi ini dijadikan hub dan sangat terkait erat dengan pelayanan publik. Salah satunya, seperti aplikasi NTB Care, SI Posyandu, dan Aplikasi Lestari.

“Adanya aplikasi NTB Care memudahkan masyarakat untuk dapat mengetahui kondisi lingkungan dan sebagainya dan sebagai pelayanan pengaduan untuk masyarakat. SI Posyandu di mana pelayanan kesehatan mulai dari balita sampai lansia dapat kita lakukan termasuk bagaimana kita mewujudkan desa bersih dari narkoba. Aplikasi lestari untuk menjaga kelestarian dan zero waste di lingkungan kita,” jelas Najamuddin.

Smartcity Kota Bima yang akan berkolaborasi dengan smart province yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi pelayanan publik, seperti NTB Satu Data, PPID dimasing-masing kabupaten/kota.

“Sehingga menuju smartcity harus melibatkann government, technology patner, industry patner, asosiasi, komunitas, konsultan dan media patner juga penting untuk dilibatkan dalam perjalanannya smartcity di Kota Bima di masa–masa yang akan datang,” tuturnya

BACA JUGA: Siaran yang Sehat untuk Masyarakat harus Dikawal KPID

ser

Solusi lahan milik warga yang berada dalam area sirkuit Mandalika, pemerintah provinsi akan segera melakukan mediasi dan komunikasi dengan ITDC.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, menyatakan mulai hari ini akan mengawal penyelesaian soal lahan warga tersebut mulai hari ini.

Dari pemprov ada Kepala Kesbangpoldagri untuk berkomunikasi dengan tim appraisal dan ITDC, jelas Gubernur di ruang kerjanya, Senin (23/8).

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Lalu Gita Ariadi, mengatakan, komunikasi terakhir dengan ITDC memutuskan bahwa lokasi pemukiman ini masuk ke dalam masterplan kawasan barat yang merupakan mixing area sehingga ITDC menawarkan opsi tukar guling.

Namun demikian, seperti penegasan gubernur, hal ini akan diintensifkan dalam dua bulan ke depan untuk mencari opsi lain termasuk penundaan pembayaran lahan enclave asalkan ada komitmen sesuai keinginan warga yang disampaikan oleh Solidaritas Warga Intern Mandalika (SWIM).

BACA JUGA: Pemukiman dalam Sirkuit, Pemprov Tidak Akan Merugikan Warga

Tim appraisal Polda, AKBP. Awan Hariono, mengatakan, seluruh lahan enclave sudah ada SK. Bupati untuk dilakukan pembayaran. Hanya saja karena terkendala anggaran, ITDC belum melakukan pembayaran sembari pihaknya memutahirkan kembali data pemilik lahan yang ada, khusus di dua dusun, yakni Ujung Lauk dan Ebunut yang terletak di dalam kawasan sirkuit. Karena ITDC mengklaim terdapat 48 lahan enclave di tiga bidang lahan enclave dan 11 bidang lahan HPL ITDC di dalam area Jalan Khusus Kawasan (JKK).

“Sesuai arahan Gubernur kami juga akan berkoordinasi dengan pemkab Loteng agar masalah ini cepat selesai”, tutur Awan.

jm

Terkait adanya pemukiman warga di dalam area Sirkuit Mandalika, gubernur menegaskan sebagai pemimpin ia takkan membiarkan masyarakat dirugikan oleh pembangunan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal itu dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, saat menerima Solidaritas Warga Intern Mandalika (SWIM) di ruang kerjanya, Senin (23/8). Zulkieflimansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai fasilitator berupaya keras agar masyarakat mendapatkan haknya secara adil sesuai ketentuan hukum.

“Kita tentu harus menempatkan pada proporsinya. ITDC adalah BUMN dan KEK Mandalika dengan sirkuitnya juga etalase nasional. Pemprov selalu akan hadir memfasilitasi agar ITDC membangun relasi yang baik dengan masyarakat,” tegas Zulkieflimansyah.

