Tengah malam, Sekda NTB membaca direktif Bang Zul melalui WAG, agar bikin Rapat Kordinasi OPD. Bagi pejabat eselon 2 dan 3 di tiap OPD wajib punya akun Fb, Instagram dan Twitter, dan 1 x 24 jam wajib merespon keluhan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Selasa pagi – 14 September 2021, bisa jadi jantung Kepala OPD Pemprop NTB berdegub lebih kencang dari biasanya. Ketika membuka WA Group Forum OPD.

Gubernur NTB – Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc yang akrab disapa Bang Zul, tengah malam pukul 23.37 wita, masih kerja blusukan di seputaran KEK Mandalika. Inspeksi lapangan malam hari bersama komandan TNI dan Polri.

Bisa jadi saat itu Kepala OPD dan juga Sekdanya mungkin sudah banyak yang tertidur atau setidaknya baru naik keperaduan.

Namun, bukan tidur nya Kepala OPD dan Sekda di saat Bang Zul masih melek yg jadi masalah. Banyak yang sudah paham, Bang Zul terbiasa begadang. Terbiasa blusukan malam. Juga betah hingga tengah malam menerima curhatan warga. Baik yang datang sillaturrahmi ke pendopo maupun yang mencuit melalui medsos : Facebook (Fb), Instagram (ig) maupun Twitter (Twt).

Semua cuitan terkait layanan publik disimak dan direspon. Bang Zul seakan bekerja 24 jam lewat ujung jari jemarinya yang menari membangun narasi.

Lalu apa masalahnya? Yang membuat Sekda dan Kepala OPD sedikit berdebar adalah direktif Bang Zul di WAG tengah malam itu. Pak sekda, bikin Rapat Kordinasi OPD. Setiap OPD, eselon 2 dan 3 nya harus punya akun Fb, Instagram dan Twitter. 1 x 24 jam pertanyaan atau keluhan masyarakat tidak dijawab jabatannya hilang.

BACA JUGA: PON Bukan Tujuan Akhir, NTB Targetkan Event Internasional

Membaca direktif lewat pesan WAG itu, spontan saya membayangkan 3 hal. Pertama, ini zaman memang sudah serba IT. Di era industri 4.0 ini industri digital berkembang pesat. Gaya dan tuntutan kerja sudah serba elektronik dan penggunaan sIstem tehnologi informasi menjadi keniscayaan. Paperless, Work from Home ( WfH ), Sosialisasi program dan kebijakan pemerintah, efektif disampaikan lewat medsos.

Rakyat pun lewat medsos seakan bebas berkeluh kesah tentang kualitas dan kuantitas layanan publik yang diterimanya. Kualitas layanan publik dapat dicermati dari konten pemberitaan medsos seperti di Fb itu.

Fb menjadi penting dan bermanfaat bila digunakan dengan baik.

Karenanya, pada saat diadakan seleksi pengisian JPT Pratama posisi Staff Ahli Gubernur NTB, sebagai anggota pansel saya selalu menanyakan ke peserta pansel apakah saudara memiliki akun dan aktif di FB, Ig dan Twt ?

Ini penting ditanyakan mengingat Bang Zul sangat aktif di Fb dan Staff Ahli Gubernur sebagai penasehat gubernur tentu harus ikut aktif mengawal dinamika yang terjadi di Fb.

Ada peserta pansel calon Staff Ahli Gubernur NTB yang dengan jujur mengakui tidak bisa dan tidak pernah berkomunikasi lewat Fb. Namun, bila nanti saya ditaqdirkan lulus sebagai Staff Ahli Gubernur NTB berikan saya waktu 1 minggu untuk belajar Fb, katanya diplomatis.

Alhamdulillah kebetulan peserta seleksi tersebut lulus dan kini sudah sangat piawai berselancar di dunia maya.

ASN apalagi pejabat eksekutif, kini mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka harus rajin dan ramah medsos dalam mendukung sukses pelaksanaan tugasnya.

Kedua, ASN khususnya Kepala OPD harus lebih peduli dengan permasalahan yang dihadapi rakyat. Kalau dalam 1 x 24 jam aduan masyarakat tidak direspon dengan baik, jabatan bisa hilang.