Kehadiran SWIM terkait belum jelasnya keputusan ITDC terhadap pemukiman warga dusun Ujung Lauk dan dusun Ebunut. Sebanyak 60 kepala keluarga dengan 166 jiwa menunggu relokasi dan pembayaran tanah atau menjadikannya kawasan pemukiman khusus yang berada di komplek sirkuit.

Dikatakan gubernur, jika opsi ITDC mempertahankan pemukiman tersebut sebagai masterplan area sirkuit, maka terutama akses jalan masuk dan pemukiman harus ditata lebih baik serta menyiapkan pemberdayaan yang memadai bagi warga. Jikapun harus direlokasi, persoalan pembayaran dan data riil pemilik tanah dan administrasinya harus valid untuk menghindari oknum yang mengambil keuntungan. Atau jika pilihannya adalah tukar guling maka nilainya harus setara dengan aset yang dimiliki warga.

“ITDC harus proaktif berkomunikasi,” sebut Zulkieflimansyah.

Bahkan terkait perhelatan World Superbike pada November depan, ia akan berkomunikasi dengan ITDC melalui tim appraisal dengan mengutus perwakilan pemprov agar dalam dua bulan harus ada solusi dan kegiatan yang jelas.

BACA JUGA: Lahan Warga di dalam Sirkuit Mandalika Segera Diselesaikan

Sementara Lalu Alamin, ketua SWIM mengatakan, apapun keputusan yang diambil oleh ITDC agar tidak digantung. Bahkan ia mengklaim warga dusun siap direlokasi tanpa menerima pembayaran diawal asalkan ada komitmen dari ITDC menyelesaikan persoalan.

“Kami siap membantu tim agar data dan harapan warga dusun benar benar dilaksanakan secepatnya apapun keputusan ITDC”, ujar Alamin.

BACA JUGA: Sinergi adalah Kunci Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

jm

Lanjutkan kerja baik dalam bingkai keharmonisan dan sinergi antara BPKP, OPD dan lembaga pemerintah dalam membangun dan menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, menegaskan hal tersebut saat melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Ilham Nurhidayat, di gedung Graha Bhakti Praja, kantor gubernur, Senin (23/8).

“Semoga kehadiran dan pergantian kepala BPKP NTB, dapat meneruskan kerja baik dan kinerja pengelolaan keuangan di NTB selama ini,” ujar Zulkieflimansyah.

Menurut gubernur, keberadaan dan kapasitas BPKP harus memposisikan diri sebagai mitra kerja pemerintah di daerah. Apabila ada kekurangan dan kelemahan harus ikut memperbaiki dan mendampingi Pemda.

“BPK tidak boleh menjadikan pemda sebagai musuh,” tegasnya.

Koordinasi dan sinergi serta keharmonisan Forkopimda selama ini sangat baik, begitupun dengan mantan kepala BPKP NTB yang sebelumnya.

“Kepala BPKP yang sebelum ini, ibu Dessy Adin cukup intens bekerjasama dan bersinergi dengan kami. Bahkan untuk menjaga keharmonisan beliau mengundang dan menjamu kami di rumah dinasnya, ini cara kami menjaga kesolidan dan keharmonisan membangun NTB,” ungkap Zulkieflimansyah.

Sehingga, ia berharap Kepala BPKP NTB yang baru untuk terus menjaga keharmonisan. Terus perkuat koordinasi dengan semua OPD dan lembaga pemerintah di NTB, demi meningkatkan kinerja OPD dan lembaga dalam mengelola keuangan daerah yang baik dan sehat, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, gubernur menyebutkan bahwa dirinya sering diingatkan oleh Kemendagri bahwa gubernur merupakan satu-satunya perwakilan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan maupun institusi vertikal harus bersinergi, bekerjasama dan berkolaborasi membantu pemerintah daerah, sebagai representasi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP RI, yang baru dilantik, Salamat Simanullah, mengapresiasi sinergi dan keharmonisan steakholder di NTB.

“Sehingga Kepala BPKP NTB yang baru dapat segera aktif berkolaborasi dan berpartisipasi dalam konteks pengawalan pembangunan di NTB,” kata Salamat.

Dijelaskannya bahwa mengingat banyak objek pengawasan yang harus dilakukan BPKP, maka dipetakan menjadi 2 klaster pengawasan. Pertama agenda pengawasan program prioritas pemerintah pusat, yang bersumber dari pembiayaan APBN.

“Seperti pembangunan Destinasi Pariwisata Superprioritas Mandalika, bendungan dan lainnya,” tuturnya.

Kemudian yang ke-dua, mengawal agenda prioritas pembangunan daerah, yang bersumber dari pembiayaan APBD. Sehingga ke depan dapat fokus mengawal dan dapat bersinergi bersama pemda meneruskan pembangunan di daerah.

edy

Menjadi Juru Bicara Kepala Daerah sekaligus Pemerintah Daerah, yang menangani bagian kehumasan, harus menjamin porsi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com ~ MEMBATIH dialektika informasi dalam dinamika pemerintahan mengkatalis pentingnya keberadaan seorang juru bicara Kepala Daerah guna menopang keberlangsungan siklus pemerintahan daerah.

Betapa tidak, cepatnya arus informasi yang beredar tanpa filter perlu nara hubung untuk menjembatani narasi tunggal pemerintah, melalui aktivitas komunikasi dan informasi publik terkait program pembangunan serta kebijakan kepala daerah. Tujuannya sampai utuh kepada publik, sehingga tidak terpahami parsial.

Kehadiran juru bicara (spoken person) di tubuh pemerintahan daerah pun menjadi kebutuhan yang strategis.

Pihak yang diberi otoritas penuh untuk memastikan kebijakan, program kerja dan aktivitas Kepala Daerah dapat diterima secara holistik. Menjamin program pembangunan dapat berlangsung dengan baik.

BACA JUGA: Mutasi Pejabat Lombok Utara Awal September 2021

Urgennya kehadiran juru bicara diatur secara khusus dalam Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 480/3503/SJ tentang penunjukan juru bicara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kehadiran juru bicara diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan informasi masyarakat di samping memberi masukan terkait pembenahan kondisi daerah.

Di antara tugas juru bicara adalah menyampaikan setiap informasi terkait kegiatan Kepala Daerah (khusus) dan Pemerintah Daerah (umum), melalui jasa media massa dengan mengonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan daerah.

Informasi yang disampaikan juru bicara harus bersumber dari reportase yang disusun dengan data pendukung yang lengkap, akurat dan terpercaya.

Berwenang menghimpun beragam masukan (informasi dan data-data) yang diperlukan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk di dalamnya dapat mendampingi dirinya wawancara dan konferensi pers.

Atau dapat pula mewakili pribadinya dalam aktivitas penyampaian informasi kepada masyarakat selingkungan dengan kegiatan Pemerintah Daerah atau hal lain dalam koridor tugas dinas.

Juru bicara pun berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menentukan materi siaran pers maupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang memerlukan klarifikasi.

Dapat menjamin porsi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang lebih komprehensif serta memastikan setiap informasi pembangunan daerah bisa tersampaikan dengan baik dan menyejukkan publik.

Setali tiga uang, juru bicara dapat ditunjuk dari aparatur sipil negara (ASN) ataupun non ASN (unsur profesional). Sebab, tidak ada aturan baku yang mengatur secara pasti juru bicara harus dari kalangan ASN.

Perlunya Kepala Daerah menunjuk juru bicara sehubungan dengan implementasi dari tugas-tugas informasi publik dan kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Launching Desa Sejahtera Astra di Gangga

Pertama, perlu upaya mendorong terciptanya relasi yang harmonis antara satuan pemerintahan, baik dalam hubungan vertikal antara pemerintah dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Relasi horisontal antara Pemerintah Daerah dalam mengelola komunikasi publik, sekaligus menyinergikan informasi antar satuan kerja pemerintahan daerah pada kanal media massa.