Bang Zul mendapat banyak informasi tentang kesusahan dan kesulitan rakyatnya dari Fb.

Ada rakyat yang hidupnya susah, tidak memiliki akses keluar masuk rumahnya karena tertutup tembok tetangganya. Banyak berita anak-anak, ibu-ibu, orang tua jompo menderita suatu penyakit ganas. Namun kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Ada warga yang kesulitan bahan kebutuhan pokok untuk dikonsumsi dan lain sebagainya.

Berita yang muncul di Fb itu menjadi referensi Bang Zul untuk memerintahkan Kepala OPD terkait segera action (gercep alias gerak cepat) berikan bantuan dan selesaikan masalahnya.

Informasi yang muncul di Fb ini sering kali hadir lebih cepat dari laporan dan telaah staff yang demikian hierarkhis. Langkah ini cukup efektif untuk segera atasi masalah di lapangan dengan cepat, tepat dan dalam skala yang luas.

Memang cara Bang Zul ini, kadang membuat Kepala OPD pontang panting. Jatuh bangun dan mungkin terasa capek dalam laksanakan perintah.

BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Limbah Beracun Berbahaya Hadir di NTB

Namun, Mengutip pesan Gubernur Jawa Tengah – Ganjar Pranowo, aparat tidak boleh capek. Petugas tidak boleh capek. Birokrat tidak boleh capek. Suka tidak suka, pejabat harus hadir layani rakyat. Itulah juga cara Bang Zul merespon kesulitan dan kesusahan rakyatnya.

Ketiga, Kepala OPD harus bekerja dengan kinerja yang tinggi. Perintah agar eselon 2 dan 3 aktif di fb, ig dan twt, seakan warning bahwa pejabat harus siap kerja 24 jam sehari. 7 hari seminggu memonitor aneka kesulitan dan kesusahan rakyat melalui medsos masing-masing.

Kini dan ke depan seorang Pejabat publik dituntut harus mau dan mampu kerja keras dengan kinerja yang memuaskan.

Kerja keras dan cerdas dengan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Itu jauh lebih penting maknanya dari sekedar penghargaan terhadap sebuah dokumen penilaian kinerja aparat.

Pada saat memberikan arahan waktu penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Bang Zul menyebutkan bahwa meraih predikat A dalam penilaian SAKIP bisa jadi itu penting.

Tapi jauh dari sekedar dokumen, penilaian kinerja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat kiranya itu menjadi jauh lebih penting.

Saat ini Pemprov NTB memang sedang berjuang meningkatkan nilai SAKIP nya dari nilai B (68,53 : 2020) menjadi nilai A, atau minimal BB ( 70,05 : 2019 ).

Bila nilai A mampu diraih, akan menjadi kado indah menyongsong 19 September 2021 – peringatan 3 tahun perkhidmatan Duo Doktor (Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc – Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah MPd).

Selamat dan Sukses berkhidmat menuju NTB Gemilang.

Wassalam.

Beberapa ‘mantan’ pejabat yang terkena mutasi seiring pergantian Kepala Daerah tak bisa menyembunyikan kekecewaan, namun mereka punya kiat untuk bertahan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dalam hidup seseorang tiap saat bisa mengalami perubahan tak terduga, termasuk jabatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari yang semula orang ‘nomor satu’ di instansnya bisa saja menurun tanpa nomor.

Karena itu, kata orang, seseorang yang mendapat amanah memegang jabatan sebenarnya sedang diuji kemampuannya untuk melayani masyarakat. Bukan sebaliknya, bersikap sebagai penguasa yang mengesampingkan kepentingan masyarakat.

“Dalam perkembangannya, suatu daerah bisa mengalami kemajuan maupun kemunduran. Oleh karena itu, struktur organisasinya juga akan menyesuaikan dengan perubahan ini,” kata seorang mantan pejabat di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Utara pada lombokjournal.com, dalam kesempatan silaturahmi, Senin (13/09/21).

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB Asri dan Lestari

Beberapa wartawan, termasuk wartawan Lombok Journal, sengaja bersiaturahmi dan mengajak berbincang-bincang mantan pejabat yang saat ini di tempatkan di pos baru. Bagaiana pun, mereka sebelumnya merupakan nara sumber berita yang menjadi rujukan para kuli tinta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, perubahan struktur bisa membawa seseorang ke jenjang karier yang lebih tinggi. Atau sebaliknya ke jenjang yang lebih rendah.

Tujuan dari penurunan jabatan atau pengurangan tanggung jawab di tempat kerja (disebut demosi) jelas bukan karena pegawai dalam suatu jabatan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari.

Jadi mutasi itu bukan merupakan ‘hukuman’ bagi seorag yang turun jabatan?

“Bisa ya bisa tidak, tapi yang jelas itu adiharapkan membuat organisasi berjalan lebih efektif,” katanya.

Memang bukan hal mudah bagi pejabat untuk menerima keputusan penurunan jabatan. Tapi perlu diketahui, keputusan demosi itu juga diambil setelah melalui proses yang panjang dan melalui berbagai pertimbangan.

Bisa jadi seorang Kepala Daerah sebagai penentu kebijakan terpaksa melakukan mutasi akibat krisis ekonomi yang melanda daerahnya.

BACA JUGA: Lombok Football Club Didukung Penuh Klub Liga 1 Persiraja 

Seorang mantan pejabat yang lain meimpali, daripada hanya terpaku pada keputusan mutasi ini, ada baiknya berfokus untuk mengembalikan karier pada jalurnya.

Caranya, mulai menyesuaikan diri dengan posisi dan tanggung jawab yang baru untuk berpikir positif dalam menyikapinya.

Dari silaturahmi degan para mantan pejabat itu, Lombok Jounal menangkap kesan yang penting bahwa mereka sama-sama menyadari bahwa ‘yang pertama dan terpenting adalah kesampingkan ego’.

Memng harus diakui, seperti disampaikan salah seorang di antara mereka, penurunan jabatan tak bisa dihindai sedikit banya melukai ego, apalagi yang menduduki posisi tinggi sebelumnya.

“Tapi jika tidak dapat jabatan atau diturunkan maka harus berbesar hati menerima kenyataan. Kalau tida begitu, proses penyesuaian akan lebih sulit dan justru memperburuk kinerja,” tuturnya.

Ada kesan, pejabat yang terkena mutasi ini sangat berhati-hati dalam mengekspresikan kekecewaannya. Namun kekecewaan itu masih dalam batas yang wajar, dan jangan sampai membuat “drama” di kantor.

Dari raut wajah mereka terbersit keterbukaan bahwa tidak selamanya posisi lebih rendah tidak dapat memberikan nilai lebih pada kehidupan profesional.

Mereka mencari tahu secara menyeluruh tentang job description sekarang, lalu apa yang bisa dilakukan lebih. Mengingat pernah duduk di posisi lebih tinggi, mungkin Ia tahu persisi yang diharapkan di posisi mereka sekarang ini.

Kalau ternyata memang ada masalah, seperti kinerja buruk atau karena ada kesalahan fatal, cari tahu apa yang diharapkan atasan untuk memperbaiki masalah itu.

“Belajarlah dari kesalahan, hindari membuat kesalahan yang sama. Saya bersama yang lain tetap kerja dan datang pagi sebagaimana ketentuan dan pulang pada waktunya setiap hari kerja, ” kata salah seorang mantan pejabat yang enggan disebut namanya.

Karena itu, disini tidak disebutkan siapa-siapa mantan pejabat yang kini ditempatkan di pos baru itu.

@ng

Besarnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan desa terlihat dari besarnya anggaran yang disediakan pemerintah melalui transfer daerah serta Dana Desa.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ BERBICARA kemajuan suatu desa tidak luput dari dinamika pembahasan pembangunan daerah dan nasional. Berkaitan erat dengan pembangunan yang terjadi di setiap desa dalam lingkup suatu daerah.

Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila desa sebagai lingkup terkecil dari negara telah diperhatikan dengan baik dari sisi kemajuan dan kemandirian di berbagai bidang.

Pembangunan desa tentu bergantung pada pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sumber pendanaan pembangunan desa meliputi alokasi dana desa dari Pemerintah Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah.

Besarnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap perkembangan desa terlihat dari besarnya anggaran yang disediakan pemerintah melalui transfer daerah serta Dana Desa dalam jumlah triliunan. Pembiayaan untuk desa tidak luput pula dari rencana pemerintah memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk kegiatan produktif di desa guna mendorong pembangunan daerah.