Kedua, perlu dukungan anggaran berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 guna meningkatkan sarana dan prasarana di bidang kehumasan dan pengelolaan informasi publik. Serta program pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis lainnya untuk peningkatan kapasitas, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi bagi aparatur kehumasan dan pengelola informasi di lingkungan pemerintah daerah. ***

Mutasi dan rotasi pejabat di Kabupaten Lombok Utara segera dilakukan untuk segera menangani turunnya APBD dan semangat berkreasi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH menegaskan, mutasi dan rotasi pejabat di Kabupaten Lombok Utara harus dan segera di awal bulan September minggu pertama tahun 2021.

Hal itu dikatakan bupati menjawab pertanyaan wartawan usai launching Desa Sejahtera Astra, di Aula Kantor Bupati Lombok Utata, Senin (23/08/21).

“Kita sudah banyak memberikan saran dan motivasi serta seruan baik lewat pertemuan pertemuan disamping melalui publikasi,” lanjutnya.

Namun seperti apa kerja organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini bisa dilihat dan rasakan bersama, tambahnya.

BACA JUGA: Sulis LIDA Raih Juara 2, Persembahan untuk NTB dan Pendukung

“Demikian halnya kesempatan untuk berkreasi bagaimana menangani kekurangan akibat APBD yang turun drastis yang seharusnya menambah semangat kita untuk berbuat, berkreasi lebih baik lagi. Kenyataannya, malah semakin tidur,” tukas H Djohan.

Meski demikian dikatakan bupati, mutasi pejabat mengikuti pansel, tambahnya

Sebelumnya, Bupati Djohan Syamsu, SH mengatakan, pihak Pemda wajib mendukung program petani porang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan perguruan tinggi Universitas Mataram. Khususnya dalam  pengembangan maupun pemasaran hasilnya.

Menurutnya, mengenai pemasaran porang itu tidak perlu di khawatirkan, karena melibatkan pengusaha yang sudah cukup berpengalaman mengenai pemasaran.

Harapan Bupati kepada Kepala Desa agar lebih inten baik dalam memberikan motivasi kepada kelompok-kelompok tani maupun pengawasan.

Hal itu sebagai dorongan moral dalam meningkatkan sumberdaya serta ekonomi masyarakat petani porang, maupun komoditi lainnya.

Menyinggung momen besar pelaksanaan World Superbike di bulan November dan MotoGPP tahun 2022 di Mandalika, bupati berharap kecipratan wisatawan yang bakal berkunjung ke Lombok NTB.

Karena jumlah wisatawan yang datang diperkirakan mencapai puluhan ribu. Tentu membutuhkan akomodasi, sarana prasarana yang banyak, ungkapnya.

Kebutuhan akan penginapan, restauran dan sarana teransportasi untuk antar jemput tidak sedikit, belum lagi untuk teransportasi ke obyek-obyek wisata di Lombok Utara.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Launching Desa Sejahtera Astra di Gangga

“Karena itu pelaku pariwisata di Lombok Utara diharapkan mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan wisatawan mulai dari sekarang,” kata bupati.

@ng

Bupati memaparkan beberapa sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti porang, kopi, dan cengkeh.

TANJUNG.lombokjornal.com ~ Bupati Lombok Utara (KLU), H Djohan Sjamsu, menghadiri Launching Desa Sejahtera Astra, di aula kantor bupati, Senin (23/8). Hadir pada acara tersebut, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Plt. Kepala DKPP KLU, Perwakilan BNI Cabang Mataram beserta tamu undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Bupati Djohan ingin memaksimalkan potensi pertanian yang ada di KLU serta menyambut baik adanya Desa Sejahtera Astra di Kecamatan Gangga. Menurutnya pertanian adalah salah satu aspek yang cukup stabil di tengah berbagai bencana yg ada, terutama pandemi Covid-19. Bupati Djohan memaparkan pula beberapa sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti porang, kopi, dan cengkeh.

“Kopi yang ada di Lombok Utara memiliki kualitas yang tinggi, tidak kalah dengan kopi yang dipasarkan di pasar internasional. Untuk itu saya harapkan pemasaran kopi yang ada di Lombok Utara agar dimaksimalkan. Tidak hanya dikirim ke luar pulau saja tetapi di ekspor ke luar negeri. Tentunya dengan memperhatikan dan menjaga kualitas produk kopi,” jelasnya.

Bupati Djohan menyatakan dengan adanya kerja sama antara Kemendes dan beberapa instansi terkait, potensi SDA yang ada di KLU dapat dikelola dengan maksimal sehingga dapat menunjang ekonomi masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19.

BACA JUGA: Sulis LIDA Raih Juara 2, Persembahan untuk NTB dan Pendukung

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Unram, Ir. Sudirman, mengharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terlebih ada dukungan modal dari Bank BNI yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pihaknya berterima kasih kepada pemda, lantaran telah menyambut baik program Desa Sejahtera Astra.

jfs

Bang Zul megakui, masyarakat yang berada di tengah sirkuit, terbatas akses jalan keluar maupun masuk ke pemukimannya

LOTENG.lombokjournal.com ~ Setelah viral berita sejumlah warga Dusun Embunut, Desa Kuta, Lombok Tengah, NTB, yang merusak pagar pembatas di kawasan lintasan Sirkuit MotoGP Mandalika untuk dijadikan akses jalan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, tanpa protokoler mengunjungi warga setempat, Minggu (22/08/21).

Bang Zul panggilan akrab Gubernur NTB, mengaku penasaran dan ingin melihat langsung keadaan masyarakat

“Saya penasaran ingin melihat secara langsung keadaan masyarakat yang viral dan jadi berita nasional karena terjebak di tengah sirkuit MotoGP Mandalika,” kata Bang Zul didampingi sang istri yang juga Ketua PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati.

BACA JUGA: Menjaga Ketahanan UMKM di Masa Pandemi Merupakan PR Besar

Bang Zul berpenampilan sederhana, jauh dari kesan formalitas layaknya pejabat umumnya, dikenal masyarakat selalu blusukan dan menemui warganya tanpa terikat dengan protokoler.

“Saya ingin mendengarkan langsung keluhan masyarakat di lapangan, sambil ngobrol dan ngopi dengan warga,” ujarnya.

Sejak menjadi anggota DPR RI, Bang Zul dikenal senang menyerap langsung suara masyarakat kecil. Ia mengaku memang senang bertemu langsung dengan masyarakat.

“Jadi seperti hobi, ada keasyikan tersendiri,” ujarnya.

Selain itu ia mengakku ingin mengerti dan meresapi langsung situasi di lapangan. Menurutnya, silaturahmi dengan masyarakat tanpa protokoler akan terkesan santai dan lebih diterima oleh masyarakat.

Diakuinya, warga ternyata memang perlu mendapat perhatian walaupun tidak seheboh yang diberitakan.

BACA JUGA: Sulis Lida 2021, Didukung Gerakan Gotog Royong OPD

Masyarakat yang berada di tengah sirkuit, setelah aspal sirkuit rampung 100 persen, kesulitan dan terbatas akses jalan keluar maupun masuk ke pemukimannya.

Penyebabnya, pihak pekerja sirkuit sedang fokus menyelesaikan deadline serta load pekerjaan yang banyak, sehingga menyebabkan pekerjaanya menjadi sangat extra ketat.

Apalagi yang bertanggungjawab terhadap project banyak, mulai dari WIKA, PP, ITDC, MGPA dan lain-lain.

“Hal ini salah satu penyebab sehingga akses jalan keluar masuk masyarakat sempat terabaikan,” ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI ini berharap, ITDC sebagai pengelola KEK MAndalika dan sirkuit harus memperbaiki pola komunikasi dengan kontraktor-kontraktor di lapangan.

“Agar hal-hal seperti kemarin tidak terjadi lagi akibat miskomunikasi,” kata gubernur.

Ada 2 akses keluar masuk untuk warga yang berada di tengah sirkuit yaitu Tunnel (terowongan) 1 dan Tunnel 2.

Persoalan beberapa hari yang lalu terjadi karena terowongannya dipenuhi air akibat rembesan, sehingga susah dilewati masyarakat.