BACA JUGA: Menteri Investasi Jelaskan Pemutusan Konrak GTI di Gili

Melihat perhatian lebih yang diberikan pemerintah kepada pembangunan desa, diperlukan peran dan partisipasi aktif masyarakat pedesaan memberikan pemikiran mengenai arah kebijakan yang akan diterapkan di tiap-tiap desa. Pasalnya, masyarakat pedesaan di suatu desa termasuk pihak yang mengetahui secara spesifik mengenai identitas desa.

Orientasi pembangunan dari bawah (bottom up) tidak hanya dilaksanakan oleh warga masyarakat, melainkan (termasuk) intervensi peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Khususnya dalam hal merencanakan kebijakan terkait dengan pembangunan desa, yang mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat dengan menampung berbagai aspirasi.

Empirisnya, ditilik dari sisi administratif jumlah desa tertinggal dimungkinkan lebih banyak dari data dalam RPJMN. Sementara’ ditilik dari data administratif kabupaten/kota, masih terdapat ribuan desa menyandang status tertinggal. Padahal, berdasarkan hasil pertemuan Kementerian Desa dan PDTT dengan berbagai Pemerintah Daerah dan aparatur desa, kabupaten/kota yang memiliki desa tertinggal masih ratusan daerah.

Pada sisi lain, Pemerintah telah menetapkan pelbagai program strategis untuk percepatan pembangunan bagi desa tertinggal. Dengan program tersebut terpancar optimisme jumlah desa tertinggal akan berkurang lebih dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengurangi jumlah desa tertinggal, Pemerintah memfokuskan perhatian serius pada upaya untuk mengurangi aspek-aspek ketertinggalan, dengan melaksanakan sejumlah fokus utama peningkatan pembangunan dan kemandirian masyarakat desa. MElalui enam kriteria yaitu aspek ekonomi dengan tinjauan indikator kemiskinan dan pengeluaran per kapita, aspek sumber daya manusia dengan indikator angka harapan hidup.

Lalu ada aspek ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, aspek kemampuan fiskal desa, aspek aksesbilitas desa ke perkotaan, dan aspek geografis dari kerentanan bencana.

Pentingnya posisi desa dalam suatu daerah sebagai penentu kemajuan daerah, sudah semestinya Pemerintah maupun Pemerintah Daerah memiliki kepentingan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa di berbagai bidang pembangunan.

BACA JUGA: Warga Gili Trawangan Lega Setelah Penantian 26 Tahun

Atensi tersebut dapat difokuskan pada penumbuh kembangan desa sesuai arah dan kebijakan pembangunan yang tepat dan benar. Mengingat tidak ada sebuah daerah bahkan negara dapat dikatakan sejahtera, apabila masyarakat desanya tidak sejahtera.

Tidak hanya itu, melihat begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan seluruh desa, sehingga sepatutnya masyarakat mendukung penuh berbagai kebijakan pemerintah dengan tetap mengawasi transparasi pembiayaan yang digunakan untuk membangun kesejahteraan desa demi kemajuan daerah dan negara. ***                          

Warga dusun Kebon Kongok, desa Parampuan, Lombok Barat, menyampaikan keluhan kepada Gubernur NTB soal bau tak sedap dari TPA sampah.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Desa Parampuan adalah salah satu desa di kabupaten Lombok Barat yang penduduknya padat. Desa ini disebut daerah penyangga kota sebab terdapat lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dari ibu kota Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni kota Mataram.

Keberadaan TPA sampah yang ada di dusun Kebon Kongok sudah lama menjadi perbincangan warga, khususnya mengenai keluhan warga atas dampak TPA berupa bau yang tak sedap. Untuk mendengarkan langsung keluh kesah warga tersebut, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengunjungi desa Parampuan, Kamis (9/9).