Gubernur minta agar pihak ITDC atau kontraktor yang bertanggubgjawab terhadap hal tersebut, harus segera mengatasi masalah terowongan yang di penuhi air ini.

“Supaya tidak lagi terjadi hal yang sama,” katanya.

Setelah mengunjungi dan melihat serta ngobrol dengan para pekerja di lapangan, tampaknya sudah ada upaya untuk memasang pompa di bagian utara dan selatan utk mengeringkan terowongan yang dipenuhi air.

Namun, apabila terowongan tidak bisa dikeringkan maka harus dibuat akses dan jalan yang lain.

“Alhamdulillah kalau pompa ini dipasang dan berfungsi dengan normal, Insya Allah akses keluar masuk warga setempat tidak lagi jadi masalah,” harap gubernur.

Selain itu, lokasi di dalam sirkuit Mandalika, tempat pemukiman warga memang indah banget. Pemandangan laut yang indah serta menghadap sirkuit MotoGP memang menghasilkan sensasi dan pesona tersendiri.

“Jadi kalau ITDC, mau menjadikannya sebagai pemukiman memang sangat masuk akal,” kata Bang Zul.

Warga yang ada di area sirkuit juga mengaku, apabila tanahnya sudah di bayar, ingin segera pindah.

Oleh sebab itu, kata Bang Zul, kalau ITDC, karena keterbatasan dana akibat Covid tidak mampu membayar ganti rugi tanah warga, maka solusi jangka pendeknya harus segera ditemukan.

Namun, kalau ITDC ingin tetap mempertahankan masyarakat yang ada di dalam sirkuit, maka harus segera ditata dan diberdayakan segera, sehingga indah dan elok dilihat, menjadi bagian yang berpartisipasi aktif dalam events di Mandalika.

“Bukan terasing di atas tanahnya sendiri,” tegas gubernur.

Kalau masih tersisa masalah-masalah, harus segera diselesaikan dengan penuh kekeluargaan dan dengan mengedepankan musyawarah, serta dialog yang penuh kehangatan dan persahabatan.

Sirkuit Mandalika adalah kebanggaan masyarakat semua. Ini etalase yang membanggakan, bukan hanya bagi NTB tapi juga bagi bangsa Indonesia.

Usai menemui dan ngobrol dengan warga, Bang Zul meninjau terowongan dan sejumlah pekerja.

Hari libur ia sempatkan untuk santai dan menikmati suasana pantai Mandalika bersama istrinya. Ia juga mengendarai motor dan hanya ditemani ajudannya.

edy

Menjaga ketahanan UMKM di masa pandemi Covid-19 adalah pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan dengan cara bersinergi dari berbagai pihak.

MATARAM.lombokjournal.com ~ . Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri selalu melibatkan UMKM lokal dalam setiap kegiatannya, terlebih saat pembagian Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Baik JPS Gemilang maupun JPS Gotong Royong yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak PPKM, itu untuk menjaga agar rotasi perekonomian tetap berputar.

“Kita terus berupaya agar UMKM di masa pandemi masih bisa bertahan, tidak jatuh. Dibutuhkan kegotong royongan dan kecintaan kepada produksi kita sendiri, dan apa-apa yang ada di sekitar kita untuk mau memakai dan memanfaatkannya,” tutur Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat memberikan Sambutan Pada Webinar Dalam Rangka Kemerdekaan RI ke 76 dengan Tema “Menjaga Ketahanan UMKM di Masa Pandemi ” yang diselenggarakan Oleh BKOW Provinsi NTB di pandopo wagub, Sabtu (21/8).

Sitti Rohmi mengharapkan agar pendataan para UMKM dapat dilakukan secara lebih valid dan ter-update agar tidak ada terjadi kekeliruan saat dilakukannya pendataan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

“Agar pendataan UMKM benar-benar valid dan ter-update terus sehingga pada saat ada program-program, data yang dibutuhkan sudah siap,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Sulis LIDA 2021 didukung Gerakan Gotong Royong OPD

ser