“Yang jadi isu memang masalah kesehatan dan lingkungan akibat TPA sampah yang berdekatan dengan desa dan pemukiman. Mudah-mudahan segera ada solusi dari Dinas Kesehatan dan Dinas LHK yang turut bersama kami saat ini,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain berdialog dengan masyarakat, gubernur juga bersilaturahmi dengan kepala desa serta tokoh masyarakat. Zulkieflimansyah juga menyempatkan mengunjungi Pondok Darul Furqon, Pondok Tahfidzul Qur’an yg berada di Desa Perampuan Lombok Barat.

diskominfotikntb

Kondisi kesehatan Megawati Soekarnoputri dikabarkan menurun dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta dipastikan berita hoax.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sebab, Presiden Indonesia ke-5 tersebut dalam kondisi segar bugar, keadaannya sehat walafiat. Bahkan, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional itu berkomunikasi langsung dengan Ketua DPD PDIP Perjuangan NTB, Rachmat Hidayat, untuk meminta dikirimkan benih manggis terbaik dari Pulau Seribu Masjid.

“Isu yang beredar ini benar-benar fitnah. Ibu Mega dalam kondisi sehat, energik, dan selalu bersemangat,” kata Rachmat, Kamis (9/9).

Rahmat menyebut, berbagai fitnah memang sering datang ke Ibu Mega dan PDIP. Pihaknya pun siap menghadapi serangan fitnah dan hoaks itu dengan penuh kesabaran dan tidak akan menggoyahkan karakter berpolitik partai.

“Politik membangun peradaban menjadi tema sentral PDI Perjuangan. Seluruh gerak kemanusiaan dan kerakyatan Partai tidak terpengaruh oleh berbagai fitnah dan hoaks,” tandasnya.

Rachmat menengarai, berhembusnya isu soal kondisi kesehatan Ibu Mega yang menurun dan lalu dilarikan ke rumah sakit adalah upaya sistematis dari pihak tertentu yang ingin memecah belah partai. Dirinya pun telah menginstruksikan seluruh kader dan simpatisan PDIP di NTB untuk bersatu melawan cara-cara berpolitik yang tidak bertanggung jawab tersebut.

“Ibu Mega dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan sedang bercocok tanam, karena beliau sangat mencintai alam dan tanaman,” ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.

Rahmat menjelaskan bahwa ibu Mega mengirimkan nota secara khusus kepada dirinya untuk minta dikirimkan bibit manggis terbaik dari Lombok. Kecintaan pada tanaman rupanya menjadikan ibu Mega tahu betul bahwa Lombok punya bibit manggis unggul. Sehingga secara khusus, presiden perempuan pertama Indonesia ini meminta bibit manggis dari kecamatan Lingsar, khususnya dari Batu Kumbung, Batu Mekar, dan Karang Bayan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan, Ibu Mega masih beraktivitas seperti biasanya. Kemarin malam pukul 21.00 WIB, Ibu Mega masih memberikan arahan terkait program kerakyatan partai dan pagi ini pun ketika saya menghadap beliau, Ibu Mega juga terus mencermati situasional terkait pandemi dan juga politik internasional.

“Ibu Megawati merupakan sosok politisi yang memiliki tradisi kontemplasi. Kebiasaan beliau bercocok tanam memberi oksigen bagi kehidupan dilakukan dengan penuh rasa cinta. Selain itu, Ibu Mega juga rajin berolahraga,” tutur Hasto.

me

Dengan dikukuhkannya pengurus MUI Lombok Utara, bisa bersinergi dan menjadi mitra dalam memajukan Lombok Utara terutama dalam masa pandemi Covid 19

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menghadiri Pengukuhkan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) KLU Priode 2020-2025 oleh Ketua MUI Provinsi NTB Prof H Saiful Muslim, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara (08/09/21).

TGH Abdul Karim Abdul Gafur ditetapkan oleh Ketua MUI NTB H Saiful Muslim sebagai Ketua umum berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI Provinsi NTB No: SK-06/DP-P-XXVIII/VII/2021.

Bupati Djohan saat menyampaikan sambutan mengatakan, dengan dikukuhkannya pengurus MUI, diharapkan ke depan membawa kemajuan dan kebaikan untuk masyarakat lombok utara.

BACA JUGA: Bupati Djohan Sjamsu Buka Tes SKD CPNS Formasi 2021

Disamping itu, dengan adanya lembaga resmi MUI, Pemerintah KLU dapat bersinergi bersama untuk membangun KLU di era digitalisasi yang semakin maju.

“Dengan telah di kukuhkannya Pengurus MUI kita bisa bersinergi dan mitra bersama dalam memajukan KLU terutama dalam masa pandemi covid 19,” kata Bupati Djohan Sjamsu.

Dalam kesempatan sama, Ketua MUI Provinsi NTB H Saiful Muslim menyampaikan ucapan selamat kepada MUI KLU yang telah di kukuhkan pada hari ini.

“Saya berharap kepada Pengurus MUI yang baru dapat membawa angin segar untuk masyarakat serta memiliki peran dalam pembanguan dan kemajuan Lombok Utara kedepannya,” kata Saiful.

Hadir dalam kegiatan pengukuhan itu Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan ST MEng, Kapolres Lotara AKBP Fery Jaya Satriansyah SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati beserta undangan lainnya.

BACA JUGA: Wisata Halal akan Dibahas Dalam Global Tourism Forum 2021

Acara berjalan dengan lancar dan tetap menggunakan protokol kesehatan.

@ng

Saat membuka tes seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Bupati Djohan Sjamsu percaya seluruh panitia bisa berlaku adil objektif, dan transparan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu SH membuka resmi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 lingkup Kabupaten Lombok Utara di Aula RSUD Tanjung (08/09/21).

Menurut Bupati Djohan menyampaikan, penerimaan CPNS dan PPPK di Daerah Lombok Utara itu merupakan awal babak baru.

Pelaksanaan tes CPNS dan PPPK berlangsung selama 15 hari, yang dimulai hari Rabu tanggal 8 September, terbagi empat sesi setiap harinya. Kecuali hari Jum’at hanya dua sesi berlagsung di aula RSUD Tanjung.

BACA JUGA: Penerima Beasiswa NTB Agar Jelajahi Dunia Dengan Cinta

Acara tes itu dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Setda KLU, Anding Duwi Cahyadi SSTP MM, Plt.Kepada BKD PSDM KLU, Tri Darma Sudiana SSTP, Inspektur Inspektorat KLU H Zulkifli SE, Plt, Kasad Pol PP KLU, Totok Surya Saputra SH MH, perwakilan BKN RI dan seluruh peserta yang mengiuti tes SKD Gelombang pertama.

“Sebagai Kepala Daerah tentu mengharapkan pelaksanaan tes CPNS dan PPPK berjalan baik, tertib, dan untuk seluruh peserta agar disiplin waktu dan mematuhi segala peraturan yang ada,” tutur bupati.

Mengingat masih dalam situasi pandemi Covid 19, bupati minta seluruh peserta dan panitia tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan.

“Agar kita menjaga diri dan peserta lainnya dari virus Covid 19,” kata Bupati Djohan.

Tahun ini KLU mendapatkan jatah 195 formasi, yang terbagi 73 formasi CPNS umum dan 122 PPPK Non Guru, dengan jumlah peserta yang mengikuti tes 2.247 orang.

Bupati mengapresiasi antusiasme peserta yang luar biasa, dan diharapkan para peserta mampu mengerjakan tes dengan baik.

BACA JUGA: Petani Bawang di Santong, Dapat Bantuan Bibit dari Bupati

“Sehingga setelah lulus mampu mengabdi di Lombok Utara dan menjadi CPNS yang mempuni dan cerdas, serta disiplin dalam bekerja, ujarnya.

Bupati Djohan mengaku mempercayai seluruh panitia bisa berlaku adil objektif, dan transparan serta bersih sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku.

@ng

Seiring arus lalu lintas yang semakin padat dan untuk atasi kemacetan, pemerintah provinsi NTB akan membangun Jalan Raya Kediri Lombok Barat menjadi dua jalur.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Jalan Raya Kediri Lombok Barat menuju Lombok Tengah arus lalu lintasnya cukup padat dan kerapkali terjadi kemacetan sehingga penataan kota Kediri menjadi semrawut. Atas pertimbangan tersebut, Guberbur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menyetujui jalan raya di kota Santri itu dijadikan dua jalur.

“Hal ini secepatnya harus kita lakukan, karena tuntutan moda transportasi yang harus tertib dan lancar yang menghubungkan Kota Mataram, Lombok Barat ke Lombok Tengah hingga Lombok Timur. Para santri pun bisa lebih nyaman melaksanakan aktivitasnya,” ujar Zulkieflimansyah di hadapan sejumlah pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes), Tuan Guru, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, di Kecamatan Kediri, Selasa (7/9).

Menurut Gubernur, tugas pemerintah melayani dan merespon cepat setiap masukan dari masyarakat, agar jalan raya dibuat dua jalur. Hal ini seiring dengan perkembangan arus lalu lintas yang bertambah padat, sebab Kediri berada di jalur yang sangat strategis.

“Insya Allah akhir Desember 2021 Kota Santri Kediri sudah bisa dilalui dua jalur,” kata Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Wisata Halal akan dibahas di Global Tourism Forum 2021

Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwansyah, menambahkan, selain jalan raya dua jalur, masyarakat juga meminta tambahan trotoar. Ini penting karena posisi jalan ini memang sangat ramai dan ponpesnya cukup banyak. Pemprov juga berharap agar pemkab Lombok Barat bisa menata para pedagang di pinggir jalan raya dengan baik agar program penanganan sampahnya juga bisa tertata.

“Pembangunan jalan akan dikerjakan dalam Proyek Perda Percepatan Jalan Provinsi NTB, dan diharapkan akhir tahun ini Kediri sudah memiliki jalan dua jalur,” ujar Ridwansyah.

her/kominfotik

Salah satu strategi yang ditempuh pemprov NTB untuk percepat pembangunan adalah dengan memberdayakan dan meningkatkan UMKM masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis agar bisa melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung RPJMD tahun 2018-2023. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengutamakan program yang mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian adalah memberdayakan dan meningkatkan UMKM masyarakat.

“Meningkatkan dan memberdayakan pelaku UMKM melalui peningkatan dan promosi produk-produk lokal sehingga mampu bersaing di pasar global,” ungkap Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah, usai membacakan Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (7/9).

Selanjutnya Sitti Rohmi menjelaskan bahwa upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT. SMI untuk pengembangan dan pembangunan rumah sakit serta sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan. Pinjaman tersebut untuk menyelesaikan pembangunan jalan provinsi melalui pola tahun jamak (Perda Percepatan Jalan) pada 13 paket prioritas di Pulau Lombok dan Sumbawa, dengan biaya Rp. 250 miliar.

“Kemudian pembangunan trauma center Rumah Sakit Provinsi dengan biaya sebesar Rp. 83 miliar dan pembangunan IGD Terpadu RSUD Provinsi serta alat kesehatan dengan biaya sebesar Rp. 192,540 miliar,” jelasnya.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.07/2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, Sitti Rohmi menegaskan bahwa kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah telah dilaksanakan dengan mekanisme tahun jamak atau multiyears selama 8 tahun.

BACA JUGA: Zero Waste, Faktor Wujudkan Lingkungan Rendah Karbon

manikp@kominfo

Edukasi anti korupsi pada masyarakat bertujuan tingkatkan pengetahuan, pemahaman, dan mengajak turut aktif dalam mencegah perilaku korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, menyatakan hal tersebut saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Pemberdayaan Masyarakat Anti Korupsi yang berlangsung di BPSDM NTB, Selasa (7/9).

“Didikan anti korupsi dapat benar-benar kita masukan ke dalam berbagai aspek pendidikan masyarakat kita, menjadi penting bagi kita untuk memasukkan edukasi itu sampai level terendah dalam masyarakat,” kata Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi menyebutkan pemanfaatan Posyandu Keluarga sebagai pusat edukasi masyarakat yang dilakukan setiap bulan di seluruh dusun kabupaten/kota, karena kita bisa berbagi edukasi terkait berbagai hal, baik itu kesehatan dan anti korupsi juga bisa disampaikan.

Sitti Rohmi juga berharap agar kegiatan bimbingan ini dapat terus dilakukan secara gotong royong sehingga apa yang diimpikan dapat terealisasikan.

“Semoga pembinaan ini dapat berjalan lancar dan membuka mata kita semua bahwa ini adalah kebutuhan kita bersama untuk diperjuangkan bersama,” ujarnya.

BACA JUGA: Vaksin Aman bagi Ibu Hamil Juga Lindungi Bayi dari Covid-19

ser